TPP FOR INDONESIA’S PUBLIC PROCUREMENT
Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
1
TUJUAN PBJP Tujuan Primer
Value for Money meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui pelayanan yang diberikan oleh
pemerintah (public service).
Tujuan Pengadaan
penggerak roda ekonomi dalam negeri sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Nasional, mengingat salah satu variable dalam menghitung pendapatan nasional/GDP adalah investasi atau belanja pemerintah
Tujuan Sekunder
Sebagai katalisator untuk
percepatan pertumbuhan industri dalam negeri
Mendukung pembangunan yang berkelanjutan melalui pelaksanaan PBJP yang berkelanjutan
(Sustainable Public Procurement /SPP) Menumbuhkembangkan industri dalam negeri dan UMKM melalui pencadangan pasar PBJP yang lebih luas untuk UMKM
PerPres No. 54 tahun 2010 & perubahannya beserta peraturan turunannya Mengatur antara lain: Prinsip PBJP yang mengacu dan sejalan dengan best practice internasional • efektif, • efisien, • transparan, • terbuka, • bersaing, • adil, dan • akuntabel
Prosedur PBJP • yang mengutamakan terjadinya persaingan yang sehat dengan mengutamakan penggunaan metode pemilihan lelang secara terbuka
Kebijakan mengutamakan penggunaan produk dan penyedia dalam negeri • penggunaan barang/jasa asing, dibatasi dalam bentuk kebijakan TKDN dan pemberian preferensi harga terhadap penggunaan barang/jasa dalam negeri. • bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dan penyedia dalam negeri. • Preferensi harga untuk pekerjaan konstruksi sebesar 7,5% dan untuk barang 15%
Proses PBJP dilaksanakan secara elektronik (eProcurement) • Terdiri dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), sistem e- Tendering dan sistem e-Purchasing. Proses e-Tendering dimulai dari pengumuman pemilihan sampai dengan pengumuman hasil pemilihan, namun belum mencakup e-contracting
Kebijakan Sustainable Public Procurement (SPP) • Kebijakan yang mendorong belanja pemerintah untuk memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial yang berkelanjutan atau di kenal dengan Sustainable Public Procurement (SPP)
Mekanisme Sanggah • memfasilitasi peserta tender yang tidak puas dengan proses pengadaan atau keputusan pengelola pengadaan, dan • mekanisme pengaduan yang memungkinkan seluruh stakeholders pengadaan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PBJP
Pelaksanaan International Competitive Bidding (ICB) • dengan nilai paket diatas threshold tertentu dengan tetap memberikan perlindungan terhadap produk dan penyedia dalam negeri serta UMKM. • Penggunaan metode ICB bukan merupakan kewajiban, tetapi merupakan pilihan bagi K/L/D/I
THE BIG QUESTION IS….
SEJAUH MANA DAMPAK DIBUKANYA PBJP JIKA INDONESIA BERGABUNG DALAM TPPA? 4
KONDISI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Saat ini, minat para penyedia didalam negeri terhadap bisnis PBJ Pemerintah sangatlah tinggi, dengan nilai belanja Negara mencapai triliunan rupiah.
Sumber: https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/rekapitulasiindex yang diakses pada tanggal 1 Juli 2016
Dari tabel disamping dapat dilihat terjadi peningkatan belanja barang/jasa pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah jika dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, akan dapat menggerakan roda ekonomi dalam negeri, atau dapat meningkatkan kesejateraan masyarakat.
Jika dilihat dari data PDB Indonesia pada tahun 2015 sebesar 8.976.931,50 Miliar (http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/economic-indicators/gross-domestic-product)
Sektor Pengadaan Barang/jasa Pemerintah pada tahun 2015 hanya sebesar 8% dari PDB. Sedangkan WTO memperkirakan secara rata-rata sektor GP mencakup 15-20% dari GDP setiap negara
5
Mengacu pada INPRES No 1 Tahun 2015 tentang penggunaan SPSE dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan seluruh K/L/D/I, LKPP telah mengembangkan beberapa aplikasi untuk mendukung transparansi dalam PBJP yaitu:
Jumlah Paket
Nilai Pagu
Total Pagu *Data tersebut merupakan rekapitulasi data tahun 2015
Penyedia
Swakelola
Penyedia
SIRUP
1.009.736
809.877
595.215.789 140.085.182 1.819.613 735.300.971
SPSE
136.097
-
318.434.775 -
136.097
318.434.775
31.124.643
76.562
31.124.643
e-purchasing 76.562
Swakelola
Total Paket
6
PENGGUNAAN SPSE DALAM PBJ PEMERINTAH
• Terbukanya informasi tentang PBJ Pemerintah • Terciptanya sebuah sistem yang berintegritas • Kemudahan dalam monitor dan evaluasi setiap intrumen yang berkaitan dengan PBJ Pemerintah • Efisiensi pelaksanaan PBJ Pemerintah baik dari segi waktu dan biaya • Terdorongnya semangat para penyedia dalam negeri untuk berpartisipasi dalam PBJ Pemerintah • Meningkatnya kualitas bidang procurement di mata dunia • Terdorongnya investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia dalam keikutsertaan PBJ Pemerintah
• SPSE saat ini belum mencakup informasi Kontrak PBJP Jenis Jumlah Spesifikasi Barang Asal Barang Nilai Kontrak 7
Cakupan
Kelebihan dan Kekurangan TPP – Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Kelebihan dan Kekurangan Bergabung Kelebihan dan Kekurangan Tidak Bergabung
1. Mengatur bagaimana perusahaan dapat berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah di negara TPP 2. Memberlakukan prinsipprinsip national treatment dan non-discrimination dalam pengadaan pemerintah 3. Menggunakan tender terbuka untuk semua pengadaan pemerintah
Sumber: LKPP (2016)
KELEBIHAN 1. Mendukung tujuan primer PBJP mendapatkan value for money untuk setiap belanja negara 2. Menekan penyalahgunaan anggaran 3. Membuka kesempatan baru bagi perusahaan konstruksi Indonesia untuk memasok kontrak pemerintah negara TPP 4. Negara berkembang diberi kesempatan mengambil tindakan selama masa penyesuaian yang didaftarkan 5. Tata kelola pengadaan akan menjadi semakin baik
KELEBIHAN 1. Pemerintah lebih bebas menggunakan anggaran untuk tujuan membantu perusahaan domestic atau tujuan sosial lainnya 2. Pengadaan Pemerintah dapat dijadikan insentif untuk penggunaan produk dalam negeri sehingga akan memajukan industri Dalam Negeri dan UMKM.
8
Kelebihan dan Kekurangan TPP – Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Cakupan
Kelebihan dan Kekurangan Bergabung
1. Mengatur bagaimana perusahaan dapat berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah di negara TPP 2. Memberlakukan prinsipprinsip national treatment dan non-discrimination dalam pengadaan pemerintah 3. Menggunakan tender terbuka untuk semua pengadaan pemerintah
KEKURANGAN KEKURANGAN 1. Penetrasi penyedia dalam negeri 1. Kehilangan kesempatan terhadap pasar di negara akses pasar PBJP negaraanggota TPP sangat kecil, negara TPP untuk sehingga anggaran pemerintah sebagian kecil penyedia akan lebih besar dibelanjakan di dalam negeri (hanya + luar negeri. 2%) 2. Menghambat perkembangan UMKM dalam negeri (98% dari total Industri dalam negeri) untuk barang/jasa dalam negeri yang juga di produksi oleh negara anggota TPP.
Sumber: LKPP (2016)
Kelebihan dan Kekurangan Tidak Bergabung
9
Kelebihan dan Kekurangan TPP – Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Cakupan
Kelebihan dan Kekurangan Bergabung
Kelebihan dan Kekurangan Tidak Bergabung
1. Nilai PBPJ yang didaftarkan bervariasi menurut tingkat kemajuan ekonomi: Vietnam adalah SDR 2juta atau lebih; khusus konstruksi adalah SDR 65,2 juta atau lebih untuk 5 tahun pertama. Nilai ini disesuaikan secara bertahap. Bagi Amerika Serikat nilai PBJP yang didaftarkan adalah SDR130.000 atau lebih, khusus konstruksi adalah SDR 5juta Sumber: LKPP (2016)
KEKURANGAN 1. Pemerintah kehilangan policy space untuk menggunakan PBJP untuk tujuan sekunder 2. UMKM penyedia pada PBJP dalam kapasitasnya sebagai subkontraktor atau supplier bagi industri yang lebih besar akan dirugikan jika tidak bisa bersaing 3. Data PBJP Indonesia belum terintegrasi sehingga penentuan nilai yang didaftarkan serta jangka waktu akan penyesuaian akan mempengaruhi Industri Dalam Negeri.
KELEBIHAN: 1. Dana APBN/APBD yang digunakan dalam PBJP, dicadangkan memajukan penyedia/produk dalam negeri.
KEKURANGAN: 1. PBJP untuk produk yang tidak di produksi didalam negeri akan berbiaya tinggi karena terkena tariff. 10
PENYESUAIAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT PBJP/GP
11
Peraturan yang Terdampak Ketentuan TPP
Peraturan yang Terdampak
1. Perpres No.54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No.35/2011, Perpres 15.4: Penerapan National No.70/2012, Perpres 172/2014 dan Perpres No.4/2015 tentang Pengadaan Barang Treatment atas barang/jasa dan Jasa Pemerintah dan penyedia barang/jasa Pihak Lainnya dalam proses 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang mewajibkan penggunaan Produk Dalam Negeri, dalam PBJP pengadaan barang/jasa
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, terakit pelaku usaha yang boleh melakukan kegiatan perdagangan. 4. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terkait dengan penggunaan mata uang rupiah dalam APBN/APBD 5. Undang-Undang No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu kebangsaan, dimana Perjanjian antara PPK dan penyedia barang/jasa adalah termasuk dalam dokumen resmi negara, sehingga harus berbahasa Indonesia. 6. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terkait pengunaan tenaga kerja asing, Hal ini perlu diperhatikan untuk pengadaan yang bersifat jasa, antara lain jasa konstruksi. 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, 12
Peraturan yang Terdampak Ketentuan TPP
Peraturan yang Terdampak
15.4: Penerapan National 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 16 Tahun 2015 tentang Treatment atas Tatacara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, terkait Hal ini perlu barang/jasa dan penyedia diperhatikan untuk pengadaan yang bersifat jasa, antara lain jasa barang/jasa Pihak konstruksi. Lainnya dalam proses 9. Pekerjaan Umum No. 10/PRT/M/2014 tentang Pedoman pengadaan barang/jasa Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing. 10.Peraturan Menteri Perdagangan No. 48/MDAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, Hal ini penting, apabila PPK melakukan kontrak dengan penyedia di negara-negara TPP, apakah pemerintah dapat sebagai importir atau tidak. 11.Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan 12.Peraturan Menteri Perindustrian N0. 15/M-IND/PER/2/2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 13
Peraturan yang Terdampak Ketentuan TPP
Peraturan yang Terdampak
15.4: Tidak diperbolehkan 1. Peraturan Menteri Perindustrian No. 49/M-IND/PER/5/2009 menerapkan offset TENTANG Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam (persyaratan TKDN, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Yang menyatkan bahwa apabila prioritas bagi barang/jasa nilai TKDN dan BMP diata 40%, maka PBJP hanya dapat diikuti oleh dan penyedia local) barang/jassa produksi dalam negeri. 2. Permenhan No. 15 TAHUN 2009 Pembinaan Teknologi dan Industri Pertahanan, pada pasal 7 dan 18 yang menyatakan bahwa Industri pertahanan bersumber dari potensi industri nasional dan kewajiban pengunaan produksi dalam negeri dalam Pertahanan 3. Perpres No.3/2016 Percepatan Proyek Strategis Nasional mengatur bahwa Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri; Penugasan BUMN; pengecualian dari lelang umum untuk pengadaan barang/jasa Proyek Strategis Nasional 14
Peraturan yang Terdampak Ketentuan TPP 15.4: Tidak diperbolehkan menerapkan offset (persyaratan TKDN, prioritas bagi barang/jasa dan penyedia local)
Peraturan yang Terdampak 4. Permenhan No. 34 TAHUN 2011 Pedoman Pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan TNI di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI mengatur bahwa Pengajuan kebutuhan Alutsista TNI wajib menggunakan produksi Dalam Negeri; Penggunaan produk luar negeri harus melibatkan Industri Nasional serta diikuti program alih teknologi, muatan lokal, offset, joint production atau joint investment; serta kewajiban pemenuhan TKDN 5. Permenhan No. 17 TAHUN 2011 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI mengatur Pengadaan Barang/Jasa, Kemhan dan TNI wajib memaksimalkan Penggunaan Barang/Jasa hasil produksi dan memaksimalkan penggunaan Penyedia Barang/Jasa nasional) dan pelaksanaan preferensi harga 15
Apakah GP INDONESIA Siap untuk bergabung to TPP? dengan
16
Indonesia belum ratifikasi GPA
17
DAMPAK EKONOMI
Variabel Efisiensi/Value for Money
(+/-)
+
Tingkat Dampak Keterangan Tinggi (untuk tradable goods) Dampak dari semakin terbukanya pasar adalah Rendah (untuk non tradable persaingan menjadi semakin meningkat. Hal ini goods) berakibat pada meningkatnya efisiensi terutama untuk tradable goods.
Penetrasi pasar produk/penyedia nasional di luar negeri
+
Rendah hingga tinggi
Untuk industri/barang yang bisa berkompetisi di negara anggota TPP. Tingkat dampaknya tergantung pada tingkat competitiveness industri/barang.
Pangsa pasar produk/penyedia nasional di dalam negeri
-
Rendah hingga tinggi
Untuk industri/barang dalam negeri yang juga diproduksi oleh negara anggota TPP lainnya. Tingkat dampaknya tergantung pada tingkat competitiveness industri/barang.
18
DAMPAK EKONOMI Variabel
(+/-)
Tingkat Dampak
Keterangan
Sedang
Jika threshold pengadaan yang dibuka diatas nilai pengadaan untuk UMKM maka tidak ada pengaruh secara langsung terhadap UMKM. Namun demikian, untuk industri/barang dalam negeri yang juga diproduksi oleh negara anggota TPP lainnya, UMKM dalam negeri dalam kapasitasnya sebagai subkon atau supplier dari industri besar dalam negeri dirugikan. (Dampak tidak langsung)
Pengembangan UMKM dalam negeri
-
Market Access dan Pendapatan Nasional (GDP)
-
Berdasarkan data bahwa industri besar dan sedang dalam negeri hanya 2,002%, diasumsikan bahwa penetrasi penyedia dalam negeri terhadap pasar di negara anggota TPP sangat kecil, sehingga anggaran pemerintah akan lebih besar dibelanjakan di luar negeri.
19
DAMPAK SOSIAL DAN POLITIK Variabel
(+/-)
Governance (transparansi dan akuntabilitas)
+
Perlindungan terhadap Usaha Dalam Negeri
-
Tingkat Dampak
Keterangan
Tata kelola pengadaan akan menjadi semakin baik
Tinggi
TPPA melarang adanya keberpihakan
20
KESIMPULAN 1. Peran PBJP dalam mata rantai aktivitas ekonomi berada pada sisi hilir (konsumsi). Oleh karena itu PBJP lebih berorientasi pada demand management; Kegiatan pengadaan pemerintah dalam konteks sisi produksi terbatas pada aktivitas melakukan survei pasar dalam rangka menyusun dokumen pengadaan untuk B/J yang dibutuhkan. 2. Belum tersedianya database barang/jasa yang dibutuhkan dan dibeli oleh pemerintah, karena e-procurement belum mencakup data kontrak. Sehingga belum dapat dinegosiasikan Harmonized System Code (HS-Code) mana yang akan dibuka dan mana yang akan dilindungi. KESIMPULAN & SARAN
3. Data yang terkait dengan sisi suplai/produksi (misalnya Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional-RIPIN) tidak mencakup barang/jasa final (final goods).
4. Karena ketidaktersediaan data maka analisis yang dapat dilakukan sejauh ini hanya terbatas pada analisis kualitatif, yang tidak cukup valid untuk digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan maupun negosiasi.
21
KESIMPULAN 5. Keikutsertaan Indonesia dengan memasukkan PBJP dalam TPPA juga akan menyebabkan berkurangnya pemanfaatan anggaran di dalam negeri yang akan mempengaruhi GDP. 6. Dilihat dari Perpres 54/2010 dan Perubahannya, aturan yang ada saat ini pada prinsipnya sebagian sudah sesuai dengan TPPA dan masih dapat disesuaikan. Namun demikian, berdasarkan analisis di atas keikutsertaan Indonesia dengan memasukkan PBJP dalam TPPA akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi pembangunan industri dalam negeri. KESIMPULAN & SARAN
7. PBJP belum saatnya/siap untuk dimasukkan dalam TPPA mengingat bahwa Indonesia belum mempunyai data akurat tentang kebutuhan pemerintah terhadap barang/jasa impor dan barang /jasa dalam negeri yang dapat diterima oleh anggota TPP. 8. Jika Indonesia akan bergabung kedalam TPPA, strategi yang dapat diambil adalah tetap meratifikasinya, tetapi untuk government procurement pembukaan akses pasar dilakukan paling cepat 10 tahun setelah entry into force dan hanya menyepakati isu terkait pertukaran informasi dan peningkatan kompetensi pada saat entry into force. 22
KESIMPULAN • Industri dalam negeri belum siap untuk CEPA yang diikuti Indonesia • Apabila dipaksakan untuk penetrasi pasar, maka industri yang mampu bersaing hanya 0,002% dari keseluruhan Industri Nasional Pada saat TPP ini sudah dibuka, hanya GP yang dapat melindungi industri dalam negeri. TPP bukan hanya dilihat untuk bisa mendapatkan barang bagus dengan harga yang bagus, tetapi bagaimana TPP ini dapat menggerakkan ekonomi rakyat, dan itu tidak dapat dibayar dengan harga termurah
ASYMMETRIC ECONOMICS dan SUSTAINABILITY
24
25
Data Jumlah Industri Dalam Negeri tahun 2015 adalah sebesar 3.693.773 yang terdiri atas:
Jenis Industri
Jumlah Industri
Prosentase
(Unit)
(dari total jumlah Industri)
Industri Mikro
3.385.851
92%
Industri Kecil
283.022
6%
Industri Sedang
170.787
2%
Industri Besar
7.113
0.002%
*Sumber Data Biro Pusat Statistik
Pasal 3 Undang-Undang No 3 Tahun 2014 menyatakan bahwa salah satu tujuan perindustrian adalah mewujudkan Industri Nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional. 26
PERMASALAHAN INDUSTRI DALAM NEGERI MENURUT
KEMENTRIAN PERINDUSTRIAN Struktur usaha didominasi oleh industri mikro sebesar 92%
Tingkat pendidikan pelaku usaha IKM didominasi oleh Sekolah dasar sebesat 58%
Kesulitan modal (38,84%)
Kesulitan tuk mendapatkan bahan baku (22,19%)
Kesulitan energy, keterampilan, tingkat upah dan transportasi (13, 87%)
Kesulitan pemasaran (25 %) 27
Preferensi Harga Untuk penggunaan barang/jasa asing, dibatasi dalam bentuk kebijakan TKDN dan pemberian preferensi harga terhadap penggunaan barang/jasa dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dan penyedia dalam negeri.
Preferensi harga yang diberikan untuk pekerjaan konstruksi adalah sebesar 7,5 persen dan untuk barang 15 persen.
28
Dalam Chapter tentang Government Procurement padaTrans Pacific Partnership Agreement mengatur antara lain hal-hal sbb: No Isu Tingkat Kesiapan 1 Definition Terdapat beberapa perbedaan dari pengertian, namun Indonesia siap untuk melakukan Definisi negosiasi terkait pengertian yang akan digunakan. 2 Scope Indonesia belum dapat menentukan barang/jasa yang diperjanjikan karena belum Ruang lingkup pengadaan yang harus adanya data kebutuhan barang/jasa pemerintah yang berasal dari negara-negara tunduk kepada TPPA adalah hanya ruang anggota TPP, serta data mengenai barang/jasa yang ditawarkan kepada negara anggota lingkup pengadaan yang diperjanjikan TPP. Tidak adanya data mengenai produk yang akan dikembangkan dan perlu dilindungi. Khusus untuk pelaksanaan proyek PPP dengan nilai/skala yang cukup besar dapat diperjanjikan dalam TPPA. K/L/D/I yang tunduk pada TPPA adalah Indonesia belum dapat menentukan K/L/D/I yang diperjanjikan karena belum adanya data K/L/D/I yang diperjanjikan mengenai kesiapan K/L/D/I (dalam hal kompetensi SDM, kondisi perekonomian daerah, kebutuhan barang/jasa pada masing-masing K/L/D/I, dll) untuk bergabung dalam TPPA. 3 Exceptions Pada prinsipnya Indonesia tidak mempunyai data sebagai dasar untuk menentukan besaran Harus ditetapkan batas minimum dari nilai batas minimum, namun Indonesia dapat mengacu kepada batasan minimum yang di nilai PBJP yang diperjanjikan, PBJP diatas telah disepakati dengan TPP-Vietnam pada saat entry into force. nilai batas tersebut harus tunduk kepada Untuk gradasi penurunan nilai threshold dan juga jangka waktu penurunan, karena TPPA. ketiadaan data, maka Indonesia akan sulit untuk menetapkannya. 29
No Isu Tingkat Kesiapan Definition Terdapat beberapa perbedaan pengertian, Indonesia siap untuk 41 General Principles Bertentangan dengan dari tujuan dan namun kebijakan PBJP serta Definisi melakukan negosiasi terkait pengertian yang akan digunakan. Tidak boleh ada keberpihakan dalam PBJP yang diatur dalam pengembangan dan pembinaan industri dalam negeri termasuk 2 Scope Indonesia lampiran TPPA, baik itu keberpihakan terhadap Produk Dalam UMKM. belum dapat menentukan barang/jasa yang diperjanjikan Ruang lingkup pengadaan yang harus tunduk kepada TPPA adalah hanya karena belum adanya data kebutuhan barang/jasa pemerintah yang Negeri maupun keberpihakan terhadap penyedia dalam negeri. PBJP di Indonesia sudah dilaksanakan melalui elektronik meskipun ruang lingkup pengadaan yang diperjanjikan berasal dari negara-negara anggota TPP, serta data mengenai barang/jasa Pelaksanaan pengadaan dilaksanakan dengan e-procurement. belum 100%. yang ditawarkan kepada negara anggota TPP. Tidak adanya data mengenai produk yang akan dikembangkan dan perlu dilindungi. Masa Khusus untuk proyek dengan yang cukup 5 Transitional Measures transisi atau pelaksanaan peralihan untuk PBJPPPP dalam TPPAnilai/skala sulit untuk dilakukan besar dapat diperjanjikan dalam TPPA. Ada masa peralihan dalam penerapan TPPA. karena ketiadaan data mengenai: K/L/D/I yang tunduk pada TPPA adalah K/L/D/I yang diperjanjikan Indonesia belum K/L/D/I dapat menentukan K/L/D/I yang diperjanjikan karena belum - Kesiapan untuk mengikuti TPPA, terutama kesiapan adanya data mengenai K/L/D/I hal kompetensi kondisi kompetensi SDM.kesiapan Sampai saat ini (dalam masih banyak masalahSDM, untuk PBJP perekonomian daerah, kebutuhan barang/jasa pada masing-masing K/L/D/I, dalam negeri, apalagi menggunakan ICB dll) untuk bergabung TPPA.pengembangan industri hilir berupa final - Belum adanya dalam road map 3 Exceptions Pada prinsipnya Indonesia tidak mempunyai data sebagai dasar untuk goods yang diperlukan oleh pemerintah yang dapat dijadikan acuan. Harus ditetapkan batas minimum dari nilai PBJP yang diperjanjikan, PBJP menentukan besaran nilai batas minimum, namun Indonesia dapat mengacu 6 Publication of Procurement Information Indonesia sudah mengumumkan RUP melalui SIRUP diatas nilai batas tersebut harus tunduk kepada TPPA. kepada batasan minimum yang di telah disepakati dengan TPP-Vietnam pada Setiap entitas pengadaan harus mengumumkan rencana umum saat entry into force. pengadaan Untuk gradasi penurunan nilai threshold dan juga jangka waktu penurunan, 7 Notices of Intended Procurement Sudah ketiadaan dilakukan Perpres No. 54menetapkannya. Tahun 2010 dan karena data,berdasarkan maka Indonesia akan sulit untuk
Pelelangan untuk barang/jasa yang diatur dalam TPPA harus Perubahannya, namun terdapat beberapa perbedaan (minor) informasi diumumkan melalui koran ataupun elektronik. pengumuman antara Perpres dengan TPPA. Pengumuman pelelangan harus dapat diakses oleh semua pihak. 30
No Isu 18 Definition Conditions for Participation Definisi Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia yang akan 2 Scope berpartisipasi dalam PBJP Ruang lingkupofpengadaan 9 Qualification Suppliers yang harus tunduk kepada TPPA adalah hanya ruangpendaftaran lingkup pengadaan yang diperjanjikan Sistem dan prosedur kualifikasi Selective Tendering Multi Use Lists 10 Limited Tendering Tidak boleh digunakan untuk tujuan menghindari kompetisi, melindungi penyedia dalam negeri dan mendiskriminasi penyedia dari K/L/D/I yang tunduk pada TPPA adalah K/L/D/I yang diperjanjikan pihak lain. 11 Negotiations Dapat dilaksanakan negosiasi dalam pelaksanaan pengadaan 312 13
14 15
Tingkat Kesiapan Terdapat dari pengertian, namun Indonesiapengalaman siap untuk Di dalam beberapa TPPA tidakperbedaan boleh mencantumkan pernah mempunyai melakukan pengertian yang akan digunakan. pekerjaan dinegosiasi daerah terkait pemberi kerja, sementara Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Indonesia tidak belum dapat menentukan barang/jasa yang diperjanjikan melarang. karena belum adanya data kebutuhan barang/jasa pemerintah yang Dapat di negosiasikan berasal dari negara-negara anggota TPP, serta data mengenai barang/jasa yang ditawarkan kepada negara anggota TPP. Tidak adanya data mengenai produk yang akan dikembangkan dan perlu dilindungi. Terdapat perbedaan definisi antara limited tendering (TPPA) dengan pelelangan Khususterbatas/selective untuk pelaksanaan proyek (Perpres PPP dengan nilai/skala yang cukup tendering 54/2010). besartendering dapat diperjanjikan dalammempunyai TPPA. Limited dalam TPPA arti yang sama dengan Indonesia dapat menentukan K/L/D/I yang diperjanjikan karena penunjukanbelum langsung dalam Perpres 54/2010. belum mengenai kesiapan K/L/D/I (dalamtidak hal kompetensi SDM, Dalam adanya Perpresdata 54/2010 dan Perubahannya, negosiasi dilakukan untuk kondisi daerah, kebutuhan barang/jasa pada masing-masing semua perekonomian metode pemilihan, hanya digunakan dalam metode penunjukan K/L/D/I, bergabung dalam TPPA. langsungdll) danuntuk seleksi konsultan. Exceptions Pada Indonesia tidak mempunyai Technical Specifications Sudah prinsipnya sesuai dengan peraturan dalam negeri. data sebagai dasar untuk Harus ditetapkan batasboleh minimum daripada nilaimerek PBJP tertentu. yang diperjanjikan, menentukan besaran nilai batas minimum, namun Indonesia dapat mengacu Spesifikasi teknis tidak merujuk PBJP diatas nilai batas tersebut harus tunduk kepada TPPA. kepada batasan minimum yangdalam di telah disepakati dengan TPP-Vietnam Tender Documentation Sudah sesuai dengan peraturan negeri. pada saat entry into force. Dokumen lelang harus mencakup: Pengadaannya, syarat-syarat dan kriteria, serta hal lain terkait Untuk gradasi penurunan nilai threshold dan juga jangka waktu penurunan, karena ketiadaan data, maka Indonesia akan sulit untuk menetapkannya. evaluasi Time Periods Sudah sesuai dengan peraturan dalam negeri Waktu mempertimbangkan nature dan kompleksitas pekerjaan Treatment of Tenders and Awarding of Contracts Kebijakan di Perpres masih berpihak kepada produk dalam negeri dan PBJP dilaksanakan dengan prosedur yang adil dan tidak adanya penyedia dalam negeri. 31 keberpihakan serta menjamin kerahasiaan.
No 1 Definition Post-Award 16 Definisi 2
17
Isu
Tingkat Kesiapan Terdapat beberapa perbedaan dari pengertian, namun Indonesia Information Sudah sesuai dengan peraturan dalam negeri siap untuk melakukan negosiasi terkait pengertian yang akan Pengumuman pemenang dilakukan dengan mencantumkan: Paket, Nama dan digunakan. Scope Alamat Panitia Pengadaan, Nama dan alamat Penyedia terpilih, nilai kontrak, Indonesia belum dapat menentukan barang/jasa yang Ruang lingkup pengadaan yang harus tunduk kepada TPPA adalah hanya ruang lingkup pengadaan yang diperjanjikan karena belum adanya data kebutuhan tanggal, serta metode pemilihan yang digunakan. diperjanjikan barang/jasa pemerintah yang berasal dari negara-negara anggota serta peraturan data mengenai barang/jasa Disclosure of Information Sudah sesuaiTPP, dengan dalam negeri yang ditawarkan kepada negara anggota TPP. Dalam hal terdapat permintaan dari satu pihak, pihak lain dapat menyediakan Tidak adanya data mengenai produk yang akan informasi bahwa pengadaan telah dilaksanakan dengan adil dan tidak ada dikembangkan dan perlu dilindungi. Khusus untuk pelaksanaan proyek PPP dengan nilai/skala keberpihakan. yang cukup besar dapat diperjanjikan dalam TPPA.
18 Ensuring Integrity in Procurement Practices K/L/D/I yang tunduk TPPA adalah K/L/D/I yang diperjanjikan Kebijakan serta pada prosedur untuk mengurangi potensi konflik kepentingan 19 Domestic Review Setiap pihak harus menunjuk paling tidak satu otoritas independen mereview sanggahan dari penyedia. 3 Exceptions
20
Sudah sesuai dengan peraturan dalam negeri
untuk
Indonesia belum dapat menentukan K/L/D/I yang diperjanjikan karena belum adanya data mengenai kesiapan K/L/D/I (dalam hal kompetensi SDM, kondisi perekonomian daerah, kebutuhan Belum diatur barang/jasa pada masing-masing K/L/D/I, dll) untuk bergabung dalam TPPA.
Pada prinsipnya Indonesia tidak mempunyai data sebagai dasar Harus ditetapkan batas minimum dari nilai PBJP yang diperjanjikan, PBJP diatas nilai batas tersebut harus untuk menentukan besaran nilai batas minimum, namun tunduk kepada TPPA. Indonesia dapat mengacu kepada batasan yang dapat di telah Modifications and Rectifications of Annex Pada prinsipnya disetujui, tetapi minimum hal ini baru disepakati dengan TPP-Vietnam pada saat entry into force. Pihak yang melakukan perubahan/modifikasi harus memberitahu pihak lainnya dilakukan apabila covered procurement dan Untuk gradasi penurunan nilai threshold dan juga jangka waktu secara tertulis. K/L/D/I diperjanjikan sudah penurunan,yang karena ketiadaan data, maka sepakati. Indonesia akan sulit untuk menetapkannya.
32
No 1
Isu
Tingkat Kesiapan
Definition
Terdapat beberapa perbedaan dari pengertian, namun Indonesia Harus penyamaan kriteriayang SMEs siap untukdilakukan melakukan negosiasi terkait pengertian akan digunakan. yang terdapat pada TPPA dan kriteria SMEs Scope Indonesia belum dapat menentukan barang/jasa yang di dalam negeri. Ruang lingkup pengadaan yang harus tunduk kepada TPPA adalah hanya ruang lingkup pengadaan yang diperjanjikan karena belum adanya data kebutuhan diperjanjikan barang/jasa pemerintah yang berasal dari negara-negara Cooperation Sudah sesuai dengan peraturan dalam anggota TPP, serta data mengenai barang/jasa yang ditawarkan kepada negara anggota TPP. Kerjasama dalam rangka liberalisasi internasional dalam pasar PBJP negeri Tidak adanya data mengenai produk yang akan dengan adanya : dikembangkan dan perlu dilindungi. Fasilitasi partisipasi, pertukaran informasi, peningkatan penggunaan Khusus untuk pelaksanaan proyek PPP dengan nilai/skala yang cukup besar dapat diperjanjikan dalam TPPA.
21 Definisi Facilitation of Participation by SMEs Memfasilitasi partisipasi UMKM dalam PBJP.
2
22
sistem pengadaan elektronik, peningkatan kapasitas pegawai pemerintah, K/L/D/I yang tunduk pada TPPA adalah K/L/D/I yang diperjanjikan 23 Committee on Government Procurement Pembentukan komite untuk meningkatkan implementasi dan hubungan dalam sektor PBJP 3 Exceptions 24
Indonesia belum dapat menentukan K/L/D/I yang diperjanjikan karena belum adanya data mengenai kesiapan K/L/D/I (dalam hal kompetensi SDM, kondisi perekonomian daerah, kebutuhan Dapat dilakukan barang/jasa pada masing-masing K/L/D/I, dll) untuk bergabung dalam TPPA.
Pada prinsipnya Indonesia tidak mempunyai data sebagai dasar Harus ditetapkan batas minimum dari nilai PBJP yang diperjanjikan, PBJP diatas nilai batas tersebut harus untuk menentukan besaran nilai batas minimum, namun Further Negotiations Dapat dapat dilakukan tunduk kepada TPPA. Indonesia mengacu kepada batasan minimum yang di telah Komite dapat mengkaji kembali dan melakukan negosiasi dengan disepakati dengan TPP-Vietnam pada saat entry into force. Untuk gradasi penurunan nilai threshold dan juga jangka waktu mempertimbangkan peningkatan akses pasar serta mengurangi penurunan, karena ketiadaan data, maka Indonesia akan sulit untuk menetapkannya. diskriminasi 33
KOMPENSASI & INSENTIF Keikutsertaan GP dalam TPP akan berdampak negatif terutama terhadap: Perkembangan industri dalam negeri Penyedia dalam negeri
Kompensasi dan insentif yang dapat diberikan kepada industri dan penyedia dalam negeri, antara lain dapat berupa pengurangan bea masuk bahan baku bagi industri dalam negeri, kemudahan akses terhadap permodalan, pembinaan dalam menghadapi kompetisi, dan lain-lain. 34
STRATEGI Berikut adalah pilihan kebijakan dan strategi terkait dengan keikutsertaan Indonesia dalam TPP: KEBIJAKAN
OFFENSIVE
Tidak bergabung TPPA
-
Bergabung dalam TPPA*)
• Mempertinggi treshold untuk covered procurement. • Memperpanjang masa transisi berlakunya treshold untuk covered procurement. • Hanya memperjanjikan barang-barang yang tidak diproduksi di dalam negeri.
DEFENSIVE • Melindungi Produk DN dan penyedia DN • meningkatkan penggunaan produksi DN sehingga dapat Meningkatkan GDP • Mewujudkan tujuan di tahun 2025 untuk menjadi negara industri yang tangguh • Tetap meratifikasi tetapi hanya menyepakati isu terkait pertukaran informasi dan peningkatan kompetensi. • Belum saatnya membuka pasar PBJP, sampai dengan tersedianya data yang akurat tentang kebutuhan barang yang berasal dari luar negeri dan barang /jasa dari dalam negeri yang dapat diterima oleh negara2 anggota TPP negosiasi tentang pembukaan akses pasar dilakukan paling cepat 10 tahun setelah entry into force • Tetap mempertahankan kebijakan dalam negeri terkait keberpihakan.
*)kebijakan ini dapat dilaksanakan apabila tersedia data yang cukup mengenai kebutuhan barang/jasa pemerintah yang berasal dari negara-negara anggota TPP lain dan juga road map pengembangan industri (final goods)
35
