DIREKTORAT SURVEILANS DAN KARANTINA KESEHATAN Disampaikan oleh: Direktur SKK
Pada Pertemuan Nasional Program P2P Tangerang, 9-12 Mei 2016
Permenkes No. 64 Tahun 2015 SOTK Surveilans dan Karantina Kesehatan TUGAS Perumusan Kebijakan
Penyusunan NSPK
Bimbingan teknis & kerjasama kemitraan
Pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan
POKOK KEGIATAN 1 Peningkatan di bidang imunisasi dasar serta imunisasi lanjutan dan khusus 2 Peningkatan dan pengembangan di bidang kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah 3 Peningkatan di bidang karantina kesehatan pelabuhan dan bandar udara dan karantina kesehatan wilayah dan pos lintas batas darat negara 4 Peningkatan di bidang deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging
SISTEM KESEHATAN NASIONAL SEBAGAI LANDASAN PIKIR RPJMN 2015-2019 1
Manajemen Kesehatan
SDM K
2
Farmasi, Alkes dan Makanan
3
Litbang
Pemberdayaan Masyarakat
7 Service delivery
4 5
•Derajat Kesehatan •Perlindungan finansial • Responsivenes s yankes
(Perpres No 72/2012)
Pembiayaan Kesehatan (termasuk JKN)
6 3
1. Managemen Kesehatan: (regulasi)
ASAS AKUNTABILITAS
1. Managemen Kesehatan: (sistem informasi kes)
SISTEM INFORMASI KESEHATAN (HIS) DG
DG
SET GEN
IT GEN
INST
CENTER FOR DATA
PHO
HOSP
HOSP
DG
DG
SET GEN
IT GEN
INST
CENTER FOR DATA
PHO
Aim to
HOSP
DHO
DHO
Fragmented
HOSP
Integrated PHC
PHC
NGOs
PRIVATE
2. SDM
UU Kesehatan no 36/2009 Bab V Bagian I Tenaga Kesehatan
Pasal 27 Tenaga kesehatan berhak atas imbalan dan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas sesuai profesinya. Perlindungan hukum: KUHP pasal 50: karena menjalankan UU KUHP pasal 51: karena menjalankan perintah atasan
2. SDM
Dit Jen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit • Kompetensi: Surveillance and Response • Bidang : Epidemiology • SDM: FETP …. > 600 (3 Univ….5 Univ) NETP ….± 500 • Utilisasi: 1. Update database 2. Wawancara 3. Networking 4. Deploy 5. Recruitment : Prov, RS (FETP) Kab/Kota (FETP)
3. Farmasi, Alkes dan Makanan
Indikator terpilih: 1. Terdapat dokter atau bidan atau perawat 2. Tersedia pedoman APN atau Manajemen asfiksia 3. Tersedia timbangan bayi 4. Tersedia tetrasiklin salap mata 5. Tersedia vit K inj 6. Tersedia HB Uniject
4. LITBANG
EVIDENCE BASED POLICY MAKINGFRAMEWORK MENTERI
TAG
LSM
litbang
SEKRETARIAT Eselon III
ACADEMIA
DEVELOPMENT PARTNERS
KELOMPOK KERJA
One Health Tool
4. LITBANG Usia Anak Penyebab kematian Neonatal
Intervensi
Efektifitas
Diare
1
ORS
0,93
Sepsis
2
Kehamilan: Deteksi dan Terapi sifilis
0,97
3
Clean post natal
0,4
4
Oral Antibiotik
0,28
5
Antibiotik Injeksi
0,65
6
Perawatan pendukung yang komprehensif
0,8
4
Oral Antibiotik
0,42
5
Antibiotik Injeksi
0,75
6
Perawatan pendukung yang komprehensif
0,9
Asfiksia
6
Perawatan pendukung yang komprehensif
0,05
Prematur
7
Menjaga suhu tubuh
0,2
8
Kangaroo Mother care
0,51
6
Perawatan pendukung yang komprehensif
0,28
9
Kehamilan: TT
0,94
3
Clean post natal
0,4
Kongenital
10
Suplemen/fortifikasi asam folat
0,35
Lainnya
6
Perawatan pendukung yang komprehensif
0,1
Pneumonia
Tetanus
5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
UU No. 36 thn 2009 tentang KESEHATAN Bab VII
• Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, Lanjut Usia dan Penyandang Cacat • Bagian ke satu : Kesehatan ibu, bayi dan anak
Pasal 131 ay.1
• Upaya pemeliharaan kesehatan bayi & anak harus ditujukan utk mempersiapkan generasi yg akan datang, yg sehat, cerdas & berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi & anak
Pasal 131 ay.2
• Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 tahun
Pasal 131 ay.3
• Upaya pemeliharaan kes. bayi & anak menjadi tanggung jawab & kewajiban bersama bg org tua, keluarga,
masyarakat & pemerintah, & pemerintah daerah
5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Buku KIA : instrumen integrasi pelayanan KIA Keputusan Menteri Kesehatan No 284/Menkes/SK/III/2004
Informasi • informasi cara memelihara dan merawat Hak kesehatan ibu dan anak, kebutuhan gizi • UU no. 23/2002 Pasal 27 Pembuatan akta kelahiran ... penelantaran bayi, Tugas ……..surat keterangan lahir Kewajiban • catatan kesehatan ibu (hamil, bersalin, dan nifas) • Deteksi dini ibu hamil melalui kegiatan P4K (stiker) • catatan kesehatan dan pertumbuhan perkembangan anak (bayi baru lahir, bayi dan anak balita)
12
5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Hak Tugas Kewajiban
Rapor Kesehatanku Tujuan: informasi • ↗ akses peserta didik layanan kesehatan • Informasi PHBS, – kesehatan reproduksi – layanan kesehatan – hak anak
• Instrumen – pemantauan – pembuktian
6. PEMBIAYAAN KESEHATAN
• • • • •
Paket benefit JKN Jamkesda BOK APBD …….?
7. Service delivery
• Tempat : Puskesmas, RS, posyandu, sekolah, • Waktu : setiap hari, • Oleh : dokter, tenaga kesehatan lain terlatih
Strategy Operasional 1. Infrastuktur (Indikator input: Ratio) – SDM terlatih – Logistik standard
2. Manajemen sederhana (Indikator output) – PWS (tiap bulan) – Mapping (tiap tahun)
3. Kualitas – Supervisi dg checklist
3. Farmasi, Alkes dan Makanan
Indikator terpilih: 1. Terdapat dokter atau bidan atau perawat 2. Tersedia pedoman APN atau Manajemen asfiksia 3. Tersedia timbangan bayi 4. Tersedia tetrasiklin salap mata 5. Tersedia vit K inj 6. Tersedia HB Uniject
DI Aceh
Sebesar 27,3% puskesmas memiliki index 100% atau memiliki 6 jenis sarana pelayanan kesehatan neonatus essensial Indonesia
30,0%
Papua
Papua Barat
Maluku Utara
Maluku
Sulawesi Barat
Gorontalo
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Utara
Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Barat
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Barat
Bali
Banten
Jawa Timur
DI Yogyakarta
Jawa Tengah
Jawa Barat
DKI Jakarta
Kepulauan Riau
Bangka Belitung
Lampung
Bengkulu
Sumatera Selatan
Jambi
Riau
Sumatera Barat
Sumatera Utara
3. Farmasi, Alkes dan Makanan Siap neonatal essensial
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
27,3%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
,0%
3. Farmasi, Alkes dan Makanan
Index kesiapan pelaksanaan kesehatan neonatus essensial 120,0%
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
,0%
Indes neonatus essensial
SDM
Pedoman Neonatal esessensial
timbangan bayi
tetrasiklin salap mata
Vit K inj
Hb Uniject
Rata rata puskesmas memiliki 5 dari 6 sarana pelayanan kesehatan neonatus essensial (75,5%); terlangka adalah ketersediaan tetrasiklin salap mata(55,2%)
3. Farmasi, Alkes dan Makanan
Sumber Risfaskes 2011, Lap Rutin 2012
3. Farmasi, Alkes dan Makanan
PROGRAM UNGGULAN, INTERVENSI DAN TEROBOSAN PROGRAM SURVEILANS DAN KARANTINA KESEHATAN
Program
Intervensi
Terobosan
1. Imunisasi
1. ↗ cakupan imunisasi rutin
1.Crash Program Campak
2. Kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah
2. ↗ SKDR berbasis Web (Migrasi) 34 Prov On line. 3. Pengembangan SKDR di BBTKL dan KKP 4. Penguatan Posko KLB sebagai EOC Kesehatan
2. Surveilans Berbasis Lab di UPT, 3.Integrasi Surv human health vs animal health (One Health)
3. Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan penyakit potensial wabah
5. Penguatan kapasitas inti IHR 2005 dan Penyusunan rencana kontigensi penanggulagan kegawat daruratan kesehatan di pintu masuk negara dan wilayah
4. Assesment Joint External Evaluation perkuat IHR 5. Penguatan SIMKESPEL
4. Deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging
6. Peningkatan kemampuan penanggulangan penyakit infeksi emerging
6. Penguatan TGC terhadap penyakit infeksi emerging
EVALUASI KEGIATAN TAHUN 2015
TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DIT. SIMKARKESMA TA 2015 No
INDIKATOR
TARGET REALISASI
CAPAIAN KINERJA
1
% kab/kota mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi
75
55,8
74,4
2
% bayi 0-11 bln mendapat imunisasi dasar lengkap
91
85,8
94,2
3
% anak usia < 3 tahun yang mendapat imunisasi dasar lengkap dan imunisasi lanjutan
35
30,4
86,9
4
% penurunan kasus PD3I tertentu
7
11,2
160
5
% kab/kota siap siaga penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat berpotensi wabah
29
29
93,5
% sinyal kewaspadaan dini yang direspon
65
51,4
79,1
6
TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DIT. SIMKAR KESMA TA 2015 No
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
≥2/ 100.000
0,35
17,5
7
Penemuan kasus discarded campak
8
% alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan
80
79,5
99
9
% respon sinyal SKD dan KLB, Bencana dan Kondisi Matra di wilayah layanan BTKLPP
50
154
200
30
30,63
103,3
10 % kab/kota yang mempunyai daerah penyelaman yang melaksanakan upaya kesehatan matra
PENCAPAIAN TARGET NASIONAL TAHUN 2015 & TWI 2016 Cakupan nasional Campak: 92,1%
2015
Campak
Triw I 2016
Keterangan: Cakupan < 6,7% Cakupan ≥ 6,7 % dan < 7.9%
Keterangan: Cakupan <80%
Cakupan ≥ 7,9% Belum ada laporan
Cakupan ≥80% dan < 95% Cakupan ≥ 95%
IDL
Cakupan nasional IDL: 86,2%
Keterangan:
Keterangan:
Cakupan < 6,7% Cakupan ≥ 6,7 % dan < 7.6%
Cakupan <80% Cakupan ≥80% dan < 91% Cakupan ≥ 91%
Data s.d. 22 April
Cakupan ≥ 7,6% Belum ada laporan
Data s.d. 22 April
PENCAPAIAN KOMITMEN GLOBAL Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio 2016 Keterangan:
Nasional: 96,5%
Pencanangan Nasional PIN Polio bersama Ibu Negara, Ibu Menko PMK dan Ibu Menteri Kesehatan, di Solo
Cakupan <80% Cakupan ≥80% dan <95% Cakupan ≥95%
IMUNISASI
Perbaikan Cakupan
TANTANGAN • • • • • •
UPAYA TEROBOSAN
Penguatan imunisasi rutin pendekatan SOS Reach every community Geografis sulit dan urbam slum Penguatan peran Toga & Black campaign Toma, juga ILM Kualitas SDM Upayakan tenaga Ketersediaan coldchain fungsional pengelola One Gate Policy vaksin vaksin Pnemonia, diare, rubella, DBD Coldchain sebagai indikator kinerja Introduksi vaksin baru: MR. JE, Pneumo, HPV, Dengue
STRATEGI OPERASIONAL IMUNISASI VA KSI N BA RU
CAKUPAN TINGGI DAN MERATA
Outbreak response immunization
NATIONAL CAMPAIGN
REDUKSI
ELIMINASI
REDU KSI
ERADIKASI
REDU KSI
www.childmortality.org
198 countries
61/1000 LB (SDKI 1991) Infant cause of death (BHR 2007)
Campak; 1,2 TB; 1,2
Malnutrisi; 2,3
Lain-lain; 11.6
Tetanus; 2,9 Diare; 31,4
Sepsis; 4,1
55,2% kematian bayi karena pneumonia dan diare 55,2% kematian bayi disebabkan oleh diare dan pneumonia
Kelainan jantung congenital dan hidrosefalus ; 5,8 Kelainan saluran pencernaan; 6,4
Pnemonia; 23,8
Meningitis/ ensefalitis; 9.3
34/1000 (SDKI th 2007) MDG target 2015 23/1,000 LB
26/1,000 LB (SDKI th 2012)
o
2015
SURVEILANS 1. 2. 3.
Sinyal tidak direspon <24 jam Puskesmas belum memiliki jaringan sinyal komunikasi Terbatasnya tenaga surveilans (Puskesmas, Kab/kota, Provinsi).
TANTANGAN 4. 5. Kapasitas laboratorium dasar puskesmas untuk konfirmasi alert yang muncul dalam SKDR. 6. Belum semua provinsi migrasi aplikasi SKDR berbasis web 7. Dukungan pemerintah daerah
UPAYA TEROBOSAN
Penguatan Regulasi, Juklak dan Juknis terkait Peran LP/LS Peningkatan kapasitas petugas surveilans Pusat, Prov, Kab/Kota Peningkatan Jejaring dan koordinasi lintas program/sector Pengembangan dan penguatan sistem kewaspadaan dini faktor risiko lingkungan Pengembangan aplikasi berbasis web bagi surveilans PD3I Asistensi/Bimbingan Teknis terkait investigasi dan respon
KARKES
TANTANGAN
Commitment stakeholder rendah Implementasi kekarantinaan antar negara Komitmen Global dalam rangka memperkuat IHRGHSA Tuntutan pelayanan publik kekarantinaan kesehatan yang cepat dan mudah di akses
UPAYA TEROBOSAN
Advokasi ke stakeholder Penguatan JFT di bidang kekarantinaan kesehatan, Standarisasi Sarana dan Prasarana teknis pendukung Penguatan Simkespel yang terintegrasi.
Integrasi surveilans pintu masuk dan wilayah
Pelaksanaan Assesment Joint External Evaluation untuk memperkuat IHR
Countries Implementing IHR (2005)
98%of all States Parties responded to the monitoring questionnaire at least once, representing 192 of the 196 States Parties
IHR SELF ASSESSMENT Results: Capacities need to be strengthened Indonesia Core Capacity 2015
100 100
100 100 100 100 100 94 94 90 86 85 80
1. Risk Communication: Document not tested yet 2. HR : No standard and recruitment mechanisme in place 4. Point of Entry: Communication and Coordination
between National IHR focal point as well as other country PoE not established. 5. Capacity on handling of chemical hazards:
No information exchange between Institution in charge of handling chemical hazards with
related sectors
No contingency plan for handling of chemical hazards
GHSA MEMPERKUAT IHR
+ • Anti Microbial Resistance (AMR) • Immunization • Reporting • Emergency Response Operation • Linking Public Health and Security Authorities
GHSA = IHR (2005) + X
JEE TOOL PREVENT: • National Legislation, Policy and Financing • IHR Coordination, Communication and Advocacy • Antimicrobial Resistance (AMR) • Zoonotic Diseases • Food safety • Biosafety dan Biosecurity • Immunization
DETECT : • National Lab System • Real time surveillance • Reporting • Workforce Development
OTHER IHR related hazards and PoE • Point of Entry • Chemical hazards
RESPONSE • Preparedneess • Emergency Response Operations • Linking Public Health and Security Authorities • Medical Countermeasures and Personnel deployment • Risk Communication
• Radiation Emergency
Action Plan in Directorate of Surveillance and Health Quarantine, 2016 Week 2 – 3 April Week 4 April
Self Ass UPT (49 PH and 10 Lab surv
Socialization Prov Chief CDC
Week 2 Mei
Socialization District Chief CDC
Juli – Sept
Self Ass Prov and District
2017
External Evaluation
PENYAKIT INFEKSI EMERGING UPAYA TEROBOSAN
TANTANGAN
Potensi penyebaran mikroorganisme penyebab penyakit (adaptasi/mutasi menjadi lebih patogen, resisten, dll) Koordinasi lintas sektor Sarana prasarana penunjang diagnostik penyakit infeksi emerging Sistem kesehatan masyarakat belum terbangun secara optimal Ancaman bioterorisme dan bioweapon
• •
•
•
Advokasi dan Sosialisasi Program PIE melibatkan stakeholder terkait Penilaian risiko, pelatihan Tim Gerak Cepat, dan simulasi/table top exercise. Penguatan Koordinasi LS/LP Menghadapi KLB/Wabah Zoonosis dan EIDs Keterpaduan Lintas Sektor “one health system (human, animal, wild life and environmental health)” . Penyiapan Permenkes ttg Pembiayaan PIE
Percepatan Pencapaian Target Nasional Program SKK
PUSAT
PUSAT
PROVINSI
PROVINSI
KAB/KOTA • Penguatan
KAB/KOTA • PENDANAAN
legislasi/kebijakan Program SKK • Percepatan proses pengadaan sarana prasarana • Koordinasi UPT dengan Dinas • Peran bantu FETP
• • • •
APBN APBD HIBAH/ PHLN
1. PIN 2. Switch tOVP- bOVOP 3. Intro IVP 4. Crash Program Campak di 183 kab
2015
2016
1.Eliminasi Rubela 2.Eliminasi campak 3.Eradikasi Polio
2017
2018
Eliminasi Maternal Neonatal Tetanus 2017-2018 MR Campaign
2019
2020
RENCANA KEGIATAN TAHUN 2017 PROGRAM IMUNISASI 1.
2.
3.
4.
Introduksi vaksin Pneumokokus a. Pelatihan petugas Imunisasi b. Advokasi dan Sosialisasi Penyusunan Pedoman untuk Pengenalan Vaksin Baru (Vaksin Pneumokokus, vaksin Measles Rubella, vaksin Japanese encephalitis (JE), Introduksi Vaksin Measles Rubella phase I: Pelatihan petugas imunisasi Phase II: Catch up campaign MR
5.
Introduksi Vaksin JE: a. Pelatihan petugas imunisasi b. Advokasi dan Sosialisasi dalam rangkaPengenalan vaksin JE
6.
Pengadaan alat pengendali mutu vaksin (vaccine refrigerator, vaccine carrier dan alat pemantau suhu) KIE: ILM dan penunjukan duta imunisasi nasional. Bimtek dan Monev program imunisasi di provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas.
7. 8.
Prioritas Vaksin Baru Plan Switching tOPV to bOPV IPV
2015
2016
HPV
2018
2019
April
Juli
MR
JE
2017
Kampany Kampan e fase I ye fase 2&3 JE Surveillance 8 sentinels
Kampanye JE Di daerah beresiko tinggi
Demonstra Rencana tion project demonstrati on project di DKI di DIY
Pneumo
Pilot project di Lombok dengan PCV13
Pilot project di 3 provinsi
Pneumo whole cell Clinical Trial (BF)
RENCANA KEGIATAN TAHUN 2017 PROGRAM SURVEILANS 1. Penyusunan NSPK kewaspadaan dini dan respon penyakit berpotensi KLB 2. Peningkatan Kapasitas petugas dalam kewaspadaan din dan respon KLB 3. Advokasi, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon penyakit berpotensi KLB
4. Pengadaan KIE kewaspadaan dini dan respon penyakit berpotensi KLB 5. Pengadaan Logistik bencana dan situasi khusus 6. Pemeliharaan sistem kewaspadaan dini dan respon
RENCANA KEGIATAN TAHUN 2017 PROGRAM KEKARANTINAAN KESEHATAN 1.
2.
3. 4.
5.
UJI RENCANA KONTIGENSI KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG MERESAHKAN DUNIA (KKM-MD) DI PINTU MASUK NEGARA DAN WILAYAH MELALUI TABLE TOP EXERCISE/SIMULASI PELAKSANAAN ASSESMENT JOINT EXTERNAL EVALUATION TOOLS DALAM RANGKA MEMPERKUAT IHR 2005 SOSIALISASI SUBTANSI TEKNIS IMPLEMENTASI RUU KEKARANTINAAN PENGUATAN KOMPETENSI DAN KETERAMPILAN SDM PETUGAS DAN STRUKTURAL DI KKP YANG DISESUAIKAN DENGAN HASIL REVIU ORGANISASI KKP PROSES PEMBAHASAN SUBTANSI TEKNIS RANCANGAN PERATURAN MENPAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU UNTUK DOKTER KEKARANTINAAN KESEHATAN
6.
PENINGKATAN PEMAHAMAN STAKEHOLDER/PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI KKP 7. PENGUATAN JEJARING KERJA TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI KKP 8. PENYUSUNAN RUMUSAN STANDARISASI KKP 9. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KKP 10. PENINGKATAN AKSES, PEMANFAATAN DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI KESEHATAN PELABUHAN (SIMKESPEL) UNTUK MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI KKP SERTA DALAM PELAYANAN PUBLIK
RENCANA KEGIATAN TAHUN 2017 PROGRAM PENYAKIT INFEKSI EMERGING Implementasi Resolusi Rakerkesnas 2016:
Penguatan, Sarpras dan Sumberdaya:
Pengembangan surveilans PIE berbasis komunitas dengan teknologi surveilans terbarukan dalam rangka peningktan upaya penemuan kasus dan pengurangan risiko KLB PIE
1.Pelatihan TGC dalam respon PIE di pusat 2.Pelatihan TGC dalam respon PIE di 3 regional 3.Pelatihan surveilans PIE berbasis komunitasi dengan teknologi surveilans terbarukan di Provinsi terpilih 4.Simulasi respon PIE di 10 Provinsi 5.Penyediaan APD 6.Advokasi dan Sosialisasi di 12 Provinsi 7.Evaluasi Pasca Pelatihan
HARAPAN KEPADA DAERAH
Kesehatan merupakan urusan konkuren UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1112
> Dukungan legislasi dan keterlibatan daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program SKK > Asistensi Kabupaten lakukan pemetaan : - kesiapan infrastruktur Puskesmas . SDM terlatih . Sarana Prasarana - cakupan
