Jakarta, 5 Februari 2015 DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONAL. Topik

Jakarta, 5 Februari 2015 DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONAL

Topik 1.

Pengantar Tentang Perkembangan Kerjasama Internasional Bidang Industri

2.

Tantangan Mendesak Kerjasama Industri Internasional

3.

Peran Ditjen KII dalam UU no.3 Tahun 2014

4.

Peran Ditjen KII dalam Pencapaian Trisakti dan Nawa Cita

5.

Peran Pengembangan Kerjasama Internasional di Bidang Industri dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015 – 2019

6.

Matriks Sasaran Strategis (Renstra) Ditjen KII Tahun 2015-2019

7.

Program Aksi Pencapaian Quick Wins KII pada RPJMN 2015-2019 (on top)

8.

Rencana Aksi Pencapaian RIPIN tahun 2015

9.

Program Kerja 2015 Ditjen KII 2015

2

1. Pengantar Tentang Perkembangan Kerjasama Internasional Bidang Industri

Kegagalan DOHA Round 2001

•

•

Sejak itu, jumlah Regional Trade Agreements meningkat tajam hingga pada 2014 mencapai 391

Di sisi lain, Negara Maju menerapkan berbagai instrumen untuk menahan laju impor, sedangkan Indonesia masih jauh tertinggal; Misalnya : REACH, Carbon Foot Print, Anti Dumping, dsb

Negara Maju adalah yang teraktif meliberalkan perdagangan baik barang maupun jasa

URAIAN

TAHUN 2010 2011 2012 2013 Jun-14

Oleh Indonesia

Safeguard

-

7

2

1

5

Antidumping

4

3

2

6

2

Terhadap Indonesia

Safeguard

2

7

6

2

1

Antidumping

8

4

12

15

4

Pengenaan Safeguard & Antidumping terhadap Indonesia oleh Negara Mitra lebih banyak daripada oleh Indonesia terhadap negara mitra 3

1. Pengantar ... (lanjutan)

Pasar Indonesia sudah sangat terbuka atau setara dengan Negara Maju dibandingkan PDBnya yang masih kecil

Peranan Sektor Industri terhadap PDB meluncur tajam

Neraca Perdagangan Produk Industri dengan Negara Mitra semakin defisit

Kontribusi Produk Industri Terhadap Ekspor belum mengalami peningkatan signifikan dan Impor Produk Industri lebih tinggi porsinya

4

A. Kondisi Daya Saing Industri Saat Ini 1) Berdasarkan RCA

Catatan: Diukur pada tahun 2012

5

2) Berdasarkan Trade Performance Negara-Negara ASEAN Vs. Indonesia 2013 INDONESIA SITC Rev. 3

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

31

45

11

64

54

32

47

40

14

45

8

Jumlah Produk Unggul Indonesia Terhadap Negara ASEAN

Rank of Current Index Indonesia Brunei

36

29

16

152

115

105

-

84

-

92

68

51

98

93

112

80

24

9

Malaysia

65

14

11

14

29

50

42

37

1

15

39

28

7

3

4

Thailand

19

10

21

6

13

4

43

34

14

28

11

23

14

55

2

Phillipines

88

60

66

73

70

84

72

62

33

12

47

35

32

88

12

Singapore

34

11

39

26

4

18

34

17

3

9

16

30

4

38

5

Vietnam

13

83

57

42

59

3

48

63

10

65

43

6

37

91

9

Cambodia

154

123

132

124

133

48

134

123

-

-

69

32

85

-

11

Myanmar

66

141

68

131

153

95

149

150

130

132

142

51

132

125

14

Laos Indonesia Unggul Atas Negara ASEAN

120

152

85

-

143

88

110

134

-

118

121

44

108

113

12

7

5

2

4

5

7

6

8

6

5

A= Fresh food B= Processed food C= Wood products D= Textiles E= Chemicals F= Leather products G= Basic manufactures

6

6

5

6

H= Non-electronic machinery I= IT & Consumer electronics J= Electronic components K= Transport equipment L= Clothing M= Miscellaneous manufacturing N= Minerals

Sumber: International Trace Center

Merah = menang Hitam = kalah

6

10000,0

5000,0

Nilai (USD Juta)

0,0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-5000,0

-10000,0

-15000,0

-20000,0

IATD

MAR

IET

MS

IMDL

KIMDAS

KIMHIL

ITA

IHHP

Mak

Mintem

7


Jumlah Produk Industri pada BTKI 2012 mencapai 9065 dari 10028 Kode HS, atau 90 % Industri 90,40%

BIM 52% IA 13% IUBTT 35% LN

Ekspor Impor

DN

Industri dalam negeri membutuhkan 5 M dan Investasi dari Luar Negeri disamping pembukaan Akses Pasar 8


9

2. Tantangan Mendesak Kerjasama Industri Internasional N O

Forum / Kegiatan

Permasalahan

1

ASEAN Economic ● Free of Trade; Community ● Free of Services; (AEC/MEA) ● Free of Labour;

Tindak Lanjut Ditjen KII akan mengkoordinasikan kesiapan sektor Industri dengan Direktorat pembina. Ditjen KII akan terus melakukan sosialisasi dan konsultasi publik terkait persiapan impelementasi MEA 2016.

2

RCEP

Terjadi perbedaan yang cukup tajam • Indonesia hanya mampu memberikan offer sebesar diantara negara-negara peserta 30% pada Early harvest di tahun 2016, dan 50% perundingan terkait dengan modalitas pada tahun 2025 sesuai simulasi yang dilakukan dan level liberalisasi. ASEAN bersama direktorat pembina sektor. Pada Sidang 7th menyepakati secara internal 65% RCEP-TNC 9 – 13 Februari 2015, sektor industri tingkat liberalisasi sebagai Early harvest, hanya akan memberikan offer sebanyak 21.7% dengan catatan kaki bahwa Indonesia mengingat beberapa direktorat menarik kembali offer dan Vietnam masih keberatan atas mereka yang sudah disimulasikan. kesepakatan tersebut.

3

Review Kesepakatan IJ-EPA

Secara nasional, implementasi IJEPA Untuk itu, kami merekomendasikan 3(tiga) opsi sebagai tidak meningkatkan level/kualitas berikut : kemitraan ekonomi Indonesia-Jepang. 1) Pada tataran tim perunding General Review diusulkan agar Indonesia menghentikan kesepakatan IJEPA. Pada tingkat Menteri, Indonesia meminta agar Jepang memberi komitmen konsesi ekspor produk prioritas. 2) Modifikasi perjanjian melalui renegosiasi pada tingkat perunding. 3) Menghentikan kesepakatan bilateral IJEPA. Kesepakatan bilateral Indonesia – Jepang diadopsi melalui kerja sama regional (AJCEP). 10

Tantangan Mendesak (lanjutan..) N O

Forum / Kegiatan

Permasalahan

Tindak Lanjut

4

ASEAN – China FTA

• Terdapat wacana upgrading ACFTA.

• Kemenperin masih bertahan untuk meningkatkan komitmen pada ACFTA.

menolak

5

ASEAN – Korea FTA

• Masih terdapat masalah transposisi HS • Posisi Kemenperin adalah hanya akan membahas 4 HS 2007 ke 2012. Pihak Korea yang sepenuhnya merupakan transposisi HS 2007 ke menyampaikan 55 HS transpotision error, 2012, sementara 51 HS lainnya dianggap tidak layak didiskusikan kembali hasil transposisinya karena terkait dengan transposisi HS 2002 ke 2007 yang sudah terlalu lampau. • Korea mengusulkan further liberalization untuk AKFTA dengan opsi +X% atau +2%. • Kemenperin tidak sepakat mengingat pos tarif untuk SL dan HSL yang tersisa merupakan produk yang sensitif • Korea meminta penjelasan terkait bagi sektor industri. rencana Indonesia menaikan tarif MFN khususnya 223 produk baja. • Kemenperin bertahan bahwa kenaikan MFN adalah hak preogratif selama masih dalam koridor apa yang sudah disepakati di WTO.

6

ASEAN – Jepang FTA

• Indonesia belum mengimplementasikan • Kemenperin membuat justifikasi mengapa Pos-pos tarif perjanjian AJCEP mengingat masih tersebut belum bisa mengikuti salahsatu dari opsi WTO. terdapat 105 pos tarif industri yang masih bermasalah terkait transposisinya.

11

Tantangan Mendesak (lanjutan..) N O

7

Forum / Kegiatan

Permasalahan

ASEAN (intra- ● ASEAN)

Pengeluaran produk minuman beralkohol dari General ● Exclusion List (GEL) dalam ATIGA.

●

Transposisi dari PSR produk ITA dari HS 2007 ke 2012, terdapat 8 (delapan) pos tarif yang belum ● disepakati hasil transposisinya.

●

County Program UNIDO

9

D-8/WGIC

Masih bertahan dengan alasan moral hazard (sesuai dengan article mengenai general exception dalam ATIGA). Kemenperin menganggap 8 pos tarif tersebut tidak berhubungan dengan teknologi informasi. Mengingat nilai FOB masih dibutuhkan untuk menghitung TKDN ketika produk tersebut gihunakan untuk produksi lebih lanjut.

Masih terdapat beberapa sektor jasa yaitu: (a) Maintenance and repair of road transport equipment ● Direktorat pembina perlu untuk menimbang kembali (CPC 6112+8867) dan (b) Maintenance and repair of posisi tersebut. equipment (not including maritime vessels, aircraft or other transport equipment (CPC 33+8861-8866) belum lulus FEP 70% (baru di offer 49%). • Pada tahun 2009 – 2014 telah dilaksanakan 4 • Kemenperin terlibat dalam proses identifikasi dan proyek country program UNIDO dan Kemenperin perumusan usulan proyek country program UNIDO. dan pihak Kemenperin akan mengusulkan country • Ditjen KII akan mengkoordinasikan dengan pihak program UNIDO tahun anggaran 2015 – 2019. UNIDO terkait masalah bantuan dana tersebut • Permasalahan yang dihadapi adalah sulitnya mendapatkan bantuan dana pendukung dari negara – negara anggota UNIDO, untuk melaksanakan proyek tahun 2015 – 2019.

●

8

Terdapat usulan dari Singapura untuk menghapuskan ● nilai FOB dari ROO RVC 40%.

Tindak Lanjut

•

Pertemuan 3rd Meeting of the Supervisory • Ditjen KII akan mengkoordinasikan internal Committe of Preferential Agreement among D8 Kemenperin untuk menyusun request/offer produk – Turki (Ankara) telah membahas komitmen produk yang akan diliberalisasikan dalam forum PTA penurunan tarif sesuai kesepakatan pembentukan D8. Koordinasi juga akan dilakukan untuk menyusun PTA. Namun dalam perjalanannya anggota D8 usulan program kerjasama dalam rangka peningkatan belum mengganggap prioritas program kapasitas industri antar negara anggota D-8 pembentukan PTA D-8 ini, yang terlihat dari (terutama sub-sektor industri semen, IKM, tekstil dll) . rendahnya impelementasi kesepatan D-8 yang telah disusun. 12

Tantangan Mendesak (lanjutan..) NO 10

Forum / Kegiatan Ind-EFTA CEPA

Permasalahan •

•

13

Indonesia – Chili CEPA

•

Tindak Lanjut

Perundingan ke-9 Indonesia EFTA • Kementerian Perindustrian diharapkan dapat Comprehensive Economic Partnership renew its position dalam Working Group on Trade Agreement (IE-CEPA) tanggal 12-14 Mei 2014 in Goods (WG TIG) dan juga terkait “Duty Free Scheme for Investment” . mempunyai agenda utama untuk memfinalisasi dokumen Joint Consolidated Record (JCR) yang akan diserahkan kepada pemerintahan baru sebagai rekomendasi untuk memutuskan langkah selanjutnya dalam perundingan. Perundingan selanjutnya belum dapat ditentukan, menunggu kebijakan pemerintahan yang baru. Indonesia dan Chile telah memulai perundingan • Kementerian Perindustrian perlu menindaklanjuti ke-1 Trade in Goods (TIGs) dalam kerangka dan memberikan masukan atas hasil Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif perundingan pertama tersebut, khususnya pada WGTIG dan WG on Cooperation. atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) pada 26-27 Mei 2014. Perundingan ke-1 ini telah menyepakati bahwa pendekatan pembahasan TIGs kedepan akan bersifat simple, flexible, dan mengacu pada ketentuan WTO serta tidak merundingkan isu yang terkait dengan perundang-undangan di negara masing – masing.

13

3. Peran Ditjen KII dalam UU no.3 Tahun 2014 UUD 1945 UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

Sekjend Ditjen PPI

1. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN)

BPKIM

2. Kebijakan Industri Nasional (KIN) 3. Perwilayahan Industri

Ditjen Sektoral (BIM, IUBTT, Agro, IKM)

4. Pembangunan Sumber Daya Industri 5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 6. Pemberdayaan Industri 7. Tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri 8. Perizinan, penanaman modal bidang industri, dan fasilitasi

1 Ditjen KII

2 3

Itjend Keterangan : Koordinator

9. Komite Industri Nasional 10. Peran serta masyarakat 11. Pengawasan dan Pengendalian

KII Berkontribusi Besar

1

Membuka akses untuk capacity building dalam kerangka Cooperation G to G

2

UU no.3 th 2014, psl 91-100

3

Membuka akses investor asing 14

4. Peran Ditjen KII dalam Pencapaian Trisakti dan Nawa Cita

A. Dalam mewujudkan Nawa Cita yang telah dicanangkan Bapak Presiden R.I, kontribusi Ditjen KII sesuai Tupoksi, adalah membangun Kerjasama Internasional sektor Industri dengan landasan bahwa : • Kerjasama saling menguntungkan (tidak menjadikan Indonesia hanya sebagai pasar); • Kerjasama bertujuan meningkatkan produktivitas Industri Dalam Negeri; • Kerjasama bertujuan peningkatan daya saing Industri Dalam Negeri

Quick Wins Kemenperin

Meningkatkan penguasaan pasar DN+LN Meningkatkan investasi sektor Industri

Ditjen KII berkontribusi

Meningkatkan akses thd Sumber Daya Industri

15

5. Peran Pengembangan Kerjasama Internasional di Bidang Industri dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015 – 2019 Kerjasama internasional bidang industri bertujuan untuk :  Membuka akses dan mengembangkan pasar internasional;  Membuka akses sumber daya industri yang mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri;  Meningkatkan integrasi industri dalam negeri kedalam jaringan rantai suplai global, dan;  Meningkatkan investasi untuk mendukung pengembangan industri di dalam negeri.

No

Sasaran

Target

1

Penambahan jumlah negara sebagai pasar utama / main countries produk industri (negara) Meningkatnya akses industri nasional untuk memanfaatkan sumber daya teknologi industri melalui kerjasama teknik (kerjasama)

2

2

5

3

Meningkatnya pemanfaatan jaringan rantai suplai global (rantai suplai)

5

4

Terselenggaranya Forum Investasi Industri (FII) diluar negeri

15

16

6. Matriks Sasaran Strategis (Renstra) Ditjen KII Tahun 2015-2019 No

SASARAN STRATEGIS PROGRAM (Es. I)

INDIKATOR KINERJA PROGRAM Jumlah kesepakatan kerjasama internasional bidang industri

PENJELASAN Kesepakatan kerjasama internasional di bidang industri yang dilakukan antara Indonesia dan Mitra Kerjasama Luar Negeri

1

Meningkatnya Penguasaan Industri dalam negeri terhadap pasar domestik dan internasional

2

Meningkatnya akses pada Jumlah kerjasama teknik sumber daya industri (5M) peningkatan akses sumberdaya industri

Implementasi Project-project kerjasama teknik yang ditujukan untuk memanfaatkan akses thd sumberdaya industri (bhn baku, teknologi,skilled expert,dana,management)

3

Meningkatnya peluang investasi sektor industri

Jumlah Minat kerjasama investasi asing

Minat Kerjasama Investasi antara Indonesia dengan Mitra baik di dalam maupun di luar negeri.

4

Meningkatnya Ketahanan Industri Dalam Negeri

Jumlah IDN yang memperoleh manfaat dari database Kebijakan, regulasi dan Iklim usaha dan advokasi/pendampingan dalam penanganan kasus

Advokasi penanganan kasus IDN, baik unfair trade (tuduhan dumping/subsidy), maupun pengaruh konjungtur ekonomi dunia (safeguard), serta sosialisasi database kebijakan/regulasi LN yang merugikan IDN 17

7. Program Aksi Pencapaian Quick Wins KII pada RPJMN 2015-2019 (on top)

No

Kontribusi KII

1 Meningkatkan penguasaan pasar Dalam dan Luar Negeri 2

Meningkatkan akses terhadap Sumber 3 Daya Industri

Meningkatkan 4 investasi sektor Industri

Isu Pemantauan Perjanjian Internasional yang sudah ditandatangani

Program Aksi

Penanggungjawab

Penyusunan kajian dampak perjanjian internasional (IJEPA, ACFTA, IKCEPA, Dit Ketahanan Industri AKFTA, AANZFTA, AIFTA, AJCEP, RCEP, IICECA, IACEPA)

Penyusunan Rekomendasi Dit Ketahanan Industri Penurunan Rezim Pemberdayaan Produk dan Jasa Impor Industri • Identifikasi RSG dan produk industri potensial • Fasilitasi rantai supply global melalui Dit KII Wilayah I dan Pemanfaatan Multilateral Export Coaching Program bagi Rantai Suplai sektor industri seperti Export Global (RSG) Coaching Program di bidang Home Desain Peningkatan Nilai Ekspor Produk Industri

Penambahan kegiatan promosi Investasi.

Dit KII Wilayah II dan Regional

18

8. Rencana Aksi Pencapaian RIPIN tahun 2015 NO

RIPIN

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

1

Penambahan jumlah negara sebagai pasar utama / main countries produk industri (negara)

Identifikasi kriteria dan target pasar utama/main countries;

• Dit. KII Wilayah I dan Multilateral; • Dit. KII Wilayah II dan Regional.

2

Meningkatnya akses industri nasional untuk memanfaatkan sumber daya teknologi industri melalui kerjasama teknik (kerjasama) Meningkatnya pemanfaatan jaringan rantai suplai global (rantai suplai)

• Mencari inisiasi kerjasama teknik baru bagi sektor industri; • Implementasi kerjasama teknik;


-

Fasilitasi pemanfaatan rantai suplai global melalui capacity building bagi sektor industri seperti kerjasama dengan Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI )dibidang Food Ingredient dan Enginering Sector/Metalworking


-

Terselenggaranya Forum Investasi Industri (FII) diluar negeri

• Menyusun kajian promosi produk ke negara target pasar; • Menyelenggarakan Promosi Produk dan Investasi di luar negeri.


Mulai tahun 2016, Kementerian Perindustrian melalui Ditjen KII akan menyelenggarakan (menjadi Host) Forum Investasi Industri di luar negeri

3

4

KETERANGAN Pada tahun 2015 tidak dianggarkan kegiatan khusus

19

9. Program Kerja 2015 Ditjen KII 2015 NO. SASARAN KEGIATAN Program Kerja 1 Meningkatnya Penguatan • Perundingan kerjasama bilateral Regional dan Multilateral, joint Study Industri Dalam Negeri Group dan Commercial Dialogue; terhadap pasar internasional • Joint Coimmission Meeting (JCM) bilateral dengan berbagai negara; • Penguatan posisi runding di forum Regional dan Multilateral seperti WTONAMA,TBT, RCEP, dll; • Pameran produk industri di luar negeri; 2 Meningkatnya pemanfaatan • Peningkatan pemanfaatan rantai suplai global bagi industri dalam negeri melalui export coaching program seperti CBI Belanda dan Kemenperin, jaringan rantai supply global SIPRO, dll 3 Meningkatnya akses pada • Implementasi kerjasama seperti GEF – Bank Dunia dan Kemenperin (bidang efisiensi energi), kerjasama dengan Italia (bidang tekstil, kulit, sumber daya industri (5M) mesin) dan penjajakan kerjasama skema Trade Cooperation Facility-EU (bidang penguatan kapasitas dan kompetensi balai – balai industri); • Peningkatan Capacity building sektor industri; 4


• Peningkatan investasi di sektor industri nasional melalui penyelenggaraan promosi/temu bisnis di Amerika (New York) dan Timur Tengah (Qatar) dalam mendukung program hilirasi industri hasil tambang serta pembangunan Kawasan Industri

5

Meningkatkan Kemampuan Deteksi Dini Ancaman terhadap Industri

Pemutakhiran data pada Sistem Informasi Ketahanan Industri (SIKI / IRIS)

6

Pemberdayaan Ketahanan Industri terhadap Globalisasi

Penyusunan Usulan NSPK peningkatan Ketahanan Industri

7

Fasilitasi Industri dari Dampak negatif Globalisasi di dalam dan di luar Negeri

Pendampingan dan pengamanan IDN dari dampak persaingan global. 20

5. Peta Strategis Ditjen KII Tahun 2015-2019 Tujuan : Membangun Industri Nasional melalui peningkatan penguatan dan penguasaan akses pasar Sumber Daya Industri (5M), Investasi, serta mempertahankan dan menyelamatkan industri dari dampak negatif globalisasi. Kuatnya Dukungan Terhadap Peningkatan Daya Saing: Akses Pasar, Akses Sumber Daya Industri (SDI) dan Investasi

Meningkatnya Penguatan Industri Dalam Negeri terhadap akses pasar domestik dan pasar internasional

Meningkatnya akses pada sumber daya industri (5 M)

Perspektif Stakeholders/ Customer Perspektif Proses Internal


1. Merumuskan dan menetapkan peraturan perundangan dan pengaturan/kebijakan kerjasama internasional bidang industri (posisi DELRI dalam perundingan, dll)

1.

2. Tersusunnya bahan pertimbangan kepentingan nasional (NSPK)

2.

SDM Membangun kapasitas SDM industri dalam penanganan kerjasama internasional bidang industri

Organisasi & Ketatalaksanaan Membangun tatalaksana organisasi yang efektif dan efisien

Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelayanan dan Fasilitasi

Perumusan Kebijakan

Perspektif Pembelajaran Organisasi

Meningkatnya Ketahanan Industri Dalam Negeri

Memberikan fasilitasi di bidang kerjasama industri internasional untuk mempercepat pembangunan Industri Memfasilitasi pelaku usaha industri dalam rangka pengamanan, penyelamatan dan pengembangan industri menghadapi persaingan global

Teknologi Informasi & Komunikasi Membangun sistem informasi bidang kerjasama industri internasional.

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan kerjasama internasional bidang industri oleh stakeholder

Akuntabilitas 1. 2. 3. 4.

Perencanaan

Sistem tata kelola keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel Sistem pengendalian internal yang efektif Sistem pelaporan yang handal Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan industri

Meningkatkan kualitas sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan

23

6.1. Matrik Sasaran Strategis 2015 – 2019 Dit. KII Wilayah I dan Multilateral NO

SASARAN STRATEGIS KEGIATAN (Es. II)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

TARGET TARGET 2015 2015‐2019

OUTPUT

• jumlah produk dan jasa industri hasil Meningkatnya Penguatan Industri Dalam Negeri promosi yang masuk ke pasar terhadap pasar domestik dan internasional * pasar internasional • Jumlah bahan posisi sektor industri dalam perundingan internasional

25

5

Jumlah Produk

30

6

Posisi runding sektor industri

2

Meningkatnya pemanfaatan • Jumlah fasilitasi rantai suplai global di jjaringan rantai supply global Wil I

5

1

Fasilitasi pemanfaatan rantai supply global

3

Meningkatnya akses pada sumber daya industri (5M)

Jumlah kerjasama teknik inisiatif baru

10

2

Penjajakan kerjasama teknik inisiatif baru

Jumlah implementasi kerjasama teknik (kedalam dan keluar)

10

2

Implementasi Kerjasama teknik

Jumlah minat kerjasama investasi asing dari mitra

25

5

Minat investasi dari perusahaan/industri/negara mitra

1

4


*) Pada tahun 2016, Sesuai Permen 109 Tahun 2010 tentang Koordinasi Promosi Produk di Luar Negeri, Ditjen KII akan berperan sebagai Koordinator Promosi Produk di Luar Negeri dan akan menyediakan booth informasi/help desk.

24

6.2. Matrik Sasaran Strategis 2015 – 2019 Dit. KII Wilayah II Dan Regional NO



Meningkatnya Penguatan industri dalam negeri terhadap Akses pasar Domestik dan internasional

• jumlah produk dan jasa industri hasil promosi yang masuk ke pasar internasional * • Jumlah bahan posisi sektor industri dalam perundingan internasional

2

Meningkatnya pemanfaatan jaringan rantai supply global

3

Meningkatnya akses pada sumber daya industri (5M)

1

4


TARGET TARGET 2015 2015‐2019

OUTPUT

30

6

Jumlah Produk

150

30

Posisi runding sektor industri

• Jumlah fasilitasi rantai suplai global di Wil II

5

1

Fasilitasi pemanfaatan rantai supply global

• Jumlah kerjasama teknik inisiatif baru

5

1

Penjajakan kerjasama teknik inisiatif baru

Jumlah implementasi kerjasama teknik (kedalam dan keluar)

10

2

Implementasi Kerjasama teknik

Jumlah minat kerjasama investasi asing dari mitra

25

5

Minat investasi dari perusahaan/industri/negara mitra

*) Pada tahun 2016, Sesuai Permen 109 Tahun 2010 tentang Koordinasi Promosi Produk di Luar Negeri, Ditjen KII akan berperan sebagai Koordinator Promosi Produk di Luar Negeri dan akan menyediakan booth informasi/help desk.

25

6.3. Matrik Sasaran Strategis 2015 – 2019 Dit. Ketahanan Industri NO



• Jumlah modul SIKI yang 1. Meningkatkan Kemampuan Deteksi Dini dimutakhirkan/di update Ancaman terhadap • Jumlah IDN yang memanfaatkan SIKI Industri. 2. Pemberdayaan Ketahanan Industri terhadap Globalisasi

• Jumlah Database Kebijakan/Regulasi Teknis Negara Mitra

• Jumlah IDN yang didampingi dari 3. Fasilitasi Industri dari dampak kasus Dampak negatif Globalisasi di dalam dan di luar Negeri • Jumlah IDN yang melaksanakan Penyesuaian Struktural

TARGET 2015‐2019

TARGET 2015

30

6

Modul SIKI yang Update

100

20

Jumlah IDN yang menerima manfaat SIKI dan terinformasi

5

1

Database kebijakan/regulasi internasional yang merugikan IDN

26

4

IDN yang ditangani dari kasus internasional (tuduhan dumping, subsidy, dll)

4

‐

IDN yang terkena dampak konjungtur ekonomi melakukan penyesuaian structural

OUTPUT

26

6.4. Matrik Sasaran Strategis 2015 – 2019 Sekretariat Ditjen KII SASARAN STRATEGIS KEGIATAN (Es. II)

TARGET 2015‐2019

TARGET 2015

85 %

60 %

90%

65 %

90 %

60 %

%meningkatnya kapasitas aparatur Ditjen KII

80 %

35%

Meningkatnya efektifitas Persentase tingkat keberhasilan dan pengelolaan anggaran dan keakuratan pertanggungjawaban administrasi BMN yang keuangan sesuai ketentuan (%) akurat 4 Meningkatnya ketersediaan Jumlah paket informasi kerjasama informasi kerjasama industri internasional yang diterbitkan internasional yang terintegrasi 5 Meningkatnya koordinasi Persentase usulan kerjasama teknik yang dan fasilitasi pelaksanaan terfasilitasi (%) kerjasama teknik dan monev promosi industri di Persentase jumlah pelaksanaan promosi LN LN sesuai dengan ketentuan (%)

100 %

100 %

30

6

90 %

50 %

50 %

20 %

NO


1 Meningkatnya dukungan

Tingkat kesesuaian sasaran dengan program dan anggaran kegiatan Ditjen KII kerjasama industri internasional dan Persentase tingkat pencapaian target ketahanan Industri kinerja Ditjen KII (%) 2 Meningkatnya dukungan % jumlah sarana dan prasarana kerja sumber daya kerja Ditjen KII dengan jumlah pegawai

3

OUTPUT Terwujudnya perencanaan dan pelaporan Ditjen KII sesuai dengan peraturan yang berlaku Terpenuhinya sumber daya kerja dalam mendukung beban kerja Ditjen KII

Terwujudnya efektivitas pengelolaan anggaran dan administrasi BMN yang akurat Tersedianya informasi kerjasama internasional yang terintegrasi Terintegrasinya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan dan kerjasama teknik dan monev promosi di luar negeri 27

6.5. Program Kerja 2015 Dit. KII Wilayah I dan Multilateral NO. SASARAN KEGIATAN 1 Meningkatnya Penguatan Industri Dalam Negeri terhadap pasar internasional

2

3

4

Program Kerja • Perundingan kerjasama bilateral (EU-Indonesia CEPA, EFTA – Indonesia CEPA dan Chili – Indonesia CEPA ), joint Study Group Indonesia – Peru PTA dan Commercial Dialogue Indonesia – Amerika Serikat; • Joint Coimmission Meeting (JCM) bilateral dengan berbagai negara; • Penguatan posisi runding di forum WTO terutama untuk sektor industri dalam perundingan NAMA dan TBT; • Penguatan posisi runding di forum D-8 melalui Trade Cooperation Facility dan WGIC (Working Group on Industrial Cooperation); • Pameran produk industri di Wilayah Eropa (Jerman/Italia), Amerika (Amerika Serikat) dan Timur Tengah (United Emirates Arab); Meningkatnya pemanfaatan jaringan • Peningkatan pemanfaatan rantai suplai global bagi industri dalam negeri melalui export coaching program antara CBI Belanda dan rantai supply global Kemenperin Meningkatnya akses pada sumber • Implementasi kerjasama GEF – Bank Dunia dan Kemenperin (bidang efisiensi energi), kerjasama dengan Italia (bidang tekstil, daya industri (5) kulit, mesin) dan penjajakan kerjasama skema Trade Cooperation Facility-EU (bidang penguatan kapasitas dan kompetensi balai – balai industri); • Peningkatan Capacity building sektor industri melalui kerjasama dengan UNIDO Meningkatnya peluang investasi • Peningkatan investasi di sektor industri nasional melalui sektor industri penyelenggaraan promosi/temu bisnis di Amerika (New York) dan Timur Tengah (Qatar) dalam mendukung program hilirasi industri hasil tambang serta pembangunan Kawasan Industri

28

6.6. Program Kerja 2015 Dit. KII Wilayah II dan Regional NO. SASARAN KEGIATAN 1 Meningkatnya Penguatan industri dalam negeri terhadap Akses pasar Domestik dan internasional

Program Kerja • Penyusunan posisi runding untuk menghadapi perundingan bilateral dan regional • Partisipasi dalam sidang-sidang/pertemuan di luar negeri bilateral (Indo-Korea, Indo-Jepang), Regional (ASEAN, ASEAN, Mitra, RCEP, APEC dan regional lainnya • Tindak lanjut hasil-hasil perundingan bilateral dan regkonal.

2

Meningkatnya pemanfaatan jaringan rantai supply global

• Pengumpulan dan analisa data akses pasar dengan negara mitra; • Fasilitasi Pertemuan pelaku usaha dalam negeri dengan mitra yang potensial

3

Meningkatnya akses pada sumber daya industri (5)

4


• identifikasi kebutuhan sumber daya industri yang diperlukan oleh industri nasional • Identifikasi calon negara mitra yang memiliki sumber daya industri dan berpotensi untuk diajak bekerjasama • Pertemuan penjajakan kerjasama dan tindak lanjut • Persiapan administrasi pelaksana Capacity Building • Koordinasi dengan pihak LN mengenai pelaksanaan Capacity Building • Identifikasi kebutuhan investasi bagi pengembangan industri nasional • Pengumpulan dan analisa data potensi investasi asing dari negara negara mitra • Penjajakan kerjasama promosi investasi dengan perwakilan negara mitra di Indonesia • Persiapan koordinasi pelaksanaan promosi investasi industri • Pelaksanaan promosi investasi di luar negeri • Tindak lanjut hasil pelaksanaan promosi investasi

29

6.7. Program Kerja 2015 Dit. Ketahanan Industri NO. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatkan Kemampuan Deteksi Dini Ancaman terhadap Industri

Program Kerja Pemutakhiran data pada Sistem Informasi Ketahanan Industri (SIKI / IRIS) • Monitoring bulanan ekspor-impor • Kajian pengamanan IDN • Jumlah modul SIKI yang dimutakhirkan/di-update • Jumlah IDN yang memanfaatkan SIKI Usulan NSPK peningkatan Ketahanan Industri • Jumlah database Kebijakan/Regulasi Teknis negara mitra • Analisa Kepentingan Nasional • Forum komunikasi harmonisasi industri hulu dan hilir • Bahan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Produk dan Jasa Industri

2

Pemberdayaan Ketahanan Industri terhadap Globalisasi

3

Fasilitasi Industri dari Dampak negatif Pendampingan dan pengamanan IDN dari dampak persaingan global. • Jumlah IDN (industri besar dan IKM) yang didampingi dari dampak Globalisasi di dalam dan di luar persaingan global Negeri • Jumlah IDN yang melakukan penyesuaian struktur

30

6.8. Program Kerja 2015 Sekretariat Ditjen KII NO

Sasaran Kegiatan

Capaian

1

Meningkatnya dukungan program dan anggaran kerjasama industri internasional dan ketahanan Industri

• Penyusunan Renstra 2015-2019 dan Blueprint Rencana Jangka Panjang Kerjasama Internasional di Bidang Industri tahun 2015-2035. • Koordinasi Penyusunan Program dan Rencana Kerja Ditjen KII Tahun 2016 • Penyusunan dan Sosialisasi RPP Kerjasama Internasional bidang Industri • Penyusunan Evaluasi Pencapaian Kinerja Ditjen KII

2

Meningkatnya dukungan sumber daya kerja Ditjen KII

• Penyusunan Pedoman Operasional Kegiatan (SOP), Implementasi Budaya Kerja 5K • Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Melalui Keikutsertaan Dalam Diklat Teknis Dan Generik • Koordinasi Dan Fasilitasi Penyusunan Bahan Publikasi Ditjen Kerjasama Industri Internasional • Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

3

Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran dan administrasi BMN yang akurat

• Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN, Pengelolaan Administrasi Barang Milik Negara (BMN), Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Ditjen KII Tahun 2013 dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP

4

Meningkatnya ketersediaan informasi kerjasama internasional yang terintegrasi

• Penyusunan Bahan Publikasi Ditjen Kerjasama Industri Internasional, • Penyusunan dan Pengelolaan database Ditjen KII, • Koordinasi Dan Fasilitasi Penyusunan data dan informasi terkait kerjasama internasional bidang industri.

5

Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama teknik dan monev promosi industri di LN

• Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasama Teknik; • Fasilitasi Penyusunan MoU Kerjasama internasional bidang industri. • Koordinasi kegiatan Pameran Luar Negeri sesuai Permen

31

Rencana Aksi sasaran Pengembangan Kerjasama Internasional di Bidang Industri antara lain: Program 1. Perlindungan dan peningkat-an akses pasar internasional produk industri

Rencana Aksi  Tahun 2015 : a. Penyusunan blueprint rencana jangka panjang kerjasama internasional di bidang industri b. Penyusunan posisi runding sektor industri dalam Kerjasama internasional c. Pengkoordinasian rencana dan pelaksanaan pameran produk industri LN terpadu di lingkungan Kementerian Perindustrian d. Evaluasi utilisasi /pemanfaatan kerjasama internasional yang telah berjalan, kajian permasalahan industri dalam memanfaatkan kerjasama internasional dan rekomendasi kebijakan  Tahun 2016 : a. Penyusunan posisi runding sektor industri dalam kerjasama internasional b. Pengkoordinasian rencana dan pelaksanaan pameran produk industri LN terpadu di lingkungan Kementerian Perindustrian c. Evaluasi utilisasi /pemanfaatan kerjasama internasional yang telah berjalan, kajian permasalahan industri dalam memanfaatkan kerjasama internasional dan rekomendasi kebijakan

32

P rogram

Rencana Aksi  Tahun 2017 : a. Penyusunan posisi runding sektor industri dalamkerjasama internasional b. Pengkoordinasian rencana dan pelaksanaan pameran produk industri LN terpadu di lingkungan Kementerian Perindustrian c. Evaluasi utilisasi /pemanfaatan kerjasama internasional yang telah berjalan, kajian permasalahan industri dalam memanfaatkan kerjasama internasional dan rekomendasi kebijakan  Tahun 2018 : a. Penyusunan posisi runding sektor industri dalam erjasama internasional b. Pengkoordinasian rencana dan pelaksanaan pameran produk industri LN terpadu di lingkungan Kementerian Perindustrian c. Evaluasi utilisasi /pemanfaatan kerjasama internasional yang telah berjalan, kajian permasalahan industri dalam memanfaatkan kerjasama internasional dan rekomendasi kebijakan  Tahun 2019 : a. Penyusunan posisi runding sektor industri dalam kerjasama internasional b. Pengkoordinasian rencana dan pelaksanaan pameran produk industri LN terpadu di lingkungan Kementerian Perindustrian c. Evaluasi utilisasi /pemanfaatan kerjasama internasional yang telah berjalan, kajian permasalahan industri dalam memanfaatkan kerjasama internasional dan rekomendasi kebijakan 33

Program 2. Peningkatan Akses Sumber Daya Industri yang  Tahun 2015 : dibutuh-kan dalam mendukung peningkatan produktivitas Industri Dalam Negeri

Rencana Aksi

a. Identifikasi permasalahan dan kebutuhan sumber daya industri domestik (man, money, machine, method, material) Fasilitasi pertemuan/kerjasama dalam rangka b. pemenuhan sumber daya industri (prioritas utama) c. Penjajakan kerjasama teknik dan negara sumber bahan baku industri baru d. Evaluasi pelaksanaan kerjasama teknik yang sudah berjalan dan rekomendasi perbaikan  Tahun 2016 : a. Identifikasi negara potensial untuk kerjasama teknologi yang dibutuhkan oleh industri dalam negeri b. Fasilitasi pertemuan/kerjasama dalam pemenuhan sumber daya industri (prioritas utama)

rangka

c. Penjajakan kerjasama teknik dan negara sumber bahan baku industri baru d. Evaluasi pelaksanaan kerjasama teknik yang sudah berjalan dan rekomendasi perbaikan 34

a. Identifikasi negara potensial untuk kerjasama teknologi yang dibutuhkan oleh industri dalam negeri Fasilitasi pertemuan/kerjasama dalam c. pemenuhan sumber daya industri (prioritas utama)

Program

rangka

d. Penjajakan kerjasama teknik baru dan negara sumber bahan baku industri baru e. Evaluasi pelaksanaan kerjasama teknik existing yang sudah berjalan dan rekomendasi perbaikan Rencana Aksi  Tahun 2017 : Fasilitasi pertemuan/kerjasama dalam rangka a. pemenuhan sumber daya industri (prioritas utama) b. Penjajakan kerjasama teknik dan negara sumber bahan baku industri baru c. Evaluasi pelaksanaan kerjasama teknik yang sudah berjalan dan rekomendasi perbaikan  Tahun 2018 :

35

P rogram 3. Pe nge mbangan jari ngan rantai suplai global

Rencana Aksi  Tahun 2015 : a. Identifikasi rantai suplai global, peluang dan tantangan b. Identifikasi produk industri potensial c. Kajian pemanfaatan rantai suplai global d. Penjajakan kerjasama dengan lembaga export coaching  Tahun 2016 : a. Penjajakan rantai suplai global produk industri unggulan (IT, Electronic) b. Export coaching program c. Rencana Pembentukan Business Support Organization (BSO)  Tahun 2017 : a. Fasilitasi rantai suplai global (one-on-one business meeting) b. Export coaching program Pembentukan Business Support Organization c. (BSO)  Tahun 2018 : a. Evaluasi program rantai suplai global (kegiatan, BSO) b. Fasilitasi rantai suplai global (one-on-one business meeting) c. Export coaching program  Tahun 2019 : a. Fasilitasi rantai suplai global (one-on-one business meeting) b. Export coaching program c.

Evaluasi dan rekomendasi program RSG ke depan

36

Program 4. Peningkatan kerja sama investasi di sektor industri

Rencana Aksi  Tahun 2015 : a.

Identifikasi kebutuhan investasi sektor industri

b. Pelaksanaan Promosi Investasi sektor industri c. Fasilitasi tindak lanjut hasil Promosi investasi industri  Tahun 2016 : a. Pelaksanaan Promosi Investasi sektor industri b. Fasilitasi tindak lanjut hasil Promosi investasi industri  Tahun 2017 : a. Pelaksanaan Promosi Investasi sektor industri b. Fasilitasi tindak lanjut hasil Promosi investasi industri  Tahun 2018 : a. Pelaksanaan Promosi Investasi sektor industri b. Fasilitasi tindak lanjut hasil Promosi investasi industri  Tahun 2019 : a. Pelaksanaan Promosi Investasi sektor industri b. Fasilitasi tindak lanjut hasil Promosi investasi industri

37

Jakarta, 5 Februari 2015 DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONAL. Topik

Recommend Documents