1|Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi K3 TA 2012
Kata Pengantar Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, telah tersusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan dana dekonsentrasi bidang Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tahun 2012. Juknis ini disusun bertujuan untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan dan menilai kinerja serta mempersiapkan laporan dalam pelaksanaan tugas dana dekonsentrasi. Keselamatan dan kesehatan kerja saat ini semakin menjadi penting artinya, baik dikaitkan dengan issu hak asasi manusia, investasi maupun tolak ukur prestasi suatu bangsa dalam pergaulan internasional. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan ingin mendorong pelaksanaan K3 di seluruh wilayah Republik Indonesia antara lain melalui pemberian dana dekonsentrasi. Harapan kami, dana tersebut dapat menjadi memicu agar potensi masyarakat dibidang K3 makin menggeliat di setiap daerah yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi yang besar bagi terwujudnya visi K3 Nasional yaitu “Indonesia Berbudaya K3 Tahun 2015”. Kami menyadari bahwa penyusunan Juknis ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat berbagai keterbatasan yang ada pada kami, untuk itu sumbangan saran pemikiran baik dalam bentuk kritik, masukan demi perbaikan sangat kami harapkan.
Jakarta, 30 Januari 2012 Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja ttd Arief Supono NIP. 19540506 197601 1 001
i|Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi K3 TA 2012
Daftar isi Kata Pengantar Direktur PNK3
i
Daftar isi
ii
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
Pendahuluan I.1
Gambaran Umum
1
I.2
Maksud dan Tujuan
1
I.3
Dasar Hukum
1
I.4
Ruang Lingkup
2
I.5
Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
3
I.6
Pelaporan
4
Sosialisasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja II.1 Maksud dan Tujuan
6
II.2
Sasaran Kepesertaan
6
II.3
Narasumber
6
II.4
Materi
6
II.5
Metodologi
6
II.6
Out Put
7
Sosialisasi K3 Pekerjaan Konstruksi III.1
Maksud dan Tujuan
8
III.2
Sasaran Kepesertaan
8
III.3
Narasumber
9
III.4
Materi
9
III.5
Metodologi
9
III.6
Out Put
9
Sosialisasi Penggunaan Tabung LPG 3 Kg IV.1
Maksud dan Tujuan
10
IV.2
Sarana Kepesertaan
10
IV.3
Narasumber
10
IV.4
Materi
10
IV.5
Metodologi
11
IV.6
Out Put
11
Sosialisasi HIV/AIDS di Tempat Kerja V.1
Maksud dan Tujuan
12
V.2
Sasaran Kepesertaan
12
V.3
Narasumber
13
V.4
Materi
13
V.5
Out Put
13
ii | P e t u n j u k T e k n i s P e l a k s a n a a n D a n a D e k o n s e n t r a s i K 3 T A 2 0 1 2
BAB VI
BAB VII
Pemeriksaan dan Analisa Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja VI.1 Pendahuluan
14
VI.2
Tujuan dan Ruang Lingkup
14
VI.3
Kegiatan
14
VI.4
Output
15
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dan Pengujian Lingkungan Kerja VII.1 Pemeriksaan Kesehatan TK
VII.2
BAB VIII
16
A. Maksud dan Tujuan
16
B. Ruang Lingkup
16
C. Komponen Kegiatan
16
D. Output
17
Pengujian Lingkungan Kerja
17
A. Maksud dan Tujuan
17
B. Ruang Lingkup dan Sasaran
17
C. Komponen Kegiatan
18
D. Output
18
Penutup
19
Lampiran 1.
Contoh Formulir Safety Plan (Rencana Aksi)
2.
Formulir Permenaker No. Per.03/Men/1998
3.
Contoh Laporan Paripurna
Catatan : Petunjuk teknis pelaksanaan dana dekonsentrasi dapat di unduh pada website www.pnk3.com
iii | P e t u n j u k T e k n i s P e l a k s a n a a n D a n a D e k o n s e n t r a s i K 3 T A 2 0 1 2
BAB I PENDAHULUAN I.1.
GAMBARAN UMUM Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan aspek penting dalam rangka perlindungan terhadap tenaga kerja di Indonesia. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI telah menetapkan Visi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional adalah ” INDONESIA BERBUDAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TAHUN 2015 “. Untuk dapat mencapai visi tersebut diperlukan usaha bersama antara semua pemangku kepentingan khususnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Untuk mendorong peningkatan upaya K3 di unit pengawasan ketenagakerjaan khususnya dan masyarakat industri pada umumnya, pemerintah pada tahun 2012 ini telah mengalokasikan dana dekonsentrasi di bidang K3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah. Dana Dekonsentrasi berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Program dan kegiatan khususnya bidang keselamatan dan kesehatan kerja merupakan stimulus bagi pencapaian indikator K3 yang terdapat dalam RPJM, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan, Standar Pelayanan Minimum maupun Renstra Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
I.2.
MAKSUD DAN TUJUAN Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi unit pengawasan ketenagakerjaan di provinsi maupun kabupaten/kota penerima dana dekonsentrasi dalam melaksakaan kegiatan. Tujuan yang ingin dicapai adalah agar output dan outcome kegiatan ini sesuai dengan indikator K3 yang ditetapkan, antara lain : 1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai K3 sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan baik tempak kerja, di tempat publik dan rumah tangga serta turunnya penyakit akibat kerja; 2. Tertingkatkannya kinerja pengawas ketenagakerjaan dalam penanganan kasus kecelakaan kerja dan PAK dan tersedianya hasil analisa kecelakaan kerja & PAK.
I.3.
DASAR HUKUM Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Undang-undang no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-undang no.22 tahun 2011 tentang APBN 2012
1|Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi K3 TA 2012
Peraturan Menteri Keuangan No.156/PMK.07 tahun 2008 tentang pedoman pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana Pembantuan Peraturan
Menteri
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
R.I
No.
Per.
12/Men/VIII/2010 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : Per.03/Men/1998 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan Peraturan
Menteri Tenaga
Kerja
No.Per.
05/Men/1996
Tentang
Sistem
Manajeman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Peraturan Menteri Tenaga Kerja No Per 01/Men/1980 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum nomor Kep. 174/Men/1986 nomor: 104/KPTS/1986 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor: Per.01/Men/1982 Tentang Bejana Tekanan. Surat
Edaran
Menteri
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
R.I.
Nomor
:
SE.01/Men/DJPPK/VIII/2010 Tentang Peningkatan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penggunaan Gas LPG. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I. Nomor : Kep. 68/Men/IV/2004 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor: Kep. 20/PPK/VI/2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor: Kep.-75/DJ-PPK/IX/2010 Tentang Program Pencegahan dan Penangulangan HIV dan AIDS Di Tempat Kerja Rekomendasi ILO No. 200 Tentang HIV dan AIDS dan Tempat Kerja Surat Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan APBN 2012 No. TEP/S- tanggal 27 Desember 2011 I.4.
RUANG LINGKUP Terdapat 3 (tiga) sub kegiatan Dekonsentrasi di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yaitu : a. Sosialisasi K3 Dilihat dari kondisi ketenagakerjaan di Indonesia saat ini, masih banyak terjadi kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja yang dikarenakan kurangnya pengetahuan dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dengan adanya Sosialisasi Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja diharapkan pengetahuan masyarakat dalam hal K3 dapat meningkat sehingga mampu menurunkan angka
2|Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi K3 TA 2012
kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Kegiatan sosialisasi tersebut meliputi: 1.
Sosialisasi Penggunaan Tabung LPG 3 Kg
2.
Sosialisasi SMK3
3.
Sosialisasi K3 Pekerjaan Konstruksi
4.
Sosialisasi HIV/AIDS ditempat kerja
b. Pemeriksaan Kasus Kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja. Pemeriksaan kasus kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat kerja merupakan salah satu tugas pokok pengawas ketenagakerjaan. Oleh karena itu perlu di dorong agar tugas pokok tersebut dapat berjalan efektif. c. Pemeriksaan Hiperkes Pemeriksaan hiperkes terdiri dari pemeriksaan kesehatan dan pengujian lingkungan kerja. Pembiayaan bagi pemeriksaan kesehatan dan pengujian lingkungan
kerja dimaksudkan untuk memberikan dukungan bagi tugas
pengawasan ketenagakerjaan. I.5.
SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI Kegiatan dekonsentrasi yang terdiri dari sosialisasi K3, pemeriksaan dan analisa kecelakaan kerja & PAK serta pemeriksaan & pengujian Hiperkes yang dilaksanakan di Kabupaten/kota wajib di supervisi oleh Unit pengawasan Ketenagakerjaan provinsi dan dimonitoring serta dievaluasi oleh Direktorat Pengawasan Norma K3 (PNK3) sesuai skema dibawah ini.
Untuk meningkatkan koordinasi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan, maka telah di tentukan koordinator monitoring dan evaluasi di tingkat pusat ( Dit. PNK3) sebagai berikut:
3|Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi K3 TA 2012
KEGIATAN
KOORDINATOR
Sosialisasi SMK3 Sosialisasi K3 Pekerjaan Konstruksi Sosialisasi Penggunaaan Tabung LPG 3Kg Sosialiasi P2HIV-AIDS
NOMOR TELPON
Elisabeth Simbolon, SH
0813 19117811
Ir. Chandra Kurniawan.
0816 1928862
Drs. Agus Sunaryo, MM.
0816 1338492
Dedi Adi Gumelar, SE, MM
0812 9991428
Herman Bagus Wicaksono, ST, MK3
0812 9954026
1. Pemeriksaan dan analisa kecelakaan kerja dan PAK 2. Pemeriksaan Hiperkes
I.6.
PELAPORAN Sebagaimana ketentuan dalam pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.07/2008 tentang
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DAN
DANA TUGAS PEMBANTUAN maka SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi
dan
Dana
Tugas
Pembantuan
wajib
menyusun
Laporan
Pertanggungjawaban yang meliputi: a. laporan manajerial; dan b. laporan akuntabilitas. Laporan manajerial mencakup: a. perkembangan realisasi penyerapan dana; b. pencapaian target keluaran; c. kendala yang dihadapi; dan d. saran tindak lanjut. Sedangkan Laporan akuntabilitas meliputi Laporan Keuangan dan Laporan Barang. Laporan Keuangan terdiri dari: a. Neraca; b. Laporan Realisasi Anggaran; dan c. Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Barang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan BMN.
4|Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi K3 TA 2012
Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan Dekonsentrasi menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan daerah dan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi/ Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan. Untuk Dana Dekonsentrasi bidang K3, Laporan manajerial dikirimkan ke
Direktorat
Pengawasan
Norma
K3
sedangkan
Laporan
Keuangan
dikirimkan ke Setditjen PPK.
5|Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi K3 TA 2012
BAB II SOSIALISASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA II.1. MAKSUD DAN TUJUAN Saat ini komitmen pimpinan perusahaan dalam penerapan SMK3 masih rendah terbukti dengan jumlah perusahaan yang telah menerapkan SMK3 dengan telah keluarnya sertifikat SMK3 sebagai tindaklanjut pelaksanaan audit eksternal SMK3 sebanyak ± 1.300 perusahaan. Sebagaimana target yang diberikan oleh Bapenas bahwa terdapat perusahaan yang menerapkan SMK3 dalam 5 (lima) tahun sebanyak 300.000 perusahaan. Maka perlu strategi yang tepat untuk mencapai target tersebut. Agar penerapan SMK3 meningkat perlu sosialisasi
penerapan SMK3 di beberapa
Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia pada Tahun 2012. Tujuan dari sosialisasi adalah : 1. Meningkatkan pemahaman tentang SMK3 2. Meningkatnya Kuantitas dan kualitas yang menerapkan SMK3 II.2. SASARAN KEPESERTAAN Pelaksanaan
sosialisasi
penerapan
SMK3
diarahkan
pada
perusahaan
menengah yang diharapkan dapat segera menerapkan SMK3. Jumlah perusahaan peserta minimal 15 perusahaan dengan target peserta 30 orang. II.3. NARASUMBER Narasumber adalah Pejabat Pengawasan Ketenagakerjaan pada Provinsi, Kabupaten/Kota dan pengawas ketenagakerjaan yang telah mengikuti TOT SMK3 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengawasan Norma K3 Ditjen Binwasnaker. II.4. MATERI 1.
Kebijakan K3
2.
Review Peraturan Perundang-undangan K3 kaitannya dengan Penerapan SMK3 Penerapan 5 prinsip SMK3
3.
Mekanisme dan teknik audit SMK3
4.
Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SMK3 di Perusahaan masing-masing
II.5. METODOLOGI 1. Klasikal 2. Diskusi / Kerja Kelompok
6|Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi K3 TA 2012
II.6. OUTPUT Output yang diharapkan dari masing-masing perusahaan peserta sekurangkuarangnya adalah: 1. Rencana Aksi Penerapan SMK3 di perusahaan masing-masing untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. 2. Pengesahan P2K3. 3. Tersusunnya kebijakan K3. Output berupa Rencana aksi, Pengesahan P2K3 dan Salinan kebijakan K3 wajib di lampirkan dalam laporan akhir (Paripurna).
7|Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi K3 TA 2012
BAB III SOSIALISASI K3 PEKERJAAN KONSTRUKSI III.1. MAKSUD DAN TUJUAN Pengaturan khusus pelaksanaan k3 pada sektor konstruksi telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No Per 01/Men/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan dan pelaksanaan operasionalnya telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum nomor
Kep.
174/Men/1986
nomor:
104/KPTS/1986
dan
Kepdirjen
No.
Kep.
20/DJPPK/VI/2004, serta dilengkapi dengan pedoman pelaksanaannya, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan bersama tersebut. Pelaksanaan K3, adalah menjadi tanggung jawab bersama para pihak terkait. Khususnya pada kegiatan konstruksi adalah menjadi tanggung jawab pemberi jasa dan pengguna jasa. Pengguna jasa bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan K3, sedangkan penyedia jasa atau pengurus kontraktor, pemimpin pelaksanaan pekerjaan atau bagian pekerjaan dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi, wajib memenuhi syaratsyarat keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana ditetapkan dalam buku pedoman pelaksanaan K3. Tujuan kegiatan sosialisasi K3 pekerjaan konstruksi ini adalah : 1.
Tujuan umum : Menekan
angka
kecelakaan
kerja
pada
sektor
konstuksi
dengan
peningkatkan implementasi program K3 pada setiap kegiatan konstruksi bangunan. 2.
Tujuan khusus : a.
Meningkatkan pemahaman personil K3 perusahaan jasa konstruksi dalam pengembangan program pada kegiatan konstruksi bangunan
b.
Meningkatkan jumlah perusahaan yang memiliki komitmen/kebijakan untuk menerapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per 01/Men/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan dan Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri
Pekerjaan
Umum
No.
Kep-174/MEN/1986
dan
No.
104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi
III.2. SASARAN KEPESERTAAN Sasaran kepesertaan adalah kontraktor kecil / menengah yang masih mengalami kendala dalam memenuhi persyaratan K3 dalam tender pekerjaan.
8|Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi K3 TA 2012
Sosialiasi ini diikuti oleh 30 orang peserta yang merupakan wakil dari sekurangkurangnya 15 perusahaan. Antara lain dari : 1. Pimpinan Proyek Konstruksi 2. Pengurus P2K3 3. Petugas K3 Konstruksi III.3. NARASUMBER 1. Pejabat Ketenagakerjaan (Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota) 2. Pengawas Ketenagakerjaan (Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota), khususnya Spesialis K3 Konstruksi 3. Praktisi / Ak3 Konstruksi dan Dinas Pekerjaan Umum III.4. MATERI 1. Kebijakan K3 Bidang Konstruksi; 2. Dasar-dasar K3 Bidang Konstuksi Bangunan 3. Pengawasan Norma K3 di sektor konstruksi; 4. Pembinaan dan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada kegiatan konstuksi. III.5. METODOLOGI 1. Klasikal 2. Diskusi Kelompok III.6. OUTPUT Output yang diharapkan sekurang-kuarangnya adalah : 1. Rencana aksi penerapan SMK3 pada perusahaan masing-masing, jangka pendek, menengah dan panjang. ( lampiran 1) 2. Sertifikat mengikuti pembinaan SMK3 konstruksi bagi perusahaan. 3. Susunan unit K3 Output berupa rencana aksi
(safety plan), Sertifikat dan Susunan Unit k3
wajib di sertakan dalam laporan akhir (Paripurna).
9|Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi K3 TA 2012
BAB IV SOSIALISASI PENGGUNAAN TABUNG LPG 3 KG IV.1. MAKSUD DAN TUJUAN Mengingat banyaknya kasus peledakan gas LPG, baik di masyarakat maupun di tempat kerja yang disebabkan oleh kebocoran gas LPG dan berakibat fatal serta menimbulkan kerugian baik berupa korban manusia meninggal dunia, luka-luka dan atau musnahnya harta benda, maka untuk mencegah tidak terulangnya kembali kejadian serupa, diperlukan upaya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) melalui sosialisasi Penggunaan Tabung LPG 3 Kg. Tujuan Sosialisasi tabung LPG 3 Kg antara lain adalah : 1. Memberikan pengetahuan tentang cara pemakaian yang aman dari tabung gas LPG 3 Kg 2. Mengurangi kecelakaan kerja akibat penggunaan dari tabung LPG 3 Kg IV.2. KEPESERTAAN Pelaksanaan Sosialisasi Penggunaan Tabung Lpg 3 Kg diharapkan dapat di ikuti oleh sebanyak-banyaknya peserta yang berasal dari instansi pemerintah, Perusahaan maupun organisasi masyakarat. Oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitment diharapkan dapat melakukan revisi RKAKL yang semula kegiatan berlangsung selama 3 hari dengan 30 peserta dapat di ubah menjadi menjadi 30 orang perhari dan dilangsungkan tetap 3 hari atau disatukan 90 orang dan berlangsung selama 1 hari. IV.3. NARASUMBER 1. Narasumber antara lain Pejabat Pengawasan Ketenagakerjaan, Pengawas Spesialis K3. 2. Praktisi di bidang K3 antara lain, dapat di minta dari PT. Pertamina Persero. IV.4. MATERI 1.
Kebijakan K3 Nasional
2.
Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
3.
Peraturan Perundang-undangan K3 kaitannya dengan Penggunaan Tabung Lpg 3 Kg : a. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor: Per.01/Men/1982 Tentang Bejana Tekanan. b. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor : SE.01/Men/DJPPK/VIII/2010
Tentang
Peningkatan
Pengawasan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penggunaan Gas LPG. 4.
Penggunaan / Pemakaian Aman Tabung LPG 3 Kg.
5.
Penanganan Kebocoran Penggunaan Tabung LPG 3 Kg.
10 | P e t u n j u k T e k n i s P e l a k s a n a a n D a n a D e k o n s e n t r a s i K 3 T A 2 0 1 2
IV.5. METODOLOGI 1.
Klasikal
2.
Diskusi Kelompok
IV.6. OUTPUT Output dari kegiatan ini adalah jumlah lembaga masyarakat / pemerintah / perusahaan yang telah mendapatkan sosialisasi penggunaan tabung LPG 3kg ini mampu menggunakan Tabung LPG 3 Kg dengan benar sesuai dengan pedoman – pedoman penggunaan yang aman.
11 | P e t u n j u k T e k n i s P e l a k s a n a a n D a n a D e k o n s e n t r a s i K 3 T A 2 0 1 2
BAB V SOSIALISASI HIV/AIDS DI TEMPAT KERJA V.1.
MAKSUD DAN TUJUAN Pekerja/buruh merupakan salah satu komponen bangsa yang berperan besar dalam menggerakkan roda pembangunan melalui kegiatan produksi di tempat kerja. Di sisi lain pekerja/buruh selalu berhadapan dengan berbagai potensi bahaya kesehatan maupun kecelakaan di tempat kerjanya, termasuk berisiko tertular HIV dan AIDS. Dinamika dunia kerja juga harus kita antisipasi dalam hal meningkatnya potensi penularan HIV oleh berbagai kondisi seperti tingkat mobilitas pekerja/buruh yang tinggi, meningkatnya perilaku seks yang berisiko akibat berpisah dengan keluarga dan maraknya dunia hiburan yang menyertai perkembangan industri, penyalahgunaan narkoba khususnya narkoba suntik dan kurangnya pemahaman dan akses informasi serta layanan terkait HIV dan AIDS bagi pekerja. Dengan pemahaman yang benar terkait HIV & AIDS di dunia kerja baik bagi pekerja maupun pengusaha, diharapkan tidak akan terjadi stigma dan diskriminasi terhadap pekerja terkait isu HIV & AIDS. Sikap dan tindakan stigma serta diskriminasi terhadap pekerja tersebut tidak akan menguntungkan bagi siapapun, justru sebaliknya, hal tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia, kaidah ILO maupun peraturan perundangan nasional. Selain dari itu, sikap dan tindakan stigma dan diskriminasi tersebut juga dapat menghambat keberhasilan program penanggulangan AIDS secara keseluruhan. Tujuan kegiatan ini adalah : 1.
UMUM Mencegah dampak buruk HIV dan AIDS secara sosial dan ekonomi bagi pekerja dan dunia usaha melalui implementasi program P2-HIV dan AIDS di tempat kerja sebagai bagian dari peningkatan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
2.
KHUSUS a. Meningkatkan pemahaman personil K3 perusahaan untuk mengembangkan program P2-HIV dan AIDS di tempat kerja. b. Meningkatkan jumlah perusahaan yang memiliki komitmen/kebijakan untuk menerapkan Kepmenakertrans No. 68 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja c. Menghindari tindakan stigma dan diskriminasi terkait HIV / AIDS di dunia kerja
V.2.
SASARAN KEPESERTAAN Sasaran kepesertaaan adalah 30 orang yang berasal dari sekurang-kurangnya 15 perusahaan yang berkomitment untuk melaksanakan program dan diproyeksikan untuk mengikuti seleksi penghargaan P2HIV-AIDS di tempat kerja (AIDS Award).
12 | P e t u n j u k T e k n i s P e l a k s a n a a n D a n a D e k o n s e n t r a s i K 3 T A 2 0 1 2
V.3.
1.
Ahli K3
2.
Pengurus P2K3
3.
Dokter perusahaan
4.
Paramedis perusahaan
5.
HRD perusahaan
NARASUMBER 1. Pengawas Ketenagakerjaan (Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota) 2. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi/Kabupaten/Kota 3. Dinas Kesehatan/RS Daerah 4. LSM/aktivis Bidang HIV dan AIDS di Tempat Kerja
V.4.
MATERI 1. Implementasi K3 Bidang Kesehatan Kerja dan integrasi program P2 HIV & AIDS dengan program K3. 2. Informasi dasar HIV dan AIDS, IMS dan VCT 3. Keterkaitan HIV dan AIDS dengan Dunia Kerja 4. Implementasi Kepmenakertrans No. KEP.68/MEN/IV/2004 dan Kepdirjen Binwasnaker No. KEP.20/DJPPK/VI/2005 serta Kepdirjen Binwasnaker No. KEP.75/DJPPK/2010 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Program Pencegahandan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja. Catatan : Materi dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
V.5.
OUTPUT Output kegiatan adalah tersedianya data/dokumen tentang tentang: a. rencana aksi program Penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS di tempat kerja masing-masing peserta. b. Adanya kebijakan/rencana kebijakan program P2 HIV dan AIDS di tempat kerja di perusahaan dan pemerintah daerah. c. Pembentukan Tim P2HIV dan AIDS : a. Pelaksana program P2 HIV dan AIDS di tempat kerja b. Kelompok kerja program HIV & AIDS di tempat kerja (Provinsi dan Kabupaten/Kota) pada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi dan KPA Kabupaten/Kota. Output kegiatan berupa Rencana Aksi , Kebijakan/rencana kebijakan dan Susunan Tim wajib di sertakan dalam Laporan akhir (Paripurna).
13 | P e t u n j u k T e k n i s P e l a k s a n a a n D a n a D e k o n s e n t r a s i K 3 T A 2 0 1 2
BAB VI PEMERIKSAAN DAN ANALISA KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA VI.1. MAKSUD DAN TUJUAN Hingga saat ini pelaksanaan fungsi pengawasan saat terjadi kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja sebagaimana di amanatkan dalam pasal 11 Undangundang no. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan kerja belum berjalan sebagaimana di harapkan. Akibatnya pemerintah tidak dapat memberikan laporan yang akuntabel dan memadai mengenai kecelakaan kerja mau pun PAK kepada DPR maupun ILO. Norma yang mengatur tentang hal ini yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per. 03/MEN/1998 tentang Tatacara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan dan Surat Keputusan Dirjen Binawas No. Kep. 84/BW/1998 tentang Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan. Maksud dari kegiatan ini adalah memberikan dukungan operasional dalam pelaksanaan fungsi pengawasan menegakkan ketentuan norma pemeriksaan kecelakaan kerja berupa Permenaker No. Per. 03/MEN/1998 dan Kep. 84/BW/1998. Tujuan yang ingin di capai adalah tersedianya data kecelakaan kerja dan PAK serta analisisnya yang dapat disajikan kepada pemerintah, DPR
sebagai bahan pendukung pengambilan
kebijakan di bidang K3. VI.2. RUANG LINGKUP Ruang lingkup petunjuk teknis pemeriksaan dan analisa kasus kecelakaan kerja meliputi kecelakaan di tempat kerja yang terdiri dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan limbah serta kejadian berbahaya lainnya. Pengawas ketenagakerjaan diminta untuk proaktif saat mendapat informasi mengenai kecelakaan kerja mau pun PAK. Sumber informasi mengenai kecelakaan dan PAK dapat bersumber dari: 1. Media cetak 2. Media elektronik 3. Laporan masyarakat 4. Laporan berkala Ahli K3/ P2K3 5. Laporan berkala dokter pemeriksa Kesehatan TK. 6. PT. Jamsostek 7. Dll. VI.3. KEGIATAN Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan urusan wajib kabupaten kota, oleh karenanya biarpun dukungan operasional bersifat terbatas (hanya diberikan selama 6 bulan dan 30 perusahaan), namun dokumen laporan diharapkan memberikan gambaran kondisi kabupaten/kota selama 1 tahun. 14 | P e t u n j u k T e k n i s P e l a k s a n a a n D a n a D e k o n s e n t r a s i K 3 T A 2 0 1 2
VI.4. OUTPUT Output dari kegiatan ini berupa Dokumen yang terdiri dari : a. Dokumen pelaporan disesuaikan dengan Permenaker No.3/Men/1998 dan Kepdirjen No.48/BW/1998 tentang Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisa Statistik Kecelakaan b. Penyajian hasil analisa dalam format power point / PDF berupa : Jenis korban dalam bentuk Pie Diagram Data usia korban dalam bentuk Pie Diagram Bagian tubuh korban dalam bentuk Pie Diagram Sumber kecelakaan dalam bentuk Pie Diagram Type Kecelakaan dalam bentuk Pie Diagram Kondisi berbahaya dalam bentuk Pie Diagram Tindakan yang berbahaya dalam bentuk Pie Diagram ( contoh terlampir)
15 | P e t u n j u k T e k n i s P e l a k s a n a a n D a n a D e k o n s e n t r a s i K 3 T A 2 0 1 2
BAB VII PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA DAN PENGUJIAN LINGKUNGAN KERJA VII.1. PENGUJIAN KESEHATAN TENAGA KERJA A. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja merupakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja yang sangat penting berkaitan perlindungan pekerja/buruh, dimana setiap pekerja buruh wajib mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Setiap perusahaan wajib melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi tenaga kerjanya serta melaporkan hasil-hasilnya. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tersebut harus
dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
yang
berlaku
sehingga
dapat
menggambarkan kondisi kesehatan tenaga kerja yang sebenarnya. Tujuan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja adalah : 1.
Mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja;
2.
Deteksi dini terhadap gangguan kesehatan termasuk penyakit akibat kerja;
3.
Memotivasi pengurus perusahaan untuk selanjutnya melakasanakan pemeriksaan kesehatan tenaga kerjanya secara berkala;
4.
Tersedianya data hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.
B. Ruang Lingkup Ruang lingkup petunjuk teknis pemeriksaan kesehatan tenaga kerja meliputi pemeriksaan kesehatan berkala sesuai dengan Permenakertrans No. Per. 02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam penyelenggaraan Keselamatan Kerja. C. Komponen Kegiatan Komponen kegiatan berupa: 1.
Pengujian kesehatan fisik/badan (anamnesis, TB, BB, Kesehatan fisik);
2.
Pengujian fungsi paru (Spirometri);
3.
Pengujian fungsi pendengaran (Audiometri);
4.
Pengujian cholinesterase dalam darah;
5.
Pengujian kadar Haemoglobin (Hb) dalam darah;
6.
Penilaian ergonomi kerja;
7.
Pemberian tablet Fe;
8.
Analisis data hasil pengujian;
9.
Pembuatan laporan.
16 | P e t u n j u k T e k n i s P e l a k s a n a a n D a n a D e k o n s e n t r a s i K 3 T A 2 0 1 2
D. Output Output dari kegiatan ini berupa Dokumen yang terdiri dari : 1.
2.
Dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan dan hasil pengujian yang meliputi :
Hasil pengujian kesehatan fisik/badan;
Hasil pengujian fungsi paru;
Hasil pengujian fungsi pendengaran;
Hasil pengujian cholinesterase dalam darah;
Hasil pengujian Haemoglobin (Hb) dalam darah;
Jumlah penerima tablet Fe;
Hasil penilaian ergonomi kerja;
Kesimpulan hasil pengujian masing-masing tenaga kerja.
Dokumen pelaporan analisis hasil pengujian kesehatan tenaga kerja yang meliputi ( Penyajian hasil analisa dalam format power point / PDF) :
Jumlah Penyakit umum dan Penyakit Akibat Kerja/ diduga PAK (dalam bentuk pie diagram);
Perbandingan data usia pasien terhadap penyakit (dalam bentuk Pie diagram);
Perbandingan data masa kerja terhadap penyakit (dalam bentuk Pie diagram);
Persentase (%) kelainan hasil pengujian kesehatan fisik, fungsi paru, fungsi pendengaran, cholinesterase dalam darah dan kadar Hb ( dalam pie diagram).
VII.2. PENGUJIAN LINGKUNGAN KERJA A. Maksud dan Tujuan Produktivitas tenaga kerja sangat terkait dengan kondisi lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang sehat dan nyaman akan memberi efek positif bagi peningkatan derajat kesehatan tenaga kerja, keselamatan kerja dan produktivitas. Lingkungan kerja yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak buruk bagi pekerja antara lain munculnya penyakit akibat kerja, meningkatnya potensi bahaya serta kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Oleh karenanya norma-norma K3 dalam pengendalian lingkungan kerja dan bahan berbahaya perlu terus ditegakkan di perusahaan. Tujuan yang ingin dicapai adalah agar pelaksanaan pengujian lingkungan kerja dapat berjalan efektif dalam kerangka satu kesatuan sistem pengawasan ketenagakerjaan yang terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia. B. Ruang Lingkup dan sasaran Ruang lingkup petunjuk teknis Pengukuran Lingkungan Kerja meliputi : 1. Pelaksana Pemeriksaan dan pengujian; 2. Tatacara pemeriksaan dan pengujian;
17 | P e t u n j u k T e k n i s P e l a k s a n a a n D a n a D e k o n s e n t r a s i K 3 T A 2 0 1 2
Sasaran dalam pelaksanaan pengujian lingkungan kerja adalah : 1.
Nelayan
2. Industri Telekomunikasi 3. Pertanian 4. Peternakan 5. Perkebunan 6. Penderes Kelapa 7. UMKM (Bengkel, Toko, Pengrajin, Industri Makanan, Pedagang kaki lima, ojekers) C. Komponen Kegiatan Komponen kegiatan berupa: 1. Pengujian Kebisingan ; 2. Pengujian Penerangan; 3. Pengujian Iklim Kerja; 4. Pengujian Kadar Debu; 5. Analisis data hasil pengujian; 6. Pembuatan laporan. D. Output Output dari kegiatan ini berupa Dokumen yang terdiri dari : 1.
Dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan dan hasil pengujian yang meliputi :
Hasil pengujian Kebisingan;
Hasil pengujian Penerangan;
Hasil pengujian Iklim Kerja;
Hasil pengujian Kadar Debu;
Kesimpulan hasil masing masing pengujian di tempat kerja .
2. Dokumen pelaporan analisis hasil pengujian lingkungan kerja dikirim ke Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PNK3) -Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, dalam bentuk dokumen dan Softcopy.
18 | P e t u n j u k T e k n i s P e l a k s a n a a n D a n a D e k o n s e n t r a s i K 3 T A 2 0 1 2
BAB VIII PENUTUP Program dan kegiatan di bidang K3 hanya dapat berhasil jika terdapat kebersamaan langkah dan rasa tanggungjawab dari semua pihak yang peduli untuk memberikan perlindungan K3 bagi tenaga kerja, dan masyarakat. Dana Dekonsentrasi ini biarpun dari sisi jumlah dirasa sangat kurang, namun dengan semangat kebersamaan dapat menjadi pengungkit potensi positif yang ada di masyarakat. Dana dekonsentrasi yang bersumber dari APBN ini yang merupakan amanah rakyat sudah semestinya juga dipertanggungjawabkan dengan baik bagi kepentingan rakyat. Oleh karena itu kami mengharapkan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perencanaan yang baik dari suatu kegiatan di yakini akan memberikan hasil yang baik pula. Oleh karena itu, untuk perbaikan dimasa depan, masukan, saran mau pun kritik akan kami terima dengan senang hati. Semoga Allah swt, meridhoi upaya kita . Amin.
19 | P e t u n j u k T e k n i s P e l a k s a n a a n D a n a D e k o n s e n t r a s i K 3 T A 2 0 1 2
