Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 Kantor Camat Tangaran
Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 0
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................................................................................... 2 Executive Summary ................................................................................................................................................................. 3 BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................................................................. 4 A. Gambaran Umum Kantor Camat Tangaran ................................................................................................................ 4 B. Maksud dan Tujuan LAKIP Tahun 2014 ................................................................................................................ 12 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .............................................................................................................. 13 A. Perencanaan Strategis (Renstra) Kantor Camat Tangaran Tahun 2014 ................................................................... 13 B. Penetapan Kinerja (Tapkin) Kantor Camat Tangaran Tahun 2014 ............................................................................ 17 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................................................................................................... 21 A. Capaian Indikator Kinerja Utama .............................................................................................................................. 21 B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama ...................................................................................... 22 C. Akuntabilitas Keuangan ............................................................................................................................................ 25 BAB IV PENUTUP .................................................................................................................................................................. 29
1
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur serta Alhamdulillah atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kami ucapkan, sehingga penyusunan LAKIP Kantor Camat Tangaran tahun 2014 dapat kami selesaikan. Hal yang paling utama dalam penyusunan LAKIP ini merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang telah menjadi tanggung jawab Kantor Camat Tangaran sebagai sarana umpan balik untuk selalu melakukan perbaikan dalam perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan. LAKIP tahun 2014 ini adalah LAKIP di tahun kedua terakhir dalam RESNTRA Kantor Camat Tangaran 2012‐2016. Sehingga kami berusaha untuk mecapai target yang ingin dicapai di RENSTRA yaitu 80%. Kami sangat menyadari dalam penyusunan Lakip ini masih terdapat kekurangan baik dalam penyampaian isi materi maupun teknik penulisannya, oleh karena itu kami tidak menutup diri untuk menerima perbaikan kritik dan saran dari semua pihak guna penyempurnaannya. Akhirnya kami berharap semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat Tangaran Tahun 2014 ini berguna bagi semua pihak dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan di masa yang akan datang.
Simpang Empat, 10 Februari 2015 CAMAT TANGARAN H. BUDI SUSANTO, SE Pembina Tk. I NIP. 19670710 199403 1 010
2
Executive Summary
Kantor Camat Tangaran merupakan salah satu perangkat daerah yang dalam tupoksinya membantu Bupati dalam menangani sebagian urusan otonomi yang ada di wilayahnya serta melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Sambas untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam lingkup Kecamatan Tangaran . Untuk mewujudkan tugas‐tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai‐nilai dan norma‐norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaan diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip‐prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivatis dan efisiensi . Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Dalam
penyelenggaraan
kegiatan
pemerintah,
pembangunan
danpembinaan
kehidupan
kemasyarakatan di wilayah kecamatanTangaran jumlah dana belanja langsung yang dianggarkan di kecamatanTangaran sebesarRp 277.650.000.00 dapat direalisasikan sebesar Rp 276.547.217 .00 atau 99.96 % dengan capaian kinerja sangat berhasil. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan Pembinaan kehidupan kemasyrakatan di wilayah kecamatan Tangaran pada Tahun 2014 adalah kurangnya data dan informasi yang mendukung, prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang, serta jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai. Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi maka upaya yang dilakukan dalam melaksanaan keseluruhan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kecamatan Tangaran pada Tahun 2014, telah ditempuh langkah antara lain dengan melakukan koordinasi – koordinasi dengan pihak –pihak atau instansi terkait dalam rangka pengumpulan data dan informasi serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur yang tersedia.
3
BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Kantor Camat Tangaran
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah‐daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap‐tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang‐undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota atau antara pemerintah provinsi dan kabupaten, diatur dengan Undang‐undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selain itu Negara mengakui dan menghormati satuan‐satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan menghormati kesatuan‐kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak‐hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas‐luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah.Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan otonomi daerah dalam Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat.
Melalui Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun cultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada Bupati.Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah.Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas‐tugas umum pemerintahan.
4
Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati. Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas‐tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundangundangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.
Oleh karena itu, kedudukan Camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat. Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi.
Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai‐nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah.
Dalam hal ini, fungsi utama Camat selain mernberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas‐tugas pembinaan wilayah. Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten yang dipimpin oleh bupati.
Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan, Atas dasar pertimbangan demikian, maka Camat secara filosofis pemerintahan dipandang masih relevan untuk menggunakan tanda jabatan khusus sebagai perpanjangan tangan dari bupati.
5
Dengan ditetapkannya TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan ditindak lanjuti dengan Undang‐ Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme , diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dalam pasal 3 Undang‐Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut, dinyatakan bahwa asas–asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. Inpres Nomor 7 tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengolahan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan Perencanaan Stratejik yang dirumuskan sebelumnya. Kantor Camat Tangaran sebagai satuan kerja perangkat daerah mempunyai peran yang sangat strategis , sebagai ujung tombak untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan kegiatan pembangunan diwilayah kecamatan, meningkatkan kehidupan ekonomi social kemasyarakatan. Struktur organisasi Kantor Camat Tangaran sesuai Peraturan Bupati Sambas Nomor 62 Tahun 2008 tentang Stuktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sambas Pasal 3 ayat (4) terdiri dari : 1. Camat 2. Sekretariat Kecamatan: 3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 4. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan 5. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial. Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Kantor Camat Tangaran sesuai Peraturan Bupati Sambas Nomor 62 Tahun 2008 dapat dilihat dari bagan susunan organisasi di bawah ini :
6
CAMAT
SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN
SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR
SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
SEKSI PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN
SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 62 Tahun 2008 pasal 17 sampai dengan pasal 26, tugas dan fungsi Camat, Sekretaris Camat, Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pembangunan, Pemberdayan Masyarakat Desa/ Kelurahan Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial, Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Aparatur, sebagaimana uraian berikut ini : 1. Camat Camat melaksanaakan tugas umum pemerintahan yang meliputi : a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang‐undangan; d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, camat mempunyai fungsi : a. Menyelenggarakan tugas umum pemeruntahan b. Menjalankan pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
7
2. Sekretariat Kecamatan Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembiuaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi urusan penyusunan program, keuangan, surat menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan dan laporan kecamatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, secretariat Kecamatan mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana kerja di secretariat serta penyelarasan dan kompilasi program kerja kecamatan; b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan umum, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol dan rumah tangga kecamayan; c. Pelaksanaan tata usaha keuangan, perbendaharaan serta penyiapan bahan laporan keuangan; d. Penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan dan akuntabilitas kinerja kecamatan; e. Pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Camat. 3. Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas meninventarisasi, mengolah data dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahakan oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pemerintahan daerah, pemerintahan desa/ kelurahan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum.
4. Seksi Pembangunan, Pemberdayan Masyarakat Desa/ Kelurahan Seksi Pembangunan, Pemberdayan Masyarakat Desa/ Kelurahan mempunyai tugas menginventarisasi, mengolah data dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahakan oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan.
5. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, menginventarisasi kekayaan desa/ kelurahan, kebersihan, sarana dan prasarana umum, mengolah data dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahakan oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial sesuai peraturan perundang‐undangan yang berlaku.
8
6. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan penyusunan program, penyelarasan rencana kerja, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan dan akuntabilitas kinerja kecamatan, melaksanakan koordinasi pelaksanaan anggaran, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pengendalian dan evaluasi serta penyiapan bahan laporan keuangan.
7. Sub Bagian Umum dan Aparatur Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas melkasnakan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol, perlegkapan, tata usaha surat menyurat serta mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, piñata usaha kepegawaian serta penyiapan bahan laporan kepegawaian. Jumlah Personil Kantor Camat Tangaran sebanyak 12 ( Dua Belas ) orang Pegawai Negeri Sipil Adapun rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel 1.1 Jumlah PNS Kantor Camat Tangaran Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2014
No
Pangkat / Golongan
Pria
Wanita
1 1 2
2 IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a
3 1 4 1 1 ‐ 2 1 ‐
4 ‐ ‐ 1 1
10
2
3
J u m l a h
9
Keterangan 5
Tabel 1.2 Jumlah PNS Kantor Camat Tangaran Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2014 No
Tingkat Pendidikan
Pria ( Orang )
Wanita ( Orang )
Jumlah ( Orang )
1
2
3
4
5
1
S 2
‐
‐
‐
2
S 1
3
‐
3
3
DIPLOMA
‐
1
1
4
S L T A
7
1
8
10
2
12
Jumlah
Tabel 1.3 Jumlah PNS Kantor Camat Tangaran yang telah mengikuti Pendidikan Penjenjangan Tahun 2014 No
Tingkat Pendidikan
Pria ( Orang )
Wanita ( Orang )
Jumlah ( Orang )
1
2
3
4
5
1
Diklatpim Tingkat II
‐
‐
‐
2
Diklatpim Tingkat III
1
‐
1
3
Diklatpim Tingkat IV
3
‐
3
Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan Tangaran terdiri dari: a) Pejabat Fungsional Dokter (Kepala Puskesmas), Memiliki tugas fungsional antara lain: -
Merencanakan, Melaksanakan, dan mengkoordinasikan semua kegiatan agar pelayanan kesehatan sesuai standar mutu pelayanan kesehatan;
-
Melaksanakan kegiatan upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan puskesmas;
-
Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan dibidang pembangunan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di wilayah kerjanya;
-
Melakukan koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan bersama lintas sektor terkait di wilayah kerjanya;
b) Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian, mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan penyuluhan pertanian yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan pertanian; c) Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan mempunyai tugas fungsional pokok menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan; 10
d) Pejabat Fungsional Penyuluh Perikanan mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, Evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan perikanan; e) Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB) mempunyai tugas fungsional pokok yang di kemas dalam 4 (empat) Paket Dukungan Pelayanan Pembangunan Keluarga Sejahtera, yakni meliputi : pembinaan dan penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga, dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Tangaran meliputi Gedung Sarana Perkantoran antara lain : 1. Rumah Dinas Camat 2. Ruang Rapat 3. Perkantoran Satu Atap 4. Ruang Piket / Operator Radio Panggil 5. Ruang Kerja Camat 6. Ruang Kerja Sekretariat 7. Ruang Kerja Seksi 8. Ruang Operator Komputer dan data 9. Ruang Pelayanan 10. Kamar mandi dan WC.
Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di Kantor Kecamatan Tangaran antara lain : 1. Roda empat 1(satu) buah terdiri dari: 1 unit Toyota Kijang AvanzaTahun 2008 2. Roda dua 1 (satu) buah dengan rincian : 1 unit RX‐King Tahun 2006. Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah komputer sejumlah 3 (Tiga) unit, meja, kursi, mesin ketik, dan peralatan lain yang masih diperlukan peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas.
11
B. Maksud dan Tujuan LAKIP Tahun 2014 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) berdasar pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian setiap Unit Kerja memiliki tanggung jawab dalam menyusun laporan dimaksud setiap tahunnya.Secara prinsip fungsi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan di setiap unit kerja menjembatani dua sisi kinerja.Pertama Manajemen Kinerja dan sisi lainnya Akuntabilitas Kinerja. Oleh karena itu Lakip Kantor Camat Tangaran selain sebagai sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati Sambas juga berfungsi sebagai salah satu cara mengevaluasi terhadap pencapaian kinerja Kantor Camat Tangaran. Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Kantor Camat Tangaran Tahun 2014 meliputi hal‐hal sebagai berikut : 1. Aspek Manajemen Kinerja Sebagaimana uraian fungsi diatas, bagi kepentingan internal Kantor Camat Tangaran, LAKIP yang dibuat merupakan sarana evaluai pencapaian kinerja.Hasil evaluasi tersebut dipergunakan untuk memperbaiki kinerja pada tahun berikutnya. 2. Aspek Akuntabilitas Kinerja Untuk keperluan eksternal unit kerja LAKIP Kantor Camat Tangaran dipergunakan sebagai sarana pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja yang diperoleh pada Tahun 2014 . Penyajian LAKIP Kantor Camat Tangaran disajikan seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan kewenangan Kantor Camat Tangaran beserta sumber dana yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan dimaksud pada Tahun Anggaran 2014. Capaian kinerja untuk masing‐masing kegiatan berdasarkan data yang disajikan dibatasi pada indikator input dan output. Laporan akuntabilaitas Kinerja Kantor Camat Tangaran mengungkapkan pencapainan kinerja keberhasilan tahunan organisasi yang diukur berdasarkan Capaian Kinerja berbanding dengan rencana kinerja. Analisa atas capain kinerja dengan rncana kinerja dapat menemukan celah atau kelemahan kinerja sebagai bahan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.
12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Perencanaan Strategis (Renstra) Kantor Camat Tangaran Tahun 2014 Perencanaan merupakan awal dari pelaksanaan kegiatan pada masing‐masing unit kerja.Perencanaan yang dituangkan dalam bentuk dokumen menjadi langkah awal untuk mengimplementasikan jalannya unit kerja sebagai salah satu organisasi yang mendukung pelaksanaan pemerintahan di daerah. Hal‐hal yang menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan unit kerja menjadi bahan dasar pembuatan rencana strategis.Penyusunan recana strategis Kantor Camat Tangaran diharapakan dapat mewujudkan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang mengacu pada kemampuan sumber daya manajemen yang ada agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis yang ada di ruang lingkup Kantor Camat Tangaran. Penyusunan rencana strategis sebagaimana uraian diatas meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan dalam arti sempit yang mempertimbangkan hak dan kewajiban, proses pelayanan, perkembangan ilmu dan pengetahuan serta kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan. Adanya perencanaan strategis diharapkan dapat untuk mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan/kebijakan terhadap masalah‐masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, membangun operasi dan prosedur untuk pencapaian tujuan serta menentukan ukuran/indikator keberhasilan yang akan dicapai. Kedudukan dan fungsi dari rencana strategis merupakan alat bantu yang bersifat terukur sebagai rujukan penilaian kinerja bagi setiap unit kerja pada akhir tahun anggaran. Penilaian dari pada kinerja dalam 1 (satu) tahun anggaran sedapat mungkin melalui 5 (lima) buah indikator atau tolak ukur yang terdiri dari masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Berdasarkan uraian tersebut, unsur‐unsur utama yang perlu secara formal diidentifikasikan dalam suatu rencana strategis adalah penyusunan visi dan misi.Selanjutnya pada pernyataan visi dan misi tersebut dijabarkan melalui penjelasan makna visi dan penjelasan makna misi, tujuan dan sasaran strategis disaertai indikator kinerja dan perumusan pencapaian tujuan berdasarkan kebijakan dan program. Kebijakan dan program yang telah ditetapkan melalui rencana strategis dijabarkan dalam perencanaan kinerja. Dalam hal ini perencanaan kinerja merupakan bentuk rencana dan komitmen tiap‐tiap anggota organisasi dalam melakukan tugas pada 1 (satu) tahun anggaran di masing‐masing unit kerja. Dengan kata lain perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja yang ada pada tingkat penyusunan kebijakan anggaran dan merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dari tahun yang bersangkutan. Rencana strategis merupakan suatu proses penyelenggaraan manajemen yang berkelanjutan. Dengan demikian agar rencana strategis mampu menyesuaikan terhadap perubahan atau perkembangan situasi yang dinamis maka secara berkala rencana strategis tersebut perlu dilakukan perbaikan baik secara parsial (perbagian) mapun secara keseluruhan.
13
Dari segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan rencana strategis yang adapat secara responsif menghadapi tuntutan perubahan situasi serta dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Sambas kedepan, maka dalam pelaksanaannya perlu dilakukan oleh masing‐masing unit kerja yang ada di Kabupaten Sambas. Hal ini perlu dilakukan mengingat seluruh kegiatan yang ada di masing‐masing unit kerja harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, keuangan dan keberhasilannya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
1. Visi dan Misi Visi adalah pandangan jauh kedepan, dimana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi Pemerintah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Tangaran sebagai perangkat daerah dalam melaksanakan tugas‐tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Tangaran sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Sambas yaitu BELA TERPIKAT TERIGAS 2012 – 2016, maka Visi Camat Tangaran adalah: “Terwujudnya Pelayanan Administrasi Terpadu Di Kecamatan Tangaran Yang Profesional Untuk Mendukung Terwujudnya Visi Kabupaten Sambas BELA TERPIKAT TERIGAS Tahun 2011‐2016”.
Sejalan dengan Visi diatas, maka Misi Kecamatan Tangaran adalah: 1. Meningkatkan peran serta dan kemitraan dengan masyarakat, swasta dan Pemerintah dibidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 2. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban dilingkungan masyarakat 3. Mengembangkan kemampuan Sumber Daya Aparatur dan Masyarakat 4. Mengembangkan system pelayanan yang cepat, tepat dan jelas 5. Mengembangkan system perekonomian yang sehati dengan masyarakat 6. Menggali dan mengembangkan potensi seni budaya dan potensi generasi muda 7. Mengembangkan peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur yang menunjang perekonomian masyarakat. 2. Tujuan dan Sasaran Sasaran penjabaran dari misi, maka tujuan dari Kecamatan Tangaran sebagai berikut: a. Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan b. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat. c. Meningkatkan sistem perekonomian kerakyatan. d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur di lingkungan pedesaan. 14
e. Meningkatkan sistem pelayanan cepat, tepat dan jelas. Adapun sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Tangaran adalah: a. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan ekonomi kerakyatan, pembangunan pendidikan dan pembangunan kesehatan masyarakat. b. Terciptanya ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat. c. Berkembangnya pembangunan infrastruktur lingkungan pedesaan secara merata. d. Terwujudnya sistem pelayanan yang cepat, tepat dan jelas pembinaan kelembagaan. 3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Sesuai dengan Visi Kantor Camat Tangaran Kabupaten Sambas, maka dipandang perlu menetapkan kebijakan, menyusun program dan melaksanakan kegiatan yang mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang akan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi adalah : a. Kebijakan Kebijaksanaan adalah suatu yang telah disepakati pihak terkait yang telah ditetapkan pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur agar tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan, sasaran, visi dan misi Kecamatan Tangaran. Adapun kebijaksanaan Kecamatan Tangaran adalah sebagai berikut: 1) Melaksanakan program/rencana kegiatan pembangunan dengan partisipasi masyarakat. 2) Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat. 3) Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi kerakyatan. 4) Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur lingkungan masyarakat. 5) Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan sistem pelayanan umum kepada masyarakat. b. Program Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan‐tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen
15
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Tangaran maka program‐program yang telah dilaksanakan tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 4) Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD 5) Program Pendidikan Anak Usia Dini; 6) Program upaya kesehatan masyarakat 7) Program pengembangan data/informasi 8) Program pengelolaan keragaman Budaya 9) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 10) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 11) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa 12) Program penataan Daerah otonomi Baru 13) Program peningkatan peran perempuan di Desa c.
Kegiatan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan‐kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto
Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Kunjungan Kerja/Inspeksi dan Pembinaan Petugas Lapangan
Peningkatan Kinerja Petugas Telkom
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 16
Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeleur
Pemeliharaan Rutin /Berkala komputer
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Penyelengaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini
Penyelengaraan penyehatan lingkungan
Pembinaan posyandu kecamatan
Penyusunan monografi kecamatan
Pembinaan monografi ke Desa
Pengembangankeseniaan dn kebudayaan daerah
Pemberian penyulu tentang bahaya narkoba bagi pemuda
Peningkatan pegamanan Anggota Polisi Pamong Praja
Pmbinaan Trantibmas
Pembinaan monitoring Alokasi Dana Desa dan Bantuan keuangan Desa
Fasilitasi penyelesaian segketa Batas Antar Desa / Kelurahan
Pembinaan PKK Desa
B. Penetapan Kinerja (Tapkin) Kantor Camat Tangaran Tahun 2014 Penetapan Kinerja menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasar pada rencana strategis yang dibuat. Penetapan Kinerja dilaksanakan melalui kegiatan‐kegiatan pada tahun yang bersangkutan yakni tahun 2014. Rencana kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.Penetapan Kinerja juga menjadi komitmen bagi Kantor Camat Tangaran untuk mencapainya dalam tahun 2014. Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen yang memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya meliputi indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat serta dampak. Didalam rencana kinerja memuat juga infomasi mengenai keterikatan kegiatan dan sasaran, kebijakan dengan program dan hubungan antara masing‐masing kegiatan. Penetapan indikator‐indikator sebagaimana tersebut diatas harus dilandasi dengan pemikiran yang realistis dan memperhatikan tujuan serta sasaran yang ditetapkan, adanya data pendukung sehingga keberhasilan pencapaian dapat diprediksi pada tahun yang bersangkutan. Adapun penetapan kinerja Kantor Camat Tangaran tahun 2014 yaitu :
17
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 KANTOR CAMAT TANGARAN No 1
Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan ekonomi kerakyatan, pembangunan pendidikan, dan pembangunan kesehatan masyarakat.
2
Terciptanya ketentraman dan ketertiban dilingkungan masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Target
Program/Kegiatan Utama
Pendidikan Anak Usia Dini Persentase Penyelenggaraan koordinasi dan Peningkatan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 30 Orang Pendidikan Anak Usia Dini Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Penyelenggaraan penyehatan Peningkatan lingkungan Penyelenggar 60 Orang aan penyehatan lingkungan Pembinaan Posyandu Kecamatan Persentase Peningkatan Pembinaan 50 Orang Posyandu Kecamatan Pengelolaan Keragaman Budaya pengembangan kesenian dan Persentase kebudayaan daerah Peningkatan pengembanga 20 Orang n kesenian dan kebudayaan daerah upaya Pencegahan penyalahgunaan Narkoba Pemberian penyuluhan tentang Persentase bahaya Narkoba bagi pemuda Peningkatan Pemberian penyuluhan 60 Orang tentang bahaya Narkoba bagi pemuda Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Persentase Peningkatan 7 Desa Pembinaan PKK Desa Peran Perempuan di Pedesaan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Persentase Peningkatan 7 Desa Pembinaan Trantibmas Ketertiban 18
Anggaran Rp 3,733,650.00
Rp 3,733,650.00
Rp 9,473,650.00
Rp 4,973,650.00
Rp 4,500,000.00
Rp 3,533,650.00
Rp 3,533,650.00
Rp 4,973,650.00
Rp 4,973,650.00
Rp 5,250,000.00
Rp 5,250,000.00
Rp 2,500,000.00 Rp 2,500,000.00
Trantibmas 3
Berkembangnya pembangunan infrastruktur dilingkungan pedesaan secara merata
4
Terwujudnya sistem pelayanan yang cepat, tepat dan jelas pembinaan kelembagaan
Persentase Peningkatan Ketersediaan Monografi Kecamatan Persentase Peningkatan Pembinaan Monografi ke Desa Persentase Peningkatan Pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Persentase Peningkatan Penataan Daerah Otonomi Baru Persentase Terpenuhinya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Persentase Terpenuhinya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Persentase Terpenuhinya Kunjungan Kerja/ Inspeksi dan Pembinaan Petugas Lapangan
1 Dokumrn Monogra fi
Persentase Peningkatan
Pengembangan Data/ Informasi
Rp 6,038,650.00
Penyusunan Monografi Kecamatan Rp 5,038,650.00
7 Desa
Rp 1,000,000.00
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pembinaan monitoring Alokasi Dana Desa dan bantuan keuangan Desa
7 Desa
Rp 8,400,000.00
Rp 8,400,000.00
Penataan Daerah Otonomi Baru
Rp 5,018,650.00
Fasilitasi penyelesaian sengketa batas antar Desa/Kelurahan Rp 5,018,650.00
7 Desa
Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 13,525,825.00 Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1 Kali
Rp 1,950,000.00
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 133 Kali
Rp 46,610,000.00
Kunjungan Kerja/ Inspeksi dan Pembinaan Petugas Lapangan 7 Desa
1 Laporan
Rp 18,975,000.00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD 19
Pembinaan Monografi ke Desa
Rp 6,906,750.00 Rp 2,302,250.00
Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD Persentase Peningkatan Laporan Keuangan Semesteran SKPD Persentase Peningkatan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Persentase Peningkatan Ketersediaan Rencana Kerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD 2 Laporan
Rp 2,302,250.00
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
Rp 2,302,250.00
Penyusunan Rencama Kerja SKPD
Rp 2,302,250.00
Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1 Dokume n RKA
Rp 2,302,250.00
Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Rp 277,650,000.00 ‐ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 135,235,825.00 ‐ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 29,083,275.00 ‐ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 6,906,750.00 ‐ Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD Rp. 2,302,250.00 ‐ Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Rp. 8,400,000.00 ‐ Program Penataan Daerah Otonomi Baru Rp. 5,018,650.00 ‐ Program Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 3,733,650.00 ‐ Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 9,473,650.00 ‐ Program Pengembangan Data / Informasi Rp. 6,038,650.00 ‐ Program Pengelolaan keragaman Budaya Rp. 3,533,650.00 ‐ Program Upaya Pencegahan penyalahgunaan Narkoba Rp. 4,973,650.00 ‐ Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Rp. 9,700,000.00 ‐ Program Peningkatan peran Perempuan di Pedesaan Rp. 5,250,000.00
20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kantor Camat Tangaran merupakan perwujudan kewajiban Kantor Camat Tangaran untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban ini dilakukan secara periodik, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan anilisis kinerja serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban sebagaimana uraian diatas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.
A. Capaian Indikator Kinerja Utama 1. Metode Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut : 1). Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja digunakan rumus : Capaian indikator kinerja = Realisasi x 100% Rencana Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikaor kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikaor kinerjanya. Hal ini akan menunjukan keberhasilan sasaran berdasarkan recana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu untuk memberikan penilaian yang berdiri sendiri melalui indikator‐indikator outcome atau minimal ouput dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Pendekatan ini kami pergunakan mengingat kekurangan penulis yang masih belum dapat menentukan cara pengevaluasian kinerja yang bersifat non fisik Dengan kata lain lakip lebih difokuskan pada kegiatan yang bersifat fisik seperti pengadaan, pembangunan fisik dan pemeliharaan. Dengan demikian penyampaian visi dan misi hingga penjabarannya sampai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang dianalisis dan dievaluasi pada LAKIP Kantor Camat Tangaran Tahun 2014 hanya mencakup kegiatan yang dibiayai oleh APBD pada pos belanja langsung. 2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan untuk masing‐masing indikator kinerjanya maupun untuk pencapaian pada tingkat sasaran.Penyimpulan kinerja Kantor Camat Tangaran dalam tahun 2014 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam arti luas.
21
Sesuai dengan Pedoman LAN, maka nilai capaian kinerjanya/ indikator sasaran dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut : 85 s/d 100
: Sangat Berhasil
70 < X < 85
: Berhasil
55 < X < 70
: Cukup Berhasil
X < 55
: Tidak Berhasil
Sedangkan penyimpulan indikator sasaran dilakukan dengan membandingkan jumlah indikator yang berhasil (sangat, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil ) dengan jumlah seluruh indikator untuk sasaran tersebut dikali dengan 100%. Dengan demikian dapat dijabarkan rumus capaian sasaran sebagai beriukut : Capaian Sasaran = Jumlah indikator yang berhasil x 100% Jumlah sasaran Berdasarkan pengukuran indikator Kinerja pada Kantor Camat Tangaran pada Tahun 2014 maka diperoleh nilai sasaran kinerja sebesar 98,50% dengan hasil sangat berhasil. Tabel 3.1 Nilai Capaian Sasaran No. 1 1. 2. 3. 4.
Capaian Kinerja Sasaran 2 > 85 70 s/d < 85 55 s/d < 70 < 55 Jumlah
Predikat 3 Sangat Berhasil Berhasil Cukup Berhasil Tidak Berhasil
Jumlah Sasaran 4 4 0 0 0 4
Hasil perkalian tersebut disimpulkan berdasar skala pengukuran ordinal dengan kategori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil.
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Dari sasaran kinerja tersebut dapat disimpulkan capaian sasaran setiap kinerja sebagai berikut : 1.
Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan ekonomi kerakyatan, pembangunan pendidikan dan pembangunan kesehatan masyarakat
Tabel 3.2 Pencapaian kinerja Sasaran No .
Sasaran
1
2
1
Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan ekonomi kerakyatan, pembangunan pendidikan, dan
Indikator 3
‐
‐
Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan 22
Satuan Target Realisasi
Ket
4
5
6
7
Orang
28
28
100%
pembangunan kesehatan masyarakat
‐
‐ ‐ ‐
‐
penyehatan lingkungan Pembinaan Posyandu Kecamatan Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda Peningkatan peran masyarakat dalam bidang olahraga
Orang Orang Orang Orang Orang orang
45 37 30 35 42 45
45 37 30 35 42 45
Jumlah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Capaian sasaran kinerja Kantor Camat Tangaran Akhir Tahun 2014, untuk Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan ekonomi kerakyatan, pembangunan pendidikan dan pembangunan kesehatan masyarakat dengan nilai rata‐rata 100 persen. Nilai ini jika dimasukkan dalam standar penilaian dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) termasuk kategori sangat berhasil, karena diatas 85 persen. 2. Terciptanya ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat Tabel 3.3 Pencapaian kinerja Sasaran No 1
1
Sasaran
Indikator
2
3
Terciptanya ketentraman dan ketertiban dilingkungan masyarakat
‐
Pembinaan Trantibmas
Jumlah
Satuan Target Realisasi
Ket
4
5
6
7
kali
15
15
100%
100%
Terciptanya ketentraman dan ketertiban dilingkungan masyarakatsebesar 100 persen termasuk kategori sangat berhasil .Hal ini tercermin dengan terpenuhinya kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentramanya dilingkungan masyarkat.
23
3.
Berkembangnya pembangunan infrastruktur lingkungan pedesaan secara merata Tabel 3.4 Pencapaian kinerja Sasaran
No
Sasaran
1
1
Indikator
2
Satuan
3
Berkembangnya pembangunan infrastruktur lingkungan pedesaan secara merata
‐
Penyusunan monografi Kecamatan Pembinaan monografi ke Desa Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Fasilitasi penyelesaian sengketa batas antar Desa/kelurahan Pengelolaan alokasi dana Desa
‐ ‐
‐
‐
Target Realisasi
Ket
4
5
6
7
Dokumen monografi
1
1
100% 100% 100% 100% 100% 100%
7 35 45
Kali Orang Orang
Desa
7
7 35 45 7
Jumlah
Capaian sasaran kinerja Kantor Camat Tangaranuntuk sasaran berkembangnya pembangunan infrastruktur lingkungan pedesaan secara meratadengan nilai rata‐rata 100 persen.Ini termasuk kategori sangat berhasilkarena diatas 85 persen.
4.
No
Terwujudnya sistem pelayanan yang cepat, tepat dan jelas pembinaan kelembagaan Tabel 3.5 Pencapaian kinerja Sasaran Sasaran
1
2
1
Terwujudnya sistem pelayanan yang cepat, tepat dan jelas pembinaan kelembagaan
Indikator 3
‐
‐
Penyediaan bahan bacaan dan Perundang‐Undangan Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
‐
Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
‐
Kunjungan kerja/inspeksi dan pembinaan petugas lapangan
‐
Penyusunan laporan keuangan an kinerja SKPD
‐
Penyusunan laporan
24
Satuan
Target Realisasi
Ket
4
5
6
7
eksemplar
12 110 48 1
12 110 47 1
100% 100% 98% 100%
Kali Kali Laporan keuangan
Laporan keuangan Laporan keuangan Laporan keuangan
keuangan semesteran SKPD ‐
‐
Penyusunan laporan akhir tahun SKPD Penyusunan rencana kerja SKPD
‐
Peningkatan pelayanan public dalam bidang kependudukan
‐
Penertiban kepemilikan Kartu Tanda Penduduk
1 1 1
1 20 40
Laporan keuangan Orang orang
100% 100% 100% 100% 100% 100% 99 %
1 1 1 1 20 40
Jumlah
Untuk sasaran terwujudnya sistem pelayanan yang cepat, tepat dan jelas pembinaan kelembagaandengan nilai rata‐rata 99 persen dengan kategori sangat berhasil.Hal ini ditunjang dengan melakukan koordinasi – koordinasi dengan pihak –pihak atau instansi terkait dalam rangka pengumpulan data dan informasi serta peningkatan kualitas aparatur.
C. Akuntabilitas Keuangan NO
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
JLH MENURUT DPA
1 1
3 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEUANGAN REALISASI PERSEN (Rp) Rp. % 5 10 11 135.235.825.00 135.165.825.00 99,94
1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
777.000.00
777.000,00
100,00
2.
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Dan Listrik
10.407.250.00
10.407.250,00
100,00
25
3
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
15.600.000.00
15.600.000,00
100,00
4
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.519.350.00
1.519.350,00
100,00
5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
8.999.425.00
8.999.425,00
100,00
6
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
10.756.900.00
10.756.900.00
100,00
7
1.640.900.00
1.640.900,00
100,00
8
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman
12.600.000.00
12.600.000.00
100,00
9
Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.950.000.00
1.950.000.00
100,00
10
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
46.610.000.00
46.540.000,00
99,84
11
Kunjungan Kerja / Inspeksi dan Pembinaan Petugas Lapangan
18.975.000.00
18.975.000,00
100,00
12
Peningkatan Kinerja Petugas Piket TELKOM
5.400.000,00
5.400.000,00
100,00
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
29.083.275.00
29.082.375,00
99,99
13
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.315.875.00
3.315.875,00
100,00
14
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
17.317.400.00
17.316.500,00
99,99
15
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
2.150.000.00
2.150.000,00
100,00
16
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
3.300.000.00
3.300.000,00
100,00
17
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
3.000.000.00
3.000.000,00
100,00
3
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
6.906.750.00
6.906.750,00
100,00
18
Penyusunan Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD
2.302.250.00
2.302.250,00
100,00
19
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD
2.302.250.00
2.302.250,00
100,00
20
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
2.302.250.00
2.302.250,00
100,00
26
4
PROGRAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD
2.302.250.00
2.302.250.00
100,00
2.302.250.00
2.302.250.00
100,00
5
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
3.733.650.00
3.733.650.00
100,00
3.733.650.00
3.733.650.00
100,00
6
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
9.473.650.00
9.473.650,00
100,00
23
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
4.973.650.00
4,973,650,00
100,00
24
Pembinaan Posyandu Kecamatan
4.500.000.00
4,500,000,00
100,00
7
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
6.038.650.00
6.038.650,00
100,00
25
Penyusunan Monografi Kecamatan
5.038.650.00
5.038.650.00
100,00
26
Pembinaan Monografi ke Desa
1.000.000,00
1.000.000,00
100,00
8
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
3.533.650.00
3.533.650,00
100,00
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
3.533.650.00
3.533.650,00
100,00
9
PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
4.973.650.00
4.973.650,00
100,00
4.973.650.00
4.973.650,00
100,00
10
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
9.700.000.00
9.700.000,00
100,00
29
Peningkatan Pengamanan Anggota Polisi Pamong Praja
7200.000.00
7.200.000,00
100,00
30
Pembinaan Trantibnas
2.500.000.00
2.500.000,00
100,00
11
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PNGELOLAAN KEUANGAN DESA
8.400.000.00
8.400.000,00
100,00
21
22
27
28
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda
31
8.400.000.00
8.400.000,00
100,00
12
Pembinaan monitoring Alokasi Dana Desa dan Bantuan keuangan Desa PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU
5.018.650.00
5.018.650,00
100,00
5.018.650.00
5.018.650,00
100,00
32
Fasilitasi Penyelesaian sengketa batas antar desa/Kelurahan 27
13
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN
5.250.000.00
5.250.000,00
100,00
33
Pembinaan PKK Desa
5.250.000.00
5.250.000,00
100,00
Jumlah
277.650.000.00 276.547.217.00 99,96
HAMBATAN Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan pemerintah, pembangunan dan Pembina kehidupan kemasyrakatan di wilayah kecamatan Tangaran pada Tahun 2014, dapat dikemukan sebagai berikut : o Jarak yang jauh dari Ibukota Kabupaten o Kurangannya data dan informasi yang mendukung o Sarana dan prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai o Jumlah dan kualitasAparatur yang belum memadai o Belum tertib dan lemahnya system administrasi organisasi
SOLUSI Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam melaksanaan keseluruhan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kecamatan Tangaran pada Tahun 2014, telah ditempuh langkah‐langkah untuk mengatasinya, antara lain sebagai berikut : o Melakukan koordinasi – koordinasi dengan pihak –pihak atau instansi terkait dalam rangka pengumpulan data dan informasi guna penyusun penyiapan bahan pembinaan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan kekurangan data dan informasi. o Melakukan Konsultasi kepada Instansi dan pihak‐pihak terkait guna penyusunan penyiapan bahan pembinaan dan perumusan kebijakan penyelenggaran pemerintah, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan. o Melakukan Diklat dan Bimtek untuk peningkatan kualitas Apartur.
28
BAB IV PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tangaran ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Tangaran. Ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Tangaran ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta Visi dan Misi Kabupaten Sambas secara keseluruhan. Untuk menjamin keberhasilan implementasi kinerja ini, maka perlu dilakukan hal‐hal seperti berikut ini: 1. Penetapan status hukum dokumen laporan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan. 2. Pengkomunikasian/sosialisasi akuntabilitas kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi akuntabilitas kinerja ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat. 3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja yang telah dibuat. 4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian Visi dan Misiorganisasi. Akhirnya dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tangaran yang telah dibuat bersama‐sama ini dapat menjadi tolak ukur, bahan pertimbangan dan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Tangaran, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu mewujudkan Kecamatan Tangaran Yang TERPIKAT dan TERIGAS. Simpang Empat, 10 Februari 2015 CAMAT TANGARAN H. BUDI SUSANTO, SE Pembina Tk. I NIP. 19670710 199403 1 010 29
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KECAMATAN TANGARAN Jl. Raya SimpangEmpatNo.Telp. SIMPANG EMPAT KodePos 79465
PENGUKURAN KINERJA Kabupaten Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran No 1
: Sambas : Kantor Camat Tangaran : 2014 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan ekonomi kerakyatan, pembangunan pendidikan, dan pembangunan kesehatan masyarakat.
Satuan
Target
Realisasi
Kett
Persentase Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini
Orang
30
30
100%
Persentase Peningkatan Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
Orang
60
60
100%
Persentase Peningkatan Pembinaan Posyandu Kecamatan
Orang
50
50
100%
Persentase Peningkatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Orang
30
30
100%
Persentase Peningkatan Pemberian penyuluhan tentang bahaya Narkoba bagi pemuda
Orang
60
60
100%
Desa
7
7
100%
Persentase Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
2
Terciptanya ketentraman dan ketertiban dilingkungan masyarakat
Desa
7
7
100%
Persentase Peningkatan Ketertiban Trantibmas
3
Berkembangnya pembangunan
30
infrastruktur dilingkungan pedesaan secara merata
4
Terwujudnya sistem pelayanan yang cepat, tepat dan jelas pembinaan kelembagaan
Persentase Peningkatan Ketersediaan Monografi Kecamatan Persentase Peningkatan Pembinaan Monografi ke Desa
Dokumen
1
1
100%
Desa
7
7
100%
Persentase Peningkatan Pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Desa
7
7
100%
Persentase Peningkatan Penataan Daerah Otonomi Baru
Desa
7
7
100%
Persentase Terpenuhinya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kali
1
1
100%
Persentase Terpenuhinya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Kali
133
133
100%
Persentase Terpenuhinya Kunjungan Kerja/ Inspeksi dan Pembinaan Petugas Lapangan
Desa
7
7
100%
Persentase Peningkatan Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD
Laporan
1
1
100%
Persentase Peningkatan Laporan Keuangan Semesteran SKPD
Laporan
2
2
100%
Persentase Peningkatan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Laporan
1
1
100%
Persentase Peningkatan Ketersediaan Rencana Kerja SKPD
Dokumen
1
1
100%
31
Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2014 Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2014
: Rp. 277.650.000,00 : Rp. 276.547.217,00
CAMAT TANGARAN H. BUDI SUSANTO, SE Pembina Tk. I NIP. 19670710 199403 1 010
32
