PROGRAM INDONESIA PINTAR
2015
DIREKTORAT PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI
i
PETA PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM (PMA No. 13 Tahun 2014)
JENIS J E N J A N G TINGGI
MENENGAH
PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM Pend. Pend. Umum Umum Berciri Khas Islam
PT
PTK
SMA/ SMK
MA/ MAK
SMP
MTs
DASAR
SD
MI
PAUD
TK
RA
PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL
NONFORMAL
Ma’had MA’HAD ALY al-Jamiyah at-Takmiliyah PDF Ulya
M U PDF A Wustha D A L A PDF H Ula
PESANTREN I N PESANTREN F SEBAGAI O R SATUAN M A PENDIDIKAN L
M 1. Kitab A Kuning J (salafiyah) MDT ULYA E K 2. Dirasah L E Jenis Islamiyah I L Pendidikan Dengan S U MDT Wustha TQA Keagamaan Pola A Islam Pendidikan T R Lainnya Mualimin A G (Mualimin) K A + MDT Ula TPQ L Program I Takhasuss M TKA
PESANTREN SEBAGAI PENYELENGGARA PENDIDIKAN FORMAL 1. Pendidikan Diniyah Formal 2. Pendidikan Diniyah Nonformal 3. Pendidikan Umum 4. Pendidikan Umum Berciri Khas Islam 5. Pendidikan Kejuruan 6. Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren 7. Pendidikan Tinggi; dan/atau 8. Satuan/Program Pendidikan Lainnya
NONFORMAL Pend. Kesetaraan Paket C 1. Wajar Dikdas Wustha 2. Paket B 1. Wajar Dikdas Ula 2. Paket A
DAFTAR ISI PROGRAM INDONESIA PINTAR.........................................................................................1 TUJUAN PROGRAM INDONESIA PINTAR...................................................................... 2 LANDASAN BERTINDAK...................................................................................................... 3 PENGELOLAAN........................................................................................................................4 ALOKASI ANGGARAN........................................................................................................... 5 SASARAN PENERIMA MANFAAT......................................................................................6 KRITERIA PENERIMA MANFAAT....................................................................................... 7 KATEGORI PENERIMA DAN BESARAN MANFAAT.................................................... 8 PENGGUNAAN DANA MANFAAT.....................................................................................9 PENDATAAN CALON PENERIMA MANFAAT..............................................................10 PENYALURAN KARTU INDONESIA PINTAR............................................................... 14 PENGGUNAAN MANFAAT PROGRAM INDONESIA PINTAR................................ 15 PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN......................................................... 19 SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN..................................................................... 20 MONITORING DAN EVALUASI.......................................................................................... 21 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN.........................................................................22 LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT......................................................................23
PROGRAM INDONESIA PINTAR ... Program Indonesia Pintar merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu sebagai bagian dari penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu, dengan maksud untuk menjamin agar seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan sampai anak lulus jenjang pendidikan menengah ...
1
TUJUAN PROGRAM INDONESIA PINTAR 1. Menghilangkan hambatan ekonomi bagi anak untuk berpartisipasi di sekolah sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik di tingkat dasar dan menengah pada satuan/program pendidikan pada layanan Pendidikan Keagamaan Islam. 2. Mencegah anak dari putus sekolah akibat kesulitan ekonomi. 3. Menarik anak yang putus sekolah agar kembali bersekolah. 4. Membantu anak kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran. 5. Mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah universal (wajib belajar 12 tahun) pada layanan Pendidikan Keagamaan Islam.
2
LANDASAN BERTINDAK
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif ( 3 November 2014 )
Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama (30 Januari 2015)
Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 932 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di Lingkungan Pendidikan Keagamaan Islam ( 13 Februari 2015)
Diperbaharui
Diperbaharui
Keputusan Menteri Agama Nomor 258 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama (18 Agustus 2015)
Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4802 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di Lingkungan Pendidikan Keagamaan Islam ( 24 Agustus 2015)
3
PENGELOLAAN Pengelolaan PIP Pusat Ditpdpontren Ditjen Pendidikan Islam Unit Kerja pada Ditjen Pendidikan Islam Pelaksana Teknis (Non-PNS)
KOORDINASI Pengelola PIP Wilayah Kanwil Kemenag Provinsi Bidang terkait pada Kanwil Kemenag Provinsi Kankemenag Kab./Kota
Pengelolaan Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di tingkat pusat diselenggarakan oleh Unit Eselon I pusat yang memiliki tugas dan fungsi pendidikan, dan dilaksanakan oleh Pengelola Program Indonesia Pintar di tingkat pusat yang ditetapkan oleh KPA/Pelaksana Tugas KPA pada Unit Eselon I Pusat Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam berkoordinasi dengan Pengelola Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di tingkat wilayah Pengelolaan Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di tingkat wilayah diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan dilaksanakan oleh Pengelola Program Indonesia Pintar di tingkat wilayah yang ditetapkan oleh KPA/Pelaksana Tugas KPA pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
4
ALOKASI ANGGARAN DIPA Ditjen Pendidikan Islam
Pencetakan kartu, leaflet, berikut pengiriman Kartu Indonesia Pintar
DIPA Kanwil Kemenag Provinsi
Anggaran Biaya Operasional Kegiatan (biaya tim operasional, biaya pengelolaan, biaya pelaporan, biaya penyaluran dana manfaat, biaya koordinasi, biaya sosialisasi, biaya monitoring, evaluasi, dan pengawasan, biaya pengendalian program, serta biaya pengadaan barang dan jasa)
Dana Manfaat
• Anggaran Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dialokasikan pada DIPA selama berlangsungnya Program Indonesia Pintar • Untuk lebih menjamin efektifitas, efisiensi, ketepatan sasaran, dan kegunaan pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam, dapat dilakukan realokasi anggaran antar Satker berdasarkan kebutuhan • Pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
5
SASARAN PENERIMA MANFAAT a. Santri Pesantren peserta Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pesantren
b. Santri Pesantren peserta Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) pada Pesantren
c. Santri Pesantren peserta Program Pendidikan Kesetaraan Paket A/B/C pada Pesantren;
d. Santri Satuan Pendidikan Muadalah pada Pesantren
SASARAN PENERIMA MANFAAT
e. Santri Satuan Pendidikan Diniyah Formal
f. Santri hanya mengaji
Santri hanya mengaji adalah Santri Pesantren sebagai Satuan Pendidikan yang tidak berstatus sebagai peserta didik pada satuan pendidikan umum (SD/SMP/ SMA/SMK), madrasah (MI/MTs/MA/MAK), dan/atau satuan/program pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e
6
KRITERIA PENERIMA MANFAAT Berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ATAU
Berada pada usia sekolah. (6 – 21 Tahun)
memenuhi salah satu dari kriteria berikut: • orang tua peserta didik/siswa/santri terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH); • orang tua peserta didik/siswa/santri pemegang Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) sebagai pengganti KKS; • peserta didik/siswa/santri korban musibah bencana alam; • peserta didik/siswa/santri yang memiliki hambatan ekonomi sehingga terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan;
KRITERIA PENERIMA MANFAAT
• peserta didik/siswa/santri yatim dan/atau piatu; atau • pertimbangan lain, seperti kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan/belum pulih dari dampak musibah tersebut, korban konflik sosial, peserta didik/siswa/santri dari keluarga miskin terpidana, peserta didik/siswa/santri dari keluarga miskin yang hidup di panti asuhan/rumah singgah, atau peserta didik/siswa/santri yang berasal dari keluarga hampir/rentan miskin yang memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara tinggal serumah berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun.
Tidak berstatus sebagai peserta didik/siswa pada satuan pendidikan umum (SD/SMP/SMA/SMK) dan/atau peserta didik/siswa pada madrasah (MI/MTs/MA/MAK)
7
KATEGORI PENERIMA DAN BESARAN MANFAAT KATEGORI PENERIMA MANFAAT
BESARAN MANFAAT
I
Santri pada Pendidikan Diniyah Formal/Satuan Pendidikan Muadalah/Program Wajar Dikdas Tingkat Ula/Paket A/Santri Hanya Mengaji Usia 6 – 12 Tahun
450.000,-
II
Santri pada Pendidikan Diniyah Formal/Satuan Pendidikan Muadalah/Program Wajar Dikdas Tingkat Wustha/Paket B/Santri Hanya Mengaji Usia 13 – 15 Tahun
750.000,-
III
Santri pada Pendidikan Diniyah Formal/Satuan Pendidikan Muadalah/Program Wajar Dikdas Tingkat Ulya/Paket C/Santri Hanya Mengaji Usia 16 – 21 Tahun
1.000.000,8
PENGGUNAAN DANA MANFAAT Dana manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendukung biaya pendidikan santri:
pembelian pakaian/ seragam dan alat perlengkapan pendidikan, seperti tas, sepatu, dan sejenisnya
pembelian buku/kitab dan alat tulis
iuran bulanan
biaya kursus/pelatihan tambahan
biaya transportasi
uang saku
DANA MANFAAT
keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan
Dana manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam tidak diperkenankan untuk: • dikembalikan kepada pemberi/penyalur dana manfaat; dan/atau • diambil hasilnya oleh pemberi/penyalur dana manfaat
9
PENDATAAN CALON PENERIMA MANFAAT - 1 WHY (Tujuan)
WHAT (Cakupan Data Yang Dihimpun)
Menjaring Data Calon Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam yang memenuhi ketentuan Sasaran dan Kriteria Penerima Manfaat
1. Santri yang telah memiliki Kartu Indonesia Pintar dan sedang mengikuti layanan pendidikan keagamaan Islam pada pesantren tersebut. 2. Santri yang belum memiliki Kartu Indonesia Pintar, berdasarkan pengajuan dari santri/keluarga santri/ masyarakat, dengan memperhatikan ketentuan sasaran dan kriteria penerima manfaat yang telah ditetapkan. 3. Anak Usia Sekolah yang telah memiliki Kartu Indonesia Pintar dan mendaftar untuk memperoleh layanan pendidikan keagamaan Islam pada pesantren tersebut, dengan memperhatikan ketentuan sasaran penerima manfaat yang telah ditetapkan. 4. Anak Usia Sekolah yang belum memiliki Kartu Indonesia Pintar dan mendaftar untuk memperoleh layanan pendidikan keagamaan Islam pada pesantren tersebut, berdasarkan pengajuan dari keluarga/masyarakat/Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan ketentuan sasaran dan kriteria penerima manfaat yang telah ditetapkan.
WHERE 1. Pondok Pesantren 2. Kankemenag Kab./Kota 3. Kanwil Kemenag Provinsi 4. Ditjen Pendidikan Islam Kemenag
WHY 1. Pengasuh/Pimpinan Pondok Pesantren 2. Pengelola PIP Wilayah 3. Pengelola PIP Pusat 4. Instansi Terkait
WHEN
HOW
TAHAP I : Februari - April 2015 TAHAP II : Agustus - Oktober
1. Sinergi dengan Basis Data Terpadu (BDT) 2. Format Usulan Pesantren (FUP)
10
PENDATAAN CALON PENERIMA MANFAAT - 2 Sinergi Dengan BDT Daftar Calon Penerima Manfaat - Match BDT INSTANSI TERKAIT (Pengelola BDT)
11. Matching BDT
Ditjen Pendidikan Islam
10. Penyampaian Usulan 9. Daftar Calon Penerima Manfaat Untuk Masing-masing Provinsi
Kanwil Kemenag Provinsi
8. Rekomendasi Pengajuan 6. Verifikasi Usulan a. Izin Operasional Pondok Pesantren Pengusul b. Kelengkapan Berkas Usulan Kelengkapan Berkas Usulan, Sekurangnya salah satu dari : a. Salinan KIP b. Salinan KKS/SKRTM/Kartu PKH, dan Salinan KK c. Surat Rekomendasi Pemerintah Desa/Kelurahan
7. Entry Data Kankemenag Kab./Kota
5. Pengajuan Usulan
Pondok Pesantren
1. Amanat Pengelolaan PIP
PENGELOLA PIP PUSAT 2. Surat Edaran Pendataan
PENGELOLA PIP WILAYAH 3. Permintaan Data ke Pondok Pesantren
PENGASUH/PIMPINAN PONDOK PESANTREN 4. Penghimpunan Data
11
PENDATAAN CALON PENERIMA MANFAAT - 3 Format Usulan Pesantren (FUP) Pendataan melalui FUP dilakukan untuk mengakomodir calon penerima manfaat yang memenuhi ketentuan Sasaran dan Kriteria Penerima Manfaat, namun tidak terdapat dalam BDT
Daftar Calon Penerima Manfaat - Match BDT Ditjen Pendidikan Islam
10. Penyampaian Usulan 9. Daftar Calon Penerima Manfaat Untuk Masing-masing Provinsi
Kanwil Kemenag Provinsi
8. Rekomendasi Pengajuan 6. Verifikasi Usulan a. Izin Operasional Pondok Pesantren Pengusul b. Kelengkapan Berkas Usulan Kelengkapan Berkas Usulan, a. Asli Surat Usulan Pesantren b. Biodata Santri yang diusulkan c. Surat Rekomendasi Pimpinan Pesantren d. Rekap usulan calon penerima manfaat
7. Entry Data Kankemenag Kab./Kota
5. Pengajuan Usulan
Pondok Pesantren
1. Amanat Pengelolaan PIP
PENGELOLA PIP PUSAT 2. Surat Edaran Pendataan
PENGELOLA PIP WILAYAH 3. Permintaan Data ke Pondok Pesantren
PENGASUH/PIMPINAN PONDOK PESANTREN 4. Penghimpunan Data
12
PENDATAAN CALON PENERIMA MANFAAT - 4 • Pendataan melalui Sistem informasi dan manajemen Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam diselenggarakan secara terpadu dengan Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan (Education Management Information System/EMIS), Pendidikan Islam Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor SE/ DJ-I/PP.00.9/63/2013 Tentang Kebijakan Pendataan Pendidikan Islam Satu Pintu Melalui Education Management Information Sistem (EMIS) • Kartu Indonesia Pintar hanya diterbitkan untuk penerima manfaat yang belum memiliki Kartu Indonesia Pintar yang dijaring melalui mekanisme Sinergi dengan BDT • Kartu Indonesia Pintar tidak diterbitkan untuk penerima manfaat yang dijaring melalui mekanisme FUP
13
PENYALURAN KARTU INDONESIA PINTAR • Kartu Indonesia Pintar hanya diterbitkan untuk penerima manfaat yang belum memiliki Kartu Indonesia Pintar yang dijaring melalui mekanisme sinergi dengan BDT, dan dilakukan secara terpadu dengan penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera dan Kartu Indonesia Sehat oleh Instansi/Pihak terkait • Pengelola PIP Pusat memastikan ketersediaan Kartu Indonesia Pintar sesuai hasil pendataan bagi Calon Penerima Manfaat yang dijaring melalui mekanisme sinergi dengan BDT yang belum memiliki Kartu Indonesia Pintar, sampai dengan distribusi Kartu Indonesia Pintar kepada Calon Penerima Manfaat • Penyaluran Kartu Indonesia Pintar dilaksanakan dengan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku • Pengelola PIP Pusat berkoordinasi dengan Pengelola PIP Wilayah serta Instansi/Pihak terkait dalam rangka penyaluran Kartu Indonesia Pintar
14
PENGGUNAAN MANFAAT PROGRAM INDONESIA PINTAR - 1 1. Manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam beserta tambahan manfaat disalurkan kepada santri penerima manfaat berdasarkan ketercukupan anggaran yang dialokasikan dalam DIPA. 2. Daftar penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam ditetapkan oleh KPA/Pelaksana Tugas KPA pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk setiap tahun anggaran 3. Pelaksanaan anggaran Dana manfaat Program Indonesia Pintar Pada Pendidikan Islam tahun anggaran 2015 yang dialokasikan sebagai Belanja Bantuan Sosial mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/Lembaga 4. Penyaluran dana manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dilaksanakan oleh Satker Kementerian Agama yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran manfaat Program Indonesia Pintar Pada Pendidikan Keagamaan Islam
15
PENGGUNAAN MANFAAT PROGRAM INDONESIA PINTAR - 2 5. Penyaluran dana manfaat Kartu Indonesia Pintar dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundangundangan tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/Lembaga pada bagian pencairan dana belanja bantuan sosial dalam bentuk uang, melalui Bank/Pos penyalur 6. Pemilihan Bank/Pos penyalur dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/ Lembaga, atau berdasarkan prosedur penugasan langsung kepada pihak terkait pengadaan barang/jasa untuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7. Bank/Pos menyalurkan dana manfaat kepada Penerima Manfaat dalam Surat Keputusan Penerima Bantuan Sosial; 8. Pencairan dana manfaat disalurkan kepada penerima manfaat sebagai penerima bantuan sosial dengan cara pemberian uang tunai kepada penerima bantuan sosial melalui petugas Bank/Pos Penyalur atau berdasarkan kesepakatan bentuk kerjasama penyaluran dengan Bank/Pos penyalur tersebut
16
PENGGUNAAN MANFAAT PROGRAM INDONESIA PINTAR - 3 9. Orang tua/wali dari santri penerima manfaat atau yang bersangkutan langsung datang pada Bank/Pos penyalur untuk mengambil dana manfaat Kartu Indonesia Pintar dengan menunjukkan Kartu Indonesia Pintar atau dokumen identitas diri, sekurangnya salah satu dari: • Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; • Akte Kelahiran; atau • Kartu Keluarga. 10. Apabila tidak dapat menunjukkan dokumen identitas diri sebagaimana dimaksud, dapat menggunakan Surat Pernyataan dari Pimpinan Pesantren yang berisi pernyataan tanggung jawab secara pribadi dari pimpinan pesantren atas kebenaran data identitas santri dan kesediaan untuk pengembalian dana manfaat Kartu Indonesia Pintar apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan tersebut tidak benar
17
PENGGUNAAN MANFAAT PROGRAM INDONESIA PINTAR - 4 10. Rekapitulasi Penyaluran Dana Manfaat disampaikan sebagai bahan pelaporan PIP
Ditjen Pendidikan Islam
9. Tanda Terima dan Rekapitulasi Penyaluran Dana Manfaat dilaporkan oleh PPK kepada KPA
KPA Satker
8. Bank/Pos Penyalur melakukan penatausahaan Tanda Terima, membuat rekapitulasi, serta menyampaikan Tanda Terima dan Rekapitulasi kepada PPK 7. Orang Tua/Wali santri menandatangani Tanda Terima Dana Manfaat untuk diserahkan ke Bank/Pos Penyalur 6. Bank/Pos Penyalur menyalurkan dana manfaat berdasarkan kesepakatan kerjasama penyaluran
1. Daftar Calon Penerima Manfaat 2. KPA menetapkan Daftar Penerima Manfaat berdasarkan Daftar Calon Penerima Manfaat dan ketercukupan angggaran
PPK Satker
3. PPK menetapkan Keputusan Penetapan Penerima Bansos berdasarkan Daftar Penerima Manfaat
Pondok Pesantren
4. Penetapan Penerima Bansos disampaikan ke Pondok Pesantren untuk diinformasikan kepada santri
Santri
5. Santri mempersiapkan dokumen identitas diri yang diperlukan, dan datang ke Bank/Pos Penyakur pada waktu yang telah ditentukan
Bank/Pos Penyalur
18
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 1. Laporan disusun oleh Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam, sekurangnya memuat: • laporan eksekutif yang berisi deskripsi, tahapan, target dan realisasi pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam; • daftar definitif atau daftar sementara calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam; • target dan realisasi penyediaan Kartu Indonesia Pintar bagi Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam; • distribusi, target dan realisasi anggaran manfaat Program Indonesia Pintar beserta tambahan manfaat lainnya kepada santri penerima Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam; • laporan pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi yang telah dilakukan; dan • pengaduan Masyarakat. 2. Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dapat meminta bahan laporan kepada Pengelola Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di tingkat wilayah. 3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19
SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN 1. Sistem informasi dan manajemen Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam bertujuan untuk: • menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perencanaan kegiatan dan anggaran Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam; • menyediakan informasi yang dipergunakan dalam pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan; dan • menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan dan/atau kebijakan. 2. Sistem informasi dan manajemen Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam diselenggarakan secara terpadu dengan Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan (Education Management Information System/EMIS), Pendidikan Islam. 3. Teknis penyelenggaraan dan pengelolaan Sistem informasi dan manajemen Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan (Education Management Information System/EMIS), Pendidikan Islam mengikuti ketentuan yang berlaku pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
20
MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLA PIP
Monitoring dan Evaluasi Menilai pencapaian tujuan kebijakan/program/ kegiatan dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi sehingga dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja.
Pelaksanaan Rencana Menjelaskan situasi pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan meliputi deskripsi proses yang terjadi, reviu berdasarkan siapa, apa, kapan, dimana, bagaimana, dan berapa, deskripsi latar belakang kebijakan/ program/kegiatan, serta deskripsi organisasi pelaksana dan pihak yang terkait
Pengukuran Kinerja Pembandingan antara realisasi dengan target yang ditetapkan (metode gap analysis)
Data dan informasi mengenai efisiensi, efektifitas, kebutuhan, manfaat, ketepatan sasaran, dan kegunaan dari kebijakan/ program/kegiatan yang dapat digunakan sebagai masukan dalam proses pengambilan kebijakan serta proses perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya
Pengukuran Kinerja Menunjukkan klarifikasi hubungan sebab-akibat keberhasilan/ kegagalan rencana, meliputi keseluruhan aspek: relevansi, efektifitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan program
21
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. KPA/Pelaksana Tugas KPA Satker Kementerian Agama tingkat pusat dan/atau tingkat wilayah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan dan pengelolaan anggaran Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam yang berada dalam penguasaannya. 3. Dalam rangka pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam, KPA/Pelaksana Tugas KPA yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dapat melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional.
22
LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT Penyampaian pengaduan secara langsung dan/atau penyampaian secara tertulis ke : • Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam • Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama • Gedung Kementerian Agama Jl. Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta Pusat – DKI Jakarta
KEMANA HARUS MENGADU?
Penyampaian pengaduan melalui portal pengaduan pada website Kementerian Agama : • http://itjen.kemenag.go.id/dumas/ • http://ditpdpontren.kemenag.go.id/pengaduan-pd-pontren Penyampaian pengaduan melalui portal pengaduan pada website Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan disampaikan melalui: http:// lapor.ukp.go.id Penyampaian pengaduan melalui akun media sosial resmi Kementerian Agama : • Twitter : @Kemenag_RI • Fan Page Facebook : Kementerian Agama RI
Setiap pengaduan harus menyertakan data diri, didasari pada fakta dan disertai bukti-bukti pengaduan, seperti foto, dokumen, atau bukti lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sesuai ketentuan yang berlaku
23
PENGELOLA PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2015 Sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Tim Manajemen Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Pendidikan Islam Prof. Dr. Phil H. Kamaruddin Amin, MA Ketua : Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Dr. H. Mohsen, M.M Sekretaris : Kepala Subdirektorat Pendidikan Diniyah Dr. H. Ahmad Zayadi, M.Pd Anggota : 1. Dr. H. Sastra Juanda 2. Drs. H. Kastolan, M.Si 3. Dr. H. Suwendi, M.Ag 4. Cucum Sumiati, S.Sos 5. Dodi Irawan Syarif, S.Si., M.TI 6. Abdul Rouf, S.Ag., M.Si 7. Winuhoro Hanumbhawono, S.T., M.E 8. Brurry Hariyanto, S.Sos 9. Ningrum Mudi Pertami, A.Md 10. Saptono, S.Pd.I 11. Drs. Mohammad Zen, M.M 12. Prihatin Dwi Susilo, S.Kom., M.Si
24
DIREKTORAT PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI
