KEMENTERIAN KEHUTANAN SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN BOGOR KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN Nomor : SK.133/Dik-1/2010 Tentang KURIKULUM DIKLAT TEKNIK PENGAMANAN HUTAN PARTISIPATIF KEPALA PUSAT, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan perlu adanya keterlibatan masyarakat sekitar hutan yang dibekali pengetahuan dan keterampilan tentang pengamanan hutan; b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sebagaimana pada diktum a, diperlukan pembekalan pengetahuan dan keterampilan serta pembinaan sikap melalui Diklat Teknik Pengamanan Hutan Partisipatif; c.
Mengingat :
bahwa untuk tercapainya tujuan pada diktum a dan b, perlu ditetapkan kurikulum diklat dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan.
1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU RI No. 19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 tahun 1999; 2. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan. 3. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2004 tanggal 6 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan serta peraturan-peraturan tentang perubahannya. MEMUTUSKAN..............
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN TENTANG KURIKULUM DIKLAT TEKNIK PENGAMANAN HUTAN PARTISIPATIF;
PERTAMA
: Kurikulum Diklat Pengamanan Hutan Partisipatif Bagi KTH sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA
: Kurikulum sebagaimana diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan Diklat Teknik Pengamanan Hutan Partisipatif di lingkup Kementerian Kehutanan;
KETIGA
: Dengan ditetapkannya keputusan ini maka keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan Nomor SK. 57/DIK-2/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Kurikulum Diklat Pengamanan Hutan Partisipatif Bagi KTH dinyatakan tidak berlaku lagi;
KEEMPAT
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 31 Mei 2010
Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Nomor : SK.133/Dik-1/2010 Tanggal : 31 Mei 2010
1. Nama Diklat
:
Teknik Pengamanan Hutan Partisipatif
2. Jenjang Diklat
:
Lanjutan
3. Latar Belakang
:
Hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang mempunyai fungsi yang besar bagi kelangsungan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Gangguan terhadap sumberdaya alam hutan saat ini semakin beragam yang mengancam kelestarian dan keutuhan kawasan hutan. Data Dirjen RLPS tahun 2003 menunjukan pengurangan kawasan berhutan di Indonesia mencapai 1,3 juta ha per tahun. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai gangguan diantaranya dalam bentuk kebakaran hutan, illegal logging dan konversi kawasan berhutan menjadi lahan kebun dan pemukiman. Berbagai upaya pengamanan kawasan hutan telah dilakukan oleh pemerintah, namun hingga saat ini belum mampu meredam laju pengurangan kawasan hutan. Menyadari keterbatasan pemerintah dalam menanggulangi kerusakan kawasan hutan maka perlu peran serta masyarakat dalam pengamanan kawasan hutan, hal tersebut didasarkan pada pertimbangan masyarakat merupakan pelaku langsung yang akan merasakan dampak dari kerusakan hutan yang terjadi dan keberadaan masyarakat sekitar kawasan hutan akan sangat efektif untuk mencegah ancaman gangguan yang dapat terjadi pada kawasan hutan. Atas dasar pertimbangan tersebut maka perlu untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam hal pengamanan kawasan hutan secara partisipatif. 4. Deskripsi Singkat Diklat : Diklat Teknik Pengamanan Hutan Partisipatif ini dimaksudkan agar masyarakat yang menetap di sekitar kawasan hutan mempunyai pengatahuan, keterampilan dan sikap mental yang dapat menjaga keberadaan hutan dari berbagai gangguan yang ada. Diklat ini diberikan dengan metode pembelajaran partisipatif dalam bentuk ceramah, diskusi dan praktek lapangan.
5. Tujuan Diklat : Setelah selesai mengikuti Diklat ini peserta diharapkan akan mampu melakukan kegiatan pengamanan hutan secara partisipatif dalam suatu kelembagaan masyarakat. 6. Sasaran Diklat: Setelah selesai mengikuti diklat ini peserta diharapkan mampu : a. Mengetahui peraturan perundangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengamanan hutan b. Menjelaskan kelembagaan dan kerjasama pengamanan hutan partisipaif c. Menyusun rencana kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan partisipatif d. Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan e. Menjelaskan pemanfaatan hutan secara lestrai oleh masyarakat f. Melakukan penyuluhan perlindungan dan pengamanan hutan 7. Kelompok Sasaran Diklat : a. Jumlah peserta : Maksimal 30 orang per kelas b. Asal Peserta : Anggota kelompok tani hutan c. Persyaratan Peserta : - Pendidikan minimal SD atau sederajat - Umur maksimal 50 Tahun. - Sehat jasmani dan rohani. - Surat dari Kepala Desa. - Rekomendasi dari instansi kehutanan setempat - Belum pernah mengikuti Diklat sejenis. 8. Pengajar/Instruktur : a. Persyaratan pengajar : - Menguasai materi yang akan diajarkan baik teori maupun praktek - Mampu melatih dan memfasilitasi dengan metode pembelajaran orang dewasa - Mempunyai kemampuan mengevaluasi proses pembelajaran b. Asal Pengajar : - Pusat Diklat Kehutanan/Balai Diklat Kehutanan - Instansi lain yang terkait
9. Tempat Diklat : Di Pusat Diklat Kehutanan, Balai Diklat/Latihan Kehutanan dan tempat lain yang memenuhi persyaratan. 10. Waktu Diklat : Diklat dilaksanakan selama 15 hari setara dengan 100 jam pelajaran (jpl) @ 45 menit yang terdiri dari 30 jpl teori dan 70 jpl praktek. 11. Peralatan dan Bahan Diklat : a. Untuk kebutuhan peserta : Kartu tanda pengenal, Alat tulis (ballpoint, pensil, penggaris, dan buku tulis). b. Untuk Ruang Kelas : OHP, Infocus, Komputer, White Board, Spidol, Kertas Flip Chart, Kertas HVS A4. c. Untuk praktek lapangan : Data monografi desa, Peta Desa, Peta kawasan, Personal use. 12. Daftar Mata Diklat : NO.
MATA DIKLAT
JPL
I. 1. 2. 3.
TEORI Bina Suasana Pelatihan Kecerdasan Emosional dan Spiritual Kebijakan Kementerian Kehutanan Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan Kelembagaan dan Kerjasama Pengamanan Hutan Partisipatif Perencanaan Kegiatan Perlindungan Pengamanan Hutan Partisipatif Teknik Operasional Pengamanan Hutan Partisipatif Pemanfaatan Hutan secara Lestari oleh Masyarakat Penyuluhan Perlindungan dan Pengamanan Hutan
30 2 2 2
PRAKTEK Penyusunan Rencana Kerja Pengamanan Hutan Partisipatif Perlindungan dan Pengaman Hutan Partisipatif Pemanfaatan Hutan secara Lestari oleh Masyarakat Penyuluhan Perlidungan dan Pengamanan Hutan
70 20 30 10 10
4. 5. 6. 7. 8. II. 1. 2. 3. 4.
JUMLAH
6 4 6 4 4
100
