Bahan Rapat Kerja Kemenperin
Materi tentang Kerjasama Internasional Bidang Industri 2014
Agus Tjahajana - Direktur Jenderal
Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional 2014
DAFTAR ISI 1. Gambaran Kemampuan Industri Vs Globalisasi; 2. KPI Direktorat Jenderal KII; 3. Pencapaian Ditjen KII di Bidang Manajemen Kinerja (Absensi, Budget, 5K); 4. Isu Strategis Yang Dihadapi 5. Kesimpulan dan Penutup LAMPIRAN
2
1. Gambaran Kemampuan Industri Vs Globalisasi
3
1. Daya Saing Dibawah Negara Asean Dan Mitra Global Competitiveness Index No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …. 24 25 26 29 37 38
Country/Economy Switzerland Singapore Finland Germany United States Sweden Hong Kong SAR Netherlands Japan United Kingdom Malaysia Korea, Rep. Brunei Darussalam China Thailand Indonesia
GCI 2013-2014
GCI 2012-2013
Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Score 5.67 5.61 5.54 5.51 5.48 5.48 5.47 5.42 5.40 5.37
Rank 1 2 3 6 7 4 9 5 10 8
Change 0 0 0 2 2 -2 2 -3 1 -2
24 25 26 29 37 38
5.03 5.01 4.95 4.84 4.54 4.53
25 19 28 29 38 50
1 -6 2 0 1 12
Apakah Indonesia mampu bersaing kedepannya..??? Sumber: Global Competitiveness Report 2013 – 2014, Word Ecnomic Forum
4
2. Neraca Perdagangan Produk Industri Semakin Memburuk Dalam Juta US$
URAIAN
NERACA PERDAGANGAN I. MIGAS II. NON MIGAS
Industri Pertanian Tambang
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Jan – Nov 2013
39.627,5
7.823,1
19.680,8
22.115,8
26.061,1
-1.659,2
-5.601.2
155,7
-1.426,6
37,6
626,9
775,5
-5.587,0
-11.837,3
39.471,7
9.249,7
19.643,2
21.488,9
25.285,5
3.926,2
6.236,1
28.375,3
-3.409,2
1.037,8
-3.100,3
-3.910,8
-23.602,1
-18.028,8
-232,2
-1.025,3
-399,6
-1.186,0
-4.230,0
-2.685,4
-2.650,1
11.329,1
13.684,3
19.005,1
25.776,3
33.426,4
30.213,7
27.495,8
5
3. Terus Menurunnya Peran Industri Terhadap Ekonomi Neraca Perdagangan Produk Industri dengan Negara Mitra
Utilisasi Preferensi Terhadap Impor Produk Industri Indonesia
Performance Terus Menurun…?
ASEAN
China
Korea
...DEINDUSTRIALISASI...? Padahal Penggunaan Preferensi FTA masih rendah...... 6
4. De-industrialisasi vs Road to Middle Income Country
McKensey Global Institute Analysis, 2012
...Deindustrialisasi...?
• Sektor Manufaktur adalah kunci suatu negara lepas dari middle income trap. • Pertumbuhan pendapatan signifikan dipengaruhi oleh pangsa manufaktur (Rodrik, 2010);
7
5. Berubahnya Perilaku Ekonomi Dunia
1. Apakah Indonesia mengalami trend yg sama………??? 2. Perdagangan Bebas di Negara Maju ditentang oleh internal masyarakat 8
2. KPI Direktorat Jenderal KII
9
6. Visi dan Misi Kerjasama Internasional di Bidang Industri Visi Membangun Industri Nasional berdaya saing global, dan mendominasi pasar global di tahun 2025 Misi 1. Mengamankan, mempertahankan dan menyelamatkan sektor industri dari dampak negatif perjanjian bebas FTA antar negara atau perjanjan – perjanjian lainnya yang telah ditandatangani maupun yang akan di bentuk di masa yang akan datang. 2. Meningkatkan daya saing industri dengan memfasilitasi industri nasional dalam meningkatkan akses terhadap sumber daya industri. 3. Memfasilitasi industri nasional dari hambatan – hambatan akses pasar di luar negeri serta memfasilitasi industri yang terkena injury karena praktik perdagangan yang tidak “fair”. Tujuan 1. Mendorong kelancaran arus produk dan jasa industri, masuknya investasi asing serta peningkatan kerjasama internasional di bidang industri 2. Mendorong terbukanya akses bagi sektor Industri dalam memperoleh sumber daya industri yang tidak tersedia di dalam negeri. 3. Mendukung terciptanya ketahanan industri manufaktur dalam menghadapi persaingan produk impor.di dalam negeri 4. Membantu sektor industri mengatasi permasalahan yang dihadapi terkait dengan praktek perdagangan tidak adil. 5. Mendorong masuknya investasi asing bidang industri ke dalam negeri.
10
7. Key Performance Indicators Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber daya industri secara efisien
Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke Dalam Negeri
Terlindunginya kepentingan industri dan Jasa industri dari pengaruh globalisasi (Multilateral, Bilateral, Regional)
Peningkatan kesepakatan investasi di sektor industri
Kerjasama teknik
Peningkatan minat investasi di sektor industri dalam negeri
Kebijakan perlindungan industri dan jasa di sektor industri
Peningkatan kesepakatan kerjasama di sektor industri
Jumlah fasilitasi kerjasama
Promosi/temu bisnis di bidang investasi
Meningkatnya akses pasar, sumber investasi, teknologi dan kerjasama internasional
Meningkatnya Ketahanan Industri Nasional
Penanganan kasus
Peningkatan jejaring/mitra untuk bekerjasama Promosi produk dan jasa di sektor industri
11
3. Capaian Ditjen KII di Bidang Manajemen Kinerja (Absensi, Budget, 5K)
12
8. Rekapitulasi Absensi Pegawai Ditjen Kii Rata-rata Jam Kerja Unit Eselon I 9 8,8 8,6 8,4 8,2 8 7,8 7,6 7,4 7,2 7
Setjen
BPKIMI
IA
KII
PPI
ITJEN
BIM
IUBTT
IKM
2011
8,36
8,3
8,16
8,22
7,91
8,26
7,89
7,46
7,71
2012
8,29
8,34
8,19
8,2
7,66
8,35
7,59
7,35
7,73
2013
8,88
8,71
8,65
8,59
8,45
8,45
8,44
8,12
8,48
Kedatangan < 07:30
Jam Kerja
Alpha
60%
9,00
4%
50%
3%
40%
8,50
2011
2%
30%
1%
20% 10%
0% SDG
DI
DII
DKI
2012
8,00
2013
7,50 SDG
DI
DII
DKI
SDG
DI
DII
DKI
13
9. Kinerja KII Berdasarkan Penyerapan Tunkin (Jan-Nov 2003)
96% 94% 92% 90% 88% 86% 84%
Penyerapan Tunkin merefleksikan kinerja individual di dalam organisasi Kinerja Ditjen KII secara keseluruhan diatas 90% selama Feb-Des 2013 14
10. Realisasi Anggaran Ditjen Kii TAHUN 2013 451,769,531 2,921,025,546 6,716,728,779 10,246,506,949 14,216,631,380 19,532,280,799 25,640,663,527 28,323,882,412 31,339,082,657 35,312,670,292 41,159,233,958 49,167,254,772
Grafik Perbandingan Realisasi Penyerapan anggaran T.A. 2011 - 2013
500000 *dalam ratusan ribu
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
TAHUN 2011 TAHUN 2012 481,698,505 428,523,955 1,099,846,057 2,888,433,487 3,597,522,007 6,907,233,921 6,392,935,936 11,028,278,028 9,018,982,923 14,663,116,103 13,028,822,610 19,327,930,332 16,633,850,434 21,933,819,313 20,428,618,672 26,861,212,521 22,543,276,935 29,710,073,196 25,076,172,575 34,568,183,961 28,698,904,930 36,966,444,133 600000 43,824,639,248 35,501,339,739
400000 300000 200000 100000 0
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
15
11. Prestasi Kinerja Internal DITJEN KII
16
4. Isu Strategis yang Dihadapi di 2014
17
..…. 4a. Isu Strategis Multilateral
18
12. Dinamika Forum Multilateral : World Trade Organization (WTO)
Non Agriculture Market Access
Information Technology Agreement (ITA) Expansion
Committee on Trade and Environment (CTE)
DUTY FREE QUOTA FREE (DFQF)
1) Perlindungan untuk Industri penting masih diperlukan (Opsi y=22)
1) Sebagai penggagas ITA, Indonesia kurang mendapatkan keuntungan, malah impor produk ICT terus meningkat tak terkendali. 2) Masih membutuhkan policy space untuk mengembangkan industri ICT. 3) Agreed Consolidated List ITA Expansion akan diberlakukan secara MFN terhadap seluruh anggota WTO (tidak hanya berlaku bagi signatories ITA Expansion saja). Bergabung dalam ITA Expansion tidak ada manfaatnya. 4) Posisi Kemenperin adalah tidak ikut bergabung dalam kelompok ITA Expansion.
1) Menolak 54 produk EGS yang disepakati 21 APEC Leaders menjadi rujukan didalam perundingan WTO (159 negara); 2) Masih menganalisa 26 jenis produk yang ditawarkan oleh Committee on Trade and Environment Special Session(CTE-SS)-WTO; 3) Menolak isu EGs dibahas dalam perundingan NAMA; 4) Mendukung project approach yang bersifat unilateral dan temporary concession; 5) Menolak products list approach : i) coverage product tidak jelas. ii) Akan membuat Industri Egs dalam negeri tidak tumbuh karena tidak ada perlindungan.
1) Disiapkan 277 pos tarif (HS 2012 dengan 10 digit) dengan fasilitas DFQF bagi negara LDCs; 2) Dengan Conditionality Competitiveness Need Limitation (CNL) sebesar USD 2 juta, yakni batas tertinggi nilai impor; 3) Dengan syarat Rules of Origin (RoO) Local Content minimal 40% 4) Daftar di Embargo sebelum ada kejelasan mengenai dasar hukum dalam pemberian DFQF.
2) Indonesia akan berpartisipasi di 2 sektor yakni disektor fish and fish products dan forest products (dari 13 sectoral liberalization). kannya pemdliberalisasi. 3) NTBs untuk melindungi konsumen dalam negeri tbukan alat penghambat perdagangan internasional
13. DINAMIKA FORUM MULTILATERAL : 2. DEVELOPING EIGHT (D-8) Working Group on Industry Cooperation Didirikan 15 Juni 1997 di Istambul melalui Deklarasi Istanbul , Turki. Beranggotakan 8 (delapan) negara berkembang yaitu : Iran, Mesir, Pakistan, Bangladesh, Turki, Nigeria, Malaysia dan Indonesia. Bertujuan untuk meningkatkan posisi negara berkembang dalam perekonomian dunia; memperluas dan menciptakan peluang baru dalam hubungan perdagangan; meningkatkan partisipasi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di tingkat internasional 11 Task Force : Automotive; Energy Power Sector and Conservation; Food Production through Mechanization; Cooperation/Transfer of Technology; Petrochemical and Fertilizer; Cement; Steel; Textile; Standardization and Intellectual Property Rights; Small and Medium Enterprises; Electronics and IT Indonesia sebagai prime mover 4 TF yaitu Automotive; Textile; Petrochemical and Fertilizer; Small and Medium Enterprises. Hal yang Perlu Diperhatikan : Bagaimana mengoptimalkan kerjasama ini sehingga meningkatkan posisi industri Indonesia ? Sejauh mana sektor Industri dalam negeri mau menggunakan kerjasama ini ?
Preferential Tariff Agreement Penandatanganan PTA dilakukan oleh para Menteri Perdagangan anggota D-8 bulan Mei 2006 pada saat KTT ke-5 D-8 di Bali Hingga Februari 2012 terdapat enam negara yang meratifikasi PTA D-8, yaitu Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Pemberlakuan modalitas adalah 8 tahun untuk negara terbelakang (LDC) dan 4 tahun untuk negara anggota D-8 (Contracting Member) yang lainnya. Indonesia, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki telah menyampaikan Offer Lists of Product (OLP) yang telah dilakukan revisi kepada Sekretariat D-8 Kemenperin mengajukan usulan ROO berupa local content minimal 40%
Hal-hal yang perlu diperhatikan: 1. Seberapa siapkah Industri Indonesia menghadapi kondisi ini ? 2. Apakah Industri dalam negeri dapat mengoptimalkan fasilitas ini untuk mengakses pasar negara-negara D-8
14. Kerjasama UNIDO a. Kerjasama UNIDO di Indonesia LATAR BELAKANG
PERKEMBANGAN
POSISI KEMENPERIN
Indonesia menjadi anggota Unido setelah dilakukannya ratifikasi perjanjian kerjasama Unido pada November 1980.
1. Hingga tahun 2007 program kerjasama Indonesia -Unido sebanyak 95 proyek bantuan telah dilaksanakan dengan nilai total sebesar US $ 36.637.701.
1. Kementerian Perindustrian menjadi koordinator kerjasama Indonesia-Unido sejak tahun 2003.
Tahun 2009-2013 sebanyak 12 proyek telah disetujui memperoleh bantuan donor dengan nilai total sebesar US$ 34.967.682. project Narional Resources Efficient and Cleaner Production (RECP) belum dapat dilaksanakan karena masih dalam pembahasan dengan pihak Kemenperin, KLH, dan Unido. 2. Indonesia bersama Unido sedang menyusun country program 2014-2018. 3. Kemenperin telah melakukan pertemuan dengan Unido Representative Jakarta terkait dengan Country Programme Indonesia dan tindaklanjut kerjasama Selatan Selatan.
2. Kemenperi bersama dengan KLH dan Unido masih membahas proses pelaksanaan project RECP yang tertunda. 3. Kementerian Perindustrian telah menyampaikan beberapa proposal untuk dimasukkan country program 2014-2018 seperti : a. Training on Technology Process and Design bamboo Handicraft for NTT b. Training on Diversified Technology of Nutmeg Meat Product in Central Maluku District. 4. Kemenperin selaku Koordinator akan membetuk Steering Committee Unido untuk periode tahun 2014
14. Kerjasama UNIDO...... b. Kerjasama UNIDO dengan Kemenperin Latar belakang
Perkembangan
Posisi kemenperin
1. Kemenperin telah melaunching program kerjasama dengan UNIDO pembentukan sekretariat selatan-selatan UNIDO bulan Juli 2013
Kemenperin mendorong Balai Besar, Balai Riset dan Standarisasi, dan Unit pendidikan untuk mempromosikan kemampuan dalam bentuk penyedian tenaga ahli dan menyiapkan pelatihan teknologi praktis tepat guna kepada negara –negara selatan khususnya least developed countries (LDCs).
1. Kemenperin telah mengajukan proposal pelatihan teknologi pengolahan umbiumbian kepada negara Selatan Selatan dalam skema Triangular.
2. Sekretariat KSS Kemenperin-Unido merupakan sarana komunikasi, koordinasi program capacity building melalui triangular programme.
UNIDO masih mencari negaranegara donor guna memberikan fasilitasi (Triangular programme ) serta peserta pelatihan yang telah disusun oleh Kemenperin dan Unido.
2.Kemenperin masih menunggu tanggapan dari pihak UNIDO terkait dengan negara-negara yang bersedia untuk menjadi donor atas program pelaksanaan training capasity building.
…. 4b Isu Strategis Bilateral & Regional
23
15. Dinamika Forum Regional Asean : AEC 2015 ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
12 PRIORITY INTEGRATION SECTORS
(sebagai katalis integrasi ekonomi ASEAN secara keseluruhan)
Agro-based products
Bali Concord I 1976 ASEAN Vision 2010 (1997)
Air travel
ASEAN didirikan 1967
Automotive Bali Concord II (2003)
ASEAN COMMUNITY (2015)
ASEAN Community Blueprint (2009)
e-ASEAN Electronics
THE 4 PILLARS OF AEC Progress dimonitor menggunakan ASEAN Scorecard
Wood-based products
Healthcare Rubber-based products Textile & Apparels Tourism Fisheries Logistic Services
Indonesia (Kemenperin) menjadi koordinator SINGLE MARKET AND PRODUCTION BASE • Free Flow Of Goods • Free Flow of Services • Free Flow of Investments • Free Flow of Capital • Free Flow of Skilled Labor • Priority Integrations Sectors • Food, Agriculture, and Forestry
COMPETITIVE ECONOMIC REGION • Competition Policy • Consumer Protection • Intellectual Property Rights • Infrastructure Development • Taxation • E-Commerce
EQUITABLE ECONOMIC DEVELOPMENT • SME Development • Initiative for ASEAN Integration (IAI)
INTEGRATION INTO GLOBAL ECONOMY • Coherent approach towards external economic relations • Enhanced participation in Global Supply Networks
Hal yang perlu menjadi perhatian : 1. Saat ini pemanfaatan preferensi tarif ASEAN pada impor Indonesia baru 20% Jika sudah 100% apakah industri bisa bertahan ? 2. Sebarapa siapkah masyarakat Indonesia menghadapi persaingan dengan terbukanya pasar tenaga kerja ? 3. Seberapa efektif kah instrumen perdagangan dalam melindungi industri dalam negeri untuk menghadapi AEC ?
16. Dinamika Forum Regional ASEAN: RCEP 2016 REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP
KEY ISSUES 1. High Level Tariff Liberalisation
Implemented (2016)
The 21th ASEAN Summit (Nov, 2012)
Target Eliminasi: 90% PT (ASEAN) dan 95% PT (ASEAN Dialog Partners)
2. Single Schedule Tariff Commitment
Negotiation Round (2013-2015)
The 19th ASEAN Summit (Nov, 2011)
Background RCEP: Kebuntuan fora multilateral mendorong negara maju untuk lebih agresif membuka pasar negara berkembang. Inisiatif regionalisme yang diusung Mitra Dialog ASEAN; CEPEA oleh Jepang, dan EAFTA oleh China Munculnya Trans Pacific Partnership (TPP, diinisiasi Amerika Serikat) sebagai embrio FTA kawasan Asia Pasifik. Elaborasi pilar ke-4 AEC Blueprint : Integration into the Global Economy. ASEAN centrality dan partisipasi dengan global chain network RCEP sudah di-endorse oleh 10 Kepala Negara ASEAN dan 6 Negara Mitra Dialogue (China, Korea, Jepang, India, Australia dan New Zealand) pada KTT ASEAN ke 21 di Phnom Penh
Hal-hal yang perlu diperhatikan: 1. Siapkah meliberalisasikan lebih jauh dari 35% pos tarif dibawah FTA ASEAN +1 menjadi 90% ? 2. Indonesia harus meliberalisasikan pasar terhadap negara industri (Jepang, China, Kporea, India)
17. Dinamika Forum Regional APEC : Environmental Goods APEC ENVIRONMENTAL GOODS
Indonesia gagal memasukan CPO dan Rubber dalam EGs List
APEC Leaders Declaration (Vladivostok, 2012) “We reaffirm our commitment to reduce our applied tariff rates to five percent or less on these environmental goods by the end of 2015, ...”
6 digit HS
54 TL
10 digit HS
157 TL
• Inclusive growth, memperluas akses ke peluang sehingga akan meyebabkan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja yang lebih produktif dan peningkatan kesejahteraan
69
60
0
Tindak lanjut dan Hal-hal yang perlu menjadi perhatian : IHHP IATD
40 20
• Rural development bertujuan untuk membantu penduduk pedesaan dalam meningkatkan kapasitas penduduk setempat, investasi dalam bentuk infrastruktur Poverty allviation, seperti kemudahan akses jasa keuangan
86
80
IET IMAP 1
Bali Declaration - Resilient Asia-Pacific, Engine of Global Growth (Bali, 2013) Will explore trade in products that contribute to sustainable and inclusive growth through rural development and poverty alleviation
Catatan: • Empat (4) paramenter utama produk yang berkontribusi terhadap sustainable growth), yaitu 1) mampu memenuhi kebutuhan saat ini dan masa mendatang, 2) prinsip keadilan dan berkeseimbangan, 3) efisiensi dan 4) melindungi sumber daya alam (lingkungan).
Distribusi Pos Tarif EGs Indonesia 100
Indonesia mengambil prakarsa
1. Indonesia menginginkan terbentuknya suatu list baru seperti APEC EGs list dimana di dalamnya terkandung produk pertanian, kehutanan dan perikanan usulan dari seluruh ekonomi APEC. 2. Produk yang dinominasikan harus memenuhi parameter berkontribusi terhadap pertumbuhan berkelanjutan, pertumbuhan inlusif, pembangunan pedesaan dan pengentasaan kemiskinan
1
3. Siapkah sektor-sektor terkait memberikan usulan dan meliberalisasikan sektor jika akan diusulkan list seperti APEC EGs ?
SEKTOR
4. Adakah usulan lain terhadap produk-produk untuk diperjuangkan di APEC ?
Contoh-contoh inilah yang dikatakan Green Equipments……. ? Inikah….?
18. Evaluasi. IJ-EPA 2015 Analisi Perkembangan :
• IJ-EPA mecakup 11 isu yang terkait dengan kepetingan Kemenperin, antara lain: Trade in Goods, Investment, Cooperation (MIDEC) dan fasilitasi (USDFS). • Joint Committee untuk Memonitor implementasi IJEPA, termasuk melakukan Review apabila diperlukan (Article 14 IJ-EPA).
• Perlu diupayakan agar pelaku usaha lokal dapat terintegrasi ke dalam jaring produksi (production network) perusahaan-perusahaan Jepang dan mendorong pengembangan R&D lokal (swasta/publik) • Perlu menyediakan asistensi teknis dan informasi terkait dengan produk-produk yang dibutuhkan/diminati di pasar Jepang • Fasilitas USDFS IJ-EPA mampu memberikan dampak positif untuk mendorong peningkatan kinerja • Biaya yang dikeluarkan melalui pembebasan bahan baku lebih kecil dibandingkan penerimaan pajak, penyerapan tenaga kerja, ekspor dan vendor. Tantangan:
MIDEC
Analis Perkembangan:
• Kurang dibekali dengan analisis mendalam dan konsultasi dengan pelaku industri dan asosiasi. Tantangan:
• Bagaimana mengembangkan intensitas pada program MIDEC-2 di sektor : Mold & Die, Welding, Automotive, Energy Conservation, Construction Machinery/Metal Working, dan SMEs Analisis Perkembangan :
Komparasi Perjanjian
Masukan untuk Joint Committee Indonesia dalam Review IJ-EPA (Indonesia secara formal telah mengajukan permintaan kepada pihak Jepang
Tantangan:
• Bagaimana mengoptimalkan penggunaan USDFS sehingga lebih meningkatkan kinerja industri
Kemenperin (Ditjen KII) mengambil inisiatif untuk melakukan Evaluasi
. Studi ini dilakukan untuk mengkaji perjanjian IJ-EPA dan mengetahui dampaknya pada perdagangan dan investasi kedua negara serta efektifitas pemanfaatan USDFS (User Specific Duty Free Scheme) dan Implementasi MIDEC (Manufacturing Industrial Development Center) dalam implementasi perjanjian tersebut.
• IJ-EPA belum mengubah pola EX-IM Indonesia –Jepang.; pasca IJ-EPA pertumbuhan EX-IM industri pengolahan menurun (pertumbuhan IM>EX) • Tahun 2010 investasi langsung Jepang pada sektor manufaktur di ASEAN lebih kecil dari yang tidak memiliki FTA Bilateral: Indonesia (5,9%) ; Singapura (41,7%), atau Malaysia (10,3%).
Analisis Perkembangan :
USDFS
• IJ-EPA adalah FTA bilateral pertama bagi Indonesia dan mulai berlaku efektif 1 Juli 2008. (implementasi sudah berjalan 5 tahun).
Trade in Goods & investment
Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)
• Jepang juga sudah melakukan perjanjian kerjasama ekonomi dengan negara anggota ASEAN lainnya, yaitu Vietnam, Thailand dan Philipina. Hal-hal yang dapat menjadi masukan : a. Perlindungan sektor pertanian di Thailand dari subsidi ekspor b. Pembatasan pergerakan tenaga kerja Jepang di Philipina. • IJ-EPA adalah satu-satunya perjanjian kerjasama Jepang yang spesifik menyebutkan akan bekerjasama pada sektor energi dan mineral. Tantangan:
• Pertegas indikator Indonesia sehingga dapat menerapkan pembatasan perdagangan (trade restriction) • Waspadai upaya amandemen perjanjian IJEPA tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah
19. Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) Mencakup 13 isu diantaranya sangat terkait dengan bidang industri TIG, TIS, Investment, Rules of Origin dan Cooperation & Capacity Building
Hingga Putaran ke-6, Perundingan IKCEPA berjalan alot Crucial Position Kementerian Perindustrian secara ketat menjaga keseimbangan kemajuan negosiasi akses pasar (liberalisasi) dengan Fasilitasi dan Cooperation & Capacity Building (CCB) Mensyaratkan adanya; investasi, prgram CCB dari Korea sebagai kompensasi pemberian konsesi tarif Dirjen KII aktif memberikan masukan : 1. Draft Text Temporary Suspension dan Trade Remedies 2. Draft Text Chapter on CCB & Plan of Action 3. Draft Text Chapter of Investment 4. Concept of Industrial Technology Transfer Cooperation
Status Saat ini : Korea membuka 376 PT dan meminta 114 PT Indonesia membuka 226 PT dan meminta 81 PT Issue Cooperati-on and Capacity Building (CCB)
Indonesia’s Standpoint • 12 Sektor (Shipbuilding, Information and Communications Technology (ICT), Machinery, Automotive, Metal, Textile, Coal, Oil & Gas, Seaweed, Palm Oil, Green Industry, Small Medium Industries). • Menginginkan adanya Time Frame of Implementation Plan
Industrial Technology Transfer Coopeation
Concept of industrial technology transfer cooperation dengan langkah-langkah : • Set common fields of cooperation, targets and goals • Conduct joint study • Sign MoU • Determine plan of action •Implementation
Follow Up Actions • Perlu dipersiapkan proposal teknis terhadap setiap sektor yang ingin dikerjasamakan • Kedua pihak sepakat pertemuan WG on CCB akan menyertakan experts • Menyusun TOR of Joint Study on Industrial Technology transfer cooperration
20. Indonesia – EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) 2005-2006 Join Study IndonesiaEFTA
8 Juli 2008
Joint Statement Presiden RI – Presiden Swiss
Februari 2011
Oktober 2013
Perundingan I
Perundingan ke-8
KEY ISSUES INDONESIA-EFTA CEPA
Working Group on Trade in Goods
Working Group on Government Procurement
a.Modalitas NT1: 0% stlh 7 thn; NT-2: 0% stlh 10 thn; SL: 0% stlh13 tahun; Highly Sensitive List (HSL): 0-5% stlh 15 thn Exclusion List (EX) tidak dimasukkan dalam agreement b. Duty Free Scheme for Investment Kemenperin mengajukan proposal Duty Free Scheme for Investment (DFSI) yang merupakan skema pembebasan bea masuk untuk menarik investasi. Sektor yang dituju ???
Indonesia menyatakan bahwa Akses pasar untuk pengadaan barang/jasa bagi EFTA adalah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya
WG on Cooperation & Capacity Building (CCB)
Working Group on General Provision
Kemenperin telah memberikan usulan sementara terkait sektor industri. Sektor yang dituju ???
Isu strategis diusung Kemenperin: • kebijakan untuk mengevaluasi kembali kerjasama yang telah ditandatangani setiap jangka waktu tertentu (5 tahun sekali), • adanya exit policy kalau ternyata merugikan, • dimungkinkannya penghentian sementara (temporary suspension) yang bersifat bilateral, bila ada sektor yang dirugikan tanpa persyaratanpersyaratan ketat dan birokratif.
21. Kerjasama Bilateral Lainnya No
Kerjasama Bilateral
Perkembangan
Isu terkait Industri
1.
RI-Belarusia
Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-4 (Sept 2013)
1. Kerjasama Pengembangan Teknologi Industri Besi Baja 2. Kerjasama Industri Alat Berat
2.
RI-Rusia
SKB ke-8 (Juni 2012). SKB ke-9 akan diadakan Februari 2014 di Jakarta.
• RI-Rusia membuat Road Map of the Projects of Cooperation in the Field of Modernization of The Economy of Russia and Indonesia in the period of 2012-2015 sebagai langkah percepatan kerjasama.
3.
RI – Irak
SKB ke-7 (Oktober 2013)
Pihak Irak mengajak bekerjasama di bidang Industri Kecil dan Menengah dengan meminta bantuan teknis pada pengembangan IKM di Irak.
4.
RI-Inggris
Interim Annual Trade Talk (Mei 2013) Telah dibentuk Indonesia-UK and Investment 2030 Vision Group
REACH Registrasi produk kimia sesuai dengan ketentuan REACH sangat kompleks dan diperlukan biaya tinggi. UK diminta untuk dapat mendukung pembangungan kapasitas di bidang ini dan memperkuat infrastruktur teknologi, sertifikasi, dalam bentuk MRA.
5.
IndonesiaEU
Senior Official Meeting (SOM) Indonesia-EU telah memasuki putaran ke 12.
Pembahasan Scoping Paper masih terus dipersiapkan.
6.
RI - Belanda
Ditandatangani Kerjasama Teknik Bidang Industri (April 2013)
Disusunnya 2 (dua) naskah Technical Arrangements untuk program Food Ingredient; dan Engineering Sector untuk peningkatan daya saing industri (IKM) untuk ekspor ke Uni Eropa.
…. C. Isu Strategis Ketahanan Industri
32
22. Perlindungan Terhadap Industri Dalam Negeri No
Isu
Negara
Perkembangan
Posisi Ditjen KII
1
Pemberlakuan SNI Baja Lembaran Tipis Lapis Timah Elektrolisa Secara Wajib
Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa (Maret 2011)
Permasalahan utama yang ditanyakan: i) Apakah sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh laboratoriumnya yang sudah menandatangani MRA APLAC/ILAC bisa diterima oleh Indonesia ii) Standar Internasional yang dirujuk oleh Indonesia. iii) HS produk dimaksud meliputi beberapa produk baja lainnya, Apakah SNI tersebut mencakup seluruh produk dalam HS tersebut. Isu ini sudah tidak dipertanyakan lagi dalam Sidang Komite TBT WTO
-Ditjen KII telah berkoordinasi dengan Ditjen BIM memberikan tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan pihak Jepang
Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib
Amerika Serikat, Uni Eropa (Nov 2011)
Permasalahan utama yang ditanyakan: i) perbedaan perlakuan pengujian antara produk mainan dari luar dan produk lokal ii) penentuan beberapa kandungan kimia yang ditetapkan dalam regulasi mainan anak diantaranya Azo Dyes, Phtalat dan Formaldehyde
Ditjen KII telah berkoordinasi dengan Ditjen BIM (Dit. Ind. Tekstil dan Aneka) memberikan tanggapan atau klarifikasi atas pertanyaan tersebut.
Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE), dan Kanada meminta klarifikasi tentang persyaratan registrasi yang diberlakukan terhadap produk telepon seluler, komputer genggam dan tablet.
Ditjen KII telah melakukan pertemuan dengan Amerika Serikat guna memberikan penjelasan yakni pendaftaran produk ditujukan untuk perlindungan konsumen dan berlaku sama untuk produk lokal dan impor
2
3
Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet
Amerika Serikat dan Uni Eropa (Juni 2013)
Ditjen KII telah menyampaikan klarifikasi kepada pihak Kedubes Jepang.
Ditjen KII telah melakukan pertemuan dengan pihak Kedubes Denmark.
23. IRIS Tool untuk Ketahanan Industri Nasional TUJUAN & SASARAN Tingginya Akses Pasar, Akses terhadap sumber investasi dan teknologi serta kerja sama internasional
Terbantunya kepentingan industri nasional untuk mengakses sumber daya industri secara efisien
Meningkatnya Ketahanan Industri Nasional;
Terlindunginya kepentingan industri dan jasa industri dari pengaruh globalisasi
Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke dalam negeri
Kuatnya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kerja sama industri internasional
I R I S : INDUSTRIAL RESILIENCE INFORMATION SYSTEM 34
24. Manfaat IRIS Kemenperin
Asosiasi / Kalangan Industri
Alat pendukung pengambil kebijakan agar lebih akurat
Identifikasi dini untuk pengamanan industri
Tindakan antisipasif terhadap ancaman gangguan terhadap IDN baik di pasar domestik maupun pasar internasional
Strategi Pengembangan Industri kedepan
Peluang bahan diskusi dalam negosiasi Internasional
Antisipasi hambatan bahan baku / persaingan internasional
Pembukaan akses pasar
Potensi pembukaan Akses Pasar dan peluang diversifikasi produk atau produk samping
Lain-lain
Lain-lain
35
25. Features yang Ada Dalam IRIS Sistem Peringatan Dini
Pelaku Usaha Industri
Profil Industri
Pelaku Usaha Industri
Data Profil
Data Aktifitas Produksi
Kemenperin
Instansi Terkait
Singkronisasi profil dengan KBLI dan HS
Database terkait dengan Perusahaan Binaan
Sinkronisasi terhadap Supply Demand
Kebijakan terkait dengan Produksi IDN
Data Lonjakan Impor
Data Aktifitas Produksi
Kemenperin
Instansi Terkait
Pengembangan Teknologi Singkronisasi KBLI dan HS untuk infomasi lonjakan impor Sinkronisasi terhadap kebutuhan Bahan baku
Database terkait dengan Perusahaan Binaan Kebijakan terkait dengan Produksi IDN yang berkaitan dengan lonjakan impor
Hambatan Non Tarif Pelaku Usaha Industri
Data Regulasi teknis atau SNI
Data Aktifitas Produksi
Kemenperin
Pelaku Usaha Industri
Kemenperin
Instansi Terkait
Data Pemanfaatan teknologi / Pengembangan teknologi
Singkronisasi KBLI dan HS dengan pemanfaatan teknologi
Database terkait dengan Perusahaan Binaan / Bantuan Alat dll
Data Aktifitas Produksi
Sinkronisasi terhadap kebutuhan Teknologi
Kebijakan terkait dengan Produksi IDN
Trade Remedies
Instansi Terkait
Singkronisasi KBLI dan HS untuk antisipasi hambatan akses pasar dalam dan Luar Negeri
Database terkait dengan Perusahaan Binaan
Sinkronisasi data hambatan akses Pasar atau pemangfaatan bahan baku
Kebijakan terkait dengan Produksi IDN dengan lingkup Hambatan Non Tarif
Pelaku Usaha Industri
Kemenperin
Instansi Terkait
Data tuduhan anti dumping / Safeguard/ Anti Subsidi
Singkronisasi KBLI dan HS yang terkena tuduhan dengan data perusahaan
Database terkait dengan Perusahaan Binaan
Data Aktifitas Produksi, Kapasitas terpasang dan produksi real Dalam Rangka Pengamanan Industri
Sinkronisasi terhadap penurunan produktifitas pada HS dan KBLI perusahaan dengan peluang trade Remedies
Kebijakan terkait dengan Produksi IDN Dalam Rangka Pengamanan Industri
36
…. 4.d. Kerjasama Teknik
37
26. Kerjasama Teknik Implementasi Kerjasama Teknik tahun 2014, yaitu: 1. Strengthen the innovative development of Industry Support Centers in the Ministry of Industry 2. Large Enterprises Energy Efficiency Project 3. Cradle to Cradle (C2C) Design for the Textile and Clothing Industry in the Rep. of Indonesia (1). Strengthen the innovative development of Industry Support Centers in the Ministry of Industry Sumber Dana Hibah EU – Indonesia TCF (Technical Cooperation Facility) Total Hibah € 20.000,Durasi 1 Tahun Implementing Agency Kemenperin Pelaksana Kegiatan Pusat Pengkajian Teknologi dan HKI, BPKIMI
Rencana Kerja
Objective Meningkatkan kemampuan teknologi dan manajerial industri melalui penguatan pengembangan inovasi di Balai Pendukung Industri (BPI)
Bagian I Mengumpulkan berbagai contoh kasus dan pengalaman dalam hal peningkatan peran dan pengembangan BPI dari dunia internasional untuk menyusun berbagai alternatif dalam rangka penguatan BPI di Indonesia, mengingat bahwa ada banyak jenis organisasi serupa dengan berbagai tujuan dan kemampuan yang berbeda, serta memahami bahwa tingkat efektivitas organisasi seperti itu seringkali tergantung pada kebijakan pendukung industri yang berlaku. Bagian II Memungkinkan BPI untuk mengembangkan desain produk kulit bekerjasama dengan dunia industri, mengembangkan jaringan dengan desainer produk industri lainnya di Indonesia, serta meningkatkan kemampuan desain produk industri kulit
Sumber Dana Hibah GEF (Global Environment Facility) Pembiayaan 1) Hibah (GEF) : US$ 6.000.000,2) Co-financing • IBRD (Hard Loan) : US$ 200.000.000,• Institusi Finansial US$ 7.500.000,• Kemenperin (In-Kind) US$ 2.500.000,• Perusahaan Pengguna & ESCO : US$ 40.000.000,Durasi 5 Tahun Implementing Agency Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup, BPKIMI
(2). Large Enterprises Energy Efficiency Project
Rencana Kerja
Objective Menghilangkan hambatan & mensimulasi-kan investasi terkait efisiensi energi pada industri-industri besar di Indonesia
•
Investasi Energi Efisiensi pada Industri-Industri Besar
•
Pengembangan Pasar dan Dukungan Kebijakan
(3). Cradle to Cradle (C2C) Design for the Textile and Clothing Industry
Sumber Dana Hibah SECO (Switzerland Economic Cooperation Organization) Total Hibah US$ 6.500.000,Durasi 5 Tahun Implementing Agency Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup, BPKIMI
Objective Menjadikan kandidat perusahaan pilot project C2C sebagai “Lighthouse”, dengan harapan bahwa perusahaan tersebut dapat menjadi lebih baik dan menjadi sumber inspirasi bagi perusahaan serupa, setelah menerapkan C2C.
…. 4.e RPP Kerjasama Industri Internasional Industri
41
27. Kegiatan Prioritas Kerjasama Internasional Bidang Industri 5 Tahun Kedepan dalam UU No. 3/2014* No.
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1
Meningkatnya jenis produk dan Meningkatnya akses pasar internasional melalui jasa industri nasional di pasar kerjasama industri internasional internasional
2
Meningkatnya peluang Meningkatnya akses pada sumber daya industri pemanfaatan akses sumber daya industri
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Jumlah jenis produk dan jasa industri yang dipamerkan Jumlah isu sektor industri yang ditindaklanjuti dalam perundingan internasional Jumlah kerjasama teknik inisiatif baru Jumlah implementasi kerjasama teknik
Menurunnya jumlah industri dalam Jumlah Advokasi dan negeri yang terkena dampak pengaruh kebijakan, regulasi dan pendampingan kasus iklim usaha dan persaingan global 3
4
Terlindunginya kepentingan industri dalam negeri dari pengaruh kebijakan, regulasi dan iklim usaha dan persaingan global
Meningkatnya Peluang Investasi Sektor Industri
Meningkatnya rekomendasi kebijakan dalam pengamanan industri nasional yang ditindaklanjuti
Tersusunnya rumusan kebijakan di bidang ketahanan industri Tersusunnya sistem peringatan dini dan industrial intelligence
Meningkatnya minat investasi yang Jumlah peminat investasi yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti
Masukan dan Feedback Stakeholder Dalam Penyusunan Sasaran dan Kegiatan Prioritas Ditjen KII Ke Depannya…?? 42 Note: (*) Exercise Sementara Revisi Renstra Ditjen KII 2015 – 2019 sesuai UU No.3 Tahun 2014 (per tanggal 3 Februari 2014)
28. Poin Penting RPP Kerjasama Internasional Bidang Industri •
Pengaturan Kerjasama Internasional (FTA), meliputi; kesepakatan multilateral, regional dan bilateral yang berdampak pada bidang industri harus terlebih dahulu dilakukan melalui konsultasi, koordinasi dan/atau persetujuan Menteri Perindustrian, dengan demikian kepentingan Industri Nasional dapat lebih terlindungi.
•
Pembukaan akses sumber daya industri melalui kerjasama internasional, yang meliputi penyediaan bahan baku, teknologi industri, Riset & Development (R & D), investasi asing, maupun sumber daya manusia yang diperlukan dalam rangka meningkatkan produktivitas serta daya saing industri.
•
Pengaturan mengenai pemberian fasilitas kerjasama internasional di bidang industri yang diberikan Pemerintah, diantaranya melalui: konsultasi, advokasi, negosiasi, promosi produk dan jasa industri, kerjasama teknik, pembukaan akses sumber daya industri dan teknologi, dll.
•
Pengaturan mengenai penempatan pejabat perindustrian di luar negeri yang akan ditempatkan selektif pada negara industri strategis dengan tugas: identifikasi regulasi teknis yang menghambat akses produk industri, mendorong alih teknologi (industrial intelligence) dan menjalin kerjasama antar industri. 43
29. Time line Penyusunan RPP Kerjasama Internasional Industri
No.
Bulan
Uraian Tahapan Pelaksanaan 1
1
Penyusunan Dummy RPP Kerjasama Internasional Industri
2
Identifikasi Masalah Pengaturan Penunjukan Jasa konsultasi 3 Penyusunan Draft RPP Kerjasama Internasional di Bidang Industri
2
3
4
5
6
Keterangan 7
8
9
10
11
SUDAH DILAKSANAKAN Pejabat KII, Para Sesditjen, Rokum.
3 Penyusunan Draft RPP KII 4 Rapat-rapat Koordinasi Internal
Pejabat KII, Akademisi, Rokum
5
Kegiatan Penyusunan Draft RPP (Jakarta)
Para Eselon II, Akademisi dan para stakeholder
7
Revisi RPP berdasarkan masukan stakeholder
Internal + Akademisi
8 Finalisasi draft RPP
Para Eselon II dan stakeholder
RPP Kerjasama Internasional di Bidang Industri dijadwalkan selesai pada Bulan September 2013 44
30. Poin Penting dalam RPP Pengamanan Inudtri Penyesuain Peraturan yang pro industri Pengamanan akibat kebijakan, regulasi, dan/ atau iklim usaha (Pasal 96 ayat 2 (a))
Kebijakan, Regulasi, Iklim Usaha yang menghambat
antara lain di bidang : Lingkungan Hidup, Energi, Perdagangan, Keuangan, Tenaga Kerja, Infrastruktur yang terkait industri
Tata cara peninjauan peraturan yang telah ada Rambu-Rambu dalam pembuatan peraturan yang akan ada, wajib dapat mengakomodasi kepentingan industri tata cara menteri untuk mengusulkan proposal tindakan ke Presiden (alasan, dampak, rekomendasi)
Tindakan Pengamanan Industri
Penyidikan
(Pasal 96)
Kerugian dari Lonjakan Impor (fair trade)
National Interest
Tata cara Permohonan TPI KPPI melakukan penyidikan dan melakukan Pelaporan hasil nya ke Menteri bidang Industri
Structural Adjusment Pengusulan penetapan ke Menkeu oleh Menteri (Ps 98 ayat 2)
Pengamanan Akibat Persaingan Global (Pasal 96 ayat 2 (b))
Circumvention
Pengalihan HS, Penghindaran BMAD
Verifikasi Lapangan
Peran Kemenperin dalam Pengawasan
45
31. Timeline Penyusunan RPP Pengamanan Industri
46
5. Kesimpulan & Penutup
47
1. Industri tidak bisa menghindar dari arus Globalisasi yang semakin deras karena buntunya liberalisasi perdagangan multilateral yang tengah diperjuangkan agar lebih berkeadilan 2. Negara maju mengubah strategi dengan mengajak liberalisasi parsial di dunia dengan membentuk FTA. Tujuannya tidak lain tetap untuk AKSES PASAR barang dan jasanya; 3. Indonesia harus SMART menghadapinya, bukan asal membuka pasar, tapi mampu membuka pasar industri kita yang mampu, dan menjaga pasar dalam negeri bagi industri yang belum mampu dan memelihara pasar bagi industri yang diinginkan tumbuh untuk ketahanan ekonomi masa depan 4. Kegagalan dalam menghadapi arus globalisasi akan menyebabkan kemungkinan Indonesia untuk terkena fenomena “Middle Income Trap”. 5. Ditjen KII harus mampu mengantisipasi Globalisasi di arena Multilateral, Regional maupun Bilateral, bukan dengan menunggu dengan strategi bertahan tapi harus mampu ofensif dan menjemput bola 6. Sebagai bagian meningkatkan kemampuan teknologi, peningkatan supply sumber bahan baku, sumber tenaga kerja skill, permodalan maupun pemasaran untuk industri, Ditjen KII akan lebih aktif menggalang kerjasama Teknik baik dengan negara maju maupun negara Selatan. Kerjasama D8, UNIDO, pendekatan Bilateral, dan kerjasama lainnya akan terus ditingkatkan 7. Perkembangan terkini dengan telah diakuinya kemajuan ekonomi Indonesia di beberapa bidang industri Indonesia akan berbagi pengalaman dengan negara LDC dalam kerangka kerjasama SelatanSelatan 8. Untuk mampu menjaga kepentingan industri di dalam negeri maupun memperkuat kemampuan offensif diperlukan dukungan tools dan legalitas. IRIS adalah tools yang terus dikembangkan dan legalitas tentang kerjasama internasional dan pengamanan industri akan ditindaklanjuti melalui penyusunan Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan UU Perindustrian No 3 / 2014; 48
