BAB 7 PEMANTAPAN POLITIK LUAR NEGERI DAN PENINGKATAN KERJASAMA INTERNASIONAL

BAB 7 PEMANTAPAN POLITIK LUAR NEGERI DAN PENINGKATAN KERJASAMA INTERNASIONAL

BAB 7 PEMANTAPAN POLITIK LUAR NEGERI DAN PENINGKATAN KERJASAMA INTERNASIONAL A. KONDISI UMUM Perhatian yang sangat serius terhadap persatuan dan kesatuan nasional, penegakan hukum dan penghormatan HAM yang tidak diskriminatif, menumbuhkan penguatan citra Indonesia sebagai negara yang mampu memadukan dinamika kehidupan masyarakat yang mayoritas beragama Islam dan demokrasi, mendorong pemulihan ekonomi yang lebih menjanjikan serta perlindungan warga negara yang konsisten, merupakan dasar-dasar kebijakan yang terus dikembangkan dalam pelaksanaan politik luar negeri dan penyelenggaraan hubungan luar negeri Indonesia pada tahun 2004 dan 2005. Seluruh pencapaian itu sesungguhnya merupakan aset penting bagi pelaksanaan politik luar negeri dan penyelenggaraan hubungan luar negeri Indonesia. Dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan nasional, upaya diplomasi untuk meraih dan memperkuat dukungan internasional terhadap integritas wilayah dan kesatuan nasional telah diperoleh dari masyarakat internasional baik dari negara bilateral, lembaga internasional multilateral serta Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lebih dari itu, dukungan terhadap otonomi khusus sebagai solusi final masalah Aceh juga sudah diraih. Negara-negara anggota ASEAN juga secara tegas menyatakan kembali dukungan dan menyatakan komitmennya untuk menghalangi dukungan dan pasokan bagi kelompok separatis bersenjata. Terkait dengan upaya memagari potensi disintegrasi, Indonesia juga telah dan terus mengajak dan mendorong negara-negara tetangga untuk merundingkan dan menyelesaikan perundingan penetapan batas wilayah negara. Sejumlah pertemuan dengan masing-masing negara tetangga telah digulirkan. Satu catatan penting adalah berhasil diselesaikannya perundingan batas landas kontinen antara Indonesia dan Vietnam, yang telah berlangsung sejak tahun 1978. Penuntasan batas wilayah negara selain memberikan kepastian hukum, yang mengurangi potensi sengketa klaim wilayah, juga sangat berguna dalam penegakan hukum di kawasan perbatasan. Indonesia menyadari bahwa reposisi yang mudah terjadi dalam lingkungan internasional harus dapat digalang dalam membantu mewujudkan kepentingan nasional kita. Penguatan hubungan dalam lingkaran konsentrik kebijakan politik luar negeri kita akan banyak menentukan keberhasilan Indonesia dalam menangani masalah-masalah strategis seperti ekstradisi, penanganan terorisme dan kejahatan lintas nasional, penetapan batas-batas wilayah, perlindungan WNI, di samping upaya peningkatan promosi kerjasama berbagai bidang, termasuk diplomasi publik dan lain sebagainya. Kemampuan Indonesia menciptakan jejaring yang solid di lingkungan internal kawasan pada akhirnya turut memberikan andil bagi terciptanya stabilitas regional yang lebih baik dan kondusif bagi akselerasi kepentingan masing-masing negara di kawasan.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Sasaran yang hendak dicapai dalam Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional adalah semakin meningkatnya kinerja diplomasi Indonesia yang berorientasi pada kepentingan nasional dengan memperkuat basis-basis kerjasama bilateral, regional dan internasional di berbagai bidang serta terciptanya dukungan solid dan konsisten masyarakat internasional terhadap keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI, membangun citra positif Indonesia, dan berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Arah kebijakan dari Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional adalah: 1. Meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional termasuk dalam penyelesaian masalah-masalah perbatasan dan dalam melindungi kepentingan masyarakat Indonesia di Luar Negeri; 2. Melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi regional, khususnya di ASEAN; 3. Menegaskan pentingnya memelihara kebersamaan melalui kerjasama internasional, bilateral dan multilateral maupun kerjasama regional lainnya, saling pengertian dan perdamaian dalam politik dan hubungan internasional; 4. Meningkatkan dukungan dan peran masyarakat internasional dan tercapainya tujuan pembangunan nasional; dan 5. Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri sesuai dengan Undang-Undang.

II.7 – 2

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006 No. 1.

Program/ Kegiatan Pokok RPJM Program Pemantapan Politik Luar Negeri dan Optimalisasi Diplomasi Indonesia Kegiatan Pokok : 1. Perumusan konsep pemberian respons yang lebih tegas, visioner dan berkualitas berkaitan dengan isu-isu internasional strategis; 2. Pelaksanaan upaya memperjuangkan masuknya konsep-konsep itu dalam setiap hasil akhir perundingan dan pembahasan persidangan, baik pada tingkat bilateral, regional maupun global; 3. Penyusunan berbagai perjanjian internasional yang sejalan dengan kepentingan nasional dalam membangun demokrasi, keamanan nasional dan penerapan nilainilai HAM, serta kedaulatan NKRI; 4. Pelaksanaan diplomasi perbatasan yang terkoordinasi dengan baik dalam rangka menjaga keutuhan wilayah darat, laut dan udara Indonesia;

Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006

Sasaran Program Meningkatnya dan menguatnya kinerja diplomasi Indonesia bagi diperolehnya dukungan internasional dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional

Program Pemantapan Politik Luar Negeri dan Optimalisasi Diplomasi Indonesia Kegiatan pokok :

1. Peningkatan dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia; 2. Perluasan kerjasama ekstradisi;

3. Penyelesaian perundingan batasbatas wilayah dengan negara-negara tetangga dalam rangka penegakan kedaulatan dan penjagaan keutuhan wilayah NKRI serta;

II.7 – 3

Instansi Pelaksana Dep. Luar Negeri, Kantor Menko Polhukam

Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2.438.500

No.

2.

Program/ Kegiatan Pokok RPJM


5. Penyelenggaraan hubungan luar negeri, dan pemantapan kebijakan luar negeri yang konsisten dan produktif bagi kinerja diplomasi Indonesia; 6. Peningkatan citra dan promosi keberhasilan pelaksanaan demokrasi, kebebasan sipil, dan gerakan kesetaraan gender di Indonesia; 7. Peningkatan perlindungan WNI di luar negeri, dan perumusan kebijakan diplomasi publik yang transparan, partisipatif dan akuntabel dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional; 8. Penguatan institusi diplomasi melalui penataan kelembagaan dan peningkatan profesionalisme SDM.

4. Pemantapan peran diplomasi kemanusian pasca bencana tsunami di Aceh dan Sumatera Utara;

Program Peningkatan Kerjasama Internasional Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah : 1. Penciptaan kesepahaman dan koordinasi yang lebih terarah antara Deplu dengan lembaga pemerintah, antara lain dengan Dephan, Polhukam, TNI, Polri, dan komunitas intelijen untuk bekerjasama dengan

Program Peningkatan Kerjasama Internasional Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah : 1. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dalam upaya menjaga keamanan kawasan dan pengamanan kekayaaan sumberdaya nasional;

Sasaran Program

Instansi Pelaksana

Dimanfaatkannya secara lebih optimal berbagai potensi positif yang ada pada forum-forum kerjasama internasional terutama melalui kerjasama ASEAN, APEC, kerjasama multilateral lainnya, dan antara negara-negara yang memiliki kepentingan yang sejalan dengan Indonesia

Kepresidenan, Dep. Luar Negeri, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

Pagu Indikatif (Juta Rupiah)

5. Fasilitasi upaya peningkatan citra Indonesia di Luar Negeri;

6. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; 7. Perumusan kebijakan diplomasi publik yang transparan, partisipatif dan akuntabel;

8. Penataan kelembagaan dan peningkatan profesionalisme SDM dalam rangka penguatan institusi diplomasi.

II.7 – 4

29.000,1


No.

2.

3.

4.

5.

lembaga-lembaga mitra secara bilateral, regional dan internasional dalam meningkatkan saling pengertian dalam upaya menjaga keamanan kawasan, integrasi wilayah dan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional; Penyusunan kerangka kerja yang lebih terarah dan tindak lanjut terciptanya pembentukan ASEAN Security/Economic/Sociocultur al Community; Pemantapan kerjasama internasional di bidang ekonomi, perdagangan, sosial dan budaya serta bagi pencapaian tujuan pembangunan sosial ekonomi yang disepakati secara internasional termasuk Millenium Development Goals (MDGs); Fasilitasi jaringan diplomasi kebudayaan dan pendidikan berbasiskan inisiatif masyarakat secara luas; Fasilitasi upaya untuk memperluas jaringan dan peningkatan pemanfaatan Sister City antara kota-kota dan propinsi di Indonesia dengan kota-kota dan propinsi/distrik di


Sasaran Program

2. Penetapan rencana tindak yang dapat diterima seluruh negara di kawasan dalam rangka merintis pembentukan ASEAN Community;

3. Fasilitasi kerjasama internasional di bidang ekonomi, perdagangan, sosial dan budaya;

4. Fasilitasi jaringan diplomasi kebudayaan dan pendidikan berbasiskan inisiatif masyarakat secara luas.

II.7 – 5

Instansi Pelaksana


No.



Sasaran Program

Instansi Pelaksana


mancanegara yang sudah berkembang dan maju. 3.

Program Penegasan Komitmen Perdamaian Dunia Kegiatan pokok yang dilakukan adalah : 1. Peningkatan komitmen dan peningkatan peran dalam upaya reformasi dan revitalisasi PBB termasuk di dalamnya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dengan menjadikannya lebih demokratis dalam aspek keterwakilan dan prosedural; 2. Promosi dan peningkatan peran secara aktif di setiap forum internasional bagi segera diselesaikannya masalah Palestina secara adil melalui PBB dan pengakhiran pendudukan Israel, sebagai bagian dari upaya ikut menciptakan perdamaian dunia; 3. Peningkatan kerjasama bilateral, regional dan multilateral dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas batas negara seperti terorisme, pencucian uang, kejahatan narkotika, penyelundupan dan perdagangan manusia melalui

Program Penegasan Komitmen Perdamaian Dunia Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: 1. Pelaksanaan upaya pencalonan pada keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB;

Semakin tegasnya komitmen Indonesia mengedepankan pentingnya prinsipprinsip multilateralisme dalam hubungan internasional, menentang unilateralisme, agresi dan penggunaan segala bentuk kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan internasional.

2. Peningkatan peran secara aktif di setiap forum internasional bagi segera diselesaikannya masalah Palestina secara adil melalui PBB dan pengakhiran pendudukan Israel, sebagai bagian dari upaya ikut menciptakan perdamaian dunia;

3. Fasilitasi kerjasama bilateral, regional dan multilateral dalam mendukung upaya penanggulangan kejahatan lintas-nasional dan penanggulangan gerakan terorisme;

II.7 – 6

Dep. Luar Negeri

1.300

No.

Program/ Kegiatan Pokok RPJM kerjasama bilateral, regional dan multilateral yang dilakukan secara inklusif, demokratis dan sejalan dengan prinisip-prinsip hukum internasional; dan 4. Partisipasi dalam menciptakan perdamaian dunia.


Sasaran Program

4. Peningkatan keikutsertaan Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia.

II.7 – 7

Instansi Pelaksana


BAB 7 PEMANTAPAN POLITIK LUAR NEGERI DAN PENINGKATAN KERJASAMA INTERNASIONAL

Recommend Documents