KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGELOLAAN APBN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP APBD Di ik l h: Disampaikan oleh
Direktorat Penyusunan APBN, DJA BANYUWANGI,, 26 BANYUWANGI 26 APRIL 2017
Pokok Bahasan
PENDAHULUAN PENGELOLAAN APBN POKOK-POKOK KEBIJAKAN APBN 2017 KESIMPULAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
PENDAHULUAN
33
TUJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI Kesejahteraan Masyarakat adil dan makmur
Instrumen fiskal - APBN
Pajak: - mendukung belanja negara - Memperbaiki M b iki pemerataan t
Mengurangi Kesenjangan
- Insentif usaha Bea Cukai: - Penerimaan - Pengendalian konsumsi - Penjaga perbatasan
Mengentaskan kemiskinan
- Fasilitasi investasi perdagangan Belanja: - Pendorong pertumbuhan
Menciptakan kesempatan kerja
- Investasi - produktivitas
Pertumbuhan Ek i Ekonomi
KEMENTERIAN KEUANGAN
4
TANTANGAN EKONOMI DALAM NEGERI Tingkat I Inovasi i yang rendah
Kapasitas produksi yang terbatas
Produktivitas Rendah KEMENTERIAN KEUANGAN
Infrastructure, Technology, and Skill Gap
Daya Saing Rendah
Pasar Keuangan Dangkal
Kemiskinan & Ketimpangan 5
DISPARITAS PERTUMBUHAN ANTAR DAERAH MASIH LEBAR KALIMANTAN: 7.7% thd PDB Pertambangan, g Industri, Pertanian
SULAWESI: 6.2% thd PDB
11.1%
Pertanian, konstruksi, perdagangan
6.5%
3.9%
2 1% 2.1%
22.0%
6.7%
13.7%
11.0%
SUMATERA: 22.0% thd PDB Pertanian, Industri pengolahan, pertambangan
14.7%
5.6%
5.0%
10.1%
PAPUA: 2.5% thd PDB
Pertambangan, pertanian, dan administrasi pemerintahan
BALI & NUSRA: 3.2% thd PDB
Pertanian, pariwisata, perdagangan
JAWA 58.4% JAWA: 58 4% thd PDB Industri pengolahan, perdagangan, konstruksi
Pertumbuhan PDRB, Q3, YoY
Tingkat Kemiskinan Daerah, per September 2016
Source: BPS
Source: BPS
KEMENTERIAN KEUANGAN
6
PERTUMBUHAN EKONOMI TELAH MEMBANTU MENCIPTAKAN KESEMPATAN KERJA … TETAPI BELUM OPTIMAL Gini Ratio
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Angka Kemiskinan sumber: BPS
0,410,41 0,410,41 0,41
0,42 0,41
16,0
0,40
14,0
0,39
0,38
0,38
0,36
0,37
0,40
0,36
12 0 12,0
16,6
10,00
15,4 14,2
9,00
13,3
12,5 12,0
8,00
11,4 11,311,2
7,00
9,11 8,39 7,87 7,48 7,14 , 6,13 , 6,,17 5,94 5 94 6,18
6,00 10,0 5,00
0,35
0,35
8,0 6,0
10,70
0,34
4,00 3,00 3,00 2,00
0,32
2,0
1,00
0,31
0,0
‐
2007 7 2008 8 2009 9 2010 0 2011 2 2012 2013 3 2014 4 2015 5 2016 6 KEMENTERIAN KEUANGAN
2007 2008 8 2009 9 2010 0 2011 2012 2013 2014 4 2015 2016
4,0
0,33
5,61
2007 8 2008 2009 9 2010 0 2011 2012 2013 4 2014 2015 2016
0,37
18,0
7
APBN merupakan instrumen penting dalam pengelolaan p g ekonomi nasional 2.500
18,1
18,2
15,7
1.777,3
1.806,4
2 000 2.000 1.500
1.491,2
1.650,4
30
16,9
16,5 2.082,9
15,2 2.080,5
20 10 0
Transfer ke Daerah dan Dana Desa Belanja Pem Pusat
-10
1.000
-20
500
-30
0
% thd PDB
-40
2012
Mendukung D Daya B li Beli
Gaji/Pensiun (Rp343,4 T) Subsidi Masyarakat /transfer keluarga miskin (Rp204,6 T)
KEMENTERIAN KEUANGAN
2013
2014
2015
Investasi membangun produktivitas dan daya saing belanja infrastruktur (Rp387,7 T) belanja pendidikan (20% APBN) belanja kesehatan ((5% APBN)) belanja riset/litbang (Rp15,3 T)
2016
2017
Membangun institusi
belanja legislatif (DPR DPD (DPR, DPD, MPR) (Rp6,1 T) Yudikatif (MA, MK, Pengadilan seluruh Indonesia) (Rp8 4 T) (Rp8,4 Eksekutif (Pusat, Pemda)
Menjaga stabilitas dan keamanan
Belanja Kemhan/TNI (Rp108 T) Belanja POLRI (Rp84 T)
8
KEMENTERIAN KEUANGAN
PENGELOLAAN APBN
99
FUNGSI APBN APBN merupakan: rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (DPR) wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang g g Fungsi Otorisasi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja tahun bersangkutan bersangkutan.
Fungsi Alokasi Anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan daya, efisiensi dan efektivitas perekonomian. KEMENTERIAN KEUANGAN
Fungsi Perencanaan Pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
Fungsi Distribusi Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Fungsi Pengawasan Pedoman P d untuk t k menilai il i apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Fungsi Stabilisasi Alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
10
KONSEP DALAM PENYUSUNAN APBN
Teknokratis
Kesejahteraan Rakyat
SINERGI Politik KEMENTERIAN KEUANGAN
Administratif
Alokasi
FUNGSI Distribusi
Stabilisasi 11
Tantangan Pengelolaan APBN dan APBD Penerimaan
Proyeksi & Estimasi i i Membuat estimasi penerimaan yang akurat dan kredibel Peningkatan kapasitas mengumpulkan penerimaan negara Rasio penerimaan perpajakan masih rendah
Belanja
Komitmen Membuat keputusan belanja yang strategis Memprioritaskan belanja produktif dan mendukung pembangunan Mengurangi kemiskinan, kesenjangan dan kesenjangan, pemerataan kesejahteraan Memerangi inefisensi dan korupsi
Pembiayaan Sustainability y Reformasi sektor keuangan, e.g. Melalui pendalaman pasar keuangan Mendukung keuangan inklusif Diimbangi dengan stabilitas sistem keuangan
REFORMASI FISKAL YANG KOMPREHENSIF UNTUK OPTIMALISASI PENDAPATAN, BERKUKALITAS SERTA PEMBIAYAAN YANG SUSTAINABLE BELANJA YANG BERKUKALITAS, KEMENTERIAN KEUANGAN
12
SIKLUS APBN KONSEP KEBIJAKAN RAPBN PELAKSANAAN JANANGGARAN DES
Arah Kebijakan dan Prioritas JAN Pembangunan Nasional
DIPA
FEB
DIPA K/L dan DES Non-K/L Non K/L
KEPUTUSAN PRESIDEN Rincian Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
NOV
SIKLUS PENYUSUNAN APBN
UNDANG-UNDANG OKT
Pagu Indikatif
PERATURAN PRESIDEN MENGENAI RKP PPKF, KEM, RKP
RUU DAN AGT NOTA KEUANGAN RAPBN
KEMENTERIAN KEUANGAN
Kapasitas Fiskal (Resource Envelope)
MAR SURAT BERSAMA
MEI
APBN
PROYEKSI AWAL RAPBN
JUN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN Pagu Anggaran
13
MANDATORY SPENDING DAN FISCAL RULES DALAM PENYUSUNAN APBN
APBN
KEMENTERIAN KEUANGAN
Anggaran Pendidikan
Dana Alokasi Umum
Anggaran Kesehatan
20% APBN UUD 1945 pasal 31 (4)
minimal 26% Pendapatan Dalam Negeri Netto UU 33 Tahun 2004
5% UU 36 Tahun 2
Dana Desa
Defisit
10% dari dan diluar transfer ke daerah (secara bertahap) UU Desa
Maksimal 3% (kumulatif APBN dan APBD) UU No.17 Tahun 2003
Outstanding g Utang 60% PDB UU No. No 17 Tahun 2003
14
Tax Amnesty akan berdampak ke perekonomian jangka pendek dan jangka panjang Reformasi kebijakan selanjutnya…
Tax Amnesty sebagai milestone reformasi pajak
Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi melalui repatriasi aset, dengan beberapa transmisi:
Peningkatan likuiditas domestik; Menjaga stabillitas nilai tukar rupiah; Menurunkan tingkat suku bunga; Mendukung pertumbuhan investasi.
Memperluas Tax Base melalui basis data yang lebih terintegrasi, komprehensif dan terpercaya Perhitungan potensi perpajakan yang lebih reliabel
Reformasi di Bidang Perpajakan • • • •
Reformasi di Bidang Administrasi Perpajakan •
Meningkatkan Penerimaan Perpajakan yang lebih St bil baik Stabil b ik dalam d l J Jangka k Pendek P d k Maupun M P j Panjang Jangka Pendek: penerimaan dari uang tebusan amnesti pajak Jangka Panjang: Pemungutan pajak yang lebih baik berdasarkan basis data yang lebih besar dan lebih baik
KEMENTERIAN KEUANGAN
RUU KUP Revisi UU PPN RUU PPh Revisi UU Bea Materai
• • •
Penegakan Hukum yang Lebih Efektif Perbaikan sistem IT Peningkatan kualitas manajemen data Peningkatan kualitas SDM bidang gp perpajakan p j
15
Reformasi di bidang Belanja Negara: Penghematan belanja dan percepatan pelaksanaan kegiatan TA 2016-2017 peningkatan efisiensi dan efektivitas Dalam tahun 2016 dilakukan 2 kali pemotongan t b l j K/L (R belanja (Rp50,0 50 0 T pada APBNP 2016 dan Rp64,7 T pasca APBNP)
Penghematan g belanja j untuk meningkatkan efisiensi & realokasi belanja ke kegiatan lebih produktif
Tetap menjaga pemenuhan belanja belanja wajib (gaji, belanja-belanja (gaji operasional, & yang sudah dikontrakkan)
KEMENTERIAN KEUANGAN
Percepatan Pelaksanaan K i t /P Kegiatan/Proyek k TA 2016 dan d TA 2017 Proses pengadaan sebelum penandatanganan perjanjian dapat dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai setelah RKA KL disetujui DPR Penandatanganan perjanjian dilakukan setelah DIPA disahkan & berlaku efektif Pendanaan (untuk pesiapan) dapat dibebankan pada tahun anggaran berjalan sepanjang d di l k ik d l dananya dialokasikan dalam DIPA
16
Reformasi di Bidang Belanja Negara: Peningkatan belanja dialokasikan kepada belanja yang lebih produktif
Aloka asi Anggaran ((triliun rupiah)
Awal Reformasi
Komitmen Reformasi
450,0
416,1 Pendidikan 387,3 Infrastruktur
375,5
400,0
350 3 350,3
350,0
Δ 2017 : 2014 10,8% 117,7%
300,0
250,0
200,0
177,9
150,0
100,0
104,0 Kesehatan
67,5
77 3 77,3
50,0
Subsidi Energi
54,1 % 77,9%
0,0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Sumber: Kemenkeu KEMENTERIAN KEUANGAN
17
Transmisi APBN ke Daerah Pemerintah Pusat
Daerah
MONEY FOLLOWS FUNCTION AND CAPACITY PENDAPATAN Melalui Angg K/L Belanja Pemerintah Pusat
Mendanai kewenangan 6 Urusan
Dana Vertikal di Daerah
Mendanai kewenangan di luar 6 Urusan
Dana Dekonsentrasi Dana Tugas Pembantuan
Melalui A Angg Non K/L
APBN
S b idi dan Subsidi d Hib h Hibah
BELANJA
Masuk APBD Transfer ke Daerah & Dana Desa
PEMBIAYAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
Mendanai kewenangan Daerah (Desentralisasi)
• •
Dana Perimbangan Dana Otsus dan Penyesuaian
Pinjaman
18
KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN DUKUNGAN PENDANAAN APBN UNTUK PROVINSI JAWA TIMUR *Tahun 2015
Provinsi Jawa Timur Prov. Jatim
Nasional
Pertumbuhan Ekonomi (%)
7,15
Pengangguran (%)
5,44
K i ki (%) Kemiskinan
4,79 5,53
12 28 12,28
Peranan terhadap pembentukan ekonomi provinsi (%)
13 96 13,96
14,74
ALOKASI APBN TAHUN 2017 DI PROVINSI JAWA TIMUR TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
ALOKASI BELANJA K/L ((Rp p Triliun)) 23,3
25 20
50 15,3
40
15 5
18,921,3
20
12,7 0,5 0,7
0 Kantor Pusat
38,3
30
23,1
10
41,5
Kantor Daerah
2017 KEMENTERIAN KEUANGAN
0,9 1,6
10
TP
0
Dekon
UB
7,2 5,8 DBH
2016
0,7 1,0 DAU APBN 2017
DTK
D D Dana Desa
6,3
9,9
DID
APBN 2016
19
PENGGUNAAN ALOKASI APBN UNTUK PEMBANGUNAN PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR DI PROVINSI JAWA TIMUR (miliar rupiah)
Melalui Belanja K/L, antara lain: NO
PROYEK
Melalui Transfer ke Daerah, antara lain:
2016
2017
NO 1
DAK Infrastruktur Jalan & 859,93 1.238,30 Perhubungan
2
DAK Infrastruktur Irigasi 329,43 388,14
3
DAK Infrastruktur Air u da dan Sa Sanitasi tas Minum
94,83
193,82
36,11
9,47
‐
91,48
1
Jalan
392,50
377,55
2
JJembatan
274,45 ,
369,69 ,
3
Bendungan
165,02
176.61
PROYEK
2016
2017
4
Irigasi
14 63 14,63
79 57 79,57
5
Infrastruktur Air Limbah
31,70
20,26
4
DAK Transportasi Perdesaan
6
Infrastruktur Infrastruktur Persampahan
57,65
160,40
5
DAK Perumahan DAK Perumahan dan Pemukiman
7
Infrastruktur Drainase
‐
12,32
6
DAK Pertanian
304,49 114,35
8
Rumah Khusus
‐
24,14
7
DAK Kelautan DAK K l t dan d Perikanan
109,22
9
Peningkatan Rumah Swadaya
59,97
107,35
KEMENTERIAN KEUANGAN
40,13
20
PENGGUNAAN ALOKASI APBN UNTUK BEBERAPA PRIORITAS NASIONAL DI PROVINSI JAWA TIMUR (miliar rupiah)
NO
PRIORITAS NASIONAL
2016
2017
Anggaran
Anggaran
BELANJA K/L
4.105,56
KIP
135,42 4.105,14 1 365 65 1.365,65
Subsidi Pangan *)
3.675,42
3.913,69
4.969,12
6.339,56
5,0
2,5
5 329 54 5.329,54
5 451 82 5.451,82
439,76
744,46
9.502,59 , 220,31 1.116,93 483,78
7.934,30 , 812,84 999,96 570,45
1
PKH
2
PBI – JKN/KIS
3 NON K/L 1
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 1
Dana Desa
2
DAK Non Fisik: Dana Peningkatan kapasitas Koperasi dan UKM
3
B t Bantuan O Operasional i l Sekolah S k l h
4
Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD
5
Tunjangan j g Profesi Guru ((TPG))
6
DAK Fisik Pendidikan
7
DAK Kesehatan dan KB
8
BOK dan BOKB
KEMENTERIAN KEUANGAN
21
KEMENTERIAN KEUANGAN
POKOK-POKOK KEBIJAKAN APBN 2017
2222
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO APBN MERUPAKAN INDIKATOR UTAMA DALAM PENYUSUNAN BESARAN APBN
Asumsi Dasar Ekonomi M k Makro Pergerakan ADEM akan mempengaruhi komponen Postur APBN llainnya (Pendapatan, i (P d t Belanja, dan Pembiayaan) → perlu pengendalian defisit agar kesejahteraan j masyarakat y terjamin
KEMENTERIAN KEUANGAN
Pendapatan
Belanja
23
Asumsi Makro tahun 2017 menyesuaikan kondisi perekonomian global dan domestik terkini Realisasi 2016
Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy)
APBN 2017
Outlook 2017
5,02
5,1
Naik
3,02
4,0
Naik
57 5,7
53 5,3
Naik
13 307 13.307
13.300 13 300
40
45
Naik
Lifting Minyak
829
815
Tetap
Lifting Gas
1.180
1.150
Inflasi (%,yoy) Tingkat Ti k tB Bunga SPN 3 Bulan (%) Nilai Tukar (Rp/US$) Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/Barel)
(ribu barel per hari)
(ribu barel setara
KEMENTERIAN minyakKEUANGAN perhari)
Depresiasi
Tetap
BERPENGARUH TERHADAP TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
24
KEBIJAKAN STRATEGIS APBN 2017
Optimalisasi pendapatan, Penguatan kualitas belanja & pengendalian risiko
2
1
Program 1 Juta Rumah (subsidi bunga kredit perumahan, b t bantuan uang muka k & FLPP}
10
9 Percepatan pengurangan kesenjangan (peningkatan j g (p g cakupan PKH, PBI)
KEMENTERIAN KEUANGAN
Anggaran Kesehatan mencapai 5% mulai 2016
7
6
Mendukung keberlanjutan JKN (cadangan pembiayaan bi R 3 6T) Rp3,6T)
4
Konsisten akselerasi pembangunan infrastruktur
Optimalisasi pajak yang realistis melalui terobosan ((melanjutkan j tax amnesty) y)
5
3
Reformasi subsidi lebih tepat sasaran (sinergi Rastra & PKH)
Menjaga Anggaran pendidikan 20%
8
Penguatan desentralisasi fiskal (DAK berbasis proposal, Dana Desa dan DID)
11 Akses pendanaan bagi KUMKM melalui subsidi bunga dan dana bergulir
Efisiensi birokrasi : tetap memberi THR dan Gaji ke 13 ke-13
12
Defisit terkendali 2,41% (dibawah 3%)
25
Penerimaan perpajakan penyumbang terbesar pendapatan negara dan peran PPh yang semakin besar P i k t Peningkatan t tax base b d dan t tax compliance li • Optimalisasi kebijakan pengampunan pajak
APBN 2017
• Intensifikasi melalui penggunaan teknologi informasi • Ekstensifikasi dan penguatan basis data perpajakan melalui optimalisasi ti li i pemanfaatan f t data d t pihak ih k ketiga k ti
Pemberian Insentif Perpajakan a.l. keringanan tarif untuk industri tertentu untuk meningkatkan iklim investasi, daya saing industri, dan mendorong hilirisasi industri dalam negeri
Perbaikan Regulasi Perpajakan • RUU KUP, RUU PPh, RUU PPN, dan RUU Bea Materai
Pengenaan Cukai untuk Pengendalian Barang Konsumsi Tertentu • Kebijakan tarif, penegakan hukum dan penindakan untuk menghindari dampak negative externality
Perpajakan Internasional untuk mendukung transparansi
1 498 9 1.498,9 Triliun Rupiah
PPh diharapkan menjadi sumber utama Penerimaan Perpajakan tahun 2017
KEMENTERIAN KEUANGAN
• Memacu pertukaran informasi, pertumbuhan investasi, serta peningkatan perdagangan dan perlindungan industri dalam negeri
Tax Amnesty sebagai milestone reformasi pajak •
Mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi aset
•
Memperluas Tax Base melalui basis data yang lebih terintegrasi, komprehensif dan terpercaya
•
Meningkatkan Penerimaan Perpajakan yang lebih Stabil baik dalam jangka pendek maupun panjang
26
Belanja pemerintah pusat lebih efisien, efektif dan fokus TA 2017
1 315 5 1.315,5 triliun rupiah
KEMENTERIAN KEUANGAN
• peningkatan i k t b l j produktif belanja d ktif seperti ti pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah; • meningkatkan efisiensi dan penajaman belanja non-operasional utamanya belanja barang; • meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial dengan memperbaiki sistem penyaluran dan akurasi data penerima; • memperkuat pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, energi kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri; • penyaluran subsidi dan program bantuan sosial non-tunai yang lebih tepat sasaran, antara lain melalui melal i perbaikan basis data yang ang transparan dan penataan ulang sistem penyaluran subsidi
27
Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2016-2017 2016
URAIAN > Transfer ke Daerah I. Dana Perimbangan A Dana Transfer Umum A. 1. Dana Bagi Hasil a. Pajak b. Sumber Daya y Alam 2. Dana Alokasi Umum B. Dana Transfer Khusus 1. Dana Alokasi Khusus Fisik 2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik II. Dana Insentif Daerah III. Dana Otsus dan Keistimewaan D.I.Y A. Dana Otonomi Khusus B. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta
Dana Desa J U M L A H KEMENTERIAN KEUANGAN
2017
Realisasi Update
APBN
Pertumbuhan thd Real
663,7
704,9
6,2
639,9 475 9 475,9 90,5 50,6 39,9 , 385,4
677,1 503 6 503,6 92,8 58,6 34,2 , 410,8
5,8
164,0 75,2 88,8
173,4 58,3 115,1
5,0
7,5
50,0
18,8 ,
20,3 ,
8,2
18,3 0,5
19,5 0,8
7,0 46,1
46 7 46,7
60 0 60,0
28,5
710,4
764,9
7,7
58 5,8 2,5 15,7 ((14,2) , ) 6,6 5,7 ( (22,4) ) 29,6
28
Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN 2017 (1): Dana Perimbangan
Dana Transfer Umum ditingkatkan dan didorong seoptimal mungkin untuk peningkatan kualitas layanan publik DANA BAGI HASIL (DBH) Tujuan mengatasi ketimpangan fiskal vertikal, dengan fokus alokasi kepada daerah penghasil. Alokasi 2017 Rp92,8 T naik Rp2,3 T dari Rp 90,5 pada realisasi APBNP 2016 Kebijakan j Perluasan diskresi penggunaan DBH CHT, Dana Reboisasi dan 0,5% Tambahan DBH SDA Migas agar penggunaan dana lebih optimal dan mengurangi SiLPA. Percepatan penyelesaian kurang bayar DBH sesuai kemampuan keuangan negara Untuk meningkatkan kualitas belanja dan mendorong pembangunan ekonomi, minimal 25% Dana Transfer Umum (DBH + DAU) digunakan untuk belanja infrastruktur layanan dasar publik yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi KEMENTERIAN KEUANGAN
DANA ALOKASI UMUM (DAU) Tujuan mengatasi ketimpangan fiskal horizontal Al k i 2017 Rp410,8 Alokasi R 410 8 T naik Rp25,4 T dari realisasi APBNP 2016 (Rp385,4 T) Kebijakan Alokasi telah memperhitungkan pengalihan urusan pendidikan SMA/SMK dan urusan lainnya dari kab./kota ke provinsi. Formulasi 2017 memberikan afirmasi kepada d daerah hk kepulauan l d dengan meningkatkan i k tk bobot luas wilayah laut, yaitu: • untuk provinsi naik dari 40% menjadi 45% • untuk kab/kota naik dari 45% menjadi 50%. Alokasi DAU Kab/kota tahun 2017 tidak turun dibandingkan tahun 2016. Pagu DAU nasional dalam APBN tidak bersifat final atau dapat berubah sesuai perubahan daerah harus menyusun PDN neto implikasi: p y strategi penyesuaian dalam APBDP TA 2017
29
Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN 2017 (2): DAK Fisik dan DAK Nonfisik Alokasi dan Penyaluran Dana Transfer Khusus Berbasis Kinerja Pelaksanaan DANA ALOKASI KHUSUS FISIK (DAK Fisik) Tujuan mengatasi ketimpangan penyediaan infrastruktur layanan publik Alokasi 2017 Rp58,3 T turun Rp16,9 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp75,2 T Kebijakan: berdasarkan usulan daerah dan diselaraskan dg prioritas nasional dengan afirmasi untuk daerah tertinggal, tertinggal perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi. Sinkronisasi rencana kegiatan DAK Fisik antar bidang/subbidang, antardaerah, dan antara DAK dengan pendanaan lainnya, dengan mengoptimalkan peran Provinsi. Petunjuk teknis ditetapkan dalam Perpres dan dapat berlaku lebih dari satu tahun. Penyaluran berbasis kinerja penyerapan dan pelaksanaan fisik, dan disalurkan melalui KPPN setempat guna efisiensi dan meningkatkan governance: Sinergi DJPK dan DJPB perubahan peraturan (PMK No. 50/PMK.07/2017)) serta p pembuatan aplikasi p penyaluran p y
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK (DAK Nonfisik) N fi ik) Tujuan mendukung operasional penyelenggaraan layanan y p publik Alokasi 2017 Rp115,1 T naik Rp 8,4 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp89,3 T Kebijakan: Alokasi disesuaikan dengan kebutuhan riil di daerah, berdasarkan jumlah sasaran yang dibutuhkan untuk mencapai SPM, SPM terutama di bidang pendidikan dan kesehatan Juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas koperasi dan usaha kecil dan menengah, serta menjamin keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu
Permintaan penyaluran dan verifikasi kepada unit yang terdekat dengan daerah (governance lebih terjaga) KEMENTERIAN KEUANGAN
30
Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN 2017 (3): Dana Insentif Daerah dan Dana Desa DANA INSENTIF DAERAH Tujuan M Memberikan b ik rewards d kepada k d d daerah h yang berkinerja baik dalam: kesehatan fiskal & pengelolaan keuangan daerah. p pelayanan y dasar p publik. ekonomi dan kesejahteraan Alokasi 2017 Rp7,5 T • naik Rp 2,5 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp5 p5 T • daerah penerima DID sebanyak 317 daerah: 21 provinsi, 232 kabupaten 64 kota Evaluasi DID 2017 Jumlah penerima DID naik dari 271 menjadi 317, Jumlah daerah yang lulus passing grade naik dari 109 menjadi 121; Jumlah daerah penerima AM naik dari 228 menjadi 279, Jumlah daerah penerima AM dan AK naik dari 66 menjadi 83.
KEMENTERIAN KEUANGAN
DANA DESA Tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi: • Menjaga tingkat konsumsi Rumah Tangga • Peningkatan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur utk mendorong stabilitas harga dan distribusi yang merata. Alokasi 2017 Rp60,0 T naik Rp13,4 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp46,6 T Kebijakan Prioritas penggunaan: • membiayai y p pembangunan g • pemberdayaan masyarakat Pelaksanaan diutamakan melalui: • Swakelola dengan menyerap tenaga kerja setempat dan kegiatan yang mendorong masyarakat produktif secara ekonomi Kab/Kota diwajibkan menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) sekurangnya 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK (Pasal 72 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa).
31
Kecenderungan peningkatan TKDD ke daerah perlu diikuti dengan peningkatan kinerjanya untuk pembangunan daerah (triliun rupiah) 776,3 623,1
573,7 20,8
480 6 480,6
513,3573,7
764,9
47,0
60,0
729,3
704,9
602 4 602,4 24,6
513,3 480,6 16,9 11,8 8,6
6,8
-1,5
2012
2013
2014
2015
APBNP APBN 2016 2017
Transfer ke Daerah Dana Desa
triliun rupiah
KEMENTERIAN KEUANGAN
PertumbuhanTransfer ke Daerah & Dana Desa (%)
32
OUTPUT PENGGUNAAN DANA DESA 9.727 UNIT PAUD
51.973 KM JALAN DESA 412.199 M JEMBATAN 30.280 UNIT MCK 15.948 UNIT AIR BERSIH 1.136 UNIT TAMBATAN PERAHU 635 UNIT EMBUNG KEMENTERIAN KEUANGAN
DANA DESA BIDANG PEMBANGUNAN
Sumber data: Kementerian Desa & PDT
5.956 UNIT POSYANDU 2.580 UNIT POLINDES 12.272 UNIT SUMUR 1.572 UNIT PASAR DESA 64.563 UNIT DRAINASE & IRIGASI
33
Anggaran pendidikan tetap dijaga 20% dengan fokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan
Sasaran
KEMENTERIAN KEUANGAN
34
Anggaran kesehatan tetap dijaga 5% dengan fokus memperkuat upaya promotif dan preventif, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
100
KEMENTERIAN KEUANGAN
35
Anggaran infrastruktur meningkat signifikan melalui peningkatan efisiensi belanja dan peningkatan earmark dana transfer umum ((sekurang-kurangnya g g y 25%))
Tahun 2017: sesuai Pasal 11 ayat (15), Dana T Transfer f Umum, U yaitu it sekurang-kurangnya k k 25% untuk belanja infrastruktur daerah (UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN) Untuk mendukung pembangunan infrastruktur agar dipastikan daerah dapat mematuhi aturan pemanfaatan DTU (DBH & DAU) minimal 25% untuk belanja i f t kt daerah infrastruktur d h
rekonstruksi, pelebaran, dan pembangunan
2 509 2.509 kilometer
pembangunan (termasuk pembangunan flyover/underpass/ y p terowongan)
12
175
16.615 meter
KEMENTERIAN KEUANGAN
36
Ekualisasi Pendapatan dan Belanja Antarwilayah untuk memperkuat pelaksanaan Nawacita ketiga, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, serta memperkokoh eksistensi NKRI KALIMANTAN I.
II.
Triliun Rp
Pendapatan
86,0
a. Pajak b. Bea & Cukai c. PNBP
32,0 1,1 52,9
Belanja
93,9
a. TKDD b. Belanja K/L
73,6 20,3
Neto (I-II)
SUMATERA I.
Pendapatan a. Pajak b Bea b. B &C Cukai k i c. PNBP
II.
Belanja
232,3 176,1 56,2
Neto (I-II)
JAWA I.
66,9 68 6,8 70,4
a. TKDD b. Belanja K/L
(88,2)
II II.
II.
Pendapatan
Pendapatan
19,7
a. Pajak b. Bea & Cukai c. PNBP
16,6 0,6 2,5
B l j Belanja
1.143,2 884,9 161 6 161,6 96,6
Belanja
302,8
a. TKDD b. Belanja K/L
201,8 101,0 840,4
I.
II.
I.
II.
73,3 31,2 (84,8)
BALI dan NUSRA
Triliun Rp
MALUKU dan PAPUA
104 5 104,5
Neto (I-II)
a. Pajak b Bea & Cukai b. c. PNBP
Neto (I-II)
Triliun Rp
a. TKDD b. Belanja K/L
(7,9)
Triliun Rp 144,1
I.
SULAWESI
Pendapatan
15,5
a. Pajak b. Bea & Cukai b c. PNBP
11,7 15 1,5 2,3
Belanja
56,4
a. TKDD b. Belanja K/L
39,5 17,0
Neto (I-II)
Pendapatan
18,4
a. Pajak b. Bea & Cukai c. PNBP
10,7 1,7 6,0
Belanja
89,6
a. TKDD b. Belanja K/L
71,7 17,9
Neto (I-II)
Triliun Rp
(40,9)
Triliun Rp
(71,3)
Keterangan: 1. Pendapatan yang dikumpulkan dari Daerah ke Pusat 2. Belanja yang dikembalikan dari Daerah ke Pusat 3. Data dalam Triliun Rp 4. Data rata-rata 2014-2016
Kebijakan ekspansi anggaran di luar Jawa dimaksudkan untuk mendukung akselerasi pembangunan di luar Jawa dalam mempercepat ekualisasi kemajuan antar wilayah KEMENTERIAN KEUANGAN
37
Perubahan kebijakan pengelolaan TKDD DAU bersifat dinamis • M Menyesuaikan ik d dengan besaran pendapatan dalam negeri
Penyaluran P l TKDD bergantung penyerapan anggaran dan capaian output sebelumnya Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN • Bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran
KEMENTERIAN KEUANGAN
Penguatan peran Gubernur
• Gubernur memberikan rekomendasi usulan DAK fisik berdasarkan sinkronisasi kegiatan DAK fisik di kabupaten/kota
Penyempurnaan kriteria penerima DID
• Didasarkan kepada tata kelola keuangan, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat
Peningkatan kualitas belanja infrastruktur daerah • Bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
38
Tantangan dan strategi APBN 2017 menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif Ruang Fiskal Terbatas:
• M Menggalili potensi t i perpajakan • Mengendalikan cost recovery y • Optimalisasi PNBP SDA Nonmigas dan K/L
Mandatory & Non Discretionary Spending Masih Besar
• Mengendalikan mandatory spending • Efisiensi Belanja non discretionary (a.l. operasional & perkantoran) KEMENTERIAN KEUANGAN
Pembiayaan Anggaran Lebih Efisien
• Pemilihan jenis & timing instrumen pembiayaan dengan mempertimbangkan efisiensi fi i i biaya bi utang t d dan pengembangan pasar keuangan domestik • Mendorong target pembangunan infrastruktur
Kualitas Belanja j Perlu Ditingkatkan
• Perencanaan belanja produktif (berbasis program, output & outcome) • Subsidi lebih targeted (basis data lebih baik)
39
KESIMPULAN Adanya faktor ketidakpastian eksternal, menyebabkan perencanaan pendapatan negara h harus l bih realistis lebih li ti dan d k dib l kredibel. Perlu ruang penyesuaian bagi belanja negara, termasuk TKDD: Pagu DAU tidak final, sehingga dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan pendapatan negara Implikasinya: perlu strategi pengelolaan APBD yang tepat dan peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah
Daerah perlu berperan aktif dalam penerimaan pajak, melalui:
penghimpunan
Menjaga kepatuhan atas pajak yang menjadi tanggungjawab gg gj APBD, dan
Memberikan sanksi kepada pihak swasta yang menghindari pajak pusat dan daerah (seperti sanksi perijinan usaha yang menjadi kewenangan daerah).
KEMENTERIAN KEUANGAN
Dengan sumber dana APBN dan APBD yang masih terbatas, setiap rupiah belanja negara dan daerah harus menghasilkan output/outcome yang maksimal melalui:
Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah, (belanja K/L dan TKDD)
Optimalisasi penggunaan Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) sekurang-kurangnya 25% untuk belanja infrastruktur y yang g berorientasi p pelayanan y publik dan p pengurangan kemiskinan
Penyaluran Dana Transfer Khusus dan Dana Desa berbasis kinerja pelaksanaan (penyerapan dan ketercapaian output) melalui KPPN agar lebih efisien dan efektif
Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang lebih merata, perlu dilakukan :
Sinergi pendanaan, baik yang belanja b l j K/L, / TKDD, maupun APBD.
bersumber
dari
Optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan melalui pinjaman maupun Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
40
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
T E R I M A K A S I H KEMENTERIAN KEUANGAN
41
