Om Swastyastu. Om Santhi, Santhi, Santhi, Om Negara, 15 Mei 2011 Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kembrana

KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS

KATA PENGANTAR “ Om Swastyastu “ Puji syukur kami panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Wara Nugraha-Nya telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Rencana Strategis ( Renstra ) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Rencana Strategis ( Rensta ) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 disusun pada awal kegiatan tahun 2011 dan berakhir tahun 2016, yang merupakan wujud pertanggungjawaban sesuai dengan perubahan paradigma yang berkembang di masyarakat yang mengharuskan pemerintah mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Mudah – mudahan Renstra ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana dan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan. Akhirnya ucapan terima kasih kami sampikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Renstra ini. “ Om Santhi, Santhi, Santhi, Om “ Negara, 15 Mei 2011 Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kembrana

( I Gst. Pt. Ngr. Darma Putra, S.Sos, M.Si ) Pembina NIP. 19631110 199009 1 025

RENSTRA Kantor Kesbangpol dan Linmas 2011 - 2016

1


DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR

1

DAFTAR ISI

2

BAB I.

PENDAHULUAN

4

1.1

LATAR BELAKANG

4

1.2

LANDASAN HUKUM

5

1.3

MAKSUD DAN TUJUAN

7

1.4

SISTEMATIKA PENULISAN

9

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA,

POLITIK

DAN

14

PERLINDUNGAN

MASYARAKAT 2.1

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

14

KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS 2.2

SUMBER DAYA SKPD

23

2.3

KINERJA PELAYANAN SKPD

25

2.4

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN

29

PELAYANAN

KANTOR

KESBANGPOL

DAN

LINMAS BAB III.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

31

FUNGSI 3.1

IDENTIFIKASI

PERMASALAHAN

BERDASARKAN

TUGAS

DAN

31

FUNGSI

PELAYANAN SKPD 3.2

TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH

DAN

WAKIL

KEPALA

DAERAH

TERPILIH RENSTRA Kantor Kesbangpol dan Linmas 2011 - 2016

2


3.3

TELAAHAN

RENSTRA K/L DAN

RENSTRA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 3.4

TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.5 BAB IV.

PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN

38

KEBIJAKAN 4.1

VISI DAN MISI SKPD

38

4.2

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

41

SKPD 4.3

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

49

. BAB V.

RENCANA

PROGRAM

DAN

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

KEGIATAN,

53

SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI.

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU

57

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII.

PENUTUP


67

3


BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Sejalan dengan perubahan paradigma yang berkembang di masyarakat, maka system pemerintahan mengalami perubahan dimana perubahan tersebut mengharuskan

pemerintah

mewujudkan

pemerintahan

yang

baik

(

Good

Govermance). Dengan demikian baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dituntut untuk menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Untuk

itu

diperlukan

system

akuntabilitas

pada

penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, di mana pelaksanaan akuntabilitas tersebut akan dapat berjalan dengan baik, diperlukan adanya Perencanaan Strategis (Renstra) yang merupakan kewajiban setiap SKPD. Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlidungan Masyarakat Kabupaten Jembrana merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan yang ditangani oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna memecahkan masalah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kabupaten Jembrana, dengan mengutamakan kewenangan wajib sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. Penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 akan sangat bermanfaat guna memberikan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah ( AKIP ) sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. Penyajian Renstra Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana mencakup penetapan visi dan misi, analisis RENSTRA Kantor Kesbangpol dan Linmas 2011 - 2016

4


lingkungan strategis, faktor – faktor penentu keberhasilan, tujuan, sasaran serta kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun ( 2011 – 2016 ). Gambar I.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Pedoman

RPJM-Nasional (5 Tahun) Memperhatikan

RPJP-Nasional (20 Tahun) Acuan

Acuan

RPJP-Daerah Propinsi (20 Tahun)

RPJM- Daerah Propinsi/ Renstrada-Propinsi dan Standar Pelayanan Minimal Memperhatikan

Acuan RPJP-Daerah Kab/Kota (20 Tahun) Pedoman

Input RPJM-Daerah Kab/Kota (5 Tahun) Penjabaran Pedoman Pedoman RKPD Kab/Kota Renstra-SKPD (1 Tahun) (5 Tahun) Acuan Acuan RKP Input Acuan Pedoman Renja-SKPD (1 Tahun)

Rancangan Renstra-SKPD

Pedoman RAPBD Kab/Kota (1 Tahun)

1.2.. LANDASAN HUKUM

Renstra Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana merupakan dokumen perencanaan taktis strategis untuk menjabarkan potret permasalahan pembangunan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan RENSTRA Kantor Kesbangpol dan Linmas 2011 - 2016

5


Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana seperti yang telah dituangkan dalam indikator daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan tersebut secara bertahap melalui sumber pembiayaan dari APBD. Oleh karenanya, landasan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut : (1). Landasan Idiil yaitu Pancasila. (2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945. (3). Landasan Oprasional : a.

Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN.

b.

Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

c.

Undang – undang Nomor 28

Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852); d.

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia

Nomor 4437);

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48440; e.

Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);


6


f.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom.

g.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

h.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

i.

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. j.

Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

k.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 050/1240/II/Bangda, prihal Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Propinsi, Kabupaten dan Kota.

l.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 – 2029;

m.

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana;

n.

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3, Tambanhan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);

o.

Peraturan Bupati Jembrana Nomor 49 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas Pokok Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana;


7


1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1.

MAKSUD

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut : (1). Tersusunnya dokumen perencanaan taktis strategis sebagai alat Bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja SKPD. (2). Terencananya pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan tahapan yang jelas. (3). Terencananya system manajemen pembangunan dengan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas.

1.3.2.

TUJUAN Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (2011 – 2016), sehingga dapat mempercepat proses peningkatan tarap hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jembrana dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana ini adalah : (1). Untuk menjaga konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sehingga pembangunan dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan dan pada pencapaian. (2). Untuk menjamin komitmen bersama masyarakat Kabupaten Jembrana terhadap program dan kegiatan yang telah disepakati oleh semua stakeholders pembangunan daerah. (3). Untuk memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah Kabupaten Jembrana khususnya pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan RENSTRA Kantor Kesbangpol dan Linmas 2011 - 2016

8


Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana, selama lima tahun yang akan datang. (4). Untuk mengoptimalkan kapasitas daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. (5). Sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana. (6). Sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. (7). Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagaimana amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Sistematika Perencanaan Strategis (Renstra) Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2016 terdiri atas:

BAB I.

PENDAHULUAN 1.1

Pada Bab ini berisi tentang Latar Belakang yang menguraikan secara ringkas : Mengemukakan secara ringkas Pengertian Renstra SKPD, Proses Penyusunan Renstra SKPD, Ketertkaitan Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses Penyusunan Renstra Kabupaten/Kota, dan dengan Renja SKPD.

1.2

Landasan Hukum Penyusunan Renstra memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.


9


1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD. 1.4

Sistematika Penulisan Renstra memuat tentang pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Pada bab ini menguraikan informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian – capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan – hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. 2.1

Pada Bab ini memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD menguraikan secara singkat;

Memuat

penjelasan

umum

tentang

dasar

hukumpembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala SKPD. Uraian tentang strutur organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur dan mekanisme) 2.2

Sumber Daya SKPD memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih oprasional.

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD menguraikan tentang informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,


10


mengemukakan capaian – capaian penting yang telah dihasilkan melaui

pelaksanaan

renstra

SKPD

periode

sebelumnya,

mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan – hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. 2.4

Tantangan

dan

Peluang

Pengembangan

Pelayanan

SKPD

mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian

Lingkungan

Hidup Strategis

yang

berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang.

Bagian ini

mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan – permasalahan pelayanan SKPD beserta factor – factor yang mempengaruhinya.

3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD dipaparkan apa saja faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

3.3

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat apa saja factor – factor penghambat dan


11


pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 3.5

Penentuan Isu – Isu Strategis. Pada bagian ini direviw kembali factor – factor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permaslahan pelayanan SKPD ditinjau dari gambaran pelayanan SKPD, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, dan implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD, implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD. Strategi Kebijakan memuat rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB IV. VISI,

MISI,

TUJUAN

DAN

SASARAN,

STRATEGI

DAN

KEBIJAKAN.

4.1

Bab ini menjelaskan pernyataan Visi dan Misi. Visi pada hakikatnya merupakan pernyataan kehendak tentang apa yang ingin dan mungkin dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Visi disusun mengacu pada visi RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2011 – 2016. Misi disusun untuk menjabarkan visi yang telah ditetapkan.

4.2

Tujuan dan Sasaran adalah merupakan penjabaran dari misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi dan kebijakan.

4.3

Strategis dan Kebijakan adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri atas kebijakan, program, dan kegiatan.

BAB V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif. Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab


12


ini berisi rencana, program, dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pedanaan indikatif ( Perumusan rencana program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif).

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Penetapan indicator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran. Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII. PENUTUP Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup.


13


BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN JEMBRANA

Untuk mengetahui gambaran layanan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana, dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana, komposisi personalia, kondisi lingkungan strategis dan isu strategis.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat kabupaten Jembrana mempunyai arti dan peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang “Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana” dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 49 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana, maka tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

Fungsi : a. Perumus kebijakan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. b. Penyelenggara pembinaan dan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, pemantapan pembangunan system budaya politik yang demokrasi serta sosialisasi penanggulangan bencana / gladi / pelatihan / pembinaan kepada Linmas dan masyarakat serta pemasangan tanda – tanda larangan rawan bencana. RENSTRA Kantor Kesbangpol dan Linmas 2011 - 2016

14


c. Pengoordinasian, pembinaan dan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, pemantapan pembangunan system budaya politik yang demokratis serta sosialisasi penanggulangan bencana / gladi / pelatihan / pembinaan kepada Linmas dan Masyarakat serta pemasangan tanda – tanda larangan rawan bencana.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana, maka masing – masing pejabat memiliki uraian tugas sebagai berikut :

2.1.1.

Kepala Kantor Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas memiliki tugas sebagai berikut : a. Menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. b. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas. c. Melaksanakan pembinaan dan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa. d. Melaksanakan pemantapan pembangunan system budaya politik yang demokratis melalui pemberdayaan kekuatan infrastruktur politik daerah. e. Mengkoordinasikan oprasional penanganan masalah – masalah actual bekerjasama dengan Kominda dan Informen agar masalah – masalah yang terjadi dan dapat ditangani secara terkoordinasi. f. Merencanakan oprasional fasilitasi pelaksanaan pemilihan Presiden / Wakil Presiden, pemilihan Legislatif, dan Pilkadasung bekerjasama dengan KPUD dan Panwaslu serta Dinas Instansi terkait agar pelaksanaan pemilihan Presiden / Wakil Presiden, pemilihan Legislatif, dan Pilkadasung dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancer. g. Merencanakan dan memfasilitasi oprasional monitoring dan evaluasi perkembangan

Partai

politik,

LSM

dan

Ormas

sehingga

perkembangannya dapat dipantau. RENSTRA Kantor Kesbangpol dan Linmas 2011 - 2016

15


h. Melaksanakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan aparatur pemerintah, sosialisasi penangggulangan bencana / gladi / pelatihan / pembinaan kepada Linmas dan masyarakat serta serta pemasangan tanda – tanda larangan rawan bencana. i. Mengkoordinasikan

seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas

masing-masing. j. Memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku. k. Menilai kinerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier. l. Mengawasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, perencanaan kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan fungsional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. m. Menyampaikan bahan dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah – langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

2.1.2.

Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha dipimpin seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan kantor.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunya fungsi sebagai berikut : a. penyusun rencana kerja sub bagian tata usaha sesuai dengan kebijakan kantor. b. penyelenggara urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan kantor. RENSTRA Kantor Kesbangpol dan Linmas 2011 - 2016

16


c. pengoordinasi pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian dan kuangan kantor.

Dalam menjalankan fungsinya Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas pokok sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja. b. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan dengan meneliti rencana tahunan barang unit yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia serta disesuaikan dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku. c. Melaksanakan pengadaan, pengeluran dan pengawasan bahan/barang guna memenuhi kebutuhan materiil kegiatan serta mengamankan seluruh inventaris kantor. d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Tata Usaha, serta mencari alternative pemecahannya. e. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. f. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier. g. Memberi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.1.3.

Seksi Kesatuan Bangsa Seksi Kesatuan Bangsa dipimpim oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa melalui kegiatan wawasan kebangsaan/nusantara,


17


pembauran bangsa, ketahanan bangsa dan bela Negara untuk mencegah disintregrasi bangsa serta tegaknya NKRI. Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyusun rencana kerja seksi Kesatuan Bangsa sesuai dengan kebijakan Kantor. b. penyelenggara pembinaan dan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa. c. pengkoordinasian pelaksanaan urusan pembinaan dan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kepala Seksi Kesatuan Bangsa memiliki tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesatuan Bangsa berdasarkan kebijakan di bidang kesatuan bangsa. b. Menyiapkan bahan pembinaan dan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa melalui kegiatan wawasan kebangsaan/nusantara, pembauran bangsa, ketahanan bangsa dan bela Negara untuk mencegah disintregrasi bangsa serta tegaknya NKRI. c. Menyiapkan bahan kerjasama dengan Kominda, Forum Kewaspadaan dini Masyarakat, dan Tim Pengawasan Orang Asing beserta komponen masyarakat lainnya mengenai masalah isu actual/isu konflik di bidang ipoleksosbudtrantibum

dengan

cepat,

tepat

dan

akurat

untuk

mengantisipasi secara dini segala bentuk potensi gangguan/ancaman terhadap stabilitas daerah. d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Kesatuan Bangsa, serta mencari alternative pemecahannya. e. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. f. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahanpengembangan karier. RENSTRA Kantor Kesbangpol dan Linmas 2011 - 2016

18


g. Memberi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancer sesuai dengan ketentuan yang berlaku. h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.1.4.

Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik

Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pemantapan pembangunan system budaya politik yang demokratis, memfasilitasi komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan aparatur pemerintah, parpol, ormas, LSM, Forum dan Tokoh adapt, agama dan masyarakat melalui diskusi politik/forum-forum komunikasi.

Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyusun rencana kerja Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik sesuai dengan kebijakan Kantor. b. Penyelenggara komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan aparatur pemerintah, parpol, ormas, LSM, forum dan tokoh adat, agama dan masyarakat melalui diskusi politik/forum-forum komunikasi. c. pengoordinasi pelaksanaan urusan hubungan antar lembaga dan politik.

Dalam menjalan fungsinya Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik memiliki tugas sebagai berikut : a. Menyusun rencana kebijakan Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik berdasarkan kebijakan di bidang kesatuan bangs, politik dan perlidungan masyarakat. b. Menyiapkan bahan pemantapan pembangunan system budaya politik yang demokratis melalui pemberdayaan kekuatan infrastruktur politik daerah (parpol, ormas,LSM, forum) untuk menumbuhkan kemandirian RENSTRA Kantor Kesbangpol dan Linmas 2011 - 2016

19


dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan public dan penguatan demokrasi serta memfasilitasi persoalan social politik dan kemasyarakatan. c. Menyiapkan bahan – bahan fasilitasi dan koordinasi penyelengaraan pemilihan Legislatif, pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pilkadasung di daerah dan Pilkades serta bantuan keuangan kepada parpol yang memperoleh kursi di DPR. d. Menyiapkan bahan – bahan dalam rangka mengadakan akurasi dan pemutahiran data mengenai keberadaan infrastruktur daerah (parpol, ormas, LSM, forum) termasuk pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) dan pelayanan rekomendasi terhadap ijin penelitian. e. Menyiapkan bahan dalam rangka memfasilitasi komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan aparatur pemerintah, parpol, ormas, LSM, forum dan tokoh adapt, agama dan masyarakat melalui diskusi poilitik/forumforum komunikasi. f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik, serta mencari alternative pemecahannya. g. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. h. Menilai hasil hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier. i. Membbangi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancer sesuai dengan ketentuan yang berlaku. j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.


20


2.1.5.

Seksi Perlindungan Masyarakat

Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan komunikasi , konsultasi dan kerjasama dengan aparatur pemerintah, sosialisai penanggulangan bencana/gladi/pelatihan/pembinaan kepada kepada Linmas dan masyarakat serta pemasangan tanda – tanda larangan rawan bencana.

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi : a. Penyusun rencana Seksi Perlindungan Masyarakat sesuai dengan kebijakan Kantor. b. Penyelenggara komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan aparatur pemerintah, sosialisasi penanggulangan bencana / gladi / pelatihan / pembinaan kepada Linmas dan masyarakat serta pemasangan tandatanda larangan rawan bencana. c. pengoordinas pelaksaan urusan perlindungan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat memiliki tugas sebagai berikut : a. Menyusun rencana kegiatan seksi Perlindungan Masyarakat berdasarkan kebijakan

dibidang kesatuan

bangsa,

politik

dan

perlindungan

masyarakat. b. Menyiapan bahan-bahan penyusunan system informasi bencana, pemetaan lokasi rawan bencana melalui kerjasama dengan aparatur pemerintah dan masyarakat. c. Menyiapkan bahan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan aparatur

pemerintah,

sosialisasi

penanggulangan

bencana/gladi/pelatihan/pembinaan kepada Linmas dan masyarakat serta pemasangan tanda-tanda larangan rawan bencana. d. Memelihara peralatan/sarana kebencanaan berfungsi optimal. RENSTRA Kantor Kesbangpol dan Linmas 2011 - 2016

21


e. Menyiapkan

sarana

dan

prasarana

posko

Kesiagaan(kedaruratan/emergency service respons) melalui kerjasama dengan aparatur pemerintah. f. Melaksanakan upaya penanggulangan bencana alam daan ulah manusia secara efisien dan efektif. g. Melaksakan pengawasan terhadap perhimpunan dan penyaluran bantuan bencana agar tepat waktu dan tepat sasaran. h. Menyiapkan bahan pemulihan infrastruktur di lokasi bencana agar tata kehidupan masyarakat dapat berjalan kembali. i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi

Perlindungan

Masyarakat,

serta

mencari

alternative

pemecahannya. j. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. k. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier. l. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksaan tugas dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan,

6. Jabatan Fungsional

Kelompok

jabatan

fungsional

mempunyai

tugas

melaksanakan

sebagaimana tugas Kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.


22


STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas

Kepala Sub Bagian TU

Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Seksi Kesatuan Bangsa

Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat

Keterangan : : Garis Komando


23


2.2. Sumber Daya Manusia Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana.

Berdarkan data bulan Januari 2010 jumlah pegawai yang ada di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut ; Jumlah semua pegawai

= 18 (delapan belas) orang

Terdiri dari : - berpendidikan pascasarjana (S2)

= 1 (satu) orang,

- berpendidikan sarjana (S1)

= 4 (empat) orang,

- berpendidikan pendidikan SLTA

= 12 (dua belas) orang

- berpendidikan SLTP

= 1 (satu) orang.

Pejabat Struktural : Dari 18 (delapan belas) orang tersebut sebanyak 5 orang menduduki jabatan strutural dengan : - Berpendidikan Pasca sarjana (S2)

= 1 orang

- Berpendidikan Sarjana (S1)

= 4 orang

Jumlah pegawai berdasarkan golongan : - Pegawai golongan IVa

= 1 orang

- Pegawai golongan III d

= 1 orang

- Pegawai golongan III c

= 4 orang

- Pegawai golongan III b

= 4 orang

- Pegawai golongan III a

= 1 orang

- Pegawai golongan II c

= 1 orang

- Pegawai golongan II b

= 3 orang

- Pegawai golongan II a

= 3 orang

Sesuai dengan rasionalisasi pegawai dan analisis beban kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana membutuhkan RENSTRA Kantor Kesbangpol dan Linmas 2011 - 2016

24


pegawai sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang. Dan dari 18 (delapan belas) personil yang ada masih kekurangan personil sebanyak 9 (sembilan) orang.

Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari rendahnya tingkat produktifitas beberapa pegawai yang ada. Ini dapat dilihat dari beberapa pegawai yang belum menguasai teknologi informatika yang bisa mempercepat kinerja kantor. Untuk itu perlu kiranya diberikan motipasi sehingga ilmu computer dapat segera dikuasi dan bisa meningkatkan kinerja pegawai itu sendiri.

Aset Yang Dikelola. Dalam menjalankan tugas oprasionalnya Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana didukung beberapa peralatan antara lain :

- Ambulan = 3 Unit - Kendaraan Oprasional = 1 Unit - Sepeda motor = 6 Unit - Komputer = 8 Unit - Tenda Peleton = 3 Unit - Laptop = 1 Unit - Meja dan kursi kerja = 25 set - Almari arsip = 4 unit - Almari = 2 unit - Filing cabinet = 6 buah


25


2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana

Kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam bidang penguatan kesatuan bangsa, pemantapan hubungan antar lembaga dan pemantapan system budaya politik serta sosialisasi penanggulangan bencana/gladi/pelatihan/pembinaan kepada Linmas dan masyarakat dan pemasangan tanda – tanda larangan rawan bencana. Capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana diuraikan sebagai berikut :

2.3.1.

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dari sebuah proses kegiatan agar sebuah program dan kegiatan yang dilakukan dapat terwjud dengan maksimal. Sesuai dengan amanat Undang-undang tentang keuangan Negara dan system perencanaan daerah pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan yang menjadi acuan dan pedoman bagi satuan kerja perangkat daerah untuk menyusun kegiatan dan anggaran. Proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Jembrana tentunya melalui proses dan mekanisme yaitu : 1.

Mengajukan usulan program dan kegiatan (renja) melalui musyawarah pembangunan daerah (musrenbang) SKPD, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang terukur. Untuk menghasilkan rencana kerja (renja) SKPD berdasarkan prioritas menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN.


26


2.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang mengacu berdasarkan kebijakan umum APBD (KUPBD) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).

3.

Penyusunan RKA dan DPA dalam rangka perubahan APBD paling lambat ditetapkan tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Penyusunan dokumen perencanaan yang teridiri dari RKA, DPA baik induk maupun perubahan telah dilaksanakan dengan baik selama 2 tahun terakhir. Untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana pada tahun 2009 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 1.339.204.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 968.961.700,00 ( 72,35 % ) dengan demikian dapat dihemat sebesar Rp. 370.242.800,00. Dan pada tahun 2010 program dan kegiatan pembangunan pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana dialokasikan sebesar Rp. 1.226.250.000,00 dengan realisasi sampai dengan bulan Oktober 2010 sebesar 63,93 %.

2.3.2.

Penyusunan LAKIP.

Penyusunan LAKIP Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana telah dibuat setiap tahun. Secara fisik penyusunan LAKIP telah selesai 100 % dan tepat waktu dikirim ke Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana. Penyusunan LAKIP tahun 2009 tidak terlepas dari koordinasi kami dengan Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana. Penyusunan LAKIP dilaksananakan secara bertahap mulai dari : a.

Penyusunan rencana kerja tahunan SKPD.

b.

Penyusunan indikator kinerja utama SKPD

c.

Penyusunan LAKIP SKPD

d.

Penyampaian bahan kontribusi LAKIP

e.

Penyampaian laporan capaian kinerja SKPD


27


Penyusuanan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilaksananakan setiap tahun dengan batas waktu sampai akhir Maret.

2.3.3.

Penguatan Persatuan Bangsa.

Dalam hal penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, telah diadakan bimbingan teknik peningkatan wawasan kebangsaan, bintek bela Negara, bintek pembauran bangsa dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk mencegah disintregrasi bangsa dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat telah diadakan juga peningkatan kerja sama dengan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dan peningkatan kerjasama dengan masyarakat. Dengan demikian keamanan dan ketertiban di masyarakat dapat terkendali dengan baik. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dimaksudkan agar hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945.

2.3.4.

Pemantapan System Pembangunan Budaya Politik.

Dalam pemantapan system budaya politik telah diadakan koordinasi dengan aparatur pemerintah, aparat keamanan, Parpol, Ormas, LSM dan forum, tokoh agama dan masyarakat dan telah berjalan dengan baik. Diskusi politik / forum – forum komunikasi telah dilaksanakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan komunikasi politik antara aparatur pemerintah dengan pihak terkait.


28


Dalam hal pelaksanaan Pileg, Pilpres, Pilgub, Pilkadasung, Pilkades dan Pilkaling/Pilkadus telah dilaksanakan fasilitasi sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Koordinasi keamanan dan ketertiban daerah memiliki peranan yang sangat penting terutama koordinasi antar pimpinan daerah ( koordinasi antara Bupati, Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian, Komandan Kodim dan Kepala Pengadilan Negeri) dengan pimpinan Parpol, Ormas, LSM dan Forum, sehingga pembangunan politik bisa berjalan dengan baik.

2.3.5.

Pelindungan Masyarakat.

Pencapaian kinerja perlindungan masyarakat telah diadakan sosialisasi kesiagaan dan penanggulangan bencana dengan tujuan masyarakat, aparat desa dan Linmas bias tahu dan siaga dalam menghadapi bencana alam. Untuk mendukung apabila terjadi bencana telah pula diadakan tenda peleton untuk menampung pengungsi/korban bencana alam. Yang sangat penting diperhatikan adalah perlunya diadakan simualsi, hal ini perlu diadakan untuk mengantisipasi bila sewaktu waktu terjadi bencana semua komponen masyarakat bisa lebih tanggap dan korban dapat diminimalis. Begitu juga terhadap tanda larangan bencana sangat dibutuhkan sehingga masyarakat bisa lebih waspada.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana.

Tantangan dan peluang pelayanan yang dihadapi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana ke depan diuraiakan sebagai berikut :


29


2.4.1.

Tantangan.

a.

Adanya kepentingan politik dalam penentuan kebijakan pembangaunan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, pemantapan system budaya politik dan perlindungan masyarakat.

b.

Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia.

c.

Masih adanya sarana dan prasarana yang belum terpenuhi dalam mendeteksi terjadinya bencana alam dan sarana dan prasarana lainnya yang masih kurang.

d.

Menurunnya pengetahuan masyarakat akan arti pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa.

e.

2.4.2.

Terbatasnya anggaran/dana untuk oprasional.

Peluang.

a.

Adanya komitmen dan Pimpinan Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b.

Meningkatnya kesadaran masyarakat betapa pentingnya arti keamanan dan ketertiban daerah (kondisi keamanan yang kondusif).

c.

Adanya peningkatan kemampuan dan kapasitas pelayanan lembaga dan aparatur pemerintah daerah kepada masyarakat.

d.

Adanya upaya nyata pemberantasan KKN.

e.

Adanya hubungan harmonis antara Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Masyarakat.

f.

Pola hubungan koordinasi vertical yang harmonis antara Kabupaten dan Provinsi sehingga memungkinkan terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program.

g.

Tetap berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999.


30


BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.

Kemajuan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan telah mendorong terjadinya perubahan dalam berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak perubahan mendasar yang perlu kita cermati dalam pelaksanaan pembangunan daerah, seirama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fenomena tersebut menyebabkan batas antar Negara menjadi lebih dekat, dengan kosekwensi yang besar yakni mudahnya arus transpormasi nilai-nilai perubahan yang masuk secara terbuka kesuatu daerah yang memiliki kedudukan strategis baik dikawasan Regional, Nasional maupun Internasional.

3.1.1

Pemerintahan yang bersih dari KKN.

Dalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, tuntutan akan transparansi, akuntabilitas dan responsilibilitas atas pelayanan yang diberikan semakin meningkat. Perubahan yang terjadi mengakibatkan perubahanperubahan yang mendasar baik dalam bidang politik maupun penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu tuntutan untuk membentuk pemerintahan yang bersih, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme merupakan tuntutan yang tidak bias ditawar lagi. Tuntutan tersebut merupakan konsekwensi yang harus ditanggung bersama oleh seluruh komponen masyarakat, khususnya penyelenggara Negara dan pemerintahan, baik diringkat nasional maupun ditingkat daerah.


31


3.1.2. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat dan sebagai fasilitator pembangunan. Implikasi dari tuntutan – tuntutan tersebut akan mempengaruhi juga kinerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Jembranayang juga sebagai pelayan masyarakat dan sebagai fasilitator pembangunan. Oleh karenanya organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka SKPD ini harus mampu menanggapi dan memanfaatkan tantangan dan peluang yang ada secara efisien dan efektif. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana harus dapat mengidentifikasi, memanfaatkan dan mengembangakan kekuatan yang dimiliki, meminimalisir kelemahan yang ada agar mampu mengantisipasi dan menyesuaikan dengan perubahan yang sedang terjadi. Untuk itu perlu adanya kajian terhadap kondisi linkungan internal dan kondisi lingkungan eksternal.

Kebijakan pembangunan dibidang politik, hokum dan pemerintahan di daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.

3.1.3. Situasi dan kondisi politik yang kondusif.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pembangunan bidang politik, antara lain terciptanya situasi dan kondisi politik yang kondusif dan mencegah terjadinya instabilitas politik utuk menghindari terjadinya perpecahan / disintregrasi di masyarakat. Hal ini tercermin dengan adanya elit politik yang berkwalitas, dan untuk itu diperlukan adanya pendidikan yang benar dan sehat kepada elit politik,\. Selain itu juga adanya komitmen dari elit politik dengan adanya komitmen untuk memberikan pemenuhan kuota 30 % kepada bagi keterwkilan perempuan dalam kepengurusan RENSTRA Kantor Kesbangpol dan Linmas 2011 - 2016

32


partai politik supaya kesetaraan dan keadilan gender dapat diwujudkan dan ini merupakan pencerminan dari demokrasi.

Tantang terberat dalam kurun waktu 5 waktu kedepan terutama dalam bidang politik adalah diberlakukannya proses komunikasi masa, komunikasi social dan komunikasi politik yang berorientasi pada penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan harmonis. Dalam menjaga momentum demokrasi tersebut tantangan terberat yang akan dihadapi adalah melaksanakan reformasi struktur politik, menyempurnaan proses politik dan mengembangkan budaya politik yang lebih demokratis agar demokrasi dapat berjalan secara berkesinambungan dan sesjajar sehingga sasaran demokrasi dapat tercapai.

3.1.4. Media masa mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan.

Pembangunan bidang komunikasi dan informasi tidak dapat dilepaskan dari kualitas pengembangan dan pemahaman terhadap fungsi kelembagaan dan media informasi, hal ini ditandai dengan kebebasan pers dan media yang sudah berkembang pesat melalui adanya peran aktif pers dan media masa dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana memiliki factor penghambat dan factor pendorong yang bisa mempengaruhi pelayanan. Factor penghambat adalah segala sesuatu yang dipandang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan program pembangunan SKPD. Sedangkan factor pendorong adalah seluruh potensi yang dimiliki serta dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan SKPD.


33


Faktor – Faktor Penghambat.

a.

Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang utama di dalam pembangunan.

Bagaimanapun

sempurnanya

sebuah

rencana

dan

strategis

pembangunan dibuat, apabila tidak ditunjang oleh kemampuan sumber daya manusia yang memadai maka hasilnya tidak optimal. Rendahnya kwalitas sumber daya manusia utamanya dalam hal penguasaan teknologi informatika sehingga kurang memiliki nilai tambah untuk berkompetisi dalam persaingan global.

b.

Sarana dan Prasarana Yang Masih Kurang.

Dalam melaksanakan berbagai kegiatan di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana sangat tergantung dengan sarana dan prasarana yang ada, di mana sampai saat ini dirasakan sarana dan prasarana yang ada kurang memadai. Untuk itu perlu diusahakan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada dalam rangka memperlancar kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi..

c.

Masih Lemahnya Sistem Administrasi.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien diperlukan adanya system administrasi yang transparan dan akuntabel sehingga penggunaan anggaran dapat terkendali dan tepat sasaran disamping juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu system administrasi pemerintahan dan pembangunan perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d.

Manajemen Aparatur Pemerintahan Belum Baik


34


Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 menganut asas desentralisasi yang memberi kesempatan dan keleluasaan bagi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang semakin luas dalam menghadapi era reformasi, diperlukan fungasi kelembagaan yang efektif dan efisien serta aparatur pemerintah yang berkualitas

dengan

sikap

prilaku

yang

berintikan

pengabdian,

kejujuran,

tanggungjawab, disiplin, memiliki intregritas moral dan profesionalisme.

e.

Terbatasnya Dana Oprasional.

Dalam melaksanakan topoksinya Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana perlu mendapatkan anggaran yang lebih besar dari saat ini, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan lebih maksimal. Banyaknya program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran Faktor – Faktor Pendorong.

a.

Posisi Strategis.

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana mempunyai posisi yang sangat strategis. Hal ini sesuai dengan topoksinya adalah sebagai perumus kebijakan di bidang penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, pemantapan pembangunan system budaya politik yang demokratis dan penanganan / pembinaan kepada Linmas dan masyarakat dalam penanggulangan bencana alam. Dan juga berpengaruh terhadap penanganan isu – isu actual, deteksi dini dan isu keamanan.

b.

Kondisi Keamanan Yang Kondusif.


35


Kondisi keamanan yang sangat kondusif sangat berpengaruh pada kehidupan social masyarakat, sehingga menjamin adanya iklim investasi yang sangat sehat maupun di dalam pelaksanaan tugas – tugas umumpemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Situasi keamanan yang sangat kondusif sangat memerlukan dukungan dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan paradigma pembangunan yang partisipasif yaitu pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Di samping itu juga sangat menunjang terhadap semakin semaraknya sector public di dalam berusaha dan berinvestasi.

c.

Komitmen Menyelenggarakan Kepemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari KKN

Pada masa lalu masalah hokum dan politik telah disalahgunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan memperjuangkan kepentingan elit. Masalah hokum dan penyelenggaraan pemerintahan telah merugikan kepentingan masyarakat secara luas, sehingga penegakan dan penyelenggaraan pemerintahn yang bersih dan berwibawa sulit ditegakan. Sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 relatif lebih mudah menentukan berbagai kebijakan strategis. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai komitmen untuk mewujudkan SKPD yang baik, sebagai upaya perbaikan kinerja aparatur pemerintah dan kelembagaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki serta menyikapi

tuntutan

masyarakat

atas

transparasi

dan

akuntabilitas

dalam

penyelenggaraan pemerintah.

d.

Adanya Dukungan Personil.

Dalam pelaksanaan tugas Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana didukung oleh beberapa personil yang antara lain sub bagian tata usaha, kasi – kasi dan staf dengan job diskripsion masing – RENSTRA Kantor Kesbangpol dan Linmas 2011 - 2016

36


masing. Keberadaan personil perlu dimanfaatkan seefektif mungkin untuk bersamasama untuk mencapai tujuan organisasi.

e.

Adanya Koordinasi

Koordinasi di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana baik kedalam maupun ke luar selama ini sudah cukup berjalan dengan baik. Dengan adanya koordinasi tersebut berbagai kegiatan maupun permasalahan yang dihadapai dapat diatasi bersama. Hal ini perlu terus dimanfaatkan dalam mencapai tujuan organisasi.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota Penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim. Oleh karena itu pengelolaan bencana seperti berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) serta Sistem Peringan Dini Iklim (CEWS). Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui ; 1) penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko serta penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan. 2) pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penangan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai dengan basis lokasi strategis yang dapat menjangkau seluruh wilayah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RENSTRA Kantor Kesbangpol dan Linmas 2011 - 2016

37


Pengembangan wilayah Jawa dan Bali sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional memiliki tantangan yang sangat komplek. Wilayah Jawa dan Bali relatif maju dan berkembang dibanding wilayah lainnya. Namun dalam 20 tahun ke depan wilayan Jawa dan Bali akan menghadapi berbagai isu strategis. Pertama peningkatan jumlah penduduk perkotaan. Kedua perubahan struktur ekonomi yang mengarah pada peningkatan sektor jasa. Ketiga menurunnya daya dukung sumber daya alam dan lingkungan. Keempat meningkatnya kelas menengah yang sisertai dengan menguatnya kesadaran tentang hak – hak dasar. Kelima pergeseran cara pandang, nilai dan gaya hidup yang lebih mengglobal. Berbagai isu strategis tersebut akan mempunyai implikasi pada perubahan tatanan sosial, ekonomi, sumberdaya, tata ruang, budaya dan politik. Sesuai dengan arahan RTRW Nasional, pengembangan wilayah Jawa – Bali diarahkan untuk : 1) mempertahankan Pulau Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional melalui berbagai upaya menetapkan dan mempertahankan kawasan produksi pangan; 2) mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung yang semakin terdesak oleh kegiatan budidaya hingga mencapai luasan minimal 30 % dari keseluruhan wilayah Pulau Jawa-Bali, khususnya di Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian tengah; 3) mempertahankan sumber-sumber air dan merehabilitasi daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun; 4)mengendalikan pertumbuhan pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan yang berpotensi mengganggu kawasan-kawasan yang rawan bencana serta mengancam keberadaab kawasan lindung dan kawasan produksi pangan melalui pengendalian aspek kependudukan dan kegiatan sosial-ekonominya; 5) mengendalikan secara ketat pengembangan industri hingga ambang batas toleransi lingkungan yang aman bagi keberlanjutan pembangunan; 6) mengintregrasikan kegiatan industri ke dalam zone-zone dan kawasan-kawasan industri di Pulau Jawa-Bali; 8) mengembangkan zone-zone pemanfaatan minyak dan gas untuk wilayah perairan laut dan/atau lepas pantai; 9) mempertahankan dan merehabilitasi kawasan cagar budaya;


38


3.5 Penentuan Isu – Isu strategis


39


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana.

4.1.1.

VISI

Setiap lembaga perlu memiliki Visi guna mengetahui gambaran dan keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Kerja Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah kabupaten Jembrana wajib menetapkan visi. Perumusan visi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008. Visi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana menggkan apa yang ingin dicapai, berorientasi pada masa depan, mempunyai arah dan focus strategi yang jelas sehingga dapat mempersatukan seluruh jajaran Kesatuan Bangsa, politik dan Perlindungan Masyarakat.

Adapun Visi organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut : “ TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA, DENGAN SISTEM BUDAYA POLITIK YANG DEMOKRATIS SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT YANG TERKODINATIF, UTUH DAN EFEKTIF “

*

Persatuan dan Kesatuan Bangsa mengandung pengertian menjunjung tinggi Persatuan

dan

Kesatuan

Bangsa


melalui

kegiatan

wawasan 40


kebangsaan/nusantara, pemabauran bangsa, ketahanan bangsa dan bela Negara untuk mencegah disintregrasi bangsa dan tegaknya NKRI. *

Sistem Budaya Politik yang Demokratis adalah merupakan pemantapan pembangunan melalui pemberdayaankekuatan infrastruktur politik daerah (Parpol, Ormas, LSM dan Forum) untukmenumbunhkan kemandirian dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan public dan penguatan demokrasi.

*

Perlindungan Masyarakat Yang Terkodinatif, Utuh dan Efektif adalah mengandung pengertian system koordinasi yang utuh dan efektif dalam hal melindungan masyarakat yang mengalami gangguan bencana alam.

Melalui visi organisasi ini semua jajaran Aparatur pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana diharapkan mampu berbaur dengan masyarakat untuk menciptakan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, waspada terhadap kemungkinan terjadinyaancaman, gangguan, hambatan dan tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat. Diciptakan komunikasi dan hubungan yang harmonis dengan semua kekuatan social politik dan komponen masyarakat lainnya agar demokratis, tumbuh sinergi yang menguntungkan demi terciptanya masyarakat Jembrana yang sejahtera. Di samping itu bermanfaat pulu dalam medorong anggota organisasi untuk mencapai tujuan – tujuan baik tujuan bersama maupun tujuan individu, dan mampu melindungi masyarakat dari bencana alam.

4.1.2.

MISI

Untuk mewujudkan visi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana ditetapkan Misi. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada dan apa yang dilakukannya RENSTRA Kantor Kesbangpol dan Linmas 2011 - 2016

41


serta bagaimanan melakukannya. Adapaun Misi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana yang diuraikan sebagai berikut :

a.

Mewujudkan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, melalui wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, ketahanan bangsa dan bela Negara serta mencegah disintregasi bangsa dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indunesia. Bahwa untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, perlu kiranya kita mensosialisasikan masalah – masalah

penguatan persatuan dan kesatuan

bangsa, melalui penyuluhan atau bimbingan teknis wawasan kebangsaan, bimbingan pembauran bangsa, dan bimbingan bela Negara untuk mencegah disintregrasi bangsa dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesai kepada masyarakat.

b.

Mewujudkan system budaya politik yang demokratis melalui fasilitasi komunikasi, dan kerjasama dengan aparatur pemerintah, parpol, ormas, LSM, forum dan tokoh agama dan masyarakat, dengan jalan diskusi politik / forum – forum komunikas. Bahwa melihat situasi dan kondisi daerah Kabupaten Jembrana, perlu kiranya membangun budaya politik yang demokratik, melakukan komunikasi dan kerjasama serta diskusi – diskusi antara Pemerintah Daerah dengan Parpol, Ormas, LSM, Forum – Forum, tokoh Adat dan Agama serta masyarakat, sehingga terwujud situasi Kabupaten Jembrana yang aman, damai dan kondusip. Menciptakan stabilitas daerah yang mantap dan terkendali melalui penegakan kedaulatan rakyat memiliki tujuan untuk munculnya partisifasi masyarakat yang ditunjukan dengan keragaman aspirasi yang ada serta keberagaman azas di masyarakat. Hal ini penting sebagai konsekuensi dari dibentuknya Pemerintahan yang demokratis. Untuk kepentingan inilah dipndang perlu untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan terkendali.


42


c.

Melaksanakan tugas komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan aparatur pemerintah serta sosialisasi penanggulangan bencana / pelatihan / pembinaan kepada Linmas dan masyarakat dalam hal bencana alam. Dalam melaksanakan tugas komunikasi, konsultasi dan kerjasama antara apparatus pemerintah dengan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana alam pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaannya yang mana sewaktu – waktu terjadi bencana kita sudah siap siaga sehingga kerugian materiil dan inmateril dapat ditekan sminimal mungkin.

d.

Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi yang prima untuk mendukung pelaksanaan persatuan bangsa, politik yang demokratis dan perlindungan mayarakat. Yang tidak kalah pentinya bahwa proses pelayanan administrasi yang prima dan baik, baik untuk mencatat maupun penyimpanan arsip administrasi sangan dibutuhkan untuk mendukung persatuan bangsa, hubungan antar lembaga dan pilitik serta pencatatan administrasi dalam hal penanganan penanggulangan bencana alam.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN 4.2.1.

TUJUAN.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan tujuan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Penetapan tujuan didasarkan factor – factor penentu keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yaitu merupakan arah strategis organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan RENSTRA Kantor Kesbangpol dan Linmas 2011 - 2016

43


serta merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam kurun waktu perencanaan jangka menengah. Dengan mendasarkan kepada factor – factor penentu keberhasilan berarti organisasi telah memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional.

Tujuan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana yang ditetapkan 5 (lima) tahun ke depan meliputi :

1. Mewujudkan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, melalui wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, ketahanan bangsa dan bela Negara serta mencegah disintregrasi bangsa dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Mewujudkan system budaya politik yang demokratis melalui fasilitasi, komunikasi dan kerjasama dengan aparatur pemerintah, parpol, Ormas, LSM, Forum dan Tokoh agama dan masyarakat, dengan jalan diskusi politik / forum – forum komunikasi. 3. Melaksanakan tugas komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan aparatur pemerintah serta sosialisasi penanggulangan bencana / pelatihan / pembinaan kepada Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan masyarakat dalam hal bencana alam. 4. Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi yang prima untuk mendukung pelaksanaan persatuan bangsa, politik yang demokratis dan perlindungan masyarakat.

4.2.2.

SASARAN

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari setiap tujuan yang ditentukan. Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilakan dalam kurun waktu menengah yang dialokasikan dalam periode tahunan, semesteran, triwulanan atau RENSTRA Kantor Kesbangpol dan Linmas 2011 - 2016

44


bulanan. Fokus utama penentu sasaran adalah tindakan alokasi sumber daya dalam kegiatan oprasional setiap tahun. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan (Menpan 2008:21-22). Sementara menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimanan telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dari dua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran kegiatan adlah hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu bulanan, triwulanan, semesteran dan paling lama satu tahun. Sasaraan yang ditetapkan oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana adalah sebagai penjabaran dari tujuan adalah sebagai berikut :

Tabil 4.1 Tujuan dan Sasaran No 1

2

Tujuan

Sasaran

Mewujudkan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, melalui wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, ketahanan bangsa dan bela Negara serta mencegah disintregrasi bangsa dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terwujudnya pengutan persatuan dan kesatuan bangsa. Terlaksananya pembinaan kegiatan kepemudaan, bela negara Meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan antar umat beraagama Terlaksananya peningkatan wawasan kebangsaan dan bela Negara Terlaksananya pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban daerah Mewujudkan system budaya Melaksanakan diskusi politik politik yang demokratis melalui fasilitasi, komunikasi dan Malaksanakan fasilitasi pelaksanaan pileg, kerjasama dengan aparatur pilpres dan pilkadasung serta pilkades dan pemerintah, parpol, Ormas, LSM, pilkaling/pilkadus. Forum dan Tokoh agama dan masyarakat, dengan jalan diskusi Meningkatkan pertemuan dengan tokoh politik / forum – forum agama dan tokoh masyarakat


45


komunikasi.

3

Meningkatkan pertemuan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Meningkatkan kewasapadaan nasional dan pendidikan politik dalam negeri Melaksanakan tugas komunikasi, Melaksanakan sosialisasi penanggulangan koordinasi dan kerjasama dengan korban bencana alam kepada aparat aparatur pemerintah serta pemerintah dan masyarakat sosialisasi penanggulangan bencana / pelatihan / pembinaan Melaksanakan pelatihan dasar – dasar Linmas kepada Perlindungan Masyarakat kepada anggota Linmas (Linmas) dan masyarakat dalam Melaksanakan pengadaan sarana dan hal bencana alam, prasaran penanganan korban bencana alam Melaksanakan simulasi kesiagaan dan penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi / korban bencana alam.

4

Menyelenggarakan pelayanan Mewujudkan tertib administrasi dalam hal teknis administrasi yang prima pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan Meningkatkan kinerja dan produktipitas persatuan bangsa, politik yang aparatur pemerintah yang professional demokratis dan perlindungan masyarakat Melaksanakan kualitas pelaksanaan dan akuntabilitas pembangunan

Sesuai dengan aturan misi, adapun sasaran yang hendak diwujudkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut :

Misi Pertama : Mewujudkan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, melalui wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, ketahanan bangsa dan bela Negara serta mencegah disintregrasi bangsa dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.


46


1. Tujuan mewujudkan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, adalah dengan sasaran : a. Meningkatnya penyuluhan atau bimbingan bela Negara untuk mencegah disintregrasi bangsa dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia b. Meningkatnya penyuluhan atau bimbingan teknis pembauran bangsa

2. Tujuan melaksanakan pembinaan kegiatan kepumudaan, adalah dengan sasaran : a. Meningkatnya diskusi dan bimbingan teknis bela Negara. b. Meningkatnya bimbingan teknis pembauran bangsa

3. Tujuan meningkatkan kerukunan antar umat beragama, adalah dengan sasaran : a. Meningkatnya intensitas pertemuan antar umat beragama b. Terjaganya kerukunan antar umat beragama c. Terciptanya rasa saling menghargai antar pemeluk agama

4. Tujuan melaksanakan peningkatan wawasan kebangsaan, adalah dengan sasaran : a. Meningkatnya bimbingan teknis untuk penguatan persatuan dan kesatuan bangsa b. Meningkatnya sosialisasi mengenai pentingnya wawasan kebangsaan

Misi Kedua : Mewujudkan system budaya politik yang demokratis melalui fasilitasi, komunikasi dan kerjasama dengan aparatur pemerintah, parpol, Ormas, LSM, Forum dan Tokoh agama dan masyarakat, dengan jalan diskusi politik / forum – forum komunikasi.

1. Tujuan melaksanakan diskusi politik, adalah dengan sasaran : a. Terlaksananya diskusi tentang pentinya politik yang demokratis.

2. Tujuan melaksanakan fasilitasi pileg, pilpres dan pilkadasung, adalah dengan sasaran : RENSTRA Kantor Kesbangpol dan Linmas 2011 - 2016

47


a. Terwujudnya koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pileg, pilpres dan pilkadasung b. Terciptanya kondisi yang kondusip sehingga pileg, pilpres dan pilkada dapat terlaksana dengan lancer.

3. Tujuan meningkatkan pertemuan dengan tokoh agama dan masyarakat, adalah dengan sasaran : a. Meningkatnya kesadaran para tokoh agama dan masyarakat sehingga gesekan dapat dicegah lebih dini

4. Tujuan melaksanakan komunikasi dan kerjasama serta koordinas dengan Parpol, LSM dan Forum, adalah dengan sasaran : a. Meningkatnya intensitas komunikasi dengan parpol, LSM, dan Forum b. Meningkatnya intensitas kerjasama dengan LSM dan Forum – forum

Misi ketiga : Melaksanakan tugas komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan aparatur pemerintah serta sosialisasi penanggulangan bencana / pelatihan / pembinaan kepada Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan masyarakat dalam hal bencana alam.

1. Tujuan melaksanakan sosialisasi penanggulangan korban bencana alam kepada aparat pemerintah dan masyarakat, adalah dengan sasaran : a. Terlaksananya penanggulangan korban akibat bencana alam b. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang cara – cara penanggulangan korban bencana alam 2. Tujuan melaksanakan pelatihan dasar – dasar Linmas kepada anggota Linmas, adalah dengan sasaran : a. Meningkatnya pengetahuan Linmas tentang dasar – dasar Linmas

3. Tujuan melaksanakan sarana dan prasarana penanggulangan korban benacana alam dengan sasaran : RENSTRA Kantor Kesbangpol dan Linmas 2011 - 2016

48


a. Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan korban bencana alam b. Tertanganinya pengungsi / korban akibat pencana alam

Misi Keempat : Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi yang prima untuk mendukung pelaksanaan persatuan bangsa, politik yang demokratis dan perlindungan masyarakat.

1. Tujuan mewujudkan tertib administrasi dalam hal pelaksanaan kegiatan, adalah dengan sasaran : a. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sehingga pelaksanaan dan penyelesaian administrasi dapat berjalan dengan baik. b. Tersedianya logistik yang memadai sehingga pelaksanaan penyelesaian administrasi dapat berjalan dengan lancer

2. Tujuan meningkatkan kinerja dan produktipitas aparatur pemerintah yang professional, adalah dengan sasaran : a. Meningkatnya pelayanan administrasi dan kinerja staf b. Tersedianya data dan pelayanan publik yang cepat, tepat dan akurat c. Meningkatnya kompetensi staf untuk melayani masyarakat secara professional d. Terwujudnya kesesuaian antara SDM dengan formasi jabatan

3. Tujuan melaksanakan kualitas pelaksanaan dan akuntabilitas pembangunan, adalah dengan sasaran : a. Meningkatnya efisiesi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan

RENCANA TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS 2011-2015 Urusan Wajib Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1

2

Meninngkatnya pembangunan pos jaga/ronda terhadap total

Rasio pos jaga/ronda terbangun terhadap jumlah

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 3

-


4

1 paket

5

1 paket

6

1 paket

7

1 paket

49

KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS kebutuhan dari 15 % pada tahun 2011 menjadi 30 % pada tauhun 2015 Meningkatnya kerjasama dengan komunitas intelijen daerah dalam teknik pencegahan kejahatan terhadap total kebutuhan dari 80 pada tahun 2011 menjadi 100 % pada tahun 2015 Meningkatnya pembinaan Linmas dalam rangka siskamswakarsa di daerah terhadap total kebutuhan dari 60 % pada tahun 2011 menjadi 100 % pada Tahun 2015 Meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama terhadap total kebutuhan dari 60% padatahun 2011 menjadai 80 % pada tahun 2015 Meningkatnya rasa solidaritas dan ikatan social dikalangan masyarakat terhadaf total kebutuhan dari 20 % pada tahun 2011 menjadi 40 % pada tahun 2015 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa terhadap total kebutuhan dari 20 % pada tahun 2011 menjadi 40 % pada tahun 2015 Meningkatnya seminar, tolk sow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan terhadap total kebutuhan dari 20 % pada tahun 2011 menjadi 40 % pada tahun 2015 Meningkatnya pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat terhadap total kebutuhan dari 0 % pada tahun 2011menjadi 30 % pada tahun 2015 Meningkatnya pembinaan dasar dan pemberdayaan Linmas terhadap total kebutuhan dari 0 % pada tahun 2011 menjadi 80 % pada tahun 2015 Meningkatnya fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik terhadap total kebutuhan dari 50 % pada tahun 2011 menjadi 70 %pada tahun 2015 Meningkatnya koordinasi forum-forum diskusi politik terhadap julah total kebutuhan dari 20 % pada tahun 2011 menjadi 40 % pada tahun 2015 Meningkatnya penyusunan data base partai politik

kebutuhan pos jaga/ronda

Rasio meningkatnya keamanan terhadap jumlah total tindakan kriminal

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Rasio pembinaan Linmas terhadap total jumlah Linmas

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Rasio pelaksanaan FKUB terhadap total jumlah forum

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Rasio pelaksanaan Bintek FKDM terhadap total jumlah bintek

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Rasio pelaksanaan Bintek pembauran bangsa terhadap total jumlah bintek

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Rasio pelaksanaan bintek wawasan kebangsaan terhadap total jumlah bintek

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Rasio pembentukan siskamling terhadap total jumlah kebutuhan siskamling

-

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Rasio pembinaan dan pemberdayaan Linmas terhadap total jumlah Linmas

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Rasio fasilitasi/koordinasi Pemilu terhadap total jumlah pelaksanaan Pemilu

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Rrasio forum diskusi politik terhadap total jumlah diskusi

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Rasio jumlah parpol, LSM, Ormas dan Forum yang

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket


50

KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS terhadap total jumlah ebutuhan dari 85 % pada tahun 2011 menjadi 100 % pada tahun 2015 Meningkatnya pemantauan dan penyebarluasan infomasi potensi bencana alam terhadap total kebutuhan dari 20 % menjadi 60 % pada tahun 2015 Meningkatnya pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam terhadap total kebuthan dari 0 % pada tahun 2011 menjadi 50 % pada tahun 2015 Meningkatnya pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam terhadap total kebutuhan dari 0 % menjadi 30 % pada tahun 2015 Menikatnya pengadaan logistic dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara terhadap total kebutuhan dari 0 % pada tahun 2011 menjadi 40 % pada tahun 2015

4.1.5.

terdata terhadap julah Parpol, LSM, Ormas dan Forum yang ada Rasio jumlah penyebarluasan informasi terhadap jumlah informasi

1 kali

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Rasio pengadaan tenda penampungan, dapur umum dan kantong mayat terhadap total kebutuhan

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Rasio pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam terhadap total jumlah ketuhan

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Rasio jumlah logistic dan obat-obatan terhadap total jumlah kebutuhan

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai, diperlukan cara yang terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu : kebijakan, program dan kegiatan

A. KEBIJAKAN. Merupakan ketentuan – ketentuan dari pimpinan daerah yang akan dijadikan pedoman bagi setiap kegiatan di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana. Setiap tahun dalam perencanaan strategis ditetapkan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

B. PROGRAM RENSTRA Kantor Kesbangpol dan Linmas 2011 - 2016

51


Merupakan penjabaran dari kebijakan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program merupakan dukungan nyata bagi upaya mencapai tujuan dan sasaran. Demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu.

C. KEGIATAN

Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang telah ditetapkan dimana kegiatan – kegiatan tersebut adalah kegiatan yang esensial untuk dilaksanakan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam 5 (lima) tahun kedepan ditetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas lima tahunan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

BIDANG KEWENANGAN WAJIB

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. 1. Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. a). Isu Strategis. (1).

Belum adanya peralatan yang bisa memberikan data kilat pada saat terjadinya bencana alam serta belum terealisasinya alih teknologi komunikasi.

(2).

Adanya ketimpangan kemampuan penguasaan Informasi, Teknologi dan Komunikasi (IPTEK).

(3).

Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

b). Arah Kebijakan. (1).

Peningkatan peralatan dan perlu adanya penguasaan alih teknologi di bidang komunikasi


52


(2).

Peningkatan saranan dan prasarana untuk menunjang pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

c). Program dan Kegiatan Pembangunan (1).

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan - Penyiapan tenga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan. - Pembangunan pos jaga / ronda. - Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan. - Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat

(2).

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal - Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik penjegahan kejahatan.

(3).

Program pengembangan wawasan kebangsaan - Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama - Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan social dikalangan masyarakat - Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai – nilai luhur budaya bangsa.

(4).

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan - Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.

(5).

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. - Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat.

(6).

Program pendidikan politik masyarrakat - Fasilitasi pelaksanaan pileg, pilpres, pilkadasung, pilkades dan pilkadus/pilkaling. - Koordinasi forum – forum diskusi politik


53


- Penyusunan data base partai politik, LSM, Ormas dan Forum - Pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan Kewaspadaan nasional dan pendidikan politik dalam negeri

(7).

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam - Pemantauan dan penyebarluasan infomasi potensi bencana alam - Pembuatan tanda peringatan dini bencana - Pembuatan prosedur tanda penanganan pengungsi - Pengadaan tempat penampungan semetara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam - Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk darai ancaman / korban bencana alam - Pengadaan logistik dan obat – obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara.


54


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan SKPD, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif disesuaikan dengan misi yang dicapai berdasarkan bidang kewenangan wajib sebagaimana sistematika penyusunan. Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan baik yang direncanakan oleh SKPD maupun oleh Pemerintah Daerah. Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan program pembangunan adalah dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan berjenjang dimulai dari tingakt Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi sampai kepada tingkat Nasional. Musrenbang dilaksanakan setiap tahun yang menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan lima tahunan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Berdasarkan prioritas program kabupaten Jembrana dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 56 tahun 2007, maka setiap urusan telah ditetapkan program pembangunan dan jenis kegiatannya. Dari daftar program dalam Permendagri tersebut terpilih untuk tahun 2011-2015 pada kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana yaitu Kode program dan kegiatannya adalah Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri :


55


Indikasi Program/Kegiatan Prioritas dan Kerangka Pendanaan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana 2011 – 2016 No. 1.19

Urusan Wajib 1.19 Urusan Wajib

1

2

1.19.1

Program peningkatan kemanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Pembangunan pos jaga/ronda Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

01

02 03

04

05 1.19.2

02

04

1.19.3

01

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Program pengembangan wawasan kebangssaan Peningkatan toleransi kerukunan dalam kehidupan beragama

Kera ngka Reg ulasi 3

Kerangka Penganggaran

Indikatif Anggaran (Rp. 000.000,00) Tahun (Termasuk peralihan Tahun 2016) 2011 2012 2013 2014 2015 2016

4

5

6

7

8

9

10

Bantuan hibah pembuatan poskamlinh

-

250,00

300,00

350,00

400,00

550,00

Peningkatan kerjasam dengan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Peningkatan kerja sama dengan informasi dengan masyarakat Pembinaan dan pemberdayaan Linmas Pengadaan pakaian Linmas Pembuatan kartu tanda anggota Linmas

369,52

430,00

490,00

570,00

650,00

750,00

60,00

70,00

80,50

95,00

110,00

125,00

125,00

150,00

175,00

200,00

250,00

300,00

-

1.150,00

-

-

-

1.300,00

-

100,00

-

120,00

-

-

Pelaksanaan forum kerukunan antar umat beragama

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

105,00

-

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

-

58,00

67,00

77,00

90,00

105,00

-

58,00

67,00

77,00

90,00

105,00

Pelaksanaan banding FKUB 02

03

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan social dikalangan masyarakat Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilainilai luhur budaya bangsa

study

Pelaksanaan bintek forum kewaspadaan dini masyarakat Pelaksanaan bintek pembauran bangsa


56

KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS 1.19.4

01

02

03

1.19.5

01

02

03 1.19.7 01 02

03 04 05

06

1.19.8

01

02

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya Seminar, tolk sow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan Pentas seni dan budaya, festifal lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat Pembinaan dasar dan pemberdayaan Linmas Koordinasi ketentraman dan ketertiban daerah Program Pendidikan Politik Masyarakat Penyuluhan kepada masyarakat Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik

Koordinasi forum-forum diskusi politik Penyusunan data base partai politik Pembinaan ideology dan wawasan kebangsaan Kewaspadaan nasional dan pendidikan politik dalam negeri Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk

Pelaksanaan bintek wawasan kebangsaan dan bela negara

23,50

28,00

32,00

37,50

42,50

50,00

Pembentukan Siskamling

-

50,00

60,00

75,00

85,00

100,00

Pembekalan teknis dan pengenalan dasar-dasar Linmas Koordinasi antar pimpinan daerah/Muspida

-

230,00

270,00

320,00

365,00

420,00

422,31

450,00

475,00

500,00

525,00

Fasilitasi kelancaran pelaksnaan Pilkades/Pilkakadus/Pilkal ing Fasilitasi Kelancaran Pelaksnaan Pilkadasung Pasilitasi Pelaksanaan Pileg dan Pilpres Forum diskusi politik

17,50

20,00

30.00

45,00

60,00

75,00

-

-

450,00

-

-

600,00

-

-

-

550,00

-

-

24,00

30,00

35,00

40,00

45,00

60,00

Pemutahiran data Parpol, LSM, Ormas dan Forum Lokakarya pembinaan ideology dan wawasan kebangsaan Lokakarya kewaspadaan nasional dan pendidikan politik dalam negeri

24,00

30,00

35,00

40,00

50,00

65,00

-

65,00

75,00

85,00

95,00

100,00

-

65,00

75,00

85,00

95,00

100,00

Sosialisasi kesiagaan dan penanggulangan bencana alam Pembuatan tanda peringatan dini bencana Pemasangan pengumuman tanda prosedur pengungsian Simulasi kesiagaan dan penanggulangan bencana alamdan penanganan pengungsi/korban bencana alam

69,00

80,00

250,00

300,00

350,00

400,00

-

30,00

40,00

50,00

65,00

80,00

-

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

-

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

Pengadaan tenda peleton Sewa peralatan dapur

-

-

75,00

-

-

-

-

50,00

60,00

70,00

80,00

100,00


57

KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS dari ancaman/korban bencana alam

03

04

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam Pengadaan logistic dan obat-obatab bagi penduduk di tempat penampungan sementara

umum Pengadaan tandu, kantong mayat Pengadaan kendaraan oprasional

Pengadaan logistic dan obat-obatan untuk korban bencana alam

50,00 -

400,00

-

50,00


60,00

70,00

80,00

100,00 600,00

65,00

75,00

80,00

90,00

58


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

6.1.

Indikator Kinerja Pengukuran

kinerja

digunakan

untuk

melakukan

penilaian

atas

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan pembangunan dalam rangka misi dan visi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan prmbangunan yang telah ditetapkan. Kemudian untuk menilai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan tolok ukur perencanaan strategis, dilakukan pula analisis pencapaian kinerja dengan menginterpretasikan lebih lanjut hasil pengukuran kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kekgagalan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan setiap kegiatan, program dan kebijakan pembangunan yang merupakan bidang kewenangan wajib dengan skala prioritas yang tajam dan sesuai dengan kebutuhan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana.

6.1.1. Pengukuran Kinerja dan Indikator Kinerja.

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas : - Subsistem perencanaan. - Subsistem Pengukuran Kinerja - Subsistem Pelaporan Kinerja


59


Dalam kerangka pengukuran kinerja dijelaskan penetapkan indicator kinerja, penetapan capaian kinerja dan formulir pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengidentifikasikan indicator kinerja dan nilai capaiannya sebagai dasar penilaian capaian kinerja kegiatan, program dan kebijakan.

Penetapan indicator kinerja merupakan proses identifikasi klarifikasi indicator kinerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana melalui pengumpulan dan pengolahan data informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Indikator ini perlu disepakati bersama Pemerintah daerah Kabupaten Jembrana dan DPRD Kabupaten Jembrana, karena indicator pengukuran kinerja akan digunakan oleh DPRD Kabupaten Jembrana dalam menilai kinerja tahunan dan akhir masa jabatan Bupati Jembrana. Indikator kinerja dimaksud dikenakan terhadap setiap kegiatan dan terdiri dari lima (5) tolok ukur :

a. Masukan ( inputs ) b. Keluaran ( outputs ) c. Hasil ( out comes ) d. Manfaat ( benefit ) e. Dampak ( Impacts )

Indikator inputs adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat dana, sumber daya manusia, lapangan kerja, informasi, kebijakan/peraturan, pelayanan umum, perundang-undangan dan sebagainya.

Indikator outputs adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik.

Indikator outcomes adalah indicator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan. RENSTRA Kantor Kesbangpol dan Linmas 2011 - 2016

60


Indikator benefits adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indicator hasil. Manfaat tersebut baru terlihat atau diketahui setelah beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Indikator impacts adalah memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang memperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indicator manfaat, indicator dampak juga pada umumnya baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang. Indikator impacts ini menunjukan dasar pemikiran dilaksanakan kegiatan yang menggambarkan aspek mikro pelaksanaan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

6.1.2.

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan

dan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

mewajibkan

setiap

organisasi

pemrintahan, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berbagai difinisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok

indikator

kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RENSTRA Kantor Kesbangpol dan Linmas 2011 - 2016

61


Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa). Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama. IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan. RENSTRA Kantor Kesbangpol dan Linmas 2011 - 2016

62


Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah kabupaten/kota menggunakan indikator kinerja pada tinggkat outcome dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut, dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya.

Tabel 6.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Meninngkatnya pembangunan pos jaga/ronda terhadap total kebutuhan dari 15 % pada tahun 2011 menjadi 30 % pada tauhun 2015 Meningkatnya kerjasama dengan komunitas intelijen daerah dalam teknik pencegahan kejahatan terhadap total kebutuhan dari 80 pada tahun 2011 menjadi 100 % pada tahun 2015 Meningkatnya pembinaan Linmas dalam rangka siskamswakarsa di daerah terhadap total kebutuhan dari 60 % pada tahun 2011 menjadi 100 % pada Tahun 2015 Meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama terhadap total kebutuhan dari 60% padatahun 2011 menjadai 80 % pada tahun 2015 Meningkatnya rasa solidaritas dan ikatan social dikalangan masyarakat terhadaf total kebutuhan dari 20 % pada tahun 2011 menjadi 40 % pada tahun 2015 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa terhadap total kebutuhan dari 20 % pada tahun 2011 menjadi 40 % pada tahun 2015 Meningkatnya seminar, tolk sow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan terhadap total kebutuhan dari 20 % pada tahun 2011 menjadi 40 % pada tahun 2015 Meningkatnya pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat terhadap total kebutuhan dari 0 % pada tahun 2011menjadi 30 % pada tahun 2015 Meningkatnya pembinaan dasar dan pemberdayaan Linmas terhadap total kebutuhan dari 0 % pada tahun 2011 menjadi 80 % pada tahun 2015 Meningkatnya fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik terhadap total kebutuhan dari 50 % pada tahun 2011 menjadi 70 %pada tahun 2015 Meningkatnya koordinasi forum-forum diskusi politik terhadap julah total kebutuhan dari 20 % pada tahun 2011 menjadi 40 % pada tahun 2015 Meningkatnya penyusunan data base partai politik terhadap total jumlah ebutuhan dari 85 % pada tahun 2011 menjadi 100 % pada tahun 2015 Meningkatnya pemantauan dan penyebarluasan infomasi potensi bencana alam terhadap total kebutuhan dari 20 % menjadi 60 % pada tahun 2015

Rasio pos jaga/ronda terbangun terhadap jumlah kebutuhan pos jaga/ronda

1 paket

Rasio meningkatnya keamanan terhadap jumlah total tindakan kriminal

1 paket

Rasio pembinaan Linmas terhadap total jumlah Linmas

1 kali

Rasio pelaksanaan FKUB terhadap total jumlah forum

1 kali

Rasio pelaksanaan Bintek FKDM terhadap total jumlah bintek

1 kali

Rasio pelaksanaan Bintek terhadap total jumlah bintek

bangsa

1 kali

Rasio pelaksanaan bintek wawasan kebangsaan terhadap total jumlah bintek

1 kali

Rasio pembentukan siskamling terhadap total jumlah kebutuhan siskamling

1 paket

Rasio pembinaan dan pemberdayaan terhadap total jumlah Linmas

1 kali

pembauran

Linmas

SATUAN

Rasio fasilitasi/koordinasi Pemilu terhadap total jumlah pelaksanaan Pemilu

1 paket

Rrasio forum diskusi politik terhadap total jumlah diskusi

1 kali

Rasio jumlah parpol, LSM, Ormas dan Forum yang terdata terhadap julah Parpol, LSM, Ormas dan Forum yang ada Rasio jumlah penyebarluasan informasi terhadap jumlah informasi

1 paket


1 paket

63

KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS Meningkatnya pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam terhadap total kebuthan dari 0 % pada tahun 2011 menjadi 50 % pada tahun 2015 Meningkatnya pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam terhadap total kebutuhan dari 0 % menjadi 30 % pada tahun 2015 Menikatnya pengadaan logistic dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara terhadap total kebutuhan dari 0 % pada tahun 2011 menjadi 40 % pada tahun 2015

Rasio pengadaan tenda penampungan, dapur umum dan kantong mayat terhadap total kebutuhan

1 paket

Rasio pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam terhadap total jumlah ketuhan Rasio jumlah logistic dan obat-obatan terhadap total jumlah kebutuhan

1 paket

1 paket

ANALISIS PENCAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA  Suatau pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan / kegagalan yang dicerminkan oleh evaluasi indicator-indikator kinerja sebagaimana ditujukan oleh pengukuran dan penilaian kerja. Tetapi juga harus menyajikan data dan informasi relevan lainnya bagi pembuat keputusan agar dapat menginterprestasikan keberhasilan atau kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.  Oleh karena itu dari kesimpulan hasil evaluasi perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan. Analisis tersebut meliputi uraian tentang keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan kebijakan dalam rangka mewujudkan Misi dan Visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan proses dan nuansa pencapaian Misi dan Visi secara efisien, efektif dan ekonomis sesuai dengan kebijaksanaan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilskuksn dengsn menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan rinci. Disamping itu perlu pula dilakukan analisis terhadap komponen-komponen penting dalam evaluasi kinerja yang antara lain mencakup analisis inputs – outputs, analisis realisasi outputs dan benefits, analisis impacts baik positip maupun negatip, dan anilisis RENSTRA Kantor Kesbangpol dan Linmas 2011 - 2016

64


proses pencapaian indicator – indicator kinerja tersebut, anilisi keuangan dan analisis kebijaksanaan.  Analisis tersebut anatara lain dilakukan dengan cara membandingkan anatara indicator kinerja dengan realisasi, seperti : 1. Perbandingan antar kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. 2. Perbandingan antara kinerja nyata dengan tahun – tahun sebelumnya. 3. Perbandingan kinerja suatu instansi dengan instansi lain yang unggul dibidangnya atau dengan sector swasta. 4. Perbandingan kinerja nya dengan kinerja dinegara-negara lain atau dengan standar internasional.  Bagi Instansi Pemerintah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, perlu pula ditetapkan standar yang berkaitan dengan penggunaan jasa pelayanan pemerintah, dengan memperhatikan standar internasional atau kendala – kendala atau tingkat kepuasan yang diinginkan masyarakat pelanggan.  Selanjutnya untuk melihat tingkat keberhasilan kinerja suatu instansi, terutama yang sifatnya lintas sektoral, digunakan pula indicator – indicator ekonomi, social atau indicator lainnya yang sifatnya nasional maupun internasional, seperti Human Development Index (HDI), PDRB, PDRB per Kapita, Tingkat inflasi, Ekspor, Impor, Tingkat kualitas dan pemerataan kesehatan, Tingkat kematian bayi dan balita, Tingkat kesehatan ibu dan anak, Tingkat kesehatan gizi masyarakat dan Tingkat usia harapan hidup rata – rata penduduk dan sebagainya.


65


MATRIK DAFTAR INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN

ARAH

PROGRAM

KEGIATAN

KET

2

3

4

KEBIJAKAN 1 1.

Peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang pembangunana di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

1.1

1.2

1.3

1.4

Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Program pemeliaharaan katrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan


1.1.1

Penyiapan tenaga kerja pengendalai keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.1.2

Pembangunan Pos ronda

1.1.3

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.1.4

Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat

1.1.5

Pengendalian lingkungan

1.2.1

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.2.2

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.3.1

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.3.2

Peningkatan solidarits dan ikatan social dikalangan masyarakat

1.3.3

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilainilai luhur budaya bangsa

1.4.1

Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan

keamanan

66

KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS wawasan kebangsaan

1.5

1.6

1.7

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Program pendidikan politik masyarakat

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam


1.4.2

Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

1.4.3

Pentas seni dan budaya, festipal, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasa kebangsaan

1.5.1

Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat

1.5.2

Koordinasi ketentraman dan ketertiban daerah

1.6.1

Penyuluhan masyarakat

1.6.2

Fasilitasi pemilihan pileg, pilpres, pemilukadasung dan pilkades serta pilkaling/pilkadus

1.6.3

Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik

1.6.4

Koordinasi forum – forum diskusi politik

1.6.5

Penyusunan data base partai politik, LSM, Ormas dan Forum

1.6.6

Pembinaan ideology dan wawasan kebangsaan

1.6.7

Kewaspadaan nasional san pendidikan politik dala negeri

1.7.1

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana

1.7.2

Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

1.7.3

Pengadaan

kepada

sarana

dan

67

KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam 1.7.4


Pengadaan logistic dan oabat-obatan bagi pendudu di tempat penampungan sementara

68


PENUTUP

Perubahan paradigma pembangunan nasional dari kebijakan dan wewenang yang dikendalikan secara terpusat (sentralisasi) kepemberian wewenang kepada dearah Kabupaten dan Kota untuk mengendalikan kegiatan pembangunan secara otonomi (desentralisasi), telah memberikan harapan yang besar bagi setiap daerah Kabupaten dan Kota untuk tumbuh dan berkembang secara cepat, dengan tetap memperhatikan aspek persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk memenuhi tuntutan dan harapan pembangunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam hal ini Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan pembangunan khususnya dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dengan memanfaatkan segenap potensi yang ada. Salah satu wujud dari upaya dimaksud adalah dengan menyusun Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016.

Pada dasarnya Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul kewenangan lainnya sesuai denga prioritas dan kebutuhan daerah.

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan alat Bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala SKPD pada setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolok ukur yaitu : masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat ( RENSTRA Kantor Kesbangpol dan Linmas 2011 - 2016

69


benefits), dan dampak (impacts). Oleh karenanya rencana strategis ini merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Jembrana sebagai wakil segenap unsure masyarakat, yang diundangkan dalam Peraturan Daerah.

Sukses tidaknya kegiatan penyusunan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 ini tidak terlepas dari partisipasi dan dukungan berbagai pihak baik dalam memberikan informasi (data) maupun sumbangan pemikiran (sharing pendapat).

Agar Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Jembrana ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan dan bertanggung jawab sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintah (AKIP).

Rencana Strategis ini merupakan proses berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun social budaya, maka secara periodic perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Demikian harapan kami semoga dokumen Renstra ini dapat dipergunakan sebagai pedoman di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana dalam pelaksanaan tugas sehari – hari untuk kurun waktu 2011 – 2016.


70


Negara, 15 Mei 2011 Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana

( I Gst. Pt. Ngr. Darma Putra, S.Sos, M.Si ) Pembina NIP. 19631110 199003 1 025


71

Om Swastyastu. Om Santhi, Santhi, Santhi, Om Negara, 15 Mei 2011 Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kembrana

Recommend Documents