Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Tahun 2015 Tanggal : Juni 2015
KEMENTERIAN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449 Fax: 021-3812344, 021-34833981 http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id J A K A R T A
PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PENELITIAN BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Keberadaan perguruan tinggi harus selalu memberikan kemanfaatan kepada masyarakat.Melalui fungsi pembelajaran, penelitian dan pengabdian, perguruan tinggi menghasilkan lulusan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai cara ditempuh untuk memaksimalkan dampak dan pengaruh sebuah perguruan tinggi kepada masyarakat.Bahkan, perguruan tinggi menjadi ikon untuk melakukan perubahan atau rekayasa sosial.Termasuk bagaimana sebuah perguruan tinggi menjadi wadah untuk mengasah aspek kewargaan dari setiap individu manusia. Perguruan tinggi menjadi tempat yang cukup menjanjikan untuk terjadi proses pendidikan menjadi warga yang baik dengan segala sikap yang konstruktif. Penelitian sebagai salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi memberikan dampak kemanfaatan yang lebih.Usaha-‐usaha menghasilkan gagasan-‐ gagasan baru mengenai kehidupan melalui penelitian tidak dipandang sebagai sebuah usaha eksklusif sekelompok kecil manusia.Sejatinya usaha itu merupakan usaha bersama bagi siapa saja yang memiliki minat untuk perbaikan kualitas kehidupan manusia. Hanya segelintir orang yang tahu dan terpelajarlah yang paling absah melakukan penelitian, sementara orang kebanyakan yang kurang terdidik adalah obyek kajian semata menjadi sebuah pandangan yang tidak saja lemah, tetapi mengandung sikap arogansi. Ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi adalah ilmu yang hidup, demikian di berbagai perguruan tinggi di Eropa menyebut usaha ini sebagai menghasilkan living knowledge.Ruang kerjasama penelitian oleh perguruan tinggi bersama masyarakat menjadi sesuatu kebutuhan dengan semangat menghasilkan perubahan dan ilmu pengetahuan yang relevan serta kontekstual. Tujuan penelitian sebenarnya adalah untuk perbaikan kehidupan. Kemampuan manusia untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan
akan meningkat seiring dengan penguatan atas pola relasi sosial. Keterpaduan tri-‐dharma mensyaratkan bahwa operasionalisasi fungsi dharma tersebut harus sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat yang sedang berlangsung. Harapan tinggi terhadap aspek penelitian perlu dibarengi dengan pengaturan perencanaan dan pelaporan yang bisa dipertanggungjawabkan.Karena itulah, penyusunan petunjuk teknis ini menjadi mutlak dibutuhkan. B. DASAR HUKUM 1. Undang-‐undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-‐Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157) 3. Undang-‐undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 5. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. C. TUJUAN Tujuan dari penyusunan petunjuk teknis ini adalah:
1. Memberikan panduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian pada PTKI Negeri. 2. Memperjelas tahapan langkah-‐langkah pelaksanaan penelitian. D. RUANG LINGKUP PANDUAN Pedoman ini merupakan acuan pelaksanaan penelitian bagi instansi-‐instansi sebagai berikut: 1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengalokasikan APBN untuk pelaksanaan penelitian setiap tahunnya. 2. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Perguruan tinggi keagamaan mengalokasikan anggaran untuk penelitian yang merupakan salah satu aspek tri dharma perguruan tinggi. E. SUMBER ANGGARAN PENELITIAN Anggaran kegiatan penelitian pada PTKI Negeri bersumber dari: 1. Anggaran pemerintah yang bersumberkan dari DIPA Kementerian Agama tahun berjalan; 2. DIPA PTKI Negeri, yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN); 3. Pemerintah Daerah; 4. Perusahaan; 5. Sumbangan masyarakat dan lembaga donor yang tidak mengikat; 6. Hasil kerjasama dengan berbagai pihak; atau, 7. Usaha-‐usaha lain yang sah menurut Undang-‐undang. Khusus untuk PTKI Negeri, anggaran penelitian yang bersumberkan dari Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dialokasikan sebesar 30% dari dana yang diterima PTKI tersebut. Termasuk dalam komponen 30% adalah untuk pembiayaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi karya ilmiah. Pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Pemanfaatannya adalah untuk kegiatan penelitian dengan paradigma baru yaitu inovatif, inspiratif, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam masing-‐masing. F. KATAGORI PENELITI DAN NOMINAL BANTUAN Dalam penelitian, ditemukan adanya ketimpangan kemampuan penelitian para pengaju. Untuk itu, dalam pengajuan dana bantuan penelitian besaran dana disesuaikan dengan katagori penelitiannya. Katagorisasi penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 1. Peneliti Pemula Yang masuk dalam katagori ini adalah jika pengaju memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Pernah melakukan 1 (satu) kali penelitian sebagai anggota peneliti dalam penelitian kelompok; atau b. Pernah melakukan penelitian mandiri 1 kali penelitian yang dibiayai oleh PTKI setempat. Besar dana penelitian untuk jenis ini adalah antara Rp. 10.000.000,-‐ s.d. Rp. 15.000.000,-‐ 2. Peneliti Madya Yang masuk dalam katagori ini adalah jika pengaju telah memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Pernah melakukan 1 (satu) penelitian sebagai ketua tim peneliti dalam penelitian kelompok di lingkungan PTKI atau menjadi anggota kelompok minimal 3 penelitian yang dibiayai oleh PTKI setempat; b. Pernah melakukan penelitian mandiri 2 kali penelitian dari PTKI setempat; atau, c. Pernah mendapatkan bantuan 1 (satu) kali penelitian dari instansi di luar PTKI. Besar dana penelitian untuk jenis ini adalah antara Rp. 16.000.000,-‐ s.d. Rp. 25.000.000,-‐ 3. Peneliti Utama Yang masuk dalam katagori ini adalah jika dosen yang mengajukan penelitianunggulan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Pernah melakukan dua kali penelitian sebagai ketua tim peneliti dalam penelitian kelompok di lingkungan PTKI atau menjadi anggota kelompok minimal 4(empat) penelitian yang dibiayai oleh PTKI setempat; b. Pernah melakukan penelitian mandiri minimal 3 (tiga) kali penelitian dari PTKI tempat ditugaskan; atau c. Telah melakukan 2 (dua) kali penelitian mandiri yang dibiayai dari instansi di luar PTKI. Peneliti utama melaksanakan penelitian unggulan yang dibagi dalam tiga katagori, yaitu: a. Peneliti Unggulan Madya Penelitian unggulan madya dilakukan dengan tagihan outcome minimal dimuat dalam jurnal nasional terakreditasi. Besar dana penelitian untuk jenis ini adalah antara Rp. 50.000.000,-‐ s.d. Rp. 100.000.000,-‐ b. Peneliti Unggulan Nasional Peneliti unggulan nasional dilakukan dengan tagihan outcome penelitian harus dimuat dalam jurnal nasional terakreditasi dan hasil penelitian lengkapnya dipersiapkan untuk dipublikasikan oleh penerbit skala nasional. Besar dana penelitian untuk jenis ini adalah antara Rp. 100.000.000,-‐ s.d. Rp. 150.000.000,-‐ c. Peneliti Unggulan International Disebut penelitian unggulan international jika penelitian dilakukan dengan tagihan produk hasil penelitian berupa naskah yang siap
dicetak format buku dan tagihan outcome-‐nyaharus dimuat dalam jurnal internasional. Besar dana penelitian untuk jenis ini adalah antara Rp. 150.000.000,-‐ s.d. Rp. 250.000.000,-‐ Jika disederhanakan, maka matriknya adalah sebagai berikut: No Pengaju Jenis Penelitian Rp Produk (juta) 1 Peneliti Penelitian Pemula 10-‐15 • Laporan Pemula • Buku 2 Peneliti Penelitian Madya 16-‐25 • Laporan Madya • Buku • Jurnal Nasional 3 Peneliti Penelitian Unggulan 50-‐100 • Laporan Utama/Ahli Madya • Buku • Jurnal Nasional Terakreditasi Penelitian Unggulan 100-‐150 • Laporan Nasional • Buku • Jurnal Nasional Terakreditasi Penelitian Unggulan 151-‐250 • Laporan International • Buku • Jurnal International
BAB II PELAKSANAAN PENELITIAN A. PENGAJUAN PENELITIAN Seorang dosen yang akan melakukan penelitian harus menempuh langkah-‐ langkah untuk mendapatkan bantuan penelitian, yaitu: 1. Mengajukan Proposal Komponen proposal sekurang-‐kurangnya harus memuat hal-‐hal sebagai berikut: a. Judul Merupakan rumusan dari pokok masalah yang akanditeliti. Untuk itu, judul yang baik harus mencerminkan inti rumusan masalah penelitian. b. Latar Belakang Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu : i. Fakta-‐fakta yang menunjukkan adanya gap antara apa yang seharusnya (das solen) dengan apa yang senyatannya (das sein); ii. Pentingnya masalah untuk dipecahkan; iii. Fakta-‐fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan; iv. Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan denganhasil penelitian terdahulu c. Perumusan Masalah Perumusan masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan. Rumusan masalah ini yang akan menjadi pemandu peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. d. Kajian Teori dan Kajian Pustaka Kajian teori merupakan alat baca dalam pelaksanaan penelitian. Kajian teori akan lebih mantap jika disertai dengan kajian pustaka. Kajian pustaka ini merupakan elaborasi hasil-‐hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik. e. Metode Yang dimaksud dengan metode adalah urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pendekatan yang dipergunakan, teknik pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data, dan penggunaan teori dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
f. Data dan Sumber Data Memuat data yang sudah dukumpulkan dan sumber data tersebut didapat. g. Jadwal Pelaksanaan Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel. h. Anggaran Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian (RAB), kebutuhan anggaran harus ditulis dengan rinci, meliputi komponen-‐komponen. Anggaran kegiatan penelitian, komponen belanja barang pada tiap aktivitas akan dilaksanakan sesuai dengan besaran biaya yang dibelanjakan (at cost). Dalam penganggarannya, peneliti mengalokasikan rencana pengeluaran yang sesuai dengan rencana pekerjaan. Besaran atas belanja barang dan belanja perjalanan akan disesuaikan pula dengan sifat, ukuran, jenis dan luas penelitian tersebut. Adapun model penganggarannya minimal mengikuti pola sebagaimana lampiran 1. i. Pelaksana Pelaksana penelitian ditulis lengkap dengankeahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian,jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-‐masing. Dengan ketentuan pengajuan sebagaimana di atas, maka kelayakan proposal yang diajukan dituangkan dalam proposal dengan ketebalan antara 20 s.d. 25 halaman, di luar daftar isi dan lampirannya. Dalam hal perencanaan penganggaran, agar diperhatikan ketentuan prosentase pengalokasian sebagai berikut: Penelitian No 2
3
4
Mata Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan (Honorarium, Gaji, Upah Belanja Barang*) (Bahan, ATK, Perlengkapan, Copy, Jilid, Konsumsi, BHP, Barang, Publikasi) Belanja Perjalanan**)
Unggulan Pemula
Madya
Madya Terakredita si
30%
30%
30%
30%
30%
45%
45%
45%
45%
45%
20%
20%
20%
20%
20%
Nasional
Internasion al
5
(Transport Dalam Kota, SPD Dalam Negeri dan SPD Luar Negeri) Belanja Modal Fisik Lainnya (Khusus untukPembelian Buku) TOTAL
5%
5%
5%
5%
5%
100%
100%
100%
100%
100%
*), **) Maksimum alokasi fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan 2. Seleksi Proposal yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai.Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal tersebut. Pelaksanaan seleksi sekurang-‐kurangnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas proposal yang diajukannya. Proses seleksi terdiri dari tiga tahap, yaitu; pertama, seleksi administrastif yang dilakukan melalui penilaian meja (desk evaluation), yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal. Kedua, seleksi substansi, yaitu seleksi melalui forum seminar pertanggungjawaban proposal. Hal-‐hal yang masuk dalam komponen yang dinilai dalam proses seleksi adalah tercantum dalam matrik sebagai berikut: NO
ASPEK YANG DINILAI
A 1
PERMASALAHAN Permasalahan yang akan diteliti
2
3
Indikator
NILAI (N)
BOBOT (B)
1. Tidak mengandung masalah; 2. ada masalah, tapi tidak layak untuk diteliti 3. ada masalah, tidak jelas rumusannya 4. ada masalah dan baik untuk ditindaklanjuti 5. masalah yang diambil sangat penting ditindaklanjuti
10
Rumusan masalah
1. RM tidak mencerminkan permasalahan penelitian; 2. RM tidak jelas rumusannya 3. RM kurang menggambarkan gagasan penelitian 4. RM cukup tepat dan menggambarkan gagasan penelitian 5. RM sangat ideal dan menggambarkan gagasan penelitian
10
Signifikansi penelitian
1. signifikansi penelitian tidak terelaborasi baik; 2. tidak signifikan, tapi terelaborasi dengn baik; 3. cukup signifikan, tapi tidak terelaborasi baik; 4. signifikan untuk diteliti dan terelaborasi dengan baik; 5. signifikan dan terelaborasi dengan sangat baik
10
NxB
KET
4
B
C 1
2
3
C
D
E
Mengandung unsur/teori baru
1. tidak mengandung unsur baru 2. memuat isu baru tapi tidak berkaitan 3. mengandung unsur baru, namun tidak penting 4. mengandung teori baru dan penting untuk pengembangan keilmuan 5. mengandung teori baru dan sangat penting untuk pengembangan keilmuan PENGGUNAAN BAHASA Penggunaan Bahasa 1. Ulasan proposal menggunakan bahasa yang tidak dan Diskripsi ilmiah Proposal 2. Bahasa ilmiah tapi tidak sistematis 3. Bahasa ilmiah dan sistematis 4. Bahasa ilmiah dan rasional 5. Bahasa ilmiah, sistematis dan terurai dengan jelas
10
TEORI DAN REFERENSI Ketepatan 1. Tidak ada teori yang dipergunakan Penggunaan Teori 2. ada teori, tapi tidak berkaitan 3. ada teori, tapi penulis tidak mampu menggunakannya 4. ada teori dan terelaborasi dengan baik 5. ada teori, terelaborasi dengan baik, dan sangat tepat Penggunaan 1. referensi ada tapi tidak berkaitan dengan tema Referensi penelitian 2. referensi yang berkaitan di bawah 10 judul 3. referensi UTAMA berjumlah 5 - 10 judul 4. referensi UTAMA lebih dari 11 judul 5. Proposal sudah merujuk min. 5 refernsi utama Kajian Pustaka/Riset sebelumnya yang berkaitan
HIPOTHESIS Hipotesis (jika ada)
10
10
10
1. tidak ada kajian pustaka/riset sebelumnya dgn tema yang berkaitan 2. ada kajian pustaka, tapi tidak berkaitan dengan tema 3. ada kajian pustaka/riset sebelumnya dengan jumlah 1-2 riset 4. ada kajian pustaka/riset sebelumnya, berkaitan dengan tema, tapi kurang terelaborasi 5. ada kajian pustaka/riset sebelumnya, berkaitan dengan tema riset dan terelaborasi baik
10
1. Tidak ada hipotesis 2. Ada tapi tidak jelas berkaitan dengan tema 3. ada dan teruraikan dengan baik 4. ada, jelas dan tapi tidak tepat 5. ada, jelas dan sangat tepat
5
METODE PENELITIAN Ketepatan 1. Metode yang dipergunakan tidak tepat2. Metode Penggunaan Metode yang dipergunakan ada, tapi kurang tepat3. metode yang dipergunakan tepat tapi kurang terjabarkan dengan baik4. terurai dengan baik sistematis dan jelas5. terjabarkan dengan sistematis, elaboratif dan jelas Alokasi Biaya dan Waktu Pembiayaan 1. RAB ada tapi tidak rasional 2. RAB ada, cukup rasional 3. RAB ada dan kurang sesuai peruntukannya 4. RAB ada dan cukup sesuai peruntukannya 5. RAB ada dan sangat sesuai peruntukannya
10
5
JUMLAH SKOR TOTAL REKOMEND ASI
100
Jakarta,
Penilai,
__________________________________ Catatan: a Skor 100 - 300 = Ditolak Skor 301 -‐ 400 = Dipertimbangkan b Skor 401 -‐ 500 = Layak/lulus menjadi nominator c
Setelah dilakukan proses penilaian dan seleksi, pengaju harus mempresentasikan proposalnya di hadapan pakar pada masing-‐masing perguruan tinggi. Para pakar yang dihadirkan, ditentukan oleh perguruan tinggi masing-‐masing disesuaikan dengan disiplin ilmu dan keahliannya. B. SEMINAR Yang dimaksud dalam seminar di sini adalah seminar hasil penelitian.Setiap hasil penelitian harus diseminarkan. Seminar hasil penelitian dilakukan dalam beberapa bentuk: Pertama, Seminar di hadapan tim yang ditunjuk oleh lembaga pemberi dana bantuan penelitian. Seminar ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol pelaksanaan penelitian dan pertanggungjawaban Negara atas belanja bantuan yang telah dialokasikan. Kedua, Seminar expose hasil penelitian. Seminar ini dilakukan dalam rangka mensosialisasikan hasil penelitian yang dilakukan peneliti.Seminar expose penelitian bisa dilakukan dengan menghadirkan para ahli, atau para dosen atau seminar yang lebih luas melibatkan para mahasiswa. C. PENGANGGARAN PENELITIAN Mekanisme dan tahapan yang harus dilakukan oleh masing-‐masing peneliti. Dalam penyusunan anggaran penelitian, agar diperhatikan hal-‐hal sebagai berikut: 1. Anggaran tidak mencantumkan honorarium peneliti. Hal ini dikarenakan, penelitian termasuk bagian dari pelaksanaan fungsi dosen di bidang penelitian. 2. Komponen Pembiayaan penelitian mencakup biaya hal-‐hal sebagai berikut: a. penyusunan proposal, yang mencakup narasumber dalam diskusi dengan tim sejawat b. presentasi proposal, yang mencakup biaya transportasi, narasumber saat pelaksanaan presentasi. c. pengumpulan data, yang meliputi biaya akomodasi, transportasi, focus group discussion, dan lain-‐lain. d. presentasi hasil penelitian, yang meliputi biaya narasumber utama, narasumber pembanding, transportasi, dan sejenisnya. e. pembelian bahan. f. Pra Penelitian; Lay out, penerjemahan, dan sejenisnya.
3. Perencanaan anggaran kegiatan penelitian, komponen belanja barang pada tiap aktivitas akan dilaksanakan sesuai dengan besaran biaya yang dibelanjakan (at cost).Dalam penganggarannya, peneliti dapat mengalokasikan rencana pengeluaran yang sesuai dengan rencana pekerjaan. Besaran atas belanja barang dan belanja perjalanan akan disesuaikan pula dengan sifat, ukuran, jenis dan luas penelitian tersebut.
BAB III PENCAIRAN DANA PENELITIAN Bab ini mengatur alur, mekanisme, tahapan dan waktu pencairan anggaran penelitian. Hal-‐hal yang perlu diperhatikan Mekanisme Pencairan Anggaran Penelitian oleh Peneliti di Satuan Kerja PTKI Negeri adalah sebagai berikut: 1. Penelitian Pemula, dengan anggaran penelitian maksimum Rp. 15.000.000,-‐. Pada penelitian kategori ini, pembayaran penelitian dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yakni: a. Tahap 1 sebesar 60% dicairkan setelah peneliti mempresentasikan proposal, ditetapkan sebagai penerima, dan telah menandatangani kontrak penugasan penelitian ditandatangani b. Tahap 2 sebesar 40% setelah evaluasi pertengahan, dan peneliti memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Mengikuti seluruh tahapan Work in Progress yang ditentukan oleh Pemberi dana bantuan. 2) Memberikan laporan perkembangan penelitian. 2. Penelitian Madya, dengan anggaran penelitian maksimum Rp. 25.000.000,-‐.Pada penelitian dengan kategori ini, pembayaran penelitian dilakukan dengan 2 (dua) tahap pula, yakni: a. Tahap 1 sebesar 60% dicairkan setelah peneliti mempresentasikan proposal, ditetapkan sebagai penerima, dan telah menandatangani kontrak penugasan penelitian ditandatangani b. Tahap 2 sebesar 40% setelah evaluasi pertengahan, dan peneliti memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Mengikuti seluruh tahapan Work in Progress yang ditentukan oleh Pemberi dana bantuan 2) Memberikan laporan hasil penelitian 3. Penelitian Unggulan, dengan anggaran penelitian antra Rp.50.000.000,-‐ s.d. Rp. 250.000.000,-‐.Pada penelitian dengan kategori ini, pembayaran penelitian dilakukan dengan 3 (tiga) tahap pula, yakni: a. Tahap 1 sebesar 40% dicairkan setelah mempresentasikan proposal, ditetapkan sebagai penerima, dan telah menandatangani kontrak penugasan penelitian ditandatangani b. Tahap 2 sebesar 30% setelah evaluasi pertengahan. c. Tahap 3 sebesar 30 % setelah peneliti memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Mengikuti seluruh tahapan Work in Progress yang ditentukan oleh Pemberi dana bantuan 2) Memberikan laporan perkembangan pelaksanaan penelitian
BAB IV LAPORAN PENELITIAN Laporan penelitian terdiri dari dua bentuk, yaitu: A. Laporan Akademik Yang dimaksud dengan laporan akademik adalah laporan hasil penelitian. Dalam hal ini, peneliti menyerahkan hasil penelitian yang terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu: 1. Laporan Hasil Penelitian Lengkap Yang dimaksud dengan laporan penelitian lengkap adalah laporan penelitian yang menampilkan secara lengkap hasil penelitian yang meliputi: a. Laporan Inti, yakni laporan akademik hasil penelitian yang di-‐lay outdalam bentuk buku ukuran kertas HVS A-‐4, dan secara lengkap beserta lampirannya. b. Laporan dalam bentuk buku. Laporan inti sebagaimana dimaksud pada huruf a di-‐lay outdalam bentuk buku siap dipublikasikan dengan ukuran 25 x 17 cm, dan telah ber-‐ISSBN. 2. Excecutive Summary Yang dimaksud dengan laporan dalam bentuk excecutive summary adalah laporan yang sudah diformat dalam bentuk tulisan/artikel yang siap dikirimkan ke Jurnal. Laporan jenis ini mengikuti sistematika sebagai berikut: a. Judul Penelitian b. Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini c. Abstraksi dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris/Arab d. Kata kunci e. Isi tulisan, dengan sistematika: Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup, daftar referensi f. Indek 3. Laporan Outcome Laporan yang mengatur tentang outcome penelitian sesuai perjanjian yang disepakati, di antaranya adalah: a. Hasil penelitian di muat dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal international. b. Hasil penelitian sudah diformat dalam bentuk ukuran buku dan siap dipublikasikan oleh lembaga penerbitskala nasional. Ketentuan format laporan dalam bentuk buku siap dipublikasikan adalah sebagai berikut: a. Ukuran buku 17 x 25 cm b. Tebal halaman minimal 200 hal c. Spasi 1.15 pt maksimal 1.5 pt d. Font standar Book Antiqua atau Times New Roman dengan ukuran 12 pt e. Dalam bagian akhir disertai dengan indeks.
B. Laporan Penggunaan Dana Setiap penggunaan uang Negara harus dilaporkan kepada pemberi/penyalur dana bantuan. Laporan Penggunaan Dana adalah laporan yang disusun untuk mengetahui besarnya realisasi atas pengeluaran yang dibandingkan dengan anggaran yang telah disusun. Setiap laporan kuangan harus disertai dengan hal-‐hal berikut: 1. Bukti Pendukung, yakni bukti terlampir dan pendukung atas tiap transaksi yang telah disajikan, di mana terdapat kuitansi/ Nota /Struk belanja atas transaksi yang akan disiapkan dengan lampiran bukti pengeluaran dan penerimaan dari pihak ketiga, yakni : a. Belanja Gaji dan Tunjangan, berupa amprahan, surat tugas, daftar kehadiran dan surat penugasan (SK) nama-‐nama penerima honorarium b. Belanja barang, yakni seluruh nota pembelian, struk belanja c. Belanja perjalanan, yakni Surat Perjalanan Dinas (SPD) dan surat tugas. Untuk perjalanan ke Luar Negeri dilampirkan pula Surat Izin dari Setneg RI. d. Belanja modal fisik lainnya, yakni struk belanja atau nota pembelian 2. Format atas masing-‐masing laporan keuangan atas dana penelitian, jika dibuat matrik adalah sebagai berikut : Jenis Penelitia n Jenis Laporan Keuanga n Penelitia n
Penelitian Pemula
Penelitian Madya
a. SPTJM b. Laporan Penggunaan Dana c. Laporan Rincian Penggunaan Dana
a. SPTJM b. Laporan Penggunaan Dana c. Laporan Rincian Penggunaan Dana
Penelitian Unggulan a. b. c.
d.
Madya SPTJM Laporan Penggunaan Dana Laporan Rincian Penggunaan Dana Bukti Pendukung
a. b. c.
d.
Nasional SPTJM Laporan Penggunaan Dana Laporan Rincian Penggunaan Dana Bukti Pendukung
International a. SPTJM b. Laporan Penggunaan Dana c. Laporan Rincian Penggunaan Dana d. Bukti Pendukung
Secara teknis akan dijelaskan dalam Bab tersendiri.
C. Batas Waktu Pelaporan Pelaporan hasil penelitian diserahkan pada waktu setelah selesainya pelaksanaan penelitian bersamaan dengan berakhirnya masa anggaran tahun berjalan. Namun demikian, berkenaan dengan batas waktu laporan out come, perlu diperhatikan matrik di bawah ini: No 1
Katagori Penelitian Penelitian
Produk Laporan
Laporan Outcome Jurnal lokal
Ket Laporan
outcome
Pemula lengkap Penelitian Madya a. Laporan lengkap b. Buku siap dipublikasik an Penelitian a. Laporan Unggulan Madya lengkap b. Buku siap dipublikasik an Penelitian a. Laporan Unggulan lengkap Nasional b. Buku siap dipublikasi kan Penelitian a. Laporan Unggulan lengkap International b. Buku siap dipublikasi kan
2
3
4
5
Jurnal nasional
paling lambat 12 bulan sejak penelitian diselesaikan
Jurnal nasional
Jurnal nasional Laporan outcome paling lambat 18 terakreditasi bulan penelitian diselesaikan
Jurnal International terakreditasi
sejak
Laporan outcome paling lambat 24 bulan sejak penelitian diselesaikan
BAB V PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PENELITIAN Bab ini menjelaskan tentang bentuk, kaidah, dokumen, form, pemungutan dan pemotongan pajak dalam pertanggungjawaban keuangan kegiatan (LPJ) penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut : 1. LPJ keuangan disusun oleh pelaksana peneliti/ Tim peneliti dengan mengacu pada sistem pertanggungjawaban keuangan (lihat lampiran 1) 2. Bukti-‐bukti LPJ dibuat dan disusun mengacu kepada rincian Laporan Penggunaan Dana. 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun sesuai dengan keterjadian pelaksanaan penelitian (at cost) 4. Bukti pengeluaran, misalnya, berupa : a. Rapat persiapan kegiatan Rapat persiapan kegiatan yang dilaksanakan di kantor, yang dapat dipertanggungjawabkan hanya snack rapat dan makan siang. Apabila rapat persiapan yang dilaksanakan di kantor mengundang instansi atau wakil Kementerian/ Lembaga, maka peserta rapat dari instansi atau wakil Kementerian/ Lembaga dapat diberikan SPD atau transport kegiatan dalam kota. b. Absensi Absensi (daftar Hadir) dibuat pada saat rapat persiapan kegiatan yang dilaksanakan dikantor dan yang dilaksanakan di luar kantor. Absensi diperlukan untuk menegetahui berapa banyak peserta yang hadir. Nama-‐nama yang ada dalam absensi dicantumkan pada setiap pelaporan kegiatan. c. Tanda terima transport kegiatan dalam kota (lokal) Tanda terima transport lokal diberikan kepada peserta undangan dan tim peneliti, untuk kegiatan yang dilaksanakan baik dikantor maupun diluar kantor. Kegiatan di luar kantor dapat dilaksanakan dengan ketentuan masih di dalam batas wilayah suatu kanbupaten/kota. Dalam pelaksanaan kegiatan rapat di kantor, transport dalam kota hanya diberikan kepada peserta/undangan dari instansi atau lembaga lain yang terkait. Tanda terima transport lokal dibuat dalam bentuk tabel seperti daftar hadir (absensi) kegiatan. Transport diberikan maksimal Rp. 110.000,-‐/ orang kali (lihat contoh pada lampir an 2) d. Belanja gaji dan tunjangan, terkait dengan pembayaran atas honorarium, gaji dan sekretariat peneliti serta honorarium lainnya e. Belanja barang, terkait dengan kuitansi, nota pembelian untuk pengeluaran berupa pembelian barang. Bukti pertanggungjawaban dilakukan sesuai keterjadian, agar memperhatikan ketersediaan stempel basah dan nota yang menunjukkan nama toko/penyedia barang.
5.
6. 7.
8.
f. Belanja perjalanan dinas (SPD) Perjalanan dinas dapat dilakukan oleh ketua Peneliti, anggota peneliti maupun tenaga teknis yang melaksanakan kegiatan penelitian di kabupaten/kota. Perjalanan dinas mengacu pada Standar Biaya Masukan tahun berjalan, yang terdiri atas : 1) Uang Harian (uang makan, uang saku dan transport lokal) 2) Transport luar kota (tiket+boarding jika menggunakan pesawat udara) 3) Hotel berdasarkan ketentuan yang berlaku pada tahun berjalan (contoh Permenkeu No. 72/PMK.02/2013 jo.PMK No. 52/PMK.02/2014 tentang standar Biaya Masukan tahun 2014). 4) Perjalanan Dinas didukung dengan surat tugas dari Rektor/Ketua LP2M dalam Surat Perjalanan Dinas (SPD) 5) Pelaporan pertanggungjawaban ketua peneliti, anggota peneliti dan tenaga teknis yang melakukan perjalanan dinas dibuat dalam bentuk SPD (Surat Perjalanan Dinas) yang berisi antara lain : a) Rincian perjalanan Dinas (Awal) b) Rincian perjalanan Dinas Rampung c) Bill/kuitansi biaya penginapan (Hotel) d) Daftar Pengeluaran Riil untuk biaya transport dari propinsi ke Kabupaten/ Kota e) Lembar 1 SPD f) Lembar 2 SPD, dilengkapi dengan stempel dan tanda tangan pejabat/pegawai negeri yang berwenang g) Kuitansi untuk pengeluaran berupa pembelian jasa/sewa lainnya; Bukti pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua) dengan perincian sebagai berikut : a. Arsip pemberi dana bantuan rangkap 1 (asli) b. Arsip penerima bantuan penelitian rangkap 1 (tembusan) Kuitansi/bukti pengeluaran disusun secara rapi sesuai urutan, dikonsultasikan ke bagian keuangan, setelah disetujui untuk kemudian dijilid dan diserahkan ke pemberi bantuan. Dana kegiatan penelitian yang dibiayai DIPA PTKI Negeri tidak diperbolehkan untuk belanja modal, misalnya: peralatan kantor (barang inventaris kantor), komputer, mebeulair dan lain-‐lain, kecuali untuk pembelian buku dan literatur lainnya yang masuk belanja modal fisik lainnya. Dalam hal perpajakan, pengenaan pajak dikenakan terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD. Jenis-‐jenis pajak antara lain : Materai, PPH 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN. a. Materai Setiap pembelian barang/jasa sewa dibubuhi materai (PP Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Permenkeu
No.55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Materai), dengan perincian sebagai berikut : Ø Pembelian barang/jasa, sewa: < Rp 250.000,-‐ tanpa dibubuhi Materai. Ø Pembelian barang/jasa, sewa: >Rp. 250.000,-‐s.d. Rp. 1.000.000,-‐ dibubuhi Materai 3.000,-‐ Ø Pembelian barang/jasa, sewa: >Rp. 1.000.000,-‐ dibubuhi Materai 6.000,-‐ b. Pajak Penghasilan (PPh 21) Dasar pemotongan PPh Ps 21 (Undang-‐undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 262/PMK.03/2010, dan Perdirjen Pajak Nomor Per-‐57/PJ/2009). Setiap penyerahan yang berupa honorarium dipungut PPh 21 dengan rincian untuk penerima dengan kepangkatan Gol. IV sebesar 15 %, Gol. III sebesar 5%; Gol.II sebesar 0%; non PNS sebesar 5%.Pajak disetorkan ke kas Negara melalui bank/kantor pos menggunakan NPWP Bendahara pengeluaran pemberi dana bantuan. c. Pajak Penghasilan Belanja Barang (PPh 22) Dasar pemotongan PPh Ps 22 (Undang-‐undang PPh 22, Perdirjen Pajak Nomor Per-‐15/PJ/2011). Belanja bahan (pembelian ATK, bahan kimia, supplies, spanduk, dll) dengan masing-‐masing nilai transaksi dalam 1 (Satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi kurang dari Rp. 1.000.000,-‐ (satu juta), maka tidak dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22). Untuk pembelian barang dengan masing-‐masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi mulai dari Rp. 1.000.000,-‐ (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,-‐ (dua juta rupiah) maka hanya dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) perhitungan Ø PPN DN = (100/110) x nilai transaksi x 10 %) Pembelian bahan dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi lebih dari Rp. 2.000.000,-‐ (dua juta), maka dikenakan PPN (Pajak Pertamabahn Nilai) dan PPh. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22) Ø Perhitungan PPh Ps. 22 dengan NPWP Toko (100/110) x nilai transaksi x 1,5 % Ø Perhitungan PPN dengan NPWP (100/110) x nilai transaksi x 10 %) (dilampiri SSP PPN; SSP PPh Psl. 22 dan Faktur Pajak Standar dan menggunakan NPWP toko). d. Pajak Penghasilan Pembelian Jasa/Sewa (PPh. Ps. 23) Dasar pemotongan PPh Ps 23 (Undang-‐undang No. 36 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 244/PMK.03/2008).
1) Setiap transaksi pembelian jasa/sewa kurang dari Rp. 1.000.000,-‐ dikenakan PPh Ps. 23 sebesar 2 %, (dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang distempel toko). 2) Setiap pembelian jasa/sewa lebih dari Rp. 1.000.000,-‐dikenakan PPN sebesar 10 % dari DPP dan PPh pasal 23 sebesar2 % dari DPP (dilampiri Faktur Pajak, SSP PPN; SSP PPh Psl. 23 yang distempel toko) 3) Khusus pembelian Komsumsi/Jasa catering berapapun nilainya dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2 %dan tidak dikenakan PPN (dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang menggunakan NPWP toko dan distempel toko) Contoh perhitungan : -‐ Konsumsi, apabila menggunakan kuitansi atas nama rumah makan A, maka perhitungan pajaknya : (untuk konsumsi : nilai kuitansi 0 – 2 juta = tidak dikenai pajak, sedangkan nilai kuitansi diatas 2 juta dikenai PPH) PPh Psl. 22 NPWP rumah makan = nilai transaksi x 1,5 % -‐ Catering, apabila menggunakan kuitansi atas nama catering A, maka perhitungan pajaknya (berapapun nilainya kena PPh pasal 23), PPh ps. 23 NPWP catering = nilai transaksi x 2 % e. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dasar pemotongan PPN (Undang-‐undang nomor 42 tentang PPN, Permenkeu nomor. 68/PMK.03/2010, Perdirjen Pajak Nomor Per-‐ 44/PJ/2010, Kepmenkeu Nomor 563/KMK.03/2003). Setiap pembelian barang atau jasa yang nilai akumulasinya Rp. 1.000.000,-‐ ke atas dengan satu penyedia barang dalam jangka waktu satu bulan kalender, maka dikenakan PPN sebesar 10 % dari dasar pengenaan pajak (DPP) disertai faktur Pajak dan Surat Setor Pajak (SSP) dengan menyertakan identitas pengusaha kena Pajak (toko) antara lain 1) Nama Pengusaha kena Pajak (PKP) 2) Alamat Pengusaha Kena Pajak (PKP) 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4) Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) 5) Anda tangan pengusaha kena pajak (PKP) dan stempel toko Cara Menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP) DPP= 100X Jumlah Pembelian 110 9. Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa (Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003) beserta perubahannya sebagaimana
beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun pengadaan peralatan Barang/Jasa menggunakan dua cara yaitu : a. Cara Swakelola Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 1.000.000,-‐ bukti pembayarannya cukup dengan kuitansi bermaterai b. Menggunakan penyedia Barang/Jasa Pelaksanaan pengadaan barang dengan nilai diatas Rp. 10.000.000,-‐ mengacu pada Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahan terakhir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang pengadaan barang/jasa yang terdiri dari : 1) Pengadaan Langsung Pengadaan Langsung adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan dengan cara pembelian langsung dari sekurang-‐ kurangnya ada satu penyedia barang/jasa. Apabila pembelian barang/jasa diatas Rp. 10.000.000,-‐ s.d. Rp. 200.000.000,-‐ 2) Pelelangan Umum Pelelangan Umum adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan dengan cara diumumkan secara terbuka melalui website (e-‐ procurement). Untuk pelelangan ini apabila belanja pengadaan (pagu anggaran) lebih dari Rp. 200.000.000,-‐ (Dua Ratus juta rupiah). Pengadaan Barang/Jasa dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang perpajakan sebagaimana telah dibahas sebelumnya.
BAB VI PENUTUP Penelitian yang tidak dilaporkan sampai pelaporan outcame, akan dikenai pemblokiran akses penelitian atau bantuan pada tahun-‐tahun selanjutnya. Perguruan tinggi dan lembaga pemberi dana penelitian harus mempunyai aplikasi/system informasi yang mempu menjangkau track record pengajuan bantuan. Hal-‐hal yang belum dijelaskan dalam panduan ini akan dijelaskan dalam ketentuan lainnya
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : Juni 2015 Direktur Jenderal, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA.
Lampiran 1 RENCANA ANGGARAN BIAYA No A
B
C
D
Jenis Kegiatan Pra Kegiatan Penyempurnaan Proposal a Honor Narasumber: Penyempurnaan penyusunan proposal Penelitian b Transportasi c Konsumsi peserta diskusi Pelaksanaan Penyusunan Desain Operasional Penelitian a Honor Narasumber: Penyempurnaan penyusunan proposal Penelitian b Transportasi c Konsumsi peserta diskusi Uji instrument Pengumpulan Data a Uang Harian, Penginapan, Transportasi Pengolahan Data Penyusunan Laporan Konsinyering Pasca Pelaksanaan Expose Hasil penelitian a Honor Narasumber b Transportasi c Konsumsi Peserta Bahan ATK Kertas Tinta Printer Dan lain-lain
v
f
Sat
Harga
1
4
JPL
900.000
1 10
1 1
Keg OA
110.000 35.000
1
4
JPL
900.000
1 10 20
1 1 1
Keg OA Org
110.000 35.000 100.000
1
20
OH
Sesuaikan SBU
Jumlah
Lampiran 2: Contoh Surat Perintah Dinas
Berangkat dari : (tempat kedudukan) Pada Tanggal : Ke : a.n. Rektor/Ketua, Ketua LP2M
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :
Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala
: : : :
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :
Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala
: : : :
IV. Tiba di Jakarta (tempat kedudukan)
Tgl, 24 Juni 2012
Pejabat yang memberi perintah
Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat yang memberi perintah
V. CATATAN LAIN-LAIN : VI. PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba Bendaharawan yang bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara, apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya (angka 8 lampiran Surat Menteri Keuangan tanggal 30 April 1975 No. 296/MK/I/4/1975). Lampiran 3
Kwitansi Pembayaran/Pengeluaran
Lampiran 4
