BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN KUPANG Bagian Pertama Badan Pasal 78 Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Informasi dan komunikasi Kabupaten Kupang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dan Informasi dan komunikasi serta penilaian atas pelaksanaannya. Pasal 79 Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 78, Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Informasi dan komunikasi mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Informasi dan komunikasi; b. Perumusan kebijakan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan di dalam masyarakat termasuk tokoh masyarakat dan tokoh adat serta pelaksanaan penanganan masalah aktual; c. Pemberian ijin usaha penerbitan media cetak, elektronik lokal, pemutaran film, rumah film, pameran, pemasangan antena, pengawasan penerangan masyarakat, sosialisasi produk – produk hukum dan penyelenggaraan penyiaran, pengawasan peredaran film , rekaman video komersil serta pengawasan pencetakan dan penerbitan publikasi /ndokumen daerah / Pemerintah / Negara; d. Pembinaan terhadap unit Pelaksana Teknis Badan dan cabang Dinas di bidang Informasi dan Komunikasi ; e. Pengelolaan urusan ketatausahaan. Bagian Kedua Kepala Badan Pasal 80 (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinir dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Informasi dan komunikasi.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 80, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Informasi dan komunikasi mempunyai fungsi : a. Pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas – tugas pada satuan kerja pada Kesatuan Bangsa, Politik dan Informasi dan komunikasi; b. Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan tugas dilingkungan Kesatuan Bangsa, Politik dan Informasi dan komunikasi; c. Pemberian pertimbangan kepada Bupati berkaitan dengan pelaksanaan tugas dibidangkesatuan Bangsa, Politik dan Informasi dan komunikasi. Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha Pasal 81 (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun program dan melaksanakan urusan ketatausahaan surat menyurat, urusan Kepegawaian, Urusan Keuangan, Urusan Rumah Tangga dan perlengkapan serta pengumpulan data dan pelaporan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 81, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana; b. Pengelolaan administrasi kepegawaian; c. Pengelolaan administrasi keuangan; d. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta tata usaha badan termasuk penataan arsip. Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Keuangan Pasal 82 Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Keuangan mempunyai tugas pokok mengelola urusan surat menyurat, urusan Rumah Tangga badan, perlengkapan, urusan administrasi kepegawaian dan menyelesaikan urusan administrasi keuangan. Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan Pasal 83 Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan mempunyai tugas pokok pengumpulan , menghimpun, menganalisa serta menyusun rencana dan program pembangunan, pengkajian evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan
dibidang kearsipan da perpustakaan dan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas badan.
Bagian Keempat Bidang Kesatuan Bangsa Dan Pemberdayaan Kelompok Komunitas Sosial Pasal 84 (1) Bidang Kesatuan Bangsa Dan Pemberdayaan Kelompok Komunitas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan kesatuan bangsa politik dan Informasi dan komunikasi di bidang kesatuan bangsa dan pemberdayaan kelompok komunitas sosial. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 84, Bidang Kesatuan Bangsa Dan Pemberdayaan Kelompok Komunitas Sosial mempunyai fungsi a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan pemberdayaaa kelompok komunitas sosial; b. Pengkajian situasi dan kondisi di bidang kesatuan bangsa dan pemberdayaan kelompok komunitas sosial; c. Pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan kelompok komunitas sosial; d. Pelaksanaan evaluasi kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan pemberdayaan kelompok komunitas sosial. Sub Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa Pasal 85 Sub Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas pokok melaksanakan kajian dan pelaksanaan pembinaan ideologi serta pembinaan kesatuan bangsa.
Sub Bidang Pemberdayaan Kelompok Komunitas Sosial Pasal 86 Sub Bidang Pemberdayaan Kelompok Komunitas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan kajian dan koordinasi serta fasilitasi pembinaan/pemberdayaan kelompok komunitas sosial.
Bagian Kelima
Bidang Hubungan Dan Penguatan Kelembagaan Ormas, Orpol, Demokratisasi Dan kajian Masalah-masalah Aktual Pasal 87 (1)
Bidang Hubungan Dan Penguatan Kelembagaan Ormas, Orpol, Demokratisasi Dan kajian Masalah –masalah Aktual mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa , Politik dan Informasi dan Komunikasi di Bidang Hubungan Dan Penguatan Kelembagaan Ormas, Orpol, Demokratisasi Dan kajian Masalah –masalah Aktual
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 87, Bidang Hubungan Dan Penguatan Kelembagaan Ormas, Orpol, Demokratisasi Dan kajian Masalah-masalah Aktual mempunyai fungsi : a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Hubungan dan Penguatan Kelembagaan Ormas, Orpol, Demokratisasi dan kajian Masalah – masalah Aktual; b. Pengkajian situasi dan kondisi di bidang Hubungan dan Penguatan Kelembagaan Ormas, Orpol, Demokratisasi dan kajian Masalah – masalah Aktual; c. Pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan organisasi masyarakat dan organisasi politik; d. Pelaksanaan evaluasi kegiatan di bidang Hubungan dan Penguatan Kelembagaan Ormas, Orpol, Demokratisasi dan kajian Masalah – masalah Aktual.
Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Ormas dan Orpol Pasal 88 Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Ormas dan Orpol mempunyai tugas pokok melakukan kajian kebijakan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan Organisasi masyarakat dan Organisasi politik Sub Bidang Demokratisasi Dan Kajian Masalah – masalah Sosial Pasal 89 Sub Bidang Demokratisasi Dan Kajian Masalah- masalah Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan kajian kebijakan fasilitasi di bidang demokratisasi serta fasilitasi pengkajian masalah sosial di bidang sosial politik, ekonomi, sosial budaya dan masalah kemasyarakatan.
Bagian Keenam Bidang Infokom Pasal 90 (1)
Bidang Informasi dan komunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Informasi dan komunikasi dibidang informasi dan komunikasi kepada masyarakat.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 90, Bidang Infokom mempunyai fungsi : a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang informasi dan komunikasi kabupaten. b. Penyusunan program dan kegiatan pelayanan informasi melalui pameran dan kegiatan rakyat; c. Pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka kegiatan pameran; d. Pelaksanaan pemberian perijinan yang meliputi bidang penerbitan media, film, reklame / iklan, ijin sosialisasi produk hukum, penyiaran, rekaman video komersial dan perijinan penerbitan / publikasi dokumen Daerah / Pemerintah / Negara. Sub Bidang Pembinaan Multi Media Dan Pameran Pasal 91 Sub Bidang Pembinaan Multi Media Dan Pameran mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan pengolahan data dan pelayanan informasi melalui multi media dan pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan pelayanan informasi melalui pameran dan kegiatan rakyat serta pemrosesan pelayanan perijinan Sub Bidang Pelayanan Informasi Dan Komunikasi Kebijakan Pemda Pasal 92 Sub Bidang Pelayanan Informasi Dan Komunikasi Kebijakan Pemda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan informasi dan komunikasi serta memberikan pelayanan informasi dan komunikasi kebijaksanan pemerintah kepada masyarakat.
