KEMENTERIANI KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL JAKARTA
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN NOMOR . P.4llI-KDrJ l2OLg TENTANG PEDOMAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN, Jenderal Sekretaris Peraturan berdasarkan Menimbang : a. bahwa Kementerian Kehutanan Nomor. P.3/II-Keul 2O12 sebagaimana Jenderal Sekretaris Peraturan dengan telah diubah telah Kementerian Kehutanan Nomor. P.2lII-Ke:ul2OI3 ditetapkan tentang Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2OI3 lingkup Kementerian Kehutanan; Keuangan Menteri Peraturan b. bahwa dengan adanya Masukan Biaya Nomor. 72 |PMK.O2I 2OI3 tentang Standar Tahun Anggaran 2OI4, dan tingkat perkembangan harga yang saat ini, maka Peraturan Sekretaris Jenderal berlaku a, perlu sebagaimana huruf Kementerian Kehutanan ditetapkan kembali dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan. Mengingat
:
1 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N o mo r a 2 8 6 ); Tahun 2OO4 tentang 1 Nomor 2 . Undang-Undang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 3 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOOl;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2OIO tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2OIO Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178); 42 Tahun 2OO2 tentang 5. Keputusan Presiden RI Nomor Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2OO4; 6. Keputusan Presiden Nomor 84lP Tahun 2OO9 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59lP Tahun 2OII; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2OIO tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2Ol2: B. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2OIO tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-Il/ 2Ol2; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.OSl2ol2 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.OSl2Ol2 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan PegawaiTidak Tetap; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72lPMK.02 l2OI3 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2OI4. 12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER22lPBl2OI3 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan PegawaiTidak tetap. MEMUTUSI(AN : KEMENTERIAN JENDERAL Menetapkan: PERATURAN SEKRETARIS KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN. KESATU
Pedoman untuk Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun 2Ol4 sebagaimana Kehutanan adalah Lingkup Kementerian tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
KEDUA
Harga Standar Biaya Keluaran yang bersifat teknis operasional/ bersifat khusus ditetapkan tersendiri oleh Menteri Keuangan atas usulan Eselon I melalui Menteri Kehutanan.
KETIGA
Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur dan kenaikan tarif setelah Peraturan ini ditetapkan, sepanjang anggaran kegiatan disediakan dalam dokumen anggaran, kegiatan dapat dilaksanakan dengan menggunakan nomenklatur dan tarif baru.
KEEMPAT
a. Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2OI4 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan batas tertinggi dan estimasi yang digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja, untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negaraf Lernbaga (RI(A-KIL) dan sebagai pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun 2OI4; b. Sebagai batas Tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui; c. Sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilampaui sepanjang disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan; d. Satuan biaya lain yang tidak termasuk Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan mempertimbangkan kepatutan dan kewajaran harga satuan biaya dimaksud.
KELIMA
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor P.3/II-Keul2Ol2 dan Perubahannnya Nomor P.2 lll-Keul 2013 tentang Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2OI3 Lingkup Kementerian Kehutanan tetap berlaku sebagai dasar pelaksanaan anggaran DIPA Tahun Anggaran 2OI3 sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran;
KEENAM
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Diteta Pada
n
di Jakarta 8s31 2 2 J u l i 2 0 L 3
NrP. 1957LO2o 198203 | OO2
DAFTAR
ISI Hal.
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN NOMOR. P……./II-KEU/2013 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN ……………………………………………………………………………….
1
LAMPIRAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN NOMOR P……./II-KEU/2013 ……………………………………….
4
ROMAWI I
:
KETENTUAN UMUM ……………………………………………….
4
ROMAWI II
:
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014, BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI ………………… A. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan B. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Pada Satker Yang Mengelola Belanja Pegawai ……….. C. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa …………………. D. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan ..................... E. Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ……………………................................... F. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) …………………………………………....................... G. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) ………………………………………………… H. Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan …………… I. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan J. Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/ Sosialisasi/Diseminasi/Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis …………………………………………….. K. Honorarium Panitia Seminar/Rakor/ Sosialisasi/Diseminasi/Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis …………………………………………….. L. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan …………………………………… M. Satuan Biaya Uang Harian Paket Fullboard Di Luar Kota, Paket Fullboard Dan Fullday/Halfday Di Dalam Kota …………………………………………………… N. Satuan Biaya Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor ….. i
8 8 9 9 11 11 12 13 13 14
15
16 17
19 20
O. P. Q. R. S. T. U.
V. W. X. Y Z. AA.
BB.
ROMAWI III :
Honorarium Penyuluh/Pendamping Non Pegawai Negeri ………………………………………………………….. Honorarium Rohaniwan …………………………………… Honorarium Tim Penyusunan Jurnal ………………….. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah …….. Honorarium Tim Pengelola Website …………………….. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan Dan Pramubakti …………………………….. Honorarium Sidang/Konferensi-Internasional Tingkat Menteri,Senior Official Meeting (Bilateral, Regional, Multilateral) ……………………………………… Honorarium Workshop/Seminar/ Sosialisasi/ Sarasehan Berskala Internasional ……………………… Satuan Biaya Narasumber Kegiatan Di Luar Negeri .. Vakasi Dan Honorarium Penyelenggara Ujian ………. Satuan Biaya Uang Makan Pegawai Negeri Sipil ……. Satuan Biaya Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur ………………………………………………………… Perjalanan Dinas Dalam Negeri …………………………. 1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri …………………………………………….. 2. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri …………………………………………….. Perjalanan Dinas Luar Negeri ……………………………. 1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri ………………………………………………………. 2. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (One Way) ………………………………………… 3. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Pindah ……………. 4. Satuan Biaya Pengepakan Dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah Dari Dalam Negeri ………
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014, YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI ……………………. A. B.
Satuan Biaya Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota …………………………………………….. Satuan Biaya Konsumsi Rapat ………………………….. ii
21 21 22 22 23 24
24 25 25 26 27 27 28 28 29 29 29 31 32 35
37 37 38
C.
Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/ Pembicara Khusus) Untuk Kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/Diseminasi/Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis ……………………………………………..
D.
Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor …………………………………………………... Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan ………………. Satuan Biaya Penerjemahan Dan Pengetikan ……….. Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi ……………………. Satuan Biaya Sewa Kendaraan …………………………. Perjalanan Dinas Dalam Negeri …………………………. 1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) ………………………….................. 2. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri ………………………………………………………. 3. Ketentuan Lain-Lain ……………………………………. Pendidikan Dan Latihan (Diklat) ……………………….. 1. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural ……….. 2. Satuan Biaya Latihan Prajabatan …………………… 3. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/ Non Gelar Dalam Negeri ……………………………….. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor ………….. Satuan Biaya Keperluan Sehari-Hari Perkantoran Di Dalam Negeri ………………………………………………… Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh …………………………………………………………. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama Dan/Atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru
E. F. G. H. I.
J.
K. L. M. N. O. P. Q. R. S.
Satuan Biaya Pemeliharaan Dan Operasional Kendaraan Dinas …………………………………………… Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri ………………………………………………… Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Pejabat ………………………………………………………… Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan Roda 4 (Empat) ………… Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Bus …………………………………………………………….. iii
38 39 41 42 42 43 44 44 45 46 47 47 47 48 49 49 50 50 51 51 52 52 52
T. U. V. W.
ROMAWI IV
:
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Dua) Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan …………….. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas ……………… Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP) ……………………………………………………. Satuan Biaya Penyelenggaraan Perwakilan RI di Luar Negeri ……………………………………………………
SATUAN BIAYA MASUKAN KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2014, YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI …………………………………………........ A.
B.
C.
D.
E. F. G. H. I. J. K.
Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi/Focus Group Discussion Dan/Atau Kegiatan Sejenisnya ……………………………………….. Satuan Biaya Transportasi Sekitar Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi), Bandung, Dan Serang Untuk Kegiatan Yang Dilakukan Di Luar Kantor Untuk Perjalanan Dinas Jabatan Dan Rapat Kerja/Pembahasan, Lokakarya, Seminar, Penataran, Pembinaan, Penyegaran, Sosialisasi Dan/Atau Kegiatan Sejenisnya ……………………………………….. Insentif pelaksanaan Pemeriksaan Dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan/Pemeriksaan Kas Bendahara Di Lingkungan Satuan Kerja Kementerian Kehutanan ……………………………………………………. Honorarium Konsultan/Satuan Biaya Konsultansi, Biaya Langsung Personil (Remuneration) Dan Biaya Langsung Non-Personil (Direct Reimbursable Cost) … Pengadaan Tanah …………………………………………… Pembangunan Gedung Negara ………………………….. Perencanaan/Design/Pengawasan …………………….. Satuan Biaya Sewa Rumah Dinas Jabatan …………… Honorarium Staf Pengelola Kegiatan Yang Tidak Mengikat (Non CPNS/PNS) ………………………………. Satuan Biaya Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai Negeri ………………………………………………. Insentif Pengemudi …………………………………………. iv
53 53 54 55
59
59
59
60
61 61 62 63 63 64 64 66
L. M. N.
O. P.
Q. R. S. T. U. V. W.
Honorarium untuk Manggala Agni dan Masyarakat Mitra POLHUT (MMP) ……………………………………… Satuan Biaya Operasional Pengamanan Hutan …….. Honorarium Pejabat Penagih Iuran Kehutanan, Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (P2SK-SKB), Pejabat Pemeriksa Laporan Hasil Produksi (P2LHP), Dan Pejabat Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) …………………………………………………. Insentif Kepala Sekolah /Wakil Kepala Sekolah/ Wali Kelas/Wali Asrama ………………………………….. Pengembangan Diklat …………………………………….. a. Kepanitian Pendidikan dan Pelatihan untuk PNS (Aparatur) dan Masyarakat (Non-Aparatur) ………. b. Standar Biaya Pendidikan dan Pelatihan yang Diselenggarakan oleh DIKAT ………………………… Honorarium Bagi Tenaga Bakti Sarjana Kehutanan .. Satuan Biaya Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) ………………………………………… Satuan Biaya Sertifikasi Profesi Tenaga Fungsional Kehutanan ……………………………………………………. Satuan Biaya Pembuatan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan …………………………………… Satuan Biaya Pembuatan Peta Digital Tematik Kehutanan ……………………………………………………. Satuan Biaya Upah Kerja/Kerjantara, Pengadaan Pal Batas Beton, Pal Batas Kayu dan Tugu Batas ………. Satuan Biaya Kegiatan Kehumasan, Liputan Dan Publikasi Media Masa ………………………………………
66 67
67 68 69 69 70 72 73 73 74 74 75 75
TABEL-TABEL …………………………………………………………………………….
vi
LAMPIRAN – LAMPIRAN ……………………………………………………………….
viii
v
TABEL - TABEL Hal. ROMAWI I
:
KETENTUAN UMUM ……………………………………………..
1
ROMAWI II
:
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014, BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI ………………
8
TABEL 1
:
Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara ..
13
TABEL 2
:
Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan ………………….
13
TABEL 3
:
Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan …………
14
TABEL 4
:
Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis….
15
Honorarium Panitia Seminar/Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis…..
16
TABEL 5
:
TABEL 6
:
Honorarium Penyuluh/Pendamping Non Pegawai Negeri ..
21
TABEL 7
:
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal …………………………
22
TABEL 8
:
Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah ……………
23
TABEL 9
:
Honorarium Tim Pengelola Website ……………………………
23
TABEL 10
:
Vakasi dan Honorarium Penyelenggara Ujian ………………
26
TABEL 11
:
Satuan Biaya Uang Makan Pegawai Negeri Sipil …………..
27
TABEL 12
:
Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur …..
27
TABEL 13
:
Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah dari Dalam Negeri ………………..
35
ROMAWI III
:
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014, YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI ……………………
37
TABEL 14
:
Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan ………………
42
TABEL 15
:
Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi ……………………………
42
TABEL 16
:
Klasifikasi Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri …………..
44
TABEL 17
:
Ketentuan Lain-Lain (Tingkat Perjalanan Dinas) …………..
46
TABEL 18
:
Satuan Biaya DIKLAT Pimpinan/Struktural ………………..
47
vi
TABEL 19
:
Satuan Biaya Latihan Prajabatan ……………………………..
47
TABEL 20
:
Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri ………………………………………………..
48
ROMAWI IV
:
SATUAN BIAYA MASUKAN KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2014, YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI ……………….
59
Honorarium kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/ diseminasi/focus group discussion dan/atau kegiatan sejenisnya ……………………………………………………………
59
Satuan Biaya Transportasi Sekitar Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi), Bandung, Dan Serang Untuk Kegiatan Yang Dilakukan Di Luar Kantor Untuk Perjalanan Dinas Jabatan Dan Rapat Kerja/Pembahasan, Lokakarya, Seminar, Penataran, Pembinaan, Penyegaran, Sosialisasi Dan/Atau Kegiatan Sejenisnya ………………….
60
Insentif Pelaksanaan Pemeriksaan Dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan/Pemeriksaan Kas Bendahara Di Lingkungan Satuan Kerja Kementerian Kehutanan ………
60
TABEL 21
TABEL 22
TABEL 23
:
:
:
TABEL 24
:
Honorarium Staf Pengelola Kegiatan Yang Tidak Mengikat (Non CPNS/PNS) …………………………………………………..
64
TABEL 25
:
Satuan Biaya Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai Negeri ……………………………………………………..
64
TABEL 26
:
Honorarium Pejabat Penagih Iuran Kehutanan, Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (P2SK-SKB), Pejabat Pemeriksa Laporan Hasil Produksi (P2LHP), Dan Pejabat Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) ………………………..
67
TABEL 27
:
Insentif Kepala Sekolah /Wakil Kepala Sekolah/ Wali Kelas/Wali Asrama ………………………………………………..
68
TABEL 28
:
Honorarium Bagi Tenaga Bakti Sarjana Kehutanan……….
73
TABEL 29
:
Satuan Biaya Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)…………………………………………………………………
73
TABEL 30
:
Satuan Biaya Sertifikasi Profesi Tenaga Fungsional Kehutanan …………………………………………………………..
73
TABEL 31
:
Satuan Biaya Pembuatan Peta Digital Tematik Kehutanan ………………………………………………………………………….
74
vii
LAMPIRAN – LAMPIRAN Hal. ROMAWI I
:
KETENTUAN UMUM ………………………………………….
ROMAWI II
:
LAMPIRAN 1
:
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014, BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI …. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan ..
7 76
LAMPIRAN 2
:
Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Pada Satker Yang Mengelola Belanja Pegawai ………….
79
LAMPIRAN 3
:
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa …………………….
80
LAMPIRAN 4
:
Honorarium Pengguna Anggaran ………………………….
83
LAMPIRAN 5
:
Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan …………………..
85
LAMPIRAN 6
:
Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) …………………………………………………….
86
LAMPIRAN 7
:
Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
89
LAMPIRAN 8
:
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ………………………………………
90
LAMPIRAN 9
:
Satuan Biaya Uang Harian Paket Fullboard Di Luar Kota, Paket Fullboard Dan Fullday/Halfday Di Dalam Kota ………………………………………………………………. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan Dan Pramubakti ……………………………………………….
LAMPIRAN 10 LAMPIRAN 11
LAMPIRAN 12 LAMPIRAN 13
: :
: :
LAMPIRAN 14
:
LAMPIRAN 15
:
1. Honorarium Sidang/Konferensi-Internasional Tingkat Menteri, Senior Official Meeting (Bilateral, Regional, Multilateral) ……………………………………. 2. Honorarium Workshop/Seminar/Sosialisasi/ Sarasehan Berskala Internasional …………………….. 3. Satuan Biaya Narasumber Kegiatan Di Luar Negeri .
91 92
92 92 92
Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri …………………………………………………………….
93
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri …………………………………………………………….
94
Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri …………………………………………………………….. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (One Way) ………………………………………………. viii
95 99
ROMAWI III
:
LAMPIRAN 16 LAMPIRAN 17
: :
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014, BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI ………………. Satuan Biaya Konsumsi Rapat …………………………….. 103 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor …………………………………………………….. 104 1. Menteri & Setingkat Menteri …………………………… 104 2. Pejabat Eselon I/Eselon II ……………………………….
105 106 107 108
LAMPIRAN 18
:
3. Pejabat Eselon III Ke Bawah ……………………………. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan ………………….
LAMPIRAN 19
:
Satuan Biaya Sewa Kendaraan ……………………………..
LAMPIRAN 20
:
LAMPIRAN 21 LAMPIRAN 22
: :
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP.) ……………………………………………………… 109 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri …. 118 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor …………….. 119
LAMPIRAN 23
:
LAMPIRAN 24 LAMPIRAN 25
: :
LAMPIRAN 26
:
LAMPIRAN 27
:
LAMPIRAN 28
:
LAMPIRAN 29
:
LAMPIRAN 30
:
LAMPIRAN 31
:
LAMPIRAN 32
:
LAMPIRAN 33
:
Satuan Biaya Keperluan Sehari-Hari Perkantoran Di Dalam Negeri …………………………………………………… Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama Dan/Atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru ……………. Satuan Biaya Pemeliharaan Dan Operasional Kendaraan Dinas ……………………………………………… 1. Pejabat ………………………………………………............ 2. Operasional …………………………………………………. 3. Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6 & Speed Boat …………………………………………………… 4. Operasional Patroli Jalan Raya (PJR) …………………. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri …………………………………………………………….. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Pejabat …………………………………………………………… 1. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan Roda 4 (Empat) ……….. 2. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Bus ………………………………………………………....... Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Dua) Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan ……………….. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas ………………… Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP) ………………………………………………………. Satuan Biaya Penyelenggaraan Perwakilan RI Di Luar Negeri …………………………………………………………….. ix
120 121 122 123 123 124 124 125 126 127 128 128 129 130 131 135
LAMPIRAN 34
:
1. ATK, Langganan Koran/Majalah, Lampu, Pengamanan Sendiri, Kantong Diplomatik, Dan Jamuan ……………………………………………………….
135
2. Pemeliharaan, Pengadaan Inventaris Kantor, Pakaian Sopir/Satpam, Sewa Kendaraan, dan Konsumsi Rapat …………………………………………….
140
Biaya Langsung Personil (Renumeration/ Billing Rate) Tahun 2014 Untuk Tenaga Ahli Nasional Berpendidikan S1/S2/S3 Dengan Undangan Internasional (Icb) Berdasarkan Pengalaman Profesi Yang Setara (Comparable Experiences) …………………..
144 145
LAMPIRAN 35
:
Dasar Perhitungan Biaya Personil Langsung ……………
LAMPIRAN 36
:
LAMPIRAN 37
:
Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) Tahun 2014 Untuk Jenis Pengeluaran Reimbursable ………………… Biaya Langsung Personil (Remuneration /Billing Rate) Untuk Tenaga Ahli Nasional Berpendidikan S1/S2/S3 Dengan Undangan Nasional (Icb) Berdasarkan Pengalaman Profesi Yang Setara (Comparable Experiences) …………………………………………………….
LAMPIRAN 38
:
LAMPIRAN 39
:
LAMPIRAN 40
:
LAMPIRAN 41
:
LAMPIRAN 42
:
LAMPIRAN 43
:
LAMPIRAN 44
:
LAMPIRAN 45
:
LAMPIRAN 46
:
LAMPIRAN 47
:
LAMPIRAN 48
:
LAMPIRAN 49
:
Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) Tahun 2014 Untuk Tenaga Sub Profesional *) ………… Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) Tahun 2014 Untuk Tenaga Pendukung *) ………………. Indek Biaya Langsung Personil Per Provinsi Tahun 2014 ………………………………………………………………. Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) Tahun 2014 Untuk Jenis Pengeluaran Fixed Unit Rate ………………. Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) Tahun 2014 Untuk Jenis Pengeluaran Lumpsum …………………….. Indeks Biaya Langsung Non Personil Per Provinsi Tahun 2014 …………………………………………………….. Prosentase Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana ……………………. Prosentase Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana …………… Prosentase Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Khusus …………………………. Bantuan Biaya Sewa Rumah Untuk Pejabat …………… Biaya Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional Dan Keterampilan Masyarakat …………………………………… Biaya Penyelenggaraan Peningkatan Keterampilan Untuk Masyarakat (Non Aparatur) ………………………… x
146
148 149 150 151 152 157 158 159 160 161 162 163 166
LAMPIRAN 50
:
Biaya Pendidikan Program S3, S2, MM/MBA, S1, D4, D3 & D2 Pada Perguruan Tinggi Di Dalam Negeri ……. Biaya Pendidikan Program Doktor (S3) Di Luar Negeri
168
LAMPIRAN 51
:
LAMPIRAN 52
:
170
:
Biaya Pendidikan Program Magister Sains (S2) Di Luar Negeri ……………………………………………………………. Biaya Pelatihan Di Luar Negeri …………………………….
LAMPIRAN 53 LAMPIRAN 54
:
Biaya Kegiatan Pembinaan & Pengembangan Diklat ….
172
LAMPIRAN 55
:
173
LAMPIRAN 56
:
Biaya Kegiatan Pembinaan & Pengembangan Pegawai Dan/Atau Widyaiswara, Instruktur Dan Guru ………… Biaya Penyelenggaraan Pendidikan SMK Kehutanan ..
LAMPIRAN 57 LAMPIRAN 58 LAMPIRAN 59
Satuan Biaya Pembuatan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan ……………………………………… Satuan Biaya Upah Kerja/Kerjantara, Pengadaan Pal Batas Beton, Pal Batas Kayu, Dan Tugu Batas ………… Satuan Harga Kegiatan Kehumasan Lingkup Kementerian Kehutanan …………………………………….
xi
169
171
174 175 178 179
LAMPIRAN : PERATURAN SEKRETARIS KEHUTANAN NOMOR : P.4/II-KEU/2013 TANGGAL : 22 Juli 2013
JENDERAL
KEMENTERIAN
PEDOMAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN
I.
KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: a.
Harga Satuan Pokok Kegiatan adalah sebagai pedoman bagi Kementerian Kehutanan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Kehutanan Berbasis Kinerja Tahun Anggaran 2014, selain itu juga dapat berfungsi sebagai batas tertinggi dan estimasi.
b.
Pengelola Keuangan adalah Pegawai yang ditunjuk untuk mengelola keuangan yang karena jabatannya dalam struktur Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran
(DIPA),
melaksanakan
tugas-tugas
pengelolaan keuangan, Pengelola Keuangan antara lain Kuasa Pengguna
Anggaran
(KPA),
Bendahara
Penerima,
Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan SPM dan Staf Pengelola Keuangan. c.
Pengelola Kegiatan adalah Pegawai yang ditunjuk atas nama jabatannya untuk mengelola kegiatan dan melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Atasannya/Pimpinannya untuk mengelola kegiatan.
d.
Staf Pengelola Keuangan adalah Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil, yang besaran Honorariumnya ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan tugas membantu kegiatan. 4
e.
Honorarium
Pengelola
Keuangan,
Pengelola
Kegiatan
yang
selanjutnya disebut HPK adalah uang yang dibayarkan kepada Pengelola Keuangan, Pengelola Kegiatan yang karena jabatannya dalam
struktur
DIPA,
melaksanakan
tugas-tugas
Pengelola
Keuangan, Pengelola Kegiatan sesuai dengan jabatannya. f.
Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah Pegawai yang
ditunjuk
atas
nama
jabatannya
untuk
menatausahakan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah Pegawai yang ditunjuk atas nama jabatannya untuk menatausahakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup Kementerian Kehutanan. g.
Upah Kerja adalah uang yang dibayarkan kepada seseorang baik Pegawai
Negeri/Honorer/Tenaga
Kontrak/Pegawai
Harian
yang
melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang sifatnya mendesak dan harus segera diselesaikan dan tidak dapat dilaksanakan oleh Pihak Ketiga. h.
Konsinyering adalah mengumpulkan pegawai disuatu tempat (hotel, penginapan, ruang rapat lainnya) untuk menyelesaikan pekerjaan secara intensif yang sifatnya mendesak, harus segera selesai dan tidak dapat dikerjakan di kantor serta dilarang meninggalkan tempat kerja selama kegiatan berlangsung.
i.
Paket Fullboard adalah kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, akomodasi 1 malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk screen projector, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).
j.
Paket Fullday adalah kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan diluar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk screen projector, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).
5
k.
Paket Halfday adalah kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan diluar kantor selama setengah hari minimal 5 (lima) jam. Komponen biaya mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali (siang), rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan (termasuk screen projector, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).
l.
Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
m.
Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu
tertentu
guna
melaksanakan
tugas
Pemerintahan
dan
Pembangunan yang bersifat Teknis Profesional dan Administrasi sesuai
dengan
Kerangka
Sistem
Kepegawaian,
yang
tidak
berkedudukan sebagai Pegawai Negeri. n.
Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ketempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ketempat kedudukan semula di dalam negeri.
o.
Biaya Perjalanan Dinas Jabatan merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang ditujudan kembali ke tempat kedudukan semula, terdiri dari uang harian (yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal), biaya transport pegawai, biaya penginapan, uang representatif, dan sewa kendaraan dalam kota.
p.
Gedung Pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.
q.
Uang Saku adalah salah satu komponen dalam uang harian yang dibayarkan untuk perjalanan dinas jabatan.
r.
Perjalanan
Dinas
Dalam Negeri yang selanjutnya disebut
Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara. 6
s.
Tenaga Kerjantara adalahburuh/tenaga harian yang berasal dari daerah setempat yang diikutsertakan pada kegiatan lapangan yang diberi upah secara harian berdasarkan lamanya di lapangan.
t.
Peta Digital Tematik Kehutanan adalah gambaran informasi muka bumi yang dituangkan pada bidang datar secara kartografis dengan skala maupun proyeksi tertentu yang memuat tema atau informasi tentang
kehutanan
(contoh:
Peta
Kawasan
Hutan,
Peta
Izin
Pemanfaatan Kawasan Hutan, Peta Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Peta DAS, Peta Lahan Kritis, dll.)
7
II.
STANDAR BIAYA
MASUKAN
TAHUN
ANGGARAN 2014,
(YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).
A. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dapat diberikan honorarium berdasaran besaran pagu dana yang dikelola untuk setiap DIPA, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 1. Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu dana yang dikelola untuk setiap DIPA, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Dalam hal terdapat yang kegiatan lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran dan/atau beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat, Menteri kehutanan atau Pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat 1 (satu) atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan. Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu diberikan mengacu pada Honorarium Staf Pengelola Keuangan sesuai dengan dana yang dikelolanya. 2. Penanggungjawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA, dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah DIPA yang dikelolanya, honorarium berdasarkan besaran pagu dana yang dikelola untuk setiap DIPA. Honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DIPA. 3. Untuk
membantu
Pejabat
Pembuat
Komitmen
(PPK)
dalam
pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan satuan kerja, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menunjuk Petugas Pengelola
Administrasi
Belanja
Pegawai
(PPABP).
Besaran
honorarium PPABP diberikan mengacu pada Honorarium Staf Pengelola keuangan sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
8
4. Untuk KPA yang merangkap sebagai PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP. 5. Untuk KPA yang dibantu oleh salah satu atau beberapa PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP. Jumlah staf pengelola keuangan untuk setiap PPK paling banyak 2 (dua) orang. 6. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu dana yang dikelola untuk setiap DIPA. B. HONORARIUM
PENANGGUNGJAWAB
PENGELOLA
KEUANGAN
PADA SATKER YANG MENGELOLA BELANJA PEGAWAI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satker yang mengelola belanja pegawai, dapat diberikan honorarium sebesar pagu dana yang dikelolanya,
yang
besarannya
sebagaimana
tercantum
pada
Lampiran2. Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan pada satuan kerja yang khusus mengelola belanja pegawai dapat diberikan kepada Pegawai Negeri yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja sesuai Surat Keputusan pejabat yang berwenang. C. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Pengadaan Barang/Jasa dapat diberikan honorarium sebesar pagu pengadaan
yang
dikelolanya,
yang
besarannya
sebagaimana
tercantum pada Lampiran 3. 1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/ pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan 9
konstruksi/jasa
lainnya
yang
bernilai
paling
tinggi
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk paket pengadaan
jasa
konsultansi
yang
bernilai
paling
tinggi
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 2. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP). Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa dibagi menjadi 3 Kepanitian, yaitu: a. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi); b. Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi); c. Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi). Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP paling sedikit 3 (tiga) orang. Catatan: a. Dalam
hal
Kelompok
Pejabat/Panitia Kerja
fungsionalnya,
ULP maka
telah
Pengadaan ditetapkan
pemberian
Barang/Jasa
dan
sebagai
jabatan
honorarium
untuk
Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP dinyatakan tidak berlaku. b. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditetapkan sebagai jabatan fungsionalnya, dapat diberikan uang harian pembahasan bilamana pelaksanaan kegiatan untuk pengadaan barang/jasa dilaksanakan di luar jam kerja, yang besarannya tercantum pada Lampiran 9. 3. Pengguna Anggaran/PA diberikan honorarium dalam hal: a. Melakukan
penetapan
pemenang
atas
pelelangan
atau
penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa
lainnya
dengan
nilai
di
atas
Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 10
b. Menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pengguna Anggaran/PA dapat diberikan honorarium sebesar pagu pengadaan
yang
dikelolanya
yang
besarannya
sebagaimana
tercantum pada Lampiran 4. D. HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Penerima Hasil Pekerjaan dapat diberikan honorarium sebesar pagu pekerjaan/pengadaan
yang
dikelolanya,
yang
besarannya
sebagaimana tercantum pada Lampiran 5. Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per bulan, sedangkan honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan. E. HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP), (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat diberikan honorarium berdasarkan estimasi pendapatan PNBP yang dikelolanya untuk setiap DIPA, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 6. Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk mengelola PNBP. Jumlah staf/anggota Pengelola PNBP paling banyak 5 (lima) orang. Jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBP dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan PNBP setiap Satker. 11
F. HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI), (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dapat diberikan honorarium per Orang/Bulan, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 7. Honorarium SAI dibagi 4 unit Akuntansi, yaitu: 1. UAPPA/Barang yang ditetapkan atas dasar Keputusan Menteri; 2. UAPPA/Barang-E1 yang ditetapkan atas dasar SK. Eselon I; 3. UAPPA/Barang-Wilayah yang ditetapkan atas dasar Satuan Kerja yang ditunjuk selaku UAPPA/B Wilayah; 4. UAKPA/Barang yang ditetapkan atas dasar Kuasa Pengguna Anggaran/Barang. Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Kehutanan sesuai dengan unit akuntansi masingmasing,
baik
yang
dikelola
secara
prosedur
manual
maupun
terkomputerisasi. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Ketentuan mengenai Jumlah Pengelola SAI adalah sebagai berikut: 1. Ditetapkan atas dasar Keputusan Menteri paling banyak 7 (tujuh) orang; dan 2. Ditetapkan bukan atas dasar Keputusan Menteri paling banyak 6 (enam) orang. Catatan: Kementerian Negara/Lembaga tidak diperkenankan memberlakukan Satuan Biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam Pengelolaan SAI. 12
G. HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN), (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Tabel 1 (dalam rupiah) No
Uraian
Satuan
Biaya TA. 2014
(1) 1.
(2) Tingkat Pengguna Barang
(3) OB
(4) 400.000
2.
Tingkat Kuasa Pengguna Barang
OB
300.000
Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara diberikan kepada Pejabat/Pegawai di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna
Barang
yang
melaksanakan
tugas
rutin
selaku
Pengurus/Penyimpan Barang berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Barang. Jumlah Pejabat/Pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku Pengurus /Penyimpan Barang Milik Negara paling banyak 4 (empat) orang pada Tingkat Pengguna Barang dan 2 (dua) orang pada Tingkat Kuasa Pengguna Barang. H. HONORARIUM
KELEBIHAN
JAM
PEREKAYASAAN,
(YANG
BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Tabel 2 (dalam rupiah) No
Uraian
Satuan
Biaya TA. 2014
(1) 1.
(2) Perekayasa Utama
(3) OJ
(4) 60.000
2.
Perekayasa Madya
OJ
50.000
3.
Perekayasa Muda
OJ
40.000
4.
Perekayasa Pertama
OJ
35.000
Honorarium atas kelebihan jam kerja normal yang diberikan kepada Fungsional
Perekayasa
yang
terdiri
dari
Perekayasa
Utama,
Perekayasa Madya, Perekayasa Muda, dan Perekayasa Pertama yang diberi tugas berdasarkan Surat Perintah dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan Perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur. 13
I.
HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Tabel 3 (dalam rupiah) No
Uraian
Satuan
Biaya TA. 2014
(1) 1.
(2) Pembantu Peneliti/Perekayasa
(3) OJ
(4) 25.000
2.
Koordinator Peneliti/Perekayasa
OB
420.000
3.
Sekretariat Peneliti/Perekayasa
OB
300.000
4.
Pengolah Data
Penelitian/ Perekayasaan
5.
Petugas Survey
Orang/ Responden
6.
Pembantu Lapangan
1.540.000 8.000
OH
80.000
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri yang terdiri dari Pembantu Peneliti/Perekayasa, Koordinator Peneliti/Perekayasa,
Sekretariat
Peneliti/Perekayasaan,
Pengolah
Data, Petugas Survey, Pembantu Lapangan yang berdasarkan Surat Perintah Pejabat yang berwenang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh Fungsional Peneliti/Perekayasa. Terhadap Pembantu Peneliti/Perekayasa sebagaimana tersebut di atas yang berstatus Pegawai Negeri tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur. Catatan: 1. Dalam
hal
penelitian/perekayasaan
dilakukan
bersama-sama
dengan Pegawai Negeri (Non Fungsional Peneliti/Perekayasa), kepada Pegawai Negeri (Non Fungsional Peneliti/Perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari honorarium kelebihan jam perekayasaan untuk Perekayasa Pertama. 2. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas. 14
J. HONORARIUM
KEGIATAN
DISEMINASI/FOCUS
GROUP
SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/ DISCUSSION/KEGIATAN
SEJENIS,
(YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Tabel 4 (dalam rupiah) No
Uraian
Satuan
Biaya TA. 2014
(1) A.
(2) (3) HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS
(4)
1.
Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan
OJ
1.700.000
2.
Pejabat Eselon I/yang disetarakan
OJ
1.400.000
3.
Pejabat Eselon II/yang disetarakan
OJ
1.000.000
4.
Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan
OJ
900.000
B.
HONORARIUM MODERATOR
OJ
700.000
1. Honorarium Narasumber/Pembahas. Honorarium Narasumber diberikan kepada Pegawai Negeri yang memberikan
informasi/pengetahuan
kepada
Pegawai
Negeri
Lainnya/Masyarakat. Honorarium Narasumber Pegawai Negeri dapat diberikan dengan ketentuan: a. Berasal dari luar lingkup eselon 1 penyelenggara; dan b. Berasal dari lingkup unit eselon 1 penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon 1 penyelenggara/masyarakat. Dalam hal Narasumber melakukan Perjalanan Dinas, Narasumber dapat diberikan Uang Harian Perjalanan Dinas dan Honorarium Selaku Narasumber. 2. Honorarium Moderator. Honorarium Moderator diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri yang melaksanakan tugas sebagai Moderator pada kegiatan
Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Focus
Group
Discussion/Kegiatan Sejenis dapat menggunakan Jasa Moderator 15
dalam hal diperlukan. Pejabat/Pegawai Negeri yang ditunjuk sebagai Moderator dapat diberikan Honorarium selaku Moderator dan dapat diberikan Perjalanan Dinas dari satker yang bersangkutan. Catatan: Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Seminar/Rakor/ Sosialisasi/Diseminasi/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis setara dengan jam pelajaran, paling kurang 45 (empat puluh lima menit). K. HONORARIUM
PANITIA
DISEMINASI/FOCUS
GROUP
SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/ DISCUSSION/KEGIATAN
SEJENIS,
(YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Tabel 5 (dalam rupiah) No
Uraian
Satuan
Biaya TA. 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
PenanggungJawab
OK
450.000
2.
Ketua/WakilKetua
OK
400.000
3.
Sekretaris
OK
300.000
4.
Anggota
OK
300.000
Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Negeri yang diberi tugas sebagai
Panitia
untuk
melaksanakan
Sosialisasi/Diseminasi/Focus
Group
kegiatan
Seminar/Rakor/
Discussion/Kegiatan
Sejenis
sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari Luar Lingkup Unit Eselon 1 Penyelenggara/Masyarakat. Dalam
hal
pelaksanaan
kegiatan
Seminar/Rakor/Sosialisasi/
Diseminasi/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis memerlukan Tambahan Panitia yang berasal dari Non Pegawai Negeri harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Jumlah Panitia maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta. 16
Perjalanan Dinas Narasumber, Moderator, dan Panitia sbb: 1. Biaya
transportasi
Negeri/Pegawai
keberangkatan
Tidak
Tetap
Pejabat
dalam
Negara/Pegawai
rangka
mengikuti
Seminar/Rapat/dan lain-lain dibayarkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran. 2. Biaya
transportasi
Negeri/Pegawai
kepulangan
Tidak
Seminar/Rapat/dan
Tetap
lain-lain,
Pejabat
Negara/Pegawai
dalam
rangka
tidak
terdapat
bila
mengikuti bukti
tiket
kepulangan dapat dibayarkan sesuai tarif yang berlaku dengan mengacu pada bukti biaya transportasi yang disampaikan pada saat kedatangan. 3. Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap, dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama. L. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan
honorarium
per
Orang/Bulan,
yang
besarannya
sebagaimana tercantum pada Lampiran 8. 1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri atau Non Pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan
kegiatan
berdasarkan
Surat
Keputusan
Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Eselon I/KPA. Terhadap Tim Pelaksana Kegiatan yang dibentuk berdasarkan Ketetapan
Gubernur
dalam
kedudukannya
sebagai
wakil
Pemerintah Pusat di daerah dan sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka besaran
honorarium
yang
diberikan
dalam
pelaksanaannya
disetarakan dengan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang 17
ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri. Ketentuan Pembentukan Tim adalah sebagai berikut: a. Mempunyai keluaran jelas dan terukur; b. Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon 1 lainnya; c. Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan; d. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. Dalam Pembentukan Tim sebagaimana tersebut di atas, maka unsur a sampai dengan unsur e terpenuhi. 2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri. Jumlah Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang. Catatan: a. Dalam hal Tim telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturutturut, Satuan Kerja/Eselon I terkait melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan Tim untuk dipertimbangkan
menjadi
tugas
dan
fungsi
suatu
unit
Negara/Pegawai
Negeri
dalam
Tim
organisasi. b. Keikutsertaan
Pejabat
Pelaksana Kegiatan/Tim Sekretariat tidak dibatasi namun pemberian honorariumnya diatur dengan ketentuan: 1) Pejabat Negara/Pejabat Eselon I/Eselon II setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium Tim yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 18
Kementerian yang bersangkutan (termasuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan) paling banyak untuk 2 (dua) Tim Pelaksana Kegiatan. 2) Pejabat Eselon III/Eselon IV, dan Pejabat Fungsional serta Pelaksana setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium
Tim
Dekonsentrasi
yang
dan
bersumber
Tugas
dari
DIPA
Pembantuan
dana
sebanyak-
banyaknya untuk 3 (tiga) Tim Pelaksana Kegiatan. M. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PAKET FULLBOARD DI LUAR KOTA, PAKET FULLBOARD DAN FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Uang Harian Paket Fullboard di luar kota, Paket Fullboard dan Fullday/Halfday di dalam kota dapat diberikan per Orang/Hari, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 9. Satuan Biaya Uang Harian Paket Fullboard di luar kantor diberikan kepada
Peserta
dan
Panitia
kegiatan
rapat/pertemuan
yang
diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Satuan Biaya Paket kegiatan rapat/pertemuan Paket Fullboad di Luar Kota. Satuan Biaya Uang Harian Paket Fullboard dan Fullday/Halfday di dalam
kota
diberikan
kepada
Peserta
dan
Panitia
kegiatan
rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Satuan Biaya Paket kegiatan rapat/pertemuan Paket Fullboard dan Fullday/Halfday di Dalam Kota. Kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kota tidak diperkenankan untuk Paket Fullday/Halfday. Bilamana kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kota untuk Paket Fullday/Halfday, dapat dilaksanakan bilamana digabungkan dengan Paket Fullboard. Catatan: Dalam rangka perencanaan penganggaran, kepada Panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan peserta (karena faktor
transportasi
memerlukan
waktu
tambahan
untuk 19
berangkat/pulang
di
luar
waktu
pelaksanaan
kegiatan)
dapat
dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. N. SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor dapat diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri sebesar Rp. 250.000,- per Orang/Kali. Uang Saku Rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri yang melakukan kegiatan rapat yang
dilaksanakan
di
dalam
kantor
sebagai
pengganti
atas
pelaksanaan sebagian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday dan halfday). Uang Saku Rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang: 1. Melibatkan peserta dari Eselon I lainnya dan/atau masyarakat; 2. Dilaksanakan minimal 4 (empat) jam di luar jam kerja; 3. Tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur; 4. Dilengkapi dengan Surat Undangan yang ditandatangani oleh Pejabat Setingkat Eselon II/Kepala Satuan Kerja; 5. Surat
Tugas
bagi
peserta
dari
unit
penyelenggara
yang
ditandatangani oleh Pejabat Setingkat Eselon II/Kepala Satuan Kerja; dan 6. Surat Pernyataan pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan (Pejabat minimal Setingkat Eselon III/Kepala Satuan Kerja). Catatan: 1. Uang Saku Rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang 6 (enam) kriteria telah terpenuhi. 2. Dalam hal struktur organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga paling tinggi Eselon I, maka Satuan Biaya Uang Saku Rapat di dalam kantor dapat diberikan untuk rapat yang melibatkan Eselon II lainnya. 3. Satuan Biaya Uang Saku Rapat di dalam kantor belum termasuk Konsumsi Rapat. 20
O. HONORARIUM PENYULUH/PENDAMPING NON PEGAWAI NEGERI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Tabel 6 (dalam rupiah) No
Uraian
Satuan
Biaya TA. 2014
(1) 1.
(2) SLTA
(3) OB
(4) 1.900.000
2.
Sarjana Muda (D1, D2, D3)
OB
2.100.000
3.
Sarjana (D4)
OB
2.300.000
4.
Master (S2)
OB
2.500.000
Honorarium diberikan kepada Non Pegawai Negeri yang ditunjuk untuk melakukan Penyuluhan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang. Pendampingan
merupakan
kegiatan
untuk
membantu
individu
maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari oleh dan untuk anggota kelompok, serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kelompok dalam rangka tumbuhnya kesadaran sebagai manusia yang utuh sehingga dapat
berperan
dalam
kehidupan
masyarakat
sesuai
dengan
kemampuan yang dimiliki. Pendamping
hanya
berperan
untuk
memfasilitasi
bagaimana
memecahkan masalah secara bersama-sama dengan masyarakat mulai dari tahap mengidentifikasi permasalahan, mencari alternatif pemecahan masalah sampai pada implementasinya. P. HONORARIUM ROHANIWAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Honorarium Rohaniwan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri sebesar Rp. 400.000,- per Orang/Kegiatan. Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri yang ditugaskan sebagai rohaniwan pada saat pengambilan 21
sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transport bagi Rohaniwan. Q. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Tabel 7 (dalam rupiah) No
Uraian
Satuan
Biaya TA. 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
Penanggung Jawab
Oter
450.000
2.
Redaktur
Oter
350.000
3.
Penyunting/Editor
Oter
275.000
4.
Desain Grafis & Fotografer
Oter
180.000
5.
Sekretariat
Oter
150.000
6.
Pembuat Artikel
Halaman
150.000
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang. Unsur Sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenisnya, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. R. HONORARIUM
TIM
PENYUSUNAN
BULETIN/MAJALAH,
(YANG
BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Tabel 8 (dalam rupiah) No
Uraian
Satuan
Biaya TA. 2014
(1) 1.
(2) Penanggung Jawab
(3) Oter
(4) 400.000
2.
Redaktur
Oter
300.000
3.
Penyunting/Editor
Oter
250.000
4.
Desain Grafis & Fotografer
Oter
180.000
5.
Sekretariat
Oter
150.000
6.
PembuatArtikel
Halaman
160.000
Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah dapat diberikan kepada 22
Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah,
berdasarkan
Surat
Keputusan
Pejabat
yang
berwenang. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu. Majalah
adalah
terbitan
berkala
yang
isinya
berbagai
liputan
jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. S. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Tabel 9 (dalam rupiah) No
Uraian
Satuan
Biaya TA. 2014
(1) 1.
(2) Penanggung Jawab
(3) Oter
(4) 500.000
2.
Redaktur
Oter
450.000
3.
Penyunting/Editor
Oter
400.000
4.
Desain Grafis & Fotografer
Oter
350.000
5.
Sekretariat
Oter
300.000
6.
Pembuat Artikel
Halaman
100.000
7.
Penerjemah
1500 Karakter
100.000
Honorarium Tim Pengelola Website dapat diberikan kepada Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk mengelola website, berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang. Website yang dimaksud disini adalah yang dikelola oleh unit Eselon I/Setara. Dalam hal website yang dikelola oleh Unit Vertikal Setingkat Eselon II di daerah, maka kepada pengelola website tersebut dapat diberikan honorarium Tim Pengelola Website.
T. HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN 23
DAN
PRAMUBAKTI,
(YANG
BERFUNGSI
SEBAGAI
BATAS
TERTINGGI) Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti dapat diberikan
honorarium
per
Orang/Bulan,
yang
besarannya
sebagaimana tercantum pada Lampiran 10. Honorarium diperuntukan bagi Non Pegawai Negeri yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang/kontrak kerja. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah maksimal 15% (lima belas persen) dari Satuan Biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Peraturan Menteri Keuangan, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut. U. HONORARIUM SIDANG/KONFERENSI-INTERNASIONAL TINGKAT MENTERI,SENIOR OFFICIAL MEETING (BILATERAL, REGIONAL, MULTILATERAL),
(YANG
BERFUNGSI
SEBAGAI
BATAS
TERTINGGI). Honorarium Senior
Official
Sidang/Konferensi – Internasional Tingkat Menteri, Meeting
(Bilateral,
Regional,
Multilateral)
dapat
diberikan honorarium per Orang/Hari, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 11. Honorarium Sidang/Konferensi – Internasional Tingkat Menteri, Senior Official Meeting (Bilateral, Regional, Multilateral) dapat diberikan kepada Pegawai Negeri penyelenggara kegiatan Sidang/Konferensi yang dihadiri/pesertanya Pejabat Setingkat Menteri atau Senior Official berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.
Jumlah Hari (paling banyak) Pemberian Honor: 24
Konferensi
Tingkat
(KTM)
Menteri : 3 hari sebelum kegiatan + hari kegiatan + 2 hari setelah kegiatan.
Senior Official Meeting (SOM)
: 2 hari sebelum kegiatan + hari kegiatan + 2 hari setelah kegiatan.
Pegawai Negeri penyelenggara kegiatan tidak diberi uang harian perjalanan dinas. V. HONORARIUMWORKSHOP/SEMINAR/SOSIALISASI/SARASEHAN BERSKALA INTERNASIONAL, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Honorarium
Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan
berskala
Internasional dapat diberikan honorarium per Orang/Hari, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 11. Honorarium
Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan
berskala
Internasional dapat diberikan kepada Pegawai Negeri penyelenggara kegiatan
Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan
berskala
Internasional, berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang. Jumlah hari paling banyak pemberian honor: 1. 1 Hari sebelum kegiatan + hari kegiatan + 1 hari setelah kegiatan. 2. Hari pelaksanaan disesuaikan dengan lama pelaksanaan kegiatan. 3. Pegawai Negeri Penyelenggara Kegiatan tidak diberi Uang Harian Perjalanan Dinas. W. SATUAN BIAYA NARASUMBER KEGIATAN DI LUAR NEGERI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Narasumber kegiatan di Luar Negeri dapat diberikan Honorarium per Orang/Hari, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 11. Satuan Biaya yang diberikan kepada Narasumber Non-Pegawai Negeri WNI untuk kegiatan Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan yang diselenggarakan di Luar Negeri. Narasumber Kelas A
: Narasumber
Non
Pegawai
Negeri
yang 25
disetarakan dengan Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Negara. Narasumber Kelas B
: Narasumber
Non
Pegawai
Negeri
yang
disetarakan dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Duta Besar yang menjabat
Kepala
Perwakilan,
Pegawai
Negeri golongan IV/c ke atas, Perwira Tinggi TNI/Polri, Anggota Lembaga Negara. Narasumber Kelas C
: Narasumber disetarakan
Non
Pegawai
dengan
Negeri
Pegawai
yang Negeri
Golongan III/c sampai dengan IV/b dan Perwira menengah TNI/Polri. Biaya Tiket Dan Penginapan untuk Narasumber tersebut ditanggung oleh Penyelenggara. X. VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Tabel 10 (dalam rupiah) No
Uraian
Satuan
Biaya TA. 2014
(1) 1. a.
(2)
(3)
(4)
2. a.
Vakasi Pendidikan Menengah 1) Pemeriksaan Hasil Ujian Honorarium Penyelenggara Ujian Pendidikan Menengah 1) Penyusunan/pembuatan bahan ujian 2) Pengawas ujian
Siswa/ Mata Ujian
7.500
Naskah/ Pelajaran
190.000
OH
270.000
Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada Pendidikan Tingkat Dasar, Menengah Dan Tinggi. Pada Pendidikan Tingkat Dasar dan Menengah, Vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. 26
Sedang untuk Pendidikan Tingkat Tinggi, Vakasi dapat diberikan untuk ujian masuk, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian akhir. Honorarium Penyelenggara Ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun naskah dan pengawas ujian pada Pendidikan Tingkat Dasar, Menengah dan Tinggi, Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport. Y. SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS), (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Tabel 11 (dalam rupiah) No
Uraian
Satuan
Biaya TA. 2014
(1) 1.
(2) Golongan I dan II
(3) OH
(4) 25.000
2.
Golongan III
OH
27.000
3.
Golongan IV
OH
29.000
Uang Makan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja. Z. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Tabel 12 (dalam rupiah) No
Uraian
Satuan
Biaya TA. 2014
(1) A. 1. 2. 3. 4. B. 1. 2. 3.
(2)
(3)
(4)
OJ OJ OJ OJ
10.000 13.000 17.000 20.000
OH OH OH
25.000 27.000 29.000
UANG LEMBUR Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV UANG MAKAN LEMBUR Golongan I dan II Golongan III Golongan IV
1. Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Negeri yang 27
melakukan kerja lembur berdasarkan Surat Perintah dari Pejabat yang berwenang. 2. Uang makan lembur diperuntukan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari. AA. PERJALANAN
DINAS
DALAM
NEGERI,
(YANG
BERFUNGSI
SEBAGAI BATAS TERTINGGI). 1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dapat diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 12. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Negeri/Non
Pegawai
Negeri
dalam
menjalankan
Perintah
Perjalanan Dinas di Dalam Negeri. Uang Representasi diberikan kepada Pejabat Negara (Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta Setingkat Menteri), Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II pada saat melaksanakan perjalanan dinas jabatan hanya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Besaran Uang Representasi per hari masing-masing sebesar Rp.
250.000,00
(dua
ratus
lima
puluh
ribu
rupiah),
Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), dan Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Uang Harian DIKLAT diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota. Kepada
Pejabat/Pegawai
yang
ditugaskan
untuk
mengikuti 28
Pendidikan/dinas di luar kedudukan dapat diberikan uang harian yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 47. 2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 13. Satuan
Biaya
Penginapan
Perjalanan
Dinas
Dalam
Negeri
merupakan Satuan Biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan dalam RKA-K/L sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersamasama untuk melaksanakan suatu kegiatan Rapat/Seminar/dan Sejenisnya,
seluruh
pelaksana
SPD
dapat
menginap
pada
hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud. Dalam
pelaksanaannya,
mekanisme
pertanggungjawaban
disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah. BB. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). 1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri dapat diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 14. Satuan
Biaya
Uang
Harian
Perjalanan
Dinas
Luar Negeri 29
merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Negeri/Non
Pegawai
Negeri
dalam
menjalankan
Perintah
Perjalanan Dinas di Luar Negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku, dan penginapan. Klasifikasi Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah sebagai berikut: a.
Golongan A
: Menteri, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Negara, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan dan Pejabat
Negara
Lainnya
yang
Setara,
termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga Lain yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Pejabat Eselon I. b.
Golongan B
: Duta Besar, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon II, Perwira Tinggi TNI/Polri, Utusan Khusus Presiden (special envoy) dan Pejabat lainnya yang setara.
c.
Golongan C
: Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c sampai dengan
Golongan
IV/b
dan
Perwira
Menengah TNI/Polri yang setara. d.
Golongan D
: Pegawai Negeri Sipil selain Golongan B dan Golongan C sebagaimana dimaksud di atas yaitu Golongan III/b kebawah.
Besaran
Uang
tercantum
Harian
dalam
bagi
Lampiran
Negara
Akreditasi
Peraturan
yang
Sekretaris
tidak
Jenderal
Kementerian Kehutanan ini, merujuk pada besaran Uang Harian negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.
Contoh: Uang
Harian
bagi
Pejabat/Pegawai
yang
melaksanakan 30
perjalanan dinas ke Negara Uganda, besarannya merujuk pada Uang Harian Negara Kenya. 2. SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS PINDAH LUAR NEGERI (ONE WAY), (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (One Way) dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri dan keluarga yang sah, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 15. Satuan
Biaya
Tiket
Perjalanan
Dinas
Pindah
Luar
Negeri
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara perjalanan dinas pindah dan diberikan untuk 1 (satu) kali jalan (one way). Satuan Biaya Tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya restribusi lainnya. Satuan Biaya ini diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri dan keluarga yang sah berdasarkan Surat Keputusan Pindah dari Kementerian Kehutanan yang digunakan untuk melaksanakan Perintah Pindah dari Atase Kehutanan di Luar Negeri atau sebaliknya. Klasifiksi Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri terdiri dari: a. Klasifikasi First diberikan untuk Golongan A; b. Klasifikasi Business diberikan untuk Golongan B; atau c. Klasifikasi Published diberikan untuk Golongan C dan D. Catatan: a. Yang dimaksud dengan Keluarga yang sah adalah: 1) Isteri/Suami
yang
sah
menurut
ketentuan
Undang-
Undang Perkawinan; 2) Anak kandung, anak tiri, anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri; 3) Anak kandung, anak tiri, anak angkat yang sah menurut 31
hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; atau 4) Anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri. b. Untuk Perjalanan Dinas Pindah antar Perwakilan (crossposting) mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan biaya mutasi khususnya biaya transportasi Pejabat
Negara,
Pegawai
Negeri
dan/atau
Anggota
Keluarga dapat dilakukan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari perusahaan travel dan ditetapkan oleh KPA/PPK; 2) Penetapan
biaya
transportasi
tersebut
agar
tetap
berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011
Pasal
20
huruf
a,
bahwa
biaya
transportasi Pejabat Negara/Pegawai dan/atau Anggota Keluarga sesuai klasifikasi kelas moda transportasi untuk masing-masing golongan sebagai berikut: a) Moda Transportasi Udara: ● Klasifikasi First diberikan untuk Golongan A; ● Klasifikasi Business diberikan untuk Golongan B; ● Klasifikasi Published diberikan untuk Golongan C. b) Moda
transportasi
darat
atau
air, paling
rendah
klasifikasi Business untuk semua golongan. 3. SATUAN
BIAYA
PERJALANAN
DINAS
PINDAH,
(YANG
BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Satuan Biaya Pindah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk
perencanaan
kebutuhan
biaya
transport
dan
biaya
pengepakan dan angkutan barang, dan/atau uang harian. Satuan biaya ini diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri 32
dan keluarga yang sah berdasarkan Surat Keputusan pindah dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan. Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka pindah dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan karena atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas. Komponen Biaya Perjalanan Dinas Pindah, sebagai berikut: a. Biaya transport pegawai; b. Biaya transport keluarga yang sah; c. Uang harian; dan/atau d. Biaya pengepakan dan angkutan barang. Biaya perjalanan dinas pindah dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya. Uang Harian Perjalanan Dinas Pindah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri dan masing-masing anggota keluarga yang sah dengan ketentuan sebagai berikut: a. Selama
3
(tiga)
hari
setelah
tiba
di
tempat
tujuan
pindah/menetap yang baru; b. Paling
lama
sambungan
2
(dua)
(transit)
hari dalam
untuk hal
tiap
kali
perjalanan
menunggu
tidak
dapat
dilakukan langsung; c. Sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang bersangkutan jatuh sakit dalam Perjalanan Dinas Pindah, satu dan lain hal menurut Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); atau d. Sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang menjalankan Perjalanan Dinas Pindah mendapat perintah dari pejabat yang menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan tugas lain guna kepentingan negara. Pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap, dapat diberikan biaya perjalanan dinas 33
pindah, sebagai berikut: a. Biaya transport keluarga yang sah; b. Uang harian; dan/atau c. Biaya pengepakan dan angkutan barang. Pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap, dapat diberikan biaya perjalanan dinas pindah, sebagai berikut: a. Biaya transport keluarga yang sah; b. Uang harian; dan/atau c. Biaya pengepakan dan angkutan barang. Catatan: a. Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam rangka: 1) Pindah tugas dari Tempat Kedudukan yang lama ke Tempat Tujuan Pindah; 2) Pemulangan
Pejabat
Negara/Pegawai
Negeri
yang
diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan menetap; 3) Pemulangan
keluarga
yang
sah
dari
Pejabat
Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap; 4) Pemulangan Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan karena
telah
berakhir
masa
kerjanya
dari
Tempat
Kedudukan ke Tempat Tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kontrak; 5) Pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dari tempat tugas yang terakhir ke tempat
tujuan
menetap,
sepanjang
diatur
dalam
perjanjian kontrak; 6) Pengembalian
Pejabat
Negara/Pegawai
Negeri
yang
mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan yang ditentukan u/ dipekerjakan kembali. b. Keluarga yang sah terdiri dari: 1) Isteri/Suami yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku; 2) Anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah 34
menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri; 3) Anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; 4) Anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri; 5) Selain keluarga yang sah, bagi Pegawai Negeri paling rendah golongan IV atau Pejabat Eselon III diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang; 6) Pembantu rumah tangga dapat diberikan biaya sesuai tingkat golongan untuk Pegawai Negeri Golongan I. 4. SATUAN
BIAYA
PENGEPAKAN
DAN
ANGKUTAN
BARANG
PERJALANAN DINAS PINDAH DARI DALAM NEGERI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).
No
Uraian
(1)
(2)
1.
2.
3.
KeretaApi a. PengepakandanPenggudangan b. Angkutan Truk a. PengepakandanPenggudangan b. Angkutan Truk a. PengepakandanPenggudangan b. Angkutan c. AngkutanLaut/Sungai
Tabel 13 (dalam rupiah) Satuan Biaya TA. 2014 (3) (4) m² km²/m² m² km²/m² m² km²/m² m²
75.000
Sesuai tariff berlaku
60.000 400 60.000 400
Sesuai tariff berlaku
Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan 35
Dinas Pindah Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada pejabat negara/pegawai negeri yang dipindahtugaskan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang. Satuan Biaya ini pada dasarnya merupakan Bantuan Yang Diberikan Pemerintah kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang berkenaan. Satuan Biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-bahan, biaya bongkar muat, dan biaya angkutan barang dari tempat asal sampai dengan tujuan.
III.
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014, YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI 36
A. SATUAN
BIAYA
UANG
TRANSPORT
KEGIATAN
DALAM
KABUPATEN/KOTA, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota dapat diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri sebesarRp. 110.000,- per Orang/Kali. Satuan
Transport
dapat
diberikan
kepada
Pegawai
Negeri/Non
Pegawai Negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi yang bersifat insidentil dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota. Batas wilayah kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Uang Transport kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan yang bersifat rutin. Uang Transport kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan kepada Pegawai Negeri atau Non Pegawai Negeri yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama. Catatan: 1. Untuk
kegiatan
dalam
Kabupaten/kota
yang
mengharuskan
menggunakan moda transportasi udara dan/atau air maupun memerlukan biaya yang melebihi satuan biaya yang ditetapkan dapat diberikan secara at cost (biaya riil). 2. Biaya transportasi dalam kota untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang sejenis dapat dibebankan pada anggaran unit penyelenggara kegiatan. 3. Dalam hal perjalanan dalam kota melebihi 8 (delapan) jam pergi pulang termasuk pelaksanaan kegiatannya, maka dapat diberikan transport dalam kota dan uang harian sebesar 75% (tujuh puluh 37
lima persen) dari satuan biaya uang perjalanan dinas dalam negeri dan tidak diberikan penginapan. 4. Terhadap perjalanan untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan waktu tempuh melebihi 8 (delapan) jam pergi pulang (tidak termasuk waktu transit) dapat menggunakan mekanisme perjalanan dinas dalam negeri. B. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). Biaya Konsumsi Rapat dapat diberikan, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 16. Satuan Biaya Konsumsi Rapat merupakan Satuan Biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan termasuk minuman dan kudapan untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat Menteri/Eselon I/Setara maupun untuk rapat biasa yang diselenggarakan di kantor. C. HONORARIUM KHUSUS)
NARASUMBER
UNTUK
DISEMINASI/FOCUS
KEGIATAN GROUP
(PAKAR/PRAKTISI/PEMBICARA SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/
DISCUSSION/KEGIATAN
SEJENIS,
(YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) untuk kegiatan
Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Focus
Group
Discussion/Kegiatan Sejenis dapat diberikan sebesar Rp. 1.500.000,per Orang/Jam. Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) untuk kegiatan
Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Focus
Group
Discussion/Kegiatan Sejenis merupakan Satuan Biaya yang digunakan untuk Perencanaan kebutuhan biaya honorarium Narasumber Non Pegawai Negeri yang mempunyai keahlian/pengalaman tertentu dalam ilmu/bidang tertentu. D. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor (Akomodasi 38
dan Konsumsi) dapat diberikan, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 17 angka 1, angka 2 dan angka 3. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan
satuan
biaya
yang
digunakan
untuk
perencanaan
kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar
kantor
dalam
rangka
penyelesaian
pekerjaan
yang
perlu
dilakukan secara intensif. Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor dapat dilaksanakan sepanjang pelaksanaan rapat yang membutuhkan koordinasi dengan unit/instansi lainnya sekurang-kurangnya dihadiri peserta dari Eselon I lainnya/masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut peserta kegiatan terbagi dalam 3 (tiga) jenis: 1. Kegiatan
rapat/pertemuan
di
luar kantor, Pejabat
Menteri/
Setingkat Menteri adalah kegiatan rapat/pertemuan yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang Pejabat Menteri/Setingkat Menteri; 2. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor, Pejabat Eselon I/Eselon II yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang Pejabat Eselon I/Eselon II; 3. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor, Pejabat Eselon III yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang Pejabat Eselon III. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis: 1. Paket Fullboard Satuan Biaya Paket Fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, akomodasi 1 malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk screen projector, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikrophon, 39
alat tulis, air mineral, dan permen). 2. Paket Fullday Satuan
Biaya
Paket
Fullday
disediakan
untuk
kegiatan
rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk screen projector, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikrophon, alat tulis, air mineral, dan permen). 3. Paket Halfday Satuan
Biaya
Paket
Halfday
disediakan
untuk
kegiatan
rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah hari minimal 5 (lima) jam. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali (siang), rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk screen projector, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikrophon, alat tulis, air mineral, dan permen). Catatan: 1. Dalam hal Rapat/Pertemuan di Luar Kantor dilakukan secara bersama-sama, hotel untuk seluruh Pejabat Negara/Pegawai dapat menggunakan hotel yang sama disesuaikan dengan kelas kamar hotel yang telah ditetapkan untuk setiap Pejabat Negara/Pegawai Negeri. 2. Akomodasi Paket Fullboard diatur sebagai berikut: Pejabat Eselon II ke atas
: 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang
Pejabat Eselon III ke bawah
: 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang
3. Kegiatan
yang
diselenggarakan
secara
fullboard
dapat
dilaksanakan, baik di dalam kota maupun di luar kota. a. Kegiatan yang diselenggarakan di luar kota, alokasi pada RKA40
K/L terdiri atas : biaya transportasi yang diberikan secara at cost, indeks paket pertemuan fullboard, dan uang harian paket fullboard
di
luar
yang
kota,
besarannya
sebagaimana
tercantum pada Lampiran 9. b. Pada kegiatan yang diselenggarakan di dalam kota, alokasi pada
RKA-K/L
terdiri
atas
:
indeks
paket
pertemuan
(fullboard/fullday/halfday), uang saku dan biaya transportasi dalam kota. 4. Besaran Uang Saku untuk kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor, ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran 9. 5. Kegiatan
Rapat/Pertemuan
di
Luar
Kantor
dalam
rangka
penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan indeks satuan biaya tersebut di atas. E. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). Biaya Sewa Gedung Pertemuan dapat diberikan, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 18. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan
untuk
perencanaan
kebutuhan
biaya
sewa
gedung
pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung Pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.
F. SATUAN
BIAYA
PENERJEMAHAN
DAN
PENGETIKAN,
(YANG
BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). Tabel 14 41
(dalam rupiah) No
Uraian
Satuan
Biaya TA. 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
2.
DARI BAHASA ASING KE BAHASA INDONESIA a. Dari bahasa Inggris
Halaman jadi
140.000
b. Dari bahasa Jepang
Halaman jadi
220.000
c. Dari bahasa Mandarin, Belanda
Halaman jadi
220.000
d. Dari bahasa Prancis, Jerman
Halaman jadi
160.000
e. Dari bahasa asing lainnya
Halaman jadi
160.000
DARI BAHASA INDONESIA KE BAHASA ASING a. Dari bahasa Indonesia
Halaman jadi
140.000
b. Dari bahasa Jepang
Halaman jadi
220.000
c. Dari bahasa Mandarin, Belanda
Halaman jadi
220.000
d. Dari bahasa Prancis, Jerman
Halaman jadi
160.000
e. Dari bahasa asinglainnya
Halaman jadi
160.000
Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan merupakan Satuan Biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan
pengetikan,
dibayarkan
kepada
pihak/orang
yang
menerjemahkan naskah asli kedalam bahasa yang diinginkan. G. SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). Tabel 15 (dalam rupiah) No
Uraian
Satuan
Biaya TA. 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
Mesin Fotokopi Analog
bulan/unit
3.800.000
2.
Mesin Fotokopi Digital
bulan/unit
5.000.000
Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi yang terdiri dari mesin fotokopi analog dan mesin fotokopi digital untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor, sudah termasuk toner biaya perawatan. 42
H. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). Biaya
Sewa
Kendaraan
dapat
diberikan,
yang
besarannya
sebagaimana tercantum pada Lampiran 19. Satuan Biaya Sewa Kendaraan merupakan Satuan Biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan Biaya Sewa Kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi. Satuan Biaya Sewa Kendaraan dapat diperuntukan bagi Pejabat Negara
(Ketua/Wakil
Ketua
dan
Anggota
Lembaga
Negara,
Menteri/Setingkat Menteri) yang melakukan Perjalanan Dinas dan memerlukan sewa kendaraan dan diberikan secara at cost. Catatan: Untuk Sewa Kendaraan selain kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar, termasuk untuk moda transportasi antar pulau di wilayah Indonesia (misalnya: perahu dan speed boat) dapat menggunakan biaya sewa sesuai harga pasar dan dilakukan secara selektif dan efisien. Untuk Sewa Kendaraan Operasional untuk jangka waktu yang lama, baik
dalam
satuan
bulanan
atau
tahunan,
satuan
biayanya
menggunakan harga pasar. Kebijakan penerapan sewa kendaraan operasional ini merupakan alternatif dalam penyediaan kebutuhan kendaraan operasional dengan tetap mempertimbangkan prinsipprinsip efisiensi dan efektifitas.
I.
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). 43
1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP), (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) dapat diberikan
yang
besarannya
sebagaimana
tercantum
pada
Lampiran 20. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah Satuan Biaya untuk pembelian tiket pesawat udara Pergi Pulang (PP.) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan
dalam
perencanaan
anggaran.
Dalam
pelaksanaan
anggaran, Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran). Klasifikasi Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Tabel 16 No
Pejabat Negara, Eselon I, Eselon II dan Eselon III Kebawah
Tingkat Perjalanan Dinas
Pesawat Udara
1.
Ketua/Wakil Ketua dan Anggota pada MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan Menteri, Pejabat setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/ Walikota, Ketua/Wakil Ketua/ Anggota Komisi, Pejabat Eselon I, serta pejabat lainnya yang setara.
A
Bisnis
2.
Pejabat Negara Pejabat Eselon II
B
Ekonomi
3.
Pejabat Eselon III Kebawah
C
Ekonomi
lainnya
dan
Catatan a. Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran Satuan Kerja yang mengeluarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD); b. Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak tetap tidak diperbolehkan
menerima
biaya
perjalanan
dinas
jabatan
rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tanggal 3 Juli 44
2012). 2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri satu kali jalan dapat diberikan,
yang
besarannya
sebagaimana
tercantum
pada
Lampiran 21. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju
Bandara/pelabuhan/terminal/stasiun
kedatangan
menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun kedatangan dan sebaliknya. Catatan: a. Indeks tarif taksi di Provinsi Kalimantan Timur dihitung dari Bandara
Sepinggan
(Balikpapan)
sampai
dengan
kota
Samarinda. b. Contoh penghitungan alokasi biaya taksi: Seorang Pejabat/Pegawai Negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Yogyakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut: 1) Berangkat a) Biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta; dan b) Biaya taksi dari Bandara Adi Sucipto (Yogyakarta) ketempat
tujuan
(hotel/penginapan/kantor)
di
Yogyakarta. 2) Kembali a) Biaya taksi dari hotel/penginapan (Yogyakarta) ke Bandara Adi Sucipto; dan b) Biaya taksi dari Bandara Sorkarno-Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta). 3. KETENTUAN LAIN-LAIN 45
a. Pejabat Penerbit Surat Tugas dapat memerintahkan Pihak Lain di luar Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan Perjalanan Dinas. b. Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara digolongkan dalam 3 (tiga) Tingkat, yaitu: Tabel 17 No.
Pejabat Negara, dan Eselon, PNS (Pangkat/Golongan)
Tingkat Perjalanan Dinas
(1)
(2)
(3)
1.
Ketua/Wakil Ketua dan Anggota pada
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Rakyat,
Badan
Dewan
Perwakilan
Pemeriksa
Keuangan,
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota,
Ketua/Wakil
Ketua/Anggota
Komisi, Pejabat Eselon I, serta Pejabat Lainnya yang setara. 2.
Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II,
B
dan Pejabat Negara Lainnya yang setara. 3.
Pejabat
Eselon
III/PNS
Golongan
IV,
C
Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I.
J. PENDIDIKAN DAN LATIHAN (DIKLAT), (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). 1. SATUAN
BIAYA
DIKLAT
PIMPINAN/STRUKTURAL,
(YANG 46
BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). Tabel 18 (dalam rupiah) No
Uraian
Satuan
Biaya TA. 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
Diklat Pimpinan Tk. II
Peserta/Angkatan
30.261.000
2.
Diklat Pimpinan Tk. III
Peserta/Angkatan
22.125.000
3.
Diklat Pimpinan Tk. IV
Peserta/Angkatan
20.230.000
Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural merupakan Satuan Biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi Pejabat/Pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan Biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. 2. SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). Tabel 19 (dalam rupiah) No
Uraian
Satuan
Biaya TA. 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
Golongan I, dan
Peserta/Angkatan
4.470.000
Peserta/Angkatan
5.545.000
Golongan II 2.
Golongan III
Satuan Biaya Latihan Prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan
untuk
perencanaan
kebutuhan
biaya
latihan
prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri. Satuan biaya ini sudah termasuk observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. 3. SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR
DALAM
NEGERI,
(YANG
BERFUNGSI
SEBAGAI
ESTIMASI). 47
Tabel 20 (dalam rupiah) No
Uraian
Satuan
(1)
(2)
(3)
1.
Biaya TA. 2014 (4)
Program Diploma I, III dan Diploma IV/Strata I a. Biaya hidup dan Biaya Operasional - Diploma I dan Diploma III
OT
15.300.000
- Diploma IV dan Strata 1
OT
16.200.000
- Diploma I
OT
1.250.000
- Diploma III
OT
1.500.000
- Diploma IV dan Strata 1
OT
1.750.000
b. Uang buku dan Referensi per tahun
2.
Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2 a. Biaya hidup dan Biaya Operasional - Strata 2 dan Spesialis 1
OT
19.700.000
- Strata 3 dan Spesialis 2
OT
20.300.000
- Strata 2 Spesialis 1
OT
2.000.000
- Strata 3 Spesialis 2
OT
2.250.000
b. Uang buku dan Referensi per tahun
Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri
merupakan
perencanaan
satuan
kebutuhan
biaya
biaya
yang
bantuan
digunakan mahasiswa
untuk program
gelar/non gelar dalam negeri bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (satu), dan pendidikan Pasca Sarjana (Strata 2 (dua) atau Strata 3 (tiga)) yang terdiri dari biaya hidup dan biaya operasional, uang buku dan referensi per tahun. Biaya untuk pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara at cost, sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan Kementerian 48
Kehutanan yang dalam pengusulannya dilampiri dengan Terms of Reference (TOR), Rincian Anggaran Biaya (RAB), dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Khusus tenaga pengajar biasa pada perguruan tinggi yang ditugaskan mengikuti pendidikan fakultas Pasca Sarjana, besaran tunjangan tugas belajar merujuk Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 1986 tentang Tunjangan Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa
Pada
Perguruan
Tinggi
Yang
Ditugaskan
Mengikuti
Pendidikan Pada Fakultas Pasca Sarjana. K. SATUAN
BIAYA
PEMELIHARAAN
SARANA
KANTOR,
(YANG
BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor dapat diberikan, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 22. Satuan
Biaya
Pemeliharaan
Sarana
Kantor
digunakan
untuk
mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh
pegawai,
khususnya
meja
dan
kursi),
Personal
Computer/Notebook, Printer, AC Split, dan Genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan Genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. L. SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN DI DALAM NEGERI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran Di Dalam Negeri dapat diberikan, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 23. Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran di Dalam Negeri merupakan
satuan
biaya
yang
digunakan
untuk
perencanaan
kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri dari Alat Tulis Kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan 49
surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai. M. SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh dapat diberikan,yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 24. Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan
makanan/minuman
bagi
Pegawai
Negeri
sebagai
penambah daya tahan tubuh, diberikan kepada Pegawai Negeri yang jenis pekerjaannya dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai tersebut. N. SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN
INVENTARIS
UNTUK
PEGAWAI
BARU,
(YANG
BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris untuk Pegawai Baru dapat diberikan, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 25. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris untuk Pegawai Baru merupakan satuan biaya yang digunakan
untuk
perencanaan
kebutuhan
biaya
penggantian
inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai dan minimal untuk 1 (satu) pegawai, sedangkan pembelian
inventaris
bagi
pegawai
baru
disesuaikan
dengan
kebutuhan.
O. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas untuk Pejabat, 50
Operasional, Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6 (enam) dan Speed Boat serta Operasional Patroli Jalan Raya (PJR) dapat diberikan, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 26 angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4. Satuan
Biaya
Pemeliharaan
dan
Operasional
Kendaraan
Dinas
digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi
normal
dan
siap
pakai
sesuai
dengan
peruntukannya
termasuk biaya bahan bakar. Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Catatan: Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalam lingkungan kantor. Contoh: Golf car yang digunakan dalam rangka patroli polisi bandara, mengantar tamu kenegaraan. P. SATUAN
BIAYA
PEMELIHARAAN
GEDUNG/BANGUNAN
DALAM
NEGERI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri dapat diberikan, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 27. Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan dalam negeri dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku. Satuan
biaya
pemeliharaan
gedung/bangunan
dalam
negeri
dialokasikan untuk: 1. Gedung/bangunan milik negara; dan/atau 51
2. Gedung/bangunan milik pihak lain (selain Pemerintah Pusat) yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan. Q. SATUAN
BIAYA
PENGADAAN
KENDARAAN
OPERASIONAL
PEJABAT, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Pejabat dapat diberikan, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 28. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Pejabat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraaan operasional Pejabat Eselon I dan Eselon II. R. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT), (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional dan/atau Lapangan Roda 4 (empat) dapat diberikan, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 29 angka 1. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional dan/atau Lapangan Roda 4 (empat) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 4 (empat) operasional kantor dan/atau lapangan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan. S. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL BUS, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Bus dapat diberikan, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 29 angka 2.
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Bus merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional dan/atau angkutan antar jemput 52
pegawai. Sepanjang diperlukan, dapat diberikan ongkos kirim untuk pengadaan kendaraan operasional bus, yang besarannya disesuaikan dengan harga pasar. T. SATUAN
BIAYA
OPERASIONAL
PENGADAAN KANTOR
KENDARAAN
DAN/ATAU
RODA
LAPANGAN,
2
(DUA) (YANG
BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). Biaya Pengadaan Kendaraan Roda 2 (dua) Operasional Kantor dan/atau Lapangan dapat diberikan, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 30. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Roda 2 (dua) Operasional Kantor merupakan
satuan
biaya
yang
digunakan
untuk
perencanaan
kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 2 (dua) jenis sport/trail yang digunakan untuk operasional kantor dan/atau lapangan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. U. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). Biaya Pengadaan Pakaian Dinas dapat diberikan, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 31. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas (stel) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya yang meliputi: 1. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter diperuntukan bagi dokter yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan 1 (satu) potong jas per tahun. 2. Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat diperuntukan bagi perawat yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan 2 (dua) stel pakaian per tahun. 3. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai diperuntukan bagi Pegawai yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan 2 (dua) stel per 53
tahun, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai; dan b. Dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 4. Satuan Biaya Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh Satuan Biaya Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh diperuntukan bagi sopir/pesuruh yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun. 5. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam diperuntukan bagi Satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan pluit, kaos kaki, topi, kaos security, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun. V. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PP), (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP) dapat diberikan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 32. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP) merupakan
satuan
biaya
yang
digunakan
untuk
perencanaan
kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari Bandara di Jakarta ke berbagai Bandara kota tujuan di Luar Negeri Pergi Pulang (PP). Satuan Biaya Tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya restribusi lainnya. Klasifikasi Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri : 1. Tarif Eksekutif untuk Perjalanan Dinas Golongan A; 2. Tarif Bisnis untuk Perjalanan Dinas Golongan B; dan 54
3. Tarif Ekonomi untuk Perjalanan Dinas Golongan C dan D. Untuk Perjalanan Dinas Golongan C dan D yang lama perjalanannya melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), dapat menggunakan tarif bisnis. W. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI). Biaya Penyelenggaraan Perwakilan RI di Luar Negeri dapat diberikan, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 33 angka 1 dan angka 2. Satuan
Biaya
merupakan
Penyelenggaraan
satuan
biaya
Perwakilan
yang
RI
digunakan
di
untuk
Luar
Negeri
perencanaan
kebutuhan biaya penyelenggaraan operasional Perwakilan RI di Luar Negeri, berupa: 1. ATK, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan kebutuhan alat tulis (mis. Kertas, ballpoint, dan amplop) yang alokasinya dikaitkan dengan jumlah pegawai. 2. Langganan
koran/majalah,
merupakan
satuan
biaya
yang
digunakan untuk membiayai pengadaan media cetak. 3. Lampu,
merupakan
satuan
biaya
yang
digunakan
untuk
membiayai pengadaan penerangan di dalam gedung dan halaman kantor perwakilan. 4. Pengamanan Sendiri, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai tenaga kerja yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengamanan di kantor perwakilan dan wisma. 5. Kantong Diplomatik, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengiriman dokumen diplomatik. 6. Jamuan,
merupakan
satuan
biaya
yang
digunakan
untuk
membiayai kegiatan jamuan tamu diplomatik yang dilaksanakan di luar kantor. 7. Pemeliharaan
Kendaraan,
merupakan
satuan
biaya
yang
digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas Perwakilan RI di Luar Negeri agar tetap dalam kondisi siap pakai sesuai 55
dengan peruntukannya, termasuk biaya bahan bakar. Catatan: Untuk Negara yang mempunyai 4 (empat) musim, satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya penggantian ban salju. Dalam
hal
terdapat
peraturan
dari
negara
setempat
yang
mewajibkan asuransi kendaraan, biaya asuransi kendaraan dapat dialokasikan sesuai kebutuhan riil dan dilengkapi dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan. 8. Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor/Wisma Duta/Konsul, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan Perwakilan RI di Luar Negeri dengan maksud untuk menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor Perwakilan RI di Luar Negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen). Satuan
biaya
pemeliharaan
gedung/bangunan
kantor/wisma
duta/ konsul di luar negeri dialokasikan untuk: a. Gedung/bangunan milik negara; dan/atau b. Gedung/bangunan milik pihak lain (selain Pemerintah RI) yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan. 9. Pemeliharaan Halaman, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin halaman gedung/bangunan Perwakilan RI di Luar Negeri. Catatan: Untuk Perwakilan RI di negara yang mempunyai 4 (empat) musim dapat dialokasikan biaya pemeliharaan tambahan di luar gedung untuk fasilitas umum apabila ada ketentuan pemeliharaan dari negara yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan riil dan dilengkapi oleh data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan. 10. Pengadaan Inventaris, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan meja dan kursi pegawai pada Perwakilan RI di Luar Negeri. Pengalokasiannya maksimal 10% 56
(sepuluh persen) dari jumlah pegawai (home staff) dan minimal untuk 1 (satu) pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan. 11. Pakaian Sopir/Satpam, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan pakaian dinas harian sopir/satpam pada Perwakilan RI di Luar Negeri. 12. Sewa Kendaraan Sedan, Bus, dan Box, merupakan satuan biaya yang
digunakan
untuk
membiayai
kebutuhan
biaya
sewa
kendaraan sedan, bus dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) penumpang selama 8 (delapan) jam, dan mobil box untuk kegiatan yang sifatnya insidentil dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar dan pengemudi. 13. Konsumsi Rapat, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya pengadaan konsumsi rapat biasa yang diselenggarakan di kantor, dimana di dalamnya sudah termasuk makan dan kudapan. Catatan Umum: a. Kementerian
Kehutanan
dalam
melaksanakan
ketentuan
Standar Biaya Masukan melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut: 1) Pembatasan dan pengendalian biaya perjalanan dinas; 2) Pembatasan dan pengendalian biaya rapat di luar kantor; dan 3) Penerapan sewa kendaraan operasional sebagai salah satu alternatif penyediaan kendaraan operasional. b. Satuan biaya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan sudah termasuk pajak, kecuali satuan biaya yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan ini belum termasuk pajak. c. Satuan biaya Diklat Pimpinan Struktural dan Diklat Prajabatan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 73 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara. d. Untuk satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, pemeliharaan sarana kantor, penggantian inventaris 57
lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru, pengadaan bahan makanan, konsumsi rapat, pengadaan kendaraan operasional bus, sewa mesin fotokopi, pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri, sewa kendaraan, pengadaan kendaraan roda 2 (dua) dan operasional kantor dan/atau lapangan, pengadaan operasional kantor dan/atau lapangan (roda 4), dan pengadaan pakaian dinas dan/atau kerja, pada beberapa kabupaten diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan sehingga menjadi sebagai berikut: No
Provinsi
1.
Aceh
Kabupaten Simeuleu
Toleransi 134%
Dari
Satuan
Biaya
Prov. Aceh 2.
3.
Sumut
Sumbar
Nias
118%
Dari
Nias Barat
124%
Prov. Sumut
Nias Utara
125%
Nias Selatan
130%
Kep.
135%
Mentawai 4.
Sulut
Dari
Satuan
Satuan
Biaya
Biaya
Provinsi Sumbar
Kep. Sangihe
140%
Dari
Satuan
Kep. Siau
141%
Prov. Sulut
Tolikara
203%
Dari
Peg. Bintang
225%
Prov. Papua
Nduga
231%
Puncak Jaya
251%
Intan Jaya
264%
Puncak
269%
Maybrat
156%
Biaya
Tagolandang Biaro 5.
6.
Papua
Papua Barat
IV. SATUAN
BIAYA
Dari
Satuan
Satuan
Biaya
Biaya
Prov. Papua Barat
MASUKAN KEMENTERIAN KEHUTANAN
TAHUN ANGGARAN 2014, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). 58
A.
HONORARIUM
KEGIATAN
SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/
DISEMINASI/FOCUS GROUP DISCUSSION DAN/ATAU KEGIATAN SEJENISNYA, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Tabel 21 (dalam rupiah) No
Uraian
Satuan
Biaya TA. 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
OJ
450.000
1.
Asisten Narasumber/Asisten Pembahas
2.
Pembuat Makalah
Naskah
450.000
3.
Pembuat Naskah Pidato
Naskah
300.000
Honorarium Asisten Narasumber/Pembuat Makalah dapat diberikan kepada
Pegawai
Negeri/Non
Pegawai
Negeri
yang
membantu
Narasumber memberikan informasi/pengetahuan kepada Pegawai Negeri lainnya/masyarakat. Honorarium pembuat makalah dapat diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri yang membantu narasumber dalam membuat makalah sebagai bahan informasi/pengetahuan kepada Pegawai Negeri lainnya/masyarakat. Honorarium pembuat naskah pidato dapat diberikan kepada Pegawai Negeri/Non
Pegawai
Negeri
yang
membantu
pimpinan/ketua
pelaksana kegiatan dalam menyampaikan pidato pembukaan acara pelaksanaan kegiatan Seminar/Rakor/ Sosialisasi/Diseminasi/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenisnya). B.
SATUAN
BIAYA
TRANSPORTASI
SEKITAR
JABOTABEK
(JAKARTA, BOGOR, TANGERANG, BEKASI), BANDUNG, DAN SERANG UNTUK KEGIATAN YANG DILAKUKAN DI LUAR KANTOR UNTUK PERJALANAN DINAS JABATAN DAN RAPAT KERJA/ PEMBAHASAN,
LOKAKARYA,
SEMINAR,
PENATARAN,
PEMBINAAN, PENYEGARAN, SOSIALISASI DAN/ATAU KEGIATAN 59
SEJENISNYA, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Perjalanan
Dinas
Jabatandan
Rapat
Kerja,
Rapat
Kerja
Gabungan/Koordinasi/Lokakarya, Seminar, Penataran, Pembinaan, Penyegaran, Sosialisasi dan Rapat Dinas Lainnya yang dilakukan di luar kantor dapat diberikan biaya transport sebagai berikut: Tabel 22 (dalam rupiah)
C.
No
Uraian
Biaya TA. 2014
(1)
(2)
(4)
1.
Jakarta – Bogor/Tangerang/Bekasi
(PP)
300.000
2.
Jakarta – Cipayung Bogor
(PP)
350.000
3.
Jakarta – Cisarua Bogor
(PP)
375.000
4.
Bogor - Cisarua dan sekitarnya
(PP)
110.000
5.
Jakarta – Bandung dan sekitarnya
(PP)
500.000
6.
Jakarta – Serang dan sekitarnya
(PP)
500.000
INSENTIFPELAKSANAAN
PEMERIKSAAN
DAN
PEMBINAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN/PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA DI LINGKUNGAN
SATUAN
KERJA
KEMENTERIAN
KEHUTANAN,
(YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Tabel 23 (dalam rupiah) No
Uraian
Satuan
Biaya TA. 2014
Ket.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
Ketua
Orang/Kegiatan
450.000
DIPA
2.
Anggota
Orang/Kegiatan
300.000
DIPA
Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Keuangan/Pemeriksaan Kas Bendahara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri bukan Aparat Pengawas Fungsional dapat diberikan insentif, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Tabel tersebut di atas dan besaran insentifnya dicantumkan pada Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja. D.
HONORARIUM
KONSULTAN/SATUAN
BIAYA
KONSULTANSI, 60
BIAYA
LANGSUNG
LANGSUNG
PERSONIL
NON-PERSONIL
(REMUNERATION)
DAN
REIMBURSABLE
(DIRECT
BIAYA COST),
(YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). 1. Honorarium konsultan pendamping (counterpart) sepanjang tidak ditentukan tersendiri dalam agreement, diberikan honorarium sepanjang
tercantum
dalam
DIPA.
Apabila
suatu
kegiatan
memerlukan konsultan, hanya diperkenankan mengangkat tenaga yang berpengalaman di bidang tugasnya. 2. Ketentuan mengenai pemberian honorarium bagi konsultan dan tata
cara pengadaan barang/jasa serta biaya jasa konsultan
berpedoman pada Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 dengan perubahannya yang terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012. Untuk
menyusun
Harga
Perkiraan
Sementara
(HPS)
jasa
konsultansi dapat dipakai dari informasi Biaya Satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Asosiasi Ikatan Konsultan Indonesia (INKINDO) sebagaimana tercantum pada Lampiran 34 sampai dengan Lampiran 43, atau sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan. E.
PENGADAAN TANAH Dasar Hukum Pengadaan Tanah dan Pembangunan Gedung Negara, sebagai berikut: 1. Pelaksanaan
pengadaan
tanah
bagi
pembangunan
untuk
kepentingan umum berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2012
tentang
Pengadaan
Tanah
bagi
Pelaksanaan
Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 2. Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, telah ditetapkan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan 61
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 3. Pada saat Peraturan Presiden RI ini berlaku, Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan
Pembangunan
untuk
Kepentingan
Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 serta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi kecuali untuk proses pengadaan tanah yang masih berlangsung (Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 pasal 123). 4. Untuk melaksanakan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012, telah ditetapkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012
tanggal
30
Oktober
2012
tentang
Petunjuk
Teknis
Pelaksanaan Pengadaan Tanah. 5. Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan
Pembangunan
untuk
Kepentingan
Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali untuk proses pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012 pasal 55. F.
PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA Dasar Hukum Pembangunan Gedung Negara, sebagai berikut: 1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
3.
Peraturan
Presiden
RI
Nomor
73
Tahun
2011
tentang
Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 4.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 62
tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gd. Negara. Pengawasan
teknis
atas
pembangunan/rehabilitasi
gedung
negara/rumah jabatan dan bangunan lainnya, dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan atau Dinas/Instansi terkait. Tarif/Satuan Biaya untuk Pembangunan Gedung Negara/Rumah Jabatan dan Bangunan lainnya lingkup Kementerian Kehutanan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 dan atau pada Harga Satuan Tertinggi Setempat yang ditetapkan oleh Dinas/Instansi terkait setempat, dengan Tarif/Satuan Biaya sebagaimana tercantum pada Lampiran 44, Lampiran 45 dan Lampiran 46. G.
PERENCANAAN/DESIGN/PENGAWASAN Biaya
perencanaan/design/pengawasan/manajemen
konstruksi
pengelolaan kegiatan/proyek pembangunan gedung negara, rumah dinas, kantor dan bangunan lainnya mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Nomor 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember
2007
sebagaimana
tercantum
pada
Lampiran
44,
Lampiran 45 dan Lampiran 46. H.
BANTUAN
BIAYA
SEWA
RUMAH
UNTUK
PEJABAT,
(YANG
BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Bantuan Biaya Sewa Rumah untuk Pejabat dapat diberikan kepada Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV yang tidak mempunyai rumah tinggal dimana yang bersangkutan ditugaskan dan/atau tidak terdapat Rumah Dinas Jabatan bagi Pejabat tersebut. Bantuan Biaya Sewa Rumah untuk Pejabat dapat diberikan sebagaimana tercantum pada Lampiran 47. I.
HONORARIUM
STAF
PENGELOLA
KEGIATAN
YANG
TIDAK
MENGIKAT (NON CPNS/PNS), (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). 63
Tabel 24 (dalam rupiah) No
Jenjang Pendidikan/Profesi
Honorarium/Bulan
(1)
(2)
(3)
1.
S2
2.400.000
2.
S1 dan D4
2.200.000
3.
D1, D2 dan D3
2.000.000
Honorarium staf pengelola kegiatan yang tidak mengikat (Non CPNS/PNS)
dapat
diberikan
honorarium
sepanjang
tugasnya
melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan DIPA. J.
SATUAN PEGAWAI
BIAYA
PELAKSANAAN
NEGERI,
(YANG
PENINGKATAN
BERFUNGSI
KOMPETENSI
SEBAGAI
BATAS
TERTINGGI). Tabel 25 (dalam rupiah) No
Uraian
Satuan
Biaya TA. 2014
Ket.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
a. Pejabat Eselon I/yang di setarakan
OJ
1.400.000
b. Pejabat Eselon II/yang disetarakan
OJ
1.000.000
a. Pejabat Eselon II/yang disetarakan
OJ
1.000.000
b. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan
OJ
900.000
3.
Asisten Penyaji/Pengajar
OJ
350.000
4.
Moderator
OJ
700.000
5.
Penyusunan bahan pengajaran
Judul
350.000
6.
Honorarium Panitia: Ok
450.000
A.
HONORARIUM
1.
Pengarah (Pembukaan/Penutupan
2.
Narasumber/Pembahas:
a. Penanggung jawab
64
b. Ketua/Wakil Ketua
Ok
400.000
c. Sekretaris
OK
300.000
d. Anggota
OK
300.000
OT
350.000
B.
PERJALANAN
1.
Pengarah
2.
Penyaji/Pengajar: a. Pej. Eselon II/yang di setarakan
OT
b. Pejabat Eselon III ke bawah/yg disetarakan
OT
3.
Narasumber/Penceramah/ Moderator
OT
4.
Perjalanan Panitia dan Peserta
OT
C.
BAHAN-BAHAN
1.
Alat tulis keperluan kegiat.
Kegiatan 4.500.000
2.
Penggandaan bahan/naskah pelajaran
Kegiatan 4.000.000
D.
PENGELUARAN LAINNYA
1.
Pemanggilan Peserta
Kegiatan 1.000.000
2.
Dokumentasi Pembukaan/ Penutupan
Kegiatan 3.000.000
3.
Spanduk
4.
Buah
500.000
Personel use
OK
150.000
5.
Surat Ket. untuk Peserta
OK
30.000
6.
Transport
OK
110.000
7.
Penyusunan Laporan
8.
Akomodasi dan Konsumsi (Peserta dan Panitia)
9.
Uang Harian Peserta
10. Pengadaan obat-obatan
At Cost
Kegiatan 1.000.000 Paket
Lamp. 17
OH
Lamp. 9
Kegiatan
500.000
1. KOMPETENSI Peningkatan kompetensi adalah peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan tugas pekerjaan secara profesional. 2. BAHAN-BAHAN 65
Yang dimaksud dengan bahan-bahan yaitu bahan ajar yang merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan dalam kegiatan peningkatan kompetensi. Materi pengajaran merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik tertulis maupun tidak tertulis sehingga tercipta lingkungan/suasana yang memungkinkan peserta untuk menerima penyampaian materi. Bentuk-bentuk materi dapat berupa: a. Bahan cetak seperti hand-out, buku, modul, lembar kerja siswa/peserta pelatihan, brosur, leaflet, wallchart; b. Audio visual seperti video/film,VCD; c. Audio seperti radio, kaset, CD audio, PH; d. Visual: foto, gambar, model/maket; e. Multi media: CD inter-aktif, computer based, internet. 3. LAIN-LAIN Uang Harian Peserta/Panitia sebagaimana tercantum pada Tabel tersebut di atas dapat diberikan sepanjang anggaran tersedia. K.
INSENTIF PENGEMUDI, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Pegawai yang berstatus sebagai Pengemudi Menteri/Pejabat Eselon I/Eselon II dan/atau Kepala Satuan Kerja dapat diberikan Insentif sebesar Rp. 500.000,-/Bulan.
L.
HONORARIUM UNTUK MANGGALA AGNI DAN MASYARAKAT MITRA POLHUT (MMP), (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Tenaga Sukarela Non PNS yang ditunjuk sebagai Manggala Agni dapat
diberikan
Honorarium
sebesar
Rp.
1.600.000,-
Per
Orang/Bulan. Untuk
Manggala
Agni/POLHUT
yang
bekerjasama
dengan
masyarakat Mitra POLHUT, maka masyarakat Mitra POLHUT dapat diberikan Upah Harian dengan mengacu pada Upah Kerja/Kerjantara sebagaimana tercantum pada Lampiran 58 kolom 3. 66
M.
SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENGAMANAN HUTAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Biaya Operasional Pengamanan Hutan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri/POLRI/TNI dan PTT dapat diberikan bantuan berupa: a. Biaya Operasional sebesar Rp. 250.000,-/Orang/Hari; b. Biaya Pemondokan sebesar Rp. 400.000/Orang/Bulan. Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada butir a terdiri dari uang makan, uang saku, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan pengamanan hutan. Dalam
Pelaksanaan
operasional
pengamanan
hutan
yang
dilaksanakan oleh Pegawai Negeri/POLRI/TNI dan PTT disertai dengan Surat Tugas yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja dengan jangka waktu maksimal 12 hari setiap bulannya. N.
HONORARIUM PEJABAT PENAGIH IURAN KEHUTANAN, PEJABAT PENERBIT SURAT KETERANGAN SAH KAYU BULAT (P2SK-SKB), PEJABAT PEMERIKSA LAPORAN HASIL PRODUKSI (P2LHP), DAN PEJABAT PEMERIKSA KAYU BULAT(P3KB), (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).
No
(1) 1. 2.
3. 4.
Penetapan Pembayaran Insentif Bagi Pejabat Penagih Iuran Kehutanan
(3) 660.000
Tabel 26 (dalam rupiah) Besarnya Tunjangan PerBulan untuk Prov. Maluku dan Papua*) (4) 760.000
660.000
760.000
660.000
760.000
660.000
760.000
Besarnya Tunjangan PerBulan untuk Prov. Lainnya
(2) Pejabat Penagih Iuran Kehutanan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat Pejabat Pemeriksa Laporan Hasil Produksi Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat
Pemberian honor bagi Pejabat Penagih Iuran Kehutanan, Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SK-SKB), Pejabat Pemeriksa
Laporan
Hasil
Produksi,
dan
Pejabat
Pemeriksa 67
Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) berdasarkan penerimaan pada satuan kerja yang bersangkutan. Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat diberikan honorarium sebesar pagu dana yang dikelolanya yang besarannya mengacu pada honorarium staf pengelola sebagaimana tercantum pada Lampiran 6. Pemberian honorarium kepada Pejabat Penagih Iuran Kehutanan, Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SK-SKB), Pejabat Pemeriksa Laporan Hasil Produksi, dan Pejabat Pemeriksa Penerimaan
Kayu
ditetapkan
dalam
Bulat
(P3KB)
Peraturan
dapat
diberikan
Menteri
sebagaimana
Kehutanan
Nomor
P.55/Menhut-II/2006 jo Nomor P.63/Menhut-II/2006 dan Nomor P.8/Menhut-II/2009 dapat diberikan honorarium, yang besarannya sebagaimana tercantum pada Tabel tersebut di atas. O.
INSENTIF KEPALA SEKOLAH /WAKIL KEPALA SEKOLAH/WALI KELAS/WALI ASRAMA, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Tabel 27 (dalam rupiah) No
Uraian
Satuan
Biaya Tahun 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
Kepala Sekolah Golongan IV
Orang/Bulan
640.000
Golongan III
Orang/Bulan
570.000
2.
Wakil Kepala Sekolah
Orang/Bulan
450.000
3.
Wali Kelas
Orang/Bulan
300.000
4.
Wali Asrama
Orang/Bulan
300.000
Insentif
Kepala
Kelas/WaliAsrama
Sekolah/Wakil dapat
diberikan
Kepala insentif,
Sekolah/Wali
yang
besarannya
sebagaimana tercantum pada Tabel tersebut di atas. Honorarium ditunjuk
dapat
sebagai
diberikan Kepala
kepada
Pejabat
Sekolah/Wakil
Fungsional
Kepala
yang
Sekolah/Wali
Kelas/Wali Asrama. 68
Guru yang bertugas sebagai pengajar tatap muka, praktek sekolah, praktek kerja/industri, dan pengembangan diri/ekstrakurikuler yang dilakukan diluar jam kerja setelah beban minimum mengajar terpenuhi dapat diberikan Insentif maksimal 4 JPL perminggu yang besarannya diatur dalam Lampiran 48. P.
PENGEMBANGANDIKLAT, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). a. KEPANITIAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNTUK PNS (APARATUR) DAN MASYARAKAT (NON-APARATUR) Satuan Biaya Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan keterampilan
Masyarakat
Tertinggi),
yang
Lampiran
49,
(Yang
besarannya kecuali
Berfungsi
sebagaimana
biaya
Sebagai
Batas
tercantum
pada
akomodasi
dan
konsumsi
disesuaikan dengan tarif yang berlaku. Satuan biaya penyelenggaraan Peningkatan Keterampilan untuk Masyarakat
(Non-Aparatur),
yang
besarannya
sebagaimana
tercantum pada Lampiran 50, kecuali biaya akomodasi dan konsumsi
disesuaikan
dengan
tarif
yang
berlaku
pada
hotel/tempat penyelenggaraan. Setiap pelaksanaan/penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibentuk suatu kepanitian dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan atau Pejabat yang ditunjuk. Jumlah anggota panitia tim pelaksana/penyelenggara untuk setiap angkatan maksimum 10% dari jumlah peserta pelatihan, kecuali
untuk
kepanitiaan
pelatihan
diatur
dan
penjenjangan disesuaikan
dan
dengan
pra
jabatan,
Pedoman
dari
Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). b. STANDAR
BIAYA
DISELENGGARAKAN
PENDIDIKAN OLEH
DAN
DIKLAT,
PELATIHAN (YANG
YANG
BERFUNGSI
SEBAGAI BATAS TERTINGGI). 69
Standar Biaya Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Pusat Diklat Kehutanan terdiri: 1) Pelatihan Kehutanan a) Honorarium yang dibayarkan untuk: •Panitia pelaksana/penyelenggara; •Mengajardalam satuan jam mengajar (jam pelajaran); •Menyusun garis-garis besarbahan pelajaran/ syllabus; •Narasumber/resource person; •Instruktur/pendamping/pendamping praktek; •Moderator/fasilitator/pemandu diskusi; •Asisten/pendamping pengajar; •Petugas kedisiplinan dan kebersihan. b) Uang
vakasi
penyelenggaraan
ujian
dapat
diberikan
sebagaimana tercantum pada Tabel 10. Vakasi penyelenggaraan ujian pada tingkat pendidikan tinggi diberikan untuk ujian semester dan ujian akhir. Uang
vakasi
penyelenggaraan
ujian
pada
tingkat
pendidikan dasar dan menengah, tidak dibayarkan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Satuan biaya pengawas ujian untuk pengawas ujian tingkat pendidikan dasar dan menengah sudah termasuk uang transport. c) Biaya perjalanan/transport pengajar dapat diberikan pada seorang
Pegawai
tugasnya
ataupun
Non-Pegawai
melaksanakan/pengajar
yang
karena
pendidikan
dan
pelatihan. d) Pegawai
yang
ditugaskan
mengikuti
pendidikan
dan
pelatihan disediakan anggaran/dana berupa: •Uang Saku; •Akomodasi dan Konsumsi; •Alat Tulis dan Alat Praktek; •Personel Use; •Asuransi khusus untuk kegiatan Diklat yang berisiko tinggi (SPORC dan jungle survival).
70
e) Satuan biaya penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan keterampilan Masyarakat, dapat diberikan yang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 49. f)
Satuan biaya penyelenggaraan Peningkatan Keterampilan untuk Masyarakat (Non-Aparatur), dapat diberikanyang besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran 50.
g) Pelatihan ketrampilan untuk masyarakat ialah pelatihan ditujukan untuk meningkatkan ketrampilan baik Teknis maupun
Non
Teknis
kehutanan
yang
diikuti
oleh
masyarakat umum, masyarakat di sekitar hutan, LSM, dan
anggota
masyarakat
lainnya
serta
masyarakat
perhutanan yang terlibat dengan upaya pembangunan kehutanan. h) Honorarium Pengajar, Pendamping dan Pembimbing. Honorarium Widyaiswara yang bertugas sebagai pengajar, pendamping dan pembimbing praktek dapat dibayarkan selama dilakukan di luar jam kerja yang besarannya diatur dalam Lampiran 49, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur. 2) Pelatihan Pra Jabatan dan Diklat Kepemimpinan a) Diklat Pra Jabatan dan Diklat Kepemimpinan mengacu pada
ketentuan
Administrasi
yang
Negara
Keuangan.Satuan
ditetapkan
(LAN)
Biaya
dan
Latihan
oleh
atau
Lembaga
Kementerian
Pra-Jabatan,
yang
besarannya sebagaimana tercantum pada Tabel 19. b) Harga Satuan Tertinggi Biaya Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan PNS, sebagaimana tercantum pada Tabel 18. 3) Pendidikan. a) Pendidikan
Sekolah
Menengah
Kejuruan
Kehutanan
(SMKK), Satuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan SMKK sebagaimana tercantum pada Lampiran 48. 71
b) Pendidikan dan Pelatihan Dalam dan Luar Negeri. PNS yang ditugaskan mengikuti Program Pendidikan D2, D3, D4, S1, S2, dan S3 di dalam maupun di luar negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2005 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
50/Menhut-II/2008
dan
Peraturan
Menteri
Kehutanan Nomor P.04/Menhut-II/2006. c) Pelatihan di Luar Negeri. Standar Biaya untuk pelatihan di luar negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran 54. 4) Pembinaan dan Pengembangan DIKLAT. Standar
Biaya
Pengembangan
Kegiatan DIKLAT
dalam (yang
rangka
Pembinaan
berfungsi
sebagai
dan Batas
Tertinggi) sebagaimana tercantum pada Lampiran 55. Pembinaan
dan
Pengembangan
Pegawai
dan/atau
Widyaiswara, Instruktur Dan Guru yang ditugaskan untuk melaksanakan Magang Kerja/Detasering/Penelitian Diklat/ Workshop/Lokakarya/Temu
Karya/Konferensi/Kegiatan
Ilmiah Lainnya serta melaksanakan penilaian angka kredit dapat
diberikan
bantuan
sebagaimana
tercantum
pada
Lampiran 56. Q.
HONORARIUM BAGI TENAGA BAKTI SARJANA KEHUTANAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Bagi tenaga Bakti Sarjana Kehutanan (BASARHUT) dapat diberikan honorarium sebesar Rp. 2.300.000,- per Orang/Bulan. Untuk menunjang kegiatan bagi Tenaga Bakti Sarjana Kehutanan sebagaimana dimaksud diatas dpt. diberikan fasilitas bantuan biaya pemondokan, biaya operasional, personal use dan biaya penempatan sebesar sebagaimana tercantum pada Tabel di bawah ini.
No
Uraian
Satuan
(1)
(2)
(3)
Tabel 28 (dalam rupiah) Biaya Tahun 2014 (4) 72
R.
1.
Bantuan Biaya Pemondokan
Orang/Bulan
500.000
2.
Biaya Operasional
Orang/Bulan
500.000
3.
Personal use berupa: Baju, Celana, Rompi, Topi.
Orang
600.000
4.
Biaya Penempatan
SATUAN
BIAYA
MASYARAKAT
PENYULUH
(PKSM),
At cost
OT
(YANG
KEHUTANAN
BERFUNGSI
SWADAYA
SEBAGAI
BATAS
TERTINGGI).
S.
No
Uraian
Satuan
(1)
(2)
(3)
1.
Insentif
2.
Personel Use
Tabel 29 (dalam rupiah) Biaya Ket. (4)
(5)
Orang/Bulan
480.000
-
Orang
600.000
-
SATUAN BIAYA SERTIFIKASI PROFESI TENAGA FUNGSIONAL KEHUTANAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI).
T.
No
Uraian
(1)
(2)
1.
Penggandaan Materi Uji
2.
Penggandaan ATK
3.
Tabel 30 (dalam rupiah) Satuan Biaya TA. 2014 (3)
(4)
Eksemplar
20.000
Paket
250.000
Pembuatan Materi Uji
OH
850.000
4.
Fasilitasi Asistensi dan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Profesi
OH
400.000
5.
Pembahasan Data Hasil Uji Kompetensi
OH
850.000
6.
Pembuatan Sertifikat
Orang
150.000
7.
Perjalanan Uji Kompetensi
OT
At Cost
SATUAN
BIAYA
PEMBUATAN
UNIT
PERCONTOHAN
PENYULUHAN KEHUTANAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). 73
Satuan Biaya Pembuatan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan, Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi, Satuan, Volume dan Besaran Biaya untuk Penyusunan Rancangan Teknis UPPK, Pembuatan UPPK (Tahun ke-1), Pemeliharaan UPPK (Tahun ke- 2), dan Pemeliharaan UPPK (Tahun ke-3 dan Tahun ke-4) sebagaimana tercantum pada Lampiran 57. U.
SATUAN
BIAYA
PEMBUATAN
PETA
DIGITAL
TEMATIK
KEHUTANAN, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI). Satuan Biaya Pembuatan Peta Digital Tematik dapat dibayarkan sebesar
Rp.
1.350.000,-/Tema,
dengan
rincian
sebagaimana
tercantum pada Tabel tersebut di bawah ini, dengan Komponen terdiri dari:
No. (1)
Uraian
Satuan
Tabel 31 (dalam rupiah) Biaya TA. 2014
1.
(2) Bahan-Bahan Pemetaan
(3) Lembar
(4) 100.000
2.
Digitasi Peta
Layer
505.000
3.
Adjustment
Layer
195.000
4.
Analisa Data Spasial
Layer
305.000
5.
Kendali Mutu
Lembar
60.000
6.
Penggandaan
Lembar
100.000
7.
Distribusi Peta
Lembar
25.000
Catatan: a. Standar Biaya ini tidak dibayarkan apabila pembuatan peta dilaksanakan
pada
instansi
teknis
yang
Tugas
Fungsinya
melaksanakan Pembuatan Peta. b. Biaya analisa data spasial dan adjustment data bias terdiri dari 1 (satu) atau lebih jenis layer yang dilaksanakan disesuaikan berdasarkan kebutuhan.
74
V.
PENGADAANPAL
UPAH KERJA/KERJANTARA,
BIAYA
SATUAN
BATAS BETON, PAL BATAS I{AYU DAN TUGU BATAS, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BAT^A,STERTINGGII. Satuan Biaya Upah Kerja/Kerjantara yang mengikuti Tim pelaksana kegiatandapat
diberikan
upah
kerjaper
hari
yang
besarannya
sebagaimana tercantum pada Lampiran 58 kolom 3. Satuan
Biaya
Pembuatan
Pal
Batas
Beton/Kayu/Tugu
besarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran
Batas
58 kolom 4,
kolom 5 dan kolom 6. Catatan: Satuan Biaya Upah Kerja/Kerjantara sebagaimana dimaksud pada Lampiran 58 Kolom 3 berlaku untuk semua kegiatan di Lapangan. W.
SATUAN
BIAYA
KEGIATAN
KEHUMASAN,
LIPUTAN
DAN
MEDIA MASA, (YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
PUBLII(ASI TERTINGGI).
Satuan Biaya Kegiatan Kehumasan, Liputan dan Publikasi Media Masa sebesar yang tercantum pada Lampiran 59. Dalam rangka pelaksanaan penyebaran informasi dan pembinaan hubungan dan
antar Kementerian Kehutanan dengan Lembaga Negara
Masyarakat
diperlukan
kegiatan
kehumasan,
liputan
dan
publikasi media masa.
ARfs JENDERAL
HADI DARYANTO
NrP. 1957LO20198203
75
Lampiran 1 HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN SEBAGAI BATAS TERTINGGI (dalam rupiah) NO
URAIAN
SATUAN
BIAYA TA. 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
1 HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN 1.1 PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN a. b. c. d. e. f. g. h. i. j k. l. m. n. o. p
Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai
pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu
dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana
s.d Rp. 100 juta di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar di atas Rp. 2,5 miiar s.d Rp. 5 miliar di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun di atas Rp. 1 triliun
OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB
500000 610000 720000 830000 970000 1110000 1250000 1580000 1910000 2250000 2580000 3080000 3580000 4080000 4580000 5580000
OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB
420000 510000 610000 700000 820000 930000 1050000 1330000 1610000 1890000 2170000 2590000 3010000 3430000 3850000 4690000
1.2 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN a. b. c. d. e. f. g. h. i. j k. l. m. n. o. p
Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai
pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu
dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana
s.d Rp. 100 juta di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar di atas Rp. 2,5 miiar s.d Rp. 5 miliar di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun di atas Rp. 1 triliun
76
(dalam rupiah) NO
URAIAN
SATUAN
BIAYA TA. 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
1.3 PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SPM a. b. c. d. e. f. g. h. i. j k. l. m. n. o. p
Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai
pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu
dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana
s.d Rp. 100 juta di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar di atas Rp. 2,5 miiar s.d Rp. 5 miliar di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun di atas Rp. 1 triliun
OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB
400000 480000 570000 660000 770000 880000 990000 1250000 1520000 1780000 2040000 2440000 2830000 3230000 3620000 4420000
OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB
340000 420000 500000 570000 670000 770000 860000 1090000 1320000 1550000 1780000 2120000 2470000 2810000 3160000 3840000
OB OB OB
260000 310000 370000
1.4 BENDAHARA PENGELUARAN a. b. c. d. e. f. g. h. i. j k. l. m. n. o. p
Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai
pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu
dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana
s.d Rp. 100 juta di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar di atas Rp. 2,5 miiar s.d Rp. 5 miliar di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun di atas Rp. 1 triliun
1.5 STAF PENGELOLA/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP) a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta
77
(dalam rupiah) NO
URAIAN
SATUAN
BIAYA TA. 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
d. e. f. g. h. i. j k. l. m. n. o. p
Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai
pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu
dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana
di di di di di di di di di di di di di
atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
500 juta s.d Rp. 1 M 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar 2,5 miiar s.d Rp. 5 miliar 5 miliar s.d Rp. 10 miliar 10 miliar s.d Rp. 25 miliar 25 miliar s.d Rp. 50 miliar 50 miliar s.d Rp. 75 miliar 75 miliar s.d Rp. 100 miliar 100 miliar s.d Rp. 250 miliar 250 miliar s.d Rp. 500 miliar 500 miliar s.d Rp. 750 miliar 750 miliar s.d Rp. 1 triliun 1 triliun
OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB
430000 500000 570000 640000 810000 980000 1150000 1330000 1580000 1840000 2090000 2350000 2860000
78
Lampiran 2 HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATKER YANG MENGELOLA BELANJA PEGAWAI SEBAGAI BATAS TERTINGGI (dalam rupiah) NO
URAIAN
SATUAN
BIAYA TA. 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
1
HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATKER YANG MENGELOLA BELANJA PEGAWAI 1.1 ATASAN LANGSUNG PEMEGANG KAS/KPA a. Nilai pagu dana s.d Rp. 25 milliar b. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milliar s.d Rp. 50 milliar c. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milliar s.d Rp. 100 milliar d. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milliar s.d Rp. 200 milliar e. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 milliar
OB OB OB OB OB
350.000 460.000 580.000 690.000 810.000
1.2 PEMEGANG KAS/BENDAHARA a. Nilai pagu dana s.d Rp. 25 milliar b. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milliar s.d Rp. 50 milliar c. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milliar s.d Rp. 100 milliar d. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milliar s.d Rp. 200 milliar e. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 milliar
OB OB OB OB OB
250.000 330.000 410.000 490.000 570.000
1.3 JURU BAYAR/ STAF a. Nilai pagu dana s.d Rp. 25 milliar b. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milliar s.d Rp. 50 milliar c. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milliar s.d Rp. 100 milliar d. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milliar s.d Rp. 200 milliar e. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 milliar
OB OB OB OB OB
200.000 270.000 340.000 410.000 470.000
79
Lampiran 3 HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA SEBAGAI BATAS TERTINGGI (dalam rupiah) NO
URAIAN
SATUAN
BIAYA TA. 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
1. HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA; DAN HONORARIUM PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA (KONSTRUKSI) DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) 1.1 PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA 1.2 PANITIA PENGADAN BARANG/JASA (KONSTRUKSI) DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miiar s.d Rp. 5 miliar f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar j Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun
OB
680.000
Per Paket OP
680.000 850.000
OP
1.020.000
OP
1.270.000
OP
1.520.000
OP
1.780.000
OP
2.120.000
OP
2.450.000
OP
2.790.000
OP
3.130.000
OP
3.580.000
OP
4.030.000
OP
4.490.000
OP
4.940.000
OP
5.560.000
80
(dalam rupiah) NO
URAIAN
SATUAN
BIAYA TA. 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
2. HONORARIUM PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP); DAN HONORARIUM PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI) DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) 2.1 PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miiar s.d 5 miliar f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar j Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun 2.2 PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI) DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp.50 juta b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta
Per Paket OP
760.000 760.000
OP
920.000
OP
1.140.000
OP
1.370.000
OP
1.600.000
OP
1.910.000
OP
2.210.000
OP
2.520.000
OP
2.820.000
OP
3.230.000
OP
3.640.000
OP
4.040.000
OP
4.450.000
OP
5.010.000
Per Paket OP
450.000 450.000
81
(dalam rupiah) NO
URAIAN
SATUAN
BIAYA TA. 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
c. d.
Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp. 100 juta Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 100 s.d Rp. 250 juta e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 trilyun r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 1 trilyun
Per Paket OP
450.000 480.000
OP
600.000
OP
720.000
OP
910.000
OP
1.090.000
OP
1.270.000
OP
1.510.000
OP
1.750.000
OP
1.990.000
OP
2.230.000
OP
2.560.000
OP
2.880.000
OP
3.200.000
OP
3.520.000
OP
3.960.000
82
Lampiran 4 HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN SEBAGAI BATAS TERTINGGI (dalam rupiah) NO
URAIAN
SATUAN
BIAYA TA. 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
1. PENGGUNA ANGGARAN 1.1
1.2
1.3
PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI) a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar Rp. 250 miliar b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar Rp. 500 miliar c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar Rp. 750 miliar d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar Rp. 1 triliun e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun
OP
3.580.000
OP
4.030.000
OP
4.490.000
OP
4.940.000
OP
5.560.000
s.d
OP
3.230.000
s.d
OP
3.640.000
s.d
OP
4.040.000
s.d
OP
4.450.000
OP
5.010.000
OP
1.510.000
OP
1.750.000
OP
1.990.000
OP
2.230.000
OP
2.560.000
OP
2.880.000
PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI) a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnyadi atas p. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar
83
(dalam rupiah) NO
URAIAN
SATUAN
BIAYA TA. 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
g.
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 1 triliun
OP
3.200.000
OP
3.520.000
OP
3.960.000
84
Lampiran 5 HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN SEBAGAI BATAS TERTINGGI
(dalam rupiah)
NO
URAIAN
SATUAN
BIAYA TA. 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
1
HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA 1.1
PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/ PENGADAAN BARANG/JASA
1.2
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/ PENGADAAN BARANG/JASA a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s.d Rp. 200 juta b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar i. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar j Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar k. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar l. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar m. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar n. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun o. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 1 triliun
OB
420.000
OP OP
420.000 520.000
OP
620.000
OP
770.000
OP
910.000
OP
1.060.000
OP
1.260.000
OP
1.450.000
OP
1.650.000
OP
1.840.000
OP
2.100.000
OP
2.370.000
OP
2.630.000
OP
2.890.000
OP
3.250.000
85
Lampiran 6 HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SEBAGAI BATAS TERTINGGI (dalam rupiah) NO
URAIAN
SATUAN
BIAYA TA. 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
1
HONORARIUM PENGELOLA PNBP 1.1 ATASAN LANGSUNG BENDAHARA a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miiar s.d Rp. 5 miliar g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d j Rp. 75 miliar k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun p Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun 1.2 BENDAHARA a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta
OB OB
420.000 510.000
OB
610.000
OB
700.000
OB
890.000
OB
1.070.000
OB
1.260.000
OB
1.540.000
OB
1.820.000
OB
2.100.000
OB
2.380.000
OB
2.760.000
OB
3.130.000
OB
3.500.000
OB
3.880.000
OB
4.620.000
OB
340.000 86
(dalam rupiah) NO
URAIAN
SATUAN
BIAYA TA. 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
b.
Nilai pagu dana Rp. 250 juta c. Nilai pagu dana Rp. 500 juta d. Nilai pagu dana Rp. 1 miliar e. Nilai pagu dana Rp. 2,5 miliar f. Nilai pagu dana Rp. 5 miliar g. Nilai pagu dana Rp. 10 miliar h. Nilai pagu dana Rp. 25 miliar i. Nilai pagu dana Rp. 50 miliar Nilai pagu dana j Rp. 75 miliar k. Nilai pagu dana Rp. 100 miliar l. Nilai pagu dana Rp. 250 miliar m. Nilai pagu dana Rp. 500 miliar n. Nilai pagu dana Rp. 750 miliar o. Nilai pagu dana Rp. 1 triliun p Nilai pagu dana
1.3 ANGGOTA a. Nilai pagu dana b. Nilai pagu dana Rp. 250 juta c. Nilai pagu dana Rp. 500 juta d. Nilai pagu dana Rp. 1 miliar e. Nilai pagu dana Rp. 2,5 miliar f. Nilai pagu dana
di atas Rp. 100 juta s.d
OB
420.000
di atas Rp. 250 juta s.d
OB
500.000
di atas Rp. 500 juta s.d
OB
570.000
di atas Rp. 1 miliar s.d
OB
730.000
di atas Rp. 2,5 miiar s.d
OB
880.000
di atas Rp. 5 miliar s.d
OB
1.030.000
di atas Rp. 10 miliar s.d
OB
1.260.000
di atas Rp. 25 miliar s.d
OB
1.490.000
di atas Rp. 50 miliar s.d
OB
1.720.000
di atas Rp. 75 miliar s.d
OB
1.950.000
di atas Rp. 100 miliar s.d
OB
2.260.000
di atas Rp. 250 miliar s.d
OB
2.560.000
di atas Rp. 500 miliar s.d
OB
2.870.000
di atas Rp. 750 miliar s.d
OB
3.170.000
di atas Rp. 1 triliun
OB
3.790.000
s.d Rp. 100 juta di atas Rp. 100 juta s.d
OB OB
260.000 310.000
di atas Rp. 250 juta s.d
OB
370.000
di atas Rp. 500 juta s.d
OB
430.000
di atas Rp. 1 miliar s.d
OB
540.000
di atas Rp. 2,5 miiar s.d
OB
660.000 87
(dalam rupiah) NO
URAIAN
SATUAN
BIAYA TA. 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
Rp. 5 miliar Nilai pagu dana Rp. 10 miliar h. Nilai pagu dana Rp. 25 miliar i. Nilai pagu dana Rp. 50 miliar Nilai pagu dana j Rp. 75 miliar k. Nilai pagu dana Rp. 100 miliar l. Nilai pagu dana Rp. 250 miliar m. Nilai pagu dana Rp. 500 miliar n. Nilai pagu dana Rp. 750 miliar o. Nilai pagu dana Rp. 1 triliun p Nilai pagu dana
g.
di atas Rp. 5 miliar s.d
OB
770.000
di atas Rp. 10 miliar s.d
OB
940.000
di atas Rp. 25 miliar s.d
OB
1.110.000
di atas Rp. 50 miliar s.d
OB
1.280.000
di atas Rp. 75 miliar s.d
OB
1.450.000
di atas Rp. 100 miliar s.d
OB
1.680.000
di atas Rp. 250 miliar s.d
OB
1.910.000
di atas Rp. 500 miliar s.d
OB
2.140.000
di atas Rp. 750 miliar s.d
OB
2.370.000
di atas Rp. 1 triliun
OB
2.820.000
88
Lampiran 7 HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) SEBAGAI BATAS TERTINGGI (dalam rupiah) No
URAIAN
SATUAN
BIAYA TA. 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
1 HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI 1.1
Unit Akuntansi Tingkat Kementerian Negara/Lembaga (UAPPA/Barang) yang ditetapkan atas Dasar Keputusan Menteri a. b. c. d. e.
1.2
700.000 600.000 500.000 400.000 350.000
Penanggung Jawab Koordinator Ketua/Wakil Ketua Anggota/Petugas
OB OB OB OB
450.000 400.000 350.000 300.000
OB OB OB OB
300.000 250.000 200.000 150.000
OB OB OB OB
300.000 250.000 200.000 150.000
Unit Akuntansi Tingkat Wilayah (UAPPA/Barang-W) yang ditetapkan atas Dasar SK. Eselon I a. b. c. d.
1.4
OB OB OB OB OB
Unit Akuntansi Tingkat Eselon I (UAPPA/Barang-E1) yang ditetapkan atas Dasar SK. Eselon I a. b. c. d.
1.3
Pengarah Penanggung Jawab Koordinator Ketua/Wakil Ketua Anggota /Petugas
Penanggung Jawab Koordinator Ketua/Wakil Ketua Anggota/Petugas
Unit Akuntansi Tingkat Satuan Kerja (UAKPA/Barang) Yang ditetapkan atas dasar SK. Eselon II atau Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah atau Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah a. b. c. d.
Penanggung Jawab Koordinator Ketua/Wakil Ketua Anggota/Petugas
89
Lampiran 8 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN; DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN SEBAGAI BATAS TERTINGGI (dalam rupiah) No
URAIAN
SATUAN
BIAYA TA. 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
1 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN 1.1
1.2
1.3
1.4
Yang Ditetapkan Oleh Presiden a. Pengarah b. Penanggung Jawab c. Koordinator/Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota
OB OB OB OB OB OB
2.500.000 2.250.000 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.500.000
Yang Ditetapkan Oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri a. Pengarah b. Penanggung Jawab c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota
OB OB OB OB OB OB
1.500.000 1.250.000 1.000.000 850.000 750.000 750.000
Yang Ditetapkan Oleh Pejabat Eselon I a. Pengarah b. Penanggung Jawab c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota
OB OB OB OB OB OB
750.000 700.000 650.000 600.000 500.000 500.000
Yang Ditetapkan Oleh KPA a. Pengarah b. Penanggung Jawab c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota
OB OB OB OB OB OB
500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 300.000
OB OB
250.000 220.000 90
2 HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN 2.1 Ketua/Wakil Ketua 2.2 Anggota
Lampiran 9 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PAKET FULLBOARD DI LUAR KOTA, PAKET FULLBOARD SERTA FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA SEBAGAI BATAS TERTINGGI (dalam rupiah) FULLBOARD DI DALAM KOTA
FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA (6)
NO.
PROVINSI
SATUAN
FULLBOARD DI LUAR KOTA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH
120.000 130.000 120.000 130.000 130.000 120.000 120.000 130.000 130.000 130.000 120.000 150.000 180.000 130.000 140.000 140.000 160.000 150.000 140.000 130.000 120.000 130.000 150.000 150.000 130.000 130.000 120.000 150.000 130.000 130.000 120.000 130.000 200.000 160.000
100.000 110.000 100.000 110.000 110.000 100.000 100.000 110.000 110.000 110.000 100.000 125.000 150.000 110.000 115.000 115.000 135.000 125.000 115.000 110.000 100.000 110.000 125.000 125.000 110.000 110.000 100.000 125.000 110.000 110.000 100.000 110.000 170.000 135.000
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT
85.000 95.000 85.000 95.000 95.000 85.000 85.000 95.000 95.000 95.000 85.000 105.000 130.000 95.000 100.000 100.000 115.000 105.000 100.000 95.000 85.000 95.000 105.000 105.000 95.000 95.000 85.000 105.000 95.000 95.000 85.000 95.000 140.000 115.000 91
Lampiran 10 HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI SEBAGAI BATAS TERTINGGI (dalam rupiah) NO.
PROVINSI
SATUAN
SATPAM DAN PENGEMUDI
PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB
1.900.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 2.580.000 2.710.000 1.800.000 1.800.000 2.140.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.910.000 1.800.000 2.150.000 2.150.000 1.910.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 2.110.000 2.120.000
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT
1.730.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 2.340.000 2.460.000 1.700.000 1.700.000 1.940.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.740.000 1.700.000 1.960.000 1.960.000 1.740.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.920.000 1.920.000 92
Lampiran 11 HONORARIUM SIDANG/KONFERENSI INTERNASIONAL, KTM, SOM (BILATERAL/REGIONAL/MULTILATERAL); DAN HONORARIUM WORKSHOP/SEMINAR/SOSIALISASI/SARASEHAN BERSKALA INTERNASIONAL; DAN SATUAN BIAYA NARA SUMBER KEGIATAN DI LUAR NEGERI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
(dalam rupiah)
NO
URAIAN
SATUAN
BIAYA TA. 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
1. HONORARIUM SIDANG/KONFERENSI INTERNASIONAL KTM, SOM (BILATERAL/ REGIONAL/MULTILATERAL) 1.1 Pengarah 1.2 Penanggung Jawab 1.3 Ketua / Wakil Ketua 1.4 Ketua Delegasi 1.5 Tim Asistensi 1.6 Anggota Delegasi RI 1.7 Koordinator 1.8 Ketua Bidang 1.9 Sekretaris 1.10 Anggota Panitia 1.11 Liasion Officer (LO) 1.12 Staf Pendukung
Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari
650.000 600.000 550.000 550.000 550.000 500.000 500.000 400.000 400.000 350.000 350.000 300.000
2. HONORARIUM WORKSHOP/SEMINAR/ SOSIALISASI/SARASEHAN BERSKALA INTERNASIONAL INTERNASIONAL 2.1 Pengarah 2.2 Penanggung Jawab 2.3 Ketua/ Wakil Ketua 2.4 Ketua Delegasi 2.5 Tim Asistensi 2.6 Anggota Delegasi RI 2.7 Koordinator 2.8 Ketua Bidang 2.9 Sekretaris 2.10 Anggota Panitia 2.11 Liasion Officer (LO) 2.12 Staf Pendukung
Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari
550.000 500.000 450.000 450.000 450.000 400.000 400.000 300.000 300.000 250.000 250.000 200.000
3. SATUAN BIAYA NARA SUMBER KEGIATAN DI LUAR NEGERI 3.1 Narasumber Kelas A 3.2 Narasumber Kelas B 3.3 Narasumber Kelas C
Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari
$330 $275 $220 92
Lampiran 12 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI SEBAGAI BATAS TERTINGGI (dalam rupiah) NO.
PROVINSI
SATUAN LUAR KOTA
(1)
(2)
(3)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT
OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH
(4) 360.000 370.000 370.000 370.000 370.000 380.000 380.000 380.000 380.000 410.000 370.000 430.000 530.000 370.000 420.000 410.000 480.000 440.000 430.000 380.000 360.000 380.000 430.000 430.000 370.000 370.000 410.000 430.000 370.000 380.000 380.000 430.000 580.000 480.000
DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
DIKLAT
(5)
(6)
140.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 160.000 150.000 170.000 210.000 150.000 170.000 160.000 190.000 180.000 170.000 150.000 140.000 150.000 170.000 170.000 150.000 150.000 160.000 170.000 150.000 150.000 150.000 170.000 230.000 190.000
110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 120.000 110.000 130.000 160.000 110.000 130.000 120.000 140.000 130.000 130.000 110.000 110.000 110.000 130.000 130.000 110.000 110.000 120.000 130.000 110.000 110.000 110.000 130.000 170.000 140.000 93
Lampiran 13 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
(dalam rupiah)
TARIF HOTEL PEJABAT NEGARA/ PEJABAT ESELON I
PEJABAT NEGARA LAINNYA/ PEJABAT ESELON II
PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV
PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III
GOLONGAN I/II
(7)
(8)
No.
PROPINSI
SATUAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
OH
4.420.000
1.308.000
1.080.000
410.000
370.000
OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH
4.960.000 3.817.000 3.410.000 4.000.000 4.240.000 4.680.000 3.960.000 1.300.000 2.858.000 3.808.000 3.664.000 8.720.000 4.146.000 4.620.000 4.400.000 4.881.000 3.429.000 3.000.000 2.400.000 3.000.000 4.250.000 4.000.000 4.000.000 3.200.000 1.320.000 1.260.000 4.820.000 2.030.000 1.850.000 3.000.000 3.110.000 2.850.000 2.750.000
1.206.000 1.168.000 930.000 1.030.000 1.144.000 1.228.000 1.299.000 790.000 1.150.000 1.430.000 1.753.000 1.000.000 1.452.000 1.248.000 1.359.000 1.810.000 1.222.000 1.000.000 1.130.000 1.596.000 1.603.000 1.458.000 1.458.000 1.533.000 1.010.000 1.030.000 1.135.000 1.298.000 1.070.000 1.030.000 1.512.000 1.524.000 1.482.000
703.000 720.000 650.000 697.000 884.000 602.000 770.000 712.000 850.000 1.024.000 949.000 650.000 750.000 670.000 841.000 1.220.000 737.000 700.000 808.000 923.000 816.000 816.000 816.000 640.000 910.000 910.000 853.000 767.000 802.000 680.000 600.000 720.000 900.000
470.000 450.000 380.000 370.000 460.000 514.000 374.000 599.000 533.000 556.000 497.000 610.000 450.000 528.000 485.000 904.000 540.000 550.000 430.000 465.000 500.000 550.000 550.000 500.000 410.000 400.000 539.000 400.000 450.000 484.000 420.000 460.000 400.000
310.000 380.000 280.000 290.000 370.000 280.000 356.000 510.000 304.000 400.000 463.000 400.000 350.000 387.000 286.000 658.000 360.000 400.000 330.000 436.000 379.000 450.000 450.000 290.000 240.000 360.000 375.000 330.000 420.000 280.000 380.000 414.000 370.000
1.
ACEH
2. SUMATERA UTARA 3. RIAU 4. KEPULAUAN RIAU 5. JAMBI 6. SUMATERA BARAT 7. SUMATERA SELATAN 8. LAMPUNG 9. BENGKULU 10. BANGKA BELITUNG 11. BANTEN 12. JAWA BARAT 13. DKI JAKARTA 14. JAWA TENGAH 15. D.I. YOGYAKARTA 16. JAWA TIMUR 17. BALI 18. NUSA TENGGARA BARAT 19. NUSA TENGGARA TIMUR 20. KALIMANTAN BARAT 21. KALIMANTAN TENGAH 22. KALIMANTAN SELATAN 23. KALIMANTAN TIMUR 24. KALIMANTAN UTARA 25. SULAWESI UTARA 26. GORONTALO 27. SULAWESI BARAT 28. SULAWESI SELATAN 29. SULAWESI TENGAH 30. SULAWESI TENGGARA 31. MALUKU 32. MALUKU UTARA 33. PAPUA 34. PAPUA BARAT Keterangan :
1. Uang Harian dari uang makan, uang saku dan transport lokal 2. Untuk Pejabat Negara diberikan fasilitas Hotel Bintang Lima kelas Suite. Apabila dalam Provinsi tersebut tidak terdapat Hotel Hotel Bintang Lima maka kepada Pejabat Negara tsb. dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yg ada di Prov. tsb.. 3. Pejabat Negara (Ketua Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta setingkat Menteri), Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II diberikan uang reprensentatif per-hari masing-masing sebesar Rp. 250.000,- dan Rp. 190.000,- serta Rp. 130.000,-. 4. Pejabat Negara (Ketua/ Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta Setingkat Menteri), diberikan fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan (termasuk sopir/BBM) yang diberikan secara at cost yang besarannya maksimum sebesar yang tercantum pada Lampiran 19. 5. Perjalanan dinas yang bersifat rombongan dapat menggunakan hotel yang sama dengan klasifikasi kamar berbeda.
94
Lampiran 14 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI SEBAGAI BATAS TERTINGGI (dalam US$) No.
NEGARA
(1)
(2)
GOLONGAN GOL. A
GOL. B
GOL. C
GOL. D
(3)
(4)
(5)
(6)
AMERIKA UTARA Amerika Serikat Kanada
527 447
473 404
417 368
343 307
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
AMERIKA SELATAN Argentina Venezuela Brazil Chile Columbia Peru Suriname Ekuador
395 464 436 415 386 383 398 385
277 323 341 316 281 277 295 273
242 287 291 270 240 237 252 242
241 286 241 222 221 221 207 241
11. 12. 13.
AMERIKA TENGAH Mexico Kuba Panama
429 406 414
318 305 307
282 261 272
281 221 271
14. 15. 16. 17. 18. 19.
EROPA BARAT Austria Belgia Perancis Rep. Federasi Jerman Belanda Swiss
504 466 512 443 463 509
453 419 464 411 416 456
318 282 382 282 272 322
317 281 381 281 271 321
20. 21. 22. 23. 24.
EROPA UTARA Denmark Finlandia Norwegia Swedia Kerajaan Inggris
472 453 517 466 587
427 409 465 436 534
275 354 288 342 432
241 313 286 341 431
25.
EROPA SELATAN Bosnia Herzegovina
456
420
334
333
1. 2.
KETERANGAN (7)
95
(dalam US$) No.
NEGARA
(1)
(2)
GOLONGAN GOL. A
GOL. B
GOL. C
GOL. D
(3)
(4)
(5)
(6)
26. 27. 28. 29. 30. 31.
Kroasia Spanyol Yunani Italia Portugal Serbia
483 457 422 520 425 401
444 413 379 472 382 361
353 287 242 372 242 313
352 286 241 371 241 277
32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
EROPA TIMUR Bulgaria Czech Hongaria Polandia Rumania Rusia Slovakia Ukraina
406 426 421 401 416 556 429 425
367 390 381 361 381 512 387 382
320 331 339 313 313 407 335 328
284 293 300 277 277 406 297 290
40. 41.
AFRIKA BARAT Nigeria Senegal
361 334
313 276
292 206
291 201
42. 43. 44. 45. 46. 47.
AFRIKA TIMUR Ethiopia Kenya Madagaskar Tanzania Zimbabwe Mozambique
312 334 296 330 285 319
257 276 244 272 244 263
192 206 182 203 216 212
167 196 181 182 215 211
48. 49.
AFRIKA SELATAN Namibia Afrika Selatan
300 304
247 251
185 202
161 201
50. 51. 52. 53. 54. 55.
AFRIKA UTARA Aljazair Mesir Maroko Tunisia Sudan Libya
342 368 304 293 342 308
308 273 251 241 282 254
287 212 192 187 210 189
286 190 191 186 184 165
KETERANGAN (7)
96
(dalam US$) No.
NEGARA
(1) 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.
(2) ASIA BARAT Azerbaijan Bahrain Irak Yordania Kuwait Libanon Qatar Arab Suriah Turki Pst. Arab Emirat Yaman Saudi Arabia Kesultanan Oman
GOLONGAN
KETERANGAN
GOL. A (3)
GOL. B (4)
GOL. C (5)
GOL. D (6)
498 405 397 365 406 357 386 358 365 459 353 391 359
459 286 283 254 283 267 276 257 270 323 241 276 254
365 222 220 197 257 207 215 200 210 302 197 215 197
364 208 201 196 256 186 196 196 188 301 196 201 185
69. 70. 71. 72. 73.
ASIA TIMUR Rep. Rakyat Cina Hongkong Jepang Korea Selatan Korea Utara
378 472 519 421 395
238 320 303 326 238
207 287 262 297 207
206 286 261 296 206
74. 75. 76. 77. 78. 79.
ASIA SELATAN Afganistan Bangladesh India Pakistan Srilanka Iran
385 339 352 343 348 351
226 196 263 203 201 260
173 167 242 182 167 202
172 166 241 181 166 181
80. 81.
ASIA TENGAH Uzbekistan Kazakhstan
392 456
352 420
287 334
254 333
412 424 381 392 368 380
278 290 253 275 250 262
222 224 212 211 197 202
221 221 211 201 196 196
82. 83. 84. 85. 86. 87.
ASIA TENGGARA Philipina Singapura Malaysia Thailand Myanmar Laos
(7)
97
(dalam US$) No.
NEGARA
(1) 88. 89. 90. 91.
(2) Vietnam Brunei Darussalam Kamboja Timor Leste
92. 93. 94. 95. 96.
ASIA PASIFIK Australia Selandia Baru Kaledonia Baru Papua Nugini Fiji
GOLONGAN GOL. A
GOL. B
GOL. C
GOL. D
(3) 383 374 296 392
(4) 265 256 223 354
(5) 204 197 197 229
(6) 196 196 196 196
439 392 425 385 363
403 246 387 353 329
272 222 276 237 221
271 221 224 192 179
KETERANGAN (7)
98
(dalam US$) No.
PERWAKILAN
(1)
(2)
110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131.
Songkhla Stockholm Suva Sydney Tashkent Tawau Teheran Tokyo Toronto Tripoli Tunis Van Couver Vanimo Vatican Vientiane Warsawa Washington Wellington Wina Windhoek Yangoon Zagreb
JAKARTA - PERWAKILAN
PERWAKILAN - JAKARTA
Published
Business
First
Published
Business
First
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1,010 4,405 4,710 2,280 3,930 890 2,733 1,570 3,390 3,230 4,310 2,420 2,192 3,819 1,250 4,290 5,800 3,120 3,200 6,810 950 3,790
1,220 6,970 5,060 2,680 4,900 1,370 3,580 2,140 7,270 5,660 4,890 4,310 2,654 4,480 1,380 4,800 8,590 4,100 6,550 8,190 1,100 9,720
500 2,840 2,380 1,840 3,672 450 1,550 1,070 1,970 2,580 2,890 1,980 1,904 1,890 900 1,730 2,320 1,760 2,410 3,755 750 1,980
500 2,360 2,460 1,420 3,380 420 1,640 1,190 1,990 2,460 2,370 1,890 1,904 1,890 920 1,760 2,200 1,620 2,320 3,030 750 1,910
1,050 4,405 4,300 2,393 3,561 940 2,733 2,140 3,420 3,870 3,610 3,800 2,192 3,819 1,057 4,042 5,850 3,190 3,650 6,320 950 3,810
1.200 6,256 5,940 2,611 5,710 1,480 3,580 2,520 7,740 4,440 5,670 4,190 2,654 4,480 1,600 4,915 7,500 4,170 5,920 8,230 1,100 9,510
102
Lampiran 16 SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT SEBAGAI BATAS ESTIMASI (dalam rupiah) No.
URAIAN
SATUAN
MAKAN
KUDAPAN/S NACK
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
I. II 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
RAPAT KOORDINASI TINGKAT MENTERI/ ESELON I/SETARA RAPAT BIASA ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT
Orang/Kali
104.000
46.000
Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali
45.000 43.000 38.000 37.000 35.000 41.000 41.000 38.000 41.000 38.000 41.000 42.000 44.000 35.000 34.000 41.000 41.000 39.000 39.000 40.000 38.000 42.000 40.000 40.000 41.000 40.000 42.000 42.000 38.000 38.000 44.000 51.000 57.000 51.000
14.000 12.000 14.000 18.000 16.000 15.000 16.000 16.000 15.000 16.000 13.000 13.000 16.000 12.000 12.000 13.000 15.000 16.000 20.000 15.000 13.000 13.000 15.000 15.000 16.000 13.000 14.000 13.000 13.000 18.000 18.000 19.000 29.000 23.000 103
Lampiran 17 SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR (AKOMODASI DAN KONSUMSI) SEBAGAI BATAS ESTIMASI 1.
MENTERI & SETINGKAT MENTERI (dalam rupiah)
NO.
PROVINSI
HALFDAY
FULLDAY
FULLBOARD
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
260.000 270.000 260.000 260.000 260.000 260.000 328.000 260.000 240.000 294.000 310.000 315.000 350.000 250.000 325.000 336.000 402.000 330.000 250.000 220.000 238.000 220.000 300.000 300.000 263.000 240.000 240.000 241.000 240.000 240.000 310.000 310.000 300.000 310.000
435.000 540.000 350.000 420.000 370.000 370.000 423.000 372.000 350.000 495.000 418.000 432.000 500.000 305.000 482.000 458.000 577.000 545.000 450.000 350.000 385.000 350.000 450.000 450.000 425.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 450.000 490.000 450.000 450.000
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT
1.032.000 1.350.000 930.000 930.000 800.000 825.000 880.000 834.000 800.000 1.044.000 1.040.000 1.160.000 2.100.000 1.020.000 1.122.000 1.300.000 1.870.000 1.025.000 960.000 930.000 930.000 978.000 930.000 930.000 1.116.000 910.000 910.000 1.240.000 910.000 930.000 910.000 910.000 1.120.000 910.000 104
2. PEJABAT ESELON I & II (dalam rupiah) NO.
PROVINSI
HALFDAY
FULLDAY
FULLBOARD
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
ACEH
236.000
400.000
1.008.000
2.
SUMATERA UTARA
204.000
328.000
800.000
3.
RIAU
190.000
280.000
640.000
4.
KEPULAUAN RIAU
227.000
321.000
693.000
5.
JAMBI
190.000
290.000
740.000
6.
SUMATERA BARAT
173.000
235.000
820.000
7.
SUMATERA SELATAN
254.000
337.000
710.000
8.
LAMPUNG
228.000
280.000
754.000
9.
BENGKULU
190.000
280.000
770.000
10.
BANGKA BELITUNG
287.000
390.000
901.000
11.
BANTEN
280.000
340.000
820.000
12.
JAWA BARAT
300.000
408.000
921.000
13.
DKI JAKARTA
280.000
400.000
740.000
14.
JAWA TENGAH
209.000
280.000
740.000
15.
D.I. YOGYAKARTA
245.000
405.000
743.000
16.
JAWA TIMUR
250.000
344.000
722.000
17.
BALI
350.000
490.000
1.640.000
18.
NUSA TENGGARA BARAT
327.000
517.000
785.000
19.
NUSA TENGGARA TIMUR
230.000
350.000
740.000
20.
KALIMANTAN BARAT
200.000
250.000
621.000
21.
KALIMANTAN TENGAH
217.000
368.000
720.000
22.
KALIMANTAN SELATAN
200.000
335.000
930.000
23.
KALIMANTAN TIMUR
295.000
401.000
763.000
24.
KALIMANTAN UTARA
295.000
401.000
763.000
25.
SULAWESI UTARA
228.000
347.000
790.000
26.
GORONTALO
190.000
270.000
830.000
27.
SULAWESI BARAT
210.000
320.000
690.000
28.
SULAWESI SELATAN
206.000
355.000
1.000.000
29.
SULAWESI TENGAH
224.000
320.000
810.000
30.
SULAWESI TENGGARA
210.000
380.000
785.000
31.
MALUKU
246.000
340.000
815.000
32.
MALUKU UTARA
287.000
456.000
829.000
33.
PAPUA
276.000
336.000
870.000
34.
PAPUA BARAT
230.000
340.000
802.000 105
3. PEJABAT ESELON III KE BAWAH (dalam rupiah) NO.
PROVINSI
HALFDAY
FULLDAY
FULLBOARD
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
ACEH
198.000
300.000
650.000
2.
SUMATERA UTARA
172.000
275.000
540.000
3.
RIAU
139.000
185.000
505.000
4.
KEPULAUAN RIAU
140.000
240.000
620.000
5.
JAMBI
183.000
282.000
546.000
6.
SUMATERA BARAT
145.000
220.000
522.000
7.
SUMATERA SELATAN
215.000
259.000
614.000
8.
LAMPUNG
167.000
236.000
640.000
9.
BENGKULU
180.000
220.000
705.000
10.
BANGKA BELITUNG
261.000
297.000
600.000
11.
BANTEN
208.000
290.000
655.000
12.
JAWA BARAT
219.000
274.000
703.000
13.
DKI JAKARTA
230.000
330.000
630.000
14.
JAWA TENGAH
150.000
210.000
540.000
15.
D.I. YOGYAKARTA
209.000
307.000
540.000
16.
JAWA TIMUR
200.000
329.000
543.000
17.
BALI
230.000
395.000
1.000.000
18.
NUSA TENGGARA BARAT
250.000
411.000
646.000
19.
NUSA TENGGARA TIMUR
185.000
305.000
520.000
20.
KALIMANTAN BARAT
186.000
224.000
558.000
21.
KALIMANTAN TENGAH
209.000
336.000
576.000
22.
KALIMANTAN SELATAN
175.000
295.000
759.000
23.
KALIMANTAN TIMUR
200.000
335.000
615.000
24.
KALIMANTAN UTARA
200.000
335.000
615.000
25.
SULAWESI UTARA
159.000
240.000
655.000
26.
GORONTALO
172.000
235.000
755.000
27.
SULAWESI BARAT
160.000
280.000
465.000
28.
SULAWESI SELATAN
180.000
310.000
825.000
29.
SULAWESI TENGAH
180.000
251.000
550.000
30.
SULAWESI TENGGARA
186.000
277.000
550.000
31.
MALUKU
150.000
288.000
563.000
32.
MALUKU UTARA
132.000
180.000
535.000
33.
PAPUA
178.000
327.000
748.000
34.
PAPUA BARAT
205.000
305.000
550.000 106
Lampiran 18 SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN SEBAGAI BATAS ESTIMASI (dalam rupiah) NO.
PROVINSI
SATUAN
BIAYA TA. 2014
(1)
(2)
(3)
(3)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT
Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per
hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari
6.800.000 11.000.000 7.300.000 7.700.000 11.250.000 15.350.000 9.860.000 8.000.000 6.600.000 7.300.000 8.360.000 21.590.000 17.500.000 10.500.000 10.500.000 10.100.000 15.000.000 7.400.000 7.400.000 7.000.000 7.500.000 7.000.000 7.700.000 7.700.000 18.400.000 7.100.000 7.200.000 10.500.000 8.530.000 7.200.000 8.000.000 8.000.000 15.000.000 14.680.000 107
Lampiran 19 SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN SEBAGAI BATAS ESTIMASI
NO.
PROVINSI
SATUAN
RODA 4
(1)
(2)
(3)
(4)
RODA 6/ BUS SEDANG (5)
(dalam Rupiah) RODA 6/ BUS BESAR (6)
1.
ACEH
Per hari
710.000
1.900.000
3.400.000
2.
SUMATERA UTARA
Per hari
650.000
1.800.000
2.700.000
3.
RIAU
Per hari
730.000
2.000.000
2.900.000
4.
KEPULAUAN RIAU
Per hari
760.000
2.000.000
3.300.000
5.
JAMBI
Per hari
650.000
1.800.000
2.800.000
6.
SUMATERA BARAT
Per hari
640.000
1.700.000
2.700.000
7.
SUMATERA SELATAN
Per hari
640.000
1.800.000
3.400.000
8.
LAMPUNG
Per hari
640.000
1.700.000
2.700.000
9.
BENGKULU
Per hari
650.000
1.800.000
2.800.000
10.
BANGKA BELITUNG
Per hari
710.000
1.900.000
2.900.000
11.
BANTEN
Per hari
640.000
1.700.000
2.700.000
12.
JAWA BARAT
Per hari
650.000
1.900.000
2.800.000
13.
DKI JAKARTA
Per hari
650.000
1.800.000
2.800.000
14.
JAWA TENGAH
Per hari
640.000
1.700.000
2.700.000
15.
D.I. YOGYAKARTA
Per hari
650.000
1.800.000
2.700.000
16.
JAWA TIMUR
Per hari
640.000
1.700.000
2.700.000
17.
BALI
Per hari
730.000
2.100.000
2.800.000
18.
NUSA TENGGARA BARAT
Per hari
730.000
2.100.000
2.800.000
19.
NUSA TENGGARA TIMUR
Per hari
740.000
2.200.000
3.000.000
20.
KALIMANTAN BARAT
Per hari
720.000
1.900.000
3.100.000
21.
KALIMANTAN TENGAH
Per hari
760.000
2.400.000
3.400.000
22.
KALIMANTAN SELATAN
Per hari
650.000
1.800.000
2.900.000
23.
KALIMANTAN TIMUR
Per hari
750.000
2.000.000
3.300.000
24.
KALIMANTAN UTARA
Per hari
750.000
2.000.000
3.300.000
25.
SULAWESI UTARA
Per hari
740.000
1.900.000
3.200.000
26.
GORONTALO
Per hari
680.000
1.800.000
2.800.000
27.
SULAWESI BARAT
Per hari
650.000
1.800.000
2.800.000
28.
SULAWESI SELATAN
Per hari
640.000
2.100.000
2.800.000
29.
SULAWESI TENGAH
Per hari
710.000
1.800.000
2.900.000
30.
SULAWESI TENGGARA
Per hari
710.000
1.900.000
2.900.000
31.
MALUKU
Per hari
820.000
2.500.000
3.500.000
32.
MALUKU UTARA
Per hari
830.000
2.600.000
3.600.000
33.
PAPUA
Per hari
950.000
3.500.000
4.500.000
34.
PAPUA BARAT
Per hari
900.000
3.000.000
3.900.000 108
Lampiran 20 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI - PULANG (PP) SEBAGAI BATAS ESTIMASI (dalam rupiah) KOTA
NO (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA
SATUAN BIAYA TIKET
ASAL
TUJUAN
BISNIS
EKONOMI
(2)
(3)
(4)
(5)
AMBON BALIKPAPAN BANDA ACEH BANDAR LAMPUNG BANJARMASIN BATAM BENGKULU BIAK DENPASAR GORONTALO JAMBI JAYAPURA JOGJAKARTA KENDARI KUPANG MAKASSAR MALANG MAMUJU MANADO MANOKWARI MATARAM MEDAN PADANG PALANGKARAYA PALEMBANG PALU PANGKAL PINANG PEKANBARU PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA
13.285.000 7.412.000 7.519.000 2.407.000 5.252.000 4.867.000 4.364.000 14.065.000 5.305.000 7.231.000 4.065.000 14.568.000 4.107.000 7.658.000 9.413.000 7.444.000 4.599.000 7.295.000 10.824.000 16.226.000 5.316.000 7.252.000 5.530.000 4.984.000 3.861.000 9.348.000 3.412.000 5.583.000 4.353.000 3.861.000 3.861.000 5.466.000
7.081.000 3.797.000 4.492.000 1.583.000 2.995.000 2.888.000 2.621.000 7.519.000 3.262.000 4.824.000 2.460.000 8.193.000 2.268.000 4.182.000 5.081.000 3.829.000 2.695.000 4.867.000 5.102.000 10.824.000 3.230.000 3.808.000 2.952.000 2.984.000 2.268.000 5.113.000 2.139.000 3.016.000 2.781.000 2.182.000 2.342.000 2.674.000 109
(dalam rupiah) NO (1) 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.
KOTA
SATUAN BIAYA TIKET
ASAL
TUJUAN
BISNIS
EKONOMI
(2)
(3)
(4)
(5)
JAKARTA JAKARTA AMBON AMBON AMBON AMBON AMBON AMBON AMBON AMBON AMBON BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BANDA ACEH BANDA ACEH BANDA ACEH BANDA ACEH BANDA ACEH BANDA ACEH BANDA ACEH BANDA ACEH BANDA ACEH BANDA ACEH BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG
TERNATE TIMIKA DENPASAR JAYAPURA KENDARI MAKASSAR MANOKWARI PALU SORONG SURABAYA TERNATE BANDA ACEH BATAM DENPASAR JAYAPURA JOGJAKARTA MAKASSAR MANADO MEDAN PADANG PALEMBANG PEKANBARU SEMARANG SOLO SURABAYA TIMIKA DENPASAR JAYAPURA JOGJAKARTA MAKASSAR MANADO PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA TIMIKA BALIKPAPAN BANDA ACEH BANJARMASIN
10.001.000 13.830.000 8.054.000 7.434.000 4.824.000 6.022.000 5.177.000 6.140.000 3.637.000 8.803.000 4.022.000 12.739.000 10.354.000 10.739.000 19.071.000 9.669.000 12.664.000 15.702.000 12.493.000 10.942.000 9.445.000 10.996.000 9.445.000 9.445.000 10.889.000 18.408.000 10.835.000 19.167.000 9.765.000 12.760.000 15.798.000 9.990.000 9.530.000 9.530.000 10.985.000 18.504.000 8.129.000 8.225.000 6.193.000
6.664.000 7.487.000 4.471.000 4.161.000 2.856.000 3.455.000 3.027.000 3.508.000 2.257.000 4.845.000 2.449.000 6.749.000 5.305.000 5.648.000 10.086.000 4.749.000 6.150.000 7.295.000 6.140.000 5.369.000 4.749.000 5.423.000 4.674.000 4.813.000 5.113.000 9.445.000 6.279.000 10.717.000 5.380.000 6.781.000 7.926.000 5.840.000 5.305.000 5.444.000 5.744.000 10.076.000 4.129.000 4.760.000 3.412.000 110
(dalam rupiah) NO (1) 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
KOTA
SATUAN BIAYA TIKET
ASAL
TUJUAN
BISNIS
EKONOMI
(2)
(3)
(4)
(5)
BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN
BATAM BIAK DENPASAR JAYAPURA JOGJAKARTA KENDARI MAKASSAR MALANG MANADO MATARAM MEDAN PADANG PALANGKARAYA PALEMBANG PEKANBARU PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA TIMIKA BATAM DENPASAR JAKARTA JAMBI JOGJAKARTA PADANG PALEMBANG PANGKALPINANG PEKANBARU SEMARANG SOLO SURABAYA TANJUNG PANDAN BANDA ACEH BATAM BIAK DENPASAR JAYAPURA JOGJAKARTA
5.840.000 14.119.000 6.236.000 14.568.000 5.155.000 8.354.000 8.161.000 5.594.000 11.199.000 6.246.000 7.979.000 6.439.000 5.947.000 4.931.000 6.482.000 5.380.000 4.931.000 4.931.000 6.386.000 13.905.000 6.289.000 5.626.000 2.064.000 5.006.000 3.369.000 6.129.000 4.385.000 4.599.000 6.525.000 3.027.000 3.647.000 4.824.000 4.439.000 10.792.000 8.407.000 16.686.000 8.792.000 17.135.000 7.723.000
3.316.000 7.487.000 3.647.000 8.097.000 2.760.000 4.482.000 4.161.000 3.134.000 5.305.000 3.626.000 4.150.000 3.380.000 3.401.000 2.760.000 3.433.000 3.220.000 2.685.000 2.824.000 3.123.000 7.455.000 3.583.000 3.252.000 1.476.000 2.941.000 2.129.000 3.508.000 2.631.000 2.738.000 3.701.000 1.957.000 2.268.000 2.856.000 2.663.000 6.022.000 4.578.000 8.749.000 4.920.000 9.359.000 4.022.000 111
(dalam rupiah) NO (1) 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149.
KOTA
SATUAN BIAYA TIKET
ASAL
TUJUAN
BISNIS
EKONOMI
(2)
(3)
(4)
(5)
BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM BENGKULU BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK DENPASAR
MEDAN PADANG PALEMBANG PEKANBARU SEMARANG SOLO SURABAYA TIMIKA BANDA ACEH DENPASAR JAYAPURA JOGJAKARTA MAKASSAR MANADO MEDAN PADANG PALEMBANG PEKANBARU PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA TIMIKA PALEMBANG BALIKPAPAN BANDA ACEH BATAM DENPASAR JAYAPURA JOGJAKARTA MANADO MEDAN PADANG PALEMBANG PEKANBARU PONTIANAK SURABAYA TIMIKA JAYAPURA
10.546.000 9.006.000 7.498.000 9.049.000 7.498.000 7.498.000 8.942.000 16.472.000 10.439.000 8.450.000 16.782.000 7.370.000 10.375.000 13.413.000 10.193.000 8.653.000 7.145.000 8.707.000 7.594.000 7.145.000 7.145.000 8.600.000 16.119.000 2.899.000 18.622.000 18.718.000 16.333.000 16.729.000 3.615.000 15.648.000 11.734.000 18.472.000 16.932.000 15.424.000 16.985.000 15.873.000 12.782.000 5.808.000 11.680.000
5.412.000 4.642.000 4.022.000 4.696.000 3.958.000 4.097.000 4.385.000 8.717.000 5.936.000 4.824.000 9.263.000 3.936.000 5.337.000 6.482.000 5.316.000 4.546.000 3.936.000 4.599.000 4.396.000 3.861.000 4.000.000 4.300.000 8.621.000 1.893.000 9.477.000 10.108.000 8.664.000 8.995.000 2.321.000 8.108.000 6.353.000 9.498.000 8.728.000 8.108.000 8.781.000 8.568.000 7.081.000 3.444.000 6.845.000 112
(dalam rupiah) NO (1) 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188.
KOTA
SATUAN BIAYA TIKET
ASAL
TUJUAN
BISNIS
EKONOMI
(2)
(3)
(4)
(5)
DENPASAR DENPASAR DENPASAR DENPASAR DENPASAR DENPASAR DENPASAR DENPASAR DENPASAR DENPASAR DENPASAR JAMBI JAMBI JAMBI JAMBI JAMBI JAMBI JAMBI JAMBI JAMBI JAMBI JAMBI JAMBI JAMBI JAYAPURA JAYAPURA JAYAPURA JAYAPURA JAYAPURA JAYAPURA JAYAPURA JAYAPURA JOGJAKARTA JOGJAKARTA JOGJAKARTA JOGJAKARTA JOGJAKARTA JOGJAKARTA JOGJAKARTA
KUPANG MAKASSAR MANADO MATARAM MEDAN PADANG PALANGKARAYA PALEMBANG PEKANBARU PONTIANAK TIMIKA BALIKPAPAN BANJARMASIN DENPASAR JOGJAKARTA KUPANG MAKASSAR MALANG MANADO PALANGKARAYA PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA JOGJAKARTA MANADO MEDAN PADANG PALEMBANG PEKANBARU PONTIANAK TIMIKA DENPASAR MAKASSAR MANADO MEDAN PADANG PALEMBANG PEKANBARU
5.091.000 4.182.000 7.851.000 1.840.000 10.589.000 9.049.000 8.557.000 7.541.000 9.092.000 7.990.000 10.140.000 7.733.000 7.690.000 7.733.000 6.653.000 11.434.000 9.659.000 7.091.000 12.707.000 7.444.000 6.878.000 6.428.000 6.428.000 7.883.000 13.274.000 22.109.000 18.932.000 17.381.000 15.873.000 17.435.000 16.322.000 3.615.000 3.861.000 6.525.000 10.536.000 9.519.000 7.969.000 6.460.000 8.022.000
2.952.000 2.631.000 4.278.000 1.390.000 5.658.000 4.888.000 4.909.000 4.278.000 4.942.000 4.738.000 6.129.000 4.407.000 4.193.000 4.439.000 3.551.000 6.075.000 4.952.000 3.925.000 6.097.000 4.193.000 4.011.000 3.476.000 3.615.000 3.915.000 7.690.000 11.263.000 10.097.000 9.327.000 8.717.000 9.380.000 9.177.000 2.289.000 2.481.000 3.893.000 5.722.000 4.770.000 4.000.000 3.380.000 4.054.000 113
NO (1) 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227.
(dalam rupiah) SATUAN BIAYA TIKET
KOTA ASAL (2) JOGJAKARTA JOGJAKARTA KENDARI KENDARI KENDARI KENDARI KENDARI KENDARI KENDARI KENDARI KENDARI KENDARI KENDARI KUPANG KUPANG KUPANG KUPANG KUPANG MAKASAR MAKASAR MAKASAR MAKASAR MAKASAR MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MALANG MANADO
TUJUAN (3) PONTIANAK TIMIKA BANDA ACEH BATAM DENPASAR JOGJAKARTA PADANG PALEMBANG PEKANBARU SEMARANG SOLO SURABAYA TIMIKA JAYAPURA JOGJAKARTA MAKASSAR MANADO SURABAYA BIAK JAYAPURA KENDARI MANADO TIMIKA BALIKPAPAN BANDA ACEH BANJARMASIN BATAM BIAK JAYAPURA KENDARI MAKASSAR MANADO MEDAN PADANG PALANGKARAYA PALEMBANG PEKANBARU TIMIKA MEDAN
BISNIS (4) 6.910.000 11.894.000 12.953.000 10.568.000 5.455.000 8.129.000 11.167.000 9.659.000 11.220.000 9.659.000 9.659.000 11.103.000 18.633.000 14.386.000 7.348.000 7.637.000 11.648.000 6.749.000 8.493.000 10.193.000 2.663.000 5.327.000 11.723.000 10.108.000 10.204.000 8.161.000 7.819.000 16.087.000 16.536.000 10.322.000 10.129.000 13.167.000 9.958.000 8.418.000 7.915.000 6.899.000 8.461.000 15.873.000 15.552.000
EKONOMI (5) 3.840.000 7.038.000 7.102.000 5.658.000 3.273.000 4.706.000 5.722.000 5.102.000 5.776.000 5.027.000 5.166.000 5.466.000 9.798.000 8.108.000 4.182.000 4.311.000 6.140.000 3.722.000 4.931.000 5.787.000 1.786.000 2.909.000 6.567.000 5.134.000 5.765.000 4.407.000 4.311.000 8.482.000 9.092.000 5.487.000 5.166.000 6.311.000 5.145.000 4.385.000 4.407.000 3.765.000 4.439.000 8.461.000 7.316.000 114
(dalam rupiah) NO (1) 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266
KOTA
SATUAN BIAYA TIKET
ASAL
TUJUAN
BISNIS
EKONOMI
(2)
(3)
(4)
(5)
MANADO MANADO MANADO MANADO MANADO MANADO MANADO MANADO MATARAM MATARAM MATARAM MATARAM MATARAM MATARAM MATARAM MATARAM MATARAM MATARAM MATARAM MATARAM MATARAM MATARAM MATARAM MEDAN MEDAN MEDAN MEDAN MEDAN MEDAN MEDAN PADANG PADANG PADANG PADANG PADANG PADANG PALANGKARAYA PALANGKARAYA PALANGKARAYA
PADANG PALEMBANG PEKANBARU PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA TIMIKA BALIKPAPAN BANDA ACEH BANJARMASIN BATAM BIAK JAYAPURA JOGJAKARTA MAKASSAR MANADO MEDAN PADANG PALEMBANG PEKANBARU PONTIANAK SURABAYA BANDA ACEH MAKASSAR PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA TIMIKA MAKASSAR PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA TIMIKA BANDA ACEH BATAM JOGJAKARTA
14.012.000 12.504.000 14.055.000 12.953.000 12.504.000 12.504.000 9.937.000 16.183.000 10.750.000 10.846.000 8.803.000 8.461.000 11.552.000 13.092.000 4.417.000 4.717.000 8.717.000 10.600.000 9.060.000 7.551.000 9.102.000 8.001.000 3.829.000 3.466.000 12.514.000 9.733.000 9.284.000 9.284.000 10.739.000 18.258.000 10.974.000 8.193.000 7.744.000 7.744.000 9.199.000 16.718.000 10.546.000 8.161.000 7.477.000
6.546.000 5.926.000 6.599.000 6.396.000 5.851.000 5.990.000 5.262.000 8.995.000 5.615.000 6.246.000 4.888.000 4.803.000 6.546.000 7.327.000 2.781.000 2.909.000 4.738.000 5.637.000 4.867.000 4.246.000 4.909.000 4.706.000 2.321.000 2.193.000 6.172.000 5.230.000 4.696.000 4.835.000 5.134.000 9.455.000 5.402.000 4.460.000 3.925.000 4.065.000 4.364.000 8.685.000 6.022.000 4.578.000 4.022.000 115
(dalam rupiah) NO (1) 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304
KOTA
SATUAN BIAYA TIKET
ASAL
TUJUAN
BISNIS
EKONOMI
(2)
(3)
(4)
(5)
PALANGKARAYA PALANGKARAYA PALANGKARAYA PALANGKARAYA PALANGKARAYA PALANGKARAYA PALANGKARAYA PALANGKARAYA PALEMBANG PALEMBANG PALEMBANG PALEMBANG PALEMBANG PALEMBANG PALEMBANG PALU PALU PALU PALU PALU PANGKAL PINANG PANGKAL PINANG PANGKAL PINANG PANGKAL PINANG PANGKAL PINANG PANGKAL PINANG PANGKAL PINANG PANGKAL PINANG PANGKAL PINANG PANGKAL PINANG PANGKAL PINANG PANGKAL PINANG PANGKAL PINANG PANGKAL PINANG PEKANBARU PEKANBARU PEKANBARU PEKANBARU
MATARAM MEDAN PADANG PALEMBANG PEKANBARU SEMARANG SOLO SURABAYA BALIKPAPAN MAKASSAR PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA TIMIKA MAKASSAR POSO SORONG SURABAYA TOLI-TOLI BALIKPAPAN BANJARMASIN BATAM JOGJAKARTA MAKASSAR MANADO MEDAN PADANG PALEMBANG PEKANBARU PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA
8.557.000 10.300.000 8.760.000 7.252.000 8.803.000 7.252.000 7.252.000 8.696.000 9.894.000 9.466.000 6.685.000 6.236.000 6.236.000 7.690.000 15.210.000 4.268.000 1.957.000 6.878.000 6.878.000 2.941.000 9.038.000 7.091.000 6.739.000 6.065.000 9.060.000 12.097.000 8.888.000 7.337.000 5.829.000 7.391.000 6.279.000 5.829.000 5.829.000 7.284.000 8.247.000 7.797.000 7.797.000 9.241.000
4.888.000 5.412.000 4.642.000 4.022.000 4.696.000 3.947.000 4.086.000 4.385.000 5.220.000 4.781.000 3.840.000 3.305.000 3.444.000 3.744.000 8.076.000 2.578.000 1.423.000 3.883.000 3.883.000 1.915.000 4.631.000 3.915.000 3.818.000 3.262.000 4.663.000 5.808.000 4.653.000 3.883.000 3.262.000 3.936.000 3.733.000 3.187.000 3.326.000 3.626.000 4.514.000 3.979.000 4.118.000 4.407.000 116
(dalam rupiah) NO
KOTA
SATUAN BIAYA TIKET
ASAL
TUJUAN
BISNIS
EKONOMI
(2)
(3)
(4)
(5)
(1) 305 306 307 308 309 310 311 312
PEKANBARU PONTIANAK PONTIANAK PONTIANAK PONTIANAK PONTIANAK SEMARANG SOLO
TIMIKA MAKASSAR SEMARANG SOLO SURABAYA TIMIKA MAKASSAR MAKASSAR
313 314 315 316
SURABAYA SURABAYA SURABAYA SURABAYA
DENPASAR JAYAPURA MAKASSAR TIMIKA
16.771.000 9.915.000 6.685.000 6.685.000 8.140.000 15.659.000 9.466.000 9.446.000 3.198.000 12.675.000 5.936.000 11.295.000
8.739.000 5.241.000 3.765.000 3.904.000 4.204.000 8.535.000 4.706.000 4.845.000 1.979.000 7.231.000 3.433.000 6.589.000
117
Lampiran 21 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (SATU KALI JALAN) SEBAGAI BATAS ESTIMASI
NO
PROVINSI
SATUAN
(1)
(2)
(3)
(dalam rupiah) BIAYA TA. 2014 (4)
1.
ACEH
Orang/Kali
95.000
2.
SUMATERA UTARA
Orang/Kali
232.000
3.
RIAU
Orang/Kali
70.000
4.
KEPULAUAN RIAU
Orang/Kali
96.000
5.
JAMBI
Orang/Kali
60.000
6.
SUMATERA BARAT
Orang/Kali
151.000
7.
SUMATERA SELATAN
Orang/Kali
90.000
8.
LAMPUNG
Orang/Kali
123.000
9.
BENGKULU
Orang/Kali
80.000
10.
BANGKA BELITUNG
Orang/Kali
60.000
11.
BANTEN
Orang/Kali
306.000
12.
JAWA BARAT
Orang/Kali
60.000
13.
DKI JAKARTA
Orang/Kali
170.000
14.
JAWA TENGAH
Orang/Kali
50.000
15.
D.I. YOGYAKARTA
Orang/Kali
94.000
16.
JAWA TIMUR
Orang/Kali
148.000
17.
BALI
Orang/Kali
116.000
18.
NUSA TENGGARA BARAT
Orang/Kali
213.000
19.
NUSA TENGGARA TIMUR
Orang/Kali
72.000
20.
KALIMANTAN BARAT
Orang/Kali
107.000
21.
KALIMANTAN TENGAH
Orang/Kali
80.000
22.
KALIMANTAN SELATAN
Orang/Kali
97.000
23.
KALIMANTAN TIMUR
Orang/Kali
353.000
24.
KALIMANTAN UTARA
Orang/Kali
353.000
25.
SULAWESI UTARA
Orang/Kali
110.000
26.
GORONTALO
Orang/Kali
115.000
27.
SULAWESI BARAT
Orang/Kali
217.000
28.
SULAWESI SELATAN
Orang/Kali
128.000
29.
SULAWESI TENGAH
Orang/Kali
60.000
30.
SULAWESI TENGGARA
Orang/Kali
131.000
31.
MALUKU
Orang/Kali
171.000
32.
MALUKU UTARA
Orang/Kali
174.000
33.
PAPUA
Orang/Kali
354.000
34.
PAPUA BARAT
Orang/Kali
130.000 118
Lampiran 22 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR SEBAGAI BATAS ESTIMASI (dalam rupiah) NO
URAIAN
SATUAN
BIAYA TA 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
Inventaris Kantor
Pegawai/Tahun
70.000
2.
Personal Komputer
Unit/Tahun
630.000
3.
Printer
Unit/Tahun
600.000
4.
AC Split
Unit/Tahun
530.000
5.
Genset lebih kecil dari 50 Kva
Unit/Tahun
6.250.000
6.
Genset 75 Kva
Unit/Tahun
7.500.000
7.
Genset 100 Kva
Unit/Tahun
8.820.000
8.
Genset 125 Kva
Unit/Tahun
9.360.000
9.
Genset 150 Kva
Unit/Tahun
11.520.000
10.
Genset 175 Kva
Unit/Tahun
12.860.000
11.
Genset 200 Kva
Unit/Tahun
13.770.000
12.
Genset 250 Kva
Unit/Tahun
14.580.000
13.
Genset 275 Kva
Unit/Tahun
15.430.000
14.
Genset 300 Kva
Unit/Tahun
18.200.000
15.
Genset 350 Kva
Unit/Tahun
19.940.000
16.
Genset 450 Kva
Unit/Tahun
22.250.000
17.
Genset 500 Kva
Unit/Tahun
27.590.000
119
Lampiran 23 SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN DI DALAM NEGERI SEBAGAI BATAS ESTIMASI
NO.
PROVINSI
MEMILIKI SAMPAI DENGAN 40 PEGAWAI SATUAN
(1)
(2)
(3)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT
Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun Satker/Tahun
BIAYA TA. 2014 (4) 57.600.000 56.800.000 56.800.000 58.400.000 56.400.000 56.800.000 56.800.000 56.000.000 56.800.000 56.400.000 57.600.000 57.200.000 57.200.000 57.600.000 57.200.000 57.200.000 58.000.000 57.200.000 57.200.000 57.200.000 56.400.000 56.800.000 57.200.000 57.200.000 58.800.000 57.600.000 54.000.000 57.600.000 56.800.000 57.200.000 61.000.000 61.000.000 70.000.000 64.000.000
(dalam rupiah) MEMILIKI LEBIH DARI 40 PEGAWAI SATUAN (5) OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT
BIAYA TA. 2014 (6) 1.440.000 1.420.000 1.420.000 1.460.000 1.410.000 1.420.000 1.420.000 1.400.000 1.420.000 1.410.000 1.440.000 1.430.000 1.430.000 1.440.000 1.430.000 1.430.000 1.450.000 1.430.000 1.430.000 1.430.000 1.410.000 1.420.000 1.430.000 1.430.000 1.470.000 1.440.000 1.350.000 1.440.000 1.420.000 1.430.000 1.525.000 1.525.000 1.750.000 1.600.000 120
Lampiran 24 SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH SEBAGAI BATAS ESTIMASI (dalam rupiah) NO.
PROVINSI
SATUAN
BIAYA TA. 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT
34.
Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun
13.000 13.000 13.000 13.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 12.000 12.000 13.000 13.000 13.000 13.000 12.000 13.000 12.000 13.000 14.000 15.000 18.000 16.000 121
Lampiran 25 SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARISASI LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU SEBAGAI BATAS ESTIMASI (dalam rupiah) NO.
PROVINSI
SATUAN
BIAYA TA. 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT
34.
Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun Pegawai/Tahun
1.570.000 1.480.000 1.490.000 1.470.000 1.520.000 1.510.000 1.490.000 1.490.000 1.480.000 1.460.000 1.490.000 1.480.000 1.510.000 1.570.000 1.560.000 1.490.000 1.570.000 1.510.000 1.440.000 1.470.000 1.550.000 1.480.000 1.460.000 1.460.000 1.450.000 1.430.000 1.400.000 1.520.000 1.450.000 1.540.000 1.600.000 1.650.000 1.850.000 1.750.000 122
Lampiran 26 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS 1. PEJABAT
SEBAGAI BATAS ESTIMASI (dalam rupiah)
NO
PROVINSI
SATUAN
BIAYA TA. 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
A. B. C. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
PEJABAT NEGARA PEJABAT ESELON I PEJABAT ESELON II ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT
Unit/Tahun Unit/Tahun
40.350.000 37.470.000
Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun
37.590.000 37.220.000 37.220.000 37.410.000 37.540.000 37.520.000 37.210.000 37.620.000 37.290.000 37.480.000 37.430.000 37.360.000 37.590.000 38.410.000 38.270.000 37.580.000 38.640.000 37.920.000 37.320.000 37.860.000 38.860.000 37.990.000 37.720.000 37.720.000 37.650.000 37.430.000 36.670.000 37.950.000 37.730.000 38.690.000 37.740.000 37.620.000 38.030.000 37.990.000 123
2. OPERASIONAL
(dalam rupiah)
NO
PROVINSI
RODA EMPAT
DOUBLE GARDAN
RODA DUA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT
32.800.000 32.510.000 32.500.000 32.640.000 32.760.000 32.750.000 32.500.000 32.820.000 32.560.000 32.710.000 32.630.000 32.570.000 32.740.000 33.440.000 33.320.000 32.770.000 33.670.000 33.100.000 32.610.000 33.400.000 34.280.000 33.520.000 33.300.000 33.300.000 33.220.000 33.050.000 32.060.000 33.090.000 33.320.000 34.140.000 33.350.000 33.230.000 33.610.000 33.570.000
35.120.000 34.730.000 34.740.000 34.950.000 35.070.000 35.070.000 34.710.000 35.160.000 34.790.000 35.000.000 34.990.000 34.910.000 35.170.000 36.070.000 35.900.000 35.130.000 36.280.000 35.490.000 34.820.000 35.370.000 36.460.000 35.520.000 35.210.000 35.210.000 35.150.000 34.890.000 34.130.000 35.560.000 35.210.000 36.260.000 35.200.000 35.070.000 35.490.000 35.460.000
3. Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6 & Speed Boat NO (1) 1. 2. 3. 4.
PROVINSI (2) Operasional Dalam Lingkungan Kantor Roda 6 Roda 6 Khusus Tahanan Kejaksaan Speed Boat
SATUAN (3) Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun
3.480.000 3.450.000 3.410.000 3.410.000 3.470.000 3.510.000 3.410.000 3.490.000 3.420.000 3.460.000 3.390.000 3.370.000 3.430.000 3.610.000 3.580.000 3.450.000 3.730.000 3.570.000 3.450.000 3.570.000 3.810.000 3.600.000 3.530.000 3.530.000 3.540.000 3.520.000 3.260.000 3.510.000 3.570.000 3.760.000 3.640.000 3.630.000 3.830.000 3.730.000
(dalam rupiah) BIAYA TA 2014 (4) 9.750.000 21.970.000 39.670.000 19.340.000 124
4. OPERASIONAL PATROLI JALAN RAYA (PJR) (dalam rupiah) NO
PROVINSI
PJR RODA EMPAT
(1)
(2)
(3)
PJR RODA DUA (≤ PJR RODA DUA (≤ 250 CC) 750 CC) (4)
(5)
1.
ACEH
74.470.000
18.450.000
36.100.000
2.
SUMATERA UTARA
73.850.000
18.360.000
36.370.000
3.
RIAU
73.830.000
18.240.000
34.880.000
4.
KEPULAUAN RIAU
74.140.000
18.210.000
34.770.000
5.
JAMBI
74.390.000
18.420.000
35.930.000
6.
SUMATERA BARAT
74.370.000
18.560.000
37.510.000
7.
SUMATERA SELATAN
73.830.000
18.220.000
34.780.000
8.
LAMPUNG
74.530.000
18.480.000
36.220.000
9.
BENGKULU
73.950.000
18.260.000
35.040.000
10.
BANGKA BELITUNG
74.280.000
18.380.000
35.700.000
11.
BANTEN
74.100.000
18.160.000
34.500.000
12.
JAWA BARAT
73.980.000
18.110.000
34.270.000
13.
DKI JAKARTA
74.350.000
18.280.000
35.200.000
14.
JAWA TENGAH
75.850.000
18.860.000
38.410.000
15.
D.I. YOGYAKARTA
75.600.000
18.770.000
37.900.000
16.
JAWA TIMUR
74.410.000
18.340.000
35.500.000
17.
BALI
76.340.000
19.240.000
41.450.000
18.
NUSA TENGGARA BARAT
75.110.000
18.750.000
38.580.000
19.
NUSA TENGGARA TIMUR
74.060.000
18.360.000
36.340.000
20.
KALIMANTAN BARAT
75.760.000
18.750.000
38.570.000
21.
KALIMANTAN TENGAH
77.640.000
19.510.000
42.830.000
22.
KALIMANTAN SELATAN
76.020.000
18.830.000
39.000.000
23.
KALIMANTAN TIMUR
75.530.000
18.620.000
37.830.000
24.
KALIMANTAN UTARA
75.530.000
18.620.000
37.830.000
25.
SULAWESI UTARA
75.380.000
18.630.000
37.890.000
26.
GORONTALO
75.000.000
18.590.000
37.560.000
27.
SULAWESI BARAT
72.880.000
17.740.000
32.170.000
28.
SULAWESI SELATAN
75.090.000
18.530.000
36.570.000
29.
SULAWESI TENGAH
75.580.000
18.740.000
38.470.000
30.
SULAWESI TENGGARA
77.340.000
19.360.000
41.990.000
31.
MALUKU
75.660.000
18.960.000
38.790.000
32.
MALUKU UTARA
75.400.000
18.930.000
38.630.000
33.
PAPUA
76.210.000
19.560.000
42.070.000
34.
PAPUA BARAT
76.130.000
19.260.000
40.410.000 125
Lampiran 27 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI SEBAGAI BATAS ESTIMASI (dalam rupiah) NO.
PROVINSI
SATUAN
GEDUNG BERTINGKAT
(1)
(2)
(3)
(4)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT
m2/tahun 2 m /tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun 2 m /tahun 2 m /tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun 2 m /tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun 2 m /tahun 2 m /tahun m2/tahun m2/tahun 2 m /tahun 2 m /tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun 2 m /tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/tahun
157.000 164.000 170.000 189.000 167.000 145.000 167.000 170.000 149.000 162.000 163.000 144.000 163.000 142.000 142.000 159.000 163.000 178.000 165.000 164.000 185.000 156.000 174.000 174.000 168.000 154.000 173.000 152.000 177.000 157.000 187.000 188.000 357.000 447.000
GEDUNG TIDAK BERTINGKAT
HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
(5)
(6)
121.000 122.000 127.000 141.000 124.000 99.000 113.000 102.000 91.000 103.000 116.000 82.000 121.000 80.000 82.000 118.000 121.000 123.000 108.000 107.000 118.000 107.000 164.000 164.000 96.000 101.000 128.000 110.000 132.000 115.000 130.000 126.000 203.000 332.000
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 13.000 10.000 10.000 10.000 10.000 13.000 13.000 13.000 17.000 126
Lampiran 28 SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT SEBAGAI BATAS ESTIMASI (dalam rupiah) NO
PROVINSI
SATUAN
BIAYA TA 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
A B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
PEJABAT ESELON I PEJABAT ESELON II ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT
Unit
651.800.000
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
382.200.000 387.450.000 382.200.000 381.150.000 382.200.000 387.450.000 382.200.000 382.200.000 382.200.000 382.200.000 380.100.000 380.100.000 380.100.000 381.150.000 381.150.000 381.150.000 387.450.000 387.450.000 387.450.000 388.500.000 390.600.000 388.500.000 388.500.000 388.500.000 388.500.000 390.600.000 381.150.000 381.150.000 390.600.000 390.600.000 394.800.000 394.800.000 399.000.000 396.900.000 127
Lampiran 29 1. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT) SEBAGAI BATAS ESTIMASI NO.
PROVINSI
SATUAN
PICK UP
MINIBUS
(1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
(2)
(3) Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
(4)
(5)
ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT
192.200.000 193.990.000 192.200.000 189.330.000 192.200.000 193.990.000 192.200.000 192.200.000 192.200.000 192.200.000 187.860.000 187.860.000 187.860.000 189.330.000 189.330.000 189.330.000 193.990.000 193.990.000 193.990.000 204.000.000 207.710.000 204.000.000 204.000.000 204.000.000 204.000.000 207.710.000 189.330.000 189.330.000 207.710.000 207.710.000 214.180.000 214.180.000 221.740.000 216.940.000
(dalam rupiah) DOUBLE GARDAN (6)
284.550.000 285.600.000 284.550.000 280.350.000 284.550.000 285.600.000 284.550.000 284.550.000 284.550.000 284.550.000 275.100.000 275.100.000 275.100.000 280.350.000 280.350.000 280.350.000 285.600.000 285.600.000 285.600.000 317.100.000 319.200.000 317.100.000 317.100.000 317.100.000 317.100.000 319.200.000 280.350.000 280.350.000 319.200.000 319.200.000 327.600.000 327.600.000 331.800.000 329.700.000
437.850.000 438.900.000 437.850.000 434.700.000 437.850.000 438.900.000 437.850.000 437.850.000 437.850.000 437.850.000 429.450.000 429.450.000 429.450.000 434.700.000 434.700.000 434.700.000 438.900.000 438.900.000 438.900.000 456.750.000 458.850.000 456.750.000 456.750.000 456.750.000 456.750.000 458.850.000 434.700.000 434.700.000 458.850.000 458.850.000 467.250.000 467.250.000 471.450.000 469.350.000
2. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL BUS SEBAGAI BATAS ESTIMASI
NO (1) 1. 2. 3.
URAIAN
SATUAN
BIAYA TA. 2014 (Rp.)
(2)
(3) Unit Unit Unit
(4)
Roda 4 Micro Bus Roda 6 dan/atau Bus Sedang Roda 6 dan/atau Bus Besar
334.670.000 522.355.000 1.056.000.000 128
Lampiran
30
SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN RODA 2 (DUA) OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN SEBAGAI BATAS ESTIMASI (dalam rupiah) NO.
PROVINSI
SATUAN
OPERASIONAL
LAPANGAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
18.800.000 19.110.000
31.000.000 33.000.000
18.800.000 18.250.000
31.000.000 30.000.000 31.000.000 33.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000
18.800.000 19.110.000 18.800.000 18.800.000 18.800.000 18.800.000 17.810.000 17.810.000 17.810.000 18.250.000 18.250.000 18.250.000 19.110.000 19.110.000 19.110.000 19.670.000 20.430.000 19.670.000 19.670.000 19.670.000 19.670.000 20.430.000 18.250.000 18.250.000 20.430.000 20.430.000 20.690.000 20.690.000 21.830.000 21.050.000
29.000.000 29.000.000 29.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 34.000.000 35.000.000 34.000.000 34.000.000 34.000.000 34.000.000 35.000.000 30.000.000 30.000.000 35.000.000 35.000.000 36.000.000 36.000.000 39.000.000 37.000.000 129
Lampiran 31 SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS SEBAGAI BATAS ESTIMASI
NO.
PROVINSI
Satuan
Pakaian Kerja Dokter
(1)
(2)
(3)
(4)
(dalam Rupiah)
Pakaian Dinas Pegawai/ Perawat
Pakaian Seragam Mahasiswa/i
(5)
(6)
Pakaian Kerja Sopir/ Pesuruh
(7)
Pakaian Kerja Satpam
(8)
1.
ACEH
Stel
610.000
460.000
400.000
460.000
980.000
2.
SUMATERA UTARA
Stel
650.000
500.000
450.000
440.000
930.000
3.
RIAU
Stel
650.000
500.000
450.000
440.000
1.000.000
4.
KEPULAUAN RIAU
Stel
650.000
500.000
450.000
440.000
940.000
5.
JAMBI
Stel
650.000
500.000
450.000
440.000
900.000
6.
SUMATERA BARAT
Stel
650.000
500.000
450.000
500.000
900.000
7.
SUMATERA SELATAN
Stel
650.000
500.000
450.000
440.000
1.000.000
8.
LAMPUNG
Stel
600.000
450.000
380.000
450.000
970.000
9.
BENGKULU
Stel
650.000
500.000
450.000
440.000
900.000
10.
BANGKA BELITUNG
Stel
650.000
500.000
450.000
440.000
1.000.000
11.
BANTEN
Stel
530.000
430.000
380.000
360.000
800.000
12.
JAWA BARAT
Stel
500.000
400.000
350.000
340.000
780.000
13.
DKI JAKARTA
Stel
680.000
590.000
530.000
590.000
1.200.000
14.
JAWA TENGAH
Stel
600.000
450.000
380.000
360.000
800.000
15.
D.I. YOGYAKARTA
Stel
520.000
410.000
360.000
350.000
790.000
16.
JAWA TIMUR
Stel
610.000
460.000
400.000
390.000
850.000
17.
BALI
Stel
610.000
460.000
400.000
390.000
850.000
18.
NUSA TENGGARA BARAT
Stel
650.000
500.000
450.000
440.000
900.000
19.
NUSA TENGGARA TIMUR
Stel
660.000
550.000
500.000
490.000
950.000
20.
KALIMANTAN BARAT
Stel
650.000
500.000
450.000
500.000
900.000
21.
KALIMANTAN TENGAH
Stel
650.000
500.000
450.000
440.000
900.000
22.
KALIMANTAN SELATAN
Stel
650.000
500.000
450.000
440.000
900.000
23.
KALIMANTAN TIMUR
Stel
650.000
500.000
450.000
440.000
900.000
24.
KALIMANTAN UTARA
Stel
650.000
500.000
450.000
440.000
900.000
25.
SULAWESI UTARA
Stel
610.000
460.000
400.000
500.000
920.000
26.
GORONTALO
Stel
650.000
500.000
450.000
440.000
900.000
27.
SULAWESI BARAT
Stel
610.000
460.000
400.000
390.000
850.000
28.
SULAWESI SELATAN
Stel
610.000
460.000
400.000
390.000
910.000
29.
SULAWESI TENGAH
Stel
610.000
460.000
400.000
390.000
850.000
30.
SULAWESI TENGGARA
Stel
610.000
460.000
400.000
390.000
850.000
31.
MALUKU
Stel
660.000
550.000
500.000
490.000
1.100.000
32.
MALUKU UTARA
Stel
660.000
550.000
500.000
490.000
1.200.000
33.
PAPUA
Stel
750.000
650.000
600.000
590.000
1.400.000
34.
PAPUA BARAT
Stel
700.000
620.000
550.000
540.000
1.300.000
130
Lampiran 32 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PP.) SEBAGAI BATAS ESTIMASI (dalam US$) No.
KOTA
(1)
(2)
BIAYA TAHUN 2014 Eksekutif
Bisnis
Ekonomi
(3)
(4)
(5)
AMERIKA UTARA Chicago Houston Los Angeles New York Ottawa San Fransisco Toronto Vancouver Washington
1,2471 1,2635 1,1187 14,761 12,266 12,468 11,750 10,902 14,428
6,749 6,487 5,809 6,040 6,924 6,623 8,564 7,458 8,240
3,587 3,591 3,178 3,753 4,083 2,771 3,201 3,277 3,743
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
AMERIKA SELATAN Bogota Brazilia Boenos Aires Caracas Paramaribo Santiago de Chile Quito
18,399 16,393 13,237 17,832 15,018 21,874 17,325
9,426 11,518 9,134 10,399 9,494 15,539 16,269
7,713 5,970 5,970 5,130 7,353 8,900 12,127
17. 18. 19.
AMERIKA TENGAH Mexico City Havana Panama City
11,822 14,702 23,291
7,831 11,223 14,389
3,966 7,335 13,570
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
EROPA BARAT Vienna Brusels Marseilles Paris Berlin Bern Bonn
10,520 10,713 10,850 10,724 10,277 11,478 10,945
4,177 5,994 5,074 6,085 6,126 6,056 5,023
3,357 3,870 3,541 3,331 3,959 4,355 3,753
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
131
(dalam US$) No.
KOTA
(1)
(2)
BIAYA TAHUN 2014 Eksekutif
Bisnis
Ekonomi
(3)
(4)
(5)
27.
Hamburg
7,464
6,031
3,825
28. 29.
Geneva Amsterdam
8,166 8,216
5,370 5,898
4,333 3,331
EROPA UTARA Copenhagen
9,696
4,920
3,730
34.
Helsinski Stockholm London Oslo
10,023 9,917 10,980 9,856
5,931 5,506 5,446 4,773
3,681 3,433 4,153 4,049
35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.
EROPA SELATAN Sarajevo Zagreb Athens Lisbon Madrid Rome Beograd
11,778 14,446 14,911 9,309 10,393 8,714 9,921
7,129 6,334 9,256 4,746 4,767 4,774 6,158
6,033 2,794 8,041 3,383 3,631 3,851 5,350
42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.
EROPA TIMUR Bratislava Bucharest Kiev Moscow Praque Sofia Warsaw
6,993 8,839 10,860 9,537 8,484 7,473 10,777
4,341 4,982 6,029 7,206 6,748 6,346 5,052
3,771 4,113 5,193 5,143 3,451 3,612 3,447
49. 50.
AFRIKA BARAT Dakkar Abuja
12,900 10,281
9,848 7,848
8,555 6,818
51. 52. 53. 54.
AFRIKA TIMUR Addis Ababa Nairobi Antananarive Dar Es Salaam
7,700 8,732 11,779 8,947
5,808 7,966 9,000 6,599
5,552 6,081 8,282 5,733
30. 31. 32. 33.
132
(dalam US$) No.
KOTA
(1)
(2)
BIAYA TAHUN 2014 Eksekutif
Bisnis
Ekonomi
(3)
(4)
(5)
55.
Harare
11,118
10,600
5,747
56. 57.
AFRIKA SELATAN Windhoek Cape Town
18,241 14,941
11,774 8,438
7,510 7,330
58.
Johannesburg
11,255
8,524
6,275
59. 60. 61. 62. 63. 64.
AFRIKA UTARA Algiers Cairo Khartoum Rabbat Tripoli Tunisia
9,536 7,820 5,904 8,910 6,551 9,419
6,593 6,414 4,507 7,721 5,706 4,958
5,710 4,037 3,915 5,665 4,975 4,175
65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.
ASIA BARAT Manama Baghdad Amman Kuwait Beirut Doha Damascus Ankara Abu Dhabi Sanaa Jeddah Muscat Riyadh
6,400 5,433 7,561 6,771 7,703 5,216 8,684 9,449 5,283 8,205 6,446 6,469 5,359
5,992 4,148 6,431 4,273 4,490 3,639 5,390 6,643 4,976 5,878 3,785 5,156 3,510
4,700 3,545 3,545 3,110 3,730 2,745 3,325 3,581 2,727 3,679 3,321 3,727 3,000
13,617 13,661
8,453 12,089
7,343 8,962
2,595 3,028 3,204 3,734 2,421
2,140 2,633 2,686 2,675 1,999
1,623 1,257 1,864 1,835 1,737
ASIA TENGAH 78. 79.
Tashkent Astana ASIA TIMUR
80. 81. 82. 83. 84.
Beijing Hongkong Osaka Tokyo Pyongyang
133
(dalam US$) No.
KOTA
(1)
(2)
BIAYA TAHUN 2014 Eksekutif
Bisnis
Ekonomi
(3)
(4)
(5)
85.
Seoul
3,233
2,966
1,737
86. 87. 88. 89. 90. 91. 92.
ASIA SELATAN Kaboul Teheran Colombo Dhaka Islamabad Karachi New Delhi
6,307 4,475 3,119 3,063 5,482 4,226 3,380
3,905 3,416 2,562 2,417 3,333 3,633 2,009
3,208 2,920 1,628 1,092 2,501 2,321 1,673
1,628 2,344 2,757 1,833 1,677 1,195 1,894 1,158 2,453 918 2,202 991 2,274 1,468
1,147 1,155 2,558 1,833 1,503 911 1,427 659 1,614 766 1,981 673 2,025 1,212
919 823 1,641 1,656 1,235 525 694 585 1,150 545 1,627 403 1,420 1,053
5,506 6,689 4,886 6,940 5,771 8,252 4,629 3,318 6,561
4,926 4,900 3,814 5,917 1,801 7,398 4,237 2,740 4,687
2,500 3,964 2,858 3,780 1,525 5,034 ,2,557 2,380 3,413
ASIA TENGGARA 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106.
107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115.
Bandar Seri Bagawan Bangkok Davao City Hanoi Ho Chi Minh Johor Bahru Kota Kinabalu Kuala Lumpur Manila Penang Pnom Penh Singapore Vientiane Yangon ASIA PASIFIK Canberra Darwin Melbourne Noumea Perth Port Moresby Sydney Vanimo Wellington
134
Lampiran 33 SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI SEBAGAI BATAS ESTIMASI 1.
ATK, Langganan Koran/Majalah, Lampu, Pengamanan Sendiri, Kantong Diplomatik, dan Jamuan (dalam US$)
No.
KOTA
ATK (OT)
(1)
(2)
(3)
Langganan Koran/ Lampu Majalah (buah) (eksemplar/b ulan)
(4)
(5)
Pengamanan Sendiri (OB)
Kantong Diplomatik (Kg)
Jamuan (OH)
(6)
(7)
(8)
AMERIKA UTARA 1. 2. 3.
5. 6. 7. 8. 9.
Chicago Houston Los Angeles New York (termasuk KJRI New York) Ottawa San Fransisco Toronto Vancouver Washington
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
AMERIKA SELATAN Bogota Brazilia Boenos Aires Caracas Paramaribo Santiago de Chile Quito Lima
1,185 1,478 1,170 1,319 1,170 1,172 1,001 1,099
38 47 33 42 33 37 32 35
18 22 16 20 16 18 15 17
1,150 2,195 1,768 1,806 1,150 1,777 1,150 1,262
96 153 84 107 85 95 81 89
91 113 79 101 80 90 77 85
18. 19. 20.
AMERIKA TENGAH Mexico City Havana Panama City
1,220 1,220 1,038
35 35 33
17 16 16
2,657 1,691 2,836
90 88 84
85 83 79
21. 22. 23.
EROPA BARAT Vienna Brusels Marseilles
1,985 1,947 2,022
264 259 269
22 22 23
2,776 3,120 2,373
132 129 134
103 101 105
4.
1,270 1,220 1,270
37 37 37
18 18 18
1,270
39
19
1,307 1,270 1,307 1,307 1,270
42 37 42 42 37
20 18 20 20 18
2,521 2,521 3,420
94 94 94
89 89 89
99
94
1,963 2,031 3,391 1,553 2,836
106 94 106 106 94
100 89 100 100 89
2,256
135
(dalam US$)
No.
KOTA
ATK (OT)
(1)
(2)
(3)
Langganan Koran/ Lampu Majalah (buah) (eksemplar/b ulan)
(4)
(5)
Pengamanan Sendiri (OB)
Kantong Diplomatik (Kg)
Jamuan (OH)
(6)
(7)
(8)
24.
Paris
2,022
269
23
3,076
134
105
25. 26. 27. 28. 29. 30.
Berlin Bern Bonn Hamburg Geneva Amsterdam
1,910 2,509 1,910 1,910 2,509 1,910
254 334 254 254 334 254
22 28 22 22 28 22
2,799 5,368 2,690 2,690 2,776 2,690
127 166 127 127 166 127
99 130 99 99 130 99
31. 32. 33. 34. 35.
EROPA UTARA Copenhagen Helsinski Stockholm London Oslo
2,115 1,947 1,910 1,966 2,340
281 259 254 261 311
24 22 22 22 26
3,341 2,585 3,978 3,749 3,978
232 213 209 215 256
110 101 99 102 121
36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.
EROPA SELATAN Sarajevo Zagreb Athens Lisbon Madrid Rome Beograd Vatican
1,179 1,275 1,220 1,220 1,270 1,220 1,220 1,220
145 156 158 161 165 177 151 177
18 20 20 20 21 22 19 22
2,232 2,232 2,776 2,732 2,732 1,936 1,669 2,478
108 117 118 121 123 132 113 86
84 90 91 93 95 102 87 102
44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.
EROPA TIMUR Bratislava Bucharest Kiev Moscow Praque Sofia Warsaw Budapest
1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220
171 150 148 183 148 148 148 161
22 19 19 23 19 19 19 20
1,668 1,867 1,733 2,375 2,760 2,082 2,082 2,271
110 96 95 117 95 95 95 103
99 86 85 106 85 85 85 93
52. 53.
AFRIKA BARAT Dakkar Abuja
1,220 1,220
148 145
6 6
2,341 2,295
161 158
55 55
136
(dalam US$)
No.
KOTA
ATK (OT)
(1)
(2)
(3)
Langganan Koran/ Lampu Majalah (buah) (eksemplar/b ulan)
(4)
(5)
Pengamanan Sendiri (OB)
Kantong Diplomatik (Kg)
Jamuan (OH)
(6)
(7)
(8)
AFRIKA TIMUR 54. 55. 56. 57. 58.
Addis Ababa Nairobi Antananarive Dar Es Salaam Harare
2,029 1,895 2,029 1,962 2,096
132 123 132 128 136
5 5 5 5 5
2,070 1,773 1,967 1,690 1,773
143 134 143 139 148
40 35 35 40 35
59. 60. 61. 62.
AFRIKA SELATAN Windhoek Cape Town Johannesburg Maputo
2,029 1,962 1,962 2,096
132 128 128 136
5 5 5 5
2,398 2,363 1,690 1,805
143 139 139 148
40 40 40 43
63. 64. 65. 66. 67. 68.
AFRIKA UTARA Algiers Cairo Khartoum Rabbat Tripoli Tunisia
1,220 1,170 1,220 1,220 1,220 1,220
140 141 151 138 132 130
6 6 7 6 6 6
1,815 1,493 1,449 1,557 2,151 1,212
139 140 150 137 131 129
40 35 40 40 40 40
69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.
ASIA BARAT Manama Baghdad Amman Kuwait Beirut Doha Damascus Ankara Abu Dhabi Sanaa Jeddah Muscat Riyadh Istanbul Dubai
1,170 1,220 1,170 1,170 1,220 1,120 1,220 1,220 1,170 1,170 1,220 1,170 1,220 1,220 1,170
412 421 385 363 399 385 381 399 408 372 376 394 376 399 408
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1,244 1,372 928 1,469 1,574 1,515 1,575 2,547 1,250 1,464 1,534 1,469 1,173 2,547 1,250
189 194 177 167 183 177 175 183 187 171 173 181 173 183 187
51 51 47 44 48 47 46 48 49 45 46 48 46 48 49
84.
ASIA TENGAH Tashkent
1,220
381
5
2,244
2,244
46
137
(dalam US$)
No.
KOTA
ATK (OT)
(1)
(2)
(3)
Langganan Koran/ Lampu Majalah (buah) (eksemplar/b ulan)
(4)
(5)
Pengamanan Sendiri (OB)
Kantong Diplomatik (Kg)
Jamuan (OH)
(6)
(7)
(8)
85.
Astana
1,220
412
5
1,150
1,150
46
86.
Baku
1,220
439
6
1,035
1,035
46
1,220 1,270 1,270 1,270 1,220 1,270 1,220 1,220
346 346 379 379 365 361 346 346
6 6 6 6 6 6 6 6
2,233 2,167 2,055 3,450 1,324 2,524 2,233 2,233
47 47 51 51 49 49 47 47
44 45 48 48 47 46 44 44
1,120 1,220 1,170 1,170 1,220 1,220 1,170 1,170
50 46 44 45 45 45 46 46
6 5 5 5 5 5 5 5
1,945 1,380 1,495 1,553 2,141 1,546 2,329 2,329
65 60 57 58 58 58 59 59
89 82 78 79 79 79 81 81
1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,220 1,220 1,170
47 47 47 46 46 37 37 37 47 37 39 49 47 46 47
5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5
1,350 1,480 982 1,179 1,265 971 2,089 1,221 1,052 1,178 1,221 2,917 2,362 981 1,480
75 75 75 73 65 60 60 60 75 60 62 78 75 74 75
83 83 83 81 81 66 66 66 83 66 69 87 83 82 83
87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.
95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.
103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.
ASIA TIMUR Beijing Hongkong Osaka Tokyo Pyongyang Seoul Shanghai Guangzhou ASIA SELATAN Kaboul Teheran Colombo Dhaka Islamabad Karachi New Delhi Mumbai ASIA TENGGARA Bandar Seri Begawan Bangkok Davao City Hanoi Ho Chi Minh Johor Bahru Kota Kinabalu Kuala Lumpur Manila Penang Pnom Penh Singapore Vientiane Yangon Songkhla
138
(dalam US$)
No.
KOTA
ATK (OT)
(1)
(2)
(3)
Langganan Koran/ Lampu Majalah (buah) (eksemplar/b ulan)
(4)
(5)
Pengamanan Sendiri (OB)
Kantong Diplomatik (Kg)
Jamuan (OH)
(6)
(7)
(8)
118. Kuching
1,170
37
4
1,221
60
66
119. Tawau
1,170
37
4
1,221
60
66
1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,134 1,158
52 52 52 56 52 50 52 50 52 48 49
6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5
2,159 2,568 2,568 2,463 2,568 642 316 642 1,840 1,710 1,747
123 123 123 133 123 118 123 118 123 114 117
92 92 92 100 92 89 92 89 92 86 88
120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130.
ASIA PASIFIK Canberra Darwin Melbourne Noumea Perth Port Moresby Sydney Vanimo Wellington Suva Dili
139
2.
Pemeliharaan, Pengadaan Inventaris Kantor, Pakaian Sopir/Satpam, Sewa Kendaraan, dan Konsumsi Rapat (dalam US$) Pemeliharaan KOTA
No.
(1)
(2)
Kendaraan Dinas (Unit/ Tahun)
Gedung (m²/ Tahun)
(3)
(4)
Pengadaa Pakaian n Sopir/ Halaman Inventari Satpam s Kantor (m²/ (stel) (OT) Tahun)
(5)
(6)
(7)
Sewa Kendaraan (hari)
Sedan
Bus
Mobil Box
(8)
(9)
(10)
300
400
Konsumsi Rapat (OK)
(11)
AMERIKA UTARA 1.
Chicago
8,353
80
2.
Houston
8,353
80
3.
Los Angeles
8,353
80
4.
New York
8,793
80
9
5.
Ottawa
9,408
72
6.
San Fransisco
8,353
80
7.
Toronto
9,408
72
9
8.
Vancouver
9,408
72
9.
Washington
8,353
80
8,529
63
9
9
681
320
409
46
9
681
320
300
400
409
46
9
681
320
300
400
409
46
717
337
300
400
431
48
9
767
361
291
350
461
51
9
681
320
300
400
409
46
767
361
291
350
461
51
9
767
361
291
350
461
51
9
681
320
300
400
409
46
695
327
264
350
418
46
AMERIKA 10.
Bogota
11.
Brazilia
10,639
63
9
867
408
329
350
521
58
12.
Boenos Aires
7,500
63
9
609
286
250
350
366
41
13.
Caracas
9,496
72
9
774
364
294
350
465
52
14.
Paramaribo
7,562
63
9
616
290
250
350
370
41
15.
Santiago de Chile
8,441
63
9
688
324
261
350
413
46
16.
Quito
7,210
63
9
588
276
223
350
353
39
17.
Lima
7,913
63
9
645
303
245
384
387
43
AMERIKA TENGAH 18.
Mexico City
8,001
72
9
652
307
275
392
392
44
19.
Havana
7,825
72
9
638
300
275
383
383
43
20.
Panama City
7,500
72
9
609
287
232
350
366
41
EROPA BARAT 21.
Vienna
13,692
80
9
760
708
300
608
821
51
22.
Brusels
13,434
72
9
745
695
293
596
806
50
23.
Marseilles
13,951
80
9
774
722
304
619
837
52
24.
Paris
13,951
80
9
774
722
304
619
837
52
25.
Berlin
13,176
72
9
731
682
287
585
790
49
26.
Bern
17,309
80
9
960
895
377
768
1,308
64
27.
Bonn
13,176
80
9
731
682
287
585
790
49
28.
Hamburg
13,176
72
9
731
682
287
585
790
49
29.
Geneva
17,309
80
9
960
895
377
768
1,308
64
30.
Amsterdam
13,176
72
9
731
682
287
585
790
49
140
(dalam US$) Pemeliharaan No.
KOTA
(1)
(2)
Kendaraan Dinas (Unit/ Tahun)
Gedung (m²/ Tahun)
(3)
(4)
Pengadaa Pakaian n Sopir/ Halaman Inventari Satpam s Kantor (m²/ (stel) (OT) Tahun)
(5)
(6)
(7)
Sewa Kendaraan (hari)
Sedan
Bus
Mobil Box
(8)
(9)
(10)
Konsumsi Rapat (OK)
(11)
EROPA UTARA 31.
Copenhagen
14,597
80
9
810
755
318
648
876
54
32.
Helsinski
13,434
72
9
745
695
293
596
806
50
33.
Stockholm
13,176
80
9
731
682
300
585
791
49
34.
London
13,563
80
9
753
702
300
602
814
50
35.
Oslo
16,147
80
9
896
835
352
717
969
60
9
616
302
242
493
667
41
EROPA SELATAN 36.
Sarajevo
11,109
72
37.
Zagreb
12,013
72
9
667
326
262
533
721
45
38.
Athens
12,142
72
9
674
330
265
539
729
45
39.
Lisbon
12,401
72
9
688
337
275
550
744
46
40.
Madrid
12,659
72
9
702
344
276
562
760
47
41.
Rome
13,563
72
9
753
368
295
602
814
50
42.
Beograd
11,626
72
9
645
316
275
516
698
43
43.
Vatican
13,563
72
9
753
368
295
602
814
50
EROPA TIMUR 44.
Bratislava
13,176
72
9
731
358
287
585
791
49
45.
Bucharest
11,496
72
9
638
312
250
510
690
43
46.
Kiev
11,367
72
9
631
309
275
505
682
42
47.
Moscow
14,080
72
9
781
309
307
625
845
52
48.
Praque
11,367
72
9
631
309
275
505
682
42
49.
Sofia
11,367
72
9
631
309
275
505
682
42
50.
Warsaw
11,367
72
9
631
309
275
505
682
42
51.
Budapest
12,401
72
9
688
337
300
550
744
46
52.
Dakkar
12,479
72
9
353
204
275
663
153
43
53.
Abuja
12,234
72
9
346
200
275
650
150
42
AFRIKA BARAT
AFRIKA TIMUR 54.
Addis Ababa
11,133
72
9
315
259
275
710
710
8
55. 56.
Nairobi Antananarive
10,399
63
9
294
242
250
663
663
7
11,133
63
9
315
259
250
710
710
8
57.
Dar Es Salaam
10,766
72
9
304
251
275
686
686
8
58.
Harare
11,500
63
9
325
268
250
733
733
8
AFRIKA SELATAN 59.
Windhoek
11,133
72
9
315
259
275
350
710
8
60.
Cape Town
10,766
72
9
304
251
275
350
686
8
141
(dalam US$) Pemeliharaan No.
KOTA
(1) 61.
(2) Johannesburg
Kendaraan Dinas (Unit/ Tahun)
Gedung (m²/ Tahun)
(3)
(4)
Pengadaa Pakaian n Sopir/ Halaman Inventari Satpam s Kantor (m²/ (stel) (OT) Tahun)
(5)
(6)
(7)
Sewa Kendaraan (hari)
Sedan
Bus
Mobil Box
(8)
(9)
(10)
Konsumsi Rapat (OK)
(11)
10,766
72
9
304
251
275
233
686
8
11,500
72
9
325
268
294
249
733
8
62.
Maputo
63.
Algiers
10,766
72
9
304
251
275
350
150
47
64.
Cairo
10,889
63
9
308
253
250
300
141
47
65.
Khartoum
11,623
72
9
329
271
275
350
151
50
66.
Rabbat
10,644
72
9
301
248
275
350
150
46
67.
Tripoli
10,154
72
9
287
236
275
350
150
44
68.
Tunisia
10,032
72
9
284
234
275
350
150
43
AFRIKA UTARA
ASIA BARAT 69.
Manama
11,256
72
9
490
393
221
350
150
33
70.
Baghdad
11,500
72
9
500
401
275
350
150
34
71.
Amman
10,522
63
9
458
367
250
300
125
31
72.
Kuwait
9,910
72
9
431
346
275
350
150
29
73.
Beirut
10,889
72
9
474
380
275
350
150
32
74.
Doha
10,522
55
9
458
367
225
285
100
31
75.
Damascus
10,399
72
9
453
363
275
350
150
31
76.
Ankara
10,899
72
9
474
380
275
350
150
32
77.
Abu Dhabi
11,133
72
9
484
389
275
350
150
33
78.
Sanaa
10,154
63
9
442
354
250
300
125
30
79.
Jeddah
10,277
72
9
447
359
275
350
150
30
80.
Muscat
10,766
72
9
469
376
211
350
150
32
81.
Riyadh
10,277
72
9
447
359
275
350
150
30
82.
Istanbul
10,889
72
9
474
380
275
350
150
32
83.
Dubai
11,133
72
9
484
389
275
350
150
33
300
125
31
ASIA TENGAH 84.
Tashkent
10,399
63
9
453
363
250
85.
Astana
11,256
63
9
490
393
250
300
125
33
86.
Baku
11,990
63
9
522
419
250
300
125
35
9,905
72
9
371
397
441
397
309
20
ASIA TIMUR 87.
Beijing
88.
Hongkong
9,905
80
9
371
397
441
400
309
20
89.
Osaka
10,863
80
9
407
436
484
436
339
22
90.
Tokyo
10,863
80
9
407
436
484
436
339
22
91.
Pyongyang
10,437
72
9
391
419
465
419
326
21
92.
Seoul
10,331
80
9
387
414
460
414
322
21
93.
Shanghai
9,905
72
9
371
397
441
397
309
20
94.
Guangzhou
9,905
72
9
371
397
441
397
309
20
142
(dalam US$) Pemeliharaan No.
KOTA
(1)
(2)
Kendaraan Dinas (Unit/ Tahun)
Gedung (m²/ Tahun)
(3)
(4)
Pengadaa Pakaian n Sopir/ Halaman Inventari Satpam s Kantor (m²/ (stel) (OT) Tahun)
(5)
(6)
(7)
Sewa Kendaraan (hari)
Sedan
Bus
Mobil Box
(8)
(9)
(10)
Konsumsi Rapat (OK)
(11)
ASIA SELATAN 95.
Kaboul
9,197
55
9
321
149
575
885
2,767
28
96.
Teheran
8,520
72
9
297
138
533
820
2,563
26
97.
Colombo
8,132
63
9
284
132
509
783
2,446
24
98.
Dhaka
8,229
63
9
287
134
515
792
2,475
25
Islamabad
8,229
72
9
287
134
515
792
2,475
25
100.
Karachi
8,229
72
9
287
134
515
792
2,475
25
101.
New Delhi
8,423
63
9
294
137
527
811
2,534
25
102.
Mumbay
8,423
63
9
294
137
527
811
2,534
25
8,617
63
9
301
140
539
829
2,592
26
8,617
63
9
301
140
539
829
2,592
26
99.
ASIA TENGGARA 103.
Bandar Seri Bagawan
104.
Bangkok
105.
Davao City
8,617
63
9
301
140
539
829
2,592
26
106.
Hanoi
8,423
63
9
294
137
527
811
2,534
25
107.
Ho Chi Minh
8,423
63
9
294
137
527
811
2,534
25
108.
Johor Bahru
7,500
63
9
240
112
430
662
2,068
21
109.
Kota Kinabalu
7,500
63
9
240
112
430
662
2,068
21
110.
Kuala Lumpur
7,500
63
9
240
112
430
662
2,068
21
111.
Manila
8,617
63
9
301
140
539
829
2,592
26
112.
Penang
7,500
63
9
240
112
430
662
2,068
21
113.
Pnom Penh
7,164
72
9
250
116
448
690
2,155
22
114.
Singapore
9,004
63
9
314
146
563
867
2,708
27
115.
Vientiane
8,617
72
9
301
140
539
829
2,592
26
116.
Yangon
8,520
72
9
297
138
533
820
2,563
26
117.
Songkhla
,8,617
63
9
301
140
539
829
2,592
26
118.
Kuching
7,500
63
9
240
112
430
662
2,068
21
119.
Tawau
7,500
63
9
240
112
430
662
2,068
21
ASIA PASIFIK 120.
Canberra
9,585
72
9
334
156
600
923
2,883
29
121.
Darwin
9,585
72
9
334
156
600
923
2,883
29
122.
Melbourne
9,585
72
9
334
156
600
923
2,883
29
123.
Noumea
10,359
72
9
361
168
648
997
3,116
31
124.
Perth
9,585
72
9
334
156
600
923
2,883
29
125.
Port Moresby
9,197
72
9
321
149
575
885
2,767
28
126.
Sydney
9,585
72
9
334
156
600
923
2,883
29
127.
Vanimo
9,197
72
9
321
149
575
923
2,767
28
128.
Wellington
9,585
72
9
334
156
600
923
2,883
29
129.
Suva
8,907
72
9
311
145
557
857
2,679
27
130.
Dilli
9,101
72
9
318
148
569
876
2,737
27
143
Lampiran 34 BIAYA LANGSUNG PERSONIL (RENUMERATION/ BILLING RATE ) TAHUN 2014 UNTUK TENAGA AHLI NASIONAL BERPENDIDIKAN S1/S2/S3 DENGAN UNDANGAN INTERNASIONAL (ICB) BERDASARKAN PENGALAMAN PROFESI YANG SETARA (COMPARABLE EXPERIENCES ) SEBAGAI BATAS ESTIMASI SARJANA DENGAN PENGALAMAN PROFESIONAL (TAHUN)
RUPIAH PERBULAN TAHUN 2014 S1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
**) **) 18.150.000 21.750.000 25.350.000 29.100.000 32.550.000 36.300.000 39.750.000 43.500.000 46.950.000 50.700.000 54.300.000 57.900.000 61.500.000 65.100.000 68.700.000 72.300.000 75.900.000 79.650.000 83.250.000 86.850.000 90.450.000 94.200.000 97.800.000
S2 19.050.000 22.650.000 26.250.000 30.000.000 33.450.000 37.200.000 40.800.000 44.550.000 48.000.000 51.750.000 55.500.000 58.950.000 62.700.000 66.300.000 70.050.000 73.500.000 77.250.000 80.850.000 83.850.000 88.050.000 91.800.000 95.400.000 99.000.000 102.600.000 106.350.000
S3 27.000.000 30.900.000 34.800.000 38.700.000 42.600.000 46.350.000 50.250.000 54.000.000 57.900.000 61.650.000 65.550.000 69.450.000 73.200.000 77.100.000 80.850.000 84.750.000 88.500.000 92.400.000 95.250.000 100.050.000 103.950.000 107.700.000 111.750.000 115.650.000 119.700.000
*)
Referensi Biaya Minimal Tahun 2011 dan berlaku sama besarnya di seluruh Provinsi Indonesia **) S1 pengalaman 1-2 tahun dianggap Sub Profesional (Lihat Lampiran 38)
144
Lampiran 35 DASAR PERHITUNGAN BIAYA PERSONIL LANGSUNG Perhitungan Biaya Langsung Personil dilakukan perhitungan Konversi Maksimum Biaya SBOM : SBOB/ 4,1 SBOH : (SBBOB/22) X 1,1 SBOJ : (SBOH/8) X 1,3 Catatan : SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan (Person Month Rate ) SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (Person Week Rate ) SBOH = Satuan Biaya Orang Harian (Person Day Rate ) SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (Person Hour Rate ) Perhitungan Biaya Langsung Personil (BLP) dilakukan sebagai berikut : BLP = GD + BBS + BBU + T + K + BL Dimana : GD = Gaji Dasar (Basic Salary ) BBS = Beban Biaya Sosial (Social Cost ) BBU = Beban Biaya Umum (Overhead Cost ) T = Tunjangan (Allowance ) K = Keuntungan (Profit ) BL = Biaya Lain-Lain (Other Cost ) UNDANGAN
KOMPONEN (1) Gaji Dasar – GD (Basic Salary )
NASIONAL
INTERNASIONAL
(2)
(3)
1 X GD
1 X GD
Beban Biaya Sosial - BBS (Social Cost )
(0,3 -0, 4) X GD
(0,3 – 0,6) X GD
Beban Biaya Umum – BBU (Overhead
(0,5 – 1,3) XGD
(0,7 – 1,4) X GD
Tunjangan - T
(0,1 -0,3) X GD
(0,1 – 0,3) X GD
Keuntungan – K
(0,1 X (GD+BBS+BBU)
0,1 X (GD+BBJ+BBU)
Total Biaya Langsung Personil
(2,2 – 3,1) X GD
(2,4 – 3,6) X GD
145
Lampiran 36 BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST ) TAHUN 2014 UNTUK JENIS PENGELUARAN REIMBURSABLE NO. 1
JENIS PENGELUARAN
3
4
5
HARGA (Rp.)
Dokumen Perjalanan Ke Luar Negeri
• Untuk Lajang Proyek > 12 Bulan • Untuk Keluarga 2
SATUAN
→ Biaya untuk pengurusan paspor, Visa, Fiskal, Sertifikat Kesehatan, dll. → Jumlah Trip Tenaga Ahli terdiri dari Mobilisasi, Perjalanan Dinas, Cuti Tahunan dan Demobilisasi. → Jumlah Trip Keluarga (Max. 1 isteri dan 2 anak dibawah 18 tahun) hanya Mobilisasi Cuti Tahunan dan Demobilisasi. Org-Trip
At Cost
Org-Trip
At Cost
Tiket Penerbangan
→ Untuk Penerbangan Internasional, berlaku tarif IATA, kelas ekonomi. → Untuk Penerbangan Domestik, berlaku tarif kelas ekonomi. → Tidak termasuk Airport Tax.
• Untuk Lajang • Airport Tax. Proyek > 12 Bulan: • Untuk Keluarga
pp. Org
At Cost At Cost
pp.
At Cost
• Airport Tax.
Org
At Cost
Kg/Trip
At Cost
Kg/Trip Kg/Trip
At Cost At Cost
Org-Trip
At Cost
Kel-Trip
At Cost
Kelebihan Bagasi (Excess Baggage ) Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri Proyek > 12 Bulan: • Untuk Lajang • Untuk Keluarga Biaya Perjalanan Darat (Local /Inland /Travel ) • Untuk Lajang Proyek > 12 bulan: • Untuk Keluarga
KETERANGAN
• Untuk 1 isteri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun • Untuk 1 isteri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun → Max. 10 Kg / Org / Trip → Hanya untuk Mobilisasi &Demobilisasi
• Max. 25 Kg / Orang / Trip • Max. 40 Kg / Keluarga / Trip
146
NO. 6
SATUAN
HARGA (Rp.)
Unit
At Cost
Peralatan kantor: • Computer Desk Top • Laptop • Printer Laser Jet A-3 • Printer Laser Jet A-4 • Printer Color Jet A-3 • Printer Color Jet A-4 • Scanner • Mesin Fotocopy • Mesin Fax • Mesin Ketik • LCD Proyektor • Digital Camera • Plotter • Software / Royalty • Perlengkapan Khusus • Dll
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
At At At At At At At At At At At At At At At At
Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost
Furniture kantor: • Meja dan Kursi Kerja • Meja dan Kursi Rapat • Air Conditioner • Filing Cabinet • White Board • Shelf • Water Dispenser • Dll
Set Set Unit Unit Unit Unit Unit Unit
At At At At At At At At
Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost
Biaya Instalasi Telepon/Inte
Unit
At Cost
JENIS PENGELUARAN Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek Kendaraan • Roda-4 • Roda-2
7
KETERANGAN
• Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan • Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan
Catatan: Penentuan harga "At Cost " ini bisa mengikuti aturan yang ada pada Pepres No. 54 Tahun 2010 Pasal 66 Angka (4) yaitu HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran
147
Lampiran 37 BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION /BILLING RATE ) UNTUK TENAGA AHLI NASIONAL BERPENDIDIKAN S1/S2/S3 DENGAN UNDANGAN NASIONAL (ICB) BERDASARKAN PENGALAMAN PROFESI YANG SETARA (COMPARABLE EXPERIENCES ) PROVINSI DKI JAKARTA Indeks = 1.000 SEBAGAI BATAS TERTINGGI KELOMPOK AHLI KUALIFIKASI
AHLI PRATAMA
AHLI MUDA
AHLI MADYA
AHLI UTAMA
AHLI KEPALA
AHLI PEMBINA KEPALA
TAHUN PENGALAMAN
GOLONGAN
RUPIAH PER-BLN
TAHUN PENGALAMAN
RUPIAH PER-BLN
S1
I-A
1
**)
I-B
2
**)
I-C
3
13.350.000
I-D
4
14.850.000
II-A
5
16.350.000
TAHUN PENGALAMAN
S2
1
RUPIAH PER-BLN S3
17.100.000
II-B
6
17.850.000
2
18.900.000
II-C
7
19.350.000
3
20.850.000
II-D
8
20.850.000
4
22.650.000
III-A
9
22.350.000
5
24.450.000
1
26.550.000
III-B
10
23.400.000
6
26.250.000
2
28.500.000
III-C
11
25.350.000
7
28.050.000
3
30.600.000
III-D
12
26.850.000
8
29.850.000
4
32.550.000
VI-A
13
28.350.000
9
31.800.000
5
34.500.000
VI-B
14
29.850.000
10
33.600.000
6
36.450.000
VI-C
15
31.350.000
11
35.400.000
7
38.550.000
VI-D
16
32.850.000
12
37.200.000
8
40.500.000
V-A
17
34.350.000
13
39.000.000
9
42.450.000
V-B
18
35.850.000
14
40.950.000
10
44.400.000
V-C
19
37.350.000
15
42.750.000
11
46.500.000
V-D
20
38.850.000
16
44.550.000
12
48.450.000
VI-A
21
40.350.000
17
46.350.000
13
50.400.000
VI-B
22
41.850.000
18
48.150.000
14
52.350.000
VI-C
23
43.350.000
19
49.950.000
15
54.450.000
VI-D
24
44.850.000
20
51.900.000
16
56.400.000
VI-E
25
46.350.000
21
53.700.000
17
58.350.000
*) Referensi Biaya Minimal Tahun 2011 (benchmarking DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000) **) S1 pengalaman 1-2 tahun dianggap Sub Profesional (lihat Lampiran 37) Biaya Langsung Personil untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Lampiran 40)
148
Lampiran 38 BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION/BILLING RATE ) TAHUN 2014 UNTUK TENAGA SUB PROFESIONAL *) PROVINSI DKI JAKARTA Indeks = 1.000 SEBAGAI BATAS TERTINGGI NO
PERSONIL
1
CAD / CAM OPERATOR
2
SOFTWARE PROGRAMMER/IMPLEMENTER
3
HARDWARE TECHNICIAN
4
FACILITATOR
5
SENIOR ASSISTANT PROFESIONAL STAFF
6
ASSISTANT PROFESIONAL STAFF
7
SPECIAL TECHNICIAN / INSPECTOR
8
TECHNICIAN
9
INSPECTOR
10
SURVEYOR
PENDIDIKAN & PENGALAMAN
RUPIAH PER BULAN
D3/SO (5 - 10 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun) D3/SO (> 3 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun) D3/SO (> 3 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun) D3/SO (> 3 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun) D3/SO (> 6 Tahun) S1 (3 - 5 Tahun) S2 (1 - 3 Tahun) D3/SO (3 - 6 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun) D3/SO (> 3 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun) D3/SO (> 3 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun) D3/SO (> 3 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun) D3/SO (> 3 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun)
7.200.000
8.700.000
7.200.000
7.200.000
9.500.000
9.000.000
8.700.000
7.200.000
7.200.000
6.700.000
*) Referensi Biaya Minimal Tahun 2011 (Benchmarking DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000) Biaya Langsung Personil untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil Per Provinsi (Lampiran 40) 149
Lampiran 39 BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION /BILLING RATE ) TAHUN 2014 UNTUK TENAGA PENDUKUNG *) PROVINSI DKI JAKARTA Indeks = 1.000
NO.
PERSONIL
RUPIAH PER BULAN
1.
Office Manager
7.600.000
2.
Site Office Manager/ Administrator
6.900.000
3.
Bilingual Secretary
7.500.000
4.
Secretary
4.650.000
5.
Computer Operator/ Typist
4.100.000
6.
Drafter (Manual)
3.450.000
7.
Messenger
2.400.000
8.
Office Boy
1.750.000
9.
Driver
2.600.000
Office Guard/ Security Officer
2.150.000
10.
*) Referensi Biaya Minimal Tahun 2011 (Benchmarking DKI Jakarta dengan Indeks = 1000) Biaya Langsung Personil untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Lampiran 39)
150
Lampiran 40 INDEK BIAYA LANGSUNG PERSONIL PER PROVINSI TAHUN 2014 SEBAGAI BATAS TERTINGGI NO
PROVINSI
INDEKS
1.
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
1.242
2.
SUMATERA UTARA
0.939
3.
SUMATERA BARAT
0.878
4.
RIAU
0.983
5.
KEPULAUAN RIAU
0.976
6.
JAMBI
0.843
7.
SUMATERA SELATAN
0.876
8.
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
0.862
9.
BENGKULU
0.783
10.
LAMPUNG
0.764
11.
BANTEN
0.882
12.
DKI JAKARTA (Benchmarking )
1.000
13.
JAWA BARAT
0.719
14.
JAWA TENGAH
0.698
15.
D.I. YOGYAKARTA
0.743
16.
JAWA TIMUR
0.681
17.
BALI
0.797
18.
NUSA TENGGARA BARAT
0.871
19.
NUSA TENGGARA TIMUR
0.828
20.
KALIMANTAN BARAT
0.744
21.
KALIMANTAN TENGAH
0.899
22.
KALIMANTAN SELATAN
0.935
23.
KALIMANTAN TIMUR
0.917
24.
SULAWESI UTARA
0.979
25.
SULAWESI TENGAH
0.817
26.
SULAWESI TENGGARA
0.870
27.
SULAWESI BARAT
0.942
28.
SULAWESI SELATAN
0.908
29.
GORONTALO
0.761
30.
MALUKU
0.881
31.
MALUKU UTARA
0.895
32.
PAPUA
1.332
33.
PAPUA BARAT
1.259
Indeks ini berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan/proyek berlangsung di Provinsi tersebut. 151
Lampiran 41 BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST ) TAHUN 2014 UNTUK JENIS PENGELUARAN FIXED UNIT RATE SEBAGAI BATAS TERTINGGI NO 1
JENIS PENGELUARAN
Roda-4 Roda-4 Roda-2 Roda-2 Kendaraan Air O&M Roda-4 O&M Roda-2
Bulan Hari Bulan Hari Hari Bulan Bulan
8.500.000 680.000 1.450.000 180.000 ***) 3.900.000 700.000
Sewa Kantor Proyek
• • • • 3
HARGA (Rp.)
Sewa Kendaraan dan O&M **)
• • • • • • • 2
SATUAN
Jakarta Provinsi Kabupaten Lapangan
Sewa Peralatan Kantor **) • Computer Desk Top • Laptop • Printer Laser Jet A-3 • Printer Laser Jet A-4 • Printer Color Jet A-3 • Printer Color Jet A-4 • Scanner A-3
KETERANGAN → Untuk lokasi proyek terpencil/ terisolir di suatu provinsi, harga 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar → Tidak termasuk Driver kendaraan Roda-4 • Tidak termasuk O&M Driver • Termasuk O&M • Tidak termasuk O&M • Termasuk O&M • Termasuk O&M
→ Untuk ruangan rata-rata 6 M² perorang maksimum untuk 25 orang dan ruang rapat ± 30 M². → Untuk proyek < 6 Bulan fasilitas Sewa Kantor diberikan jika lokasi pelaksanaan operasional pekerjaan /proyek berbeda provinsi/kota/ kabupaten dengan Kantor Perusahaan. → Untuk proyek < 6 Bulan, minimal penyewaan dihitung untuk 6 Bulan → Untuk lokasi proyek terpencil/ terisolir, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar M²/Bulan M²/Bulan M²/Bulan M²/Bulan
Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan
185.000 125.000 95.000 85.000
1.000.000 1.600.000 1.100.000 700.000 800.000 600.000 550.000 152
NO
JENIS PENGELUARAN • • • • • • • •
4
5
6
7
8
Scanner A-4 Mesin Fotocopy Mesin Fax Mesin Ketik LCD Proyektor Digital Camera Plotter Dll
Sewa Furniture Kantor **) • Meja dan Kursi Kerja • Meja dan Kursi Rapat • Air Conditioner • Filing Cabinet • White Board • Shelf • Water Dispenser • Dll
SATUAN
HARGA (Rp.)
Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Hari Unit-Bulan Unit-Bulan
330.000 4.600.000 330.000 330.000 550.000 380.000 4.000.000
Set-Bulan Set-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan
1.250.000 1.750.000 420.000 170.000 75.000 75.000 75.000
Biaya Operasional Kantor Proyek
→ Untuk biaya listrik, Air, Kebersihan, dll (termasuk perawatan)
• Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan
Bulan Bulan Bulan
11.500.000 6.000.000 3.750.000
Biaya ATK (Office Consumables ) **) • Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan
Bulan Bulan Bulan
5.700.000 3.450.000 2.400.000
Biaya Komputer & Printer Consumables **) • Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan
Bulan Bulan Bulan
3.450.000 2.500.000 1.750.000
Biaya Komunikasi
• Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek
KETERANGAN
→ Untuk Telepon, Fax, Internet. → Belum termasuk biaya pemasangan/penyambungan Telepon dan Internet. Bulan Bulan
5.700.000 2.800.000 153
NO
9
JENIS PENGELUARAN
11
HARGA (Rp.)
• Kantor Lapangan
Bulan
2.300.000
Internasional:
Bulan
5.900.000
Tunjangan Harian (Per Diem Allowance )
• Jakarta • Provinsi • Kabupaten 10
SATUAN
KETERANGAN
→ Berlaku hanya untuk Layang → Tidak mendapat Housing Allowance → Untuk proyek > 3 bulan, mendapat Tunjangan Perumahan. Org-Hari Org-Hari Org-Hari
550.000 450.000 350.000
Tunjangan Perumahan (Housing Allowance )
→ Untuk proyek < 12 bulan, dibayar diawal proyek → Untuk proyek > 12 bulan, dibayar disetiap awal tahun proyek.
Proyek > 3 bulan (Prof. Staf). • Jakarta • Provinsi • Kabupaten
Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan
3.900.000 3.000.000 2.600.000
• Untuk Layang • Untuk Layang • Untuk Layang
Proyek > 3 bulan (Sub. Prof.) • Jakarta • Provinsi • Kabupaten
Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan
2.900.000 2.000.000 1.700.000
• Untuk Layang • Untuk Layang • Untuk Layang
Proyek > 12 bulan (Prof. Staf.) • Jakarta • Provinsi • Kabupaten
Kel-Bulan Kel-Bulan Kel-Bulan
5.500.000 4.900.000 4.300.000
• Untuk Keluarga • Untuk Keluarga • Untuk Keluarga
Penempatan Sementara (Temporary Lodging) Untuk proyek > 3 bulan • Jakarta • Provinsi • Kabupaten
→ Untuk maksimal 3 hari setelah kedatangan di lokasi proyek.
Org-Hari Org-Hari Org-Hari
550.000 450.000 350.000
154
NO 12
JENIS PENGELUARAN
Jakarta Provinsi Kabupaten Lokasi Proyek/ Lapangan
Penugasan Penugasan Penugasan
17.000.000 17.000.000 17.000.000 → Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor.
Org-Hari Org-Hari Org-Hari Org-Hari
550.000 450.000 350.000 250.000
→ Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor Org-Hari Org-Hari Org-Hari Org-Hari
550.000 450.000 350.000 250.000
Cuti Tahunan (Annual Level )
Proyek > 12 bulan • Jakarta • Provinsi • Kabupaten • Lokasi Proyek/ Lapangan 16
pemindahan perlengkapan rumah tangga
Penginapan Tugas Luar • • • •
15
Jakarta Provinsi Kabupaten Lokasi Proyek/ Lapangan
Biaya Pelaporan
KETERANGAN → Untuk biaya penyimpanan dan
Tunjangan Tugas Luar (Out of Station Allowance/ OSA) • • • •
14
HARGA (Rp.)
Tunjangan Penempatan (Relocation Allowance ) Untuk proyek > 24 bulan • Jakarta • Provinsi • Kabupaten
13
SATUAN
→ Setelah bertugas 1 tahun terus menerus → Hanya untuk tiket pesawat (PP) dan Airport Tax. Org Org Org Org Org
***) ***) ***) ***)
→ Biaya Pelaporan tergantung dari jenis, macam, bentuk dan banyak hal. laporan. Apabila dengan gambar teknik/peta, dapat dihitung sesuai pengeluaran. 155
NO
JENIS PENGELUARAN
SATUAN
HARGA (Rp.)
KETERANGAN
Kantor Utama/ Sub Proyek: • Laporan Pendahuluan • Laporan Antara • Konsep Laporan Akhir • Laporan Akhir • Ringkasan Eksekutif • Laporan Bulanan • Laporan Triwulan • Laporan Teknis/ Khusus • Dokumen Tender • Manual O&M • CD • Flash Disk Kantor Lapangan: • Konsep Laporan Akhir • Laporan Akhir • Laporan Bulanan • Laporan Triwulan • Laporan Teknis/ Khusus
Buku
150.000
Buku Buku
200.000 250.000
Buku Buku Buku Buku Buku
300.000 150.000 200.000 300.000 500.000
Buku Buku Keping Buah
6.200.000 270.000 20.000 160.000
Buku
200.000
Buku Buku Buku Buku
250.000 80.000 200.000 400.000
**)
Biaya Langsung Non Personil ini untuk provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi (Lampiran 41) ***) Bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB / HPS sudah diketahui. Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai Fixed Unit Rate , dan bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB/HPS belum diketahui, Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai At Cost.
156
Lampiran 42 BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST ) Tahun 2014 UNTUK JENIS PENGELUARAN LUMP SUM
Lump Sum adalah biaya suatu atau beberapa item/ unsur pekerjaan dalam batas batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus, seperti: ● Pengumpulan Data Sekunder ● Seminar, Workshop, Sosialisasi, Training, Desiminasi, Loka Karya, Diskusi, Koordinasi antar Instansi ● Survey ● Biaya Test Laboratorium ● Dst nya.
157
Lampiran 43 INDEKS BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL PER PROVINSI TAHUN 2014 SEBAGAI BATAS TERTINGGI NO
PROVINSI
INDEKS
1
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
1.157
2
SUMATERA UTARA
1.055
3
SUMATERA BARAT
0.983
4
RIAU
1.067
5
KEPULAUAN RIAU
1.178
6
JAMBI
1.028
7
SUMATERA SELATAN
1.007
8
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
1.148
9
BENGKULU
1.013
10
LAMPUNG
0.987
11
BANTEN
0.943
12
DKI JAKARTA (Benchmarking )
1.000
13
JAWA BARAT
0.963
14
JAWA TENGAH
0.927
15
D.I. YOGYAKARTA
0.929
16
JAWA TIMUR
0.939
17
BALI
1.016
18
NUSA TENGGARA BARAT
1.044
19
NUSA TENGGARA TIMUR
1.107
20
KALIMANTAN BARAT
1.095
21
KALIMANTAN TENGAH
1.116
22
KALIMANTAN SELATAN
1.065
23
KALIMANTAN TIMUR
1.180
24
SULAWESI UTARA
1.117
25
SULAWESI TENGAH
1.063
26
SULAWESI TENGGARA
1.049
27
SULAWESI BARAT
1.059
28
SULAWESI SELATAN
1.049
29
GORONTALO
1.064
30
MALUKU
1.240
31
MALUKU UTARA
1.238
32
PAPUA
1.952
33
PAPUA BARAT
1.516
**) Berlaku hanya untuk beberapa jenis Pengeluaran Fixed Unit Rate (Lampiran 35) Indeks ini berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berlangsung di Provinsi tersebut. 158
Lampiran 44 PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI SEDERHANA SEBAGAI BATAS TERTINGGI Biaya Konstruksi Fisik (juta (Rp)
s.d 250
250 s.d 500
500 s.d 1000
1000 s.d 2500
2500 s.d 5000
5000 s.d 10.000
10.000 s.d 25.000
25.000 s.d 50.000
50.000 s.d 100.000
100.000 s.d 250.000
250.000 s.d 500.000
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
1. PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)
8.23
8.23 s.d 6.83
6.83 s.d 5.63
5.63 s.d 4.65
4.65 s.d 3.90
3.90 s.d 3.28
3.28 s.d 2.82
2.82 s.d 2.44
2.44 s.d 2.16
2.16 s.d 1.94
1.94 s.d 1.80
2. PENGAWASAN KONSTRUKSI (dalam %)
5.35
5.35 s.d 4.62
4.62 s.d 3.90
3.90 s.d 3.27
3.27 s.d 2.73
2.73 s.d 2.27
2.27 s.d 1.92
1.92 s.d 1.65
1.65 s.d 1.43
1.43 s.d 1.26
1.26 s.d 1.18
14.00
14.00 s.d 10.00
10.00 s.d 6.75
6.75 s.d 4.20
4.20 s.d 2.85
2.85 s.d 1.90
1.90 s.d 1.20
1.20 s.d 0.80
0.80 s.d 0.50
0.50 s.d 0.28
0.28 s.d 0.18
Komponen Kegiatan (1)
3. PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007 Tanggal 27 Desember 2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 159
Lampiran 45 PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA SEBAGAI BATAS TERTINGGI Biaya Konstruksi Fisik (juta (Rp)
s.d 250
250 s.d 500
500 s.d 1000
1000 s.d 2500
2500 s.d 5000
5000 s.d 10.000
10.000 s.d 25.000
25.000 s.d 50.000
50.000 s.d 100.000
100.000 s.d 250.000
250.000 s.d 500.000
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
1. PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)
9.00
9.00 s.d 7.55
7.55 s.d 6.35
6.35 s.d 5.37
5.37 s.d 4.55
4.55 s.d 3.92
3.92 s.d 3.42
3.42 s.d 3.02
3.02 s.d 2.72
2.72 s.d 2.50
2.50 s.d 2.32
2. MANAJEMEN KONSTRUKSI (dalam %) atau 3. PENGAWASAN KONSTRUKSI (dalam %)
7.25
7.25 s.d 6.20
6.20 s.d 5.25
5.25 s.d 4.50
4.50 s.d 3.80
3.80 s.d 3.25
3.25 s.d 2.80
2.80 s.d 2.48
2.48 s.d 2.19
2.19 s.d 2.00
2.00 s.d 1.89
6.00
6.00 s.d 5.20
5.20 s.d 4.45
4.45 s.d 3.80
3.80 s.d 3.20
3.20 s.d 2.70
2.70 s.d 2.30
2.30 s.d 2.00
2.00 s.d 1.78
1.78 s.d 1.60
1.60 s.d 1.50
4. PENGELOLAAN (dalam %)
16.00
16.00 s.d 11.25
11.25 s.d 7.75
7.75 s.d 5.10
5.10 s.d 3.28
3.28 s.d 2.15
2.15 s.d 1.42
1.42 s.d 0.93
0.93 s.d 0.58
0.58 s.d 0.31
0.31 s.d 0.19
Komponen Kegiatan (1)
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007 Tanggal 27 Desember 2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 160
Lampiran 46 PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI KHUSUS SEBAGAI BATAS TERTINGGI Biaya Konstruksi Fisik (juta (Rp) Komponen Kegiatan (1) 1. PERENCANAAN (dalam %)
2. MANAJEMEN (dalam %)
3. PENGELOLAAN (dalam %)
s.d 250
250 s.d 500
500 s.d 1000
1000 s.d 2500
2500 s.d 5000
5000 s.d 10.000
10.000 s.d 25.000
25.000 s.d 50.000
50.000 s.d 100.000
100.000 s.d 250.000
250.000 s.d 500.000
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
9.75
9.75 s.d 8.20
8.20 s.d 6.89
6.89 s.d 5.85
5.85 s.d 5.00
5.00 s.d 4.35
4.35 s.d 3.85
3.85 s.d 3.45
3.45 s.d 3.10
3.10 s.d 2.90
2.90 s.d 2.75
7.95
7.95 s.d 6.68
6.68 s.d 5.70
5.70 s.d 4.87
4.87 s.d 4.15
4.15 s.d 3.60
3.60 s.d 3.10
3.10 s.d 2.77
2.77 s.d 2.49
2.49 s.d 2.30
2.30 s.d 2.17
16.00
16.00 s.d 11.25
11.25 s.d 7.75
7.75 s.d 5.10
5.10 s.d 3.28
3.28 s.d 2.15
2.15 s.d 1.42
1.42 s.d 0.93
0.93 s.d 0.58
0.58 s.d 0.31
0.31 s.d 0.19
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007 Tanggal 27 Desember 2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 161
Lampiran 47 BANTUAN BIAYA SEWA RUMAH UNTUK PEJABAT SEBAGAI BATAS TERTINGGI BANTUAN BIAYA NO.
PROVINSI
(1)
(2)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
ESELON II (120/350)
ESELON III (70/200)
ESELON IV (50/120)
(3)
(4)
(5)
ACEH
22.500.000
17.500.000
12.500.000
SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT
15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 24.000.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 22.500.000 25.000.000 25.000.000 30.000.000 30.000.000
10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 14.000.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 20.000.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000
7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 10.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 15.000.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 162
Lampiran 48 BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMK KEHUTANAN SEBAGAI BATAS TERTINGGI No
Uraian Kegiatan
(1) (2) 1. Insentif - Kepala Sekolah - Golongan III (Tiga) - Golongan IV (Empat) - Wakil Kepala Sekolah - Wali Kelas - Pembina Kesiswaan Eksternal - Tenaga Medis - Guru Bimbingan Konseling (BK) - Wali Asrama - Pengelola Laboratorium/ Teaching Factory/Unit Produksi 2. a. b.
c.
d.
3. a. b.
c. d.
4. a.
Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Bahan - Bahan - Bahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Honor - Honor - Honor Panitia PPDB - Honor penyusun soal PPDB Operasional - Operasional penerimaan peserta didik baru - Biaya psycotest dalam rangka PPDB - Biaya Tes Kesehatan dalam rangka PPDB Perjalanan - Perjalanan dalam rangka pelaksanaan PPDB Pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik (MOPD) Bahan - Bahan - Bahan Pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik Honor - Honor - Honor Panitia Orientasi Peserta Didik Baru - Insentif Pengajar MOPD Operasional - Operasional MOPD Perjalanan - Perjalanan dalam rangka pelaksanaan MOPD Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar/ Pembelajaran Tatap Muka (TM) Dan Praktek Sekolah (PS) Bahan - Bahan - Bahan Proses Belajar Mengajar Di Kelas - Bahan pengembangan diri / ekstrakurikuler - Lembar Kerja Siswa (LKS) - Bahan Praktik Sekolah (PS)
(dalam rupiah)
Satuan
Biaya TA. 2014
(3)
(4)
OB OB OB OB OH OH OB OB OB
570.000 640.000 500.000 400.000 50.000 200.000 250.000 400.000 250.000
Kegiatan
at cost
OK MA
Sesuai Tabel 5
500.000
Kegiatan Orang Orang
at cost at cost at cost
OT
at cost
Kegiatan
at cost
OK OJ
Sesuai Tabel 5
200.000
Peserta Didik
at cost
OT
at cost
Siswa/Semester
150.000 75.000 15.000 200.000
Siswa/Semester Mata Pelaj./Siswa Siswa/Semester
163
No
Uraian Kegiatan
(1) (2) b. Honor - Honor - Pengajar Tatap Muka/Praktek sekolah - Insentif pengembangan diri / ekstrakurikuler c. Operasional - Penggandaan/Fotocopy Dalam Rangka PBM d. Perjalanan - Perjalanan Pengajar - Perjalanan Siswa 5. a.
b.
c.
d.
6. a. b.
c.
7. a. b.
c.
8. a. b.
Pelaksanaan Praktek Kerja / Industri (PI) Bahan - Bahan - Bahan Praktek Kerja / Industri - Bahan Obat-obatan Praktek Kerja / Industri Honor - Honor - Pembimbing praktek industri eksternal - Pendamping Praktek Kerja/Praktek Industri Operasional - Operasional Praktek Kerja/Praktek Industri - Akomodasi dan konsumsi pembimbing/Pendamping PI - Akomodasi dan konsumsi Siswa dalam rangka PI Perjalanan - Penjajakan/Supervisi/Monitoring Lokasi PI - Transport pendamping/Panitia PI - Transport siswa dalam rangka PI Pelaksanaan Magang Bahan - Bahan - Bahan Magang Operasional - Operasional Magang - Akomodasi Dan Konsumsi Siswa Dalam Rangka Magang Perjalanan - Penjajakan/Supervisi/Monitoring Lokasi Magang - Transport siswa dalam rangka magang Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) Bahan - Bahan - Bahan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) Honor - Honor - Honor penguji pelaksanaan UKK - Honor panitia pelaksanaan UKK Operasional - Operasional Uji Kompetensi Keahlian (UKK) Pelaksanaan Evaluasi Ketuntasan Belajar Siswa Bahan - Bahan - Bahan Evaluasi Ketuntasan Belajar Honor - Honor - Honor Panitia evaluasi ketuntasan belajar
Satuan
Biaya TA. 2014
(3)
(4)
JPL JPL
50.000 35.000
OB
at cost
OT Siswa
at cost at cost
Siswa/Semester
200.000 50.000
Siswa JPL JPL Semester/Paket
OH OH
40.000 35.000 200.000 at cost at cost
OT OT Siswa
at cost at cost at cost
Siswa/Kegiatan
200000
Semester/Paket
OH
at cost at cost
OT Siswa
at cost at cost
Siswa/Kegiatan
at cost
JPL OK
45.000 Sesuai Tabel 5
Siswa/Kegiatan
at cost
Siswa/Kegiatan
at cost
OK
Sesuai Tabel 5
164
No
Uraian Kegiatan
(1) (2) c. Operasional - Operasional Evaluasi Ketuntasan Belajar 9. a. b.
c.
Pelaksanaan Ujian Akhir Siswa (Ujian Sekolah Nasional) Bahan - Bahan - Bahan Untuk Ujian Akhir Honor - Honor - Honor panitia ujian akhir - Honor pengawas ujian akhir teori - Honor Penguji Ujian Akhir Praktek - Penyusunan Bahan soal ujian akhir - Pemeriksaan hasil ujian akhir - Honor Penulisan Ijazah/STTB Operasional - Bimbingan belajar kelas XII dlm rangka persiapan UN
10. Pengelola Laboratorium/Teaching Factory/Unit Produksi a. Bahan - Bahan pengelolaan Laboratorium Teaching Factory/Unit Produksi b. Operasional - Operasional pengelolaan Laboratorium Teaching Factory/Unit Produksi 11. Pelaksanaan Pembinaan Siswa a. Bahan-bahan: - Bahan-bahan Olahraga - Bahan-Bahan Obat-obatan /Medichal siswa - Bahan-bahan Wisuda - Bahan Lomba Karya Siswa b. Honor - Honor - Honor piket pembina harian c. Operasional - Konsumsi Siswa di Asrama - Operasional lomba karya siswa/lomba kompetensi siswa - Operasional kegiatan ekstrakulikuler - Operasional Bimbingan Dan Konseling Peserta Didik - Operasional Asrama - Operasional Kelas - Operasional kesiswaan - Operasional wisuda d. Perjalanan - Pembinaan siswa dan pengembangan diri (ekstrakulikuler) - Transport Lomba Kompetensi Siswa (LKS) 12. Lain-Lain - Pengelolaan Perpustakaan - Pengadaan, Fotocopy, dokumentasi, pelaporan
Satuan
Biaya TA. 2014
(3)
(4)
Siswa/Kegiatan
at cost
Siswa/Kegiatan
at cost
OK OH OH OH OH Siswa
Sesuai Tabel 5
50.000 50.000 50.000 50.000 30.000
Siswa
500.000
Bulan
at cost
Bulan
at cost
Siswa/Tahun Siswa/Tahun Angkatan Siswa OH OH Kegiatan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Angkatan OT Siswa
Bulan Semester
75.000 50.000 6.000.000 500.000 50.000 24.000 at cost at cost at cost at cost at cost 2.000.000 at cost at cost at cost
at cost 10.000.000
Keterangan : 1. Penyusunan naskah/soal ujian berskala nasional dapat dibayarkan kepada pihak ketiga 2. Honor pengawas/penguji dapat dibayarkan kepada guru SMKK apabila pelaksanaan ujian berskala nasional.
165
Lampiran 49
BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS, FUNGSIONAL DAN KETERAMPILAN MASYARAKAT SEBAGAI BATAS TERTINGGI Biaya (Rp.) No
Uraian Kegiatan
(1)
(2)
Satuan
Lama Diklat (hari) >120
91-120
61-90
46-60
31-45
21-30
<20
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
JPl JPl JPl
120.000 40.000 80.000
120.000 40.000 80.000
120.000 40.000 80.000
120.000 40.000 80.000
120.000 40.000 80.000
120.000 40.000 80.000
120.000 40.000 80.000
350.000
350.000
Sesuai Tabel 4 Sesuai Tabel 4 350.000 350.000
350.000
350.000
350.000
1.
Honorarium Widyaiswara di Luar Jam Kerja -Pengajar -Pendamping pengajar -Pembimbing praktek
2.
Honorarium Tim Penyelenggara dan Honorarium Tenaga Akademis: -Narasumber -Moderator -Pengajar tamu (dari luar Kementerian Kehutanan) -Pengajar Non Widyaiswara -Pendamping Widyaiswara Non Widyaiswara -Pembimbing praktek Non Widyaiswara -Pakar/pembicara khusus -Penanggung jawab program -Pengarah (pembukaan dan penutupan) -Penyusun bahan pengajaran/makalah -Jam pimpinan -Penyusun bahan/vakasi ujian -Instruktur senam -Pelaksana/panitia pelatihan -Petugas piket kedisiplinan/kebersihan -Rapat-rapat -Tenaga Medis -Petugas setempat (praktek lapang) -Uang harian peserta
JPl JPl JPl SESI Angkatan Angkatan Judul SESI MA Angkatan Angkatan OH Angkatan Angkatan OH OH
120.000 40.000 80.000 1.500.000 2.000.000 1.500.000 150.000 350.000 180.000 3.200.000 8.750.000 20.000 3.000.000 SP 100.000 110.000
120.000 40.000 80.000 1.500.000 1.750.000 1.500.000 150.000 350.000 180.000 2.800.000 7.500.000 20.000 3.000.000 SP 100.000 110.000
120.000 40.000 80.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 150.000 350.000 180.000 2.400.000 6.500.000 20.000 3.000.000 SP 100.000 110.000
120.000 40.000 80.000 1.500.000 1.250.000 1.500.000 150.000 350.000 180.000 2.000.000 5.000.000 20.000 3.000.000 SP 100.000 110.000
120.000 40.000 80.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 150.000 350.000 180.000 1.600.000 2.750.000 20.000 3.000.000 SP 100.000 110.000
120.000 40.000 80.000 1.500.000 750.000 1.500.000 150.000 350.000 180.000 1.200.000 2.200.000 20.000 3.000.000 SP 100.000 110.000
120.000 40.000 80.000 1.500.000 500.000 1.500.000 150.000 350.000 180.000 800.000 1.750.000 20.000 3.000.000
Bahan: -Alat tulis keperluan latihan -Olah raga & kesehatan -Peralatan & bahan praktek
Angkatan Angkatan Angkatan
12.000.000 5.000.000 SP
10.300.000 4.500.000 SP
7.600.000 4.000.000 SP
6.750.000 3.500.000 SP
5.900.000 3.000.000 SP
5.000.000 2.500.000 SP
4.500.000 2.000.000 SP
3.
OJ OJ JPl
100.000 110.000
166
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
-Penggandaan bahan/naskah pelajaran -Penggandaan Modul Diklat
Angkatan Orang
SP SP
SP SP
SP SP
SP SP
SP SP
SP SP
SP SP
4.
Perjalanan: -Penyelenggaraan diklat (pengajar, instruktur, panitia) -Pengarah/pengajar dari pusat/pengajar tamu -Narasumber/penceramah/moderator -Penjajagan lokasi praktek -Pembimbing/petugas dalam rangka praktek lapangan -Monitoring pelaksanaan praktek lapang - perjalanan peserta
Angkatan OT OT OT OT OT Orang
23.000.000 SP SP SP SP SP 1)
20.000.000 SP SP SP SP SP 1)
16.000.000 SP SP SP SP SP 1)
11.500.000 SP SP SP SP SP 1)
9.000.000 SP SP SP SP SP 1)
7.000.000 SP SP SP SP SP 1)
4.000.000 SP SP SP SP SP 1)
5.
Lain-lain: -Pakaian seragam/kerja lapangan -Pemanggilan peserta, pembukaan, penutupan & dokumentasi -Evaluasi akhir -Personal use peserta -Sertifikat (STTPP) -Konsumsi peserta di asrama -Akomodasi & konsumsi peserta diluar asrama -Akomodasi & konsumsi dalam rangka praktek lapangan -Operasional praktek lapangan*) -Kerja sama diklat**)
Stel Angkatan
350.000 4.500.000
350.000 4.000.000
350.000 3.500.000
350.000 3.500.000
350.000 3.000.000
350.000 3.000.000
350.000 3.000.000
Angkatan Orang Orang OH OH OH
750.000 250.000 50.000 120.000 400.000 SP
700.000 250.000 50.000 120.000 400.000 SP
600.000 250.000 50.000 120.000 400.000 SP
500.000 250.000 50.000 120.000 400.000 SP
400.000 250.000 50.000 120.000 400.000 SP
300.000 200.000 50.000 120.000 400.000 SP
200.000 150.000 50.000 120.000 400.000 SP
Angkatan Angkatan
2) SP
2) SP
2) SP
2) SP
(1)
(2)
2) SP
2) SP
2) SP
Keterangan: 1) At Cost 2) Besarnya biaya praktek lapangan disesuaikan dengan lokasi & lamanya praktek sesuai kurikulum dan dapat diberlakukan dalam bentuk perjalanan dinas *) : Sesuai kebutuhan praktek per jenis diklat **) : Biaya kerjasama diklat dengan instansi/lembaga di luar Pusdiklat Kehutanan, al. mencakup biaya pengajaran dan materi pelajaran; RAB/tarif dari instansi/lembaga yang bersangkutan. OT : Orang Trip; OH: Orang Hari; JPl: Jam Pelajaran SP : Sesuai pengeluaran
167
Lampiran 50 BIAYA PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KETERAMPILAN UNTUK MASYARAKAT (NON APARATUR) SEBAGAI BATAS TERTINGGI (dalam rupiah) No
Uraian Kegiatan
Volume
(1)
(2)
(3)
1.
2.
3.
4.
Honorarium: - Panitia Penyelenggara - Pembimbing - Pendamping - Penceramah/pembicara khusus - Uang Harian Peserta Bahan-bahan - Alat tulis keperluan pelatihan - Perlengkapan peserta - Bahan latihan - Penggandaan Perjalanan - Transport peserta *) - Penyelenggaraan diklat (pengajar, instruktur, panitia) - Monitoring Lain-lain - Konsumsi di asrama - Konsumsi & akomodasi (di luar asrama) - Sewa ruang kelas - Dokumentasi, pembukaan & penutupan - Kesehatan/olahraga - Sertifikat - Evaluasi & pelaporan penyelenggaraan diklat
OK JPL JPL JPL OH
Lama Diklat 4 s.d. 9 hari
10 s.d. 15 hari
(4)
(5)
Sesuai Tabel 5 80.000 80.000 40.000 40.000 1.000.000 1.000.000 110.000 110.000
Angkatan Siswa Siswa Paket
2.000.000 250.000 100.000 2.000.000
4.000.000 250.000 150.000 2.500.000
Siswa Angkatan
SP 2.250.000
SP 4.000.000
OT
SP
SP
OH OH Paket Angkatan
120.000 400.000 1.500.000 2.500.000
120.000 400.000 2.500.000 3.000.000
Angkatan Siswa Angkatan
1.000.000 50.000 750.000
1.750.000 50.000 1.000.000
Keterangan: 1. Jumlah jam pelajaran : 30 s. d. 100 jam pelajaran 2. Jumlah peserta latihan : maksimal 30 orang 3. Transport peserta *): biaya perjalanan dari tempat asal peserta (pp) 4. SP (Sesuai Pengeluaran/at cost ) 5. Dalam hal alokasi anggaran berasal dari PHLN agar memperhatikan juga petunjuk pelaksanaan dari PHLN berkenaan (Project Administration Memorandum /PAM)
168
Lampiran 51 BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM S3, S2, MM/MBA, S1, & D4, PADA PERGURUAN TINGGI DI DALAM NEGERI SEBAGAI BATAS TERTINGGI No (1) 1.
2.
Uraian Kegiatan
Satuan
S3
S2
(2) (3) (4) (5) Biaya pendidikan (dibayar langsung pada penyelenggara pendidikan) at cost: -Biaya seleksi, pendidikan/registrasi, her registrasi, matrikulasi orang SP SP -SPP (Tuition Fee ) orang/thn SP SP -Biaya bimbingan tugas akhir program orang SP SP Beasiswa (diterima oleh karya siswa bersangkutan): -Biaya hidup dan Biaya Operasional orang/thn 20.000.000 19.000.000 -Uang Buku dan Referensi orang/thn 2.250.000 2.000.000 -Biaya praktek (kerja lapangan, penyusunan paper, makalah, orang/thn 9.600.000 8.400.000 studi literatur dll.) -Biaya riset (akhir program) s.d. penggandaan/penjilidan *) orang 30.000.000 20.000.000 =Biaya Penulisan, seminar, ujian terbuka dan tertutup orang 10.000.000 5.000.000 -Biaya gladikarya & insentif (2 bulan): ** =Biaya transport/tiket pp orang =Transport lokal orang =Penulisan, seminar, ujian terbuka dan tertutup paket -Biaya perjalanan: =Biaya transport/tiket orang ***) ***) =Lumpsum orang ****) ****) Catatan: SP : Sesuai Pengeluaran OT : Orang Tahun *) : Dibayarkan setelah proposal penelitian disetujui oleh Dosen Pembimbing, ketua program studi dan rekomendasi dari Kemenhut serta proposal biaya sudah dinilai oleh Kepala Pusat Diklat Kehutanan **) : Biaya tersebut dapat dibayarkan berdasarkan surat penugasan dan penyelenggaraan pendidikan ***) : Biaya tersebut dapat dibayarkan sepanjang dana tersedia maksimal 1 orang untuk peserta pendidikan ****) : Biaya tersebut dapat dibayarkan sepanjang dana tersedia, maksimal 3 OH per peserta pendidikan
D4 - S1 (7) SP SP SP 16.000.000 1.750.000 3.600.000 10.000.000 2.500.000
***) ****)
169
Lampiran 52
BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR (S3) DI LUAR NEGERI SEBAGAI BATAS TERTINGGI No
URAIAN KEGIATAN
dalam US $
NEGARA A.S.
Kanada
Inggris
Perancis
Belanda
Belgia
Jerman
Australia
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1. Departure a. Air fare/ticket (at cost) SP SP SP SP SP SP SP b. Local travel cost 275 275 275 275 275 275 275 c. Arrival subsistance 720 720 720 720 720 720 720 d. Winter clothing 600 600 600 600 600 600 600 2. Monthly Allowance a. Stipend/living cost 2.200 2.100 2.340 2.340 2.100 2.100 2.200 b. Book and supplies 190 180 180 180 180 180 180 c. Medical incident insurance 100 95 95 95 95 95 95 3. Annual Cost a. Tuition fee (at cost) 19.500 15.600 19.500 14.000 14.500 20.100 14.500 b. Professional meeting 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 c. Research and thesis 9.100 9.100 6.500 2.200 6.500 6.500 9.100 d. Equipment 590 590 390 390 390 390 390 e. Others (student association 200 200 200 200 390 200 200 fee, Bank fee, Regist. fee stc) 4. Return Cost a. Air fare/ticket (at cost) SP SP SP SP SP SP SP b. Local travel cost 270 270 270 270 270 270 270 c. Return shipping 400 400 400 400 400 400 400 5. Tunjangan Keuangan (max 3 jiwa) a. Tiket pp 6.100 6.300 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 b. Biaya fiscal 1 1 1 1 1 1 1 c. Asuransi kesehatan & 325 260 260 260 260 260 260 kecelakaan d. Biaya hidup : - Suami/isteri 30% (1 orang) 645 605 690 690 605 605 645 - Anak 15% (2 orang) 645 605 690 690 605 605 645 6. Incountry Travel a. Biaya transport/tiket **) **) **) **) **) **) **) kedatangan; b. Biaya transport/tiket kembali; **) **) **) **) **) **) **) c. Perjalanan local datang; **) **) **) **) **) **) **) d. Perjalanan local kembali; **) **) **) **) **) **) **) e. Lumpsum pada saat persiapan **) **) **) **) **) **) **) berangkat ke LN (6 hari) **) **) **) **) **) **) **) f. Lumpsum pada saat kembali **) **) **) **) **) **) **) dari Luar Negeri (2 hari) Catatan: *) : Meliputi negara-negara di Asia kecuali Jepang dan Korea **) : Hanya dapat dibayarkan kepada karya siswa yang tidak dimutasikan ke unit kerja di pusat selama pendidikan dan dibayarkan sesuai dengan tarif
(10)
N.Zealand
Asia*)
Korea
Jepang
(11)
(12)
(13)
(14)
SP 275 720 600
SP 275 720 600
SP 275 720 600
SP 275 720 600
SP 275 720 600
2.200 180 95
2.200 180 95
1.700 180 80
1.700 180 90
2.450 180 90
26.000 1.150 6.500 390 200
32.500 1.150 8.400 390 200
16.250 1.150 9.100 390 200
13.100 1.150 6.500 390 200
18.200 1.150 9.100 390 200
SP 270 400
SP 270 400
SP 270 400
SP 270 400
SP 270 400
4.650 1 260
6.100 1 260
2.580 1 218
2.800 1 218
4.650 1 325
645 645
645 645
475 475
475 475
730 730
**)
**)
**)
**)
**)
**) **) **) **) **) **)
**) **) **) **) **) **)
**) **) **) **) **) **)
**) **) **) **) **) **)
**) **) **) **) **) **)
resmi yang berlaku
170
Lampiran 53
BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER SAINS (S2) DI LUAR NEGERI SEBAGAI BATAS TERTINGGI No
URAIAN KEGIATAN
(1)
(2)
dalam US $ NEGARA
A.S.
Kanada
Inggris
Perancis
Belanda
Belgia
Jerman
Australia
N.Zealand
Asia*)
Korea
Jepang
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
1.
Departure a. Air fare/ticket (at cost) SP SP b. Local travel cost 275 275 c. Arrival subsistance 720 720 d. Winter clothing 600 600 2. Monthly Allowance a. Stipend/living cost 2.200 2.100 b. Book and supplies 190 180 c. Medical incident insurance 100 95 3. Annual Cost a. Tuition fee (at cost) 19.500 15.600 b. Professional meeting 1.150 1.150 c. Research and thesis 9.100 9.100 d. Equipment 590 590 e. Others (student association 200 200 fee, Bank fee, Regist. fee stc) 4. Return Cost a. Air fare/ticket (at cost) SP SP b. Local travel cost 270 270 c. Return shipping 400 400 5. Incountry Travel a. Biaya transport/tiket **) **) kedatangan; b. Biaya transport/tiket kembali; **) **) c. Perjalanan local datang; **) **) d. Perjalanan local kembali; **) **) e. Lumpsum pada saat persiapan **) **) berangkat ke LN (6 hari) f. Lumpsum pada saat kembali **) **) Luar Negeri (2 hari) Catatan: *) : Meliputi negara-negara di Asia kecuali Jepang dan Korea **) : Hanya dapat dibayarkan kepada mereka yang tidak dimutasikan ke unit kerja di pusat dan dibayarkan sesuai dengan tarif resmi yang berlaku
SP 275 720 600
SP 275 720 600
SP 275 720 600
SP 275 720 600
SP 275 720 600
SP 275 720 600
SP 275 720 600
SP 275 720 600
SP 275 720 600
SP 275 720 600
2.340 180 95
2.340 180 95
2.100 180 95
2.100 180 95
2.200 190 100
2.200 190 100
2.200 190 100
1.700 180 80
1.700 180 80
2.450 180 90
19.500 1.150 6.500 390 200
14.000 1.150 2.200 390 200
14.500 1.150 6.500 390 390
12.000 1.250 2.410 390 200
12.000 1.250 2.410 390 200
19.500 1.150 2.410 390 200
19.500 1.150 2.410 390 200
14.800 1.150 2.410 390 200
11.600 1.150 2.410 390 200
18.100 1.150 2.410 390 200
SP 270 400
SP 270 400
SP 270 400
SP 270 400
SP 270 400
SP 270 400
SP 270 400
SP 270 400
SP 270 400
SP 270 400
**)
**)
**)
**)
**)
**)
**)
**)
**)
**)
**) **) **) **)
**) **) **) **)
**) **) **) **)
**) **) **) **)
**) **) **) **)
**) **) **) **)
**) **) **) **)
**) **) **) **)
**) **) **) **)
**) **) **) **)
**)
**)
**)
**)
**)
**)
**)
**)
**)
**)
selama pendidikan
171
Lampiran 54 BIAYA PELATIHAN DI LUAR NEGERI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
No 1 1.
2. 3. 4. 5. 6.
URAIAN KEGIATAN 2 Departure Cost: a. Air fare/ticket 1) b. Local travel cost c. Winter clothing 2) Stipen/living cost (per diem) Pocket money (per diem) Medical Incident Insurance (per month) Registration fee 3) Return cost: a. Air fare/ticket 1) b. Local travel cost
dalam US $ NEGARA
Amerika
Kanada
Inggris
Perancis
Belanda
Belgia
Jerman
Australia
N. Zealand
Asia *)
Korea
Jepang
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
SP SP 500 300 35 140
SP SP 500 300 35 140
SP SP 500 300 35 140
SP SP 500 300 35 120
SP SP 500 300 35 115
SP SP 500 300 35 115
SP SP 500 300 35 140
SP SP 500 300 35 140
SP SP 500 300 35 120
SP SP 500 300 35 120
SP SP 500 300 35 120
SP SP 500 300 35 120
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP SP
SP SP
SP SP
SP SP
SP SP
SP SP
SP SP
SP SP
SP SP
SP SP
SP SP
SP SP
Catatan: 1)
: Disesuaikan dengan harga tiket yang berlaku : Hanya diberikan apabila latihan dilaksanakan pada musim spring dan winter 3) : Disesuaikan dengan besarnya registration fee yang ditetapkan oleh penyelenggara pelatihan (registration fee termasuk tuition fee, study tour, dll. kegiatan yang merupakan program pelatihan yang bersangkutan) *) : Meliputi negara-negara di Asia kecuali Jepang dan Korea. SP : Sesuai Pengeluaran 2)
172
Lampiran 55 BIAYA KEGIATAN PEMBINAAN & PENGEMBANGAN DIKLAT SEBAGAI BATAS TERTINGGI No
Uraian Kegiatan
Satuan
Biaya (Rp.)
(1)
(2)
(3)
(4)
1. 2. 3. 4.
5.
6.
7.
Pembelian buku perpustakaan Pengelolaan perpustakaan Pengelolaan Laboratorium/bengkel * Studio/demplot Pembuatan modul: a. mata pelajaran/diklat <6 JPL b. mata pelajaran/diklat 6 s.d 10 JPL c. mata pelajaran/diklat 11 s.d 15 JPL d. mata pelajaran/diklat >15 JPL
paket unit/thn unit/thn
35.000.000 10.000.000 22.000.000
paket paket paket paket
5.000.000 6.500.000 9.000.000 10.000.000
Pembuatan Kurikulum & Silabus Diklat: a. <80 JPL b. 80 s. d. 130 JPL c. 131 s. d. 180 JPL d. 181 s. d. 230 JPL e. >230 JPL
paket paket paket paket paket
5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.500.000 11.000.000
Penyempurnaan Kurikulum & Silabus Diklat: a. <80 JPL b. 80 s. d. 130 JPL c. 131 s. d. 180 JPL d. 181 s. d. 230 JPL e. >230 JPL
paket paket paket paket paket
2.500.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000
Validasi Kurikulum & Silabus Diklat: a. <80 JPL b. 80 s. d. 130 JPL c. 131 s. d. 180 JPL d. 181 s. d. 230 JPL e. >230 JPL
paket paket paket paket paket
1.600.000 2.000.000 2.600.000 3.300.000 4.000.000
8.
Pra Orasi Ilmiah
kali
5.000.000
9.
Orasi Ilmiah
kali
20.000.000
10.
Bantuan biaya magang/studi banding
paket
20.000.000
11.
Pembuatan alat bantu pengajaran elektronik (DVD/VCD/Video Tape)
diklat
23.500.000
173
Lampiran 56 BIAYA KEGIATAN PEMBINAAN & PENGEMBANGAN PEGAWAI DAN/ATAU WIDYAISWARA, INSTRUKTUR DAN GURU SEBAGAI BATAS TERTINGGI No
Uraian Kegiatan
Satuan
Biaya (Rp.)
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
2.
Magang Kerja/Datasering/Penelitian Diklat: - Persiapan (penyusunan proposal dan rencana kerja kegiatan) - Magang kerja/datasering/penelitian diklat 1) - Mengikuti seminar/workshop/konferensi/lokakarya dan kegiatan ilmiah sejenis (di luar Pusdiklat): ~biaya pendaftaran (at cost ) ~bantuan biaya perjalanan ~penyusunan makalah/kertas kerja Penilai Instansi bagi Jabatan Widyaiswara dan Guru: - Honorarium Tim Penilai: 2) ~Ketua ~Wakil ~Sekretaris ~Anggota - Honorarium Sekretariat: ~Ketua ~Anggota
judul
300.000
paket
35.000.000
orang OT naskah
*) **) 300.000
OB OB OB OB
1.000.000 850.000 750.000 750.000
OB OB
400.000 300.000
Keterangan: 1) : dibayarkan setelah proposal disetujui oleh Koordinator dan usulan biaya sudah dinilai dan disetujui Kapus Diklat; untuk Widyaiswara UPT dan Guru SMK Kehutanan, setelah memperoleh persetujuan Kepala BDK/BLK dan Kepala SMK Kehutanan 2) : dibayarkan kepada pejabat yang ditetapkan dengan SK Menteri Kehutanan, bagi pegawai jabatan rangkap, hanya diberikan honorarium untuk satu jenis jabatan saja. *) : dibayarkan kepada penyelenggara sesuai tarif **) : dibayarkan sesuai tarif resmi yang berlaku
174
Lampiran 57 SATUAN BIAYA PEMBUATAN UNIT PERCONTOHAN PENYULUHAN KEHUTANAN SEBAGAI BATAS TERTINGGI
No.
Uraian
(1) A.
(2) PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNIS UPPK
1.
Gaji dan Upah - Upah penyiapan rencana kerja. - Upah penyusunan naskah rancangan. - Insentif pembantu penyusunan risalah dan pengukuran lapangan. - Upah pengolahan data.
2.
3.
4.
B. 1.
Bahan-Bahan Pengadaan bahan peta, perlengkapan lapangan. Perjalanan Dinas - Perjalanan dalam rangka koordinasi dan orientasi di kabupaten. - Perjalanan dalam rangka risalah dan pengukuran lokasi. Lain-Lain Pertemuan dengan kelompok tani. Pembahasan rancangan dengan instansi terkait. Penggandaan bahan pembahasan rancangan. Pembuatan peta rancangan: - Peta rancangan. - Peta situasi Penggandaan naskah dan penjilidan.
(dalam rupiah) Biaya TA. 2014 (5)
Satuan
Volume
(3)
(4)
OH OH OH
1 1 1
50.000 50.000 50.000
OH
1
50.000
Paket
1
700.000
OT
1
At cost
OT
1
At cost
Kali OH
1 1
2.000.000 750.000
Paket
1
300.000
Lembar Lembar Eksemplar
1 1 1
500.000 300.000 100.000
Ha Paket Paket Paket
1 1 1 1
3.500.000 2.500.000 2.000.000 3.000.000
Unit/Tahun
1
5.000.000
PEMBUATAN UPPK (TAHUN KE-1) Fasilitasi Kegiatan Fisik, terdiri dari: - Pembuatan HR - Agroforestry. - HHBK. - Bangunan Konservasi Tanah dan Air, dan sejenisnya. - Bahan saprodi (hand tool, obat2an, dan pupuk) dan bibit.
175
No.
Uraian
Satuan
Volume
(1)
(2)
(3)
(4)
(dalam rupiah) Biaya TA. 2014 (5)
Unit Buah Buah Paket
1 1 1 1
9.000.000 500.000 100.000 500.000
Kali OB
1
2.000.000
Kegiatan
1
150.000
Paket
1
25.000.000
OT
1
At cost
Paket Paket
1 1
600.000 500.000
Ha Paket Paket Paket
1 1 1 1
1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Unit/Tahun
1
3.000.000
Unit Buah Paket
1 1 1
3.500.000 100.000 600.000
Kali OB
1
2.000.000
Kegiatan
1
Paket
1
2.
3.
4.
C. 1.
2.
3.
Fasilitasi Sarana Prasarana Penyuluhan, terdiri dari: - Pondok kerja. - Papan nama. - Papan kegiatan. - Kelengkapan lainnya. Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani, terdiri dari: - Pertemuan Kelompok Tani. - Pendampingan/Insentif Penyuluh (PKSM/PKS). - Bantuan penyiapan materi dan alat peraga penyuluhan. - Peningkatan kapasitas kelompok tani. Pengendalian, terdiri dari: - Perjalanan dinas dalam rangka Bintek dan Monev. - Pelaporan. - ATK dan dokumentasi. PEMELIHARAAN (TAHUN KE-2) Fasilitasi Kegiatan Teknis, terdiri dari: - Pemeliharaan HR. - Pemeliharaan Agroforestry. - Pemeliharaan HHBK. - Pemeliharaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air, dan sejenisnya. - Bahan saprodi (hand tool, obat2an, dan pupuk) dan bibit. Fasilitasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Penyuluhan. - Pemeliharaan Pondok Kerja. - Pemeliharaan papan nama/kegiatan. - Pemeliharaan kelengkapan lainnya. Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani, terdiri dari: - Pertemuan Kelompok Tani. - Pendampingan/insentif Penyuluh (PKSM/PKS). - Bantuan penyiapan materi dan alat peraga penyuluhan. - Peningkatan kapasitas kelompok tani.
Sesuai Tabel 6
Sesuai Tabel 6
150.000 15.000.000 176
No. (1) 4.
D. 1.
2.
3.
4.
Uraian (2) Pengendalian, terdiri dari: - Perjalanan dinas dalam rangka Bimtek dan Monev. - Pelaporan. - ATK dan Dokumentasi.
(dalam rupiah) Biaya TA. 2014 (5)
Satuan
Volume
(3)
(4)
OT
1
At cost
Paket Paket
1 1
300.000 500.000
Ha Paket Paket Paket Paket
1 1 1 1 1
1.000.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000
Paket
1
600.000
Kali OB
1
Paket
1
10.000.000
OT
2
2.600.000
Paket Paket
1 1
300.000 500.000
PEMELIHARAAN UPPK (TAHUN KE-3 & KE-4) Fasilitasi Kegiatan Teknis, terdiri dari: - Pemeliharaan HR. - Pemeliharaan areal agroforestry. - Pengembangan jenis usaha HHBK. - Pemeliharaan Bangunan KTA. - Bahan Saprodi. Fasilitasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Penyuluhan, terdiri dari: - Pemeliharaan sarana prasarana dan kelengkapan kelompok. Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani, terdiri dari: - Pertemuan Kelompok Tani. - Pendampingan/Insentif Penyuluh (PKSM/PKS). - Peningkatan kapasitas kelompok tani. Pengendalian, terdiri dari: - Perjalanan dinas dalam rangka Bimtek dan Monev. - Pelaporan. - ATK dan Dokumentasi.
2.000.000 Sesuai Tabel 6
Catatan: 1 Unit UPPK : seluas5-10 Hektar.
177
Lampiran 58 SATUAN BIAYA UPAH KERJA/KERJANTARA, PENGADAAN PAL BATAS BETON, PAL BATAS KAYU, DAN TUGU BATAS SEBAGAI BATAS TERTINGGI (dalam rupiah) Biaya No.
Provinsi
Upah Kerja/ Kerjantara/ Hari
Pal Batas Beton/ Buah
Pal Batas Kayu/ Buah
Tugu Batas/ Buah
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
125.000 125.000 125.000 162.000 125.000 125.000 125.000 82.500 125.000 125.000 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 125.000 125.000 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500 162.500 162.500 162.500 162.500
100.000 100.000 100.000 130.000 100.000 100.000 100.000 82.500 100.000 100.000 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500 100.000 100.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 130.000 130.000 130.000 130.000
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT
75.000 75.000 75.000 100.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 125.000 125.000
833.000 833.000 833.000 1.083.000 833.000 833.000 833.000 550.000 833.000 833.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 833.000 833.000 916.000 916.000 916.000 916.000 916.000 916.000 916.000 916.000 916.000 916.000 916.000 916.000 1.083.000 1.083.000 1.083.000 1.083.000 178
Lampiran 59 SATUAN HARGA KEGIATAN KEHUMASAN LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN (SEBAGAI BATAS TERTINGGI) No. 1
Nama Kegiatan Penyelenggaraan Jumpa Pers Pimpinan Kemenhut di Pusat (Jabodetabek ) dengan Media Massa -
2
Persiapan jumpa pers Transport dalam kota undangan kru media elektronik Transport dalam kota undangan kru media cetak Transport dalam kota panitia Konsumsi (makan dan snack) Dokumentasi foto Dokumentasi video Penggandaan bahan Sewa tempat/gedung Narasumber/ pembicara Moderator
Penyelenggaraan Jumpa Pers Pimpinan Kemenhut di Luar Jabodetabek dengan Media Massa
Satuan 1 JUMPA PERS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
keg kru kru orang orang judul judul Judul event OJ OJ
Persiapan jumpa pers Transport dalam kota undangan kru TV kontributor pusat
1 keg 1 kru
-
Transport dalam kota undangan kru TV daerah Transport dalam kota undangan wartawan koresponden media cetak/radio pusat Transport dalam kota undangan wartawan media cetak/radio daerah Konsumsi (makan dan snack) Dokumentasi foto Dokumentasi video Penggandaan bahan Sewa tempat/gedung Moderator Narasumber/ pembicara Honor Panitia
-
Harga
JUMLAH
Keterangan Ideal diikuti oleh :
1.000.000 400.000 200.000 110.000 150.000 500.000 1.500.000 500.000 17.500.000 1.700.000 700.000
1.000.000 400.000 200.000 110.000 150.000 500.000 1.500.000 500.000 17.500.000 1.700.000 700.000
1 JUMPA PERS
-
-
Volume
10 stasiun TV/radio 30 media cetak 5 orang panitia
sesuai tabel 4 sesuai tabel 4 Ideal diikuti oleh:
1.000.000 400.000
1.000.000 400.000
1 kru 1 orang
400.000 200.000
400.000 200.000
3 Stasiun TV 20 Koresponden
1 orang
200.000
200.000
15 orang
150.000 500.000 1.500.000 100.000 21.590.000 700.000 1.700.000 350.000
150.000 500.000 1.500.000 100.000 21.590.000 700.000 1.700.000 350.000
80 orang
1 1 1 1 1 1 1 1
orang judul judul paket event OJ OJ OK
10 stasiun TV
sesuai tabel 4 7 orang
179
3
Pemasangan Iklan di Surat Kabar a. Iklan display - Black White (BW) - Full Colour (FC) - Center Spread (CS) - Banner
4
1 Terbit 1 1 1 7 7 7
mmk mmk mmk kolom kolom kolom
x x x
50 mm 70 mm 100 mm
117.000 161.500 193.800 226.000.000 293.000.000 395.000.000
117.000 161.500 193.800 226.000.000 293.000.000 395.000.000
b. Advertorial - Black White (BW) - Full Colour (FC)
1 mmk 1 mmk
128.500 178.000
128.500 178.000
c. Liputan khusus (Iklan khusus) - Black White (BW) - Full Colour (FC)
1 mmk 1 mmk
107.000 164.000
107.000 164.000
d. Liputan khusus (Display) - Black White (BW) - Full Colour (FC)
1 mmk 1 mmk
107.000 149.000
107.000 149.000
e. Liputan khusus (Advertorial) - Black White (BW) - Full Colour (FC)
1 mmk 1 mmk
110.000 152.000
110.000 152.000
Pemasangan Iklan di Majalah/Tabloid/Buletin
1 Terbit
I Iklan a. Display - Black White (BW) - Full Colour (FC)
1 HAL 1 hal 1 hal
60.500.000 79.200.000
60.500.000 79.200.000
b. Advertorial/Inforial - Black White (BW) - Full Colour (FC)
1 HAL 1 hal 1 hal
69.300.000 89.100.000
69.300.000 89.100.000
c. Facing Pages (khusus display) - Black White (BW) - Full Colour (FC)
1 HAL 1 hal 1 hal
99.550.000 125.400.000
99.550.000 125.400.000
d. Centerspread (diluar edisi khusus) - Black White (BW) - Full Colour (FC)
1 HAL 1 hal 1 hal
140.800.000
140.800.000
180
e. Cover 2 - Black White (BW) - Full Colour (FC)
1 HAL 1 hal 1 hal
83.500.000
83.500.000
f.
Cover 3 - Black White (BW) - Full Colour (FC)
1 HAL 1 hal 1 hal
81.400.000
81.400.000
g. Cover 4 - Black White (BW) - Full Colour (FC)
1 HAL 1 hal 1 hal
93.500.000
93.500.000
h. Halaman 3 - Black White (BW) - Full Colour (FC)
1 HAL 1 hal 1 hal
88.000.000
88.000.000
i.
Halaman 5 - Black White (BW) - Full Colour (FC)
1 HAL 1 hal 1 hal
85.250.000
85.250.000
j.
Halaman 7,9,11 - Black White (BW) - Full Colour (FC)
1 HAL 1 hal 1 hal
82.500.000
82.500.000
k. Halaman 13,15,17 - Black White (BW) - Full Colour (FC)
1 HAL 1 hal 1 hal
81.400.000
81.400.000
l.
1 HAL 1 hal 1 hal
36.300.000 57.750.000
36.300.000 57.750.000
1 hal 1 hal
30.250.000 50.600.000
30.250.000 50.600.000
n. 1/3 halaman - Black White (BW) - Full Colour (FC)
1 HAL 1 hal 1 hal
22.000.000 39.050.000
22.000.000 39.050.000
o. 1/6 halaman - Black White (BW) - Full Colour (FC)
1 HAL 1 hal 1 hal
11.550.000 24.750.000
11.550.000 24.750.000
2/3 halaman - Black White (BW) - Full Colour (FC)
m. 1/2 halaman - Black White (BW) - Full Colour (FC)
1 HAL
181
II Iklan Khusus
5
1 HAL
a. Info produk/memo bisnis (1/4 halaman) - Black White (BW) - Full Colour (FC)
1 HAL 1 hal 1 hal
20.350.000
20.350.000
b. Banner 3 cm (halaman dalam) - Black White (BW) - Full Colour (FC)
1 HAL 1 hal 1 hal
26.400.000
26.400.000
c. Banner 5 cm (halaman dalam) - Black White (BW) - Full Colour (FC)
1 HAL 1 hal 1 hal
31.900.000
31.900.000
d. Gatefold luar 2 halaman - Black White (BW) - Full Colour (FC)
1 HAL 1 hal 1 hal
240.900.000
240.900.000
e. Gatefold dalam 3 halaman - Black White (BW) - Full Colour (FC)
1 HAL 1 hal 1 hal
272.250.000
272.250.000
f.
1/2 Facing Pages - Black White (BW) - Full Colour (FC)
1 HAL 1 hal 1 hal
105.050.000
105.050.000
g. 1/2 Centerspread - Black White (BW) - Full Colour (FC)
1 HAL 1 hal 1 hal
111.100.000
111.100.000
10.000.000 18.000.000 10.000.000
10.000.000 18.000.000 10.000.000
6.000.000 30.000.000 20.000.000 20.000.000
6.000.000 30.000.000 20.000.000 20.000.000
Pemasangan Iklan di Televisi I TELEVISI PUBLIK a. Publik - Spot TVC (Television Commersil) - Spot TVC (Television Commersil) - Opening Bumper Break/Closing Bumper Break (OBB/CBB) - BI / BO (Bumper In / Bumper Out) - Backdroop - Wingdroop - Floordroop
1 Tayang 1 Tayang 30 detik 60 detik 5 detik 5 1 1 1
detik properti properti properti
182
- Running Text - Time Signal - Template - Squash Frame - Advertorial b. Penyiaran Program Acara
detik detik detik detik detik Tayang
3.500.000 15.000.000 3.000.000 5.000.000 20.000.000
3.500.000 15.000.000 3.000.000 5.000.000 20.000.000
30 60 30 60
detik detik detik detik
45.000.000 90.000.000 30.000.000 60.000.000
45.000.000 90.000.000 30.000.000 60.000.000
1 5 5 30 60
Tayang menit detik menit menit
439.000.000 16.000.000 500.000.000 1.000.000.000
439.000.000 16.000.000 500.000.000 1.000.000.000
1 kegiatan
2.000.000
2.000.000
2. Riset/Hunting 3. Indepth/Pendalaman 4. Storyboard/papan cerita
1 orang 1 kegiatan 1 naskah
5.000.000 2.000.000 10.000.000
5.000.000 2.000.000 10.000.000
Produksi - Tiket Pesawat - Sewa Kendaraan Off Road - Sewa Speed Boat - Produser - Director - Cameraman - Presenter/Host - Unit Production Manager - Lightingman - Narasumber - Figuran/Human Example - Helper/Porter
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7.000.000 2.000.000 2.000.000 10.500.000 9.000.000 4.000.000 5.000.000 4.000.000 2.000.000 1.700.000 250.000 250.000
7.000.000 (Tiket pp) 2.000.000 2.000.000 10.500.000 9.000.000 4.000.000 5.000.000 4.000.000 2.000.000 1.700.000 sesuai tabel 4 250.000 250.000
-
Nasional Nasional Nasional Tentative Nasional Tentative
II TELEVISI SWASTA NASIONAL a. Swasta Nasional - Customized Slot (Permintaan Khusus) - ILM (1 spot) - Siaran Langsung (Blocking Time) - Siaran Langsung (Blocking Time) 6
Pembuatan feature berita TV kebijakan pembangunan kehutanan (durasi 15 s/d 30 menit) A Pra Produksi 1. Pengumpulan Bahan/ production meeting/brainstorming
B
15 30 10 10 3-10 1
orang unit/hari unit/hari orang/kegiatan orang/kegiatan orang/kegiatan orang/kegiatan orang/kegiatan orang/kegiatan orang orang/kegiatan orang/kegiatan
ROS
ILM = Iklan Layanan Masyarakat Tidak termasuk biaya produksi Tidak termasuk biaya produksi
183
- Pemandu - Konsumsi - Sewa Peralatan Standard Broadcast (camera besar, Jimmyjip,Sistim multicam, Lighting)
7
1 orang/kegiatan 1 paket 1 paket
250.000 5.000.000 7.500.000
250.000 5.000.000 7.500.000
3.000.000 1.500.000 4.000.000 2.500.000
3.000.000 1.500.000 4.000.000 2.500.000
500.000.000 45.000.000 250.000.000 45.000.000 45.000.000
500.000.000 45.000.000 250.000.000 45.000.000 45.000.000
1 kegiatan
2.000.000
2.000.000
2. Riset/Hunting 3. Indepth/Pendalaman 4. Storyboard/papan cerita
1 orang 1 kegiatan 1 naskah
5.000.000 2.000.000 10.000.000
5.000.000 2.000.000 10.000.000
Produksi - Tiket Pesawat - Sewa Kendaraan Off Road - Sewa Speed Boat - Produser - Director - Cameraman - Presenter/Host - Unit Production Manager - Lightingman - Narasumber - Figuran/Human Example - Helper/Porter - Pemandu
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7.000.000 2.000.000 2.000.000 12.500.000 10.000.000 4.500.000 7.000.000 4.500.000 2.500.000 1.700.000 250.000 250.000 250.000
7.000.000 2.000.000 2.000.000 12.500.000 10.000.000 4.500.000 7.000.000 4.500.000 2.500.000 1.700.000 250.000 250.000 250.000
C
Pasca Produksi - Pembuat Naskah/narasi/script - Voice Over (Pengisi Suara) - Editing dan Mixing - Penata Grafis (OBB,Template,Grafik Insert)
1 1 1 1
naskah orang/kegiatan orang/kegiatan orang/kegiatan
D
Penayangan - Blocking Time TV Nasional Swasta - Blocking Time TV Publik - Program yang sedang berjalan TV Swasta Nasional - Program yang sedang berjalan TV Publik - Sisipan pada program acara
1 1 1 1 1
tayang tayang tayang tayang tayang
Pembuatan feature berita TV kebijakan pembangunan kehutanan (durasi 30 s/d 60 menit) A Pra Produksi 1. Pengumpulan Bahan/ production meeting/brainstorming
B
orang unit/hari unit/hari orang/kegiatan orang/kegiatan orang/kegiatan orang/kegiatan orang/kegiatan orang/kegiatan orang orang/kegiatan orang/kegiatan orang/kegiatan
184
- Konsumsi - Sewa Peralatan Standard Broadcast (camera besar, Jimmyjip,Sistim multicam, Lighting)
8
1 paket 1 paket
C
Pasca Produksi - Pembuat Naskah/narasi/script - Voice Over (Pengisi Suara) - Editing dan Mixing - Penata Grafis (OBB,Template,Grafik Insert)
1 1 1 1
naskah orang/kegiatan orang/kegiatan orang/kegiatan
D
Penayangan - Blocking Time TV Nasional Swasta - Blocking Time TV Publik - Program yang sedang berjalan TV Swasta Nasional - Program yang sedang berjalan TV Publik - Sisipan pada program acara
1 1 1 1 1
tayang tayang tayang tayang tayang
7.000.000 10.000.000
7.000.000 10.000.000
4.000.000 2.500.000 6.000.000 3.500.000
4.000.000 2.500.000 6.000.000 3.500.000
1.000.000.000 90.000.000 500.000.000 90.000.000 90.000.000
1.000.000.000 90.000.000 500.000.000 90.000.000 90.000.000
400.000 350.000 300.000 1.700.000 1.400.000 1.000.000 1.150.000 400.000 350.000 700.000 1.000.000 325.000 450.000 450.000 500.000 350.000
400.000 350.000 300.000 1.700.000 1.400.000 1.000.000 1.150.000 400.000 350.000 700.000 1.000.000 325.000 450.000 450.000 500.000 350.000
500.000 250.000 25.000
500.000 250.000 25.000
Pelaksanaan Orientasi Jurnalistik Kehutanan di Jabodetabek A
Honor - Penanggung Jawab - Ketua/Wakil Ketua - Anggota - Narasumber (Menteri) - Narasumber (Eselon I) - Narasumber (Eselon II) - Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) - Asisten Narasumber - Pembuat Makalah - Moderator - Insentif Wartawan - Peserta (Kehutanan) - Rohaniawan - Master Of Ceremony (MC) - LO (Liasion Officer) - Pemandu Lapangan
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B
ATK - Penggandaan Makalah - Pengadaan Perlengkapan Peserta - Pembuatan Sertifikat
1 paket 1 orang 1 buah
OK OK OK OJ OJ OJ OJ OJ naskah OJ OH OH OK OK OK OH
Narasumber seluruh Eselon I Kemenhut dan Kementerian Terkait dan dapat dari dari masyarakat
185
-
1 1 1 1
buah buah buah kegiatan
1 1 1 1 1 1 1
OK OK OK OK OK OK OK
100.000 4.500.000 500.000 2.000.000
100.000 4.500.000 500.000 2.000.000
200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
C
Transport - Bantuan Transport - Bantuan Transport - Bantuan Transport - Bantuan Transport - Bantuan Transport - Bantuan Transport - Bantuan Transport
D
Akomodasi dan Transportasi - Paket Akomodasi dan Konsumsi - Sewa Komputer - Sewa Bus - Sewa Mobil - Sewa LCD Proyektor
1 1 1 1 1
paket/orang set unit/hari unit/hari set
921.000 500.000 3.000.000 800.000 500.000
Lain-lain - Rapat Persiapan - Sewa Perahu - Laporan Kegiatan - Sewa alat selam - Dokumentasi (foto dan video)
1 1 1 1 1
paket unit/hari Paket set/orang/hari paket
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000
921.000 500.000 3.000.000 800.000 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000
1 orang 1 kegiatan
7.000.000 1.000.000
7.000.000 1.000.000
1 unit/hari 1 set/hari
1.000.000 1.500.000
1.000.000 1.500.000
350.000
350.000
1.000.000 100.000
1.000.000 100.000
E
9
Pembuatan Plakat Pembuatan Backdrop Pembuatan Spanduk Perlengkapan ATK
Panitia Narasumber Peserta Fotografer Pembaca Doa MC LO (Liasion Officer)
Di dalam kota 2 Rp. 110.000
Sesuai tarif yang berlaku (at cost)
Pelaksanaan kegiatan kunjungan orientasi jurnalistik di daerah Rincian per kegiatan : - Tiket pesawat wartawan pusat (pp) - Pengumpulan materi Kunjungan lapangan : - sewa kapal kecil - Sewa alat selam
-Sewa alat dasar selam
1 set/hari
- Sewa kendaraan operasional - Konsumsi pertemuan dengan masyarakat
1 hari 1 OK
Ideal diikuti oleh minimal 7 media Publikasi pembangunan Kemenhut 1 set terdiri (masker, snorkle, fin, bcd, regulator, wets suite, tabung, belt, weight) 1 set terdiri (masker, snorkle, fin)
186
Akomodasi dan konsmsi : Hotel wartawan pusat Konsumsi wartawan pusat diluar paket fullboard Diskusi hasil kunjungan lapangan : - Sewa ruang pertemuan - Konsumsi (makan) - Snacks/cofee break honor : - Narasumber setingkat Eselon I - Narasumber setingkat Eselon II - Moderator - Pembuat makalah - Ketua dan Wakil Ketua - Honor diving master - Honor instruktur diving - Honor dive guide - Panitia pusat dan daerah Bantuan transport : - Narasumber - Panitia daerah - Wartawan daerah - Peserta - Dokumentasi foto dan video 10
Penyelenggaraan Pertemuan Pimpinan Kemenhut/Dialog dengan Pimpinan Media Massa/Redaktur Pelaksana di Luar Kantor
1 paket fulboard/orang 1 OK 1 hari 1 OK 1 OK
1.640.000 100.000
1.640.000 100.000
15.000.000
15.000.000
100.000 20.000
100.000 20.000
1 1 1 1 1 1 1 1 1
OJ OJ OJ naskah OK OH OH OH orang
1.400.000 1.000.000 700.000 350.000 450.000 1.000.000 1.500.000 350.000 300.000
1 1 1 1 1
orang orang orang orang paket
110.000 110.000 200.000 110.000 2.000.000
1.400.000 1.000.000 700.000 350.000 450.000 1.000.000 1.500.000 350.000 300.000 110.000 110.000 200.000 110.000 2.000.000
500.000
500.000
400.000 200.000 350.000 2.000.000 1.250.000 1.700.000 1.400.000 1.000.000 1.000.000 700.000
400.000 200.000 350.000 2.000.000 1.250.000 1.700.000 1.400.000 1.000.000 1.000.000 700.000
Sesuaikan SBU sewa ruang pertemuan
1 PERTEMUAN
-
Transport undangan Pemimpin Redaksi
1 orang
-
Bantuan transport undangan kru televisi Bantuan transport undangan wartawan cetak/radio Akomodasi dan konsumsi paket halfday Dokumentasi foto dan video Penggandaan bahan Honor narasumber Menteri Honor narasumber Eselon I Honor narasumber Eselon II Honor narasumber Pemimpin Redaksi Honor moderator
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
team orang orang kegiatan kegiatan OJ OJ OJ OJ orang
Setara dengan sewa kendaraan roda 4 di DKI
187
11
Penyelenggaraan Pertemuan Pimpinan Pusat Humas/Dialog dengan wartawan Media Massa di Luar Kantor -
12
Bantuan transport undangan kru televisi Bantuan transport undangan wartawan cetak/radio Konsumsi (makan dan snack) tarif hotel paket halfday Dokumentasi foto dan video Penggandaan bahan Honor narasumber Menteri Honor narasumber Eselon I Honor narasumber Eselon II Honor narasumber Pemimpin Redaksi Honor moderator
Dialog interaktif di TV durasi kurang dari 30 menit (TV Nasional Publik ) Biaya per paket : - Blocking segmen time - Narasumber - Pembawa acara - Produser - Cameraman - Penata rias - Pengarah acara - Peralatan - Studio, lighting, soundsixtem, dll - Editing, mixing, sensor - Host Artis Kelas A - Host Artis Kelas B - Host Artis Kelas C
13
Dialog interaktif di TV durasi 30 s/d 60 menit Biaya per paket : - Blocking segmen time - Narasumber - Pembawa acara - Produser - Cameraman - Penata rias - Pengarah acara
1 PERTEMUAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
tim orang 0h kegiatan kegiatan OJ OJ OJ OJ orang
650.000 250.000 350.000 1.000.000 500.000 1.700.000 1.400.000 1.000.000 1.000.000 600.000
650.000 250.000 350.000 1.000.000 500.000 1.700.000 1.400.000 1.000.000 1.000.000 600.000
1 siar
1 1 1 1 1 1 1
paket orang orang orang orang orang orang
45.000.000 4.000.000 2.000.000 5.000.000 2.000.000 1.500.000 1.750.000
45.000.000 4.000.000 2.000.000 5.000.000 2.000.000 1.500.000 1.750.000
1 1 1 1 1
kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
30.000.000 8.000.000 30.000.000 20.000.000 15.000.000
30.000.000 8.000.000 30.000.000 20.000.000 15.000.000
70.000.000 7.500.000 3.000.000 7.500.000 3.000.000 1.500.000 2.000.000
70.000.000 7.500.000 3.000.000 7.500.000 3.000.000 1.500.000 2.000.000
1 siar 1 1 1 1 1 1 1
kegiatan orang orang orang orang orang orang
188
Peralatan - Studio, lighting, soundsixtem, dll - Editing, mixing, sensor - Host Artis Kelas A - Host Artis Kelas B - Host Artis Kelas C 14
Pameran Pembangunan Kehutanan di Pusat a Sewa Lahan b Konstruksi Spesial Design Kayu c Konstruksi spesial design sistem d Materi peraga e Mini Garden f Sewa TV LCD/LED + DVD Player g Foto Printing/Backdrop h Poster Display i Honor Stand Guide/Pemandu j Transport+makan stand guide /pemandu
a b c d e f g h 15
Materi Pendukung: - Pin - Stiker - Gantungan kunci - Kaos - Topi - Poster publikasi - Seragam batik/kaos/baju - Pembuatan laporan Pameran
Pameran Pembangunan Kehutanan di Daerah a Sewa Lahan b Konstruksi Spesial Design Kayu c Konstruksi spesial design sistem d Materi peraga e Mini Garden f Sewa TV LCD/LED + DVD Player g Foto Printing/Backdrop h Poster Display i Honor Stand Guide/Pemandu j Transport+makan stand guide /pemandu
at cost at cost 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
1 1 1 1 1 1 3x3 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 3x3 1 1 1
45.000.000 15.000.000 30.000.000 20.000.000 15.000.000
45.000.000 15.000.000 30.000.000 20.000.000 15.000.000
m2 m2 m2 set paket hari m/buah buah shift/orang shift/orang
3.300.000 3.300.000 1.650.000 4.000.000 2.000.000 1.200.000 4.500.000 1.650.000 250.000 160.000
3.300.000 3.300.000 1.650.000 4.000.000 2.000.000 1.200.000 4.500.000 1.650.000 250.000 160.000
buah lembar buah buah buah lembar buah judul
10.000 5.000 10.000 100.000 25.000 18.000 250.000 2.000.000
10.000 5.000 10.000 100.000 25.000 18.000 250.000 2.000.000
m2 m2 m2 set paket hari m/buah buah shift/orang shift/orang
2.200.000 3.300.000 1.650.000 4.000.000 2.000.000 1.200.000 4.500.000 1.650.000 250.000 160.000
2.200.000 3.300.000 1.650.000 4.000.000 2.000.000 1.200.000 4.500.000 1.650.000 250.000 160.000
189
a b c d e f g h 16
Materi Pendukung: - Pin - Stiker - Gantungan kunci - Kaos - Topi - Poster publikasi - Seragam batik/kaos/baju - Pembuatan laporan Pameran
Pameran Indogreen Forestry Ekspo Tahun 2014 a Sewa Lahan b Konstruksi Spesial Design Kayu c Konstruksi spesial design sistem d Materi peraga e Mini Garden f Sewa TV LCD/LED + DVD Player g Foto Printing/Backdrop h Poster Display i Honor Stand Guide/Pemandu j Transport+makan stand guide /pemandu
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 3x3 1 1 1
buah lembar buah buah buah lembar buah judul
10.000 5.000 10.000 100.000 25.000 18.000 250.000 2.000.000
10.000 5.000 10.000 100.000 25.000 18.000 250.000 2.000.000
m2 m2 m2 set paket hari m/buah buah shift/orang shift/orang
3.300.000 3.300.000 1.650.000 4.000.000 2.000.000 1.200.000 4.500.000 1.650.000 250.000 160.000
3.300.000 3.300.000 1.650.000 4.000.000 2.000.000 1.200.000 4.500.000 1.650.000 250.000 160.000
a b c d e f g h i j
Materi Pendukung Pin Stiker Gantungan kunci Kaos Topi Poster publikasi Seragam batik/kaos/baju pemandu Pembuatan laporan Pameran Pembuatan leaflet Pembuatan booklet
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
buah lembar buah buah buah lembar buah judul eksemplar buku
10.000 5.000 10.000 100.000 25.000 18.000 250.000 2.000.000 5.000 20.000
10.000 5.000 10.000 100.000 25.000 18.000 250.000 2.000.000 5.000 20.000
a b c d e f
Dialog talkshow pameran Narasumber setingkat Eselon II Narasumber setingkat Eselon III Moderator Host pemandu acara Transport peserta undangan dialog Konsumsi makan dan snack
1 1 1 1 1 1
OJ OJ OJ OJ OH ORG
1.000.000 900.000 700.000 700.000 110.000 60.000
1.000.000 900.000 700.000 700.000 110.000 60.000
190
17
18
Pameran Expo Kehutanan Tahun 2014 di Pusat a Sewa Lahan b Konstruksi Spesial Design Kayu c Konstruksi spesial design sistem d Materi peraga e Mini Garden f Sewa TV LCD/LED + DVD Player g Foto Printing/Backdrop h Poster Display i Honor Stand Guide/Pemandu j Transport+makan stand guide /pemandu
1 1 1 1 1 1 3x3 1 1 1
m2 m2 m2 set paket hari m/buah buah shift/orang shift/orang
3.300.000 3.300.000 1.650.000 4.000.000 2.000.000 1.200.000 4.500.000 1.650.000 250.000 160.000
3.300.000 3.300.000 1.650.000 4.000.000 2.000.000 1.200.000 4.500.000 1.650.000 250.000 160.000
a b c d e f g h i j
Materi Pendukung: - Pin - Stiker - Gantungan kunci - Kaos - Topi - Poster publikasi - Seragam batik/kaos/baju pemandu - Pembuatan laporan Pameran - Pembuatan leaflet - Pembuatan booklet
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
buah lembar buah buah buah lembar buah judul eksemplar buku
10.000 5.000 10.000 100.000 25.000 18.000 250.000 2.000.000 5.000 20.000
10.000 5.000 10.000 100.000 25.000 18.000 250.000 2.000.000 5.000 20.000
a b c d e f
Dialog talkshow pameran: Narasumber setingkat Eselon II Narasumber setingkat Eselon III Moderator Host pemandu acara Transport peserta undangan dialog Konsumsi makan dan snack
1 1 1 1 1 1
OJ OJ OJ OJ OH ORG
1.000.000 900.000 700.000 700.000 110.000 60.000
1.000.000 900.000 700.000 700.000 110.000 60.000
Kesenian pendukung kehumasan Grup Band Penari tradisional Musik tradisional
1 Grup 1 org/pentas 1 Grup
15.000.000 3.000.000 20.000.000
15.000.000 3.000.000 20.000.000
2.200.000 3.300.000 1.650.000
2.200.000 3.300.000 1.650.000
Pameran Expo Kehutanan Tahun 2014 di Daerah a Sewa Lahan b Konstruksi Spesial Design Kayu c Konstruksi spesial design sistem
1 m2 1 m2 1 m2
x
2 Jam
191
19
d e f g h i j
Materi peraga Mini Garden Sewa TV LCD/LED + DVD Player Foto Printing/Backdrop Poster Display Honor Stand Guide/Pemandu Transport+makan stand guide /pemandu
set paket hari m/buah buah shift/orang shift/orang
4.000.000 2.000.000 1.200.000 4.500.000 1.650.000 250.000 160.000
4.000.000 2.000.000 1.200.000 4.500.000 1.650.000 250.000 160.000
a b c d e f g h i j
Materi Pendukung: - Pin - Stiker - Gantungan kunci - Kaos - Topi - Poster publikasi - Seragam batik/kaos/baju pemandu - Pembuatan laporan Pameran - Pembuatan leaflet - Pembuatan booklet
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
buah lembar buah buah buah lembar buah judul eksemplar buku
10.000 5.000 10.000 100.000 25.000 18.000 250.000 2.000.000 5.000 20.000
10.000 5.000 10.000 100.000 25.000 18.000 250.000 2.000.000 5.000 20.000
a b c d e f
Dialog talkshow pameran: Narasumber setingkat Eselon II Narasumber setingkat Eselon III Moderator Host pemandu acara Transport peserta undangan dialog Konsumsi makan dan snack
1 1 1 1 1 1
OJ OJ OJ OJ OH ORG
1.000.000 900.000 700.000 700.000 110.000 60.000
1.000.000 900.000 700.000 700.000 110.000 60.000
Kesenian pendukung kehumasan: Grup Band Penari tradisional Musik tradisional
1 Grup 1 org/pentas 1 Grup
15.000.000 3.000.000 20.000.000
15.000.000 3.000.000 20.000.000
7.000.000 2.700.000 2.250.000 450.000 1.750.000
7.000.000 2.700.000 2.250.000 450.000 1.750.000
Penyebarluasan Informasi Kegiatan Kunjungan Menteri Kehutanan / Eselon I di Daerah (LIPUTAN ) -
Rincian biaya per 1 orang/media/3 hari Tiket wartawan PP Penginapan Transportasi lokal(sewa kendaraan) Uang saku Uang makan Jasa pemuatan berita
1 1 1 3x3 1 1 1
x
2 jam
1 ORANG
1 orang at cost 1 UNIT 1 orang 1 orang 1 media
Ideal 1 Tim Peliputan : 2 media TV (4 orang) dan 2 media cetak nasional
192
20
Upah, Honor, Insentif Kegiatan Kehumasan -
21
250.000 500.000 1.000.000
Ideal 1 Tim Peliputan : 1 orang 1 team
250.000 500.000
250.000 500.000
1.000.000 750.000 500.000 250.000
1.000.000 750.000 500.000 250.000
7.500.000 12.500.000
7.500.000 12.500.000
5 media TV (10 orang) dan 10 media cetak nasional
Kepala Pusat Kepala Bidang Kepala Sub Bidang Staff Penghubung Kehumasan
Rincian biaya per media Honor penulisan naskah Pemuatan 1 naskah
1 1 1 1
bulan bulan bulan bulan
1 ORANG
1 naskah 1 media
Ideal Jumlah Pemuatan : 4 media nasional
Pembuatan Produksi Film/Video Klip Pembangunan Kehutanan -
25
Bantuan transport kehadiran wartawan untuk meliput Bantuan transport kehadiran crew televisi untuk meliput
Paket Penulisan Feature Berita Kebijakan Pembangunan Kemenhut di Media Cetak -
24
250.000 500.000 1.000.000
Pemberian Tunjangan Fasilitas Komunikasi Pimpinan PusHumas -
23
1 naskah 1 judul 1 OH
Liputan Kegiatan Menteri Kehutanan / Pejabat Eselon I (Lokakarya, Seminar dll) -
22
Upah penyusunan naskah pidato Honor penulisan artikel di Majalah Kehutanan Indonesia Insentif/uang kerja harian wartawan dalam kunjungan jurnalistik
Multimedia (program) Pembuatan film/video klip Kehutanan Pembuatan film dokumenter Kehutanan Jingle/filler, durasi 4-5 menit (lagu) Foto dokumentasi Slide dokumentasi Company profile
1 1 1 1 1 1 1
paket episode episode paket paket paket paket
170.000.000 150.000.000 175.000.000 40.000.000 1.000.000 1.000.000 35.000.000
170.000.000 150.000.000 175.000.000 40.000.000 1.000.000 1.000.000 35.000.000
1 1 1 1 1
tayang tayang tayang tayang tayang
3.000.000 8.000.000 30.000.000 100.000.000 500.000.000
3.000.000 8.000.000 30.000.000 100.000.000 500.000.000
Biaya Tayangan Berita dan Himbauan ke Masyarakat di Televisi -
Tayangan tidak bergerak 30" Tayangan bergerak 30 " Tayangan bergerak prime time 30" Tayangan feature TV 30 menit Bloking Time kurang dari 30 menit
TV Swasta Nasional
193
26
Pembuatan dan Desain Booklet, Leaflet, Poster -
27
Penyusunan dan desain booklet: Upah penyusunan naskah Upah desain cover, hunting gambar, studi pustaka dan dummy
1 naskah 1 desain
Master plat Cetakan booklet desain biasa Penyusunan dan desain leaflet: Upah penyusunan naskah Upah desain cover, hunting gambar, studi pustaka dan dummy
1 plat 1 eksp
Master plat Cetakan leaflet Penyusunan dan desain poster: Upah penyusunan naskah Desain tata letak Master plat Cetakan poster desain biasa
1 plat 1 eksp
Pencetakan Buku Informasi Pembangunan Kehutanan 50-150 Halaman (1.000 Eksemplar)
1 naskah 1 desain
1 1 1 1000
naskah desain plat eksp
600.000 3.000.000
600.000 3.000.000
500.000 15.000
500.000 15.000
400.000 1.000.000
400.000 1.000.000
500.000 4.250
500.000 4.250
500.000 2.000.000 200.000 15.000
500.000 2.000.000 200.000 15.000.000
1 JUDUL
Bahan: 28
Editing naskah Kertas art paper 100 gr (14 rim plano x 500.000) Plate (75 plate x 250.000) Setting Lay out Cover art cartoon 300 gr (100 lbr x 6000) Ongkos cetak Laminating doff (1000 expl x 3400)
Pencetakan Buku Informasi Pembangunan Kehutanan 150-250 Halaman (1.000 Eksemplar) -
Bahan: Editing naskah Kertas art paper 100 gr (14 rim plano x Rp. 500.000)
-
Plate (125 plate x 250.000) Setting
8.500.000 7.000.000 18.750.000 1.500.000 7.000.000 6.000.000 9.000.000 3.400.000 1 JUDUL
8.500.000 7.000.000 31.250.000 1.500.000
194
29
Lay out Cover art cartoon 300 gr (1000 lbr x Rp. 6.000) Ongkos cetak Laminating doff (1000 expl x Rp. 3.400)
Penerbitan Majalah Kehutanan Indonesia - Majalah Kehutanan Indonesia (MKI) ( 64 hal ): -
30
1 EDISI 1 Eksemplar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Berita Foto Foto Hal Hal Hal Film Plat Plat Film Hal Eksemplar Eksemplar Hal Hal Eksemplar Eksemplar
40.000
40.000
750.000 100.000 40.000 35.000 50.000 20.000 35.000 30.000 35.000 40.000 3.000 500 500 1.000 250
750.000 100.000 40.000 35.000 50.000 20.000 35.000 30.000 35.000 40.000 3.000 500 500 1.000 250 2.500.000 10.000.000 3.000.000
1 Edisi = 2.500 Eksemplar. 1 Tahun = 12 Edisi.
Honor Pengelola Majalah Kehutanan Indonesia -
31
Pengumpulan Bahan Pengumpulan Foto Scan Foto Lay Out Design Print Warna (ACC) Film Isi Plat Isi Plat Cover Film Cover Biaya Pengetikan Penjilidan/Jahit Kawat Biaya Susun/Lipat Biaya Cetak Cover Biaya Cetak Isi Kertas Cover Matte Paper 120 gram Kertas Isi Matte Paper 100 gram Finishing/Laminating Vernis
7.000.000 6.000.000 9.000.000 3.400.000
1 Oter 1 Oter
400.000 300.000
400.000 300.000
-
Penanggung Jawab Redaktur (Pemimpin Redaksi, Dewan Redaksi, Pelaksana Redaksi) Penyunting/Editor Pembuat Artikel (Reporter) Sekretariat (Keuangan, Administrasi, Distribusi, Dokumentasi)
1 Oter 1 hlmn 1 Oter
250.000 100.000 150.000
250.000 100.000 150.000
-
Desain Grafis (Fotografer)
1 Oter
180.000
180.000
1 OB 1 OB
500.000 450.000
500.000 450.000
Honor Pengelola Website - Penanggung Jawab - Redaktur
195
-
Editor Web Admin Web Developer Pembuat artikel Penerjemah
1 1 1 1 1500
OB OB OB hlmn karakter
400.000 350.000 300.000 100.000 85.000
400.000 350.000 300.000 100.000 85.000
32
Kegiatan Seremonial Kehumasan/Sosialisasi/Diskusi/ - Honor MC - Honor Asisten Pembicara
1 OK 1 OJ
500.000 265.000
500.000 265.000
33
Pembuatan Banner Kegiatan Kehumasan - Desain dan Cetak
150.000
150.000
34
Pembuatan Backdrop - Desain dan Cetak
1 M2
150.000
Pembuatan Spanduk - Disain dan Cetak Pembuatan Umbul-umbul - Disain dan Cetak Sarana Publikasi - Disain dan Cetak Pembuatan Paket Siaran Pembangunan Kehutanan di Televisi
1 M2
150.000
35
1 meter
125.000
125.000
1 buah
350.000
350.000
1 buah
500.000
500.000
1 siar
50.000.000
50.000.000
1 siar
1.317.000.000
1.317.000.000
1 siar
100.000.000
100.000.000
1 siar
2.634.000.000
2.634.000.000
1 judul
100.000.000
100.000.000
Termasuk biaya produksi
1 judul
200.000.000
200.000.000
Termasuk biaya produksi
1 siar
100.000.000
100.000.000
1 siar
200.000.000
200.000.000
1 siar
11.000.000
11.000.000
36 37 38
-
Dialog, wawancara, talk show dll. Durasi 1 s/d 3 Segment TV Publik Nasional Dialog,Wawancara,Talk show dll Duarasi 1 s/d 3 segment(TV Swasta Nasional) Dialog, wawancara, talk show dll. Durasi 4 s/d 6 Segment TV Publik Nasional Dialog, wawancara,talk show dll durasi 4-6 segment TV Swasta Nasional Pembuatan & penayangan feature berita televisi durasi 4-15 menit (TV Nasional Publik ) Pembuatan & penayangan feature berita televisi durasi 15-30 menit TV Publik Nasional Pembuatan paket dokumentasi pembangunan kehutanan durasi 0-15 menit di televisi Pembuatan paket dokumentasi pembangunan kehutanan durasi 15-30 menit di televisi Pembuatan iklan tayangan tidak bergerak durasi 30 detik TV Nasional Publik
1 segment durasi 5-7 Menit belum termasuk biaya produksi
196
39
33.000.000
33.000.000
350.000.000 5.000.000
350.000.000 5.000.000
50.000.000 30.000.000 20.000.000 750.000 5.000.000 2.500.000
50.000.000 30.000.000 20.000.000 750.000 5.000.000 2.500.000
1 Terbit
150.000.000
150.000.000
1 Terbit
100.000.000
100.000.000
1 Terbit
75.000.000
75.000.000
1 Terbit
50.000.000
50.000.000
1 kegiatan
30.000.000
30.000.000
1 episode 1 siar
Siaran langsung pandangan mata Wawancara/dialog Feature/drama Berita khusus Pembuatan/produksi iklan Penayangan/siar iklan/iklan addlips
1 1 1 1 1 1
siar siar siar siar judul kali
Pemasangan Iklan di Media Cetak/Majalah -
41
1 siar
Pembuatan Paket Siaran Pembangunan Kehutanan di Radio -
40
Pembuatan Iklan tayangan tidak bergerak durasi 30 detik TV swasta Nasional Sinetron, drama, dll (durasi 30-60 menit) Pembuatan iklan telop (running text)
Tulisan Media cetak nasional oplah 50.000 eks volume tulisan 1/4 s.d 1/2 hal berwarna. Tulisan Media cetak nasional oplah minimal 30.000 eks vol tulisan 1/4 s.d 1 hal berwarna. Iklan gambar media cetak nasional oplah min. 10.000 eks vol gambar 1/4 s.d 1 hal berwarna. Penulisan khusus pembangunan kehutanan media cetak nasional oplah min 10.000 eks vol 1/4 s.d 1/2 hal.
HOST / PRESENTER ACARA DIALOG ( ARTIS) KRITERIA UMUM Klas A : Host Klas Papan Atas 1 Mampu bersahabat dengan siapa saja (easy going Mampu mencairkan suasana yang kaku 2 Mampu memberikan masukan kepada klien tentang format acara yang menarik. 3 Mempunyai pendidikan, pengalaman dan wawasan yang luas. 4 5 6 7 8 9
Menguasai acara Mempuanyai suara emas( gold voice ) Good Looking, camera face Seorang publik figure ( min. menjadi presenter di 2 program Tv/min. dengan intensitas pemunculan di TV dalam seminggu 4 jam Sangat Tenar (positif) pada tingkat Nasional Menguasai min. 3 bahasa asing
197
Klas B : Host Klas Papan Menengah 1 Orang yang mampu bersahabat dengan siapa saja ( easy going) murah senyum, dan mampu mencairkan suasana yang kaku 2 3
Mampu memberikan masukan kepada Klien tentang format acara yang menarik. Mempunyai pendidikan, pengalaman dan wawasan yang luas.
4 5 6 7 8 9
Meguasai acara Mempuanyai suara emas( gold voice ) Good Looking, camera face Suara Publik figure ( pernah menjadi presenter TV Cukup terkenal di Tingkat Nasional Menguasai min. 2 bahasa asing
Klas C : Host Klas Papan Bawah 1
Orang yang mampu bersahabat dengan siapa saja ( easy going) murah senyum, dan mampu mencairkan suasana yang kaku
2 3
Mampu memberikan masukan kepada Klien tentang format acara yang menarik. Mempunyai pendidikan, pengalaman dan wawasan yang luas.
4 5 6 7 8
Meguasai acara Good Looking, camera face Pernah menjadi pembawa acara di Stasiun TV Lokal Terkenal di Tingkat lokal/ Propinsi Menguasai min. 1 bahasa asing
1 kegiatan
20.000.000
20.000.000
1 kegiatan
15.000.000
15.000.000
198
