KEMENTERIAN KEHUTANAN SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN BOGOR KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN Nomor : SK. 264/Dik-1/2010 Tentang KURIKULUM DIKLAT MANAJEMEN KOLABORASI TINGKAT KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) TAMAN NASIONAL KEPALA PUSAT, Menimbang :
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaan Taman Nasional dengan melibatkan parapihak terkait, diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Nasional dalam hal Manajemen Kolaborasi Pengelolaan Taman Nasional;
b. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi Kepala UPT Taman Nasional sebagaimana dimaksud di atas, perlu diselenggarakan Diklat Manajemen Kolaborasi Tingkat Kepala UPT Taman Nasional; c.
Mengingat :
bahwa untuk tercapainya tujuan pada diktum a dan b, perlu ditetapkan kurikulum diklat dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan.
1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU RI No. 19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 tahun 1999; 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
Konservasi
3. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan; 4. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2004 tanggal 6 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan serta peraturan-peraturan tentang perubahannya. MEMUTUSKAN………… MEMUTUSKAN
Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN TENTANG KURIKULUM DIKLAT MANAJEMEN KOLABORASI TINGKAT KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) TAMAN NASIONAL
PERTAMA
: Kurikulum Diklat Manajemen Kolaborasi Tingkat Kepala UPT Taman Nasional sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA
: Kurikulum sebagaimana diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan Diklat Manajemen Kolaborasi Tingkat Kepala UPT Taman Nasional di lingkup Kementerian Kehutanan;
KETIGA
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 23 Juli 2010
Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Nomor
: SK.264 / Dik-1/2010
Tanggal
: 23 Juli 2010
1.
Nama Diklat
: Manajemen Kolaborasi Tingkat Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Nasional
2.
Jenjang Diklat : Lanjutan
3.
Latar Belakang : Kawasan konservasi memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan, antara lain sebagai perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan sistem tata air untuk penyangga sistem kehidupan dan peran lainnya yang penting bagi kehidupan dan penghidupan manusia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) menjelaskan bahwa taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Untuk mengembangkan suatu taman nasional yang efektif, maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah: a. Manajemen taman nasional harus mempunyai kemampuan untuk menunjang kebutuhan masyarakat kini dan akan datang dalam hal aktivitas, kegemaran dan sifat-sifatnya; b. Kebutuhan dan macam zonasi taman nasional tergantung pada faktor sosial ekonomi masyarakat setempat, karena perkembangan ekonomi masyarakat dapat menyebabkan perubahan sosial budaya dan pada saatnya akan mempengaruhi taman nasional. Dengan demikian pengelolaan taman nasional haruslah dinamis; c. Keberadaan taman nasional harus dimengerti oleh seluruh masyarakat dan harus didukung oleh pemerintah. Agar tujuan penetapan taman nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan serta peraturan pelaksanaannya mengamanatkan bahwa: a. Pengelolaan hutan dan taman nasional dilaksanakan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta rencana pengelolaan; b. Masyarakat berhak mengetahui rencana pembangunan hutan dan taman nasional; c. Pengelolaan hutan dan taman nasional bersama masyarakat.
Penerapan sistem pengelolaan taman nasional secara kolaboratif dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkatan Kepala Balai Besar/Balai, Kepala Bidang, Kepala Seksi hingga Kepala Resort sebagai unit manajemen yang bekerjasama secara langsung dengan masyarakat. Dalam perkembangannya, kenyataan menunjukan bahwa konflik antara pengelola kawasan dan masyarakat masih terjadi dan cenderung meningkat. Keadan ini dapat dilihat dari sering terjadinya konflik batas hutan dan taman nasional, konflik kepentingan dalam penggunaan ruang atau penetapan zonasi, konflik dalam pamanfaatan lahan dan akses terhadap pemanfaatan sumber daya alam di taman nasional di Indonesia. Dalam banyak hal, permasalahan yang sering muncul adalah kesalahpahaman dalam berkomunikasi dan perbedaan pandangan antara pengelola taman nasional, pemerintah lokal, masyarakat lokal dan para pihak lainnya. Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 19 Tahun 2004 tentang "Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Perlindungan Alam" yang memberikan dasar hukum bagi pengelola taman nasional untuk meningkatkan manajemen kolaborasi. Namun, pemahaman tentang makna dan konsep manajemen kolaborasi masih bervariasi antar para stakeholder dan bahkan di antara para pejabat/petugas taman nasional. Oleh karena itu diperlukan suatu wahana untuk berbagi dan mendiskusikan/menganalisis pengalaman mereka dari taman nasional lainnya dan para stakeholder. Melalui diklat ini para peserta dapat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk menganalisis situasi sosial-ekonomi yang mereka hadapi dan untuk mengembangkan komunikasi dan kemitraan dengan para stakeholder. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman Kepala UPT Taman Nasional dalam pengelolaan taman nasional secara kolaboratif diperlukan diklat manajemen kolaborasi yang berfungsi sebagai sarana untuk belajar, berlatih dan tukar-menukar pengalaman diantara peserta diklat dan stakeholder dalam rangka penerapan dan pengembangan manajemen kolaborasi di wilayah masing-masing. 4.
Diskripsi Singkat Diklat Diklat ini dilaksanakan secara integratif dengan Diklat Manajemen Kolaborasi Untuk Kepala Resort dan Diklat Manajemen Kolaborasi Untuk Kepala Seksi pada UPT Taman Nasional. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan kolaborasi pada taman nasional dipahami oleh semua pihak atau level pengelolaan taman nasional, sehingga rencana-rencana aksi tentang pengelolaan kolaborasi telah terintegrasi dengan program pengelolaan taman nasional. Pada diklat ini para kepala taman nasional dibekali pengetahuan dan keterampilan tentang pengembangan pengelolaan kolaborasi, pengelolaan taman nasional berbasis resort serta penilaian/pengesahan action plan yang telah dibuat oleh Kepala
Resort maupun Kepala Seksi agar sejalan dengan program pengelolaan taman nasional. Dalam diklat akan digunakan berbagai metoda pembelajaran orang dewasa, yang meliputi ceramah, diskusi, penugasan, praktek lapangan, studi kasus dan praktek kelas. 5.
Tujuan Diklat Setelah menyelesaikan pelatihan ini peserta dapat mampu merumuskan dan mengembangkan manajemen kolaborasi dengan membangun kemitraan dengan para stakeholder dan untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi dalam pengelolaan taman nasional.
6.
Sasaran Diklat - Mengkaji/mencermati peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan taman nasional dan manajemen kolaborasi; - Merumuskan manajemen kolaborasi dalam pengelolaan taman nasional dan pengembangannya; - Merumuskan pengembangkan manajemen taman nasional berbasis resort (Resort Based Management); - Mengkaji dan menilai rencana aksi sehingga terintegrasi dengan program pengelolaan taman nasional.
7.
Kelompok Sasaran Diklat 1. Jumlah peserta: maksimal 30 orang per kelas 2. Asal Peserta: Taman Nasional-Taman Nasional yang terpilih oleh Ditjen PHKA 3. Persyaratan Peserta: Kepala UPT Taman Nasional atau pejabat yang melaksanakan tugas-tugas setingkat Kepala UPT Taman Nasional
8.
Pengajar a. Persyaratan Pengajar: - Menguasai materi yang akan diajarkan dan memiliki pengalaman dan wawasan yang luas dalam bidang mata diklat yang diajarkan; - Menguasai dan mampu menerapkan metodologi belajar orang dewasa; - Mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap pembelajaran. b. Asal Pengajar: - Perguruan Tinggi (IPB); - Pusat Diklat Kehutanan; - Ditjen PHKA; - Pihak lainnya yang relevan dengan materi yang diajarkan.
9.
Tempat Diklat Diklat dilaksanakan di Pusat Diklat Kehutanan dan tempat lain yang memenuhi persyaratan
10.
Waktu Diklat Diklat dilaksanakan selama 6 hari setara dengan 47 JPL, terdiri dari 18 jam pelajaran teori dan 29 jam praktek.
11. Bahan dan Peralatan Diklat
a. Untuk Kebutuhan Peserta -
Perlengkapan alat tulis menulis; Bahan ajar; Buku panduan diklat dan panduan praktek; Kartu tanda pengenal.
b. Untuk di Ruang Kelas : -
Papan tulis dan spidol; Komputer dan Slide Projector (Infocus); OHP, pen dan transparansi; Flipchart; Kertas Chart.
12. Daftar Mata Diklat No.
Mata Diklat
I.
Teori
1. 2. 3. 4.
Bina Suasana Pelatihan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pengembangan Manajemen Kolaborasi Pengembangan Manajemen Berbasis Resort
II. 1.
Praktek Rencana Aksi Kolaborasi
2.
Pengembangan Manajemen Berbasis Resort
3.
Pengembangan Manajemen Kolaborasi
JPL 18 2 4 6 6 29 14
Jumlah
5 10 47
