KEMENTERIAN KEHUTANAN SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN BOGOR KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN Nomor : SK. 262 /Dik-1/2010 Tentang KURIKULUM DIKLAT MANAJEMEN KOLABORASI TINGKAT KEPALA RESORT PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) TAMAN NASIONAL KEPALA PUSAT, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaan Taman Nasional dengan melibatkan parapihak terkait, diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi Kepala Resort pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Nasional dalam hal Manajemen Kolaborasi Pengelolaan Taman Nasional; b. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi Kepala Resort pada UPT Taman Nasional sebagaimana dimaksud di atas, perlu diselenggarakan Diklat Manajemen Kolaborasi Tingkat Kepala Resort pada UPT Taman Nasional; c. bahwa untuk tercapainya tujuan pada diktum a dan b, perlu ditetapkan kurikulum diklat dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan. Mengingat : 1.
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU RI No. 19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 tahun 1999;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
Konservasi
3. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan; 4. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2004 tanggal 6 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan serta peraturan-peraturan tentang perubahannya.
MEMUTUSKAN………….
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN TENTANG KURIKULUM DIKLAT MANAJEMEN KOLABORASI TINGKAT KEPALA RESORT PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) TAMAN NASIONAL
PERTAMA
: Kurikulum Diklat Manajemen Kolaborasi Tingkat Kepala Resort pada UPT Taman Nasional sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA
: Kurikulum sebagaimana diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan Diklat Manajemen Kolaborasi Tingkat Kepala Resort pada UPT Taman Nasional di lingkup Kementerian Kehutanan;
KETIGA
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 23 Juli 2010
Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Nomor
: SK.262/Dik-2/2010
Tanggal
: 23 Juli 2010
1. Nama Diklat
: Manajemen Kolaborasi Tingkat Kepala Resort pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Nasional
2. Jenjang Diklat : Dasar 3. Latar Belakang : Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) dijelaskan bahwa taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Untuk mengembangkan suatu taman nasional yang efektif, maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah: a. Manajemen taman nasional harus mempunyai kemampuan untuk menunjang kebutuhan masyarakat kini dan akan datang dalam hal aktivitas, kegemaran dan sifat-sifatnya; b. Kebutuhan dan macam zonasi taman nasional tergantung pada faktor sosial ekonomi masyarakat setempat, karena perkembangan ekonomi masyarakat dapat menyebabkan perubahan sosial budaya dan pada saatnya akan mempengaruhi taman nasional; c. Keberadaan taman nasional harus dimengerti oleh seluruh masyarakat dan harus didukung oleh pemerintah. Kebijakan kementerian kehutanan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2004 Tentang ”Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam” telah memberikan panduan operasional bagi pengelola kawasan dalam mengelola kawasan bersama masyarakat secara kolaboratif. Penerapan sistem pengelolaan taman nasional secara kolaboratif dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkatan Kepala Balai Besar/Balai, Kepala Bidang, Kepala Seksi hingga Kepala Resort sebagai unit manajemen yang bekerjasama secara langsung dengan masyarakat. Dalam perkembangannya kenyataan menunjukkan bahwa konflik antara pengelola kawasan dan masyarakat masih terjadi dan cenderung meningkat. Keadan ini dapat dilihat dari sering terjadinya konflik batas hutan dan taman nasional, konflik kepentingan dalam penggunaan ruang atau penetapan zonasi, konflik dalam pemanfaatan lahan dan akses terhadap pemanfaatan sumberdaya
alam di taman nasional di Indonesia. Dalam banyak hal, permasalahan yang sering muncul adalah kesalahpahaman dalam berkomunikasi dan perbedaan pandangan antara pengelola taman nasional, pemerintah lokal, masyarakat lokal dan para pihak lainnya. Keadaan tersebut dapat disebabkan oleh banyak hal, diantaranya adalah: a. Kurang berfungsinya unit manajemen terdepan (Resort Based Management) dalam pengelolaan taman nasional; b. Masih terjadi kesenjangan yang besar dalam pemahaman manajemen kolaborasi pada Tingkat Balai – Seksi Wilayah – Resort dan bahkan antar Unit Manajemen Taman Nasional dan Pemerintah Daerah; c. Terbatasnya ruang lingkup manajemen kolaborasi bersama masyarakat (masih dalam kerangka penyelesaian konflik); d. Masih lemahnya tata hubungan dan mekanisme kerja serta koordinasi antara Balai Taman Nasional dan Stakeholder; e. Masih belum dipenuhinya prinsip-prinsip kolaborasi dalam proses pembangunan manajemen kolaborasi di TN; f. Lemahnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan taman nasional; g. Ketidakpastian hukum; h. Kompetensi kepala resort dalam mengimplementasikan manajemen kolaborasi masih lemah. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Kepala Resort pada UPT Taman Nasional di Indonesia adalah masih lemahnya kompetensi dan belum dipahaminya secara utuh sistem pengelolaan taman nasional secara kolaboratif. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman Kepala Resort tentang pengelolaan taman nasional secara kolaboratif diperlukan diklat manajemen kolaborasi yang berfungsi sebagai sarana untuk belajar, berlatih dan tukar-menukar pengalaman diantara peserta diklat dan stakeholder dalam rangka penerapan dan pengembangan manajemen kolaborasi di wilayah masing-masing. 4. Diskripsi Singkat Diklat Diklat manajemen kolaborasi ini bersifat “Life Training” yang didisain secara terintegrasi dengan Diklat manajemen kolaborasi Untuk Kepala Seksi Wilayah pada UPT Taman Nasional dan Kepala UPT Taman Nasional. Diklat ini terdiri atas dua fase yaitu Basic Training dan Follow-up Training. Hasil kegiatan pada Basic Training akan diimplementasikan pada wilayah kerja masing-masing peserta diklat yang selanjutnya akan di evaluasi kemajuannya dalam Follow-up Training. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kesamaan visi, misi dan kesesuaian langkah kegiatan dalam membangun taman nasional bersama stakeholder.
Dalam diklat ini Kepala Balai, Kepala Seksi dan Kepala Resort akan mendapatkan, mencari, menemukan dan merumuskan pengetahuan serta keterampilan yang berkaitan dengan manajemen kolaborasi sesuai tuntutan kompetensi yang dibutuhkan pada masing-masing strata. Salah satu hasil diklat yang terintegrasi ini adalah dibuatnya Rencana Aksi Manajemen Kolaborasi oleh Kepala Resort, Kepala Seksi dan Kepala UPT Taman Nasional yang selanjutnya akan dibahas dan dilaksanakan bersama stakeholder masing-masing taman nasional. Metoda pembelajaran yang digunakan dalam diklat ini adalah metoda pembelajaran orang dewasa, yang meliputi diskusi, ceramah, penugasan, studi kasus, praktek lapang, praktek kelas dan karyawisata. 5. Tujuan Diklat (Tujuan Kurikulum Umum) Setelah mengikuti diklat manajemen kolaborasi ini peserta diklat mampu untuk menyusun rencana, melaksanakan dan mengembangkan manajemen kolaborasi bersama-sama stakeholder di wilayahnya. 6. Sasaran Diklat (Tujuan Kurikulum Khusus) a. Memahami prinsip-prinsip manajemen kolaborasi di Taman Nasional; b. Mampu mengidentifikasi dan memetakan stakeholder di Wilayahnya; c. Mampu menemukan faktor-faktor kunci dalam menjalin hubungan dengan stakeholder; d. Mampu mengembangkan jaringan kerjasama dengan stakeholder dalam bentuk manajemen kolaborasi; e. Mampu menyusun rencana aksi manajemen kolaborasi; f. Mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi kepala resort dalam kerangka Resort Based Management sesuai tuntutan kompetensi yang terus berkembang; g. Mampu memetakan potensi sumber daya alam dan daerah rawan konflik di wilayah kerjanya; h. Mampu mengenali dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di Wilayahnya. 7. Kelompok Sasaran Diklat a. Jumlah peserta: maksimal 30 orang per kelas b. Asal Peserta: Taman Nasional c. Persyaratan Peserta: Kepala Resort pada UPT Taman Nasional atau POLHUT atau PEH yang melaksanakan tugas-tugas setingkat Kepala Resort. 8. Pengajar a. Persyaratan Pengajar: - Menguasai materi yang akan diajarkan dan memiliki pengalaman dan wawasan yang luas dalam bidang mata diklat yang diajarkan; - Menguasai dan mampu menerapkan metodologi belajar orang dewasa; - Mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap pembelajaran.
b. Asal Pengajar - Perguruan Tinggi (IPB); - Konsultan (NGO); - Pusat Diklat Kehutanan; - Ditjen PHKA; - Pihak lainnya yang relevan dengan materi yang diajarkan. 9. Tempat Diklat Diklat dilaksanakan di Pusat Diklat Kehutanan dan tempat lain yang memenuhi persyaratan 10. Waktu Diklat Diklat dilaksanakan selama 24 hari setara dengan 200 jpl @ 45 menit, yang terdiri dari teori 70 jpl, Praktek 130 jpl. 11. Bahan dan Peralatan Diklat a. Untuk Kebutuhan Peserta Diklat - Perlengkapan alat tulis menulis; - Bahan ajar; - Buku panduan diklat dan panduan praktek; - Kartu tanda pengenal; - Personal use : Pakaian lapangan, sepatu lapangan, topi, tas lapangan. b. Untuk di Ruang Kelas - Papan tulis dan spidol; - Komputer dan slide projector; - Flipchart; 12. Daftar Mata Diklat No
Mata Diklat
I. 1. 2. 3. 4. 5.
TEORI Bina Suasana Pelatihan Emotional & Spiritual Quotient Dasar-Dasar Manajemen Kolaborasi Pengembangan Kolaborasi Manajemen Berbasis Resort
II. 1. 2. 3.
PRAKTEK Rencana Aksi Kolaborasi Pengembangan Kolaborasi Manajemen Berbasis Resort Jumlah
JPL 70 3 3 24 24 16 130 70 20 40 200
