PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. ARGA MAKMUR 38611 BENGKULU TELP. (0737) 521271 FAX.
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BENGKULU UTARA SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 283 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BENGKULU UTARA DENGAN SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2011 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BENGKULU UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dipandang perlu untuk menetapkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara dengan Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011; b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara selaku Pengguna Anggaran.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Daerah Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 02 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011; 11. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
Pertama
:
Menetapkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara dengan Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Lampiran
:
Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara selaku Pengguna Anggaran Nomor
: 283 Tahun 2011
Tanggal
:
17
Juni
2011
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN KABUPATEN BENGKULU UTARA DENGAN SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2011 A. PENDAHULUAN Melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011. Dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011 tersebut lebih lanjut dilakukan penjabaran yang memuat : Urusan Pemerintahan Daerah serta Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan, Organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan melaksanakan, serta rincian Kelompok, Jenis, Obyek Pendapatan/Belanja/Pembiayaan yang ditargetkan pada Tahun Anggaran 2011. Penjabaran APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011 tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 01 Tahun 2011. Rincian lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkulu Utara di tingkat SKPD dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang terdiri dari DPA Pendapatan dan DPA Belanja. Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dengan sumber dana APBD 2011 Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011 dituangkan dalam DPA Belanja Langsung pada SKPD tersebut. Dalam rangka pelaksanaan Program/Kegiatan pada Tahun Anggaran 2011 yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara di SKPD Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara terdapat sekitar 19 (Sembilan belas) buah DPA Belanja Langsung. Dalam pelaksanaan Program/Kegiatan yang tertuang dalam DPA Belanja Langsung tersebut dimungkinkan adanya aktivitas Pengadaan Barang/Jasa, dimana sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan untuk menyusun dan menetapkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa ini disusun sebagai pedoman bagi Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Page | 7
Kabupaten Bengkulu Utara dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. RENCANA PENGANGGARAN Anggaran yang akan digunakan dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara pada Tahun Anggaran 2011 seluruhnya berasal dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara (tidak terdapat Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai berdasarkan Kerja Sama/Co-Financing). Anggaran Pengadaan Barang/Jasa tersebut sudah mencakup kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk Biaya Pendukung, Biaya Administrasi, serta kewajiban Pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang harus dipenuhi oleh Penyedia Barang/Jasa. Rincian lebih detil tentang rencana penganggaran untuk tiap-tiap Jenis Pengadaan Barang/Jasa, Program, Kegiatan, dan Paket Pekerjaan akan disajikan dalam Bab Kerangka Acuan Kerja (KAK). C. KEBIJAKAN UMUM 1. Pemaketan Pekerjaan Pemaketan dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa lingkup Kantor Kesatuan Bangsa , Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan dengan memperhatikan : a. DPA Belanja Langsung yang memuat sumber anggaran dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa lingkup Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara. b. Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dikelompokkan berdasarkan Jenis Pengadaan Barang/Jasa, meliputi : Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya. c. Pemaketan
Pengadaan
Barang/Jasa
dilakukan
sedemikian
rupa
sehingga
memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi kecuali untuk paket pengadaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. d. Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan sedemikian rupa sehingga dihasilkan sebanyak-banyaknya Paket Pengadaan Barang/Jasa untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, kualitas dan kemampuan teknis Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. e. Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah/lokasi masing-masing; tidak menyatukan atau menggabungkan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya yang seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, Page | 8
dan Koperasi; tidak memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan. f. Tidak menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif. 2. Cara Pengadaan Dengan memperhatikan sifat kegiatan dan jenis Barang/Jasa yang akan diadakan pada Tahun Anggaran 2011 lingkup Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara maka Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui Penyedia Barang/Jasa baik sebagai badan usaha maupun perorangan. Dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Tahun Anggaran 2011 lingkup Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara melalui Penyedia Barang/Jasa agar tidak menggunakan Penyedia/Barang Jasa yang masuk dalam kategori sebagai ”Penyedia Barang/Jasa yang bermasalah”. Dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku, pengadaan Barang/Jasa agar dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara sebagai suatu SKPD dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. 3. Organisasi Pengadaan Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011 lingkup Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara, melalui Keputusan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara selaku Pengguna Anggaran Nomor 04 Tahun 2011 telah dibentuk : a.
Panitia Pengadaan Barang/Jasa,
b.
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, dan
c.
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
Panitia Pengadaan Barang/Jasa dibentuk dengan pertimbangan belum ada/belum dibentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana disampaikan melalui Surat Bupati Bengkulu Utara nomor : 010/I/B5/2011 tanggal 05 Januari 2011 perihal Pengadaan Barang/Jasa dan Penetapan Pejabat Lainnya dalam rangka Pelaksanaan APBD/APBD-P Tahun Anggaran 2011. Tugas dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diuraikan lebih lanjut masing-masing pada Diktum Kedua, Diktum Ketiga, dan Diktum Kelima dalam Keputusan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara selaku Pengguna Anggaran Nomor 04 Tahun 2011 tersebut.
Page | 9
D. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini memuat Program, Kegiatan, Volume Pekerjaan, Lokasi Kegiatan, besarnya Total Perkiraan Biaya Pekerjaan, Perkiraan Waktu Pelaksanaan yang diperlukan, dan Sumber Pendanaan yang dikelompokkan berdasarkan Jenis Pengadaan Barang/Jasa, Program, dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 lingkup Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara. Pengadaan Barang/Jasa lingkup Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara pada Tahun Anggaran 2011 diharapkan telah selesai keseluruhan prosesnya (mulai dari Pengumuman sampai dengan Penyerahan Barang/Jasa) sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2011. Adapun KAK lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011 secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :
NO. I.
JENIS PENGADAAN BARANG/JASA PRORAM/KEGIATAN/ PAKET PEKERJAAN BARANG : 1. Program Pengawasan Kebangsaan a. Kegiatan Peningkatan Toleransi Kerukunan Umat Beragama - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya - Belanja Bahan Bakar Minyak - Belanja Bingkisan Ramadhan - Belanja makan minum a. Buka Puasa b. Makan minum rapat FKUB 2. Program Pendidikan Politik Masyarakat a. Kegiatan Pembinaan Ormas dan LSM - Belanja ATK - Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja Dokumentasi Belanja Dekorasi Belanja Cetak dan Pengadaan Belanja Sewa Ruang Rapat Belanja Sewa Meja/ Kursi Belanja Sewa Sound Sistem Belanja Makan Minum Belanja Modal Perlengkapan Komputer
Page | 10
VOLUME PEKERJAAN
TOTAL PERKIRAAN BIAYA PEKERJAAN (Rupiah)
PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN (Bulan)
SUMBER PENDANAAN
1.650.000
12 bln
APBD 2011
270.000
1 bln
APBD 2011
1 Paket
2.385.000
1 bln
APBD 2011
1 Paket
39.000.000
1 bln
APBD 2011
1 Paket
2.925.000
1 bln
APBD 2011
1 Paket
720.000
12 bln
APBD 2011
1 Paket 1 Paket
1.518.000,180.000,-
12 bln 12 bln
APBD 2011 APBD 2011
1 Paket 1 Paket 1 Paket
200.000,300.000,985.000,-
1 bln 1 bln 12 bln
APBD 2011 APBD 2011 APBD 2011
250.000,-
1 bln
APBD 2011
1 Paket
42.000,-
1 bln
APBD 2011
1 Paket
250.000,-
1 bln
APBD 2011
1 Paket
2.625.000,-
1 bln
APBD 2011
12 bln
APBD 2011
LOKASI
1 Paket 1 Paket
1 Paket
1 Paket
Arga Makmur
Arga Makmur
6.300.000,-
KETERANGAN
NO.
JENIS PENGADAAN BARANG/JASA PRORAM/KEGIATAN/ PAKET PEKERJAAN 3. Program Pelayanan Adm.Perkantoran a. kegiatan Penyediaan Surat Menyurat Belanja Perangko Materai 4. Program Pelayanan Adm. Perkantoran a. Kegiatan Peny Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik 5. Program Pelayanan Adm. Perkantoran a. Kegiatan Peny Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6. Program Pelayanan Adm. perkantoran a.Kegiatan Peny Jasa kebersihan kantor 7. Program Pelayanan Adm. Perkantoran a. Kegiatan Peny Alat Tulis Kantor 8. Program Pelayanan Adm. perkantoran a.Kegiatan Peny Bahan Bacaan dan perundangundangan - Belanja Surat Kabar dan Majalah 9. Program Pelayanan Adm. Perkantoran a. Kegiatan Peny Makan dan minum - Belanja Makan minum harian pegawai - Belanja Makan minum rapat 10. Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur a.Kegiatan pemeliharaan rutin berkala - Belanja Bahan Baku Bangunan 11. Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur a.Kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional - Belanja Jasa servis - Belanja Penggantian suku cadang - Belanja BBM - Belanja STNK 12. Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur a.Kegiatan pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor - Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
Page | 11
TOTAL PERKIRAAN BIAYA PEKERJAAN (Rupiah)
PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN (Bulan)
SUMBER PENDANAAN
Arga Makmur
450.000
12 bln
APBD 2011
1 Paket
Arga Makmur
6.000.000
12 bln
APBD 2011
1 Paket
Arga Makmur
3.920.000
12 bln
APBD 2011
1 Paket
Arga Makmur
12 bln
APBD 2011
1 Paket
Arga Makmur
12 bln
APBD 2011
1 Paket
Arga Makmur
11.544.000
12 bln
APBD 2011
28.800.000
12 bln
APBD 2011
2.400.000
12 bln
APBD 2011
Arga Makmur
1.440.000
12 bln
APBD 2011
Arga Makmur
10.000.000
12 bln
APBD 2011
8.600.000 11.880.000 325.000
12 bln 12 bln 12 bln
APBD 2011 APBD 2011 APBD 2011
3.400.000
12 bln
VOLUME PEKERJAAN
LOKASI
1 Paket
1 Paket
Arga Makmur
1 Paket
1 Paket
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
1 Paket
Arga Makmur
1.710.000
12.000.000
APBD 2011
KETERANGAN
NO.
JENIS PENGADAAN BARANG/JASA PRORAM/KEGIATAN/ PAKET PEKERJAAN 13. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a.Kegiatan Pengadaan pakaian khusus sehari hari - Belanja PakaianDinas Harian - Belanja Pakaian Olahraga 14. Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan a.Kegiatan penyusunan LAKIP - ATK - Belanja Prangko, Materai, dan benda pos - Belanja Cetak - Belanja Penggandaan - Belanja Makan minum rapat 15. Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan a.Kegiatan penyusunan RENSTRA - ATK - Belanja Prangko, Materai, dan benda pos - Belanja Cetak - Belanja Penggandaan - Belanja Makan minum rapat 16. Program Pendidikan Politik Masyarakat a.Kegiatan PAKEM - ATK - Belanja Prangko, Materai, dan benda pos - Belanja Cetak/ Penggandaan - Belanja Makan minum rapat - Belanja Pengadaan Note book 17. Program Pendidikan Politik Masyarakat a.Kegiatan KOMINDA - ATK - Belanja Prangko, Materai, dan benda pos - Belanja Cetak/ Penggandaan - Belanja Makan minum rapat - Belanja Pengadaan kipas angin dan lemari
18. Program Pendidikan Politik Masyarakat a.Kegiatan Monitoring - ATK - Belanja Prangko, Materai, dan benda pos - Belanja Cetak/ Penggandaan - Belanja Makan minum rapat - Belanja Pengadaan
Page | 12
TOTAL PERKIRAAN BIAYA PEKERJAAN (Rupiah)
PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN (Bulan)
SUMBER PENDANAAN
5.735.000
12 bln
APBD 2011
1 Paket
4.600.000
12 bln
APBD 2011
1 Paket
438.000
12 bln
60.000 700.000 500.000 1.200.000
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
478.000
12 bln
60.000 350.000 500.000 1.200.000
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
1.479.000
12 bln
APBD 2011
300.000 766.000
12 bln 12 bln
APBD 2011 APBD 2011
1 Paket
350.000
12 bln
APBD 2011
1 Paket
4.600.000
12 bln
APBD 2011
1 Paket
1.264.000
12 bln
APBD 2011
270.000
12 bln
APBD 2011
1 Paket
481.000
12 bln
APBD 2011
1 Paket
325.000
12 bln
APBD 2011
1 Paket
2.150.000
12 bln
APBD 2011
1 Paket
1.633.000
12 bln
APBD 2011
270.000
12 bln
APBD 2011
1 Paket
1.062.000
12 bln
APBD 2011
1 Paket 1 Paket
2.550.000 1.300.000
12 bln 12 bln
APBD 2011 APBD 2011
VOLUME PEKERJAAN
1 Paket
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
LOKASI
Arga Makmur
Arga Makmur
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Arga Makmur
1 Paket 1 Paket 1 Paket
1 Paket
1 Paket
Arga Makmur
Arga Makmur
Arga Makmur
APBD 2011 APBD 2011 APBD 2011 APBD 2011 APBD 2011
APBD 2011 APBD 2011 APBD 2011 APBD 2011 APBD 2011
KETERANGAN
