LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL 2013
Kata Pengantar
Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua,
sehingga kami dapat menyusun LAKIP
( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012 dan ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul tahun 2011 – 2015. Penyusunan LAKIP ini sebagai implementasi dari Inpres nomer 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas
Kinerja
Instasi
Pemerintah
dan
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Publik Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan PEnetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dan secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul ini merupakan media pertanggung jawaban yang dibuat secara periodik yang berisikan informasi mengenai kinerja Instansi pemerintah untuk mendorong Instansi Pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar. Selain itu Laporan Akuntabilitas Kinerja ( LAKIP) Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Bantul Tahun 2012 merupakan evaluasi
terhadap berbagai program kerja pada tahun 2012, sebagai perwujudan kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Demikian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul tahun 2012, dengan harapan dapat menjadi sumber/informasi pengambilan keputusan diwaktu – waktu mendatang.
Bantul,
Februari 2012
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul
Ir. Ag. Sumasriyana, M.S.i Pembina TK I/IVb NIP. 196012241986031011
Daftar Isi Kata Pengantar ………………………………………....……………………………………………………….. i Daftar Isi ……………………………………………….....………………………………………………………. ii IKHTISAR EKSEKUTIF ………………………………………………….....………………………………….. 1 BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………....…….…………………………. 8 A. GAMBARAN UMUM …..…………..…………………………....……………………………….. 8 B. STRUKTUR ORGANISASI …………………………………...…………………………………. 9 C. PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI .……………...........…………………………..10 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA …….…………..............……….…………….... 15 A. RENCANA STRATEGIS …….…………………………………...………………………………. 15 1. Visi ..……………………………………………………………………….…………………. 15 2. Misi ……………………………………………………………………………………………. 16 3. Tujuan dan Sasaran ……………………………………………………......……………….. 16 4. Strategi dan Kebijakan ……………………………………………………........…………… 17 5. Sasaran dan Program …………………………………………………….......…………….. 19 B. RENCANA KINERJA TAHUNAN ……………………………………………........…………….. 24 C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2012……………………………………….........…………… 25 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………………..…..........………..………. 28 A. PENGUKURAN KINERJA …………………..…………………………...........……….……...…. 28 1. Metode Pengukuran Kinerja ……………………………….............…….……………….…. 28 2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran ……....................……………………..… 30 B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA ……………………………………………….........…...... 31 C. AKUNTABILITAS KEUANGAN ……………………………………………………...…..........…. 36 1. Realisasi Per Kegiatan ……………………….......................…………………...............… 38 2. Realisasi Per Sasaran ………......................………………………............….…...………. 39
BAB IV PENUTUP ................................................................................................ 40 A. EVALUASI ………………………..………………………………………………………..……. 40 B. TINDAK LANJUT …………………………………………………………………………....….. 43
IKHTISAR EKSEKUTIF Kantor Kesatuian Bangsa Politik dan Perliondungan Masyarakat Kabupaten Bantul sebagai Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat telah menyusun Dokumen Rencana Strategis Tahun 2011-2015 dengan Visi yang hendak dicapai adalah : " Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang demokratis, partisipatif, harmonis, berkeadilan dan beradab yang berwawasan kebangsaan ”. Kemudian Misinya adalah : 1. Mewujudkan partisipasi aktif masyarakat yang demokratis, harmonis, kreatif dan kemandirian masyarakat dengan moral dan hukum. 2. Meningkatkan
kesadaran
dan
partisipasi
masyarakat
dalam
rangka
penanggulangan bencana dan pertahanan keamanan rakyat semesta. 3. Menyelenggarakan pengkajian permasalahan strategis daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan interaksi masyarakat dalam rangka terwujudnya stabilitas dengan merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pengendalian dibidang
Kesatuan
Bangsa,
Politik
dan
Perlindungan
Masyarakat,
pelaksanaan kegiatan pembauran bangsa, fasilitasi pelaksanaan demokrasi .
Dari 3 (tiga) sasaran dalam rencana strategis, maka pada tahun 2012 telah direncanakan dan dilaksanakan pembiayaan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012 untuk pencapaian 8 (delapan) sasaran, yaitu : 1. Meningkatnya Jumlah Pelajar yang disiplin 2. Meningkatnya animo masyakat akan pentingnya Kesadaran Bela Negara . 3. Terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di setiap Kecamatan 4. Terpantuanya validasi data dan Kegiantan Orang Asing. 5. Meningkatnya fasilitasi dan terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan. 6. Terbentuknya Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat. 7. Meningkatnya Koordinasi dan eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama 8. Meningkatnya Koordinasi , Mediasi dan komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama Dari uraian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesatuan Bangsa. Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2012 dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2012 sasaran yang ditetapkan dapat dicapai walaupun belum optimal. Kegiatan- kegiatan inti dalam urusan kesatuan bangsa dan politik belum mendapatkan porsi yang cukup dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini menyebabkan pencapaian sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi masih kurang. Beberapa sasaran kegiatan juga tetap dapat dilaksanakan meskipun tanpa didukung pendanaan kegiatan secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Kesbangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul tetap memiliki dedikasi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Secara umum, dari pencapaian sasaran di tahun 2012, dapat diketahui bahwa banyak sasaran yang dicanangkan dalam Rencana Strategis Kantor Kesbangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.
Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran antara lain minimnya kompetensi dan kualifikasi staf untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi; kurangnya sarana dan prasarana; dan arah kebijakan anggaran yang belum berpihak pada prioritas pencapaian sasaran. untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Kesbangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul dalam mencapai sasaran di semua bidang, upaya-upaya yang harus dilakukan adalah :
1. Penempatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat; 2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai, terutama gedung kantor dan peralatan gedung kantor agar pelaksanaan kerja dapat berjalan dengan baik; 3. Arah kebijakan anggaran harus difokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat; 4. Penataan basis data dan informasi baik Ormas/LSM, Partai Politik, Satuan Linmas dan data-data lain yang berhubungan dengan urusan bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat untuk menunjang pelaksanaan kerja
BAB I PENDAHULUAN
Selaras
perkembangan reformasi birokrasi, setiap unit institusi pemerintah
/publik harus lebih terbuka dan transparans dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu rencana strategis (Strategic
Plan),
Rencana
Kinerja
(Performance
Plan)
serta
Laporan
Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Rencana Kinerja (Performance Accountability Report) merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari rencana strategis. Rencana strategis merupakan rencana umum setiap lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan dapat terfokus. Dengan adanya rencana kinerja yang telah tersusun diharapkan kinerja organisasi dapat berjalan dengan baik. Penyelenggaraan pembangunan
suatu pemerintahan yang baik harus dapat
mewujudkan aspirasi masyarakat dan dapat mencapai tujuan serta cita-cita bangsa sebagaimana Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Untuk dapat mewujudkan itu semua diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimitas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan Undang-undang No : 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2012 ini Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul telah menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( LAKIP ) untuk tahun 2012. LAKIP ini merupakan konsekuensi logis di dalam menjalankan kebijakan APBD yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah disepakati melalui nota kesepakatan antara legislatif dan eksekutif, selain itu LAKIP dalam kaitannya juga merupakan komitmen kuat dari penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul untuk senantiasa menjalankan aturan-aturan yang ada. Penyusunan
LAKIP ini dimaksudkan sebagai
bentuk pertanggungjawaban
administrasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana alam dan permasalahan sosial politik lokal yang ada di wilayah Kabupaten Bantul, dengan demikian materi laporan sedikit banyak menyangkut bidang hukum, ketentraman ketertiban, kesatuan bangsa dan lingkungan serta kegiatan lain yang secara strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul yang meliputi masalah sosial dan politik serta bencana alam. Maksud dan tujuan pembuatan LAKIP adalah untuk mempertanggungjawabkan dan memberikan gambaran umum atau informasi mengenai hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul selama tahun 2012, dan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun sesuai dengan pelaksanaannya. A. Struktur Organisasi Stuktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut : a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Hubungan Antar Lembaga; d. Seksi Wawasan Kebangsaan, Demokratisasi dan Hak Asasi Manusia; e. Seksi Perlindungan Masyarakat;
f. Kelompok Jabatan Fungsional
Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudkan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Kantor kemudian masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
Kepala Kantor
Sub Bagian Tata Usaha
Kelompok Jabatan Funsional
Seksi Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional
Seksi Wawasan Kebangsaan dan Politik Dalam Negeri
Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung Penyelenggara pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
B. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Kantor mempunyai tugas : a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor sesuai
ketentuan
perundangundangan yang berlaku b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan b. Menyelenggarakan tata naskah dinas, urusan hukum, administrasi kepegawaian, perencanaan, administrasi keuangan, sarana dan prasarana, humas dan protokol,kearsipan,
kepustakaan,
surat-menyurat,
serta
monitoring
dan
pelaporan c. Menghimpun,
menelaah
dan
mendokumentasikan
peraturan
perundang-
undangan d. Melaksanakan administrasi dan kearsipan data pegawai e. Menyimpan, memelihara, mengelola, dan mendistribusikan barang kebutuhan dinas f. Melaksanakan koordinasi pengadaan dan pendistribusian kebutuhan rumah tangga g. Mengkooordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku h. Melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan aset i. Mengusulkan penghapusan barang milik daerah memelihara kendaraan dinas j. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf k. Menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas l. Melaksanakan administrasi penerimaan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
m. melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada pengelola keuangan atau n. Menyusun
laporan
pertanggungjawaban
pengelolaan
keuangan
sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku o. Mengkoordinasikan penyusunan Rentra SKPD dan Renja SKPD p. Mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA q. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dan mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan b. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan lembaga legislatif, c. Merencanakan program pengembangan hubungan dengan organisasi Non Pemerintah yang meliputi organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat serta partai politik d. Melaksanakan pendataan dan identifikasi keberadaan, jumlah dan kegiatan organisasi Non Pemerintah meliputi organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat serta partai politik e. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan organisasi Non Pemerintah dan Partai Politik serta lembaga infrastruktur politik dalam rangka fasilitasi pengembangan sistem politik dan penyelenggaraan pemilu f. Melaksanakan perencanaan program dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pemilu g. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga penyelenggara pemilu h. Melaksanakan
evaluasi
dan
penyusunan
laporan
perkembangan
penyelenggaraan pemilu berkoordinasi dengan lembaga penyelenggaraan pemilu i. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya
j. Menginventarisasi,
mengidentifikasi
dan
menyiapkan
bahan
pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya l. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Seksi Wawasan Kebangsaan, Politik, Demokratisasi, dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan b. Mengumpulkan dan mengolah data penyusunan kegiatan di bidang wawasan kebangsaan, pemberdayaan politik dan pembauran bangsa serta kajian strategis dalam upaya pemantapan ketahanan politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan dan budaya; c. Memfasilitasi peningkatan kualitas wawasan kebangsaan, politik dan pembauran bangsa serta kajian strategis dalam upaya pemantapan ketahanan politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan dan budaya d. Menyiapkan bahan fasilitas untuk meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku serta umat beragama diberbagai aspek kehidupan bermasyarakat e. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitas proses pewarganegaraan (naturalisasi) f. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang Wawasan Kebangsaan Politik Pembauran Bangsa serta kajian strategis dalam upaya pemantapan ketahan Politik Ekonomi Sosial Kemasyarakatan dan Budaya; g. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengamalan dan pengamanan pancasila; h. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penyusunan dan kegiatan peningkatan
kualitas
demokratisasi
dan
perlindungan,
penegakan dan penghormatan Hak Asasi Manusia
pengembangan,
i. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi untuk peningkatan demokratisasi dan perlindungan, pengembangan, penegakan dan penghormatan Hak Asasi Manusia bagi segenap lapisan masyarakat j. Menyiapkan bahan fasilitasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan perlindungan, pengembangan, penegakan dan penghormatan Hak Asasi Manusia k. Menyiapkan bahan koordinasi dan singkronisasi penyusunan kegiatan demokrasi dan perlindungan, pengembangan, penegakan, penghormatan Hak Asasi Manusia l. Mengkoordinasikan program dan kegiatan demokrasi dan perlindungan, pengembangan, penegakan dan penghormatan HAM dengan instansi terkait m. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas serta program demokrasi dan perlindungan, pengembangan, penegakan dan penghormatan Hak Asasi Manusia n. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya o. Menginventarisasi,
mengidentifikasi
dan
menyiapkan
bahan
pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dan q. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan b. Menyiapkan bahan kerja c. Melaksanakan pendataan dan pembinaan anggota linmas d. Melaksanakan pembinaan dan pengendaliaan perlindungan masyarakat e. Melaksanakan pendidikan dan latihan di bidang perlindungan Masyarakat f. Melaksanakan koordinasi dengan instasi terkait dalam pendidikan dan pelatihan di bidang perlindungan masyarakat
g. Melaksaskan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pencegahan segala ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman masyarakat h. Menginventarisasi,
mengidentifikasi
dan
menyiapkan
bahan
pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya i. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dan k. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk yang menduduki jabatan fungsional pada tahun anggaran 2012 tidak ada.
B A B II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,diantaranya perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional , global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya Perencanaan Strategis, maka hasil yang ingin dicapai dan diselenggarakan selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan yakni tahun 2011 – 2015 dapat focus dan terarah. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.
1.
VISI Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Kabupaten Bantul yang Demokratis,
Partisipatif, Harmonis, Berkeadilan dan Beradab yang Berwawasan Kebangsaan.
2. MISI
Misi merupakan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misinya adalah : a. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat menuju kehidupan yang demokratis, harmonis, berkeadilan dan beradab dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) b. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam rangka deteksi dini penanggulangan bencana dan pertahanan keamanan rakyat semesta. c. Mewujudkan
stabilitas
masyarakat
di
seluruh
aspek
kehidupan
(epoleksosbudhankam) melalui pengkajian masalah-masalah strategis daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
3. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan adalah : Sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun mengacu pada visi dan misi serta didasarkan isu dan analisa strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.
Sasaran adalah : Hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
1)
Tujuan Misi I Meningkatkan kualitas kehidupan sosial politik dan berkembangnya
partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan sasaran : a. Terpeliharanya kesatuan dan persatuan bangsa; b. Meningkatnya kerukunan dan solidaritas antar umat beragama; c. Meningkatnya partisipasi aktif LSM/ormas dalam proses pembangunan di Kabupaten Bantul; d. Meningkatnya kesadaran seluruh elemen masyarakat dalam penegakan moral dan HAM di Kabupaten Bantul.
2) Tujuan Misi II Menumbuhkan
kesadaran
masyarakat
dalam
deteksi
dini
penanggulangan bencana. Dengan sasaran: a. Meningkatnya
kewaspadaan
masyarakat
dalam
deteksi
dini
penanggulangan bencana, bencana sosial. b. Meningkatkan peran serta anggota linmas dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. c. Meningkatnya kualitas pelayanan anggota linmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; d. Meningkatnya profesionalisme anggota linmas.
3) Tujuan Misi III Meningkatnya kapasitas antar stake holder dalam mewujudkan stabilitas kehidupan masyarakat yang kondusif untuk mendukung proses pembangunan di Kabupaten Bantul. Dengan sasaran: a. Tersedianya rumusan kebijakan teknis pelaksanaaan pengendalian di bidang kesatuan bangsa, pembauran bangsa dan masalaha-masalah strategis lainnya; b. Terwujudnya stabilitas masyarakat yang kondusif di berbagai aspek kehidupan.
4. Strategi dan Kebijakan
1) Strategi Srategi adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Program yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kesatun Bangsa, Politik dan Perindungan Masyarakat untuk mencapai sasaran
adalah sebagai berikut : a.
Peningkatan mediasi dan fasilitasi pembauran bangsa;
b.
Peningkatan mediasi dan fasilitasi pemantapan wawasan kebangsaan;
c.
Peningkatan mediasi dan fasilitasi pemantapan ideologi negara;
d.
Peningkatan mediasi dan fasilitasi pemantapan ketahanan bangsa;
e.
Peningkatan akurasi dan validasi data, mediasi dan fasilitasi hubungan antar lembaga legislatif dan ekskutif;
f.
Peningkatan akurasi dan validasi data, mediasi dan fasilitasi hubungan organisasi kemayarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
g.
Meningkatkan mediasi dan fasilitasi hubungan lembaga penyelenggara pemilu;
h.
Meningkatkan Koordinasi dan Pemantauan Orang Asing
i.
Meningkatkan akurasi dan validasi data, mediasi dan fasilitasi hubungan partai politik;
j.
Peningkatan
mediasi
dan
fasilitasi
hubungan
pelaksanaan
pengembangan demokrasi; k.
Peningkatan mediasi dan fasilitasi penanganan masalah aspek politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, ketertiban dan hak azasi manusia;
l.
Peningkatan
koordinasi
dalam
penanganan masalah aktual;
rangka
pengkajian,
fasilitasi
dan
m.
Peningkatan perumusan hasil pengkajian masalah aktual dan rencana tindak lanjutnya;
n.
Peningakatan
evaluasi palaporan penanganan maslah aktual dan
penyampaian saran tindak lanjut penyelesaiannya; o.
Peningkatan
pelaksanaan
pemberian
rekomendasi
ijin/riset/penelitian/PKL/KKN; p.
Peningkatan fasilitasi dan koordinasi intelijen;Peningkatan pengorganisasian rakyat dan pembentukan satu satuan Linmas/Hansip;
q.
Peningkatan kewaspadaan dan kemampuan rakyat terhadap kemungkinan munculnya ATHG;
r.
Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan penyakit masyarakat;
s.
Peningkatan fasilitasi pendidikan bela negara;
t.
Peningkatan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatun Bangsa, Politik dan Perindungan Masyarakat.
2) Kebijakan
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan - ketantuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang unutk dijadikan pedoman atau petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Kebijakan yang diambil oleh Kantor Kesatun Bangsa, Politik dan Perindungan Masyarakat untuk melaksanakan sasaran adalah sebagai berikut:
a. Memfasilitasi kerukunan antar umat beragama, b. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan untuk memperkuat ketahanan bangsa, c. Memantau keberadaan orang asing, d. Melakukan pembauran bangsa; e. Memfasilitasi hubungan yang harmonis antara parpol dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah serta perguruan tinggi; f. Mengkoordinir dinas instansi terkait dalam pembinaan pelajar dan masyarakat; g. Memfasilitasi koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat; h. Meningkatkan pemasyarakatan mengenai Bela Negara melalui jalur formal dan informal dalam upaya menumbuhkembangkan kesadaran bela negara sejak dini;
i. Mendorong seluruh komponen masyarakat agar selalu waspada dalam menghadapi bencana sosial; j.
Pembinaan LSM/ormas di Kabupaten Bantul
k. Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan anggota linmas
5. Sasaran dan Program
Dengan telah disusunnya Rencana Strategis, Kebijakan, Tujuan dan Sasaran sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul, maka ditetapkan
program-program yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, yaitu :
Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Kesatuan Bansa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2012
1
Sasaran
Program
Kegiatan
1
2
3
Terwujudnya akurat
data
dan
yang 1 dapat
dipertanggung jawabkan
Peningkatan
18
Kegiatan Linmas
validasi
data
19
Kegiatan Pemberda Linmas
yaan
Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan
2
Terwujudnya
rasa 1
Kemitraan
solidaritas
dan
Pengembangan
Nasionalisme yang tinggi
20 Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan
Wawasan Kebangsaan 21
Musyawarah Daerah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUP)
22
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB )
23
Forum kewaspadaan Masyarakat
Dini
24 Pemantauan Orang Asing 3
Terwujudnya
keamanan 1
lingkungan dimasyarakat
Pemberdayaan
25
Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
26
Penertiban dan konseling pelajar tidak disiplin
Masyarakat untuk menjaga Lingkungan
4
Terwujudnya pelajar
kedisiplinan 1
Peningkatan Pemberantasan Penyakit
Masyarakat 5
Terwujudnya antar
hubungan 1
lembaga
eksekutif,
legislatif,
Pendidikan Politik di
27
Masyarakat
Penyusunan pemutakhiran parpol
dan base
data
organisasi
kemasyarakatan, lembaga swadaya partai
masyarakat, politik,
lembaga
penyelenggaran serta
masyarakat
pemilu dan
pelaksanaan pengembangan demokrasi 28
Forum diskusi politik
29 Pendapingan pengurus parpol 30 Verifikasi bantuan parpol 31
Koordinasi Politik
forum
diskusi
32 Sosialisasi Sosialisasi pemilih pemula melalui Pemilos
B. Rencana Kinerja Tahunan
Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran hasil pencapaian yang diharapkan dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang dilaksanakan dalam satu tahun. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana kinerja Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Bantul pada tahun 2012 dapat dilihat dari penetapan sasaran, indikator kinerja, program, kegiatan dan target keluarannya. Penerapan rencana starategis tahun 2011-2015 mencakup pelaksanaan 8 program dalam 32 kegiatan Untuk melaksanakan kegiatan di tahun Anggaran 2012 dengan Anggaran Belanja Langsung Rp. 521.358.950,-
dan Belanja tidak langsung
sebesar Rp 1.302.364.000,-
C. Perjanjian Kinerja
Penetapan Kinerja adalah dokumen perjanjian Kinerja antara Bupati Bantul selaku kepala daerah dengan Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Bantul ntuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tegal Tahun 2011-2015. Perjanjian kinerja tersebut
tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Bantul Tahun 2012. Penetapan kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima
amanah/tanggung
jawab/kinerja
dengan
pihak
yang
memberikan
amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. 1 Penetapan Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas dengan atasannya (Performance Agreement). Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (budgeting process) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Penetapan Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja
PENETAPAN KINERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Tahun : 2012 No Sasaran . Strategis 1 Terwujudnya kedisiplinan pelajar
2
No .
Terciptanya kedamaian dan ketentraman di masyarakat
Indikator Kinerja Peningkatan kedisiplinan Pelajar
Target % 90
No
Program/ Kegiatan
1
Pemantauan situasi dan kondisi Ekpoleksosb udhankam
90
2
Program : Peningkatan Pemberantasan Penyakit 22.540.000,Masyarakat/Kegiatan:Pene rtiban dan Konseling Pelajar Tidak disiplin Program : Pengembangan Wawasan Kebangsaan 18.204.500,1.Peningkatan Kesadaran Bela Negara .
3
Program : Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. 2.Pemantauan Orang Asing. 3.Forum Pembauran Kebangsaan.
Anggaran Rp
8.025.000,10.035.000,12.247.500,-
28.859.000,-
4
3
Meningkatny a kerukunan hidup Umat beragama
Peningkatan kerukunan hidup Umat beragama
90
4
Meningkatny a kesadaran Politik Masyarakat
Peningkatan Pendidikan Polotik dan kesadaran demokrasi bagi masyarakat
90
Jumlah Anggaran : Rp. 617.117.000 Bupati Bantul
Sri Surya Widati
Program:Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan : 1. Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat. 5 Program : Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 61.042.000,1.Pemberdayaan FKUB. 6.785.000,2.Musda FKUB 6 Program : Pendidikan Politik di Masyarakat 1.Koordinasi Forum diskusi 28.445.000,Politik 8.925.000,2.Penyusunan dan Pemuthakiran Data Base Parpol 3.Verifikasi Bantuan Parpol 2.942.500,4.Pendapingan Pengurus Parpol 5.640.000,5.Sosialisasi Pemilih melalui PEMILOS 72.274.950,Bantul, Februari 2012 Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul
Ir. Ag.Sumasriyana, M.Si NIP.19601224 198403 1011
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini Nama : Ir. Ag. Sumasriyana, M.Si Jabatan : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Selanjutnya disebut Pihak |Pertama Nama : Hj. Sri Suryawidati Jabatan : Bupati Bantul Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menegah seperti yang telah ditetapkan dalam dukumen perencanaan . Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuintabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sangksi. Bantul.
20 Februari 2013
Pihak Kedua
Pihak Pertama
Bupati Bantul
Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Bantul
Hj. Sri Surya Widati
Ir. Ag. Sumasriyana, M.Si NIP : 196012241986031011
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. 1.
Metode Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi
sebagai berikut: a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:
Realisasi
Realisasi Capaian indikator kinerja =
x 100% Rencana
b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:
Rencana – (Realisasi – Rencana) Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana
Atau: (2 x Rencana) – Realisasi Capaian indikator kinerja =
x 100% Rencana
Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran kinerja tahun 2012 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja, melalui pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.
2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut : Urutan
Rencana capaian
Kategori Capaian
I
>85
II
70 < X ≤ 85
Berhasil
III
55 < X ≤ 70
Cukup Berhasil
IV
≤ 55
Tidak Berhasil
Sangat Berhasil
Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini. Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut. Jumlah indikator untuk setiap kategori X Nilai mean setiap kategori Capaian Sasaran = Jumlah indikator kinerja sasaran
Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut: Sangat Berhasil
:
92,5
Berhasil
:
77,5
Cukup Berhasil
:
62,5
Tidak Berhasil
:
27,5
Hasil
perkalian
tersebut
disimpulkan
kembali
berdasarkan
skala
pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.
B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja.
Evaluasi
bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang.
Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara outputs dengan inputs baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara nilai inputs dengan outputs. Selanjutnya dalam pengukuran kinerja akan dilakukan pengukuran terhadap capaian Indikator Kine (IKU) yang sesuai dengan janji Penetapan Kinerja yang ada dalam Sasaran Strategis pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.
I. Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran organisasi . Selanjutnya realisasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul pada tahun 2012 dapat di uraikan : 1. Meningkatnya kedisiplinan pelajar’ Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak kal;8 kali kegiatan terealisir sebanyak 8 kali kegiatan maka nilai indicator ini sebesar 100 % dengan katagori sangat berhasil. Adapun yang menyebabkan factor keberhasilannya adalah koordinasi yang baik dari masing-masing instasi yang membidangi antara lain Satpol PP, Kantor Kementrian Agama, Kantor Dikpora, Kantor
Kesbangpol, Kepolisian dll dan
Keterbukaan pada masing-masing sekolah untuk menagatasi masalah kedisiplinan pelajar terutama sasarannya pada Pelajar
: bolos, membawa senjata tajam,
membawa rokok , alat kontrasepsi serta hand phone yang didalamnya menyimpan video/photo porno di sekolah. a. Realisasi 8 kali tersebut dilakukan kegitan yaitu 3 kali sidak diruang sekolah saat jam pelajaran dan 3 kali Tim lasung mendatangi tempat-tempat keramaian, wisata dan Warnet maupun game house yang sering dikunjungi pelajar. b. Untuk koordinasi dilaksanakan lansung sebelum kegiatan dilaksanakan atau menempel untuk menjaga kegiatan ini sukses karena sifatnya sidak. 2. Terciptanya kedamaian dan Ketrentraman di masyarakat Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 tersebut dengan target pendataan potensi kerawanan dimasyarakat pada 75 desa dan 17 Kecamatan namun untuk penerimaan data yang diterima pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik hanya 35 Desa dan data dari Kecamatan 10 kecamatan yang mengirim, maka nilai indicatornya hanya 49 % dengan katagori tidak berhasil.
Adapun penyebab ke tidak ber hasilan dalan kegiatan tersebut disebabkan oleh yaitu : a. Kurangnya Sosialisasi mengenai arti pentingnya Kewaspadaan dini Masyarakat terhada kerawanan bencana alam , kerawanan social maupun kerawanan konflik sara terhadap unsur-unsur / tokoh-tokoh masyarakat ; b. Kurangnya Koordinasi baik di tingkat
Tingkat Kecamatan maupun
Desa untuk menggali potensi kerawanan bencana alam , kerawanan social maupun kerawanan konflik sara; c. Kurang tertibnya administrasi Kecamatan maupun Desa tentang hal tersebut; d. Tidak
dilibatkannya
SKPD
lainnya
yang
menangani
masalah
kerawanan tersebut; e. Belum terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat secara Akuntabel 3. Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama Pada tahun 2012 kegiatan ini mentargetkan 13 Forum Kerukunan Umat Beragama dan terbentuk 6 Forum maka indicator penilannya 46% dengan katagori Cukup berhasil. Keberhasilan Pembentukan Forum ini adalah dikarenakan yaitu ; a. Efektivitas sosialisasi ketokoh lintas agama; b. Kesadaran terbentuknya Forum yang menjembatani kepentinganlintas agama.
II. Evaluasi capaian Penetapan Kinerja. Capaian penetapan kinerja adalah suatu pengukuran kinerja sesuai dengan indicator-indikator sasasran yang tertuang dalam Sasaran-Sasaran Strategis dalam Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 khususnya pada rtealisasi sesuai perencanaan di tahun 2012. Adapun Evaluasi per Sasaran-Sasaran Strategis sebagai berikut : Sasaran Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Partisipasif, Harmonis, Berkeadilan dan Beradab yang Berwawasan Kebangsaan. No
INDIKATOR KINERJA
REALISASI
TARGET
REALISASI
NILAI
2011
2012
2012
CAPAIAN
KATEGORI
%
1
2
3
Peningkatan kedisiplinan Pelajar sekolah
Pemantauan situasi dan kondisi Ek poleksosbud hankam
Peningkatan kerukunan hidup Umat beragama
8 Kali
8 Kali
8 Kali
100
Sangat berhasil
75 Desa
4 Forum
75 Desa
35 Desa
17 Kec.
10 Kec
13 Forum
6 Forum
49
Tidak berhasil
88
Cukup berhasil
Capaian Sasaran Katagori = Sangat berhasil = (1 X 92,5) / 3 = 30,83 Capaian Sasaran Katagori = Cukup berhasil = (1 X 62,5) / 3 = 20,83 Capaian Sasaran Katagori = Tidak
berhasil = (1 X 27,5) / 3 = 9,17
Total Capaian Sasaran untuk sasaran Strategis sebesar
= 60,83
Pada Sasaran terdiri dari 3 Indikator sasaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 60,83 dengan kategaori Cukup berhasil, Nilai capaian indicator sasaran ini sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut : 1. Peningkatan kedisiplinan pelajar. Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak kal;8 kali kegiatan terealisir sebanyak 8 kali kegiatan maka nilai indicator ini sebesar 100 % dengan katagori sangat berhasil jika disbanding dengan tahun 2011 realisasi jumlah 2. Pemantauan situasi dan kondisi Ekpoleksosbudhankam. Pada tahun 2012 tersebut dengan target pendataan potensi kerawanan dimasyarakat pada 75 desa dan 17 Kecamatan namun untuk penerimaan data yang diterima pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik hanya 35 Desa dan data dari Kecamatan 10 kecamatan yang mengirim, maka nilai indicatornya hanya 49 % dengan katagori tidak berhasil.
3. Peningkatan Kerukunan hidup beragama. Pada tahun 2012 kegiatan ini mentargetkan 17 Forum Kerukunan Umat Beragama dan terbentuk 15 Forum maka indicator penilannya 88 % dengan katagori berhasil
Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja sasaran beseerta simpulan rata-rata sesuai dengan “Metode rata-rata data kelompok” maka hasil penyimpulan sasaran untuk capaian masing-masing sasaran dapat dijelaskan sasaran sebagi berikut ‘
Sasaran
Capaian Kinerja
No 1
2
3
Terwujudnya kedisiplinan Pelajar sekolah Pemantauan situasi dan kondisi Ekpoleksosbudhan kam Peningkatan kerukunan hidup Umat beragama
100
Skala Pengukuran Ordinal Cukup Sangat Berhasil Berha Kurang Berhasil 70 s.d. sil Berhasil 85 s.d. 85 55 < 55 100 s.d.70 V
49
88
V
V
Rata-rata capaian sasaran :
Pencapaian kinerja tiap sasaran tersebut dengan menggunakan rumus capaian sasaran dengan metode rata-rata kelompok dapat dijelaskan dan diuraikan pada tabel sebagai berikut :
Tabel. Kelompok Capaian Kinerja Sasaran Kantor Kesatuan Bansa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 2012 No
Capaian Kinerja Sasaran
Predikat
Jumlah Sasaran
1
Diatas 85
Sangat Berhasil
0
2.
70 s/d kurang dari 85
Berhasil
3
3.
55 s/d kurang dari 70
Cukup Berhasil
0
4.
Kurang dari 55
Kurang Berhasil
0
Jumlah Dari tabel diatas dapat dilihat
3 bahwa
Capaian Kinerja Sasaran
Kantor
Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul Tahun 2012 berkisar dalam range 70 s/d kurang dari 85, sehingga secara rata-rata sasarannya berpredikat Berhasil.
Dari evaluasi terhadap seluruh kegiatan pemberdayaan yaitu sebanyak 3 sasaran dengan 8 program yang mencakup 32 kegiatan, dengan menggunakan rumus-rumus yang telah ditetapkan dihasilkan capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 83,6 % (berhasil). Berikut akan dipaparkan uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran, sedangkan untuk realisasi penggunaan anggaran akan dijelaskan pada Akuntabilitas Keuangan. Berikut uraian sasarannya : Sasaran 1:
Peningkatan kedisiplinan pelajar sekolah
Sasaran tersebut ditetapkan untuk mencapai misi 1, yaitu “Meningkatkan disiplin Pelajar”
Target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran ke-1 ini adalah : Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2012 Indikator Kinerja Penertiban dan konseling Pelajar Tidak disiplin
Target 8
Realisasi
%
Kategori
8
100
Berhasil
Sekolahan
Total pencapaian kinerja sasaran 1
80 Berhasil
Dari tabel 3.3 diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran 1, dengan rumus pengukuran skala ordinal, masuk kategori Berhasil dengan nilai bobot 84,5. Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dicapai melalui Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, dengan kegiatan-kegiatan: “Penertiban dan Konseling Pelajar Tidak Disiplin” Sasaran 2: Terciptanya kedamaian dan ketentraman di masyarakat
Sasaran tersebut ditetapkan untuk mencapai misi 2, yaitu “Menciptakan situasi kedamaian ketentraman di masyarakat”.
Target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran ke 2 adalah: Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2012 Indikator Kinerja Jumlah kelompok Masyarakat yang terlah mendeapat sosialisasi ttg Kesadaran Bela Negara. Jumlah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang telah terbentuk Jumlah Orang Asing yang ada di Bantul Juml;ah Forum Pembauran Kebangsaan yang terbentuk
Target
Realisasi
%
Kategori
27
ormas
26
96,29
Berhasil
1
Forum
4
100
Berhasil
desa
45
orang
50
75
60 50
Total pencapaian kinerja sasaran 2
Cukup Berhasil Berhasil
100 98,14
Berhasil
Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dicapai melalui Program yaitu : 1. Peningkatan Kesadaran Bela Negara; 2. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat; 3. Pemantauan Orang Asing; 4. Forum Pembauran Kebangsaan
Sasaran 3: Meningkatanya kerukunan hidup Umat beragama
Sasaran tersebut ditetapkan untuk mencapai Misi 3 yaitu: “Mengupayakan terciptanya situasi yang rukun dan damai dilingkungan masyarakat ‘. Target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran ke-3 adalah: Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2012 Indikator Kinerja Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama yang terbentuk Jumlah Musda Forum Kerukunan Umat Beragama
Target
Realisasi
%
Kategori
17
Kecamatan
10
59
Berhasil
2
Kegiatan
14
70
Berhasil
Total pencapaian kinerja sasaran 3
93,08
Berhasil
Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dicapai melalui Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan , dengan kegiatan: 1. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama; 2. Musda Forum Kerukunan Umat Beragama
PENGUKURAN KINERJA SKPD : Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Bantul Tahun : 2012 No . 1 1.
2.
3.
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kedisiplinan pelajar
No . 3 1.
Terciptanya kedamaian dan ketentraman di masyarakat
2.
Meningkatany a kerukunan hidup Umat beragama
3.
Indikator Kinerja 4
Target
Realisasi
Prosentase
5
6
7
8 sekolahan
8 sekolahan
100 %
Jumlah Kelompok masyarakat dan Forum yang telah mendapatka n sosialisasi
75 desa 17 Kec.
35 desa 10 Kec
49 %
Jumlah terbentuknya Forum Kerukunan Hidup Umat Beragama
13 Forum
Jumlah Sekolahan yang diadakan penertiban dan konseling pelajar
6 Forum
88 %
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2012, untuk melaksanakan 8 program 32 kegiatan pada berdasasarkan DPA nomor : 914/26/DPPKAD/2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 521.358.950,- yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bantul. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2012 terealisasi sebesar Rp
459.745.465,-
(88.1%). Meskipun realisasi fisik nya 100%, namun realisasi keuangan mencapai
100%
disebabkan
oleh
karena
adanya
beberapa
tidak
efisiensi
penggunaannya seperti di perjalanan dinas, makan minum rapat/kegiatan, dsb. Adapun rincian dana tersebut sebagai berikut :
REALISASI KEUANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KANTOR KESBANGPOLLINMAS KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012
NO
KEGIATAN
1
2
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
ANGGARAN Realisasi Alokasi (RP) (Rp) 3 4 1.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Telepon 2 3 4
999.000 3.014.142
5.000.000 Penyediaan Jasa Jaminan Pemel. Perizinan Kendaraan Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan
% 5 100
863.000
60 86
12.260.000
90
1.000.000
100
4.088.600 7.517.200
100 70
1.003.000 12.540.000
5
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.000.000
6 7
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.500.000
10.000.000 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19
Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordiansi dan Konsultasi Dalam Daerah Rapat-rapat Koordiansi dan Konsultasi Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Tehnis Pendukung/Tenaga Perkantoran Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
70 6.750.000
6.099.925 100
511.500
511.500
18.382.000
17.188.000
66
2.252.000
2.249.000
92 53
4.875.000
2.562.500 60
4.650.000
2.800.000
51.600.000
48.078.600
86
11.448.000
11.448.000 38.386.023
92 80
9.830.000
98 %
18.225.275 25.868.900
78 100
18.114.500
100
56.758.800
90
6.785.000
5.070.000
48
8.025.000
6.372.000
45
Pemantauan Orang Asing Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Pembinaan satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat Penertiban dan Konseling Pelajar Tidak Disiplin
10.035.000
9.835.000
93
12.247.500
9.395.000
77
28.859.000
28.021.525
96
22.540.000
21.424.225
83
Koordinasi Forum Diskusi Politik Penyusunan dan Pemutahkiran data Base Parpol
28.445.000
27.485.000 4.550.000
97 32
Validasi Data Anggota Linmas
45.100.000 10.000.000 19.462.000
Pemberdayaan Anggota Linmas 25.950.000
20
Pemantapan Wawasan Kebangsaan
21
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Musyawarah Daerah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Forum Kewapadaan Dini Masyarakat (FKDM)
18.204.500
22 23 24 25 26 27 28 29
61.042.000
8.925.000
30
Verifikasi Bantuan Parpol
2.492.500
2.492.500
43
31
Pendampingan Pengurus Parpol Sosialisasi Pemilih Pemula melalui PEMILOS (Pemilihan OSIS)
5.460.000
3.445.000
27
72.274.950
53.792.250
68
521.358.950 459.745.465
88
32
1. Realisasi Per Kegiatan Kantor Kesbangpollinmas pada tahun 2012 telah melaksanakan kegitan yang merupakan tugas pokok dan fungsi, dengan perincian sebagai berikut : REALISASI KEUANGAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN TAHUN 2012
NO 1 A 1 3 B 1
KEGIATAN 2 Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan Validasi data Linmas Pemberdayaan Anggota Linmas
ANGGARAN Realisasi Alokasi (RP) (Rp) 3 4
19.462.000
78 10 0
18.114.500
10 0
56.758.800
90
6.785.000
5.070.000
48
8.025.000
6.372.000
45
25.950.000
Pengembangangan Wawasan Kebangsaan Pemantapan Wawasan Kebangsaan
1 2 3
Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Musyawarah Daerah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Forum Kewapadaan Dini Masyarakat (FKDM)
5
18.225.275 25.868.900
18.204.500 C
%
61.042.000
4 5
D 1
E 1
F 1 2
Pemantauan Orang Asing Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan
10.035.000
9.835.000
93
12.247.500
9.395.000
77
Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan Pembinaan satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
28.859.000
28.021.525
96
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Penertiban dan Konseling Pelajar Tidak Disiplin
22.540.000
21.424.225
83
28.445.000 8.925.000
27.485.000 4.550.000
97 32
Verifikasi Bantuan Parpol
2.492.500
2.492.500
43
Pendampingan Pengurus Parpol Sosialisasi Pemilih Pemula melalui PEMILOS (Pemilihan OSIS)
5.460.000
3.445.000
27
72.274.950
53.792.250
68 88
Pendidikan Politik dimasyarakat Koordinasi Forum Diskusi Politik Penyusunan dan Pemutahkiran data Base Parpol
3 4 5
2.
Anggaran dan Realisasi Per Sasaran
Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Bantul telah merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan misi Kantor baik yang bersifat rutin maupun pembangunan dengan perincian sebagai berikut: Realisasi Anggaran Tahun 2012 Berdasarkan Sasaran No.
Sasaran
Anggaran Target
1.
2.
3.
Menigkatnya kedisiplinan pelajar . Terciptanya kedamaian dan ketentraman di masyarakat Meningkatanya kerukunan hidup Umat beragama .
%
22.540.000,-
489.595.500
100
77.407.000
90.500.000
100
67.827.000
2.805.252.180
99,98
617.117.000 GRAND TOTAL
Realisasi
99,86
Aspek Keuangan. Pada aspek keuangan ini akan diuraikan mengenai dana yang dipergunakan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau tugas tugas lainnya di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang dilaksanakan pada tahun 2012 yang dibiayai APBD Kabupaten Bantul. Anggaran yang dibiayai APBD tersebut dipergunakan Untuk Belanja Daerah antara lain : Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Adapun Total Anggaran untuk Belanja Daerah dari Target sebesar Rp. 1.823.722.950,- terealisir Rp. 1.762109.465 Sisa Anggaran sebesar
Rp 61.613.485,-
atau terserap 88 %
Selanjutnya rincian belanja belanja tersebut dijelaskan sebagai berikut : 1. Belanja Tidak Langsung dari keseluruhanm anggaran target 1.302.364.000,-Terealisir Rp. 1.302.364.000,-
Rp.
Atau terserap 100
% .Adapun kegunaan Belanja tidak Langsung tersebut untuk belanja Pegawai. Sisa Anggaran sebesar Rp 0,- . 2. Belanja
Langsung
dari
keseluruhan
521.358.950 terealisir Rp. 459.745.465 anggaran sebesar Rp. 61.613.485,-
anggaran
target
Rp.
Atau terserap. 88 % . Sisa
BAB. IV PENUTUP
Kesimpulan
Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para pemangku peran, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Dari uraian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyartakat Kabupaten Bantul Tahun 2012 dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2012 sasaran yang ditetapkan dapat dicapai walaupun belum optimal. Kegiatan-kegiatan inti dalam urusan kesatuan bangsa dan politik belum mendapatkan porsi yang cukup dalam pelaksanaan kegiatan. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyartakat Kabupaten Bantul tetap memiliki dedikasi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Secara umum, dari pencapaian sasaran di tahun 2012, dapat diketahui bahwa banyak sasaran yang dicanangkan dalam Rencana Strategis
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyartakat Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran antara lain minimnya kompetensi dan kualifikasi staf untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi; kurangnya sarana dan prasarana; dan arah kebijakan anggaran yang belum berpihak pada prioritas pencapaian sasaran. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut antara lain mengoptimalkan sumber daya yang ada, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan lembaga terkait, termasuk pelibatan pemangku peran dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Tindak lanjut Untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Bantul dalam mencapai sasaran di semua bidang, upaya-upaya yang harus dilakukan adalah: 1. Menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi
dalam bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat. Hal ini berhubungan dengan kebijakan kepegawaian secara umum sehingga diperlukan koordinasi dan pemahaman yang sama dengan instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Bantul; 2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai, terutama gedung kantor dan peralatan gedung kantor agar pelaksanaan kerja dapat berjalan dengan baik. 3. Arah kebijakan anggaran harus difokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat. 4. Penataan basis data dan informasi baik Ormas/LSM, Partai Politik, Satuan Linmas dan data-data lain yang berhubungan dengan urusan bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat untuk menunjang pelaksanaan kerja. Upaya-upaya perbaikan tersebut diharapkan dapat mendukung perwujudan visi dan misi pembangunan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyartakat Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)ini disusun dengan harapan dapat menjadi informasi yang berguna semua pihak.
Demikian
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
(LAKIP)
Kantor
Kesbangpolinmas Kabupaten Bantul Tahun 2012. Walupun masih sangat sederhana, kami berharap LAKIP ini dapat memberikan gambaran tentang perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyartakat Kabupaten Bantul selama tahun 2012. Selanjutnya kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan kualitas penyusunan LAKIP di masa yang akan datang. Bantul, Pebruari 2012 Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kab. Bantul
Ir. Ag. SUMASRIYANA, M.S.i Pembina TK I/IVb NIP. 196012241986031011
