Peningkatan Pemanfaatan Jaringan Produksi Global dan Perkembangan Kerjasama Industri Internasional Rapat Kerja Kementerian Perindustrian, Bidakara 16 Februari 2016
Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional 2016
AGENDA
1. Latar Belakang 2. Perkembangan Kerjasama Industri Internasional 3. Peningkatan Ketahanan Industri 4. Pemanfaatan Jaringan Produksi Global (JPG)
DITJEN KPAII 2016
2
1. LATAR BELAKANG
DITJEN KPAII 2016
3
KERJASAMA INTERNASIONAL DI BIDANG INDUSTRI Tujuan:
melindungi dan meningkatkan akses pasar produk industri dalam negeri; membuka akses sumber daya industri yang mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri; meningkatkan integrasi industri dalam negeri kedalam jaringan rantai suplai global; dan meningkatkan investasi untuk mendukung pengembangan industri di dalam negeri.
Ruang Lingkup: pemanfaatan akses pasar produk industri; peningkatan kapasitas sumber daya industri; pemanfaatan rantai suplai global; peningkatan investasi industri; dan pengolahan data dari kegiatan industrial intelligence di negara akreditasi.
Sasaran:
bertambahnya jumlah negara sebagai pasar utama produk industri; meningkatnya akses industri nasional untuk memanfaatkan sumber daya teknologi industri melalui kerjasama teknik; meningkatnya pemanfaatan jaringan rantai suplai global; dan meningkatnya penyelenggaraan forum investasi industri di luar negeri. DITJEN KPAII 2016
4
STRUKTUR ORGANISASI DITJEN KPAII Peraturan Menperin No. 107/2015
Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional
Sekretariat Ditjen
Direktorat
Ketahanan Industri
Direktorat Akses Pasar Industri Internasional
DITJEN KPAII 2016
Direktorat
Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional
5
PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS Globalisasi Proses Produksi
Dinamika Global terkait Sektor Industri
Globalisasi berdampak pada pelibatan industri nasional dalam rantai pasok global dimana penciptaan nilai tambah melalui proses produksi tersebar di banyak negara; Perdagangan komponen diprediksi akan semakin mendominasi struktur perdagangan antar negara; Keterlibatan industri nasional dalam rantai pasok global juga berpotensi pada kerentanan terhadap gejolak perekonomian dunia.
Perjanjian Kerjasama Internasional Perjanjian Multilateral; Perjanjian Regional; Perjanjian Bilateral. 1. Semakin meningkatnya Foreign Direct Investment (FDI) karena daya tarik potensi pasar Indonesia atau karena daya tarik potensi sumber daya alam atau bahan baku yang dimiliki Indonesia; 2. Semakin meningkatnya transaksi perdagangan global oleh Trans National Corporation (TNC) yang menjadikan industri di Indonesia sebagai bagian dari Rantai Nilai Global (Global Value Chains – GVCs); 3. Semakin berkurangnya instrumen perlindungan, baik yang bersifat tarif maupun non-tarif, bagi pengembangan, ketahanan maupun daya saing industri di dalam negeri. DITJEN KPAII 2016
6
2. Perkembangan Kerjasama Industri Internasional
DITJEN KPAII 2016
7
Tingkat Tarif Indonesia Sudah Rendah
• Tarif rata-rata RI sudah lebih liberal jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang seperti China, Korsel, India, dan Brasil. Tarif RI sudah setara dengan negara-negara maju seperti negaranegara EU, Jepang, dan AS. • Tarif rata-rata MFN Indonesia sebesar 6,8 % . Di satu sisi, PDB RI lebih rendah dari negara-negara berkembang tersebut, apalagi dibandingkan dengan EU, Jepang dan AS. DITJEN KPAII 2016
8
Defisit Neraca Perdagangan Produk Industri Meningkat Penggunaan Preferensi Tarif oleh Negara Mitra
China (dalam Juta US$) 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-5000 -10000
G. Ekspor: 10.8% G. Impor: 25.4%
-15000 -20000
-18.256
Korea 1000 0 -1000 -2000 -3000 -4000 -5000 -6000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
G. Ekspor: 8.8% G. Impor: 28 %
Pembukaan Akses Pasar Perlu Mempertimbangkan Resiko Membesarnya Defisit Perdagangan Produk Manufaktur
5207,214 424
10.000,00
5.000,00 0,00 -5.000,00 -10.000,00
Australia
ASEAN
Jepang 2007 2008 2009 2010 2011 20125.000,00
500
G. Ekspor: 8.4% G. Impor: 23.1%
300 100 -100
G. Ekspor: 4.1% G. Impor: 28.6%
-15.000,00
Sumber: BPS (2014), diolah DJ-KII Kemenperin
-
-300 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-500 (4.437,59) -700
(5.000,00)
DITJEN KPAII 2016
231,59157 7
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
G. Ekspor: 8.1% G. Impor: 4 % 9
Posisi Ekspor terhadap Struktur Ekonomi Negara Mitra
Negara Singapura Vietnam Malaysia Brunei Darussalam Thailand Korea Chili Filipina Indonesia India China Australia Jepang Amerika Serikat
Rasio Ekspor Populasi • Berdasarkan data tahun 2014, rasio thd GDP (%) (juta orang) ekspor Indonesia terhadap total PDB hanya sebesar 23,72%. 187,64 5,30 86,40 89,70 • Lebih lanjut, nilai rasio Indonesia sangat jauh dibandingkan negara73,85 29,30 negara ASEAN lainnya seperti 70,98 0,45 Singapura, Vietnam, Malaysia, 69,19 69,90 Brunei, dan Thailand yang diatas 50,64 48,60 50%. 33,78 17,40 • Dapat dilihat, negara-negara yang 28,66 96,50 memiliki rasio diatas 50%, memiliki 23,72 244,80 populasi relatif kecil dari Indonesia. 23,19 1.258,00 • Oleh karena itu negara-negara tersebut membutuhkan pasar 22,62 1.353,60 ekspor yang didukung oleh FTA. 20,90 22,90 Sementara Indonesia masih memiliki 18,18 126,40 pasar dalam negeri yang potensial. 13,25 315,00 DITJEN KPAII 2016
10
Posisi Kemenperin dalam Kerjasama Internasional
a. Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) b. ASEAN-Japan Comprehensive Economic Cooperation (AJCEP) c. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) d. Trans Pacific Partnership (TPP)
DITJEN KPAII 2016
11
Permasalahan 11 PT Otomotif dalam IJEPA • Pasca Penerbitan PMK No. Posisi Kementerian Perindustrian adalah menolak 209/2012 (HS2012), Jepang perubahan kategori modalitas 11 pos tarif otomotif menuduh Indonesia melanggar IJEPA dengan pertimbangan utama : komitmen awal IJEPA (ilegal) untuk • Kendaraan CBU dengan tarif BM impor sebesar 5% 11 pos tarif otomotif dan meminta berpotensi akan membuat harga jualnya lebih kompetitif Indonesia untuk mengubah kategori dibandingkan dengan produk rakitan lokal, sehingga modalitas dari kategori B15 menimbulkan dampak negatif pada investasi di sektor (Bertahap jadi 0% di 2023 dst) industri perakitan lokal. menjadi P14 (5% di 2016 dst). • Lebih lanjut hal ini akan menimbulkan dampak negatif pada pertumbuhan industri material, komponen dan • BKF Kemenkeu telah menjelaskan pendukungnya. bahwa Indonesia telah melibatkan Jepang dalam proses transposisi HS • Produk impor dalam bentuk CBU memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang rendah. semenjak IJEPA diterapkan (PMK No. 95/2008 (HS2007)) dan Jepang Di satu sisi Indonesia mempunyai permasalahan yaitu tidak melakukan protes. Jepang juga General Review IJEPA yang seharusnya dilaksanakan telah menikmati preferensi yang tahun 2013 hingga saat ini belum ada kesepakatan diberikan Indonesia sejak IJEPA terutama tentang peluang Indonesia mendapatkan diimplementasikan. akses pasar Jepang terutama produk di kategori R dan Q (Makanan dan Minuman). DITJEN KPAII 2016
12
ASEAN – Japan Comprehensive Economic Partnership
• Implementasi AJCEP tertunda karena masalah transposisi yang belum disepakati sejak tahun 2010. • Dalam pandangan Kemenperin, saat ini tersisa 105 pos tarif industri yang belum terselesaikan masalah transposisinya sehingga diperlukan negosiasi lebih lanjut dengan pihak Jepang agar dapat menerima posisi Indonesia. • Hasil tranposisi untuk 105 pos tarif tidak dapat dijustifikasi melalui opsi WTO karena termasuk produk-produk yang sensitif dan produk-produk prioritas yang masuk ke dalam program hilirisasi, program P3DN, dan program pendalaman produksi komponen kendaraan bermotor.
DITJEN KPAII 2016
Sektor Jumlah Hasil Hutan Perkebunan (HHP) 1 Otomotif (IATD) 69 Elektronika (IET) 7 Logam (IMDL) 17 Kimia Dasar (KIMDAS) 1 Kimia Hilir (KIMHIL) 3 Makanan (Mak) 1 Minuman Tembakau (Mintem) 0 Mesin (MS) 4 Tekstil Aneka (TA) 2 Total 105
13
Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Kementerian Perindustrian sendiri sudah menyiapkan initial offer sebanyak 8.607 pos tarif atau 80,02% dengan rekapitulasi sebagai berikut: B
No. Sektor Total A (EIF)
C 10 thn (uncategorized)
ILMATE Total 4067 2633 614 Persentase 64,74% 15,10% IKTA Total 3413 2230 614 Persentase 65,34% 17,99% Agro
821 20,19%
Total 1127 733 63 Persentase 65,04% 5,59% Grand Total 8607 5596 1291 65,02% 15,00%
331 29,37% 1721 20,00%
DITJEN KPAII 2016
569 16,67%
14
Peningkatan Offer Kemenperin dalam RCEP
• Mempertimbangkan efek negatif yang akan dialami oleh sektor industri jika harus menambah offer, sektor industri mengusulkan adanya insentif dalam rangka meningkatkan daya saing. • Insentif tersebut hendaknya sebanding dengan insentif yang diberikan oleh negara-negara anggota RCEP lainnya untuk sektor industrinya seperti 17% tax rebate on export product (China). • Dengan demikian diharapkan dapat tercipta standing point atau level of playing field yang setara dengan negara-negara lain untuk bersaing di RCEP.
DITJEN KPAII 2016
16
Trans Pacific Partnership (TPP) • TPP Agreement merupakan Perjanjian Perdagangan Bebas yang ambisius, komprehensif dan berstandar tinggi yang disepakati pada 4 Oktober 2015 oleh 12 (dua belas) negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Peru, Chile, Jepang, Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Australia dan Selandia Baru. • TPP Agreement selanjutnya akan ditanda tangani tahun 2016 dan diratifikasi oleh negara anggotanya (proses ratifikasi dinegara anggota diperkirakan akan memelurkan waktu dua tahun sejak perjanjian tersebut ditandatangani). • Dari 30 isu yang tercakup dalam perjanjian TPP, terdapat beberapa isu yang terkait dengan sektor industri, antara lain: Government Procurement, State Owned Enterprises, Trade in Goods, Services, Investment, SMEs, IPR, Textile and Apparel, ROO, SPS, TBT dan Cooperation .
DITJEN KPAII 2016
17
Beberapa Isu TPP terkait Kemenperin
• Perdagangan Barang (Trade in Goods), Tingkat liberalisasi untuk akses pasar barang setiap negara anggota rata-rata mencapai sekitar 98% dari seluruh pos tarif perdagangan. • Perdagangan Jasa dan Investment. tidak ada diskriminasi terhadap penanam modal atau pemasok jasa asing. • Government Procurement, kewajiban memberikan kesempatan kepada pemasok-pemasok dari seluruh anggota TPP untuk dapat mengikuti tender-tender yang diadakan oleh negara anggota TPP dengan batasan tiap negara berdasarkan hasil negosiasi. • State Owned Enterprise (BUMN), pembatasan intervensi pemerintah terhadap BUMN-BUMN yang dimilikinya dengan pengecualian berdasarkan hasil negosiasi.
DITJEN KPAII 2016
18
Langkah-Langkah Kemenperin Menyikapi TPP
• Sebagai langkah awal, Kementerian Perindustrian telah mengadakan dua kali workshop pada tahun 2015 untuk memberikan pemahaman mengenai substansi TPP kepada asosiasi industri dan internal Kementerian Perindustrian. • Sebagai tindak lanjut pada tahun 2016, Kemenperin akan melakukan serangkaian Workshop untuk membahas masingmasing isu TPP (article by article) yang terkait langsung dengan kepentingan Kementerian Perindustrian.
• Kemenperin pada tahun 2016-2017 akan melakukan kajian terkait keuntungan-kerugian (cost-benefit) di sektor industri.
DITJEN KPAII 2016
19
Tentatif Timeframe Indonesia terkait Keikutsertaan TPP Tahapan TPP disepakati oleh 12 negara TPP ditandatangani oleh Kepala Negara anggota Batas akhir ratifikasi TPP oleh 12 negara anggota TPP entry into force Pengusulan keinginan Indonesia bergabung TPP Proses negosiasi dengan seluruh negara anggota TPP Proses ratifikasi oleh Indonesia Indonesia Entry into Force TPP
Okt-15 Feb-16 Feb-18 Mei-18 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Catatan: Indonesia memiliki waktu kurang lebih sembilan tahun untuk: 1. Melakukan kajian komprehensif perihal cost-benefit terkait keikutsertaan dalam TPP 2. Mempersiapkan daya saing sektor industri, 3. Kebijakan pendukung, 4. Perubahan Undang-Undang (apabila diperlukan), 5. Menentukan negosiator yang dapat memperjuangkan kepentingan seluruh sektor, dan 6. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. DITJEN KPAII 2016
20
20
3. Peningkatan Ketahanan Industri
DITJEN KPAII 2016
21
Rekomendasi Pengamanan IDN dari KRI KRI Kebijakan, Regulasi, dan/atau Iklim Usaha
Prosedur • Menganalisis data lonjakan impor dan penurunan ekspor selama 5 tahun terakhir yang berasal dari IRIS. • Mengidentifikasi beberapa produk yang mengalami lonjakan impor dan penurunan ekspor yang cukup signifikan. Ruang Lingkup Melaksanakan kajian terkait lonjakan impor dan penurunan ekspor produk industri dalam rangka penyusunan rekomendasi bagi sektor pembina atau instansi terkait. Posisi • Analisis data penurunan ekspor selama 5 tahun terakhir. • Identifikasi produk industri berdasarkan Board Economic Category (BEC). • Inventarisasi kebijakan,regulasi, dan/atau iklim usaha terakait. • Koordinasi dengan sektor pembina terkait. DITJEN KPAII 2016
22
Sistem Informasi Ketahanan Industri (SIKI)
Pelaku Industri
Kemenperin DITJEN KPAII 2016
Instansi Terkait 24
4. Pemanfaatan Jaringan Produksi Global
DITJEN KPAII 2016
25
GLOBALISASI DAN INDUSTRI Rantai Nilai Global/RNG (Gereffi, 2005)
Masukan
1
Transformasi
Distribusi
Konsumsi
Jaringan Organisasi Jaringan Geografis
1. Kompleksitas transaksi 2. Kodefikasi transaksi 3. Kemampuan supplybase: kapabilitas teknologi & pembelajaran
Info Logistik & Uang
Material & Produk
End Users
Market
Modular
Relational
Customers
Lead Firm
Lead Firm
Turn-key Supplier
Relational Supplier
Component & Material Suppliers
Component & Material Suppliers
Value Chains
1. 2.
Materials
Price
Suppliers
Peningkatan RNG
2
Low
Captive
Lead Firm
Hierarchy
Integrated Firm
Captive Suppliers
Degree of Explicit Coordination High
Degree of Power Asymmetry
DITJEN KPAII 2016
26
Peningkatan Ekonomi dalam RNG Meningkatkan Rantai Nilai - Usaha dan kesungguhan dari industri; - Sistem inovasi bisnis yang kondusif (national/regional/lokal)
1. Peningkatan Proses, terlihat dari penurunan biaya, peningkatan produktivitas dan fleksibilitas dengan cara mengatur ulang sistem produksi atau berinvestasi untuk peralatan/teknologi baru atau yang lebih baik;
2. Peningkatan Produk, melibatkan pergeseran ke produk yang lebih canggih, lebih rumit, dan lebih baik dengan kemampuan memproduksi lebih banyak jenis produk;
3. Peningkatan Fungsi, mengubah campuran/kombinasi aktivitas dan membutuhkan kemampuan baru yang lebih intensif;
4. Peningkatan antar-sektoral/antar-rantai, menerapkan kemampuan yang dibutuhkan dalam suatu rantai dan menggunakannya di dalam sektor/rantai yang berbeda. DITJEN KPAII 2016
27
Dukungan Tata Kelola dalam Peningkatan RNG Tata Kelola Determinants Market Kompleksitas rendah Kodefikasi tinggi Kompetensi pemasok tinggi Modular Kompleksitas tinggi Kodefikasi tinggi
Systems of Innovation
Lembaga MSTQ penting Organisasi pendidikan dan pelatihan penting Lembaga MSTQ penting
Sistem yang terstruktur dengan baik, lengkap dan lancar :1-2-3. 4-5 : sistem terfragmentasi lebih buruk. Chain leader dapat mengkompensasi kelemahan sistem, tetapi membatasi upgrade
Kompetensi pemasok Organisasi pendidikan dan tinggi pelatihan penting Relational Kompleksitas tinggi System lokal & pengetahuan tambahan penting Kodefikasi rendah Lembaga MSTQ kurang penting Kompetensi pemasok tinggi Captive Kompleksitas tinggi Kodefikasi tinggi Kompetensi pemasok rendah Hierarchy Kompleksitas tinggi
Kemungkinan dinamika
Organisasi pendidikan dan pelatihan penting Lembaga MSTQ penting Organisasi R&D lokal dapat mengambil manfaat dari interaksi
Kodefikasi rendah Kompetensi pemasok GVC diharapkan dapat rendah meningkatkan keterampilan teknis DITJEN KPAII 2016
5 & 4 ke 2: peningkatanMSTQ 5 & 4 ke 3: perbaikan sistem lokal 5 & 4 ke 2 & 3:sistem inovasi mendukung perkembangan pemasok dan kompetensi rantai nilai global
28
Tujuan, Strategi dan Aktivitas Tujuan: Memperkuat daya saing dan akses pasar produk IDN di pasar global
Mengidentifikasi JPG potensial
Memahami batasan, mengidentifikasi solusi, mengembangkan visi
Strategi & Perencanaan • JPG: Pemilihan Sektor • Analisis JPG dan Pengembangan Bisnis Proses
Monitoring & Evaluasi • Monitoring and • Evaluasi
Peningkatan Kapasitas IDN • Implementasi Program
DITJEN KPAII 2016
Fase 1: Profiling dan Rencana Aksi Profiling/Audit bisnis Sosialisasi Fase 2: Pengembangan Bisnis dan Peningkatan Kemampuan Ekspor IDN Workshop Sertifikasi Fasilitasi akses pasar Workshop pemasaran ekspor Coaching oleh tenaga ahli
29
Kerjasama JPG KPAII
Sudah berjalan (2013) MoI
Inisiasi (2015)
CBI
MoI
SIPPO
Kerjasama antara Kemenperin dengan CBI – MOFA Belanda, 2013 – 2016 - Export Coaching Program - 2 Sectors (Food Ingredients & Engineering) - 12 industries joining the Engineering ECP - 14 industries joining the FI ECP
DITJEN KPAII 2016
30
JPG Binaan KPAII
Pasar Asia Pacific
Siemens
Coating & Assembling of Hearing Aid Company Langenzenn, Germany & Batam Area
High Precision Part, Mold & Dies Company Yogyakarta, Indonesia
Assembling
Mold making
Wohlrub Germany
Toolcraft
PT. YPTI
High Precision Part, Mold & Dies Company Spalt, Germany
Tool Design
• Dalam rangka mengisi pasar ASIA PACIFIC untuk Siemens Hearing Aid, PT. YPTI Yogyakarta ikut berperan dalam membuat cetakan/ mold presisi bagi bagian utama dari hearing aid. • YPTI menjadi Tier ke 3 dari Siemens.
DITJEN KPAII 2016
31
Potensi Industri Andalan dalam JPG
1. Industri Pangan
2. Industri Farmasi, Kosmetik, dan Alat Kesehatan
4. Industri Pembangkit Energi
3. Industri Elektronika, dan Telematika/ICT
5. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri
*berdasarkan 10 Industri Prioritas Kemenperin dan adaptasi dari program kerjasama mitra asing (Sippo-Swiss; CBI Belanda)
DITJEN KPAII 2016
32
Contact Detail Directorate General for Industrial Resilience and International Industrial Access Development Ministry of Industry, the Republic of Indonesia Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12950 T. +62 21 525 5509 Ext. 4054 F. +62 21 525 4042
Jejaring Kerja dalam Program JPG
DITJEN KPAII 2016
34
