Peran Sekretariat Jenderal DPR RI dalam Mendukung Tugas dan Fungsi DPR RI Dr. Winantuningtyas Titi S., M.Si. Sekretaris Jenderal DPR RI
1
Dasar Hukum
Dasar Hukum UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI
Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR RI No. 3 Tahun 2015
Peraturan Sekjen DPR RI No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekjen DPR RI No. 2 Tahun 2016 Sekretariat Jenderal DPR RI
2
Landasan Kerja Setjen DPR Pasal 413—Pasal 415 UU MD3 dan Pasal 294—297 Tatib :
• Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPR, dibentuk Sekretariat Jenderal DPR, yang susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan peraturan Presiden atas usul lembaga DPR. • Pegawai Sekretariat Jenderal terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap. • Sekretariat Jenderal DPR dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang diusulkan oleh pimpinan lembaga sebanyak 3 (tiga) orang kepada Presiden.
Pasal 4 Perpres No. 27 Tahun 2015 dan Pasal 3 Persekjen No. 6 Tahun 2015: • Sekretariat Jenderal mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang administrasi dan persidangan. Sekretariat Jenderal DPR RI
3
Perubahan Paradigma Dukungan Setjen DPR Kepada DPR RI Era 19801990
Era 19902000
Era 20002015
• Setjen DPR sebagai unsur pelayanan kepada DPR RI.
• Setjen DPR memberikan dukungan teknis dan administratif.
• Setjen DPR memberikan dukungan Teknis, Administratif, dan Keahlian.
• Setjen DPR memberikan dukungan di bidang Administrasi dan Persidangan. • Format dukungan Setjen DPR tersistem dan terstruktur secara bertahap, Era 2015berkinerja tinggi, dan terukur. skrng Sekretariat Jenderal DPR RI
4
Visi dan Misi DPR dan Setjen DPR • Terwujudnya DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang modern, berwibawa, dan kredibel. Visi DPR
Visi Setjen DPR
Misi DPR
• Menjadi Sekretariat Jenderal DPR RI yang profesional, andal, dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR RI.
• menyelenggarakan fungsi DPR RI untuk mendukung pembangunan nasional dalam kerangka representasi rakyat; dan • memperkuat kelembagaan DPR RI sebagai penyeimbang pemerintah.
• Memberikan dukungan di bidang Persidangan yang andal; Misi Setjen • Memberikan dukungan di bidang Administrasi yang akuntabel. DPR Sekretariat Jenderal DPR RI
5
Gambaran Hubungan Setjen DPR dengan DPR RI TANTANGAN MENIMBULKAN IMPLIKASI PADA MOTIVASI
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (SETJEN DPR RI)
4 REFORMASI BIROKRASI MELAKUKAN PERUBAHAN SESUAI SITUASI DAN KONDISI LINGKUNGAN
LEMBAGA PERWAKILAN YANG ASPIRATIF DAN BERPIHAK PADA RAKYAT (FUNGSI REPRESENTATIF)
3
Counterpart (K/L/KLN)
1 SEBAGAI LEMBAGA PENDUKUNG (ADMINISTRASI, DAN PERSIDANGAN)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI)
2 HARAPAN & TUNTUTAN MASYARAKAT TERHADAP DPR RI SAAT INI ____________________________________________
PEMERINTAH/ MASYARAKAT
(PROAKTIF, AKOMODATIF, RESPONSIF, PROGRESIF, INIASIATIF) Sekretariat Jenderal DPR RI
6
Transformasi Setjen DPR RI Tuntutan Kinerja Setjen DPR RI
Ekspektasi yang tinggi dari stakeholder dinamika lingkungan strategis
SASARAN
MELAKUKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN TERSISTEM (RB)
VISIONER KREATIF RESPONSIF PROGRESIF INISIATIF INOVATIF
OUTCOME DPR YANG KUAT: Public trust Publik representative Aspiratif Partisipatif Akuntabel Transparan Responsif
Kelembagaan SDM Tata Laksana OUTPUT YG DIHARAPKAN
OUTPUT YG DIHASILKAN Konsep Strategi (blueprint/renstra)
MENJADI SISTEM PENDUKUNG YANG PARIPURNA (PROFESIONAL,EFISIEN DAN EFEKTIF
Menuju
DUKUNGAN PRIMA DAN OPTIMAL (CEPAT, TEPAT, Sekretariat Jenderal DPR RI DAN AKURAT)
7
Nilai-Nilai Dasar
Nilai-Nilai Dasar Kinerja Setjen DPR
Religius, adalah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritualitas.
Akuntabilitas, adalah sikap yang mencerminkan tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugas dan fungsi PNS.
Profesional, adalah sikap dalam melaksanakan tugas dengan terus meningkatkan kompetensi dan ketrampilan khusus untuk keberhasilan kinerja yang optimal.
Integritas, adalah totalitas sikap yang menunjukkan komitmen, ketaatan dan konsistensi terhadap prinsip-prinsip etika dan moral. Sekretariat Jenderal DPR RI
8
SDM Pendukung DPR
Sekretariat Jenderal DPR RI
9
Dukungan Setjen DPR
Dukungan di Bidang Administrasi Dukungan Setjen DPR
Dukungan di Bidang Persidangan Dukungan di Bidang Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI
10
Dukungan Setjen DPR di Bidang Administrasi
Dukungan di Bidang Administrasi
Keprotokolan
Dukungan keprotokolan dalam acara, upacara, dan penyaluran delegasi mayarakat.
Hukum dan Pengaduan Masyarakat
Dukungan dalam bidang hukum dan analisis surat pengaduan masyarakat.
Kepegawaian dan Organisasi
Dukungan di bidang kepegawaian, administrasi Keanggotaan dan kesekretariatan Fraksi, organisasi dan tata laksana, dan pelayanan kesehatan.
Perencanaan dan Keuangan
Dukungan di bidang perencanaan, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan serta perjalanan.
Pengelolaan Barang Milik Negara
Dukungan administrasi BMN, pengelolaan gedung dan instalasi, pengelolaan rumah jabatan, pengelolaan wisma DPR.
Umum
Dukungan layanan pengadaan, persuratan dan penyimpanan, kendaraan, dan pengamanan dalam. Sekretariat Jenderal DPR RI
11
Dukungan Setjen DPR di Bidang Persidangan Persidangan
Dukungan persidangan kepada Komisi, Badan, Mahkamah, Pansus, dan Persidangan Paripurna.
Kerja Sama Antar-Parlemen
Dukungan dalam kerja sama organisasi internasional, organisasi regional, kerja sama bilateral, dan administrasi kegiatan luar negeri anggota.
Kesekretariatan Pimpinan
Dukungan kesekretariatan Ketua DPR, Wakilwakil Ketua DPR, Badan Musyawarah, Musyawarah Pimpinan, TU Pimpinan Setjen, dan TU Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR.
Pemberitaan Parlemen
Dukungan Pemberitaan di media cetak, media sosial dan website, serta pelayanan masyarakat dan pelayanan informasi publik, televisi dan radio parlemen, penerbitan.
Dukungan di Bidang Persidangan
Sekretariat Jenderal DPR RI
12
Dukungan Setjen DPR di Bidang Data dan Informasi Perpustakaan
Dukungan di Bidang Data dan Informasi
Pengolahan Data dan Teknologi Informasi Pengarsipan dan Museum
Risalah Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI
13
Layanan Perpustakaan www.perpustakaan.dpr.go.id
Sekretariat Jenderal DPR RI
14
Layanan Data dan Teknologi Informasi
Layanan Jaringan Layanan Data dan Teknologi Informasi
Layanan Helpdesk (5756100) Layanan Pengembangan Aplikasi Sekretariat Jenderal DPR RI
15
Layanan Jaringan Internet Langganan Jasa Internet dengan 2 provider dengan kapasitas 400 mbps dan rincian sebagai berikut:
PT Telkom Indonesia 200 mbps. PT Mora Telekomunikasi Indonesia 200 MBPS.
Langganan jasa internet untuk Griya Sabha Kopo sebesar 30 mbps. Langganan jasa internet untuk layanan TV Parlemen sebesar 20 mbps. Langganan jasa internet RJA Ulujami sebesar 5 mbps, digunakan untuk penarikan data mesin presensi. Langganan jasa internet RJA Kalibata sebesar 5 mbps, digunakan untuk penarikan data mesin presensi. Sekretariat Jenderal DPR RI
16
Layanan Pengembangan Aplikasi • • • •
•
•
•
•
Website resmi dengan domain www.dpr.go.id Email resmi bagi Anggota Dewan dan pegawai Setjen DPR dengan domain @dpr.go.id; SMS Gateway sebagai sarana informasi bagi Anggota Dewan dan pegawai Setjen DPR; Aplikasi kepegawaian, aplikasi ini berisi data tentang data pegawai Setjen DPR RI, aplikasi ini digunakan oleh Bagian Kepegawaian, Bagian Keuangan, Bagian Pelayanan Kesehatan dan Bagian Perpustakaan; Aplikasi Anggota, aplikasi ini berisi data tentang Anggota DPR RI, aplikasi ini digunakan oleh Bagian Kepegawaian, Bagian Keuangan, Bagian Pelayanan Kesehatan dan Bagian Perpustakaan; Aplikasi Tenaga Ahli dan Asisten Anggota¸ aplikasi ini berisi data data tentang data Tenaga Ahli dan Asisten Anggota DPR RI, aplikasi ini digunakan oleh Bagian TU TA, Sekretariat Fraksi, Bagian Keuangan, Bagian Pelayanan Kesehatan dan Bagian Perpustakaan; Aplikasi Portal, sebagai fasilitas pintu gerbang untuk masuk kedalam aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI untuk membantu pelaksanaan tugas sehari-hari; Keamanan aplikasi menggunakan layanan Single Sign On (SSO), yaitu sebuah fasilitas otentikasi identitas sebagai mekanisme otomatis yang menghubungkan pengguna dengan aplikasi/sistem informasi yang akan digunakan selanjutnya. Sekretariat Jenderal DPR RI
17
Layanan Pengarsiapan dan Museum Penerimaan arsip/dokumen • Menerima arsip/dokumen dari semua unit-unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR-RI sesuai Jadwal Retensi Arsip yang telah ditentukan;
Pengolahan arsip/dokumen (Arsip konvensional, arsip media baru) Melakukan pemilahan arsip konvensional (teks) sesuai judul dan disusun secara kronologis; • Melakukan pemilahan arsip media baru sesuai jenis arsipnya (kaset rekaman suara, kaset VHS, CD, DVD);
Pelayanan data dan informasi (Eksternal melalui PPID, Internal langsung) • Memberikan pelayanan data dan informasi kepada pengguna informasi yang bersumber pada arsip/dokumen;
Perawatan/pemeliharaan arsip dan dokumen • Melakukan perawatan arsip/dokumen secara berkala agar fisik dan informasi arsip/dokumen dapat terpelihara dengan baik.
Pengadaan, penyimpanan, perawatan, pengamanan dan pemanfaatan museum. Sekretariat Jenderal DPR RI
18
Koleksi Arsip • • •
• • • • • • •
Arsip/dokumen Proses pembahasan RUU tahun 1950 – 2015 sebanyak 921 berkas. Arsip/dokumen Risalah rapat Paripurna DPR RI tahun 1950 – 2010 sebanyak 575 berkas. Arsip Media baru (Kaset Rekaman Suara ) tahun 1982 – 2015 meliputi rapat Paripurna, rapat pembahasan RUU dan rapat pengawasan AKD sebanyak 53.428 kaset. Surat keputusan DPR RI sebanyak 615 berkas. Surat Keputusan Pimpinan DPR RI sebanyak 615 berkas Surat Keputusan Sekjen DPR RI tahun 1975 – 2015 sebanyak 4.081 berkas. Personal file Anggota DPR RI sebanyak 820 berkas Personal file Pegawai Setjen DPR RI sebanyak 1.096 berkas. SK Sekjen tentang Tenaga Ahli Anggota DPR RI tahun 2011-2012 sebanyak 4.608 berkas. SK Sekjen tentang Asisten Anggota DPR RI tahun 2011 – 2012 sebanyak 2.365 berkas. Sekretariat Jenderal DPR RI
19
Layanan Risalah Rapat
Perekaman Rapat.
Pencatat Rapat.
Layanan Bidang Risalah
Menstranskrip Rekaman Rapat.
Meng-edit hasil transkrip dan menyusun ke bentuk Risalah. Mencetak, memperbanyak dan Mendistribusi (hard copy dan soft copy) Risalah Rapat Paripurna ke seluruh Anggota DPR RI. Sekretariat Jenderal DPR RI
20
Upaya Perubahan untuk Penataan dan Peningkatan Kelembagaan 1. 2. 3. 4.
5.
6. 7.
8. 9.
Penataan Struktur Organisasi: Evaluasi Organisasi. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS: Analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan; kebijakan moratorium dan minus growth PNS; dan Redistribusi/realokasi PNS. Pengembangan Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS Secara Terbuka: Kebijakan Penerimaan CPNS berkualitas dan bebas KKN; dan Kebijakan Mutasi dan Promosi PNS dengan sistem merit. Peningkatan Profesionalisasi PNS: Penetapan Standar Kompetensi Jabatan; Peningkatan Kompetensi PNS; Pengukuran Kinerja Individu; Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri; dan Pengembangan dan Penguatan Jabatan Fungsional. Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi: Pengintegrasian TIK dari silo ke resource sharing; Peningkatan efisiensi belanja infrastruktur TIK; dan Penerapan Aplikasi IT dalam: e-Office, ePlanning, e-Budgetting, e-Procurement, e-Performance, e-Audit. Peningkatan Pelayanan Publik: Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Masyarakat; Penguatan Budaya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat; Program Quick Wins; dan engelolaan Pengaduan Masyarakat Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur: Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK & WBBM (Pelaporan Harta Kekayaan PNS; Whistle Blower System; Keterbukaan Informasi Publik ; Program Pengendalian Gratifikasi; dan Penguatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah); dan akuntabilitas (Pengintegrasian Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Manajemen Kinerja serta Peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah). Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri: Perbaikan Struktur Penggajian; Pemberian Tunjangan Berbasis Kinerja; dan Perbaikan Sistem Pensiun/purna tugas. Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur: Efisiensi Perjalanan Dinas; Efisiensi Sarana dan Prasarana Kerja; dan Pendayagunaan Fasilitas Pemerintah yang Ada. Sekretariat Jenderal DPR RI
21
Sekretariat Jenderal DPR RI
22
Sekretariat Jenderal DPR RI
23
Sekretariat Jenderal DPR RI
24
Sekretariat Jenderal DPR RI
25
Sekretariat Jenderal DPR RI
26
Sekretariat Jenderal DPR RI
27
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
The Ultimate PowerPoint Design Package
28
