1 KEMENTERIAN KEHUTANAN SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN BOGOR K E P U T U S A N KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KE...
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN BOGOR KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN Nomor : SK.147/Dik-1/2010 Tentang KURIKULUM DIKLAT PENGAMANAN HUTAN PARTISIPATIF BAGI POLHUT KEPALA PUSAT, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan secara lestari diperlukan partisipasi masyarakat di sekitar hutan sehingga aparat kehutanan khususnya Polhut sebagai ujung tombak pengamanan hutan dan lapangan harus mengenal kondisi dan karakteristik masyarakat sekitar hutan; b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan hutan sebagaimana pada diktum a, diperlukan pembekalan pengetahuan dan keterampilan serta pembinaan sikap kepada aparat kehutanan melalui Diklat Pengamanan Hutan Partisipatif; c.
Mengingat :
bahwa untuk tercapainya tujuan pada diktum a dan b, perlu ditetapkan kurikulum diklat dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan.
1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU RI No. 19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 tahun 1999; 2. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan. 3. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2004 tanggal 6 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan serta peraturan-peraturan tentang perubahannya. MEMUTUSKAN..............
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN TENTANG KURIKULUM DIKLAT PENGAMANAN HUTAN PARTISIPATIF;
PERTAMA
: Kurikulum Diklat Pengamanan Hutan Partisipatif sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA
: Kurikulum sebagaimana diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan Diklat Pengamanan Hutan Partisipatif di lingkup Kementerian Kehutanan;
KETIGA
: Dengan ditetapkannya keputusan ini maka keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan Nomor SK. 85/DIK-2/2004 tanggal 23 Agustus 2004 Lampiran 2.D.11 tentang Kurikulum Diklat Pengamanan Hutan Partisipatif dinyatakan tidak berlaku lagi;
KEEMPAT
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 31 Mei 2010
Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Nomor : SK. 147/Dik-1/2010 Tanggal : 31Mei 2010 1. Nama Diklat
:
Pengamanan Hutan Partisipatif Bagi Polhut
2. Jenjang Diklat
:
Lanjutan
3. Latar Belakang Hutan merupakan salah satu dari kekayaan alam yang mempunyai fungsi cukup besar bagi kelangsungan hidup manusia secara langsung maupun tidak langsung. Mengingat begitu besar manfaat hutan, maka perlindungan dan pengamanannya harus dilakukan baik oleh aparat pemerintah maupun masyarakat di sekitar kawasan hutan secara berkesinambungan. Untuk itu perlu kiranya dilakukan upaya menambah pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku bagi para petugas di lapangan, khususnya Polisi Kehutanan (Polhut) Kehutanan melalui Diklat agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik dan bekerjasama dengan masyarakat setempat dalam upaya pengamanan hutan secara partisipatif. 4. Deskripsi Singkat Diklat Dalam perlindungan dan pengamanan hutan secara lestari harus meningkatkan keterlibatan masyarakat di sekitar hutan. Aparat kehutanan khususnya Polhut yang bertindak sebagai ujung tombak harus mengenal kondisi dan karakteristik masyarakat sekitar hutan. Untuk itu setelah mengikuti Diklat ini Polhut diharapkan mampu bekerjasama dengan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan. 5. Tujuan Diklat Setelah mengikuti diklat ini peserta diharapkan mampu melakukan kegiatan dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dengan aktif dalam upaya pengamanan hutan di wilayah kerjanya masing-masing. 6. Sasaran Diklat Setelah mengikuti diklat ini peserta diharapkan mampu : a. Menjelaskan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengamanan hutan. b. Membuat rencana kegiatan pengamanan hutan partisipatif. c. Menjelaskan berbagai upaya dalam perlindungan dan pengamanan hutan.
d. Menjelaskan berbagai kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan masyarakat di dalam kawasan hutan. e. Melaksanakan teknik operasional pengamanan hutan dan hasil hutan bersama masyarakat sekitar di wilayah kerjanya. f. Melakukan koordinasi dengan masyarakat dalam upaya pengamanan hutan. g. Melakukan tugas-tugas penyuluhan dengan baik dan benar. 7. Kelompok Sasaran Diklat a. Jumlah peserta : Maksimal 30 orang per kelas b. Asal peserta : Dinas Kehutanan Propinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, BKSDA dan Taman Nasional. c.
Persyaratan peserta : - Pendidikan - Status kepegawaian - Jabatan (Pangkat) -
: Minimal SLTA : PNS dengan masa kerja lebih dari 5 tahun : Polisi Kehutanan (Polhut) Pelaksana s/d Penyelia (II/b keatas Umur : Maksimum 40 tahun Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter. Belum pernah mengikuti Diklat yang sejenis Membawa dan menyerahkan surat tugas dari pimpinan.
8. Pengajar/Instruktur a. Persyaratan Pengajar : - Menguasai materi yang diajarkan baik teori maupun praktek. - Memiliki kemampuan dan pengalaman mengajar yang cukup dalam bidang yang diajarkan. - Mampu mengajar/melatih dan mengevaluasi hasil belajar. b. Asal Pengajar : - Balai Diklat Kehutanan Kupang. - Instansi lain yang terkait. 9. Tempat Diklat Dilaksanakan di Pusat Diklat Kehutanan, Balai Diklat/Latihan Kehutanan dan tempat lain yang memenuhi persyaratan. 10. Waktu Diklat Diklat dilaksanakan selama 21 hari setara dengan 150 jam pelajaran (jpl), @ 45 menit terdiri dari 60 jpl teori dan 90 jpl praktek.
11. Peralatan dan Bahan Diklat a. Untuk kebutuhan peserta : - ATK - Panduan Diklat - Diktat/Hand Out b. Untuk di ruang kelas : - Papan tulis, - Spidol - OHP - Flipchart 12. Daftar Mata Diklat No.
Mata Diklat
JPL 60 2 2 4
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
TEORI Bina Suasana Pelatihan Kecerdasan Emosional dan Spiritual Kebijakan Kementerian Kehutanan dan Otonomi Daerah di Bidang Pengamanan Hutan Peraturan Perundang-undangan Perlindungan dan Pengamanan Hutan Sosiologi Pedesaan Perencanaan Kegiatan Pengamanan Hutan Partisipatif Organisasi dan Koordinasi Pengamanan Hutan Teknik Operasional Pengamanan Hutan Partisipatif Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Hutan Pemanfaatan Hutan Untuk Masyarakat Penyuluhan Pengamanan Hutan
II. 1. 2. 3. 4.
PRAKTEK Penyusunan Rencana Kegiatan Pengamanan Hutan Partisipatif Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Hutan Penyuluhan Pengamanan Hutan Karyawisata
