Judul Kajian: VISI INDONESIA 2020 Nama Unit Pelaksana: Direktorat Neraca Pembayaran dan Kerjasama Ekonomi Internasional E-mail:
[email protected]
ABSTRAK Tujuan kajian ini adalah pertama mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kondisi ekonomi Indonesia saat ini, Kedua memperkirakan kecenderungan perkembangan ekonomi internasional, ketiga memperoleh gambaran mengenai kondisi ekonomi Indonesia yang diharapkan dan hendak dicapai pada APEC 2020. Keempat merekomendasikan kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan tujuan 2020, dan kelima memberdayakan SDM yang ada di lingkungan Deputi Bidang Ekonomi Makro, terutama SDM pada Biro Neraca Pembayaran dan Hubungan Ekonomi Internasional. Analisa yang dilakukan dalam kajian ini meliputi ruang lingkup pertama visi dan tujuan pembangunan bangsa indonesia, kedua perkembangan global, ketiga perkembangan regional, dan keempat adalah keadaan dan perkembangan ekonomi nasional. Kajian ini mendapatkan bahwa pertama dampak FTA terhadap perekonomian suatu engara tergantung pada kondisi yang menyertainya, seperti pola perdagangan negara yang bersangkuta dan kontribusinya terhadap perkonomian, serta tergantung dari besaran ekonomi negara yang bersangkutan dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam FTA. Kedua Indonesia dapat memperluas pertumbuhan GDP potensialnya dengan jalan bergabung ke dalam FTA regional yang ada. Ketiga Akan sangat penting bagi negara ASEAN mengetahui bagaimana Jepang akan melaksanakan negosiasi-negosiasi bilateralnya. Pola koalisi yang diterapkan Jepang akan mempengaruhi dinamika anggota ASEAN lainnya (dalam hal modal dan industri). Keempat karena FTA cenderung mengemukakan keunggulan-keunggulan komparatif berdasarkan kontribusinya, maka Indonesia perlu menetapkan strategi industrialisasi sehingga memberikan dampak positif untuk perekonomian Indonesia. Latar Belakang Liberalisasi perdagangan dan investasi yang dibarengi dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi antar bangsa menuntut antisipasi yang cepat oleh setiap negara agar mampu bersaing dengan negara lain dalam bidang tersebut, baik dalam forum regional maupun internasional, seperti APEC, AFTA, dan WTO. Sementara itu, perwujudan era perdagangan bebas global (globally free trade), pada satu sisi, telah menjadi obsesi bagi sebagian negara, terutama negara-negara industri/maju. Sebaliknya, bagi sebagian negara lainnya, terutama negara-negara yang keadaan ekonominya lemah, perdagangan bebas menjadi ancaman yang serius yang dapat semakin melemahkan keadaan dan kemampuan ekonominya. Namun demikian, mau tidak mau, cepat atau
1
lambat, kelompok negara yang terakhir ini harus ikut dalam proses perdagangan bebas tersebut. Indonesia sebagai negara berkembang, yang mengalami krisis multidimensi dalam tiga tahun terakhir ini, termasuk kelompok negara kedua tersebut banyak dipertanyakan para ahli ekonomi dan ahli ekonomi-politik (political economy) mengenai kemampuan untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hubungan ini, pertanyaan mendasar yang muncul adalah: “Apakah Indonesia benar-benar siap dan mampu memperoleh manfaat dari perdagangan bebas tersebut?” Ataukah sebaliknya, Indonesia justru akan menjadi sasaran yang mudah bagi negara-negara lain untuk menguasai ekonomi Indonesia melalui kegiatan perdagangan bebasnya. Di lingkungan ASEAN sendiri, ada visi 2020 yang disusun pada pertemuan informal para Kepala Negara ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 15 Desember 1997 yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan di Hanoi yang menghasilkan Hanoi Plan of Action (HPA). Visi 2020 termasuk Hanoi Plan of Action tersebut berisi antara lain: kondisi yang ingin diwujudkan di beberapa bidang, seperti orientasi ke luar, hidup berdampingan secara damai dan menciptakan perdamian internasional. Beberapa agenda kegiatan yang akan dilaksanakan untuk merealisasikan Visi 2020 adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan hidup, sosial, teknologi, hak cipta intelektual, keamanan dan perdamaian, serta turisme melalui serangkaian aksi bersama dalam bentuk hubungan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan (win and win solution atau non zero-sum game). Semua anggota ASEAN, termasuk Indonesia, terikat pada ASEAN Vision 2020: Hanoi Plan of Action yang berisi serangkaian rencana tindak (Action Plan) untuk mewujudkan ASEAN (negara-negara ASEAN) yang maju tersebut pada tahun 2020. Kembali pada pertanyaan dalam paragraf sebelumnya, “Apakah Indonesia siap berperan aktif untuk mewujudkan Visi 2020 tersebut?” Agar dapat berperan aktif, maka kondisi sosial dan ekonomi Indonesia pun harus sesuai dengan rencana tindak ASEAN 2020 (Hanoi plan of Action). Selain itu, kesiapan Indonesia tersebut tidak hanya dikaitkan dengan ASEAN Vision 2020 tetapi juga dalam menghadapi APEC dan WTO serta rejim-rejim ekonomi-politik internasional dan regional lainnya. Tujuan Untuk menjawab pertanyaan di atas, diperlukan kajian mengenai kesiapan dan strategi Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut di atas dengan latar belakang kondisi keseluruhan saat ini yang realistis. Namun demikian, kajian ini hanya akan dibatasi pada bidang ekonomi dan ekonomi politik yang terkait dengan perkembangan internasional. Kajian ini dititikberatkan pada upaya Indonesia untuk membangun ekonominya agar sesuai dengan harapan ASEAN Vision 2020 dan mampu bersaing serta mengambil manfaat dalam forum perdagangan bebas lainya, seperti APEC dan WTO. Kajian ini akan memberikan visi terhadap kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2020 dan langkah yang diperlukan untuk mewujudkannya, bersamaan dengan terwujudnya ASEAN Vision 2020 dan “Digital Economy” APEC. Untuk itu, tujuan kajian ini adalah sebagai berikut:
2
1. Mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kondisi ekonomi Indonesia saat ini. 2. Memperkirakan kecenderungan perkembangan ekonomi internasional. 3. Memperoleh gambaran mengenai kondisi ekonomi Indonesia yang diharapkan dan hendak dicapai pada APEC 2020 4. Merekomendasikan kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan tujuan 2020. 5. Memberdayakan SDM yang ada di lingkungan Deputi Bidang Ekonomi Makro, terutama SDM pada Biro Neraca Pembayaran dan Hubungan Ekonomi Internasional. Kajian Indonesia 2020 ini akan dilaksanakan secara swakelola agar dapat dijadikan ajang pembelajaran dan pemberdayaan SDM.
Hasil Kajian: A. VISI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN BANGSA INDONESIA Visi Indonesia 2020 adalah wujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. B. PERKEMBANGAN GLOBAL Era globalisasi yang ditandai dengan liberalisasi perdagangan dan investasi sudah tidak dapat dibendung lagi. Berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang, sudah mulai bersiap-siap menghadapi situasi yang disebut sebagai The Boderless World oleh futurolog Keniche Ohmae. Kecenderungan ini mengakibatkan pasar menjadi berkembang begitu bebas tanpa ada satu orang pun yang dapat memastikan apa yang akan terjadi. Sebagai implikasi langsung, perkembangan global yang demikian akan mempengaruhi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang dan mengingat sifat perekonomian Indonesia yang semakin terbuka. Dengan berbagai perkembangan global terakhir, dapat dikatakan bahwa 20 – 30 tahun ke depan akan merupakan masa-masa yang bergejolak. Perekonomian dunia akan mengalami perubahan yang dahsyat yang didorong oleh teknologi dan globalisasi. Setiap negara dipaksa untuk melakukan perubahan basis keunggulan kompetitifnya. Dengan demikian, suatu negara dapat memanfaatkan perubahan-perubahan tersebut apabila kebijakan jangka panjangnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan nasional. Untuk itu, rencana perspektif jangka panjang perlu disusun berdasarkan kemungkinan pembangunan di dalam lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya, upaya perwujudan sasaran tersebut harus diarahkan kepada perkembangan global pada tahun 2020 sebagaimana diidentifikasaikan di bawah ini.
3
Ekonomi Global dan Geopolitik 1. Kekuatan globalisasi dan revolusi teknologi (terutama telematika) akan menyatu, dan pada tahun 2020 interdependensi perekonomian dunia akan menjadi lebih nyata. Akan tetapi, kecenderungan terhadap sistem otokrasi tetap tidak akan pudar. 2. Akan terbentuk regionalisasi dari ekonomi global dengan peningkatan keterkaitan antara perdagangan antar regional dan keuangan. Negara-negara Eropah akan mendekati bentuk negara Eropah Serikat (The United States of Europe), demikian juga negara-negara Amerika Latin, negara-negara Asia Timur dan Tenggara. Negaranegara Afrika akan lebih meningkatkan kerjasama antar mereka, namun akan tetap terpisah-pisah ke dalam beberapa bagian dalam kurun waktu 20-30 tahun mendatang, walaupun secara formal telah diumumkan adanya transformasi dari Organisasi Persatuan Afrika ke Uni Afrika. 3. Kekuatan regionalisasi akan memperlambat langkah penciptaan perekonomian dunia tanpa batas apabila terbentuknya serikat-serikat tersebut di atas didorong oleh keinginan untuk melindungi negara-negara anggota dari negara-negara bukan anggota. Dalam 20 atau 30 tahun mendatang, perekonomian dunia akan menjadi tiga pilar, yakni: Amerika Serikat termasuk negara-negara Amerika lainnya, Uni Eropa, dan kawasan Asia-Pasifik (termasuk Cina dan India). Perdagangan antar regional akan menjadi lebih penting pada fase ini. 4. Meningkatnya ekonomi regional akan meningkatkan mobilitas tenaga kerja. Mobilitas tersebut akan berdampak pada budaya dan hubungan antar ras, juga akan menjadi pemicu potensial terjadinya konflik antar etnis dan peningkatan munculnya kelompok-kelompok ekstrim tertentu. 5. Dampak negatif dari globalisasi dan revolusi telematika, seperti ketimpangan regional dan antar penduduk, krisis identitas, urbanisasi yang tidak berkesinambungan dapat memperburuk keadaan dalam 20 atau 30 tahun mendatang. Munculnya konsep kesejahteraan makro dan kesengsaraan mikro akan memperburuk isu-isu yang berkaitan dengan bidang sosial. Hal ini mendorong terjadinya peningkatan konflik sosial, lebih memunculkan pertentangan antar warga, baik dalam intern negara maupun antar negara di dalam satu kawasan. 6. Terjadi perubahan perjanjian keamanan global. Amerika Serikat akan berkonsentrasi pada benua Amerika dan beberapa strategi lainnya dalam perjanjian-perjanjian keamanan regional. Sedangkan negara-negara Eropa dan Asia akan memainkan peranan yang besar dalam wilayahnya sendiri sebagai tanggapan atas budaya regional dari terjadinya konflik antar etnis dan sosial. 7. Rusia tetap keberatan terhadap langkah Amerika Serikat untuk memiliki peluru kendali pertahanan. Konsekuensi geopolitik terhadap keakraban antara Sino-Rusia dan Korea Utara tidak begitu jelas. Akan tetapi, keterlibatan Rusia dalam perkumpulan negara-negara kaya (G-8), dan peningkatan peran Cina dalam perdagangan internasional dapat mencegah terjadinya pertentangan ras yang luas. Namun, kemungkinan poros ekonomi baru antara Rusia, Cina dan Korea Utara akan muncul. 8. Kawasan Timur Tengah tidak dapat terus-menerus berperang. 9. Isu-isu HAM dan lingkungan hidup akan meningkat dan akan semakin menarik. 4
Ekonomi Regional dan Geopolitik 1. Apabila Asia tumbuh pada tingkat yang diproyeksikan sebelum terjadinya krisis pada tahun 1997-1998, maka pada tahun 2025, kontribusi Asia dalam pendapatan dunia, yang dinyatakan dalam satuan purchasing power parity, akan meningkat sekitar 57 persen. Namun sementara itu, kemampuan negara-negara Asia yang kaya untuk mengejar ketertinggalannya dengan negara-negara industri maju masih tergolong lambat. 2. Negara-negara maju Asia akan menghadapi peningkatan persaingan dari negaranegara baru. Perdagangan antar regional diramalkan berlipat ganda. 3. Cina diramalkan akan menjadi negara dengan perekonomian yang terkuat pada tahun 2020, menjadi negara yang lebih terbuka, berorientasi pasar dan mungkin akan lebih demokratis. Dengan otonomi regional, Taiwan mungkin akan menjadi bagian dari kebesaran Cina. 4. India diharapkan akan menjadi raksasa ekonomi. Ekspor akan memainkan peranan yang vital di India dan pertumbuhan Cina, keduanya diharapkan akan bergantung kepada pertumbuhan pasar internal masing-masing pada tingkat yang lebih besar dibandingkan Jepang atau Macan-macan Asia lainnya. Baik India dan Cina akan menjadi negara tujuan utama bagi PMA (foreign Direct Investment). 5. Dengan melejitnya Cina dan India, peranan Jepang sebagai motor pertumbuhan regional akan berkurang. 6. Unifikasi Korea dalam 10 atau 20 tahun mendatang mungkin terwujud. Hal ini akan menghilangkan ancaman keamanan regional yang mungkin akan membawa kepada revisi yang signifikan dari kebijakan Amerika Serikat terhadap kawasan ini. 7. Sementara itu, negara ASEAN diharapkan akan semakin meluas dan mendalam. India mungkin akan menjadi anggota baru ASEAN dan hubungannya dengan Cina mungkin akan semakin mendalam pula. 8. Konflik Kashmir dan konflik etnis di Sri Lanka mungkin akan terselesaikan dalam kurun waktu 10 atau 15 tahun mendatang. Hal ini mungkin akan mengakibatkan blok perdagangan regional SAARC akan berkembang menjadi beberapa uni ekonomi. Peranan Negara 1. Kebebasan bertindak pemerintahan nasional suatu negara akan berkurang sebagai akibat dari adanya pengaruh kekuatan-kekuatan komersial (keuangan internasional dan multinasional) dan lembaga-lembaga supra-nasional (Bank Dunia, IMF, dll). Peran negara diharapkan dapat ditingkatkan melalui pengembangan seperangkat peraturan yang mengutamakan prinsip kehati-hatian dan pengembangan kelembagaan. 2. Ada keyakinan tentang akan munculnya merkantilisme baru, yakni, akan banyak negara yang meningkatkan perhatiannya pada teknologi intensif yang canggih untuk bidang pabrikan. Hal ini dapat dilaksanakan melalui pengembangan strategi
5
kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta, termasuk universitas dan lembagalembaga penelitian lainnya. 3. Peran masyarakat madani dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah juga mungkin akan meningkat. Kemajuan telematika akan menyebabkan peningkatan demokrasi langsung atau partisipasi yang dilaksanakan melalui referendum. Masyarakat dan Ekonomi 1. Dalam 10 sampai 20 tahun mendatang, peningkatan kehancuran bidang-bidang kreatif meningkat tajam. Hal ini tampak jelas dari jatuh-bangunnya perusahaan-perusahaan dot.com. Sejumlah skenario (baik positif maupun negatif) akan muncul, yaitu: Skenario negatif: a. Akan ada sejumlah pergerakan sosial yang berlangsung tanpa henti dimana setiap pergerakan sosial itu akan berusaha mengejar agendanya masing-masing. Hal ini akan memperlemah posisi negara melalui kegiatan anarki. b. Akan ada kemunduran mendasar dan meningkatnya konflik sosial/etnis. c. Tekanan-tekanan tersebut akan mengikis dukungan sosial, mengakibatkan pihakpihak yang dirugikan akan kekurangan alternatif lainnya. d. Tingginya ketidakpastian dalam pekerjaan yang muncul karena adanya tekanantekanan ekonomi dari globalisasi dan persaingan. Skenario positif: a. Perekonomian yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan akan menjadi lebih kooperatif dibandingkan dengan kompetitif atau konfrontasi. Kemungkinan ini muncul dari fakta bahwa ilmu pengetahuan secara alamiah adalah barang publik dan tanpa pesaing. Nilai dari ilmu pengetahuan tersebut akan meningkat apabila dibagikan. b. Perilaku perusahaan yang kooperatif akan mengurangi ketidakpastian pekerjaan dimana suatu perusahaan tidak dapat bersaing hanya dengan memangkas biaya karyawannya. Akan tetapi, perusahaan akan meningkatkan kemampuan daya saingnya melalui peningkatan produktivitas dengan penggunaan telematika dan hubungan industrial yang kooperatif. c. Kegiatan masyarakat madani dan kemungkinan partisipasi aktif masyarakat melalui referendum sebagai akibat kemajuan telematika akan meningkatkan penyelenggaraan perusahaan dan negara yang baik. Skenario konsekuensi yang tidak diketahui: a. Kekuatan dari media digital yang canggih akan menyerap budaya popular untuk mengubah persepsi dan pikiran manusia dalam skala besar. b. Peningkatan yang besar dalam konsumsi global, termasuk waktu luang, mengakibatkan transformasi besar dalam kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi menjadi dapat lebih terorganisasikan.
6
c. Masyarakat mungkin akan mengutamakan kehidupan yang mudah dan berkualitas pada keluarga dan komunitasnya. Konsep keluarga mungkin akan berubah dimana akan lebih banyak yang hidup berdasarkan pada hukum secara defacto, namun tidak memiliki hubungan yang langgeng. 2. Secara keseluruhan, akan ada peningkatan stress karena adanya kekuatan-kekuatan revolusioner dari telematika dan globalisasi, serta pasar bebas. Hal ini akan menjadi gangguan sosial yang potensial sampai suatu ideologi baru mengenai sistem sosial dan ekonomi untuk abad ke-21 tercipta. Organisasi Perusahaan dan Industrial 1. Akan ada penurunan dalam produksi masal. Perusahaan-perusahaan akan lebih memfokuskan pada pasar-pasar kecil dan produk-produk yang dapat dihasilkan dalam waktu singkat. Ukuran perusahaan akan menjadi kecil, namun cepat tanggap dalam mengantisipasi perubahan cepat yang terjadi seperti misalnya dalam cita rasa dan pembagian saham. Perusahaan-perusahaan besar akan mengurangi anak-anak perusahaannya yang tidak terkait dengan bisnis utamanya. 2. Menghilangnya sistem perekonomian yang berdasarkan perintah, gaya manajemen hirarki suatu perusahaan akan berkurang. Sebaliknya Keterlibatan langsung karyawan dalam produksi akan meningkatkan desain dan metode produksi. 3. Perusahaan-perusahaan yang memiliki kategori industri yang besar akan berkelompok melalui strategi kerjasama dengan perusahaan-perusahaan sejenis lainnya. 4. Perusahaan-perusahaan akan semakin tergantung kepada tenaga kerja yang fleksibel dan yang memiliki kemampuan. 5. Perusahaan-perusahaan akan berada dalam tekanan yang meningkat terhadap pilihan antara memaksimalkan keuntungan atau tingkat pengembalian kepada para pemegang sahamnya, dan juga harus melayani beragam kepentingan para pihak terkait lainnya (stakeholders), yaitu: karyawan, pelanggan, masyarakat lokal, penyalur, dan pedagang (dealers). 6. Meningkatnya partisipasi wanita dalam tenaga kerja, maka perusahaan-perusahaan harus mampu menciptakan lingkungan kerja nyaman serta sistem hubungan industrial yang memungkinkan karyawannya menggabungkan antara keluarga dan pekerjaan.
C. PERKEMBANGAN REGIONAL Perkembangan Terakhir ASEAN Negara-negara di Asia Tenggara sebagian besar telah dapat menanggulangi krisis ekonomi dan keuangan yang melanda mereka di tahun 1997 dan 1998, kecuali Indonesia. Berikut ini akan diulas perkembangan terakhir ASEAN yang dibagi ke dalam lima pokok bahasan; yaitu: 1. Dialog Politik dan Keamanan; 2. Integrasi dan Kerja Sama Ekonomi; 3.
7
Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia; 4. Masalah-masalah Transnasional; serta 5. Hubungan Eksternal ASEAN. 1. Dialog Politik dan Keamanan: Berkaitan dengan politik dan keamanan ini telah dikembangkan Forum Regional ASEAN (FRA), FRA meliputi 10 negara anggota ASEAN plus 10 negara partner dialog negara-negara ASEAN yaitu Australia, Kanada, China, Masyarakat Eropa, India, Jepang, Korea Utara, Selandia Baru, Rusia, Amerika Serikat, Papua Nugini; dan Mongolia. Seluruh anggota ARF telah menyokong partisipasi Korea Utara sejak dimulainya pertemuan ARF ke 7 yang diadakan pada 27 Juli 2000. ARF terus berlanjut sebagai sebuah kekuatan untuk perdamaian dan stabilitas dalam wilayah Asia Pasifik. ASEAN telah menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat peranannya sebagai kekuatan pendorong utama dari proses ARF. ASEAN diadakan di Manila bersama-sama dengan China, Jepang, dan Korea mengeluarkan Pernyataan Bersama dan Kerjasama Negara-negara Asia Timur. ASEAN mendukung pelaksanaan kebijakan Indonesia - Portugal berkaitan dengan Timor Timur dan Kesepakatan antara PBB dan pemerintahan Indonesia dan Portugal tanggal 5 Mei 1999 yang berkenaan dengan hubungan konsultasi yang bersifat populer dari Timor Timur yang diadakan pada 30 Agustus 1999. Beberapa anggota negara-negara ASEAN telah ikut andil dalam International Force for East Timor (INTERFET) dan UN Transitional Adminsitration in East Timor (UNTAET). 2. Integrasi dan Kerjasama Ekonomi: difokuskan pada bidang-bidang: 2.1. Perdagangan: Negara-negara anggota ASEAN setuju menghilangkan segala macam hambatan impor pada tahun 2010, rencana awalnya adalah tahun 2015. Anggota asli (Brunei; Indonesia; Malaysia; Philipina; Singapore dan Thailand) menandatangani persetujuan skim Common Effective Preferential Tariff (CEPT) untuk AFTA. Anggotaanggota baru (Kamboja; Laos; Myanmar; dan Vietnam) telah menyetujui untuk menghilangkan seluruh hambatan tarif pada tahun 2015, dengan beberapa komoditi sensitif tetap mengikuti tanggal awal yang telah ditetapkan yaitu 2018. 2.2. Kepabeanan: Kerjasama kepabeanan di ASEAN ditujukan untuk mengembangkan jasa kepabeanan yang setara dengan tingkat dunia dengan cara memfasilitasi perdagangan dan investasi dalam kawasan ini. 2.3. Jasa-jasa: ASEAN telah menyetujui seperangkat parameter untuk menuntun liberalisasi dalam perdagangan jasa. Dalam jangka pendek (1999-2001), ASEAN setuju untuk membuat komitmen dalam beberapa subsektor dibawah General Agreement on Trade in Services (GATS) atau ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS). 2.4. Hubungan Perdagangan Eksternal: ASEAN terus melakukan kajian untuk melakukan perdagangan bebas dengan Australia dan Selandia Baru dalam bentuk mekanisme AFTA-ANZCERTA. AFTA-CER-FTA akan menciptakan sebuah pasar dengan mengkombinasikan GDP sebesar lebih dari US$ 1 trilliun; dan total perdagangan sebesar US$ 740 miliar. Dengan kombinasi perdagangan ini membuat ASEAN+Australia+Selandia Baru akan menjadi serikat perdagangan ketiga yang terbesar setelah Masyarakat Eropa dan Amerika Serikat. 2.5. Industri: Dibawah skema Kerjasama Industri ASEAN (ASEAN Industrial Cooperation, AICO), produk terkait yang beroperasi dalam perusahaan-perusahan pada 8
anggota negara-negara ASEAN dengan segera akan menikmati tariff hanya 0-5%. Dengan adanya kemajuan baru-baru dalam skim AICO ini, termasuk melepaskan persyaratan 30% dari kepemilikan nasional untuk seluruh perusahaan yang akan menjadi anggota AICO, yang diterima antara 1 January 1999 hingga 31 Desember 2000. Persetujuan dari pengelolaan AICO ini diperkirakan akan menghasilkan US$ 534 miliar dalam transaksi perdagangan dalam setiap tahunnya. 2.6. Investasi: ASEAN telah melaksanakan bentuk kesepakatan dalam ASEAN Investment Area (AIA) yang telah ditandatangani tanggal 7 Oktober 1998 di Manila. ASEAN telah menyelesaikan Temporary Exclusion List dan Sensitive List untuk barangbarang manufaktur, dan akan membuat Temporary Exclusion List dan Sensitive List tersebut untuk barang-barang pertanian; perikanan; pertambangan dan kehutanan. Dalam upaya untuk mendukung promosi investasi; ASEAN telah menerbitkan the first ASEAN Investment Report and "Investing in ASEAN: A Guide for Foreign Investors pada bulan November 1999. Selain itu, ASEAN juga mempublikasikan peta lokasi investasi di ASEAN dan brosur promosi investasi di kawasan ASEAN. Dalam rangka melakukan promosi investasi ini, Misi Negara-negara ASEAN yang mengurusi investasi dikirim ke Jepang; USA dan Eropa. 2.7. e-ASEAN: ASEAN telah mengembangkan Gugus Tugas e-ASEAN, yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan swasta, dalam mekanisme kerjasama untuk memfasilitasi perkembangan dari pasar elektronik di ASEAN. Mekanisme ini memfokuskan untuk mendorong dan memfasilitasi pertumbuhan yang berasal dari ecommerce. ASEAN berinisiatif melakukan konsultasi dengan sektor swasta untuk menyelidiki rencana jangka pendek dan panjang untuk membangun Infrastruktur Informasi ASEAN (IIA). Gugus tugas IIA ini memformulasikan rencana-rencana untuk mempercepat pembangunan e-commerce didalam masing-masing kawasan tersebut. 2.8. Pembangunan Infrastruktur: Agenda dari pembangunan infrastruktur ASEAN antara lain Jaringan Jalan Layang ASEAN (ASEAN Highway Network); Hubungan Kereta antara Singapore-Kunning (the Singapore-Kunning Rail Link), Jaringan Energi Antar Negara ASEAN (the trans-ASEAN energy network) yang terdiri dari Jaringan Energi untuk negara-negara ASEAN (the ASEAN Power Grid) dan Proyek Pipa Saluran antara negara-negara ASEAN (Trans-ASEAN Pipeline Projects), dan Informasi Infrastruktur di negara-negara ASEAN (ASEAN Information Infrastructure). Kerjasama dalam bidang ini ditentukan oleh Rencana Mekanisme Tranportasi di antara negera-negara ASEAN (ASEAN Transport Cooperation Framework Plan) di tahun 1999-2004 dan Rencana Tindak untuk Kerjasama Energi untuk negara-negara ASEAN ( the ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation) di tahun 1999-2004. 3. Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia: ASEAN berupaya terus untuk menempatkan prioritas yang tinggi dalam kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi, perencanaan sumber daya manusia, pendidikan, kesejahteran sosial, dan pemberantasan kemiskinan. 3.1. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: ASEAN perlu mengadakan pengembangan The ASEAN Science and Technology Information Network (ASTNET) sebagai dari komponen e-ASEAN, dan perlu penguatan unit ilmu pengetahuan dan teknologi pada Sekertariat ASEAN di Jakarta, Indonesia.
9
3.2. Perencanaan Sumber Daya Manusia: Para menteri memperbaharui komitmen dan penentuan untuk memperkuat bidang sosial ASEAN dengan mempromosikan potensi penuh dan martabat pekerja; mengajukan masalah-masalah penting berkaitan dengan ketenagakerjaan; dan memperhatikan masalah integrasi ekonomi regional, perdagangan, liberalisasi, dan globalisasi. 3.3. Pemberantasan Kemiskinan: ASEAN mengidentifikasikan model terbaik dari metodologi penilaian sosial; aturan perlindungan sosial; dan jaring pengaman sosial diantara negara-negara ASEAN. Anggota ASEAN yang menangani Rural Development and Poverty Eradication , telah mencatat pentingnya meningkatkan kerjasama antara pemerintahan, masyarakat, swasta, dan LSM dalam upaya untuk mengetengahkan isyuisyu kemiskinan. 4. Masalah-masalah Transnasional: ASEAN perlu meningkatkan komitmen untuk maju dalam kerjasama ASEAN berkaitan dengan masalah-masalah transnasional, antara lain: lingkungan; kesewenang-wenangan; kriminal; obat-obatan dan narkotika. 4. 1. Lingkungan: Untuk mendukung rencana Hanoi, ASEAN menggunakan rencana strategi dalam lingkungan (SPAE) yang meliputi: (a). Masalah Pembakaran Tanah dan Hutan; (b) Konservasi Sumberdaya Alam; (c) Lingkungan Pesisir dan Kelautan; (d) Masalah-Masalah Lingkungan Internasional; (e). Masalah-masalah Aktivitas Lingkungan Lainnya. Tahun lingkungan ASEAN 2000 diluncurkan dengan tema: Our Heritage; Our Future dengan tujuan: (a) Menaikkan kesadaran terhadap isuisu lingkungan; (b) Menciptakan informasi dan masyarakat yang sensitif terhadap lingkungan untuk pencapaian tujuan dari pembangunan berkelanjutan; (c) Menyoroti kesuksesan ASEAN dalam bidang lingkungan; (d) Mempromosikan hubungan antara pemerintah dan swasta; dan selanjutnya mengaktifan keterlibatan kelompok-kelompok besar dalam memprakarsai lingkungan. 4. 2. Transboundary Haze: Transboundary Haze Pollution yang muncul dari kebakaran tanah dan hutan merupakan hal yang mencolok dan masalah yang sangat menekan lingkungan di negara-negara anggota ASEAN. Timbulnya kebakaran dalam sekala besar yang menyebabkan polusi sering dibentuk dengan sengaja oleh petani kecil dan perusahaan pertanian besar. 4.3. Transnational Crime: Anggota ASEAN berusaha melakukan kerja sama dalam pemberantasan transnational crime yang semakin berkembang, bervariasi, dan terorganisasi. Bentuk kerjsa samanya meliputi mengembangkan mekanisme untuk tukar informasi; kerjasama dalam masalah perundangan dan hukum, pengembangan kapasitas kelembagaan, pelatihan dan kerjasama ekstra regional. 4.4. Obat-obatan dan Narkotika: Berkaitan dengan masalah obat-obatan dan narkotika, anggota ASEAN sepakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan; antara lain: (a). Pelatihan dalam operasi pengelolaan dan pengawasan untuk para pengawas; (b). Pelatihan manajemen keuangan untuk para pengawas; (c). Mempertinggi kesadaran masyarakat; (d). Memberdayakan kaum muda untuk anti terhadap obat terlarang dan penyalahgunaan zat-zat kimia; (e). Memajukan aktivitas pengawasan obat terlarang dalam lingkungan kerja.
10
5. Hubungan Eksternal ASEAN Partner dialog ASEAN dengan negara-negara lain yang telah dilaksanakan adalah: Kerjasama dengan negara-negara di Asia Timur; Australia; Kanada; China; Masyarakat Eropa; India; Jepang; Korea Utara; Selandia Baru; Rusia; dan Amerika Serikat.
D. KEADAAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI NASIONAL Krisis ekonomi telah mengangkat ke permukaan beberapa kelemahan penyelenggaraan perekonomian nasional. Berbagai distorsi yang terjadi pada masa lalu telah melemahkan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi krisis, menimbulkan berbagai bentuk kesenjangan sosial, dan menghambat kemampuan untuk mengatasi krisis dengan cepat. Kurang meratanya penyebaran pelaksanaan pembangunan telah menimbulkan kesenjangan pertumbuhan antar daerah, antara perkotaan dan perdesaan, antarkawasan seperti kawasan barat dan kawasan timur Indonesia, maupun antargolongan masyarakat sehingga gejolak sosial menjadi sangat mudah terjadi. Dengan berbagai langkah stabilisasi dan reformasi ekonomi memasuki awal tahun 2000, perekonomian Indonesia dilanda optimisme pemulihan ekonomi yang cukup tinggi. Proses pemulihan ekonomi yang telah mulai nampak sejak triwulan III tahun 1999 terus berlangsung. Pertumbuhan ekonomi membantu menciptakan lapangan kerja bagi tambahan angkatan kerja dan pengangguran terbuka. Meskipun demikian pertumbuhan ekonomi belum didukung oleh pulihnya kepercayaan masyarakat. Sejumlah permasalahan mendasar dan faktor ketidakpastian masih berlanjut dan menjadi kendala bagi proses pemulihan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan. Dukungan investasi swasta masih terbatas, antara lain karena gangguan keamanan dan ketertiban serta gejolak politik, ekspansi kredit perbankan yang terbatas, dan kemajuan dalam proses restrukturisasi perusahaan dan utang luar negeri swasta yang belum secepat yang diharapkan. Di samping itu, ancaman terhadap kesinambungan anggaran negara (fiscal sustainability) menambah unsur ketidakpastian terhadap stabilitas ekonomi. Berbagai permasalahan mendasar dan ketidakpastian tersebut meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah dan laju inflasi. Sebagai negara berkembang yang berpendapatan menengah bawah, Indonesia mau tidak mau harus mengejar berbagai ketertinggalan untuk berperan aktif dalam globalisasi perdagangan yang selanjutnya mampu tampil bersaing dengan negara lain. Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional seperti ASEAN, WTO, dan APEC merupakan salah satu wujud komitmen terhadap peran aktif dalam perkebangan dunia. Untuk itu dibutuhkan kesiapan menghadapi pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan internasional tersebut, sehingga dapat mengambil manfaat dari peluang yang ada dan menhindari dampak negatif dari globalisasi. Sejauh ini dirasakan kesiapan Indonesia sangat tertinggal dibanding negara pesaing utama di kawasan regional. Beberapa indikator yang menggambarkan masih rendahnya daya saing Indonesia adalah dari hasil survey World Competitiveness Report 2001 yang dilakukan oleh World Economic Forum (WEF) menyebutkan bahwa Indoneisa diantara 75 negara 11
menduduki peringkat ke 64 Indesks Daya saing Pertumbuhan (Growth Competitiveness Index/GCI). Sementara itu, berdasarkan Indeks daya saing terkini (Current Competitiveness Index/CCI) menduduki peringkat ke 55. Dibandingkan dengan enam negara ASEAN, pada tahun 2001, Indonesia menduduki peringkat ke 6 untuk GCI dan peringkat ke 5 untuk CCI. Disamping itu, kalau dilihat dari negara-negara anggota APEC yang disurvey WEF tersebut, diantara 19 negara anggota APEC, Indonesia menempati peringkat 19 untuk GCI dan peringkat ke 16 untuk CCI. Hal tersebut menunjukkan bahwa saat ini daya saing Indonesia sangat rendah. Selain itu, dalam hal kemampuan teknologi, kapasitas lembaga-lembaga publik termasuk transparansi, KKN dan koordinasi kelembagaan, situasi ekonomi makro, daya dukung infrastruktur fisik, kapasitas corporate governance dan kepastian hukum serta usaha maka kemampuan Indonesia relatif rendah. Hanya dalam hal tarif , Indonesia cukup rendah dan kompetitif dibanding dengan engara ASEAN lainnya. Dengan menggunakan alat analisis Computable General Equilibrium maka diperoleh hasil kuantitatif dari dampak kerjasama ekonomi bilateral dan regional masingmasing negara, termasuk Indonesia. Kerjasama bilateral dan regional ini adalah sbb: (1) Kerja sama ekonomi antara Jepang dengan 4 negara ASEAN (JAS); (2) Kerja sama ekonomi antara Jepang dengan NAFTA (JN); (3) Kerja sama Jepang dengan Singapura (JS) yang merupakan partner dagang terbesar ke 2 dan 3 Indonesia saat ini; (4) Kerja sama ekonomi antara Jepang, Singapura, Korea, Cina termasuk Hongkong (JSKC), (5) Kerja sama ekonomi antara Jepang, Singapura, Korea, China termasuk Hongkong dan NAFTA (JSKCN), (6) Kerja sama ekonomi Jepang, Singapura, Korea, China termasuk Hongkong, 4 negra anggota ASEAN (JSKCAS); AFTA; APEC. HASil dari simulasi menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi membaik dengan adanya kerja sama ekonomi dibandingkan dengan kerja sama bilateral. Sedangkan pengaruh dari Free Trade Arragements (FTAs) terhadap pertumbuhan GDP, memperlihatkan bahwa masing-masing negara dipengaruhi oleh terjadinya trade diversion dan pengaruh secara berturutan terhadap akumulasi modal. Hasil dari simulasi ini juga memperlihatkan bahwa dengan tidak ikut kerja sama ekonomi, maka hal ini sangat tidak menguntungkan.
KESIMPULAN 1. Dampak FTA terhadap perekonomian suatu engara tergantung pada kondisi yang menyertainya, seperti pola perdagangan negara yang bersangkuta dan kontribusinya terhadap perkonomian, serta tergantung dari besaran ekonomi negara yang bersangkutan dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam FTA. 2. Indonesia dapat memperluas pertumbuhan GDP potensialnya dengan jalan bergabung ke dalam FTA regional yang ada. 3.
Akan sangat penting bagi negara ASEAN mengetahui bagaimana Jepang akan melaksanakan negosiasi-negosiasi bilateralnya. Pola koalisi yang diterapkan Jepang akan mempengaruhi dinamika anggota ASEAN lainnya (dalam hal modal dan industri). 12
4. Karena FTA cenderung mengemukakan keunggulan-keunggulan komparatif berdasarkan kontribusinya, maka Indonesia perlu menetapkan strategi industrialisasi sehingga memberikan dampak positif untuk perekonomian Indonesia.
REKOMENDASI KEBIJAKAN: AGENDA NASIONAL UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING. Indonesia tidak dapat membangun daya saing nasionald alam waktu sekejap sehingga perlu tahapan dengan melakukan trans formasi perekonomian dari yang saat ini bersifat resource based menuju investment based dan akhirnya mencapai inovation based. Agenda jangka pendek – menengah: 1. Pemerintah harus segera melakukan tindakan nyata untuk menciptakan lingkungan ekonomi makro, politik, dan hukum yang handal dan stabil 2. Pemerintah harus segera membangun landasan ekonomi mikro yang kuat termasuk good corporate governance. 3. Pemerintah harus mampu membangun lingkungan usaha ekonomi mikro harus yang handal bagi perusahaan. Agenda jangka menengah – panjang 1. Dalam jangka menengah secara bertahap harus didorong terwujudnya struktur lingkungan bisnis dalam bentuk kluster, dimana keseluruhan unsur usaha terkait dan saling mendukung satu dengan yang lainnya, seingga mendorong perekonomian yang produktif dan inovatif. 2. Pemerintah diharapkan lebih bertindak sebagai dinamisator, fasilitator dan regulator yang baik bukan sebagai investor . 3. Mendorong tercapainya inovasi sehingga litbang-litbang di perusahaan-perusahaan harus terus maju dan memberi ruang bagi SDM yang cerdas, terampil, dan inovatif.
13
