KEMENTERIAN KEHUTANAN SEKRETARIAT JENDERAL .
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN BOGOR KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN Nomor : SK.146/Dik-1/2010 Tentang KURIKULUM DIKLAT PEMBERKASAN PERKARA BAGI POLHUT KEPALA PUSAT,
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mengatasi kasus-kasus gangguan keamanan hutan diperlukan tenaga/Polhut yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan mengenai penyelesaian kasus secara cepat, baik dan tuntas; b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tengaa sebagaimana diktum a dapat dilakukan melalui Diklat Pemberkasan Perkara bagi Polhut; c.
Mengingat :
bahwa untuk tercapainya tujuan pada diktum a dan b, perlu ditetapkan kurikulum diklat dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan.
1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU RI No. 19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 tahun 1999; 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
Konservasi
3. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan; 4. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2004 tanggal 6 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan serta peraturan-peraturan tentang perubahannya. MEMUTUSKAN..............
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN TENTANG KURIKULUM DIKLAT PEMBERKASAN PERKARA BAGI POLHUT;
PERTAMA
: Kurikulum Diklat Pemberkasan Perkara bagi Polhut sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA
: Kurikulum sebagaimana diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan Diklat Pemberkasan Perkara bagi Polhut di lingkup Kementerian Kehutanan;
KETIGA
: Dengan ditetapkannya keputusan ini maka keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan Nomor SK. 85/DIK-2/2004 tanggal 23 Agustus 2004 Lampiran 2.D.10. tentang Kurikulum Pemberkasan Perkara bagi Polhut dinyatakan tidak berlaku lagi;
KETIGA
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 31 Mei 2010
Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Nomor : SK. 146/Dik-1/2010 Tanggal : 31 Mei 2010
1. Nama Diklat
: Pemberkasan Perkara bagi Polhut
2. Jenjang Diklat : Lanjutan 3. Latar Belakang Masalah gangguan hutan dari tahun ke tahun cenderung semakin meningkat, baik terhadap kawasan maupun terhadap hasil hutan, terjadi karena berbagai macam faktor penyebab. Pada akhir-akhir ini, gangguan yang disebabkan oleh faktor manusia cenderung mengarah jadi massal, brutal dan sulit dikendalikan. Banyak terjadi kasus-kasus gangguan keamanan hutan seperti di atas menjadi makin sulit atau tidak dapat diselesaikan secara cepat, baik dan tuntas. Disamping berat dan kompleksnya permasalahan, hal demikian juga disebabkan oleh kurangnya jumlah tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta kurangnya kemampuan tenaga PPNS yang ada untuk menangani kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Agar dapat mengatasi hal-hal tersebut di atas, diantaranya perlu peningkatan kemampuan dan penambahan hal-hal khusus melalui Diklat bagi tenaga PPNS dan Polhut, terutama dalam hal pemberkasan perkara, sehingga diharapkan setiap kasus gangguan keamanan hutan dapat segera diproses dan diajukan ke pengadilan dengan cepat, tepat, baik dan tuntas. 4. Deskripsi Singkat Diklat Diklat teknik pemberkasan perkara dimaksudkan untuk mewujudkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja para PPNS dalam melaksanakan proses pemberkasan perkara. Diklat dilaksanakan selama 15 hari (100 jam pelajaran) terdiri dari 50 Jpl teori dan 50 Jpl praktek. Pelajaran teori dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab, dengan menekankan pada pengembangan komunikasi dua arah yang partisipatif. Pada akhir teori diklat dilakukan seminar/presentasi hasil praktek lapangan dengan mengundang nara sumber yang kompetensi.
5. Tujuan Diklat Setelah mengikuti diklat ini peserta diharapkan mampu melaksanakan peran serta pemberkasan perkara gangguan keamanan hutan dan hasil hutan. 6. Sasaran Diklat Setelah mengikuti diklat ini peserta dapat : a. Menjelaskan kebijakan perlindungan dan pengamanan hutan. b. Menjelaskan proses pemberkasan perkara terhadap kasus-kasus gangguan keamanan hutan dan hasil hutan. c. Menjelaskan tata cara berkoordinasi dengan baik, benar dan tepat dengan pihak-pihak terkait (terutama POLRI). d. Menjelaskan proses peradilan (penuntutan dan pengadilan). e. Menjelaskan teknik aplikasi pengamanan hutan. 7. Kelompok Sasaran Diklat a. Jumlah Peserta : Maksimal 30 orang per kelas b. Asal Peserta : Instansi Kementerian Kehutanan baik di Pusat maupun di Daerah, Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang menangani bidang kehutanan. c.
Persyaratan Peserta: - Umur maksimal 45 tahun - Pendidikan minimal SLTA - Jabatan: Polisi Kehutanan (Polhut) - Ditugaskan oleh instansi pengirim - Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat Dokter - Belum pernah mengikuti Diklat yang sejenis.
8. Pengajar a. Persyaratan Pengajar: - Widyaiswara dan/atau instruktur yang ditunjuk - Menguasai materi yang diajarkan - Mampu menilai hasil belajar peserta. b. Asal Pengajar: - Pusat Diklat Kehutanan dan Balai Diklat/Latihan Kehutanan - Instansi Kepolisian Republik Indonesia - Instansi lain yang terkait.
9. Tempat Diklat Diklat dilaksanakan di Pusat Diklat Kehutanan, Balai Diklat/Latihan Kehutanan dan tempat lain yang memenuhi persyaratan. 10. Waktu Diklat Diklat dilaksanakan selama 15 hari setara dengan 100 jam pelajaran (jpl) @ 45 menit terdiri dari 50 jpl teori dan 50 jpl praktek. 11. Peralatan dan Bahan Diklat a. b. c. d. e.
White board dan spidol OHP, LCD (Infocus), Slide proyektor Transparansi dan spidol Bahan-bahan pelajaran dan Alat tulis
12. Daftar Mata Diklat No.
Mata Diklat
JPL
I. 1. 2.
TEORI Bina Suasana Pelatihan Pembinaan Mental, Fisik dan Disiplin, serta Kecerdasan Emosional dan Spiritual Kebijaksanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan Perencanaan Operasi Pengamanan Hutan Proses Pemberkasan Koordinasi dan Pengawasan Ceramah Peradilan
50 4 8
PRAKTEK Perencanaan Operasi Pengamanan Hutan Proses Pemberkasan
50 10 40
3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2.
JUMLAH
6 6 16 6 4
100
