KORUPSI & HAM (MENCARI SOSOK PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI)

MaPPI - Alur Peradilan - sub

Alamat | Link | Pooling | Search | Back | Back to Main Page

Profile Analisa Kasus Penelitian Alur Pengadilan Opini Kolom Peradilan Dalam Pantauan

KORUPSI & HAM (MENCARI SOSOK PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI) A. Irmanputra Siddin 02 Aug 2005, 13:53:09 WIB - pemantauperadilan.com

Korupsi adalah kejahatan tak kasat namun ekses yang dihasilkannya jelas dan dirasakan oleh rakyat. Korupsi bukanlah sebuah trend baru kosmopolit seperti kloning manusia atau adibusana Linda Evangelista, Naomy Campbel, Claudia Schiffer hingga Sarah O’hara di Paris, Milan atau New York. Korupsi adalah “trend konservatif klasik” sejak zaman Romawi. Sejarah menunjukkan bahwa Gaius Verres, Gubernur Sisilia di Romawi pada tahun 70 SM diseret oleh Cicero didepan meja hijau dengan dakwaan korupsi. Tidak hanya itu, Verres bahkan berusaha keras menyuap hakim. Namun akhirnya melarikan diri ke Massilia dan hidup mewah dalam pengasingan, walaupun akhirnya dibunuh atas perintah Marcos Antonius. Selama lebih 40 tahun terakhir Indonesia mengidap korupsi. Hingga saat ini kita masih sangat sulit menemukan serum yang ampuh untuk menyembuhkannya. Korupsi telah membuat sendi kehidupan

http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=235&tipe=opini (1 of 11)14/03/2006 17:20:32


bernegara mengalami osteoporosis. Sendi perekonomian sebagai penopang utama kehidupan mengalami kerapuhan, nilai mata uang menjadi konservatif dikubangan kejatuhannya. Sendi sosial juga bernasib sama, korupsi telah menjadi hal lumrah dalam potret kehidupan keseharian mulai tingkat struktur RT (Rukun Tetangga) hingga ke tingkat Lembaga Kepresidenan. Bahkan organisme tubuh kita inipun mungkin telah dijangkiti virus korupsi yang jauh lebih dahsyat dampaknya dari virus anthrax atau HIV. Pada sektor politik, kekuasaan politik yang seharusnya menjadi representasi rakyat, ternyata bias oleh kepentingan individu dan/atau kelompok. Rakyat yang menjadi konstituen dilupakan, dan terjadilah “korupsi demokrasi”. Para legislator dan eksekutor melupakan otentisitas eksistensinya. Korupsi juga menjadikan tingkat kepercayaan masyarakat (social trust) terhadap negara semakin merosot. Pondasi tegaknya negara adalah kepercayaan. Apabila pondasi rapuh maka tidak mustahil bangunan megah negara Indonesia akan runtuh. Sebagai contoh, dapat kita lihat bagaimana VOC sebagai organisasi dagang yang menguasai separuh aset dunia pada abad 19 menjadi hancur karena korupsi. Korupsi adalah penyakit klasik, namun tidak berarti dasar apologi dapat membiarkannya menjadi terkonservasi. Apabila bangsa ini mau berkomitmen, maka terapi yang ampuh untuk pemberantasan korupsi ini adalah terapi proses penegakkan hukum secara totalitas. Hukum harus ditegakkan secara imparsial tanpa permisif menjadikannya sebgai “sang raja”.

Korupsi dan Hak Asasi Manusia Data terakhir dari Transparansi Internasional (2003) bahwa Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index) Indonesia adalah 1, 9, dimana Indonesia berada di peringkat keenam negara terkorup di http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=235&tipe=opini (2 of 11)14/03/2006 17:20:32


dunia. Data ini menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia sudah tersistematis dengan modus perselingkuhan penguasa dan pengusaha yang juga menyeret masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Korupsi seperti ini otomatis linier telah menyeret keterkoyakan HAM dengan ratusan katalog HAM yang diakui dalam lingkup domestik, regional,. internasional hingga universal rusak oleh penyakit ini. Mulai dari prinsip non diskriminatif, imparsialitas hingga hak hidup (the right to life) yang merupakan HAM yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights) harus menerima nasib terzalimi. Nihal Jayawickrama (Corruption-A Violation of Human Rights?,1998) menyebut petty corruption (korupsi kecil) sebagai tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik dengan meminta atau mengharapkan uang percepatan/pelicin untuk melaksanakan kewenangannya. Sedangkan grand corruption (korupsi besar) didefinisikan oleh George Moody-Stuart (The Good Business Guide to Bribery, 1994) sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik yang dilakukan oleh kepala negara, menteri-menteri dan pejabat tinggi lainnya untuk kepentingan pribadi. Petty corruption dapat kita lihat misalnya dalam pengurusan SIM/ KTP dengan menyuap pejabat atau pegawai pemerintah tertentu guna mempercepat urusan tersebut. Korupsi jenis ini menimbulkan diskriminasi perlakuan terhadap yang lainnya. Orang yang tidak menyuap akan menemui prosedur yang rumit dan waktu yang lama. Prinsip nondiskriminasi diakui dalam berbagai instrumen nasional, internasional dan universal tentang HAM seperti Universal Declaration of Human Rights-UDHR, International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights-ICESCR. UUD 1945, dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Grand corruption yang dilakukan oleh penguasa atau kolaborasi penguasa dan pengusaha menjadikan penguasa menjadi kapitalistik dan monopolistik. Hal inilah yang menyebabkan rakyat berada dalam kemiskinan. Hak atas kehidupan yang layak merupakan salah satu jenis katalog HAM yang terlanggar. Hal ini dikarenakan uang rakyat menjadi monopoli kepemilikan elit. Kemiskinan akibat korupsi bukan saja mengeliminasi hak atas penghidupan yang layak, namun hak atas hidup http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=235&tipe=opini (3 of 11)14/03/2006 17:20:32


yang merupakan HAM paling fundamentalpun secara linear ikut terzalimi. Bahkan fenomena terakhir yang masih sangat jelas dalam ingatan kita adalah penggusuran yang terjadi menjelang Ramadhan, dimana hak untuk bermukim dimana saja dalam batas wilayah negara juga terganggu. Bukankah ini praktek kezaliman HAM yang yang causa primanya adalah korupsi? !!! Grand Corruption di Indonesia yang telah tersistematis menyebabkan menjamurnya petty corruption secara meluas dengan penopangan kultur patriarki bangsa. Petty corruption inilah yang saya sebut bahwa masyarakat juga ikut melakukan dan menikmati korupsi yang dipertontonkan elit penguasa dan pengusaha. Hal inilah menjadi dasar mengapa korupsi disebut kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Oleh karenanya dunia HAM internasional kedepan sudah sepantasnya menggolongkan korupsi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity). Pada titik kulminasi seperti ini, pemerintah harus menyadari bahwa tidak memberantas korupsi sama dengan melanggar HAM. Itu berarti bahwa pemerintah mengkhianati konstitusi, khususnya Pasal 28 I (4) UUD 1945, bahwa perlindungan, pemajuan dan penegakkan HAM adalah tangung jawab negara terutama pemerintah. Mencari Pimpinan Komisi Pemberantas Komisi Mekanisme yang paling realistik dan legalistik saat ini untuk memberantas korupsi yaitu melalui Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi-KPTPK (KPK). Komisi ini bukan hanya sebatas terbentuk, tetapi secara imperatif sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya paling lambat 27 Desember 2003. KPK memiliki kewenangan aktif, yaitu melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, pencegahan tindak pidana korupsi dan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara hingga mengambil alih penyidikan dan penuntutan perkara korupsi Pendaftaran calon pimpinan KPK yang dibuka Oktober 2003 dipenuhi oleh 500 lebih pendaftar. Bahkan terdapat seorang pendaftar http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=235&tipe=opini (4 of 11)14/03/2006 17:20:32


yang berumur 80 tahun. Mudah-mudahan fenomena ini bukanlah momen untuk mencari jabatan atau popularitas melainkan ekspresi kemarahan elemen masyarakat untuk perang terhadap korupsi. Namun, ironinya banyak tokoh yang dikenal berintegritas dan memiliki keberanian tidak mendaftarkan diri menjadi balon “panglima perang” (Pimpinan KPK). Kekhawatiran untuk tersisih pada tahap seleksi Panitia atau DPR merupakan hal wajar. Namun keinginan kuat untuk memerangi korupsi tidak boleh surut dengan tidak mendaftar. KPK akan l menghadapi musuh besar, yaitu korupsi. Dalam pemilihan calon ketua KPK, calon-calon yang tidak populer tidak boleh diabaikan begitu saja karena siapa tahu diantaranya terdapat orang yang sangat berkompeten untuk menjadi ketua KPK. Oleh karena itu, Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (pansel KPK) harus mendeteksi hal tersebut secara proaktif. Berkaitan dengan pencarian pimpinan KPK, maka menurut Pasal 29 UU KPK, terdapat beberapa hal krusial yang harus diperjelas bagaimana seseorang dapat diangkat untuk menjadi pimpinan KPK. Pertama, para 10 calon pimpinan KPK harus sudah memenuhi semua syarat yuridis menurut ketentuan tersebut. Kedua, syarat “sehat jasmani dan rohani”. Terdapat syarat administrasi pendaftaran diantaranya surat keterangan dokter dan bebas narkoba yang dimintakan oleh Pansel KPK. Namun keterangan ini bisa subjektif. Untuk itu, pada tahapan seleksi, sebaiknya balon ini diperiksa ulang kesehatan jasmani dan rohaninya oleh Tim Dokter Independen/ Profesional. Tim dokter inilah yang merekomendasikan nama para balon tersebut untuk dapat terpilih menjadi calon/pimpinan KPK. Jangan sampai, pimpinan yang terpilih nantinya ternyata mengidap penyakit tertentu yang menyebabkan kinerjanya tidak efektif sebagai pimpinnan KPK yang linier membuat KPK itu sendiri secara kelembagaaan efektifitas kerjanya menjadi terganggu. Ketiga, berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurangkurangnya 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan. Syarat ini bersifat fakultatif -disjunctive (sarjana hukum “atau” sarjana lain). Jadi, calon/ http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=235&tipe=opini (5 of 11)14/03/2006 17:20:32


Pimpinan KPK tidak imperatif sarjana hukum (namun bersifat preferen), tetapi semua sarjana dapat menjadi pimpinan KPK, baik sarjana kedokteran, pertanian, perikanan, teknik asalkan memiliki keahlian dan pengalaman minimal 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan. Keahlian dan pengalaman 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan atau perbankan menurut ketentuan ini tidaklah dapat dikomulatif dari empat bidang tersebut tetapi berdiri sendiri karena syarat ini bersifat fakultatif-disjunctive (atau). Balon sarjana hukum menurut ketentuan ini tidak imperatif memenuhi syarat keahlian dan pengalaman 15 tahun, namum jika hal itu dimiliki maka tentu lebih bagus dan akan menjadi bobot tersendiri sebagai calon pimpinan KPK. Keempat, pimpinan KPK tidak haruslah seorang yang memiliki keahlian yang sangat super. Syarat keahlian super sebenarnya berada pada porsi 4 orang Tim Penasihat yang diangkat oleh KPK sendiri yang fungsinya memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai dengan kepakarannya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK (pasal 23 UU KPK). Kelima, Pimpinan KPK yang pertama dan utama adalah memiliki super integritas dan reputasi yang baik. Integritas diteropong dengan batuan mekanisme psikologi menyangkut kepribadian. Keahlian yang cukup dengan kepribadian yang unggul jauh lebih bagus daripada keahlian yang unggul namun kepribadian yang lemah. Namun apabila keahlian unggul dan kepribadian unggul melekat dalam satu pribadi, maka balon seperti inilah yang terbaik. Untuk mendekteksi kepribadian, maka digunakanlah cabang ilmu psikologi dengan menggunakan metode obervasional, inventori kepribadian dan/atau teknik proyektif. Oleh karena itu, peran Tim Psikologi diharapkan sangat membantu menilai balon pimpinan KPK. Meski hasil Tim psikologi ini tidak mengikat buat keputusan terhadap calon terpilih namun, rekomendasi tersebut ditempatkan pada posisi yang preferen. Tim Psikologi diharapkan dapat membantu sebagai bagian dari proses penelitian mendalam dan komprehensif (due



diligence) akan integritas dan potensi manajemen kerja balon tersebut. Keenam, tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Perbuatan tercela biasanya menyangkut pelanggaran kaedah sosial, agama atau kode etik institusional. Tentunya sulit menentukan diantara ratusan balon, yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela, sehingga apabila ditemukan adanya indikasi bahwa diantara para balon pernah melakukan pelanggaran kaedah sosial, agama atau kode etik, maka harus diusut secara proaktif guna mendapatkan data, saksi dan atau korban. Mengadopsi prinsip hukum satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis), maka jika terdapat dua saksi/korban dan/atau disertai minimal 1 alat bukti lain yang sangat bisa dipertangungjawabkan guna menghindari fitnah maka balon seperti ini tidak layak dipertimbangkan lebih lanjut. Para saksi/korban ini harus dilindungi identitasnya guna menghindari gugatan balik pencemaran nama baik/teror/intimidasi dari balon tersebut. Ketujuh, tentang kejujuran. Indikator untuk menemukan ketidakjujuran dari balon yang terdekat adalah mengenai syarat administratif yang menyangkut surat pernyataan bukan pengurus parpol. Apabila kemudian ternyata bahwa balon tersebut masih menjadi pengurus parpol pada saat seleksi, maka balon ini tidak layak lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Ketidakjujuran adalah hal yang fundamental dari korupsi. Terakhir, syarat “mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ketentuan tentang pelaporan kekayaan penyelenggara negara adalah UU No. 28/1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari KKN. Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat (Pasal 5 angka 3). Penyelenggara negara adalah Pejabat Negara Lembaga Tertinggi Negara; Lembaga Tinggi Negara; Menteri; Gubernur; Hakim; Pejabat negara yang lain dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Jika diantara balon terdapat mantan ataupun penyelenggara negara yang setelah diteliti kemudian ditemukan tidak mempunyai data atau memiliki data namun negatif menurut Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), maka mereka pun tidak layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Ada dua dasar yuridis untuk menggugurkan balon seperti ini, yaitu tidak melaporkan kekayaanya sesuai peraturan perundang-undangan dan ketidakjujurannya. Mekanisme diatas memang ketat karena lima pimpinan KPK inilah yang mendeterminasi hidup matinya bangsa ini. Karena KPK inilah yang pada nantinya diharapkan dapat menyelamatkan negara dari stigma melakukan penghianatan terhadap konstitusi karena membiarkan korupsi terus marajalelaa. Akankah figur pimpinan KPK yang ditemukan ini dapat menjadi “kalsium” yang akan merestorasi rapuhnya sendi-sendi bangsa? Semoga saja…….. Osteoporosis adalah istilah kedokteran yang merupakan penyakit metabolic tulang. Densitas (kepadatan) tulang menjadi menurun sehingga tulang menjadi rapuh dan beresiko untuk patah (fraktur). Faktor yang mempengaruhi osteporosis antara lain karena penurunan hormon estrogen dan testosteron, kurang kegiatan jasmani, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan merokok, dan minum kopi. Antraks, penyakit infeksi akut karena bacillus anthracis yang umumnya menjangkiti ternak, dapat menular kepada manusia dan menimbulkan bisul batu (karbunikel) atau bisul ganas (pustula maligna). Human Immunodeficiency Virus, virus penyebab penyakit AIDS, sebelumnya diberi nama LAV (MONTAGNIER) dan HTLV III (GALLO). Penggusuran yang dilakukan pemerintah, memberikan uang ganti rugi yang tidak layak, ditengah potret ironi ketika trilyunan uang rakyat yang “diputihkan” melalui mekanisme release and discharge bagi konglomerat, atau dana APBN yang dibocorkan oleh penyelenggara negara. Kemudian negara berapologi bahwa tidak ada dana untuk meberikan solusi tempat tinggal, pekerjaan yang baru bagi korban tergusur yang minimal harus sama diterima oleh rakyat tergusur sebelum mereka digusur? bukankah ini adalah dosa penyelenggaran http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=235&tipe=opini (8 of 11)14/03/2006 17:20:32


negara? Yang diprimakausakan oleh korupsi itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan menginjeksikan perbuatan penyuapan atau penggelapan dalam delik kejahatan terhadap kemanusiaan jika Statuta Roma 1998 suatu saat diamandemen, sehingga koruptor dapat dimejahijaukan di hadapan Mahkamah Pidana Internasional sebagai penjahat kemanusiaan. Maksud imperatif di sini adalah bahwa KPK sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya paling lambat 1 tahun setelah diundangkannya UU ini (pasal 70 UU KPK). UUKPK diundangkan tanggal 27 Desember 2002. Sehingga dengan demikian, lima orang komisioner disertai empat orang Tim Penasehat dan Pegawai KPK harus sudah ada dan aktif menjalankan tugasnya sebelum 27 Desember 2003. Pada tanggal 27 Desember 2003, KPK sudah harus hadir sebagai lembaga “hidup” yaitu sudah melaksanakan tugas koordinasi dan supervisinya terhadap instansi terkait, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Selain itu juga melakukan tindakan pencegahan terhadap perkara korupsi atau memonitor penyelenggaraan pemerintahan negara dengan segala kewenangan didalamnya. Yang menentukan legalitas bahwa KPK sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah hadirnya pegawai KPK. Hal ini terlihat pada Pasal 21 ayat (1c) UUKPK yang menyatakan bahwa pegawai KPK sebagai pelaksana tugas. Sedangkan Komisioner KPK hanyalah penangung jawab publik terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK (pasal 20 ayat (1) UUKPK). Walaupun secara de facto komisoner sudah ada pada tanggal 27 Desember, namun pegawai KPK dengan segala sarana dan prasarananya ternyata tidak ada, maka otomatis pelaksanaan tugas KPK belum berjalan. Makna normatif imperatif UUKPK bukanlah seperti ini, sehingga disinilah legalitas KPK dapat dipertanyakan. Diktum Pasal 70 UUKPK berbeda pemaknaannya dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 terhadap pembentukan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa “Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya 17 Agustus 2003, dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Jadi, walaupun pada hari batas waktu akhir legalitas MK terbentuk meski belum http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=235&tipe=opini (9 of 11)14/03/2006 17:20:32


“hidup” dan baru “hidup” setelah tanggal tersebut, maka hal tersebut konstitusional. Sedangkan KPK secara imperatif sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya paling lambat 27 Desember 2003 artinya KPK hadir sebagai lembaga “hidup” ketika beberapa tugas dan wewenangnya telah dilaksanakan karena tugas dan kewenangan bersifat komulatif (“dan”) dilaksanakan. Jadi seyogianya Komisoner KPK sudah dtetapkan Presiden dua bulan sebelum batas waktu akhir dengan asumsi paling lambat akhir Ontober 2003. Waktu yang tersisa dipergunakan untuk menyeleksi 4 Tim Penasihat dan mengangkat pegawai KPK di 12 Sub Bidang dari 4 bidang yaitu Pencegahan, Penidakan, Informasi dan Data, Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (pasal 26 UU KPK) serta pengadaan sarana dan prasarana Tercatat nama Ir Sasongko RH, kelahiran 6 Agustus 1923, alumnus Institut Teknologi Bandung 1951 sebagai salah seorang pendaftar calon Pimpinan KPK Beberapa syarat sesorang dapat diangkat untuk menjadi pimpinan KPK (Pasal 29 UUKPK) yaitu warga negara Republik Indonesia; bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; sehat jasmani dan rohani; berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau Perbankan; berumur sekurangkurangnya 40 (empat Puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan; tidak pernah melakukan perbuatan tercela; cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik; tidak menjadi pengurus salah satu partai polilik; melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kirim Komentar | Lihat Komentar ( 0 )



[ed : foo-adh ]


KORUPSI & HAM (MENCARI SOSOK PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI)

Recommend Documents