3/19/2014
RAPAT KOORDINASI BIRO ANALISA ANGARAN DAN PELAKSANAAN APBN 19BiroMARET 2014 Analisa APBN
1
148
3/19/2014
106
94
57
46
Biro Analisa APBN
38
28
26
17
2
FUNGSI
HA SIL
SEKRETARIAT JENDERAL TENAGA AHLI & ASISTEN ANGGOTA 3/19/2014
Biro Analisa APBN
3
PIMPINAN DPR
BADAN MUSYAWARAH
PANITIA KHUSUS
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
BADAN KEHORMATAN
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
BADAN LEGISLASI
BADAN ANGGARAN
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA 3/19/2014
KOMISI I - XI
Biro Analisa APBN
4
2. Dapat mengundang Unsur Pimpinan Fraksi (87c)
PIMPINAN FRAKSI
Fraksi menyampaikan usulan anggarannya melalui Setjen (19)
3. Usulan Anggaran SETJEN & FRAKSI (87b)
BANGGAR 6. Rancangan Anggaran disampaikan ke BANGGAR (87f) dilakukan pembahasan (88)
PIMPINAN DPR
BURT
1. Arah, Kebijakan Umum & Strategi Pengelolaan Anggaran DPR (86-87)
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI AKD
3. Usulan Anggaran AKD (87b) PEMERINTAH
Dapat mengundang Pem .utk memberikan masukan (88)
4. Kompilasi & Sinkronisasi Usulan Anggaran DPR dari AKD, Fraksi & SETJEN (87d) 5. Pembahasan hasil kompilasi & sinkronisasi dengan Pimpinan AKD & SETJEN (87e)
RAPAT PARIPURNA BURT lapor ttg pembahasan RA-DPR (88)
3/19/2014
Biro Analisa APBN
Sumber : diolah Peraturan DPR RI Nomor: 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib(Pasal 87 & Pasal 88)
5
5
3/19/2014
Biro Analisa APBN
6
Pedoman
RPJP Nasional
Diacu
Bahan
RPJM Nasional
Renja KL
RPJM Daerah Pedoman
Renstra SKPD
Pedoman
RKP
Dijabarkan
Bahan
RKP Daerah
Diacu
Pedoman
Pedoman
RAPBN
APBN
RAPBD
APBD
RKA SKPD
Rincian APBD
Bahan
Renja SKPD
Pedoman
UU SPPN (No.25/2004) 3/19/2014
Rincian APBN
Diserasikan melalui MUSRENBANG
Diperhatikan
Pedoman
RKA-KL
Bahan (diserasikan dlm RAKORPUS & Trilateral Meeting)
Diacu Dijabarkan
Pedoman
Pemerintah Daerah
RPJP Daerah
Pedoman
Pedoman
Pemerintah Pusat
Renstra KL
UU KeuNeg (No.17/2003) Biro Analisa APBN
7
Visi Pembangunan 2005-2025
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
3/19/2014
Biro Analisa APBN
8
Prioritas Nasional (RPJMN)
Prioritas Daerah (RPJMD) Penerimaan Daerah
Pendanaan K/L
Transfer Daerah
PAD Lain-lain
Pendapatan Daerah
K/L/LPNK
•Dekonsentrasi • Tugas Pembantuan • Urusan Bersama
Pembiayaan
APBD
PEMBANGUNAN DAERAH
PEMBANGUNAN NASIONAL 3/19/2014
Biro Analisa APBN
9
POLITIK LUAR NEGERI PERTAHANAN
KEAMANAN
YUSTISI
URUSAN PEMERINTAH DAERAH URUSAN YANG MENJADI KEWENANGANNYA, KECUALI YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI URUSAN PEMERINTAH PUSAT
MONETER & FISKAL
AGAMA 3/19/2014
Biro Analisa APBN
10
Daerah
Pemerintah Pusat Mendanai kegiatan 6 Urusan (Absolut)
Belanja Pemerintah Pusat
Melalui Angg.K/L
diselenggarakan Sendiri oleh Pemerintah • Sebagian dapat diselenggarakan Sendiri oleh Pemerintah;
Mendanai kegiatan di luar 6 Urusan Absolut
• Sebagian dapat diselenggarakan melalui asas Dekonsentrasi; • Sebagian dapat diselenggarakan melalui asas Tugas Pembantuan.
Mendanai Program Nasional
Belanja APBN
Melalui Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP)
Dana Perimbangan
Transfer ke Daerah 3/19/2014
• DBH • DAU • DAK
Subsidi ; BLT
Pajak SDA
Dana Otsus Dana Penyesuaian
PNPM ; BOK ; Jamkesmas
Penyelenggaraan Desentralisasi
(Masuk APBD) Biro Analisa APBN
11
Januari - April
Mei - Agustus (10)
Pembahasan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal & RKP
DPR (9)
Kabinet/ Presiden
RPJM Nas
Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran
Kebijakan Pemerintah
(1)
(7) Rancangan Akhir RKP
Penyusunan Rancangan Awal RKP
Kement.PPN/ BAPPENAS
September - Desember
(14)
Keppres tentang RKP
(17) Pembahasan RKA-KL
Pembahasan RAPBN
APBN
(20)
Nota Keuangan RAPBN dan (16) Lampiran
Keppres tentang Rincian APBN
(11)
Penelaahan Konsistensi dengan RKP
(3) SEB Prioritas Program dan Indikasi Pagu (12) SE Pagu Sementara
Kement.erian KEUANGAN
(18)
UU
Lampiran RAPBN (15) (Himpunan RKAKL)
Rancangan Keppres ttg Rincian APBN
(19) Penelaahan Konsistensi dengan Prioritas Anggaran
(6)
(2) RENSTRA KL
Kementerian/ Lembaga
(13)
Rancangan Renja KL
RKA-KL
(22) Pengesahan
(21) Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(23)
Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(1a)
3/19/2014
Daerah
A
(5a)
Biro Analisa APBN B
C
(6a)
D
(12a)
12 (18a)
E
3/19/2014
Biro Analisa APBN
13
NO.
KEGIATAN
J A N
1
Pembahasan RKP dan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN
2
Pembahasan Laboran SM I & Prognosis SM II Pelaksanaan APBN
3
RUU tentang Perubahan APBN (pembahasan selama 1 bulan sejak RUU tersebut diajukan oleh Pemerintah)
4
RUU tentang APBN
5
RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN
*
Berlakunya UU APBN
3/19/2014
F E B
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
A G T
S E P
O K T
N O P
D E S
1 JANUARI Biro Analisa APBN
14
RKP DAN PEMBICARAAN PENDAHULUAN 20 Mei –pertengahan Juli
RUU PERTANGGUNGJA WABAN PELAKSANAAN APBN
Disampaikan setelah 6 bulan Pelaksanaan APBN berakhir dan dibahas paling lama 3 bulan sejak disampaikan 3/19/2014
RUU APBN Agustus – akhir Oktober
RUU PERUBAHAN APBN Pembahasan paling lama 1 bulan dalam masa sidang setelah Rancangan RUU Perubahan APBN disampaikan oleh Pemerintah Biro Analisa APBN
PELAKSANAAN APBN 1 JANUARI-31 DESEMBER
LAPORAN REALISASI SM I DAN PROGNOSIS SM II
Juli - Agustus
15
RAPAT PARIPURNA 20 MEI Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal
Rapat Paripurna Fraksi menyampaikan Pandangannya atas Materi KEM & PPKF
Rapat Paripurna Pemerintah Menyempaikan Tanggapan
3/19/2014
Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah penyelesaian Akhir PP berdasarkan Hasil pembahasan Komisi
Hasil pembahasan RKAKL Komisi disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran
Rapat Kerja Komisi I-XI membahas RKAKL Dengan pasangan kerjanya
Rapat Kerja Badan Anggaran dg Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gub. Bank Indonesia Penyampaian RKP & Kerangka Ekonomi Makro & Pokok-pokok Kebijakan Fiskla dalam RAPBN Rapat Panja: Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan Panja RKP dan Prioritas Anggaran Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Panja Kebijakan Transfer ke Daerah
Biro Analisa APBN
Rapat Paripurna Badan Anggaran Menyampaikam hasil Rapat Banggar dalam Rapat Paripurna
16
Pengajuan RUU APBN oleh Pemerintah Kepada DPR
Rapat Paripurna: Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Atas RUU APBN
Rapat Paripurna: Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Atas RUU APBN
3/19/2014
• Rapat Kerja Komisi I s.d. XI dgn Mitra Kerjanya membahas alokasi anggaran untuk program, Proyek dan Kegiatan Kementerian Negara/ Lembaga dan menyampaikan ke Badan Anggaran scr tertulis. • Menyempurnakan hasil sikronisasi dari Badan Anggaran secara tertulis •Menyampaikan hasil penyempurnaan sinkronisasi ke Badan Anggaran utk bahan akhir penetapan APBN
Rapat Internal Panitia Anggaran untuk Membahas Hasil pebahasan rapat kerja Komisi I s.d. XI dengan Mitra Kerjanya dalam rangka Pembahasan RKA K/L
Rapat Kerja Badan Anggaran dg Menteri Keuangan Meneg. PPN/ Kep. Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia 1. Pengantar Ketua Badan Anggaran 2. Laporan panitia kerja Rapat Kerja 3. Pembacaan naskah Badan Anggaran RUU APBN 4. Pendapat mini dg Menteri Keuangan sbg sikap akhir fraksi Meneg. PPN/ 5. Pendapat Pemerintah Kep. Bappenas dan 6. Penandatanganan naskah Gubernur Bank Indonesia RUU APBN 7. Pengambilan keputusan untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II Biro Analisa APBN
Rapat Paripurna 1. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi, dan hasil Pembicaraan Tingkat I. 2. Pernyataan persetujuan /atau penolakan dari tiap-tiap fraksi & anggota secara lisan yg diminta oleh pimpinan rapat paripurna;, 3. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya. 17
Rapat Paripurna BPK menyampaikan laporan keuangan Pemerintah Pusat
RAPAT PARIPURNA Pemerintah menyampaikan pokok-pokok RUU Pertanggung Jawaban berupa Laporan keuangan Yang telah diperiksa BPK
Rapat Paripurna: Pemandangan Umum Fraksi-fraksi 3/19/2014
Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan membahas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dengan Mempertimbangkan PU Fraksi, Tanggapan Pemerintah, saran dan Pendapat Bamus, keputusan Raker Komisi, dan laporan keuangan Pemerintah Pusat
Rapat Paripurna: Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi
Sebelum penetapan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN, BAKN Dapat menyampaikan Telaahannya terhadap LKPP Yang telah diaudit oleh BPK
Rapat Kerja Badan Anggaran dg Menteri Keuangan 1. Pengantar Ketua Badan Anggaran 2. Laporan panitia kerja 3. Pembacaan naskah RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 4. Pendapat mini sbg sikap akhir fraksi 5. Pendapat Pemerintah 6. Penandatanganan naskah RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 7. Pengambilan keputusan untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II
Biro Analisa APBN
Rapat Paripurna 1. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi, dan hasil Pembicaraan Tingkat I. 2. Pernyataan persetujuan /atau penolakan dari tiap-tiap fraksi & anggota secara lisan yg diminta oleh pimpinan rapat paripurna;, 3. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya. 18
Sejak APBN tahun 2000, APBN menggunakan format I-account untuk menggantikan format sebelumnya, yaitu T-account. Pada format T-account, pencantuman untuk penerimaan berada di sebelah kiri dan belanja di sebelah kanan serta menggunakan prinsip berimbang dan dinamis. Sedangkan pada format I-account, pencantuman pendapatan dan belanja berada pada satu kolom, sehingga dapat terlihat besaran surplus/ defisit yang didapat dari besaran pendapatan negara dikurangi besaran belanja negara.
Lebih jauh lagi, jika terdapat defisit maka besaran pembiayaan untuk menutupinya pun dapat dilihat dalam format I-account. 3/19/2014
Biro Analisa APBN
19
3/19/2014
Biro Analisa APBN
20
Pajak 1.110,2 t Bea cukai 170,2 t PNBP 385,4 t Hibah 1,4 t
Pembia yaan 175,35 t
Belanja 1.842,5 t
Bel.pegawai 262,98 t Bel.barang 188,98 t Bel.modal 229,53 t Bunga utang 121,28 t Subsidi 333,68 t Bel.hibah 3,54 t Bansos 73,16 t Bel.lain-lain 36,90 t 3/19/2014
Belanja Pemerintah Pusat 1.249,94 t
Transfer ke Daerah 592,55 t
Biro Analisa APBN
Belanja KL 637,84 t Belanja non KL 612,10 t
DBH 113,7 t DAU 341,2 t DAK 33,0 t Otsus dan peny 104,6 t 21
3/19/2014
Biro Analisa APBN
22
