PENGELOLAAN APBN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP APBD. Disampaikan oleh : Direktorat Penyusunan APBN, DJA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGELOLAAN APBN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP APBD Disampaikan oleh :

Direktorat Penyusunan APBN, DJA Surabaya, 9 Mei 2017

Pokok Bahasan

PENDAHULUAN PENGELOLAAN APBN

POKOK-POKOK KEBIJAKAN APBN 2017 KESIMPULAN

KEMENTERIAN KEUANGAN


PENDAHULUAN

33

TUJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI Kesejahteraan Masyarakat adil dan makmur

Instrumen fiskal - APBN

Pajak: - mendukung belanja negara - Memperbaiki pemerataan

Mengurangi Kesenjangan

- Insentif usaha Bea Cukai: - Penerimaan - Pengendalian konsumsi - Penjaga perbatasan

Mengentaskan kemiskinan

- Fasilitasi investasi perdagangan Belanja: - Pendorong pertumbuhan

Menciptakan kesempatan kerja

- Investasi - produktivitas

Pertumbuhan Ekonomi


4

TANTANGAN EKONOMI DALAM NEGERI Tingkat Inovasi yang rendah

Kapasitas produksi yang terbatas

Produktivitas Rendah KEMENTERIAN KEUANGAN

Infrastructure, Technology, and Skill Gap

Daya Saing Rendah

Pasar Keuangan Dangkal

Kemiskinan & Ketimpangan 5

DISPARITAS PERTUMBUHAN ANTAR DAERAH MASIH LEBAR KALIMANTAN: 7.7% thd PDB Pertambangan, Industri, Pertanian

SULAWESI: 6.2% thd PDB

11.1%

Pertanian, konstruksi, perdagangan

6.5%

3.9%

2.1%

22.0%

6.7%

13.7%

11.0%

SUMATERA: 22.0% thd PDB Pertanian, Industri pengolahan, pertambangan

14.7%

5.6%

5.0%

10.1%

PAPUA: 2.5% thd PDB

Pertambangan, pertanian, dan administrasi pemerintahan

BALI & NUSRA: 3.2% thd PDB

Pertanian, pariwisata, perdagangan

JAWA: 58.4% thd PDB Industri pengolahan, perdagangan, konstruksi

Pertumbuhan PDRB, Q3, YoY

Tingkat Kemiskinan Daerah, per September 2016

Source: BPS

Source: BPS


6

PERTUMBUHAN EKONOMI TELAH MEMBANTU MENCIPTAKAN KESEMPATAN KERJA … TETAPI BELUM OPTIMAL Gini Ratio

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Angka Kemiskinan sumber: BPS

0,410,41 0,410,41 0,41

0,42 0,41

16,0

0,40

14,0

0,39

0,38

0,38

0,36

0,37

0,40

0,36

12,0

16,6

10,00

15,4 14,2

9,00

13,3

12,5 12,0

8,00

11,4 11,311,2

7,00

9,11 8,39

7,87 7,14

7,48 6,13 6,17 5,94 6,18

6,00

10,0

5,00

0,35

0,35

8,0 6,0

10,70

0,34

4,00 3,00

2,00

0,32

2,0

1,00

0,31

0,0

-

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 KEMENTERIAN KEUANGAN

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

4,0

0,33

5,61

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0,37

18,0

7

APBN merupakan instrumen penting dalam pengelolaan ekonomi nasional 2.500

18,1

18,2

15,7

1.777,3

1.806,4

2.000 1.500

1.491,2

1.650,4

30

16,9

16,5 2.082,9

15,2 2.080,5

20 10 0

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Belanja Pem Pusat

-10

1.000

-20

500

-30

0

% thd PDB

-40

2012

Mendukung Daya Beli

 Gaji/Pensiun (Rp343,4 T)  Subsidi Masyarakat /transfer keluarga miskin (Rp204,6 T)


2013

2014

2015

Investasi membangun produktivitas dan daya saing  belanja infrastruktur (Rp387,7 T)  belanja pendidikan (20% APBN)  belanja kesehatan (5% APBN)  belanja riset/litbang (Rp15,3 T)

2016

2017

Membangun institusi

 belanja legislatif (DPR, DPD, MPR) (Rp6,1 T)  Yudikatif (MA, MK, Pengadilan seluruh Indonesia) (Rp8,4 T)  Eksekutif (Pusat, Pemda)

Menjaga stabilitas dan keamanan

 Belanja Kemhan/TNI (Rp108 T)  Belanja POLRI (Rp84 T)

8


PENGELOLAAN APBN

99

FUNGSI APBN APBN merupakan:  rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).  wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang Fungsi Otorisasi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja tahun bersangkutan.

Fungsi Alokasi Anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. KEMENTERIAN KEUANGAN

Fungsi Perencanaan Pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi Distribusi Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fungsi Pengawasan Pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi Stabilisasi Alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

10

KONSEP DALAM PENYUSUNAN APBN

Teknokratis

Kesejahteraan Rakyat

SINERGI Politik KEMENTERIAN KEUANGAN

Administratif

Alokasi

FUNGSI Distribusi

Stabilisasi 11

Tantangan Pengelolaan APBN dan APBD Penerimaan

Proyeksi & Estimasi Membuat estimasi penerimaan yang akurat dan kredibel Peningkatan kapasitas mengumpulkan penerimaan negara Rasio penerimaan perpajakan masih rendah

Belanja

Komitmen Membuat keputusan belanja yang strategis Memprioritaskan belanja produktif dan mendukung pembangunan Mengurangi kemiskinan, kesenjangan, dan pemerataan kesejahteraan Memerangi inefisensi dan korupsi

Pembiayaan Sustainability Reformasi sektor keuangan, e.g. Melalui pendalaman pasar keuangan

Mendukung keuangan inklusif Diimbangi dengan stabilitas sistem keuangan

REFORMASI FISKAL YANG KOMPREHENSIF UNTUK OPTIMALISASI PENDAPATAN, BELANJA YANG BERKUKALITAS, SERTA PEMBIAYAAN YANG SUSTAINABLE KEMENTERIAN KEUANGAN

12

SIKLUS APBN KONSEP KEBIJAKAN RAPBN PELAKSANAAN JANANGGARAN DES

Arah Kebijakan dan Prioritas JAN Pembangunan Nasional

PROYEKSI AWAL RAPBN

DIPA

FEB

DIPA K/L dan DES Non-K/L

KEPUTUSAN PRESIDEN Rincian Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

NOV

SIKLUS PENYUSUNAN APBN

UNDANG-UNDANG OKT

Pagu Indikatif

PERATURAN PRESIDEN MENGENAI RKP PPKF, KEM, RKP

RUU DAN AGT NOTA KEUANGAN RAPBN


MAR SURAT BERSAMA

MEI

APBN

Kapasitas Fiskal (Resource Envelope)

JUN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN Pagu Anggaran

13

MANDATORY SPENDING DAN FISCAL RULES DALAM PENYUSUNAN APBN

APBN


Anggaran Pendidikan

Dana Alokasi Umum

Anggaran Kesehatan

20% APBN  UUD 1945 pasal 31 (4)

minimal 26% Pendapatan Dalam Negeri Netto  UU 33 Tahun 2004

5%  UU 36 Tahun 2

Dana Desa

Defisit

10% dari dan diluar transfer ke daerah (secara bertahap)  UU Desa

Maksimal 3% (kumulatif APBN dan APBD)  UU No.17 Tahun 2003

Outstanding Utang 60% PDB  UU No. 17 Tahun 2003

14

Tax Amnesty akan berdampak ke perekonomian jangka pendek dan jangka panjang Reformasi kebijakan selanjutnya…

Tax Amnesty sebagai milestone reformasi pajak

Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi melalui repatriasi aset, dengan beberapa transmisi:    

Peningkatan likuiditas domestik; Menjaga stabillitas nilai tukar rupiah; Menurunkan tingkat suku bunga; Mendukung pertumbuhan investasi.

Memperluas Tax Base melalui basis data yang lebih terintegrasi, komprehensif dan terpercaya Perhitungan potensi perpajakan yang lebih reliabel

Reformasi di Bidang Perpajakan • • • •

Reformasi di Bidang Administrasi Perpajakan •

Meningkatkan Penerimaan Perpajakan yang lebih Stabil baik dalam Jangka Pendek Maupun Panjang Jangka Pendek: penerimaan dari uang tebusan amnesti pajak Jangka Panjang: Pemungutan pajak yang lebih baik berdasarkan basis data yang lebih besar dan lebih baik


RUU KUP Revisi UU PPN RUU PPh Revisi UU Bea Materai

• • •

Penegakan Hukum yang Lebih Efektif Perbaikan sistem IT Peningkatan kualitas manajemen data Peningkatan kualitas SDM bidang perpajakan

15

Reformasi di bidang Belanja Negara: Penghematan belanja dan percepatan pelaksanaan kegiatan TA 2016-2017  peningkatan efisiensi dan efektivitas Dalam tahun 2016 dilakukan 2 kali pemotongan belanja K/L (Rp50,0 T pada APBNP 2016 dan Rp64,7 T pasca APBNP)

Penghematan belanja untuk meningkatkan efisiensi & realokasi belanja ke kegiatan lebih produktif

Tetap menjaga pemenuhan belanja-belanja wajib (gaji, operasional, & yang sudah dikontrakkan)


Percepatan Pelaksanaan Kegiatan/Proyek TA 2016 dan TA 2017 Proses pengadaan sebelum penandatanganan perjanjian dapat dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai setelah RKA KL disetujui DPR Penandatanganan perjanjian dilakukan setelah DIPA disahkan & berlaku efektif Pendanaan (untuk pesiapan) dapat dibebankan pada tahun anggaran berjalan sepanjang dananya dialokasikan dalam DIPA

16

Reformasi di Bidang Belanja Negara: Peningkatan belanja dialokasikan kepada belanja yang lebih produktif

Alokasi Anggaran (triliun rupiah)

Awal Reformasi

Komitmen Reformasi

450,0

416,1 Pendidikan 387,3 Infrastruktur

375,5

400,0

350,3

350,0

Δ 2017 : 2014 10,8% 117,7%

300,0

250,0

200,0

177,9

150,0

100,0

104,0 Kesehatan

67,5

77,3

50,0

Subsidi Energi

54,1 % 77,9%

0,0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Sumber: Kemenkeu KEMENTERIAN KEUANGAN

17

Transmisi APBN ke Daerah Pemerintah Pusat

Daerah

MONEY FOLLOWS FUNCTION AND CAPACITY PENDAPATAN Melalui Angg K/L Belanja Pemerintah Pusat

Mendanai kewenangan 6 Urusan

Dana Vertikal di Daerah

Mendanai kewenangan di luar 6 Urusan

Dana Dekonsentrasi Dana Tugas Pembantuan

Melalui Angg Non K/L

APBN

Subsidi dan Hibah

BELANJA

Masuk APBD Transfer ke Daerah & Dana Desa

PEMBIAYAAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Mendanai kewenangan Daerah (Desentralisasi)

• •

Dana Perimbangan Dana Otsus dan Penyesuaian

Pinjaman

18

KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN DUKUNGAN PENDANAAN APBN UNTUK PROVINSI JAWA TIMUR *Tahun 2015

Provinsi Jawa Timur Prov. Jatim

Nasional

Pertumbuhan Ekonomi (%)

7,15

Pengangguran (%)

5,44

Kemiskinan (%)

4,79 5,53

12,28

Peranan terhadap pembentukan ekonomi provinsi (%)

13,96

14,74

ALOKASI APBN TAHUN 2017 DI PROVINSI JAWA TIMUR TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

ALOKASI BELANJA K/L (Rp Triliun) 23,3

25

20

50

15,3

15 5

18,9 21,3

20

12,7 0,5 0,7

0 Kantor Pusat

38,3

30

23,1

10

41,5

40

Kantor Daerah

2017 KEMENTERIAN KEUANGAN

0,9 1,6

10

TP

0

Dekon

UB

7,2 5,8 DBH

2016

0,7 1,0 DAU APBN 2017

DTK

Dana Desa

6,3

9,9

DID

APBN 2016

19

PENGGUNAAN ALOKASI APBN UNTUK PEMBANGUNAN PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR DI PROVINSI JAWA TIMUR (miliar rupiah)

Melalui Belanja K/L, antara lain: NO

PROYEK

Melalui Transfer ke Daerah, antara lain:

2016

2017

NO 1

DAK Infrastruktur Jalan & 859,93 1.238,30 Perhubungan

2

DAK Infrastruktur Irigasi 329,43 388,14

3

DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi

94,83

193,82

DAK Transportasi Perdesaan

36,11

9,47

-

91,48

1

Jalan

392,50

377,55

2

Jembatan

274,45

369,69

3

Bendungan

165,02

176.61

4

Irigasi

14,63

79,57

PROYEK

2016

2017

5

Infrastruktur Air Limbah

31,70

20,26

4

6

Infrastruktur Persampahan

57,65

160,40

5

DAK Perumahan dan Pemukiman

7

Infrastruktur Drainase

-

12,32

6

DAK Pertanian

304,49 114,35

8

Rumah Khusus

-

24,14

7

DAK Kelautan dan Perikanan

109,22

9

Peningkatan Rumah Swadaya

59,97

107,35


40,13

20

PENGGUNAAN ALOKASI APBN UNTUK BEBERAPA PRIORITAS NASIONAL DI PROVINSI JAWA TIMUR (miliar rupiah)

NO

PRIORITAS NASIONAL

2016

2017

Anggaran

Anggaran

BELANJA K/L 1

PKH

2

PBI – JKN/KIS

3

KIP

135,42 4.105,14 1.365,65

4.105,56

3.675,42

3.913,69

4.969,12

6.339,56

5,0

2,5

5.329,54

5.451,82

439,76

744,46

9.502,59 220,31 1.116,93 483,78

7.934,30 812,84 999,96 570,45

NON K/L 1

Subsidi Pangan

*)

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 1

Dana Desa

2

DAK Non Fisik: Dana Peningkatan kapasitas Koperasi dan UKM

3

Bantuan Operasional Sekolah

4

Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD

5

Tunjangan Profesi Guru (TPG)

6

DAK Fisik Pendidikan

7

DAK Kesehatan dan KB

8

BOK dan BOKB


21


POKOK-POKOK KEBIJAKAN APBN 2017

2222

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO APBN MERUPAKAN INDIKATOR UTAMA DALAM PENYUSUNAN BESARAN APBN

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Pergerakan ADEM akan mempengaruhi komponen Postur APBN lainnya (Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan) → perlu pengendalian defisit agar kesejahteraan masyarakat terjamin


Pendapatan

Belanja

23

Asumsi Makro tahun 2017 menyesuaikan kondisi perekonomian global dan domestik terkini Realisasi 2016

Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy)

APBN 2017

Outlook 2017

5,02

5,1

Naik

3,02

4,0

Naik

5,7

5,3

Naik

13.307

13.300

40

45

Naik

Lifting Minyak

829

815

Tetap

Lifting Gas

1.180

1.150

Inflasi (%,yoy)

Tingkat Bunga SPN 3 Bulan (%) Nilai Tukar (Rp/US$) Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/Barel)

(ribu barel per hari)

(ribu barel setara

KEMENTERIAN minyakKEUANGAN perhari)

Depresiasi

Tetap

BERPENGARUH TERHADAP TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

24

KEBIJAKAN STRATEGIS APBN 2017

Optimalisasi pendapatan, Penguatan kualitas belanja & pengendalian risiko

2

1

9

Program 1 Juta Rumah (subsidi bunga kredit perumahan, bantuan uang muka & FLPP}

10

Percepatan pengurangan kesenjangan (peningkatan cakupan PKH, PBI)


Anggaran Kesehatan mencapai 5% mulai 2016

7

6

Mendukung keberlanjutan JKN (cadangan pembiayaan Rp3,6T)

4

Konsisten akselerasi pembangunan infrastruktur

Optimalisasi pajak yang realistis melalui terobosan (melanjutkan tax amnesty)

5

3

Reformasi subsidi lebih tepat sasaran (sinergi Rastra & PKH)

Menjaga Anggaran pendidikan 20%

8 Efisiensi birokrasi : tetap memberi THR dan Gaji ke-13

Penguatan desentralisasi fiskal (DAK berbasis proposal, Dana Desa dan DID)

11 Akses pendanaan bagi KUMKM melalui subsidi bunga dan dana bergulir

12

Defisit terkendali 2,41% (dibawah 3%)

25

Penerimaan perpajakan penyumbang terbesar pendapatan negara dan peran PPh yang semakin besar Peningkatan tax base dan tax compliance • Optimalisasi kebijakan pengampunan pajak

APBN 2017

• Intensifikasi melalui penggunaan teknologi informasi • Ekstensifikasi dan penguatan basis data perpajakan melalui optimalisasi pemanfaatan data pihak ketiga

Pemberian Insentif Perpajakan a.l. keringanan tarif untuk industri tertentu untuk meningkatkan iklim investasi, daya saing industri, dan mendorong hilirisasi industri dalam negeri

Perbaikan Regulasi Perpajakan • RUU KUP, RUU PPh, RUU PPN, dan RUU Bea Materai

Pengenaan Cukai untuk Pengendalian Barang Konsumsi Tertentu • Kebijakan tarif, penegakan hukum dan penindakan untuk menghindari dampak negative externality

Perpajakan Internasional untuk mendukung transparansi

1.498,9 Triliun Rupiah

PPh diharapkan menjadi sumber utama Penerimaan Perpajakan tahun 2017


• Memacu pertukaran informasi, pertumbuhan investasi, serta peningkatan perdagangan dan perlindungan industri dalam negeri

Tax Amnesty sebagai milestone reformasi pajak •

Mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi aset

•

Memperluas Tax Base melalui basis data yang lebih terintegrasi, komprehensif dan terpercaya

•

Meningkatkan Penerimaan Perpajakan yang lebih Stabil baik dalam jangka pendek maupun panjang

26

Belanja pemerintah pusat lebih efisien, efektif dan fokus TA 2017

1.315,5 triliun rupiah


• peningkatan belanja produktif seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah; • meningkatkan efisiensi dan penajaman belanja non-operasional utamanya belanja barang; • meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial dengan memperbaiki sistem penyaluran dan akurasi data penerima; • memperkuat pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri; • penyaluran subsidi dan program bantuan sosial non-tunai yang lebih tepat sasaran, antara lain melalui perbaikan basis data yang transparan dan penataan ulang sistem penyaluran subsidi

27

Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2016-2017 2016

URAIAN > Transfer ke Daerah I. Dana Perimbangan A. Dana Transfer Umum 1. Dana Bagi Hasil a. Pajak b. Sumber Daya Alam 2. Dana Alokasi Umum B. Dana Transfer Khusus 1. Dana Alokasi Khusus Fisik 2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik II. Dana Insentif Daerah III. Dana Otsus dan Keistimewaan D.I.Y A. Dana Otonomi Khusus B. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta

Dana Desa J U M L A H KEMENTERIAN KEUANGAN

2017

Realisasi Update

APBN

Pertumbuhan thd Real

663,7

704,9

6,2

639,9 475,9 90,5 50,6 39,9 385,4 164,0 75,2 88,8

677,1 503,6 92,8 58,6 34,2 410,8 173,4 58,3 115,1

5,8

5,0

7,5

50,0

18,8

20,3

8,2

18,3 0,5 46,7

19,5 0,8 60,0

7,0 46,1

710,4

764,9

7,7

5,8 2,5 15,7 (14,2) 6,6 5,7 (22,4) 29,6

28,5

28

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN 2017 (1): Dana Perimbangan

Dana Transfer Umum ditingkatkan dan didorong seoptimal mungkin untuk peningkatan kualitas layanan publik DANA BAGI HASIL (DBH) Tujuan mengatasi ketimpangan fiskal vertikal, dengan fokus alokasi kepada daerah penghasil. Alokasi 2017 Rp92,8 T naik Rp2,3 T dari Rp 90,5 pada realisasi APBNP 2016 Kebijakan

 Perluasan diskresi penggunaan DBH CHT, Dana Reboisasi dan 0,5% Tambahan DBH SDA Migas agar penggunaan dana lebih optimal dan mengurangi SiLPA.  Percepatan penyelesaian kurang bayar DBH sesuai kemampuan keuangan negara Untuk meningkatkan kualitas belanja dan mendorong pembangunan ekonomi, minimal 25% Dana Transfer Umum (DBH + DAU) digunakan untuk belanja infrastruktur layanan dasar publik yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi KEMENTERIAN KEUANGAN

DANA ALOKASI UMUM (DAU) Tujuan mengatasi ketimpangan fiskal horizontal Alokasi 2017 Rp410,8 T naik Rp25,4 T dari realisasi APBNP 2016 (Rp385,4 T) Kebijakan

 Alokasi telah memperhitungkan pengalihan urusan pendidikan SMA/SMK dan urusan lainnya dari kab./kota ke provinsi.  Formulasi 2017 memberikan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan meningkatkan bobot luas wilayah laut, yaitu: • untuk provinsi naik dari 40% menjadi 45% • untuk kab/kota naik dari 45% menjadi 50%.  Alokasi DAU Kab/kota tahun 2017 tidak turun dibandingkan tahun 2016.  Pagu DAU nasional dalam APBN tidak bersifat final atau dapat berubah sesuai perubahan PDN neto  implikasi: daerah harus menyusun strategi penyesuaian dalam APBDP TA 2017

29

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN 2017 (2): DAK Fisik dan DAK Nonfisik Alokasi dan Penyaluran Dana Transfer Khusus Berbasis Kinerja Pelaksanaan DANA ALOKASI KHUSUS FISIK (DAK Fisik) Tujuan mengatasi ketimpangan penyediaan infrastruktur layanan publik Alokasi 2017 Rp58,3 T turun Rp16,9 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp75,2 T Kebijakan:  berdasarkan usulan daerah dan diselaraskan dg prioritas nasional dengan afirmasi untuk daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi.  Sinkronisasi rencana kegiatan DAK Fisik antar bidang/subbidang, antardaerah, dan antara DAK dengan pendanaan lainnya, dengan mengoptimalkan peran Provinsi.  Petunjuk teknis ditetapkan dalam Perpres dan dapat berlaku lebih dari satu tahun.  Penyaluran berbasis kinerja penyerapan dan pelaksanaan fisik, dan disalurkan melalui KPPN setempat guna efisiensi dan meningkatkan governance:  Sinergi DJPK dan DJPB  perubahan peraturan (PMK No. 50/PMK.07/2017) serta pembuatan aplikasi penyaluran

DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK (DAK Nonfisik) Tujuan mendukung operasional penyelenggaraan layanan publik Alokasi 2017 Rp115,1 T naik Rp 8,4 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp89,3 T

Kebijakan:  Alokasi disesuaikan dengan kebutuhan riil di daerah, berdasarkan jumlah sasaran yang dibutuhkan untuk mencapai SPM, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan  Juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas koperasi dan usaha kecil dan menengah, serta menjamin keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu

 Permintaan penyaluran dan verifikasi kepada unit yang terdekat dengan daerah (governance lebih terjaga) KEMENTERIAN KEUANGAN

30

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN 2017 (3): Dana Insentif Daerah dan Dana Desa DANA INSENTIF DAERAH Tujuan Memberikan rewards kepada daerah yang berkinerja baik dalam:  kesehatan fiskal & pengelolaan keuangan daerah.  pelayanan dasar publik.  ekonomi dan kesejahteraan Alokasi 2017 Rp7,5 T • naik Rp 2,5 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp5 T • daerah penerima DID sebanyak 317 daerah: 21 provinsi, 232 kabupaten 64 kota Evaluasi DID 2017  Jumlah penerima DID naik dari 271 menjadi 317, Jumlah daerah yang lulus passing grade naik dari 109 menjadi 121;  Jumlah daerah penerima AM naik dari 228 menjadi 279, Jumlah daerah penerima AM dan AK naik dari 66 menjadi 83.


DANA DESA Tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi: • Menjaga tingkat konsumsi Rumah Tangga • Peningkatan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur utk mendorong stabilitas harga dan distribusi yang merata. Alokasi 2017 Rp60,0 T naik Rp13,4 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp46,6 T Kebijakan  Prioritas penggunaan: • membiayai pembangunan • pemberdayaan masyarakat  Pelaksanaan diutamakan melalui: • Swakelola dengan menyerap tenaga kerja setempat dan kegiatan yang mendorong masyarakat produktif secara ekonomi  Kab/Kota diwajibkan menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) sekurangnya 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK (Pasal 72 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa).

31

Kecenderungan peningkatan TKDD ke daerah perlu diikuti dengan peningkatan kinerjanya untuk pembangunan daerah (triliun rupiah) (triliun rupiah)

776,3 47,0

776,3

60,0

764,9 729,3 47,0623,1 60,0

573,7 623,1 20,8 729,3

513,3573,7 20,8 480,6 513,3 573,7 602,4 513,3573,7 480,6

704,9

704,9

602,4

24,6 24,6

513,3 480,6 16,9

480,6 16,9

764,9

11,8 11,8 6,8

6,8

8,6 8,6 -1,5

2012 201320132014 2014 2012 2015

-1,5

2015 APBN APBNP APBN APBNP 2017 2016 20172016

Transfer ke Daerah Transfer ke Daerah

triliun rupiah


DanaDana Desa Desa PertumbuhanTransfer ke Daerah & Dana Desa (%)

PertumbuhanTransfer ke Daerah & Dana Desa (%)

32

OUTPUT PENGGUNAAN DANA DESA 9.727 UNIT PAUD

51.973 KM JALAN DESA

412.199 M JEMBATAN 30.280 UNIT MCK 15.948 UNIT AIR BERSIH 1.136 UNIT TAMBATAN PERAHU

635 UNIT EMBUNG KEMENTERIAN KEUANGAN

DANA DESA BIDANG PEMBANGUNAN

Sumber data: Kementerian Desa & PDT

5.956 UNIT POSYANDU

2.580 UNIT POLINDES 12.272 UNIT SUMUR 1.572 UNIT PASAR DESA 64.563 UNIT DRAINASE & IRIGASI

33

Anggaran pendidikan tetap dijaga 20% dengan fokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan

Sasaran


34

Anggaran kesehatan tetap dijaga 5% dengan fokus memperkuat upaya promotif dan preventif, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan

100


35

Anggaran infrastruktur meningkat signifikan melalui peningkatan efisiensi belanja dan peningkatan earmark dana transfer umum (sekurang-kurangnya 25%)

Tahun 2017: sesuai Pasal 11 ayat (15), Dana Transfer Umum, yaitu sekurang-kurangnya 25% untuk belanja infrastruktur daerah (UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN) Untuk mendukung pembangunan infrastruktur agar dipastikan daerah dapat mematuhi aturan pemanfaatan DTU (DBH & DAU) minimal 25% untuk belanja infrastruktur daerah

rekonstruksi, pelebaran, dan pembangunan

2.509 kilometer

pembangunan (termasuk pembangunan flyover/underpass/ terowongan)

12

175

16.615 meter


36

Ekualisasi Pendapatan dan Belanja Antarwilayah untuk memperkuat pelaksanaan Nawacita ketiga, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, serta memperkokoh eksistensi NKRI KALIMANTAN I.

II.

Triliun Rp

Pendapatan

86,0

a. Pajak b. Bea & Cukai c. PNBP

32,0 1,1 52,9

Belanja

93,9

a. TKDD b. Belanja K/L

I.

Pendapatan a. Pajak b. Bea & Cukai c. PNBP

II.

I.

66,9 6,8 70,4

Belanja

232,3


176,1 56,2

Neto (I-II)

JAWA

(88,2)

II.

Pendapatan

Pendapatan

19,7


16,6 0,6 2,5

Belanja

1.143,2 884,9 161,6 96,6

Belanja

302,8


201,8 101,0 840,4

I.

II.

I.

II.

73,3 31,2 (84,8)

BALI dan NUSRA

Triliun Rp

MALUKU dan PAPUA

104,5

Neto (I-II)


Neto (I-II)

Triliun Rp


(7,9)

Triliun Rp 144,1

II.

73,6 20,3

Neto (I-II)

SUMATERA

I.

SULAWESI

Pendapatan

15,5


11,7 1,5 2,3

Belanja

56,4


39,5 17,0

Neto (I-II)

Pendapatan

18,4


10,7 1,7 6,0

Belanja

89,6


71,7 17,9

Neto (I-II)

Triliun Rp

(40,9)

Triliun Rp

(71,3)

Keterangan: 1. Pendapatan  yang dikumpulkan dari Daerah ke Pusat 2. Belanja  yang dikembalikan dari Daerah ke Pusat 3. Data dalam Triliun Rp 4. Data rata-rata 2014-2016

Kebijakan ekspansi anggaran di luar Jawa dimaksudkan untuk mendukung akselerasi pembangunan di luar Jawa dalam mempercepat ekualisasi kemajuan antar wilayah KEMENTERIAN KEUANGAN

37

Perubahan kebijakan pengelolaan TKDD DAU bersifat dinamis • Menyesuaikan dengan besaran pendapatan dalam negeri

Penyaluran TKDD bergantung penyerapan anggaran dan capaian output sebelumnya

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN • Bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran


Penguatan peran Gubernur

• Gubernur memberikan rekomendasi usulan DAK fisik berdasarkan sinkronisasi kegiatan DAK fisik di kabupaten/kota

Penyempurnaan kriteria penerima DID

• Didasarkan kepada tata kelola keuangan, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat

Peningkatan kualitas belanja infrastruktur daerah • Bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

38

Tantangan dan strategi APBN 2017 menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif Ruang Fiskal Terbatas: • Menggali potensi perpajakan • Mengendalikan cost recovery • Optimalisasi PNBP SDA Nonmigas dan K/L

Mandatory & Non Discretionary Spending Masih Besar

• Mengendalikan mandatory spending • Efisiensi Belanja non discretionary (a.l. operasional & perkantoran) KEMENTERIAN KEUANGAN

Pembiayaan Anggaran Lebih Efisien

• Pemilihan jenis & timing instrumen pembiayaan dengan mempertimbangkan efisiensi biaya utang dan pengembangan pasar keuangan domestik • Mendorong target pembangunan infrastruktur

Kualitas Belanja Perlu Ditingkatkan

• Perencanaan belanja produktif (berbasis program, output & outcome) • Subsidi lebih targeted (basis data lebih baik)

39

KESIMPULAN  Adanya faktor ketidakpastian eksternal, menyebabkan perencanaan pendapatan negara harus lebih realistis dan kredibel.  Perlu ruang penyesuaian bagi belanja negara, termasuk TKDD:  Pagu DAU tidak final, sehingga dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan pendapatan negara  Implikasinya: perlu strategi pengelolaan APBD yang tepat dan peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah

Daerah perlu berperan aktif dalam penerimaan pajak, melalui:

penghimpunan

 Menjaga kepatuhan atas pajak yang menjadi tanggungjawab APBD, dan  Memberikan sanksi kepada pihak swasta yang menghindari pajak pusat dan daerah (seperti sanksi perijinan usaha yang menjadi kewenangan daerah).


Dengan sumber dana APBN dan APBD yang masih terbatas, setiap rupiah belanja negara dan daerah harus menghasilkan output/outcome yang maksimal melalui:  Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah, (belanja K/L dan TKDD)  Optimalisasi penggunaan Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) sekurang-kurangnya 25% untuk belanja infrastruktur yang berorientasi pelayanan publik dan pengurangan kemiskinan  Penyaluran Dana Transfer Khusus dan Dana Desa berbasis kinerja pelaksanaan (penyerapan dan ketercapaian output) melalui KPPN agar lebih efisien dan efektif

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang lebih merata, perlu dilakukan :  Sinergi pendanaan, baik yang belanja K/L, TKDD, maupun APBD.

bersumber

dari

 Optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan melalui pinjaman maupun Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

40

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

T E R I M A K A S I H KEMENTERIAN KEUANGAN

41

PENGELOLAAN APBN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP APBD. Disampaikan oleh : Direktorat Penyusunan APBN, DJA

Recommend Documents