RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2014 BIRO BINA PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2014

BIRO BINA PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Rencana Kerja Biro Bina Perekonomian Setda Prov. Sulsel Tahun 2015

1

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....................................................................................

i

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................

1

A. Latar Belakang ...................................................................

1

B. Maksud dan Tujuan ............................................................

2

C. Landasan Hukum ................................................................

2

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2012

4

A. Kondisi Umum ....................................................................

4

B. Evaluasi Pelaksanaan Program Hingga Triwulan II 2015 ........

6

BAB III PERUBAHAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2015 .....

9

A. Tujuan ...............................................................................

9

B. Sasaran..............................................................................

9

C. Program dan Kegiatan Yang Mengalami Pergeseran Pada

Dokumen

Perubahan Tahun 2015 ........................................................ 12 D. Sumber Pembiayaan ........................................................... 13 BAB IV PERUMUSAN DAN PENETAPAN INDIKATOR SERTA TARGET KINERJA ............................................................... 14 A. Indikator Input ................................................................... 14 B. Indikator Output ................................................................. 14 BAB V PENUTUP ............................................................................. 17 L A M P I R A N;

Rencana Kerja Biro Bina Perekonomian Setda Prov. Sulsel Tahun 2015

2

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah dalam koridor UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

memerlukan

fungsi

koordinasi

dan

fasilitasi

dalam

mengimplementasikan program pembangunan untuk menciptakan sinergitas kebijakan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mendorong

peningkatan

kinerja

pembangunan

daerah

sesuai

dengan

kewenangan penyelenggaraan urusan masing-masing tingkat pemerintahan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai wakil Pemerintah Pusat, memiliki

fungsi

dan

kewenangan

dalam

pelaksanaan

desentralisasi,

dekonsentrasi dan tugas pembantuan, juga mempunyai kewenangan dalam pembinaan,

koordinasi

dan

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan

pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk menciptakan sistem pemerintahan yang terintegrasi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Bina Perekonomian merupakan pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004

tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, Renja Biro Bina Perekonomian

Tahun

2015

merupakan

rencana

kerja

tahun

kedua

implementasi pencapaian visi dan misi Daerah yaitu “Sulawesi Selatan sebagai Pilar

Utama

Pembangunan

Nasional

dan

Simpul

Jejaring

Akselerasi

Kesejahteraan” yang diarahkan pada upaya-upaya fasilitasi dan koordinasi Pembangunan di bidang ekonomi dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Di samping itu, Renja Biro Bina Perekonomian Tahun 2015

juga merupakan rencana kerja tahun

kedua pencapaian visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Sekertariat daerah Tahun 2013-2018 Rencana Kerja Biro Bina Perekonomian Setda Prov. Sulsel Tahun 2015

3

Biro Bina Perekonomian merupakan salah satu unsur dari Sekretariat Daerah Provinsi yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengkoordinir dan

menfasilitasi

pelaksanaan

pembangunan

daerah

utamanya

dalam

mendorong kinerja perekonomian daerah berdasarkan keunggulan lokal untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah dalam memasuki era globalisasi yang kompetitif, dimana persaingan pasar dunia akan sangat mempengaruhi kehidupan rakyat, pemerataan pendapatan, dan peningkatan pembangunan daerah. B. Maksud dan Tujuan Secara khusus Penyusunan Rencana kerja Biro Bina Perekonomian pada tahun 2015 bertujuan: 1. Terciptanya pelayanan administrasi di bidang perekonomian yang responsif dan prima. 2. Terciptanya fasilitasi dan koordinasi dalam pengembangan ekonomi kerakyatan melalui penguatan fungsi kelembagaan ekonomi yang efisien dan efektif; 3. Mendorong peningkatan produksi komoditi unggulan dalm menciptakan daya saing perekonomian Sulawesi Selatan melalui fungsi koordinasi dan fasilitasi; 4. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pengembangan sarana perekonomian daerah dalam mendorong peningkatan kinerja ekonomi daerah; 5. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja perekonomian daerah sebagai bahan informasi dalam perumusan kebijakan di bidang ekonomi; C. Landasan Hukum a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 9437) c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJM Nasional


4

d) Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan prinsip good governance yang diakomodasikan menjadi suatu standar penilaian kinerja pemerintah. e) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 235). f) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Sturktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Provinsi. g) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang RPJP Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. h) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; i) Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Tugas dan Fungsi Organsasi Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. j) Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2013 A. Kondisi Umum Pada umumnya Struktur Organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya. Struktur Organisasi Biro Bina Perekonomian Setda Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, adalah 1 (satu) Kepala Biro. 4 (empat) Kepala Bagian dan 12 (dua belas) Kepala Sub Bagian, Keempat Bagian dan Kedua Belas Sub Bagian tersebut adalah sebagai berikut : 1) Bagian Tata Usaha dan Bina Ekonomi Kerakyatan a) Sub Bagian Tata Usaha b) Sub Bagian Pengembangan Ekonomi Kerakyatan c) Sub Bagian Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 2) Bagian Bina Sarana Perekenomian a) Sub Bagian Sarana Perhubungan dan Telekomunikasi b) Sub Bagian Sarana Perindustrian dan Perdagangan c) Sub Bagian Sarana BUMN dan BUMD 3) Bagian Produksi Distribusi dan Pemasaran a) Sub Bagian Bina Produksi b) Sub Bagian Bina Distribusi c) Sub Bagian Bina Pemasaran 4) Bagian Bina Kelembagaan Ekonomi a) Sub Bagian Kelembagaan Koperasi dan UKM b) Sub Bagian Bina Kelembagaan Keuangan c) Sub Bagian Bina Pengembangan Ekonomi Syariah Untuk lebih jelas dari struktur Organisasi Biro Bina Perekonomian Setda Provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat dilihat pada skema berikut ini:


6

BIRO BINA PEREKONOMIAN

BAGIAN TATA USAHA DAN BINA EKONOMI KERAKYATAN

BAGIAN BINA KELEMBAGAAN EKONOMI

BAGIAN PRODUKSI DISTRIBUSI DAN PEMASARAN

BAGIAN BINA SARANA PEREKONOMIAN

SUB BAGIAN TATA USAHA

SUB BAGIAN SARANA PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI

SUB BAGIAN BINA PRODUKSI

SUB BAGIAN KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM

SUB BAGIAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN

SUB BAGIAN SARANA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SUB BAGIAN BINA DISTRIBUSI

SUB BAGIAN BINA KELEMBAGAN KEUANGAN

SUB MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN SARANA BUMN DAN BUMD

SUB BAGIAN BINA PEMASARAN

SUB BAGIAN BINA PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Bina Pembangunan tidak terlepas atau berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Asisten Ekonomi dan Pembangunan yang merupakan unsur staf Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Orgnasisasi dan Tata Kerja Pemerintah Provinsi

Sulawesi

Pembangunan

Selatan,

mempunyai

dijelaskan tugas

bahwa

Asisten

mengkoordinasikan

Ekonomi dan

dan

membina

perekonomian daerah dan administrasi perekenomian daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Asisten Ekonomi dan Pembangunan dibantu oleh 3 (tiga) Biro, yaitu Biro Bina Perekenomian, Biro Bina Pembangunan dan Biro Kerja sama. Sesuai dengan Perda

Nomor 6 Tahun

2008, Biro Bina Perekonomian tugas pokok dan fungsinya adalah menyiapkan Rencana Kerja Biro Bina Perekonomian Setda Prov. Sulsel Tahun 2015

7

bahan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring serta evaluasi, penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan dibidang ekonomi kerakyatan, sarana perekonomian, produksi, distribusi dan pemasaran serta kelembagaan ekonomi dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk

menyelenggarakan

tugas

pokok

dan

fungsi

Biro

Bina

Perekonomian sesuai ketentuan yang berlaku, maka dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2008 telah ditegaskan, bahwa Biro Bina Perekonomian mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, penyusunan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, pelaporan di bidang ekonomi kerakyatan serta pelaksanaan penatausahaan Biro Bina Perekonomian. b. Penyelenggaraan Koordinasi, pembinaan, penyusunan kebijakan, fasilitasi pemantauan, pelaporan dibidang sarana perekonomian. c. Penyelenggaraan Koordinasi, pembinaan, penyusunan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, pelaporan dibidang produksi, distribusi dan pemasaran d. Penyelenggaraan Koordinasi, pembinaan, penyusunan kebijakan, fasilitasi pemantauan, pelaporan dibidang kelembagaan ekonomi. e. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. B. Beberapa Capaian Tahun 2013 Arah kebijakan Renstra Sekertariat Daerah yang dijabarkan dalam Renja Biro Bina Perekonomian Tahun 2013 yang diimplementasikan dalam berbagai program dan kegiatan yang berasal dari APBD Provinsi tahun 2013, telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, perkembangan pencapaiannya sebagai berikut: Bagian Kelembagaan Keuangan a. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam mensosialisasikan ekonomi syariah sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan keuangan; b. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan stakeholders terkait dalam rangka pembinaan kelembagaan keuangan. c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan stakeholders terkait dalam rangka pengembangan koperasi dan UMKM.


8

Bagian Produksi Distribusi dan Pemasaran a. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan stakeholders terkait sehingga terwujud kemitraan antar Pemerintah Provinsi Sulawesi dengan

Kanwil

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sula wesi Selatan dan Direktur Bank Sulselbar yang di disepakati dalam bentuk MoU dalam rangka Pelaksanaan Program Sertifikasi Massal Swadaya (SMS). b. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan stakeholders terkait sehingga terwujudnya realisasi

kredit KKP-E (Kredit Ketatahanan Pangan dan

Energi); c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan stakeholders terkait sehingga Terealisasinya kredit KUR Ritel (Kredit Usaha Rakyat; d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan stakeholders terkait informasi pasar komoditi pertanian; e. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan stakeholders terkait jalur distribusi komoditi pertanian; f. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pemasaran produk daerah melalui penyampaian informasi pelaksanaan pameran/business meeting di dalam dan di luar negeri kepada instansi/stakeholders terkait; g. Melakukan inventarisasi negara tujuan dan komoditi ekspor produk pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan pertambangan di Sulawesi Selatan; h. Terhimpunnya informasi harga komoditi di pasar-pasar tradisional di Kota Makassar dan Kota Parepare; i. Terhimpunnya peraturan/ketentuan yang berhubungan dengan ekspor komoditi pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perkebunan, dan kehutanan; j. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi dan stakeholders terkait sehingga terselenggaranya pasar murah/operasi pasar pada saat bulan Ramadhan/menjelang Hari-Hari Besar keagamaan; k. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi dan stakeholders terkait penyaluran dan pendistribusian raskin di Sulawesi Selatan; l. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi dan stakeholders terkait sehingga terselenggaranya Operasi Pasar Khusus Beras di Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Rencana Kerja Biro Bina Perekonomian Setda Prov. Sulsel Tahun 2015

9

Bagian Bina Sarana Perekenomian a. Melakukan koordinasi penyelesaian masalah Hotel Imperial Aryaduta melalui pelepasan saham Perusda Sulsel pada PT. Lippo Karawaci dengan kompensasi pembangunan Hotel Perusda Sulsel di Maccini Sombala. b. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan stakeholders terkait rencana pembangunan & pengelolaan Grand Rinra Hotel and Convention di kawasan Celebes Convention Center. c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan stakeholders terkait reklamasi Kawasan Center Point of Indonesia (COI) di Makassar. d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan stakeholders terkait sehingga terelisasinya pembangunan Taman Burung yang dilengkapi dengan Waterboom dan Tree Top di Kawasan Benteng Somba Opu. e. Melakukan

koordinasi

dan

fasilitasi

dengan

stakeholders

terkait

pembentukan Perusahaan Penjamin Kredit Daerah. f. Melakukan koordinasi mengaktifkan kembali Perusda Agrobisnis dan fasilitasi dengan stakeholders terkait Rekruitmen Direksi Perusda Agribisnis Prov. Sulsel. g. Melakukakan koordinasi penyelesaian masalah Latanete Plaza; h. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan stakeholders terkait peningkatan Peran BUMN melalui dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) i. Melakukan

koordinasi

dan

fasilitasi

di

Kabupaten/Kota

terkait

pengembangan Industri dan Perdagangan. j. Melakukan koordinasi rencana pembangunan Sistem Transportasi Metro Monorail dengan stakeholder terkait; k. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan stakeholders terkait dalam pengembangan kualitas sarana dan prasarana perhubungan; -

Penerbitan izin Taxi, dan pembangunan Bandara di Daerah

Bagian Tata Usaha dan Bina Ekonomi Kerakyatan a. Mengoptimalkan

pelayanan

administrasi

perkantoran

di

Biro

Bina

Perekonomian; b. Mengoptimalkan pelayanan administrasi kepegawaian dan keuangan di Biro Bina Perekonomian;


10

c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam pemanfaatan dan pengelolaan aset di Biro Bina Perekonomian; d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan rencana kerja dan Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Bina Perekonomian; e. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam pengembangan ekonomi kerakyatan di Provinsi Sulawesi Selatan; f. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan stakeholders terkait dalam mengendalikan tingkat inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan; g. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan stakeholders terkait lingkup bidang ekonomi untuk mendorong peningkatan kinerja perekonomian daerah; h. Melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait dalam penyusunan laporan pencapaian indikator ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan; i. Melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait dalam pendataan potensi ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan; j. Melakukan

Koordinasi

dan

fasilitasi

dengan

stakeholders

terkait

pengembangan Pusat Informasu Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang diberi nama SIGAP yang ada pada website Biro Bina Perekonomian setda Prov. Sulsel dengan alamat domain http://www.tpidsulsel.org C. Masalah Dan Tantangan Pokok Kedepan Bagian Kelembagaan Keuangan Berbagai permasalahan dan tantangan pada tahun 2015 mendatang yang menjadi fokus perhatian pada bidang ini antara lain: a) Penyaluran kredit kepada koperasi dan UMKM masih memerlukan fasilitasi dan koordinasi yang lebih intensif; b) Kontribusi

pembiayaan

syariah

terhadap

pertumbuhan

ekonomi

memerlukan kajian mendalam dalam rangka mendorong peran serta lembaga keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi; c) Peran lembaga keuangan lainnya dalam hal pembiayaan masih memerlukan koordinasi yang lebih intensif utamanya di tingkat Kabupaten dan Kota; Rencana Kerja Biro Bina Perekonomian Setda Prov. Sulsel Tahun 2015

11

Bagian Produksi Distribusi dan Pemasaran Berbagai permasalahan dan tantangan pada tahun 2015 mendatang yang menjadi fokus perhatian pada bidang ini antara lain: a) Penyaluran kredit kepada sektor pertanian dalam rangka mendorong peningkatan produktifitas masih terkendala dalam hal agunan hingga masih memerlukan koordinasi dengan perbankan untuk memudahkan akses dalam pemberian kredit; b) Informasi dan ketersediaan data mengenai mata rantai jalur distribusi komoditi pertanian masih perlu ditingkatkan; c) Informasi mengenai perkembangan tingkat harga masih memerlukan sosialisasi lebih lanjut; Bagian Bina Sarana Perekenomian Berbagai permasalahan dan tantangan pada tahun 2015 mendatang yang menjadi fokus perhatian pada bidang ini antara lain: a) Peran serta BUMN dan BUMD dalam pembangunan daerah melalui program CSR dan PKBL lebih ditingkatkan; b) Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD) masih terkendala dengan penyertaan modal sebagai jaminan kredit; c) Kontribusi sektor industri utamanya yang berbasis pertanian dalam pertumbuhan ekonomi belum optimal; d) Pembangunan Industri dalam bentuk kerja sama antara Provinsi dan Kabupaten perlu disempurnakan; e) Optimalisasi kinerja Perusda Sulsel dalam rangka peningkatan kontribusi PAD Sulawesi Selatan; f) Penguatan komposisi penyertaan modal Pemprov Sulsel pada PT. Bank Sulselbar; Bagian Tata Usaha dan Bina Ekonomi Kerakyatan Berbagai permasalahan dan tantangan pada tahun 2015 mendatang yang menjadi fokus perhatian pada bidang ini antara lain: a) Sarana dan prasarana dalam menunjang peningkatan kinerja Biro Bina Perekonomian masih terbatas; Rencana Kerja Biro Bina Perekonomian Setda Prov. Sulsel Tahun 2015

12

b) Pengembangan

ekonomi

kerakyatan

di

Provinsi

Sulawesi

Selatan

memerlukan kajian yang lebih mendalam untuk menciptakan model yang tepat guna dan tepat sasaran; c) Penyusunan laporan pencapaian target ekonomi memerlukan koordinasi dengan stakeholders terkait; d) Penyusunan dokumen perencanaan dan Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Biro Bina Perekonomian; e) Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam penyediaan data indikator ekonomi makro yang lebih intensif dalam rangka memetakan potensi ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang berbasis Kabupaten dan Kota; f) Koordinasi dengan stakeholders terkait dalam pengendalian tingkat inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan yang lebih intensif;


13

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN A. Tujuan Biro Bina Perekonomian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring serta evaluasi, penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan dibidang ekonomi kerakyatan, sarana perekonomian, produksi, distribusi dan pemasaran serta kelembagaan ekonomi dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan tugas pokok tersebut maka tujuan yang ingin di capai dari pelaksanaan rencana kerja Biro Bina Perekonomian pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, maka untuk keberhasilan pencapaiannya

perlu

ditetapkan

Tujuan

Biro

Bina

Perekonomian yang dijabarkan sebagai berikut : 1.

Meningkatkan pelayanan administrasi yang akuntabel dan mendorong pengembangan

ekonomi

kerakyatan

dengan

mempertimbangkan

kesetaraan gender; 2.

Menekan Laju Inflasi;

3.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan;

4.

Meningkatkan kinerja BUMD dan UMKM dan Koperasi;

B. Sasaran Mengacu pada tugas pokok dari Biro Bina Perekonomian dan tujuan yang ingin di capai dari pelaksanaan rencana kerja Biro Bina Perekonomian, maka sasaran yang di capai pada tahun 2015 adalah sebagai berikut; Adapun sasaran

yang

ingin

dicapai

dalam

Renstra

Biro

Bina

Perekonomian pada periode 2013 – 2018 adalah sebagai berikut: 1.

Administrasi Perkantoran Terlaksana dengan baik;

2.

Mengendalikan tingkat inflasi daerah;

3.

Meningkatkan Akses informasi harga pangan strategis;

4.

Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah;

5.

Terciptanya distribusi yang merata di tingkat masyarakat;

6.

Meningkatnya pemasaran hasil produk daerah;


14

7.

Penyaluran RASKIN dengan tepat waktu dan tepat sasaran;

8.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sesuai target Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD);

9.

Terlaksananya dan Terkoordinasi Kegiatan di Tingkat Provinsi dan Kab/ Kota, Terevaluasinya Pemanfaatan DBH-CHT;

10. Adanya sinergitas program BUMN dengan program kerja pemerintah provinsi 11. Terlaksananya

sinergitas

program

dalam

pengembangan

sarana

ekonomi; 12. Meningkatnya pelayanan fasilitas sarana perhubungan, telekomunikasi dan pariwisata; 13. Terlaksananya sinergitas program dalam pengembangan industri dan perdagangan; 14. Berkembangnya Perbankan Syariah; 15. Iklim

yang

sehat

untuk

tumbuh

dan

berkembangnya

ekonomi

kerakyatan; 16. Meningkatnya kinerja BUMD; 17. Terlaksananya pemantauan lembaga-lembaga keuangan mikro serta Tersusunnya data-data lembaga yg ada di kab/kota; 18. Meningkatnya kinerja UMKM & Koperasi; C. Program dan Kegiatan Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan pada tahun 2015 untuk menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta visi dan misi Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan, ditetapkan beberapa program beserta kegiatannya sebagai berikut: I.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan administrasi dalam mengoptimalkan fungsi koordinasi dan fasilitasi Biro Bina Perekonomian. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: I.1.Pembinaan administrasi pengelola keuangan, Administrasi Barang Inventaris I.2. Penatausahaan Biro Bina Perekonomian


15

I.3. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran I.4. Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Biro Bina Perekonomian II. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD Program ini ditujukan untuk peningkatan kualitas penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja Biro Bina Perekonomian (LAKIP), penyusunan rencana kerja dan laporan pencapaian target ekonomi makro Provinsi Sulawesi Selatan dan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ekonomi dari fungsi koordinasi dan fasilitasi serta menyusun standar operasional kinerja akuntabilitas pada Biro Bina Perekonomian. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: II.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Biro Bina Perekonimian II.2. Penyusunan

Database

Perkembangan

Ekonomi

Makro

Ekonomi

Sulawesi Selatan II.3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Bina Perekonomian III. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program ini ditujukan untuk meningkatkan fungsi koordinasi, fasilitasi dan sosialisasi program pembangunan di bidang ekonomi terutama untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi harga bahan pangan strategis dan dalam rangka pengendalian inflasi di Sulaweisi Selatan. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: III.1. Pengembangan Sistem Informasi Harga Pangan IV.

Program Pengembangan Perekonomian Daerah Program ini ditujukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di daerah yang berdaya saing, maju dan mandiri melalui peningkatan fungsi koordinasi, fasilitasi dan analisis kebijakan di bidang ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: V.1. Peningkatan produksi komoditas unggulan


16

V.2. Sosilalisasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau V.3. Peningkatan Peran BUMN V.4. Penetapan pola distribusi komoditas pertanian V.5. Pemasaran komoditas produk daerah V.6. Pengendalian tingkat inflasi daerah V.7. Pengembangan sarana ekonomi V.8. Pembinaan BUMD Prov. Sulsel V.9. Pengembangan sarana perhubungan telekomunikasi dan pariwisata V.10 Pengembangan industri dan perdagangan V.11 Monitoring dan evaluasi program Raskin V.12 Pengembangan ekonomi wilayah BP-KAPET Pare-Pare V.

Program Pembinaan Kelembagaan Ekonomi VI.1. Pemberdayaan lembaga keuangan mikro VI.2. Pengembangan ekonomi kerakyatan VI.3. Pengembangan ekonomi syariah VI.4. Pembinaan Koperasi dan UMKM

D. Sumber Pembiayaan Untuk mempercepat pencapaian target dan sasaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka sumber pendanaan diperoleh dari APBD Provinsi untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Biro Bina Perekonomian yang berbasis kinerja.


17

BAB IV PERUMUSAN DAN PENETAPAN INDIKATOR SERTA TARGET KINERJA Indikator Kinerja yang akan digunakan sebagai dasar penilaian tingkat keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan

di Biro Bina

Perekonomian adalah sebagai berikut: A. Indikator Input Inikator input adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan output. Indikator input dari masing-masing program dan kegiatan meliputi alokasi biaya dan Sumber daya Manusia; B. Indikator Output Indikator Output adalah segala sesuatu yang produk atau jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan input yang digunakan. Biro Bina Perekonomian mempunyai tugas pokok dalam hal koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ekonomi, maka output yang dihasilkan bersifat kualitatif dan tidak dapat diukur, oleh karena itu indikator output dari pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut: I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran I.1.

Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan, administrasi barang inventaris, indikator output terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan barang inventaris;

I.2.

Penatausahaan

Bina

biro

Perekonomian,

Indikator

Output

terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran pada biro bina perekonomian; I.3.

Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran; indikator output tersedianya sarana dan prasarana perkantoran

I.4.

Tim tindak lanjut hasil pemeriksaan Biro Bina Perekonomian;

indikator output Laporan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Biro Bina Perekonomian; II. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD


18

II.1.

Penyusunan Dokumen Perencanaan; indikator output dokumen perencanaan Biro Bina Perekonomian;

II.2.

Penyusunan database perkembangan ekonomi makro Sulawesi Selatan; indikator output tersusunnya Database perkembangan ekonomi makro Sulawesi Selatan;

II.3.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Bina Perekonomian;

indikator

output

Laporan

akuntabilitas

kinerja

Biro

Bina

Perekonomian III. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi III.1. Pengembangan sistem informasi harga pangan Provinsi Sulawesi Selatan indikator output tersedianya sistem informasi harga pangan; IV. Program Pengembangan Perekonomian Daerah IV.1.

Peningkata

produksi

komoditas

Unggulan;

indikator

output

sinkronisasi program percepatan produksi sumber potensial ekonomi daerah; IV.2. Sosilalisasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau; indikator output Fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan penggunaan DBH-CHT; IV.3. Peningkatan Peran BUMN; indikator output sinergitas program BUMN dengan program kerja pemerintah provinsi; IV.4. Pemantapan pola distribusi; indikator output tersedianya pola penetapan distribusi; IV.5. Pemasaran Komoditas/ produk daerah; indikator output data pasar produksi

pertanian,

peternakan,

perkebunan,

kelautan

dan

perikanan, kehutanan, pertambangan dan energi; IV.6. Pengendalian tingkat inflasi daerah; indikator output terkendalinya laju inflasi daerah; IV.7. Pengembangan

sarana

ekonomi;

indikator output sinkronisasi

pengembangan sarana ekonomi; IV.8. Pembinaan BUMD Prov. Sulsel; indikator output pembinaan BUMD Provinsi Sulawesi Selatan; Rencana Kerja Biro Bina Perekonomian Setda Prov. Sulsel Tahun 2015

19

IV.9. Pengembangan sarana perhubungan, telekomunikasi dan pariwisata;

indikator

output

sinkronisasi

program

sarana

perhubungan,

telekomunikasi dan pariwisata; IV.10 Pengembangan

industri

dan

perdagangan;

indikator

output

sinkronisasi pengembangan industri dan perdagangan; IV.11 Monitoring Program raskin; indikator output sinkronisasi penyaluran raskin IV.12 Pengembangan Ekonomi Wilayah BP-KAPET Pare-Pare; indikator

output sinkronisasi kegiatan pengembangan BP-KAPET Pare-Pare. V.Program Pembinaan Kelembagaan Ekonomi V.1.

Pemberdayaan

Lembagaan

Keuangan

Mikro;

indikator output

meningkatnya kapasitas lembaga-lembaga ekonomi; V.2.

Pengembangan ekonomi kerakyatan; indikator output iklim yang sehat untuk tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan;

V.3.

Pengembangan ekonomi syariah indikator output berkembangnya jumlah dan kapasitas ekonomi syariah;

V.4.

Pembinaan Koperasi dan UMKM; indikator output sinkronisasi program pengembangan koperasi dan UMKM Sulawesi Selatan.


20

BAB V PENUTUP Biro Bina Perekonomian merupakan salah satu unsur dari Sekretariat Daerah Provinsi yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring serta evaluasi, penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan dibidang ekonomi kerakyatan, sarana perekonomian, produksi, distribusi dan pemasaran serta kelembagaan ekonomi dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Renja Biro Bina Perekonomian Tahun 2015 merupakan rencana kerja tahun Kedua

implementasi pencapaian visi dan misi Daerah yaitu “Sulawesi Selatan

sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan” yang diarahkan pada upaya-upaya fasilitasi dan koordinasi Pembangunan

di

bidang

ekonomi

dalam

penyelenggaraan

kewenangan

pemerintahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Di samping itu, Renja Biro Bina Perekonomian Tahun 2015

juga merupakan rencana kerja tahun kedua

pencapaian visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Sekertariat daerah Tahun 2013-2018 Sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja Biro Bina Perekonomian Setda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 dengan mengacu pada Arah kebijakan Renstra Sekertariat Daerah yang dijabarkan dalam Renja Biro Bina Perekonomian Tahun 2015 yang diimplementasikan dalam 5 (Lima) Program Kerja beserta 24 (dua puluh Empat) kegiatan. Dimana sumber pendanaan diperoleh dari APBD Provinsi untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Biro Bina Perekonomian yang berbasis kinerja

Makassar,

Desember 2014

KEPALA BIRO BINA PEREKONOMIAN

HADI BASALAMAH, SE, MM Pangkat. Pembina Tingkat I NIP. 19600425 199003 1 006 Rencana Kerja Biro Bina Perekonomian Setda Prov. Sulsel Tahun 2015

21

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2014 BIRO BINA PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Recommend Documents