PENGELOLAAN APBN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP APBD. Disampaikan oleh : Direktorat Penyusunan APBN, DJA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGELOLAAN APBN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP APBD Disampaikan oleh :

Direktorat Penyusunan APBN, DJA MAKASAR, 20 APRIL 2017

Pokok Bahasan

PENDAHULUAN PENGELOLAAN APBN

POKOK-POKOK KEBIJAKAN APBN 2017

KEMENTERIAN KEUANGAN


PENDAHULUAN

33

TUJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI Kesejahteraan Masyarakat adil dan makmur

Instrumen fiskal - APBN

Pajak: - mendukung belanja negara - Memperbaiki pemerataan

Mengurangi Kesenjangan

- Insentif usaha Bea Cukai: - Penerimaan - Pengendalian konsumsi

Mengentaskan kemiskinan

- Penjaga perbatasan - Fasilitasi investasi perdagangan Belanja: - Pendorong pertumbuhan

Menciptakan kesempatan kerja

- Investasi - produktivitas

Pertumbuhan Ekonomi


4

TANTANGAN EKONOMI DALAM NEGERI Tingkat Inovasi yang rendah

Kapasitas produksi yang terbatas

Produktivitas Rendah KEMENTERIAN KEUANGAN

Infrastructure, Technology, and Skill Gap

Daya Saing Rendah

Pasar Keuangan Dangkal

Kemiskinan & Ketimpangan 5

DISPARITAS PERTUMBUHAN ANTAR DAERAH MASIH LEBAR KALIMANTAN: 7.7% thd PDB Pertambangan, Industri, Pertanian

SULAWESI: 6.2% thd PDB

11.1%

Pertanian, konstruksi, perdagangan

6.5%

3.9%

2.1%

22.0%

6.7%

13.7%

11.0%

SUMATERA: 22.0% thd PDB Pertanian, Industri pengolahan, pertambangan

14.7%

5.6%

5.0%

10.1%

PAPUA: 2.5% thd PDB

Pertambangan, pertanian, dan administrasi pemerintahan

BALI & NUSRA: 3.2% thd PDB

Pertanian, pariwisata, perdagangan

JAWA: 58.4% thd PDB Industri pengolahan, perdagangan, konstruksi

Pertumbuhan PDRB, Q3, YoY

Tingkat Kemiskinan Daerah, per September 2016

Source: BPS

Source: BPS


PERTUMBUHAN EKONOMI TELAH MEMBANTU MENCIPTAKAN KESEMPATAN KERJA … TETAPI BELUM OPTIMAL Gini Ratio

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Angka Kemiskinan sumber: BPS

0,410,41 0,410,41 0,41

0,42 0,41

16,0

0,40

14,0

0,39

0,38

0,38

0,36

0,37

0,40

0,36

12,0

16,6

10,00

15,4 14,2

9,00

13,3

12,5 12,0

8,00

11,4 11,311,2

7,00

9,11 8,39

7,87 7,14

7,48 6,13 6,17 5,94 6,18

6,00

10,0

5,00

0,35

0,35

8,0 6,0

10,70

0,34

4,00 3,00

2,00

0,32

2,0

1,00

0,31

0,0

-

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 KEMENTERIAN KEUANGAN

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

4,0

0,33

5,61

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0,37

18,0

APBN merupakan instrumen penting dalam pengelolaan ekonomi nasional 2.500

18,1

18,2

15,7

1.777,3

1.806,4

2.000 1.500

1.491,2

1.650,4

30

16,9

16,5 2.082,9

15,2 2.080,5

20 10 0

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Belanja Pem Pusat

-10

1.000

-20

500

-30

0

% thd PDB

-40

2012

Mendukung Daya Beli

 Gaji/Pensiun (Rp343,4 T)  Subsidi Masyarakat /transfer keluarga miskin (Rp204,6 T)


2013

2014

2015

Investasi membangun produktivitas dan daya saing  belanja infrastruktur (Rp387,7 T)  belanja pendidikan (20% APBN)  belanja kesehatan (5% APBN)  belanja riset/litbang (Rp15,3 T)

2016

2017

Membangun institusi

 belanja legislatif (DPR, DPD, MPR) (Rp6,1 T)  Yudikatif (MA, MK, Pengadilan seluruh Indonesia) (Rp8,4 T)  Eksekutif (Pusat, Pemda)

Menjaga stabilitas dan keamanan

 Belanja Kemhan/TNI (Rp108 T)  Belanja POLRI (Rp84 T)


PENGELOLAAN APBN

99

FUNGSI APBN APBN merupakan:  rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).  wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang Fungsi Otorisasi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja tahun bersangkutan.

Fungsi Alokasi Anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. KEMENTERIAN KEUANGAN

Fungsi Perencanaan Pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi Distribusi Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fungsi Pengawasan Pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi Stabilisasi Alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

10

KONSEP DALAM PENYUSUNAN APBN

Teknokratis

Kesejahteraan Rakyat

SINERGI Politik KEMENTERIAN KEUANGAN

Administratif

Alokasi

FUNGSI Distribusi

Stabilisasi 11

Tantangan Pengelolaan APBN dan APBD Penerimaan

Proyeksi & Estimasi Membuat estimasi penerimaan yang akurat dan kredibel Peningkatan kapasitas mengumpulkan penerimaan negara Rasio penerimaan perpajakan masih rendah

Belanja

Komitmen Membuat keputusan belanja yang strategis Memprioritaskan belanja produktif dan mendukung pembangunan Mengurangi kemiskinan, kesenjangan, dan pemerataan kesejahteraan Memerangi inefisensi dan korupsi

Pembiayaan Sustainability Reformasi sektor keuangan, e.g. Melalui pendalaman pasar keuangan

Mendukung keuangan inklusif Diimbangi dengan stabilitas sistem keuangan

REFORMASI FISKAL YANG KOMPREHENSI UNTUK OPTIMALISASI PENDAPATAN, BELANJA YANG BERKUKALITAS, SERTA PEMBIAYAAN YANG SUSTAINABLE KEMENTERIAN KEUANGAN

12

SIKLUS APBN KONSEP KEBIJAKAN RAPBN PELAKSANAAN JANANGGARAN DES

Arah Kebijakan dan Prioritas JAN Pembangunan Nasional

PROYEKSI AWAL RAPBN

DIPA

FEB

DIPA K/L dan DES Non-K/L

KEPUTUSAN PRESIDEN Rincian Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

NOV

SIKLUS PENYUSUNAN APBN

UNDANG-UNDANG OKT

MAR SURAT BERSAMA Pagu Indikatif

MEI

APBN

RUU DAN AGT NOTA KEUANGAN RAPBN


Kapasitas Fiskal (Resource Envelope)

JUN

PERATURAN PRESIDEN MENGENAI RKP

PPKF, KEM, RKP

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN Pagu Anggaran

13

MANDATORY SPENDING DAN FISCAL RULE DALAM PENYUSUNAN APBN

APBN


Anggaran Pendidikan

Dana Alokasi Umum

20% APBN  UUD 1945 pasal 31 (4)

minimal 26% Pendapatan Dalam Negeri Netto  UU 33 Tahun 2004

Dana Desa

Defisit

10% dari transfer ke daerah (secara bertahap)  UU Desa

Maksimal 3% (Konsolidasi APBN dan APBD)  UU 17 Tahun 2003

Anggaran Kesehatan 5%  UU 36 Tahun 2

Outstanding Utang 60% PDB  UU 17 Tahun 2003

Tax Amnesty akan berdampak ke perekonomian jangka pendek dan jangka panjang Tax Amnesty sebagai milestone reformasi pajak Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi melalui repatriasi aset, dengan beberapap trnasmisi:    

Peningkatan likuiditas domestik; Menjaga stabillitas nilai tukar rupiah; Menurunkan tingkat suku bunga; Mendukung pertumbuhan investasi.

Memperluas Tax Base melalui basis data yang lebih terintegrasi, komprehensif dan terpercaya Perhitungan potensi perpajakan yang lebih reliabel

Reformasi Kebijakan Selanjutnya… Reformasi di Bidang Perpajakan • • • •

*currently, Ministry of Finance is working on the Academic Paper of these regulations

Reformasi di Bidang Administrasi Perpajakan •

Meningkatkan Penerimaan Perpajakan yang lebih Stabil baik dalam Jangka Pendek Maupun Panjang Jangka Pendek: penerimaan dari uang tebusan amnesti pajak Jangka Panjang : Pemungutan pajak yang lebih baik berdasarkan basisi data yang lebih besar dan lebih baik


RUU KUP Revisi UU PPN RUU PPh Revisi UU Bea Materai

• • •

Penegakan Hukum yang Lebih Efektif Perbaikan sistem IT Peningkatan kualitas manajemen data Peningkatan kualitas SDM bidang perpajakan

Reformasi di bidang Belanja Negara: Penghematan belanja dan percepatan pelaksanaan kegiatan TA 2016-2017  peningkatan efisiensi dan efektivitas Dalam tahun 2016 dilakukan 2 kali pemotongan belanja K/L (Rp50,0 T pada APBNP 2016 dan Rp64,7 T pasca APBNP

Penghematan belanja untuk meningkatkan efisiensi & realokasi belanja ke kegiatan lebih produktif.

Tetap menjaga pemenuhan belanja-belanja wajib (gaji, operasional, & yang sudah dikontrakkan)


Percepatan Pelaksanaan Kegiatan/Proyek TA 2016 dan TA 2017 Proses pengadaan sebelum penandatanganan perjanjian dapat dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai setelah RKAKL disetujui DPR Penandatanganan perjanjian dilakukan setelah DIPA disahkan & berlaku efektif Pendanaan (untuk pesiapan) dapat dibebankan pada tahun anggaran berjalan sepanjang dananya dialokasikan dalam DIPA.

Reformasi di Bidang Belanja Negara: Peningkatan belanja dialokasikan kepada belanja yang lebih produktif

Alokasi Anggaran (trillion rupiah)

Awal Reformasi

Komitmen Reformasi

450,0

400,0

Δ 2017 : 2014

416,1 Pendidikan 387,3

375,5

Infrastruktur

350,3

350,0

10,8 % 117,7%

300,0

250,0

200,0

177,9

150,0

100,0

104,0 Kesehatan 77,3

67,5

54,1 %

Subsidi Energi 77,9%

50,0

0,0

2011

2012

Sumber: MoF


2013

2014

2015

2016

2017

Transmisi APBN ke Daerah Pemerintah Pusat

Daerah

MONEY FOLLOWS FUNCTION AND CAPACITY PENDAPATAN Melalui Angg K/L Belanja Pemerintah Pusat

Mendanai kewenangan 6 Urusan

Dana Vertikal di Daerah

Mendanai kewenangan di luar 6 Urusan

Dana Dekonsentrasi Dana Tgs Pembantuan

Melalui Angg Non K/L

APBN

Subsidi dan Hibah

BELANJA

Masuk APBD Transfer Ke Daerah & Dana Desa

PEMBIAYAAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Mendanai kewenangan Daerah (Desentralisasi)

• •

Dana Perimbangan Dana Otsus dan Penyesuaian

Pinjaman

18

KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN DUKUNGAN PENDANAAN APBN UNTUK PROVINSI SULAWESI SELATAN Provinsi Sulawesi Selatan

*Tahun 2016 Prov. Sulawesi Selatan

Pertumbuhan Ekonomi (%)

Nasional

7,4

Pengangguran (%)

5,01

4,8

Kemiskinan (%)

5,61

9,24

10,7

ALOKASI APBN TAHUN 2017 DI PROVINSI SULAWESI SELATAN ALOKASI BELANJA K/L (Rp Triliun) 12

8 4

10,1

TRANSFER KE DAERAH 18,217,3

20

7,3 7,6

10,4 0,3 0,5

0 Kantor Pusat

Kantor Daerah

2017


8,2

10 0,8

Dekon

2016

1,7

TP

10,3

1,8 1,4

1,1 1,3 UB

0,2 0,2

0 DBH

DAU APBN 2017

DAK

Dana Desa

DID

19

PENGGUNAAN ALOKASI APBN UNTUK PEMBANGUNAN PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR DI PROVINSI SULAWESI SELATAN (miliar rupiah)

Melalui Belanja K/L, antara lain: NO

PROYEK

2016

Melalui Transfer ke Daerah, antara lain:

2017

1

Jalan

413,0

727,0

2

Jembatan

168,3

170.0

3

Bendungan

198,3

340,3

4 5 6

Irigasi Infrastruktur Air Limbah Infrastruktur Persampahan

65,9 25,6 51,1

576,2 113,9

Infrastruktur Drainase

15,6

8,7

8

Rumah Khusus

24,8

36,7

9

Peningkatan Rumah Swadaya


75,1

PROYEK

2016

2017

1

DAK Infrastruktur Jalan 1.664,6 1.115,7 & Perhubungan

2

DAK Infrastruktur Irigasi

23,6

282,8

3

DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi

55,1

32,6

4

DAK Energi Skala Kecil

20,6

28,9

5

DAK Transportasi Perdesaan

23,8

11,0

6

DAK Perumahan dan Pemukiman

-

41,3

7

DAK Pertanian

408,7

178,8

8

DAK Kelautan dan Perikanan

67,3

58,2

44,0

7

44,9

NO

PENGGUNAAN ALOKASI APBN UNTUK BEBERAPA PRIORITAS NASIONAL DI PROVINSI SULAWESI SELATAN (miliar rupiah)

NO

PRIORITAS NASIONAL

BELANJA K/L 1 PKH 2 PBI – JKN/KIS 3 KIP NON K/L 1 Subsidi Pangan *) TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 1 Dana Desa DAK Non Fisik: Dana Peningkatan 2 kapasitas Koperasi dan UKM 3 Bantuan Operasional Sekolah Bantuan Operasional Penyelenggaraan 4 (BOP) PAUD 5 Tunjangan Profesi Guru 6 DAK Fisik Pendidikan 7 DAK Kesehatan dan KB 8 BOK dan BOKB


2016

2017

Anggaran

Anggaran

244,4 858,3 289,8

877,8

253,3

256,7

1.425,6

1.820,5

5,0

5,0

1.710,7

1.717,1

80,7

120,7

3.087,0 173,9 1.028,6 210,9

2.823,9 372,2 676,0 321,4


POKOK-POKOK KEBIJAKAN APBN

2222

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO APBN MERUPAKAN INDIKATOR UTAMA DALAM PENYUSUNAN BESARAN APBN

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Pergerakan ADEM akan mempengaruhi komponen Postur APBN lainnya (Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan) → perlu pengendalian defisit agar kesejahteraan masyarakat terjamin


Pendapatan

Belanja

Asumsi Makro tahun 2017 menyesuaikan kondisi perekonomian global dan domestik terkini Realisasi 2016

Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy) Inflasi (%,yoy)

Outlook 2017

5,02

5,1

Naik

3,02

4,0

Naik

5,7

5,3

Naik

13.307

13.300

Tingkat Bunga SPN 3 Bulan (%) Nilai Tukar (Rp/US$)

APBN 2017

Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/Barel)

Depresiasi

40

45

Naik

Lifting Minyak

829

815

Tetap

Lifting Gas

1.180

1.150

(ribu barel per hari)

(ribu barel setara KEMENTERIAN minyakKEUANGAN perhari)

Tetap

BERPENGARUH TERHADAP TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

24

KEBIJAKAN STRATEGIS APBN 2017

Optimalisasi pendapatan, Penguatan kualitas belanja & pengendalian risiko

2

1

9

Program 1 Juta Rumah (subsidi bunga, uang muka & FLPP}

10

Percepatan pengurangan kesenjangan (peningkatan cakupan PKH, PBI)


Anggaran Kesehatan mencapai 5% mulai 2016

7

6

Mendukung keberlanjutan JKN (cadangan pembiayaan Rp3,6T)

4

Konsisten akselerasi pembangunan infrastruktur

Optimalisasi pajak yang realistis melalui terobosan (melanjutkan tax amnesty)

5

3

Reformasi Subsidi lebih tepat sasaran (sinergi Rastra & PKH)

Menjaga Anggaran pendidikan 20%

8 Efisiensi birokrasi : tetap memberi THR dan Gaji 13

Penguatan desentralisasi fiskal (DAK berbasis proposal, Dana Desa dan DID)

11 Akses pendanaan bagi KUMKM melalui subsidi bunga dan dana bergulir

12

Defisit terkendali 2,41% (dibawah 3%)

25

Postur APBN, 2016-2017 APBN (triliun Rupiah)

A. PENDAPATAN NEGARA

2016 Realisasi Update

2017 APBN

Pertumbuhan terhadap realisasi (%)

1.555,1

1.750,3

12,5

1.546,9

1.748,9

13,1

1.285,0 36,1 1.069,9 630,1 412,2 27,5 179,0 261,9

1.498,9 35,9 1.271,7 751,8 493,9 26,0 191,2 250,0

16,6 (0,5) 18,9 19,3 19,8 (5,5) 6,8 (4,5)

8,2

1,4

(83,3)

1.860,3 1.150,1 680,9

2.080,5 1.315,5 763,6

11,8 14,4 12,1

469,2

552,0

17,6

710,3 663,6 46,7

764,9 704,9 60,0

7,7 6,2 28,5

C. KESEIMBANGAN PRIMER

(122,5)

(109,0)

(11,0)

D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B) % Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB

(305,2) (2,46)

(330,2) (2,41)

331,0 397,8 (89,1) 3,3 (0,7) 19,6

330,2 384,7 (47,5) (6,4) (0,9) 0,3

I.

PENDAPATAN DALAM NEGERI 1. PENERIMAAN PERPAJAKAN a. PPh Migas b. Pajak Non Migas - PPh Non Migas - PPN - Lainnya c. Bea dan Cukai 2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

II. B.

PENERIMAAN HIBAH

BELANJA NEGARA I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1. Belanja K/L 2. Belanja Non K/L II.

E.

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 1. Transfer ke Daerah 2. Dana Desa

PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II + III + IV + V) I. PEMBIAYAAN UTANG II. PEMBIAYAAN INVESTASI III. PEMBERIAN PINJAMAN IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN V. PEMBIAYAAN LAINNYA KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN


25,8

8,2 (0,3) (3,3) (46,7) (291,4) 41,8 (98,5)

0,0

26

Penerimaan perpajakan penyumbang terbesar pendapatan negara dan peran PPh yang semakin besar Peningkatan tax base dan tax compliance • Optimalisasi kebijakan pengampunan pajak

APBN 2017

• Intensifikasi melalui penggunaan teknologi informasi • Ekstensifikasi dan penguatan basis data perpajakan melalui optimalisasi pemanfaatan data pihak ketiga

Pemberian Insentif Perpajakan a.l. keringanan tarif untuk industri tertentu untuk meningkatkan iklim investasi, daya saing industri, dan mendorong hilirisasi industri dalam negeri

Perbaikan Regulasi Perpajakan • RUU KUP, RUU PPh, RUU PPN, dan RUU Bea Materai

Pengenaan Cukai untuk Pengendalian Barang Konsumsi Tertentu • Kebijakan tarif, penegakan hukum dan penindakan untuk menghindari dampak negative externality

Perpajakan Internasional untuk Mendukung Transparansi

1.498,9 Triliun Rupiah

PPh diharapkan menjadi sumber utama Penerimaan Perpajakan tahun 2017


• Memacu pertukaran informasi, pertumbuhan investasi, serta peningkatan perdagangan dan perlindungan industri dalam negeri

Tax Amnesty sebagai milestone reformasi pajak •

Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi melalui repatriasi aset

•

Memperluas Tax Base melalui basis data yang lebih terintegrasi, komprehensif dan terpercaya

•

Meningkatkan Penerimaan Perpajakan yang lebih Stabil baik dalam Jangka Pendek Maupun Panjang

27

Belanja pemerintah pusat lebih efisien, efektif dan fokus TA 2017

1.315,5 Triliun Rupiah


• peningkatan belanja produktif seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah; • meningkatkan efisiensi dan penajaman belanja non-operasional utamanya belanja barang; • meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial dengan memperbaiki sistem penyaluran dan akurasi data penerima; • memperkuat pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri; • penyaluran subsidi dan program bantuan sosial non-tunai yang lebih tepat sasaran, antara lain melalui perbaikan basis data yang transparan dan penataan ulang sistem penyaluran subsidi.

28

Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2016-2017 2016

URAIAN > Transfer ke Daerah I. Dana Perimbangan A. Dana Transfer Umum 1. Dana Bagi Hasil a. Pajak b. Sumber Daya Alam 2. Dana Alokasi Umum B. Dana Transfer Khusus 1. Dana Alokasi Khusus Fisik 2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik II. Dana Insentif Daerah III. Dana Otsus dan Keistimewaan D.I.Y A. Dana Otonomi Khusus B. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta

Dana Desa J U M L A H KEMENTERIAN KEUANGAN

2017

Realisasi Update

APBN

Pertumbuhan thd Real

663,7

704,9

6,2

639,9 475,9 90,5 50,6 39,9 385,4 164,0 75,2 88,8

677,1 503,6 92,8 58,6 34,2 410,8 173,4 58,3 115,1

5,8

5,0

7,5

50,0

18,8

20,3

8,2

18,3 0,5 46,7

19,5 0,8 60,0

7,0 46,1

710,4

764,9

7,7

5,8 2,5 15,7 (14,2) 6,6 5,7 (22,4) 29,6

28,5

29

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN 2017 (1): Dana Perimbangan

Dana Transfer Umum ditingkatkan dan didorong seoptimal mungkin untuk peningkatan kualitas layanan publik DANA BAGI HASIL (DBH) Tujuan mengatasi ketimpangan fiskal vertikal, dengan fokus alokasi kepada daerah penghasil.

DANA ALOKASI UMUM (DAU) Tujuan mengatasi ketimpangan fiskal horizontal

Alokasi 2017 Rp92,8 T naik Rp2,3 T dari Rp 90,5 pada realisasi APBNP 2016

Alokasi 2017 Rp410,8 T

Kebijakan

Kebijakan

 Perluasan diskresi penggunaan DBH CHT, Dana Reboisasi dan 0,5% Tambahan DBH SDA Migas agar penggunaan dana lebih optimal dan mengurangi SiLPA.  Percepatan penyelesaian kurang bayar DBH sesuai kemampuan keuangan negara  masih terdapat sisa kurang bayar dan penundaan Tw IV 2016 sebesar Rp14,5 T yang perlu diusulkan dalam RAPBNP 2017

Untuk meningkatkan kualitas belanja dan mendorong pembangunan ekonomi, minimal 25% Dana Transfer Umum (DBH + DAU) digunakan untuk belanja infrastruktur layanan dasar publik yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi KEMENTERIAN KEUANGAN

naik Rp25,4 T dari Rp385,4T dari realisasi APBNP 2016

 Alokasi telah memperhitungkan pengalihan urusan pendidikan SMA/SMK dan urusan lainnya dari kab./kota ke provinsi.  Formulasi 2017 memberikan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan meningkatkan bobot luas wilayah laut, yaitu: • untuk provinsi naik dari 40% menjadi 45% • untuk kab/kota naik dari 45% menjadi 50%.  Alokasi DAU Kab/kota tahun 2017 tidak turun dibandingkan tahun 2016.  Pagu DAU nasional dalam APBN tidak bersifat final atau dapat berubah sesuai perubahan PDN neto  implikasi: daerah harus menyusun strategi penyesuaian dalam APBDP 2017

30

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN 2017 (2): DAK Fisik dan DAK Nonfisik Alokasi dan Penyaluran Dana Transfer Khusus Berbasis Kinerja Pelaksanaan DANA ALOKASI KHUSUS FISIK (DAK Fisik) Tujuan mengatasi ketimpangan penyediaan infrastruktur layanan publik Alokasi 2017 Rp58,3 T turun Rp16,9 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp75,2 T Kebijakan  berdasarkan usulan daerah dan diselaraskan dg prioritas nasional dengan afirmasi untuk daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi.  Sinkronisasi rencana kegiatan DAK Fisik antar bidang/subbidang, antardaerah, dan antara DAK dengan pendanaan lainnya, dengan mengoptimalkan peran Provinsi.  Petunjuk teknis ditetapkan dalam Perpres dan dapat berlaku lebih dari satu tahun.  Penyaluran berbasis kinerja penyerapan dan pelaksanaan fisik, dan disalurkan melalui KPPN setempat guna efisiensi dan meningkatkan governance:  Sinergi DJPK dan DJPB  perubahan peraturan (Revisi PMK 48 jo 187 PMK.07/2016) serta pembuatan aplikasi penyaluran  Permintaan penyaluran dan verifikasi kepada unit yg terdekat dg daerah (governance lebih terjaga) KEMENTERIAN KEUANGAN

DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK

(DAK Nonfisik) Tujuan mendukung operasional penyelenggaraan layanan publik Alokasi 2017 Rp115,1 T naik Rp 8,4 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp89,3 T

Kebijakan  Alokasi disesuaikan dengan kebutuhan riil di daerah, berdasarkan jumlah sasaran yang dibutuhkan untuk mencapai SPM, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan  Juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas koperasi dan usaha kecil dan menengah, serta menjamin keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu

31

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN 2017 (3): Dana Insentif Daerah dan Dana Desa DANA INSENTIF DAERAH Tujuan Memberikan rewards kepada daerah yang berkinerja baik dalam:  kesehatan fiskal & pengelolaan keuangan daerah.  pelayanan dasar publik.  ekonomi dan kesejahteraan Alokasi 2017 Rp7,5 T • naik Rp 2,5 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp5 T • daerah penerima DID sebanyak 317 daerah: 21 provinsi, 232 kabupaten 64 kota Evaluasi DID 2017  Jumlah penerima DID naik dari 271 menjadi 317, Jumlah daerah yang lulus passing grade naik dari 109 menjadi 121;  Jumlah daerah penerima AM naik dari 228 menjadi 279, Jumlah daerah penerima AM dan AK naik dari 66 menjadi 83.


DANA DESA Tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi: • Menjaga tingkat konsumsi Rumah Tangga • Peningkatan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur utk mendorong stabilitas harga dan distribusi yang merata. Alokasi 2017 Rp60,0 T naik Rp13,4 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp46,6 T Kebijakan  Prioritas penggunaan: • membiayai pembangunan • pemberdayaan masyarakat  Pelaksanaan diutamakan melalui: • Swakelola dengan menyerap tenaga kerja setempat dan kegiatan yang mendorong masyarakat produktif secara ekonomi  Kab/Kota diwajibkan menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) sekurangnya 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK (Pasal 72 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa).

32

Mekanisme penyaluran anggaran TKDD diperbaiki berdasarkan pada kinerja pelaksanaan di daerah

(triliun rupiah) (triliun rupiah)

776,3 47,0 764,9

776,3

60,0

47,0623,1 60,0729,3

573,7 623,1 20,8 729,3

513,3 573,7 20,8 573,7 480,6 513,3 602,4 573,7 480,6

24,6

513,3

24,6

11,8

11,8

8,6

6,8

6,8

704,9

704,9

602,4

513,3

16,9 480,6 480,6 16,9

764,9

8,6 -1,5

2012

2012

2013

2014

2013

2015

2014

-1,5

APBNP APBN 2015 APBNP APBN 2016 2017

Transfer ke Daerah

2016

2017

DanaTransfer Desa ke Daerah PertumbuhanTransfer Dana Desa ke Daerah & Dana Desa (%)

PertumbuhanTransfer ke Daerah & Dana Desa (%)


33

OUTPUT PENGGUNAAN DANA DESA 9.727 UNIT PAUD

51.973 KM JALAN DESA

412.199 M JEMBATAN 30.280 UNIT MCK 15.948 UNIT AIR BERSIH 1.136 UNIT TAMBATAN PERAHU

635 UNIT EMBUNG KEMENTERIAN KEUANGAN

DANA DESA BIDANG PEMBANGUNAN

Sumber data: Kementerian Desa & PDT

5.956 UNIT POSYANDU

2.580 UNIT POLINDES 12.272 UNIT SUMUR 1.572 UNIT PASAR DESA 64.563 UNIT DRAINASE & IRIGASI

34

Anggaran pendidikan tetap dijaga 20% dengan fokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan

Sasaran


35

Output DAK Bidang Pendidikan Tahun 2017 No.

DAK Fisik Pendidikan

APBN 2017

No

DAK Nonfisik

1. TINGKAT SD a. Rehabilitasi Ruang Kelas alokasi b. Pembangunan Ruang Kelas alokasi c. Koleksi Perpustakaan alokasi

Sasaran Program Prioritas Bidang Pendidikan

17.569 unit Rp1,3 triliun 2.228 unit Rp0,3 triliun 21.365 paket Rp1,1 triliun

2. TINGKAT SMP a. Rehabilitasi Ruang Kelas alokasi b. Pembangunan Ruang Kelas alokasi c. Pembangunan Laboratorium alokasi d. Pengadaan Media Pembelajaran alokasi

8.942 unit Rp0,9 triliun 1.767 unit Rp0,3 triliun 1.434 unit Rp0,5 triliun 8.647 paket Rp0,4 triliun

1 Tunjangan Profesi Guru PNSD -

3.580 unit Rp0,4 triliun 1.486 unit Rp0,3 triliun 1.058 unit Rp0,4 triliun 1.125 paket Rp0,1 triliun

4. TINGKAT SMK a. Ruang Praktek Sisw a alokasi b. Alat Praktek Utama alokasi


Sasaran (Guru) Unit Cost (Rupiah per guru per tahun) Alokasi (miliar Rupiah)

1.310.696 Sesuai Gaji Pokok 55.573,4

2 Tambahan Penghasilan Guru PNSD -


405.615 3.000.000 1.400,0

3 BOS -

-

3. TINGKAT SMA a. Rehabilitasi Ruang Kelas alokasi b. Pembangunan Ruang Kelas alokasi c. Pembangunan Laboratorium alokasi d. Pengadaan Media Pembelajaran alokasi

APBN 2017

-

Sasaran (Sisw a/Sekolah) - SD/SDLB - SMP/SMPLB/SMPT - SMA/SMK Unit Cost (Rupiah per sisw a/sekolah per tahun) - SD/SDLB - SMP/SMPLB/SMPT - SMA/SMK Alokasi (miliar Rupiah)

26.323.936 sisw a 10.464.943 sisw a 9.456.966 sisw a 800.000 1.000.000 1.400.000 45.120,0

4 BOP PAUD -

Sasaran (Sisw a/Sekolah) Unit Cost (Rupiah per sisw a/sekolah per tahun) Alokasi (miliar Rupiah)

5.597.507 600.000 3.581,7

5 Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus -


41.599 Sesuai Gaji Pokok 1.669,9

2.876 unit Rp0,8 triliun 7.808 unit Rp1,2 triliun

36

Anggaran kesehatan tetap dijaga 5% dengan fokus memperkuat upaya promotif dan preventif, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan

100


37

Output DAK Bidang Kesehatan Tahun 2017

No.

DAK Fisik Kesehatan

APBN 2017

No

DAK Nonfisik

APBN 2017

Sasaran Program Prioritas Bidang Kesehatan

1. DAK Bidang Kesehatan

1 BOK

1 Rumah Sakit Jumlah (Unit) Alokasi (Triliun Rp)

453 9,03

2 Puskesmas Jumlah (Unit)

5059

Rupiah (Triliun Rp)

5,46

2. DAK Bidang KB - Sasaran (Orang) - Alokasi (Triliun Rp)


2.318.881 0,50

- Sasaran - BOK - Akreditasi Puskesmas - Akreditasi Rumah Sakit - Jampersal - Unit Cost (Rupiah biaya rata-rata) - BOK - Akreditasi Puskesmas - Akreditasi Rumah Sakit - Jampersal - Alokasi (miliar Rupiah)

9.740 Puskesmas 2.548 Puskesmas 104 RS 5.330.186 Ibu Hamil 495.549.720 186.810.000 466.346.154 237.525 6.617,2

2 BOKB - Sasaran - Balai Penyuluhan - Distribusi Alokon - Operasional Penggerakan Kampung KB

4.586 Balai 20.740 Faskes 508 Kab/Kota

- Unit Cost (Rupiah biaya rata-rata) - Balai Penyuluhan - Distribusi Alokon - Operasional Penggerakan Kampung KB

45.000.000 1.083.124 102.000.000

- Alokasi (miliar Rupiah)

292,8

38

Anggaran infrastruktur meningkat signifikan melalui peningkatan efisiensi belanja dan peningkatan earmark dana transfer umum (sekurang-kurangnya 25%).

Tahun 2017: sesuai Pasal 11 ayat (15), Dana Transfer Umum, yaitu sekurang-kurangnya 25% untuk belanja infrastruktur daerah (UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN) Untuk mendukung pembangunan infrastruktur agar dipastikan daerah dapat mematuhi aturan pemanfaatan DTU (DBH & DAU) minimal 25% untuk belanja infrastruktur daerah

rekonstruksi, pelebaran, dan pembangunan

2.509 kilometer

pembangunan (termasuk pembangunan flyover/underpass/ terowongan)

12

175

16.615 meter


39

Target dan Sasaran DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2017

Jalan

Irigasi 1.

2.

Pembangunan Daerah Irigasi Baru : 81 DI seluas 5.000 Ha Rehabilitasi Jaringan Irigasi : 5.394 DI seluas 755.200 Ha

1. Air Tersedianya akses ke sumber air minum Minum yang layak bagi 444.726 rumah tangga bagi MBR dan Non-MBR di kab/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun. 2.

3.

Tersedianya akses ke sumber air minum yang layak bagi 716.352 rumah tangga melalui pembangunan baru 448 SPAM lengkap dengan kapasitas sampai dengan 10 liter/detik Tersedianya akses ke sumber air minum yang layak bagi 243.170 rumah tangga melalui peningkatan SPAM BJP menjadi SPAM BJP terlindungi.

1. Kemantapan Jalan Provinsi sebesar 71,75% 2. Kemantapan Jalan Kab/Kota sebesar 60,76% 3. Meningkatnya aksesibilitas menuju kawasankawasan strategis nasional : perbatasan, pariwisata, industri, daerah tertinggal 4. Meningkatnya konektivitas nasional

Sanitasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. KEMENTERIAN KEUANGAN

Terbangunnya 84.500 SR untuk SPAL terpusat terpasang. Terbangunnya 85.000 SR melalui pembangunan 1.700 unit SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik baru. Terbangunnya 1.026 unit IPAL USK baru. Tersedianya 348.000 unit tangki septik individu di perkotaan. Tersedianya 116 unit truk tinja untuk mengangkut lumpur tinja dari rumah ke IPLT. Tebangunnya 76 IPLT baru. Tersedianya sarana sanitasi individual perdesaan di desa/kelurahan yang sudah terverifikasi ODF selama minimal 2 tahun sebanyak 1.740.000 unit. Terbangunnya TPS 3R sebanyak 700 unit. Terbangunnya alat pemantauan kualitas air sungai sebanyak 52 unit.

40

Ekualisasi Pendapatan dan Belanja Antarwilayah untuk memperkuat pelaksanaan Nawacita ketiga, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, serta memperkokoh eksistensi NKRI KALIMANTAN I.

II.

Triliun Rp

Pendapatan

86,0

a. Pajak b. Bea & Cukai c. PNBP

32,0 1,1 52,9

Belanja

93,9

a. TKDD b. Belanja K/L

I.

Pendapatan a. Pajak b. Bea & Cukai c. PNBP

II.

I.

66,9 6,8 70,4

Belanja

232,3


176,1 56,2

Neto (I-II)

JAWA

(88,2)

II.

Pendapatan

Pendapatan

19,7


16,6 0,6 2,5

Belanja

1.143,2 884,9 161,6 96,6

Belanja

302,8


201,8 101,0 840,4

I.

II.

I.

II.

73,3 31,2 (84,8)

BALI dan NUSRA

Triliun Rp

MALUKU dan PAPUA

104,5

Neto (I-II)


Neto (I-II)

Triliun Rp


(7,9)

Triliun Rp 144,1

II.

73,6 20,3

Neto (I-II)

SUMATERA

I.

SULAWESI

Pendapatan

15,5


11,7 1,5 2,3

Belanja

56,4


39,5 17,0

Neto (I-II)

Pendapatan

18,4


10,7 1,7 6,0

Belanja

89,6


71,7 17,9

Neto (I-II)

Triliun Rp

(40,9)

Triliun Rp

(71,3)

Keterangan: 1. Pendapatan  yang dikumpulkan dari Daerah ke Pusat 2. Belanja  yang dikembalikan dari Daerah ke Pusat 3. Data dalam Triliun Rp 4. Data rata-rata 2014-2016

Kebijakan ekspansi anggaran di luar jawa dimaksudkan untuk mendukung akselerasi pembangunan di luar jawa dalam mempercepat ekualisasi kemajuan antara wilayah Jawa dengan luar Jawa. KEMENTERIAN KEUANGAN

41

Tantangan dan strategi APBN 2017 menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif Ruang Fiskal Terbatas: • Menggali potensi perpajakan • Mengendalikan cost recovery • Optimalisasi PNBP SDA Nonmigas dan K/L

Mandatory & NonDiscretionary Spending Masih Besar

• Mengendalikan mandatory spending • Efisiensi Belanja non discretionary (a.l. Operasional & perkantoran) KEMENTERIAN KEUANGAN

Pembiayaan Anggaran Lebih Efisien

• Pemilihan jenis & timing instrumen pembiayaan dengan • mempertimbangkan efisiensi biaya utang dan pengembangan • pasar keuangan domestik • Mendorong target pembangunan infrastruktur

Kualitas Belanja Perlu Ditingkatkan

• Perencanaan belanja produktif (berbasis program, outcome & output) • Subsidi lebih targeted (basis data lebih baik)

42

KESIMPULAN  Adanya faktor ketidakpastian eksternal, menyebabkan perencanaan pendapatan negara harus lebih realistis dan kredibel.  Perlu ruang penyesuaian bagi belanja negara, termasuk TKDD:  Pagu DAU tidak final, sehingga dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan pendapatan negara.  Implikasinya: perlu strategi pengelolaan APBD yang tepat dan peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah.

Daerah perlu berperan aktif dalam penerimaan pajak, melalui:

penghimpunan

 Menjaga kepatuhan atas pajak yang menjadi tanggungjawab APBD, dan  Memberikan sanksi kepada pihak swasta yang menghindari pajak pusat dan daerah (seperti sanksi perijinan usaha yang menjadi kewenangan daerah).


Dengan sumber dana APBN dan APBD yang masih terbatas, setiap rupiah belanja negara dan daerah harus menghasilkan output/outcome yang maksimal melalui:  Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah, (belanja K/L dan transfer ke daerah).  Optimalisasi penggunaan Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) sekurang-kurangnya 25% untuk belanja infrastruktur yang berorientasi pelayanan publik dan pengurangan kemiskinan.  Penyaluran Dana Transfer Khusus dan Dana Desa berbasis kinerja pelaksanaan (penyerapan dan ketercapaian output) melalui KPPN agar lebih efisien dan efektif.

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang lebih merata, perlu dilakukan :  Sinergi pendanaan, baik yang belanja K/L, TKDD, maupun APBD.

bersumber

dari

 Optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan melalui pinjaman maupun Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

43

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

T E R I M A K A S I H KEMENTERIAN KEUANGAN

44

PENGELOLAAN APBN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP APBD. Disampaikan oleh : Direktorat Penyusunan APBN, DJA

Recommend Documents