KEMENTERIAN KEHUTANAN SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN BOGOR KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN Nomor : SK.145/Dik-1/2010 Tentang KURIKULUM DIKLAT PEMBENTUKAN SATUAN POLHUT REAKSI CEPAT (SPORC) BIDANG KEHUTANAN KEPALA PUSAT, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka rangka meningkatkan kinerja dan pembentukan satuan Polhut yang memiliki keterampilan lebih/plus dibandingkan dengan standar keterampilan umum yang diperoleh dalam diklat pembentukan Polhut, adalah melalui Program Diklat Pembentukan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Bidang Kehutanan; b. bahwa untuk meningkatkan keterampilan lebih/plus Polhut sebagaimana pada diktum a, dapat dilakukan melalui Diklat Pembentukan Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) Bidang Kehutanan; c.
Mengingat :
bahwa untuk tercapainya tujuan pada diktum a dan b, perlu ditetapkan kurikulum diklat dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan.
1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU RI No. 19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 tahun 1999; 2. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan. 3. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2004 tanggal 6 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan serta peraturan-peraturan tentang perubahannya. MEMUTUSKAN..............
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN TENTANG KURIKULUM DIKLAT PEMBENTUKAN SATUAN POLHUT REAKSI CEPAT (SPORC) BIDANG KEHUTANAN;
PERTAMA
: Kurikulum Diklat Pembentukan Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) Bidang Kehutanan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA
: Kurikulum sebagaimana diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan Diklat Pembentukan Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) Bidang Kehutanan di lingkup Kementerian Kehutanan;
KETIGA
: Dengan ditetapkannya keputusan ini maka keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan Nomor SK. 49/DIK-2/2006 tanggal 6 April 2006 tentang Kurikulum Diklat Pembentukan Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) Bidang Kehutanan dinyatakan tidak berlaku lagi;
KEEMPAT
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 31 Mei 2010
Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Nomor : SK. 145/Dik-1/2010 Tanggal : 31 Mei 2010 1. Nama Diklat
: Pembentukan Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) Bidang Kehutanan
2. Jenjang Diklat : Lanjutan 3. Latar Belakang : Hutan memiliki peran yang sangat strategis bagi kehidupan manusia, baik sebagai sumberdaya ekonomi, sosial-budaya dan ekologi. Satu hal yang dirasakan sangat penting atas keberadaan sumberdaya hutan adalah sebagai pemelihara keseimbangan lingkungan pada tatanan lokal, nasional, regional maupun global. Oleh karena itu, sumberdaya hutan harus dijaga, dilindungi dan dipelihara keberdaannya agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia. Pada akhir-akhir ini, intensitas gangguan dan tekanan terhadap sumberdaya hutan di Indonesia, khususnya berupa aktivitas pencurian dan pemungutan secara liar hasil hutan, dan perdagangan hasil hutan secara illegal, serta perambahan kawasan hutan menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Kondisi ini berkembang sejalan dengan cepatnya perubahan serta dinamika yang berkembang di masyarakat terutama persepsi terhadap keberadaan sumberdaya hutan. Tugas-tugas pejagaan, pengamanan dan perlindungan kawasan hutan serta peredaran hasil hutan di Indonesia sebagaian besar bertumpu kepada Polisi Kehutanan (Polhut). Di lain pihak keadaan Polhut saat ini menunjukkan gambaran yang ironis/memprihatinkan dibandingkan dengan tugas-tugas yang menjadi embanannya. Jumlah Polhut yang ada dirasakan sangat kurang dibandingkan dengan ratio luas kawasan hutan yang perlu diadakan penjagaan dan pengamanan, terlebih lagi apabila penugasan penjagaan dan pengamanan hutan ditambah dengan pengamanan hasil-hasil hutan, termasuk flora fauna yang dilindungi di luar kawasan hutan. Dengan tanpa mengecilkan arti kualitas Polhut, dirasakan kemampuan Polhut saat ini masih belum mencapai kinerja yang optimal. Kondisi ini tidak sematamata dipengaruhi oleh faktor individu pejabat Polhut, namun yang paling nyata adalah dipengaruhi oleh faktor eksternal individu Polhut. Faktor-faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap kualitas Polhut antara lain dalam aspek kelembagaan yang terkait dengan struktur pembinaan fungsionalitas tugas Polhut yang dirasakan kurang memadai, pembinaan dan pengembangan
kepegawaian/karir belum jelas bahkan mungkin kontra produktif, pengembangan diklat sangat minim, dan dukungan sarana dan prasarana yang jauh dari kebutuhan minimal. Faktor eksternal tersebut sangat berpengaruh terhadap faktor internal individu Polhut yaitu motivasi dan etos kerja, pencapaian kinerja pelaksanaan tugas, dan kesempatan mengembangkan karir. Disamping itu, faktor penempatan tugas Polhut juga sangat berpengaruh terhadap integritas dan sikap mental serta dedikasi Polhut di dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan gambaran kondisi-kondisi di atas, salah satu upaya guna meningkatkan kinerja penjagaan dan pengamanan hutan yang menjadi embanan tugas Polhut, perlu adanya langkah-langkah pengembangan kemampuan Polhut. Upaya ini antara lain ditempuh dengan program pendidikan dan pelatihan (diklat). Program diklat tersebut harus dapat memberikan peningkatan pengetahuan kognitif dan peningkatan keterampilan yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian di bidang kehutanan yang sangat berat dan beragam yang memerlukan adanya kemampuan dan ketahanan fisik. Diklat bagi Polhut yang sudah ada saat ini dalam pembentukan Polhut. Diklat lain yang terkait dengan peningkatan kemampuan tugas Polhut yang dikembangkan oleh Pusat Diklat Kehutanan sering tidak terkait dengan tugas pokok Polhut. Sedangkan diklat penjenjangan yang terkait dengan status jabatan fungsional Polhut sampai saat ini masih dalam tarap pengambangan. Salah satu program diklat yang perlu lebih dikembangkan oleh Pusat Diklat Kehutanan dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Polhut adalah Program Diklat Pembentukan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC). Diharapkan dengan adanya program diklat tersebut dapat diupayakan adanya pembentukan satuan Polhut yang memiliki keterampilan lebih/plus dibandingkan dengan standar keterampilan umum yang diperoleh dalam diklat pembentukan Polhut. 4. Deskripsi Singkat Diklat : Pendidikan dan Pelatihan ini dilaksanakan untuk meningkatkan Polisi Kehutanan dalam pengetahuan, keterampilan, sikap mental, disiplin, dan jiwa korsa untuk melaksanakan tugas khusus dalam perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan secara cepat dan tepat. Mata Ajaran yang diberikan ditujukan untuk memberikan pemahaman dasar filosofi kebijaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan, pengenalan nilai ekologis dan sosekbud hutan dan peredaran hasil hutan kayu dan hasil hutan lainnya dalam rangka penyusunan rencana perlindungan dan pengamanan hutan serta pelaksanaannya secara baik dan benar.
Untuk dapat lebih memperjelas dan menajamkan tingkat pengetahuan dan keterampilan para peserta, dipandang perlu diadakan praktek kelas/ laboratorium (simulasi) dan/atau praktek lapangan. 5. Tujuan Diklat : Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap mental yang tangguh, dedikasi dan profesionalisme Polhut dalam melaksanakan tugas penjagaan dan pengamanan hutan dan hasil hutan. 6. Sasaran Diklat : Setelah selesai mengikuti Diklat, peserta diharapkan dapat: a. Menjelaskan kebijakan Dephut bidang perlindungan dan pengamanan hutan; b. Menjelaskan peraturan perundang-undangan bidang perlindungan dan pengamanan hutan; c. Mengenal jenis tumbuhan dan satwa; d. Menggunakan peta dan GPS; e. Mengenal, melakukan pengukuran dan penaksiran volume hasil hutan kayu dan non kayu; f. Menjelaskan penatausahaan hasil hutan; g. Menjelaskan tata usaha dan peredaran tumbuhan dan satwa lair; h. Melaksanakan teknik pengamanan hutan partisipatif. 7. Kelompok Sasaran Diklat : a. Jumlah peserta : Maksimal 50 orang per kelas b. Asal peserta : - Instansi Pusat : Ditjen PHKA (Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) dan Balai Taman Nasional (BTN) - Instansi Daerah : Dinas Kehutanan/instansi yang menangani bidang kehutanan tingkat propinsi, kabupaten/kota. c. Persyaratan peserta : - Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan - Pendidikan minimal SLTA, diutamakan Sarjana (S1) - Usia maksimal 35 tahun, diutamakan tidak kurang dari 25 tahun - Pangkat/Golongan minimal Pengatur Tk.I (II/b) - Masa kerja minimal 5 tahun - Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh dokter pemerintah - Belum pernah mengikuti Diklat sejenis - Memiliki integritas dan sikap mental yang baik
8. Pengajar/Instruktur : a. Persyaratan Pengajar : - Menguasai materi yang diajarkan baik teori maupun praktek - Memiliki kemampuan mengajar/melatih dan menilai/ mengevaluasi hasil belajar, baik teori maupun praktek peserta pelatihan - Memiliki loyalitas terhadap pelatihan. b. Asal Pengajar : - Pusat Diklat Kehutanan/Balai Diklat Kehutanan. - Instansi lain yang terkait. 9. Tempat Diklat : Diklat dilaksanakan di Pusat Diklat Kehutanan, Balai Diklat/Latihan Kehutanan dan tempat lain yang memenuhi persyaratan. 10. Waktu Diklat : Diklat dilaksanakan selama 15 hari setara dengan 100 jam pelajaran (jpl) @ 45 menit yang terdiri dari 40 jpl teori dan 60 jpl praktek. 11. Peralatan dan Bahan Diklat: a. Untuk kebutuhan peserta : Name Tag, Perlengkapan alat tulis, Modul/bahan ajar/ hand out b. Untuk di ruang kelas : Papan tulis dan spidol, OHP/OHT, Flip chart, Komputer, LCD dan alat bantu lainnya c.
Untuk praktek: GPS, Peta RBI, Peta tematik, Kompas, Clinometer, Pita ukur, Altimeter Sample Kayu, Loupe, Cutter, Scale Stick, Meteran, Tabel Volume, Kalkulator, Clip board, Penggaris, Jangka sorong
12. Daftar Mata Diklat : No.
MATA DIKLAT
I. 1. 2. 3.
TEORI Bina Suasana Pelatihan Kecerdasan Emosional dan Spiritual Kebijakan Kementerian Kehutanan Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan 4. Peraturan Perudang-undangan Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan 5. Pengenalan Jenis Tumbuhan dan Satwa 6. Dasar-dasar pengukuran, perpetaan dan GPS 7. Pengenalan, Pengukuran dan Penaksiran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu 8. Penatausahaan Hasil Hutan 9. Tata Usaha dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar 10. Teknik Pengamanan Hutan Partisipatif 11. Kapita Selekta
II. 1. 2. 3. 4. 5.
JPL 42 2 2 2 6 4 4 8 4 4 4 2
PRAKTEK Pengenalan Jenis Tumbuhan dan Satwa Dasar-dasar pengukuran, perpetaan dan GPS Pengenalan, Pengukuran dan Penaksiran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu Penatausahaan Hasil hutan, Flora dan Fauna Tata Usaha dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar
58 10 8 20
JUMLAH
100
10 10
