PENYEMPURNAAN RENSTRA

Pemerintah Kota Malang

PENYEMPURNAAN RENSTRA 2013-2018 Disusun : SUNGRAM KECAMATAN SUKUN

Kecamatan Sukun

PENYEMPURNAAN RENSTRA 2013-2018 KECAMATAN SUKUN PEMERINTAH KOTA MALANG

IKHTISAR EKSEKUTIF

Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Adapun komponen minimal Renstra adalah Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program. Berdasarkan Visi Kecamatan Sukun yaitu

” Terwujudnya Pelayanan Prima Yang Akuntabel” dan Misi Kecamatan Sukun adalah “MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

YANG ADIL, TERUKUR, DAN AKUNTABEL” Ditinjau dari capaian indikator masukan (dana), Kecamatan Sukun pada Tahun Anggaran 2015 berhasil menyerap Rp. 762.492.919,00 dari total anggaran setelah Perubahan APBD sebesar Rp. 877.050.000,00 dengan indikator keluaran kegiatan yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Musyawarah rencana pembangunan kecamatan (Musrenbangcam) ; Fasilitasi Kota Layak Anak (KLA) Peningkatan ketentraman dan ketertiban Kecamatan Sukun ; Penyediaan jasa surat menyurat ; Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ; Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor ; Penyediaan jasa kebersihan kantor ; Penyediaan alat tulis kantor ; Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ; Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor; Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ; Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah; Penyediaan jasa pengamanan kantor; Pawai Pembangunan; Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; Penyusunan laporan keuangan semesteran; Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran; Penyusunan Stadart Kepuasan Masyarakat (SKM); Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP); Penyusunan Rencana Kerja SKPD; Penataan Arsip / Aset; Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan (Pelayananan Administrasi Terpadu Kecamatan/Paten);

i

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Pembangunan Penambahan Gedung Lokal; Stimulan Kegiatan PKK Kecamatan; Stimulan Kegiatan Karang Werda Kecamatan; Stimulan Kegiatan Forum Kecamatan Sehat; Stimulan Kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan; Stimulan Kegiatan Kwartir Ranting Pramuka; Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asoaiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKA-LPMK); 33. Peneunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; 34. Pengolahan dan Updating database Monografi Kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi Kecamatan; 35. Penyusunan Profil Kecamatan. Dilihat dari sasaran tahun 2013-2018, pencapaian kinerja Kecamatan Sukun pada tahun 2015 terserap 86,94% dimana Kecamatan Sukun hanya selaku unsur pelaksana dibidang pemerintahan umum dan hanya menjalankan kegiatan rutin sedangkan kegiatan yang bersifat pembangunan dan pengadaan barang dan jasa masih melekat pada SKPD teknis.

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa berkat hidayah-Nya penyusunan Laporan Rencana Stratejik (Renstra) Kecamatan Sukun Kota Malang Tahun 2013-2018 dapat diselesaikan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam rangka Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Walikota Malang nomor : 188.43/31/35.73.112/2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013 – 2018 di Pemerintah Kota Malang sebagai unsur penyelenggara Pemerintah untuk menyusun Renstra yang memuat gambaran keadaan yang ingin di capai dalam melaksanakan tugas-tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan Visi, Misi, hingga strategi yang akan di jalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan (2013 s/d 2018). Kecamatan Sukun Kota Malang sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Malang di bidang Pemerintahan umum sesuai dengan Tupoksinya juga membuat Renstra yang dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan Sukun untuk secara konsekwen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi peran yang di emban. Penyusunan Renstra Kecamatan Sukun bertujuan untuk lebih memaantapkan terselenggaranya Kegiatan Prioritas Kecamatan Sukun dalam rangka turut mendukung suksesnya pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018. Demikian untuk menjadikan maklum dan semoga Laporan Renstra ini dapat berguna bagi Perkembangan Kota Malang dikemudian hari.

Malang,

Januari 2016

CAMAT SUKUN

SINARNI, S.IP, MM Pembina Tk. I NIP. 19590916 198403 2 003

iii

DAFTAR ISI hal IKHTISAR EKSEKUTIF ..................................................................................... KATA PENGANTAR .......................................................................................... DAFTAR ISI ........................................................................................................ KEPUTUSAN CAMAT SUKUN ............................................................................

BAB

iii iv vi

I : PENDAHULUAN 1. Latar Belakang ................................................................................. 2. Landasan Hukum ............................................................................. 3. Maksud dan Tujuan ......................................................................... 4. Sistematika ........................................................................................ .............................................................................................................

BAB

i

1 1 4 6 6

II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD ............................... B. Sumber Daya SKPD ......................................................................... C. Kinerja Pelayanan SKPD ................................................................ D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ...

9 9 26 29 35

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pela

63

yanan SKPD .................................................................................... 2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

iv

63

Kepala Daerah terpilih ..................................................................

63

3. Matrix Penyempurnaan RPJM Daerah ........................................

67

4. Penentuan Isu-isu Strategis ............................................................

78

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

80

A.

Visi dan Misi SKPD ...........................................................................

80

B.

Tujuan dan Sasaran jangka mengengah SKPD .........................

82

C. Strategi dan Kebijakan .................................................................

88

BAB V :

BAB VI :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

93

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

98

DAN SASARAN RPJMD 105 BAB VII :

PENUTUP

Lampiran

: 1. Daftar Inventaris Kantor Kecamatan Sukun 2. Pernyataan Penetapan Kinerja 2015 3. Perjanjian Kinerja 2015 4. Pernyataan Perubahan Penetapan Kinerja 2015 5. Pohon Kinerja Kecamatan Sukun Tahun 2015

v

vi

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sukun Kota Malang

Tahun

2013-2018

(selanjutnya

disebut

Renstra-

Kecamatan Sukun) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan, dalam peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

Keputusan

Walikota Malang Nomor : 188.43/261/35.73.112/2014 tentang Rencana Strategis Kecamatan Sukun Kota Malang Tahun 2013 – 2018, dan Peraturan Walikota Malang Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Malang Tahun 20132018. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Sukun Kota Malang, maka disusunlah Renstra- Kecamatan Sukun sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Renstra Kecamatan Sukun memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas

- yang

diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi - yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan (2013 s/d 2018) dan ditambah 1 tahun (tahun 2019) dalam rangka mengisi masa transisi yang akan terjadi sebagai

Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 1 -

konsekuensi dari akan adanya pemilihan Walikota untuk masa bhakti 2013 - 2018. Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejaheraan masyarakat daerah. Makna pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural,

fungsional

maupun

kultural

dalam

tatanan

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi

kecamatan.

Dengan

ditetapkannya

Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka kecamatan yang sebelumnya merupakan

perangkat

wilayah

dalam

kerangka

azas

dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka azas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat

dalam

menjalankan

tugasnya

mendapatkan

pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat

dan

penyelenggaraan

tugas-tugas

umum

pemerintahan dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Camat

juga

berperan

sebagai

pelaksana

tugas-tugas

dekonsentrasi (bukan kepala wilayah) yang melaksanakan tugas umum pemerintahan di kecamatan, khususnya tugas-


tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh

instansi

pemerintah

di

wilayah

Kecamatan,

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pebinaan penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan

kelurahan, lainnya

serta

yang

pelaksanaan

belum

tugas

dilaksanakan

oleh

pemerintahan kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan (tugas tampung tantra). Oleh karena itu, kedudukan

camat

berbeda

dengan

kepala

instansi

pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat. Camat sebagai

perangkat

daerah juga mempunyai

kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam

pelaksanaan

tugas

pokok

dan

fungsinya

untuk

mendukung azas desentralisasi. Kekhususan tersebut, yaitu : adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ktentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah, dimana dalam hal ini fungsi utama Camat selain

memberikan

pelayanan

kepada

masyarakat

juga

melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah. Kecamatan Sukun Kota Malang selaku penyelenggara kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berkewajiban mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatannya kepada pemberi mandat atau wewenang yaitu Walikota Malang,


selanjutnya

pertanggung jawaban tersebut bermuara dan

berakumulasi dengan keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang akan dipertanggung jawabkan oleh Pemerintah Kota Malang kepada masyarakat, Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dan Presiden Republik Indonesia. B. LANDASAN HUKUM Renstra Kecamatan Sukun disusun atas dasar : 1.

Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.

Undang-undang Pemerintahan

Nomor Daerah

23

Tahun

(Lembaran

2014

tentang

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 5679); 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


Nomor

19,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4815); 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

sebagaimana

telah

Pengelolaan diubah

Keuangan

kedua

kalinya

Daerah, dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 8.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kota Malang

2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2); 9.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 14);


10. Keputusan

Walikota

188.43/261/35.73.112/2014

Malang tentang

Nomor

Rencana

:

Strategis

Kecamatan Sukun Kota Malang Tahun 2013 – 2018 11. Peraturan Walikota Malang Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 C. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud : Penyusunan Renstra Kecamatan Sukun, dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan Sukun untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban. 2. Tujuan : Penyusunan Renstra Kecamatan Sukun bertujuan untuk lebih memantapkan Kecamatan

terselenggaranya

Sukun

dalam

turut

kegiatan

prioritas

mendukung

suksesnya

pencapaian sasaran pembanguanan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kota Malang Tahun 20132018.

D. SISTEMATIKA Sistematika naskah Renstra Kecamatan Sukun 2013-2018 disusun, sebagai berikut :


BAB I

PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan, landasan

hukum, hubungan

Renstra

Kecamatan Sukun dengan dokumen perencanaan lainnya

serta

kerangka

penyempurnaan

Renstra

Kecamatan Sukun. BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD Bab ini berisi tentang tugas , fungsi dan struktur organisasi SKPD serta memuat juga sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD kemudian juga memuat tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD , telaah visi , misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih kemudian telaah Renstra K/L dan Renstra Provensi / Kabupaten / Kota dan telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta tak lupa penentuan isu-isu strategis.


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN Bab ini berisi visi dan misi Kecamatan Sukun, tujuan, strategi dan kebijakan Kecamatan Sukun, kondisi umum daerah masa kini serta kondisi yang diinginkan serta proyeksi ke depan. Serta berisi Program dan Kegiatan Kecamatan Sukun pada tahun 2014 dan tahun 2013-2018.

BAB V

RENCANA KINERJA,

PROGRAM KELOMPOK

DAN

KEGIATAN,

SASARAN,

DAN

INDIKATOR

PENDANAAN

INDIKATIF Bab ini berisi tujuan dan

sasaran jangka menengah

pelayanan SKPD BAB VI

INDIKATOR

KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab ini berisi program, indikator kinerja, realisasi tahun 2013, target tahun 2013-2018.

BAB VII PENUTUP


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD 1. Umum Seperti yang tercantum di dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, disampaikan bahwa tugas dan fungsi kecamatan secara umum adalah : a. Tugas. Camat

mempunyai

kewenangan

tugas

pemerintahan

pokok yang

melaksanakan

dilimpahkan

oleh

Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. b. Fungsi 1).

penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;

2).

pengkoordinasian

kegiatan

pemberdayaan

masyarakat; 3).

pengkoordinasian kegiatan pembangunan;

4).

pengkoordinasian

kegiatan

peningkatan

kesejahteraan masyarakat; 5).

pengkoordinasian

upaya

penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum; 6).

pengkoordinasian

penerapan

dan

penegakan

peraturan perundang-undangan;


7).

pengkoordinasian

pemeliharaan

prasarana

dan

fasilitas pelayanan umum; 8).

pengkoordinasian

penyelenggaraan

kegiatan

pemerintahan di tingkat kecamatan; 9).

pembinaan

penyelenggaraan

pemerintahan

kelurahan; 10). pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan; 11). pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 12). penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP); 13). pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM)

dan/atau

pelaksanaan

pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; 14). pengelolaan pengaduan masyarakat; 15). penyampaian informasi

data

lainnya

hasil

terkait

pembangunan

layanan

publik

dan

secara

berkala melalui web site Pemerintah Daerah; 16). pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program,

ketatalaksanaan,

keuangan,

kepegawaian,

perlengkapan,

kehumasan,

ketatausahaan, rumah

tangga,

kepustakaan

dan

kearsipan; 17). pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 18). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


2. Khusus a. Kecamatan Secara spesifik tugas dan fungsi kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor : 70 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, Kecamatan Sukun dipimpin oleh seorang Camat, yang di dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan tanggung jawab

kepada

Walikota

melalui

Sekretaris

Daerah,

mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 1). Tugas Pokok : Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota untuk menangani sebagian urusan

otonomi

daerah

dan

tugas

umum

pemerintahan 2). Fungsi : a). Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan. b). Pengkoordinasian

kegiatan

pemberdayaan

masyarakat. c). Pengkoordinasian

upaya

penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum. d). Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.


e). Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. f).

Pengkoordinasian

penyelenggaraan

kegiatan

pemerintahan di tingkat kecamatan. g). Pembinaan

penyelenggaraan

pemerintahan

kelurahan. h).

Pelaksanaan

pelayanan

masyarakat

yang

menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan. i).

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

j).

Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP).

k).

Pelaksanaan Kepuasan

fasilitasi

pengukuran

Masyarakat

(IKM)

Indeks dan/atau

pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara

periodik

yang

bertujuan

untuk

memperbaiki kualitas layanan. l).

Pengelolaan pengaduan masyarakat.

m). Pengelolaan penyusunan

administrasi program,

umum

meliputi

ketatalaksanaan,

ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan. n).

Penyampaian

data

hasil

pembangunan

dan

informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah. o). Pengevaluasian

dan

pelaporan

pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi.


p). Pelaksanaan

tugas lain

yang diberikan

oleh

Walikota sesuai tugas dan fungsinya. 3). Kewenangan : Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat melaksanakan

kewenangan

pemerintahan

yang

dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek : a). perijinan; b). pemberian pertimbangan teknis; c). koordinasi; d). pembinaan; e). pengawasan; f). fasilitasi; g). penetapan; h). penyelenggaraan; i). kewenangan lain yang dilimpahkan. b. Sekretariat 1). Tugas Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum ketatalaksanaan,

meliputi penyusunan ketatausahaan,

program, keuangan,

kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan 2). Fungsi a). pelaksanaan

penyusunan

Rencana

Strategis

(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);


b). pelaksanaan Anggaran

penyusunan

(RKA)

dan

Rencana

Dokumen

Kerja

Pelaksanaan

Anggaran (DPA); c). penyusunan Penetapan Kinerja (PK); d). pelaksanaan

dan

pembinaan ketatausahaan,

ketatalaksanaan dan kearsipan; e). pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan; f).

fasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;

g). pelaksanaan inventarisasi aset/kekayaan daerah yang ada di Kecamatan; h).

pelaksanaan

administrasi

dan

pembinaan

kepegawaian; i).

pengelolaan anggaran dan retribusi;

j).

pelaksanaan

administrasi

keuangan

dan

pembayaran gaji pegawai; k).

pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;

l).

pengelolaan

urusan

rumah

tangga

dan

perlengkapan; m). pengkoordinasian

pelaksanaan

Standar

Pelayanan Minimal (SPM); n).

penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);

o). pelaksanaan Kepuasan

fasilitasi

pengukuran

Masyarakat

(IKM)

Indeks dan/atau

pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan


secara

periodik

yang

bertujuan

untuk

memperbaiki kualitas layanan; p). penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); q). pengelolaan pengaduan masyarakat; r).

penyampaian

data hasil

pembangunan

dan

informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah; s).

pengevaluasian

dan

pelaporan

pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi; t).

pelaksanaan tugas lain yang diberikan

oleh

Camat sesuai tugas dan fungsinya. Dalam

menjalankan

fungsi

diatas,

Sekretariat

yang

dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu 1) Sub Bagian Penyusunan Program, 2) Sub Bagian Keuangan, dan 3) Sub Bagian Umum, yang masingmasing memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut : 1). Sub Bagian Penyusunan Program a). Tugas Subbagian

Penyusunan

Program

melaksanakan

tugas pokok penyusunan program, evaluasi dan pelaporan b). Fungsi 

penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);



penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);



penyusunan Penetapan Kinerja (PK);




penyusunan

laporan

dan

dokumentasi

pelaksanaan program dan kegiatan; 

penyusunan

dan

pelaksanaan

Standar

Pelayanan Publik (SPP); 

pelaksanaan Kepuasan

fasilitasi Masyarakat

pelaksanaan

pengukuran (IKM)

Indeks dan/atau

pengumpulan

pendapat

pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; 

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);



penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;



pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;



pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

2). Sub Bagian Keuangan a). Tugas Subbagian Keuangan melaksanakan tugas pokok pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan. b). Fungsi 

pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);



pelaksanaan penatausahaan keuangan;



pelaksanaan

verifikasi

Surat

Pertanggung-

jawaban (SPJ) keuangan;




penyusunan

dan

penyampaian

laporan

penggunaan anggaran; 

penyusunan

dan

penyampaian

laporan

keuangan semesteran dan akhir tahun; 

penyusunan

administrasi

dan

pelaksanaan

pembayaran gaji pegawai; 

penerimaan,

pengadministrasian

penyetoran

retribusi

dan/atau

dan lain-lain

pendapatan yang sah; 

pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;



pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

3). Sub Bagian Umum a). Tugas Subbagian

Umum

pengelolaan

melaksanakan

administrasi

ketatalaksanaan,

tugas

umum

ketatausahaan,

pokok meliputi

kepegawaian,

urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan. b). Fungsi 

pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;



pelaksanaan

administrasi

dan

pembinaan

kepegawaian; 

pelaksanan

urusan

rumah

tangga

dan

perlengkapan;


pelaksanaan



kehumasan,

keprotokolan

dan

kepustakaan; pelaksanaan



urusan

rumah

tangga

dan

perlengkapan; 

pengelolaan pengaduan masyarakat;



pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh



Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pemerintahan 1). Tugas Seksi

Pemerintahan

melaksanakan

tugas

pokok

penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemerintahan di tingkat Kecamatan. 2). Fungsi a). pengumpulan

dan

pengolahan

rangka perencanaan

program

data dan

dalam

kegiatan

pemerintahan di tingkat Kecamatan; b). pelaksanaan

koordinasi dengan

satuan

kerja

perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; c). pelaksanaan

koordinasi

dan

sinkronisasi

perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah

dan

instansi

vertikal

di

bidang

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; d). pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;


e). penyusunan monografi Kecamatan; f).

pemberian

bimbingan,

supervisi,

fasilitasi dan

konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan; g). pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan perangkat kelurahan; h).

pengevaluasian penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan;

i).

pengkoordinasian

kegiatan

pemerintahan

di

tingkat Kecamatan; j).

pelaksanaan

pembinaan

penyelenggaraan

pemerintahan Kelurahan; k).

fasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga;

l).

fasilitasi

kegiatan

organisasi

sosial

dan

kemasyarakatan; m). pelaksanaan

administrasi

dan

registrasi

pertanahan; n).

pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pemerintahan;

o). pengevaluasian

dan

pelaporan

pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi; p). pelaksanaan tugas lain yang diberikan

oleh

Camat sesuai tugas dan fungsinya. d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 1). Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang ketentraman dan ketertiban di tingkat Kecamatan.


2). Fungsi a). pengumpulan

dan

pengolahan

rangka perencanaan ketentraman

dan

program

data

dalam

dan

kegiatan

di

tingkat

ketertiban

Kecamatan; b). pelaksanaan

koordinasi

dengan

Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional

Indonesia

mengenai

program

dan

kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan; c). pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; d). pelaksanaan

koordinasi dengan

satuan

kerja

perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; e). fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; f).

fasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

g). pelaksanaan

pembinaan

ketentraman

dan

ketertiban Kecamatan dan Kelurahan; h).

pengkoordinasian penyelenggaraan pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);

i).

pencegahan

dan

penanggulangan

bencana

alam dan pengungsi;


j).

pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis ijin keramaian;

k).

pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis atas usaha informal dan/atau pedagang kaki lima;

l).

pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Ketenteraman dan Ketertiban;

m). pengevaluasian

dan

pelaporan

pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi; n).


oleh

Camat sesuai tugas dan fungsinya. e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat 1). Tugas Seksi Kesejahteraan Masyarakat melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah

bidang

kesejahteraan

masyarakat

di

Kecamatan. 2). Fungsi a). pengumpulan

dan

pengolahan

rangka perencanaan

program

data dan

dalam

kegiatan

kesejahteraan masyarakat di tingkat Kecamatan; b). pelaksanaan

program

bidang

kesejahteraan

masyarakat; c). pelaksanaan

koordinasi dengan

satuan

kerja

perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan masyarakat;


d). pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam

pelaksanaan

kegiatan

kesejahteraan

masyarakat di tingkat Kecamatan; e). pelaksanaan

pengawasan

dan

pengendalian

program bidang kesejahteraan masyarakat; f).

pengkoordinasian dengan

penyelenggaraan

lembaga/instansi

lain

kerjasama di

bidang

kesejahteraan masyarakat; g). pengkoordinasian penyelenggaraan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat; h).

pelaksanaan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;

i).

pelaksanaan

pemberian

pertimbangan

teknis

status sosial; j).

pengkoordinasian

pemberian

bantuan

sosial,

pembinaan olah raga dan kepemudaan serta peningkatan peranan perempuan; k).

pengkoordinasian keagamaan,

pembinaan

pendidikan,

kehidupan

kebudayaan

dan

kesehatan masyarakat; l).

pendataan masalah kesejahteraan sosial;

m). pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Kesejahteraan Masyarakat; n).

pengevaluasian

dan

pelaporan

pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi; o). pelaksanaan tugas lain yang diberikan

oleh

Camat sesuai tugas dan fungsinya.


f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1). Tugas Seksi

Pemberdayaan

melaksanakan sebagian

tugas

urusan

Masyarakat pokok

Kelurahan

penyelenggaraan

otonomi

daerah

bidang

pemberdayaan masyarakat di Kecamatan. 2). Fungsi a). pengumpulan

dan

pengolahan

rangka perencanaan pemberdayaan

program

data dan

masyarakat

di

dalam

kegiatan tingkat

Kecamatan; b). pelaksanaan

uapaya-upaya

peningkatan

partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam

forum

musyawarah

perencanaan

pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan; c). pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan; d). penyusunan profil kecamatan; e). pengevaluasian

terhadap

pemberdayaan

berbagai

masyarakat

di

kegiatan wilayah

kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta; f).

fasilitasi

pengembangan

lembaga

kemasyarakatan;


g). fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan; h).

pengkoordinasian

pembinaan

pengembangan

dan

ketenagakerjaan

dan

perburuhan; i).

pengkoordinasian pengembangan perindustrian,

pembinaan serta

dan

pemantauan

perdagangan,

kegiatan

kepariwisataan,

perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah; j).

pengkoordinasian penyelenggaraan

dan

pengawasan

pembangunan

di

wilayah

kerjanya; k).

fasilitasi pembangunan partisipatif;

l).

pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;

m). pengkoordinasian pengembangan perekonomian kelurahan di wilayah kerjanya; n).

pengkoordinasian upaya peningkatan partisipasi dan

swadaya

masyarakat

dalam

bidang

pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman; o). pelaksanaan perlombaan Kelurahan di tingkat Kecamatan; p). pengkoordinasian kegiatan satuan tugas jabatan fungsional; q). pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pemberdayaan masyarakat; r).

pengevaluasian

dan

pelaporan

pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi;


s).


oleh

Camat sesuai tugas dan fungsinya.

g. Seksi Pelayanan Umum 1). Tugas Seksi Pelayanan Umum melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pelayanan umum di Kecamatan. 2). Fungsi a). pengumpulan

dan

pengolahan

rangka perencanaan

program

data dan

dalam

kegiatan

peningkatan kualitas pelayanan umum di tingkat Kecamatan; b). pelaksanaan

pelayanan

masyarakat

yang

menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum

dapat

dilaksanakan

pemerintahan

kelurahan; c). pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; d). pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya; e). pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; f).

pelaksanaan

koordinasi dengan

satuan

kerja

perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;


g). pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan

prasarana

dan fasilitas pelayanan umum; h).

pelaksanaan

pelayanan

masyarakat

berupa

pemrosesan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu

Susunan

Keluarga

dan

keterangan

penduduk lainnya; i).

pelaksanaan legalisasi

pemberian

surat

pertimbangan

keterangan

yang

teknis,

dibutuhkan

masyarakat; j).

pelaksanaan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kerjanya;

k).

pelaksanaan

pemberian

pengantar

untuk

pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); l).

pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan umum;

m). pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; n).


oleh

Camat sesuai tugas dan fungsinya. B. SUMBER DAYA SKPD Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008, Struktur Organisasi Kantor Kecamatan terdiri dari : 1. Camat; 2. Sekretariat, terdiri dari : a. Subbagian Penyusunan Program;


b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Umum. 3. Seksi Pemerintahan; 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 6. Seksi Kesejahteraan Sosial; 7. Seksi Pelayanan Umum; 8. Satuan Tugas Jabatan Fungsi. Sedangkan

gambaran

tentang

bagan

struktur

organisasi

Kecamatan Sukun sebagaimana Gambar 3, berikut :

Gambar 3 : Bagan Struktur Organisasi Kecamatan :

CAMAT

SEKRETARIAT KECAMATAN Kelompok Jabatan Fungsional SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

PENYUSUNAN PROGRAM

KEUANGAN

UMUM

SEKSI

SEKSI

SEKSI

SEKSI

SEKSI

PEMERINTAHAN

KETENTRAMAN & KETERTIBAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

PELAYANAN UMUM


2. Kepegawaian a. Komposisi Pegawai Kualifikasi

Pegawai

Kecamatan

Sukun

berdasarkan

Pendidikan Aparatur di Kecamatan a. Pasca Sarjana (S2) : 3 orang b. Sarjana (S1)

: 13 orang

c. Diploma

: 1 orang

d. SLTA

: 18 orang

e. SLTP

: 2 orang

f. SD

: 1orang

Menurut Status Kepegawaian Aparatur di Kecamatan a. PNS

: 37 orang

b. CPNS

: 1 orang

Dari ke 38 orang PNS tersebut, 1 orang sudah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP), sehingga hanya 36 orang PNS dan 1 orang CPNS yang masih aktif.

Camat Sekretaris Camat Kasi Pemerintahan Kasi Tramtib Kasi PMK Kasi Yanmum Kasi Kesmas Kasubbag Sunggram Kasubbag Keuangan Kasubbag Umum

: : : : : : : : : :

SINARNI, S.IP, MM Drs. H. Bambang Eddy Irawan, M.Si

Drs. RIADI ISNAINI, SE MOCH. EDI YUSUF Ir. HADI SUKAMTO MISWARDANI, S.Sos JULIA EVITRIANA, S.Sos ENDANG SUMARLIK, SE NI KETUT DARMIATI, SH, MH


b. Sumber Daya SKPD Sumberdaya

manusia

merupakan

salah

satu

unsur

penting yang harus dimiliki oleh suatu Instansi, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja. Di Kecamatan

Sukun

memiliki

sumberdaya

manusia

sebanyak 38 orang, dengan rincian sebagai berikut : No

Lokasi

PNS

1

Camat

1

2

Sekretaris Camat

1

3

Sekretariat a. Subbag Sungram

1

b. Subbag Umum

7

c. Subbag Keuangan

4

4

Seksi Pemerintahan

4

5

Seksi Pelayanan Umum

3

6

Seksi Kesejahteraan Masyarakat

3

7

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

10

8

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

3

CPNS

1

C. KINERJA PELAYANAN SKPD Kecamatan Sukun dalam melaksanakan program dan kegiatan serta

urusan/kewenangan yang diberikan Pemerintah Kota

Malang, sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJMD Kota Malang tahun 2013-2018, yakni :


Program dan Kegiatan NO

PROGRAM

KEGIATAN

1.

Program perencanaan pembangunan daerah Program pembangunan sistem pendaftaran tanah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Fasilitasi sertifikat melalui Program Prona

2. 3.

Fasilitasi Kota Layak Anak (KLA) Fasilitasi Kader Sosial Fasilitasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

4.

5.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah Kecamatan

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Pawai Pembangunan


6.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

7.

8.

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Penyusunan SOP (Standart Operasional Procedure) Penyusunan Rencana Kerja SKPD Penataan Arsip / Aset

9.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Monitoring stimulan pembangunan Stimulan Kegiatan Karang Wreda Kecamatan Stimulan Kegiatan Forum Kecamatan Sehat Stimulan Kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan Stimulan Kegiatan Kwartir Ranting Pramuka Kecamatan Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKA-LPMK) Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan


Penunjang Kegiatan Karang Taruna Kecamatan 10.

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Pengolahan dan Updating database monografi Kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi Kecamatan Penyusunan Profil Kecamatan

Secara dikelola

keseluruhan oleh

jumlah

Kecamatan

perlengkapan Sukun

Kota

kantor

Malang

yang dalam

mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi secara umum telah memenuhi kebutuhan operasional sebagai Kantor Kecamatan. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Sukun adalah gedung kantor, kendaraan roda 2 (dua) 5 buah, kendaraan roda 2 (dua) 2 buah, dan mebel kantor. (Data Terlampir) HUBUNGAN RENSTRA-SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25/2004, maka keberadaan Renstra Kecamatan Sukun merupakan satu bagian

yang utuh

Pemerintah

Kota

dari manajemen

Malang

khususnya

kerja di lingkungan dalam

menjalankan

rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJM Daerah Kota Malang, serta dari keberadaannya - untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan - akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja Kecamatan Sukun (Renja

Kecamatan

Sukun)

yang

dalam

penyusunannya


mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang. Hubungan Rensra Kecamatan Sukun dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17/2003, keberadaan Renja Kecamatan Sukun akan menjadi pedoman bagi

penyusunan

Rencana

Kerja

dan

Anggaran

(RKA)

Kecamatan Sukun yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut

akan

tercermin

pada

Rancangan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Gambaran

tentang

hubungan

antara

Renstra

Kecamatan Sukun dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana pada gambar diatas.


KERANGKA PENYEMPURNAAN RENSTRA KECAMATAN SUKUN Dengan

memperhatikan

berbagai

peraturan

perundangan yang ada yang telah memberikan mandat Kecamatan Sukun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga yang menangani bidang penyelenggara kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta

dengan

memperhatikan

Rancangan

Awal

Renstra

Kecamatan Sukun yang sebelumnya telah tersusun berikut kegiatan yang telah diagendakan pada tahun anggaran 2009, maka kerangka pikir penyempurnaan Renstra Kecamatan Sukun Tahun 2013-2018, adalah sebagai berikut :

Kerangka Pikir Penyempurnaan Rensra Kecamatan Sukun Tahun 2013 – 2018

UU. No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Perwal No.97/2008 tentang RP JM Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 Perda No.8/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Perwal No.70/2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

Sasaran Pembangunan Daerah (RP JM Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018)

MANDAT

RENSTRA KEC. SUKUN TH ’13 – 18’

SE. Mendagri 050/2020/SJ, Tgl 11 Agustus 2005 ttg Petunjuk Penyusunan Dokumen RP JP Daerah dan RP JM Daerah

Kegiatan Kec. Sukun TA. 2013

EKSISTING

Rancangan Awal Renstra Kec. Sukun Thn ’13-18’

Perwal No. 31 Th 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 20132018


D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD a. KONDISI UMUM DAERAH MASA KINI Kecamatan Sukun terletak dibagian Selatan Wilayah Kota Malang dengan luas wilayah 26,852 Km2 terdiri dari

11

Kelurahan dengan Ketinggian rata-rata dari permukaan air laut antara 440 – 660 m, suhu udara antara 20 ° sampai dengan 30 ° dengan kelembaban nisbi dan curah hujan berkisar antara 2000 sampai dengan 3000 mm/tahun. 1. Batas Administratif. Sebelah Utara

: Kecamatan Lowokwaru

Sebelah Timur

: Kecamatan Kedungkandang

Sebelah Selatan

: Kecamatan Pakisaji Kab. Malang

Sebelah Barat

: Kec. Wagir dan Dau Kab. Malang.

2. Pemerintahan Terdiri dari 11 Kelurahan : a. Kelurahan Ciptomulyo b. Kelurahan Gadang c. Kelurahan Kebonsari d. Kelurahan Bandungrejosari e. Kelurahan Sukun f. Kelurahan Tanjungrejo g. Kelurahan Pisangcandi h. Kelurahan Bandulan i.

Kelurahan Karangbesuki

j.

Kelurahan Mulyorejo

k. Kelurahan Bakalankrajan


 Jumlah Lingkungan/Dusun

: 37

 Jumlah RT

: 860

 Jumlah RW

: 93

Adapun Peta Wilayah sebagaimana Gambar berikut :

Kecamatan

Sukun



3. Standar Pelayanan Minimum. Dengan diperlakukannya Struktur Organisasi yang baru di Kota Malang dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah

Nomor

41 Tahun 2007

tentang

Organisasi

Perangkat Daerah serta diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka beberapa pelayanan masyarakat yang selama ini dilaksanakan oleh Kecamatan telah ditarik / dilakukan oleh Dinas Teknis terkait. Jenis pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukun sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, antara lain : a. Pelayanan Pemberian Rekomendasi : - Surat Keterangan Pindah; - Surat Keterangan Boro Kerja; - Surat Keteragan Catatan Kepolisian (SKCK); - Surat Keterangan Tidak Mampu; - Surat

Keterangan

Untuk

Mendapatkan

Tunjangan

Keluarga (Model C); - Surat Keterangan Dispensasi Nikah. b. Pelayanan Legalisasi : - Legalisasi Kartu Susunan Keluarga (KSK); - Legalisasi Kartu Tanda Penduduk (KTP).


Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sukun dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja : -

Meningkatnya Perencanaan Pembangunan

-

Meningkatnya

Pemeliharaan

Kamtibmas

dan

Pencegahan Tindak Kriminal -

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

-

Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur

-

Meningkatnya

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan -

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Capaian hasil Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sukun pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 DALAM RANGKA LKPJ WALIKOTA MALANG Kecamatan : SUKUN

No 1

I

1

Program/Kegiatan 2 BELANJA LANGSUNG Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Pagu

Realisasi

Sisa

Rp

Rp

Rp

3

17.994.000,00

4

17.948.000,00

5

46.000,00

Indikator Outcome Program 6

1. Jumlah Penduduk yang terlibat dalam musrenbang Kecamatan 2. Jumlah publikasi hasil Musrenbang

Indikator Output Kegiatan Kualitatif 7

Tercapainy a partisipasi masyaraka t dalam pembangu nan

Permasalahan/

Kuantitatif Target 8

100%

Realisali 9

99,74%

Hambatan

Solusi

Ket

10

11

12

1.Pengelompo kan jenis Usulan per bidang

- Dibagi menjadi 2 Kelompok Fisik (sarana Prasarana & Non Fisik (pelatihan & penguatan ) Non Fisik (pelatihan


Kecamatan 3. Prosentase tingkat ke hadiran peserta Musrenbang 4. Jumlah pst laki2 yang terlibat dalam Musrenbang Kecamatan

1

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan Tindak Kriminal Peningkatan Ketentraman dan

75.922.000,00

48.770.000,00

27.152.000,00

1. Jumlah Pos Kam -

- Mencari SKPD terkait shg prog kerja dpt

yang membidangi

sinkron dg usulan

3. Tidak ada tindak lanjut dr Musren tk Kota (usulan non fisik lbh se dikit drpd fisik)

5. Jumlah pst perempuan yg terlibat dalam Murenbang Kecamatan II

2.Pengelompo kan jenis usulan ke dalam SKPD

Tercapainy a kondisi

100%

64,24%

- SDM trantib yg krg

yang ada - Mencari Prog kerja shg usulan non fisik bias terarah & di tindak lanjuti di Musren tk kota

- mohon pembinaan


Ketertiban Wilayah Kecamatan

ling dalam Wilayah Kecamatan

wilayah yang aman, tentram dan nyaman

2. Jumlah Anggota Linmas 3. Jumlah Kelompok ma syarakat dalam Wilayah Kecama tan

III 1

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

30.000.000,00

23.515.260,00

6.484.740,00

Jumlah persentase

Terwujud nya

100%

78,38%

memadai

dari satpol kota

- kurangnya sarana prasarana (computer) - seragam dinas trantib (PDL) hanya 1 stel

- mengajukan ke Kepala SKPD

Kurangnya SDM

Mengajukan tenaga

- diharap kebijakan Satpol Kota


Surat yang terkirim

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

46.000.000,00

25.341.105,00

20.658.895,00

Jumlah gedung yang terbayarkan

kelancaran kegiatan surat menyurat guna menun jang administra si perkantora n dan meningkat kan koordinasi antar SKPD dan Instansi lainnya Terwujud nya kelanca ran kegiatan dan operasio nal perkantora n guna meningkat kan

100%

55,09%


pelayanan publik

3

4

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan jasa administrasi keuangan

10.000.000,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

Jumlah Penunjang sarana kantor yang di perbaiki

0,00 Jumlah administrasi keuangan yang terselesaikan

Terwujud nya kelancaran kegiatan dan operasio nal perkantora n guna meningkat kan pelayanan publik

100%

Terwujud nya kelancaran kegiatan dan operasio nal perkanto

100%

0

100%

Masih ada peralatan dan perlengkapan kantor yang kondisinya kurang layak

Dilakukan monitoring setiap bulan, guna mengetahui kondisi peralatan dan perlengkapan yang sesungguhny a

Masih kurangnya pemahaman petugas keuangan dalam pelaksanaan pembukuan

Dilakukan pembinaan dan mengirim Staf guna mengikuti seminar perbendahara an yang

PAK alok a si ke Tra n tib


ran guna meningkat kan pelayanan publik 5

Penyediaan jasa kebersihan kantor

25.000.000,00

16.605.500,00

8.394.500,00

6

Penyediaan alat tulis kantor

10.000.000,00

9.093.000,00

907.000,00

diadakan oleh Pemerintah Kota Malang

Jumlah bangunan yang di bersihkan

Terwujudn ya tingkat kebersihan kantor Kecamata n Sukun

100%

66,42%

Masih kurangnya kesadaran menjaga kebersihan lingkungan kantor

Jumlah alat tulis kantor yang di perlukan

Terwujud nya kelancaran kegiatan dan operasio nal perkantora n guna meningkat kan pelayanan

100%

90,93%

Kebutuhan ATK yang tidak terduga karena banyaknya kegiatan insidentil

Dilakukan sosialisasi melalui pemasangan stiker yang berisi himbauan menjaga kebersihan maupun memafaatkan sarana apel pagi Dilakukan efisiensi pemakaian


publik

7

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12.000.000,00

12.000.000,00

0,00

5.400.000,00

4.968.000,00

432.000,00

Jumlah cetakan dan penggandaan yang telah dilaksanakan

Jumlah komponen listrik yang di perlukan

Terwujud nya kelancaran kegiatan dan operasio nal perkanto ran guna meningkat kan pelayanan publik Terwujud nya kelanca ran

100%

100%

100%

92,00%

Kebutuhan bahan / dokumen yang perlu dicetak maupun digandakan tidak dapat diprediksi

Dilakukan penyesuaian terhadap anggaran yang tersedia dan efisiensi

Kebutuhan Penyediaan komponen instalasi

Dilakukan penyesuaian terhadap anggaran


9

10

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman

5.400.000,00

3.436.000,00

1.964.000,00

15.400.000,00

9.800.000,00

5.600.000,00

Jenis bahan bacaan

Jumlah makanan yang tersedia

kegiatan dan operasio nal perkanto ran guna meningkat kan pelayanan publik Terwujud nya kelanca ran kegiatan dan operasio nal perkanto ran guna meningkat kan pelayanan publik Terwujud nya kelanca

100%

63,63%

100%

63,64%

listrik/peneran gan yang perlu diganti tidak dapat diprediksi

yang tersedia dan efisiensi

Kurangnya sarana dan prasarana bacaan

Dilakukan abonemen / langganan surat kabar untuk setiap harinya

Terbatasnya anggaran yang tersedia

Dilakukan penyesuaian terhadap


11

IV 1

Penyediaan jasa pengamanan kantor

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

14.650.000,00

12.000.000,00

2.650.000,00

17.500.000,00

16.975.000,00

525.000,00

Jumlah bangunan yang di amankan / dijaga

Jumlah sarana dan prasarana penunjang pelayanan

ran kegiatan dan operasio nal perkanto ran guna meningkat kan pelayanan publik Terwujud nya keamanan kantor guna meningkat kan pelayanan public

Tersedia nya sarana prasarana Pelayanan yang

100%

81,91%

100%

97,00%

sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terakomodasi

anggaran yang tersedia

Masih ditemuinya petugas jaga yang tidak disiplin

Dilakukan monitoring / pemantauan di Kantor Kecamatan Sukun


representa tif

2

Pengadaan Perlengkapan Gedung

25.000.000,00

24.800.000,00

200.000,00

3

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

60.234.000,00

60.234.000,00

0,00

15.000.000,00

13.658.700,00

1.341.300,00

4

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah sarana dan prasarana penunjang pelayanan

Tersediany a sarana prasarana Pelayanan yang representa tif

Luas gedung yang di perbaiki

Terwujud nya kondisi gedung kantor yang layak pakai guna meningkat kan pelayanan publik Terwujud nya kondisi kendaraan dinas yang

Jumlah kendaraan penunjang pelayanan

100%

99,20%

100%

100%

100%

91,06%

Masih ditemui kondisi gedung kantor yang sudah kurang layak

Diusulkan pada Pemerintah Kota Malang untuk dilakukan renovasi

Jumlah kendaraan dinas yang kurang

Diusulkan pada Pemerintah Kota Malang


layak pakai guna meningkat kan pelayanan publik

V

1

2

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan laporan keuangan semesteran

6.000.000,00

2.350.000,00

3.650.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

0,00

untuk adanya penggantian

Jumlah hasil evaluasi keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan

Terwujud nya penyusunn ya LAKIP Kecamata n Sukun guna meningkat kan pelayanan publik

100%

39,17%

Masih kurangnya pemahaman petugas terhadap mekanisme penyusunan LAKIP

Dilakukan pembinaan dan mengirim guna mengikuti bintek yang diadakan oleh Pemerintah Kota Malang

Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran

Terwujud nya Pelaporan Keuangan semestera

100%

100%

Masih kurangnya pemahaman petugas terhadap

Dilakukan pembinaan dan mengirim guna mengikuti


n guna meningkat kan pelayanan publik 3

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

6.000.000,00

0,00

0,00

4

Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran

6.000.000,00

1.433.000,00

4.567.000,00

Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun

Jumlah Rencana kegiatan yang tersusun dalam dokumen Anggaran

Terwujud nya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun guna meningkat kan pelayanan publik Terwujud nya RKA guna mewujud kan kegiatan dan anggaran secara matang dan terencana

kegiatan pembukuan keuangan

100%

0,00%

100%

23,88%

Masih kurangnya pemahaman petugas terhadap kegiatan pembukuan keuangan

pelatihan perbendahara an yang diadakan oleh Pemerintah Kota Malang Dilakukan pembinaan dan mengirim guna mengikuti pelatihan perbendahara an yang diadakan oleh Pemerintah Kota Malang


5

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

6.000.000,00

6.000.000,00

0,00

Prosentase kepuasan Masyarakat dalam pelayanan

Terwujud nya Pelaporan IKM guna meningkat kan pelayanan publik

100%

100%

6

Penyusunan Rencana Kerja

6.000.000,00

6.000.000,00

0,00

Jumlah kegiatan dalam perencanaan Tahunan

Terwujud nya Pelaporan Penyusuna n Rencana Kerja guna meningkat kan pelayanan publik

100%

100%

7

Penyusunan Buku Profil

20.000.000,00

18.620.000,00

1.380.000,00

Jumlah terwujudnya data yang tersajikan

Terwujud nya Pelaporan Buku Profil guna meningkat kan pelayanan publik

100%

93,10% Data Profil Kelurahan kurang lengkap sehingga sedikit data yang bisa terkumpul

- Lebih memberikan arahan kepada Keluran spy bs mengumpulka n data yg akurat - Mencari data dari SKPD terkait


(dinkes, Diknas, dan BPS) 8

Penataan Arsip / Aset

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

9

Penyusunan Standart Operasional Prosedur

17.500.000,00

17.500.000,00

0,00

VI 1

VII

Program Peningkatan kualitas pelayanan publik Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan/PATEN)

100.000.000,0 0

100.000.000,0 0

0,00

Jenis arsip yang tertata menurut nomor Standar pelayanan masyarakat secara optimal

Persentase pelaksanaan sarana dan prasarana Aparatur

Meningkat kan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur dan akuntabel

100%

0,00%

100%

100%

100%

100%

Terbatasnya anggaran yang tersedia sehingga ada beberapa bangunan yang tidak terakomodasi


Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


1

2

3 4

5

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Stimulan Kegiatan PKK Kecamatan

Stimulan Kegiatan Karang Wreda Kecamatan

Stimulan Kegiatan Palang Merah Indonesia Kecamatan Stimulan Kegiatan Forum Kecamatan Sehat

Stimulan Kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan

5.000.000,00

3.615.000,00

1.385.000,00

3.000.000,00

1.515.000,00

1.485.000,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

1.725.000,00

1.275.000,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan 10 program pokok PKK Jumlah monitoring hasil pembanguna n kelurahan

Jumlah rapat koordinasi dalam rangka fasilitasi Forum Kecamatan Sehat

Meningkat kan Kualitas Perencana an Daerah

100%

72,30%

100%

50,50%

100%

0,00%

100%

57,50%

100%

0,00%

Anggaran tidak memadai Anggaran tidak memadai

Anggaran tidak memadai


6

Stimulan Kegiatan Kwartir Ranting Pramuka Kecamatan

3.000.000,00

1.312.500,00

1.687.500,00

7

Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKA-LPMK)

3.000.000,00

1.650.000,00

1.350.000,00

50.000.000,00

28.784.440,00

21.215.560,00

VII I

1

Jumlah rapat koordinasi dalam rangka fasilitasi Kwartir ranting pramuka Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan lembaga pemberdayaa n masyarakat kelurahan

100%

43,75%

100%

55,00%

100%

57,57%

Anggaran tidak memadai

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan

Terwujud nya Kegiatan Pembinaa n dan Monitoring Program Pemberda yaan

DPA tidak sesuai dengan kegiatan

menunggu PAK sehingga DPA bisa di revisi


Masyara kat Kelurahan

86,94 CAMAT SUKUN

SINARNI, S.IP, MM Pembina Tingkat I NIP. 19590916 198403 2 003


Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka di gunakan rumus :

CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SUKUN TAHUN 2015 :

762.492.919

86,94%

= ------------------ x 100% 877.050.000


b. KONDISI YANG DIINGINKAN DAN PROYEKSI KE DEPAN Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah berbagai

daerah

untuk

kepentingan

mengurus

dan

dan

kesejaheraan

mengelola masyarakat

daerah. Makna pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sejalan

dengan

hal

tersebut,

implementasi

kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Salah

menyangkut

satu

perubahan

kedudukan,

yang

tugas

esensial

yaitu

dan

fungsi

pokok

kecamatan. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan,

maka

merupakan

perangkat

dekonsentrasi, daerah

dalam

kecamatan

berubah

yang

wilayah dalam statusnya

kerangka

azas

sebelumnya

kerangka azas

menjadi

desentralisasi.

perangkat Sebagai

perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan

pelayanan

masyarakat

dan

penyelenggaraan

tugas-tugas umum pemerintahan dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Camat juga berperan sebagai pelaksana tugas-tugas dekonsentrasi (bukan kepala wilayah) yang melaksanakan tugas umum pemerintahan di kecamatan, khususnya tugastugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan,


penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan

perundang-undangan,

penyelenggaraan

pemerintahan

pebinaan

kelurahan,

serta

pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan

oleh

pemerintahan

kelurahan

dan/atau

instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan (tugas tampung tantra). Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan,

karena

penyelenggaraan

tugas

instansi

pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat. Camat sebagai kekhususan

perangkat daerah juga mempunyai

dibandingkan

dengan

perangkat

daerah

lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung azas desentralisasi. Kekhususan tersebut, yaitu : adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi

dan

budaya,

mengupayakan

terwujudnya

ktentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah, dimana dalam hal ini fungsi utama Camat selain memberikan pelayanan kepada

masyarakat

juga

melakukan

tugas-tugas

pembinaan wilayah. Sebagaimana uraian

diatas,

maka

Camat dalam

menjalankan tugasnya kedepan diharapkan mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Walikota yang bermakna urusan

pelayanan

masyarakat

dan

penyelenggaraan

tugas-tugas umum pemerintahan, sehingga capaian kinerja pelayanan yang ada di Kecamatan juga harus berubah, sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Malang yaitu Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai yaitu :


INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SUKUN

TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA YANG AKUNTABEL

VISI

:

MISI I

: MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG ADIL, TERUKUR, DAN AKUNTABEL 1. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN ADMINSTRASI DI WILAYAH KECAMATAN

TUJUAN

2. MENINGKATNYA KUALITAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN 3. MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN MUSRENBANG DI WILAYAH KECAMATAN 4. MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI WILAYAH KECAMATAN

SASARAN Terwujudnya kelancaran kegiatan surat menyurat guna menunjang administrasi perkantoran dan meningkatkan koordinasi antar SKPD dan Instansi lainnya

INDIKATOR KINERJA UTAMA % Kelurahan dengan kualitas pelayanan administrasi baik

FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik adalah Kelurahan dengan nilai SKM sekurang-kurangnya 80

Kecamatan Sukun

SUMBER DATA Seksi Pelayanan Umum


SASARAN Terwujudnya prosedur pelayanan

INDIKATOR KINERJA UTAMA % Kelurahan dengan kualitas pelayanan administrasi baik


PENANGGUNG JAWAB

Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik adalah Kelurahan dengan nilai SKM sekurang-kurangnya 80

Kecamatan Sukun

SUMBER DATA Seksi Pelayanan Umum

Terwujudnya Pelaporan IKM Kecamatan Sukun

SASARAN Tercapainya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

INDIKATOR KINERJA UTAMA Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musrenbang di Wilayah Kecamatan


% Kelurahan yang melaksanakan Musenbangkel sesuai dengan ketentuan/Juknis

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Kecamatan Sukun

Sie PMK


SASARAN Fasilitasi kegiatan PKK Kecamatan

SASARAN Tercapainya kondisi wilayah yang aman, tentram dan nyaman

INDIKATOR KINERJA UTAMA % organisasi sosial masyarakat di tingkat Kecamatan Sukun yang aktif.

INDIKATOR KINERJA UTAMA


Yang dimaksud dengan organisasi sosial masyarakat yang aktif adalah organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan kegiatan minimal 1 kali kegiatan / tahun.


% Kelurahan dengan kualitas ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan

% Penurunan angka kriminalitas di Wilayah Kecamatan

% Poskamling di Wilayah Kecamatan yang aktif melaksanakan fungsinya.

Yang dimaksud aktif melaksanakan fungsinya adalah ikut serta berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban serta kenyamanan Wilayah Kecamatan .

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Kecamatan Sukun

Sie PMK

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Kecamatan Sukun

Sie Trantib


MISI 5

: Meningkatkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat kepuasan masyarakat

Tujuan

: Melaksanakan reformasi birokrasi secara berkelanjutan SASARAN

Terlaksananya reformasi birokrasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA Prosentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK


PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Kecamatan Sukun

Semua Bagian

Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK dalam tahun berkenaan


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD Kecamatan

Sukun

Kota

Malang

yang

merupakan

organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks, diantaranya adalah : 1. SDM yang ada belum / tidak sesuai dengan tupoksinya; 2. Anggaran di Kecamatan Sukun belum memadai sehingga kegiatan yang ada belum berjalan optimal, apalagi setelah adanya

tumpeng,

berkurang

plafon

dibandingkan

anggaran tahun

yang

anggaran

ditentukan sebelumnya

sehingga tupoksi tidak bisa berjalan dengan lancar; 3. Terbatasnya sarana dan prasarana dan tidak sesuai dengan SDM yang ada; 4. Tupoksi yang ada di Kecamatan masih bersinggungan dengan Unit kerja yang satu dengan Unit Kerja yang lain instansi lain (tumpang tindih), contoh : pengurusan KTP, PBB, trantip dengan satpol; 5. Lemahnya

koordinasi

dengan

dinas

terkait

karena

keterbatasan SDM; 6. Adanya Sistim LS yang ternyata menyulitkan karena tidak semua SKPD bisa mengatur prioritas pengeluaran. B. Telaah VISI, MISI, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Pengertian Visi menurut Undang-Undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti bahwa visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Malang harus dicapai pada tahun 2018. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2)


disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kota Malang ini 2013-2018 tidak hanya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah saja, namun sudah dilakukan beberapa penyesuaian dari semua acuan dimaksud. Visi pembangunan Kota Malang periode 2013-2018 adalah :

“TERWUJUDNYA KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT”

Sedang Misi Kota Malang sebagai berikut, ada 5 Misi : 1.

Meningkatkan

kualitas,

aksesibilitas

dan

pemerataan

pelayanan pendidikan dan kesehatan 2.

Meningkatkan produktifatas dan daya saring Daerah

3.

Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakan

rentan,

pengarustamaan

gender

serta

kerukunan sosial. 4.

Meningkatkan

pembangunan

infrastruktur

dan

daya

dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan. 5.

Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan

publik

yang

profesional,

akuntabel

dan

berorientasi pada kepuasan masyarakat. Rumusan MISI Kota Malang : MISI

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas,

1. Terwujudnya peningkatan

aksesibilitas dan

kualitas,

aksesbilitas

pemerataan pelayanan

pemerataan

pendidikan dan kesehatan

pendidikan

dan

pelayanan


2. Terwujudnya peningkatan kualitas,

aksesbilitas

pemerataan

dan

pelayanan

kesehatan 2. Meningkatkan produktifatas

1. Terwujudnya peningkatan dan

daya

saring Daerah

perekonomian

daerah

melalui penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah,

perindustrian

dan perdagangan, serta pariwisata Daerah. 2. Terwujudnya

perluasan

kesempatan kerja 3. Terwujudnya ketersediaan dan akses pangan. 3. Meningkatkan


kesejahteraan dan

perlindungan

perlindungan terhadap

masyarakat

masyarakan rentan,

pengentasan kemiskinan.

pengarustamaan gender

2. Tewujudnya

serta kerukunan sosial.

kualitas

terhadap rentan

dan

peningkatan

kehidupan

dan

peran perempuan, serta terjaminnya pengarustamaan gender 3. Terwujudnya peningkatan kualitas

kerukunan

sosial

masyarakat 4. Meningkatkan


pembangunan infrastruktur

kualitas

dan daya dukung Kota

daya dukung kota

yang terpadu dan berkelanjutan, tertib

infrastruktur

dan

2. Terwujudnya pemanfaatan ruang kota


penataan ruang serta

sesuai pemukimannya

berwawasan lingkungan. 5. Mewujudkan pelaksanaan 1. Terwujudnya reformasi

birokrasi

dan

kualitas pelayanan publik yang

dan

transparansi

akuntabilitas

kinerja

Pemerintah Daerah

profesional, 2. Terwujudnya peningkatan

akuntabel dan berorientasi

kualitas pelayanan publik

pada

yang

masyarakat.

kepuasan

profesional.

Akuntabel dan berorientasi pada

kepuasan

masyarakat.


C. MATRIX PENYEMPURNAAN RPJMD 2013-2018 KECAMATAN SUKUN

KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG MATRIK PENYEMPURNAAN RPJMD TAHUN 2013-2018

" TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA YANG AKUNTABEL ' MISI 1 Tujuan

: :

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG ADIL, TERUKUR, DAN AKUNTABEL 1. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN ADMINSTRASI DI WILAYAH KECAMATAN 2. MENINGKATNYA KUALITAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN 3. MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN MUSRENBANG DI WILAYAH KECAMATAN 4. MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI WILAYAH KECAMATAN


TUJUAN N O

1.

URAIAN

INDIKATOR

FORMULA PERHITUNGAN

Persentase rekomendasi yang diterbitkan

% Kelurahan dengan kualitas pelayanan administrasi baik

Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik adalah Kelurahan dengan nilai SKM sekurangkurangnya 80

KONDISI AWAL TAHUN 2013

TARGET TAHUN

71,41%

100,00%

Sasaran Uraian

Indikator

Rumus

Kondisi Awal 2013

1

2

3

4

Mening katnya kualitas pelayan an admnist rasi di Wilaya

1.

% Kelurahan dengan kualitas pelayanan administras i baik

Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik adalah Kelurahan dengan nilai SKM sekurang-

71,41%

Cara Mencapai Tujuan dan sasaran 2014 5

100,00%

2015 6

Target Tahun 2016 7

100,00%

2017 8

100,00%

2018 9

100,00%

Strategi Kebijakan

Program

10

11


Program

:

Ket 12

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


h Kecam atan

kurangnya 80

TUJUAN N O

1.

2

URAIAN

Tercapainya peran serta masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban wilayah.

INDIKATOR

FORMULA PERHITUNGAN




Yang dimaksud aktif melaksanakan fungsinya adalah ikut serta berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban serta kenyamanan Wilayah Kecamatan .


TARGET TAHUN

77,79%

100,00%


Sasaran

Cara Mencapai Tujuan dan sasaran

Uraian

Indikator

Rumus

Kondisi Awal 2013

1

2

3

4

2014 5

2015 6

Target Tahun 2016 7

77,79%

100,00%

100%

100,00%

Mening katnya kualitas ketente raman dan ketertib an wilayah Kecam atan Sukun

1.

2.



% Poskamling di Wilayah Kecamatan yang aktif melaksanak an fungsinya.

Yang dimaksud aktif melaksanakan fungsinya adalah ikut serta berperan aktif menjaga keamanan dan

2017 8

2018 9

100,00%

100,00%

Strategi Kebijakan

Program

10

11

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta kenyamanan Wilayah Kecamatan.

Program

:

Ket 12

Program Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal.


ketertiban serta kenyamanan Wilayah Kecamatan .

TUJUAN N O

1.

URAIAN

INDIKATOR

Meningkatk an kualitas penyelengg araan Musrenban g di

Meningkatkan kualitas penyelenggaraa n Musrenbang di Wilayah Kecamatan

Wilayah Kecama tan

FORMULA PERHITUNGAN

% Kelurahan yang melaksanakan Musenbangkel sesuai dengan


TARGET TAHUN

100,00%

100,00%

ketentuan/Juknis


Sasaran

4

2014 5

2015 6

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

200 orang

200 orang

200 orang

200 orang

200 orang

200 orang

Uraian

Indikator

Rumus

Kondisi Awal 2013

1

2

3

Persentase kelurahan yang mengusulk an program pembangun an Tercap ainya partisip asi masyar akat dalam pemba ngunan

1.

Persentase kelurahan yang mengusulk an program pembangun an

Jumlah kelurahan yg mengusulkan / jumlah seluruh kelurahan x 100%

Ketentuan sebagaimana dimaksud adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Cara Mencapai Tujuan dan sasaran Target Tahun 2016 7

2017 8

2018 9

Strategi Kebijakan

Program

10

11

- Dibagi menjadi 2 keompok Fisik (sarana&prasarana) dan Non Fisik (pelatihan&penguan tan

Program

:

Kegiatan

:

Ket 12

Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (Musrenbangcam)


TUJUAN N O

1.

URAIAN

INDIKATOR

Meningkatka n daya dukung masyarakat dalam pembanguna n

% organisasi sosial masyarakat di tingkat Kecamatan Sukun yang aktif.

Keterangan : Organisasi sosial masyarakat di Tingkat Kecamatan adalah organisasi sosial masyarakat yang ditetapkan oleh dan dibawah Pembinaan CAMAT, yaitu kegiatan : Stimulan Kegiatan Karang Wreda Kecamatan

FORMULA PERHITUNGAN


TARGET TAHUN

82,66%

100,00%



Stimulan Kegiatan Forum Kecamatan Sehat Stimulan Kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan Stimulan Kegiatan Kwartir Ranting Pramuka Kecamatan Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKALPMK) Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan Penunjang Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Fasilitasi Kota Layak Anak (KLA) Fasilitasi Kader Sosial Fasilitasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

43,75%

100,00%

-

100,00%

-

100,00%

-

100,00%

-

100,00%

-

100,00%

-

100,00%

-

100,00%

-

100,00%


Fasilitasi sertifikat melalui Program Prona Pengolahan dan Updating database monografi Kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi Kecamatan Penyusunan Profil Kecamatan

-

100,00%

-

100,00%

-

100,00%

Sasaran Uraian

Indikator

Rumus

Kondisi Awal 2013

1

2

3

4

Mening katnya partisip asi masyar akat dalam penyele nggara an urusan pemeri ntahan



60,00%

Cara Mencapai Tujuan dan sasaran 2014 5

50,00%

2015 6

90,00%

Target Tahun 2016 7

100,00%

2017 8

100,00%

2018 9

100,00%

Strategi Kebijakan

Program

10

11

Memfasilitasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Program

:

Program

:

Ket 12

Peningkatan pertisipasi masyarakat dalam pembangunan

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan


di Wilaya h Kecam atan Sukun. Program

MISI 5 Tujuan

: :

:

Program pembangunan sistem pendaftaran tanah

Meningkatkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat Melaksanakan reformasi birokrasi secara berkelanjutan TUJUAN

N O

1.

URAIAN

Terlaksanan ya reformasi birokrasi

INDIKATOR

Prosentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi

FORMULA PERHITUNGAN


TARGET TAHUN

Plakat/piala Adipura/piala adipura kencana


Sasaran Uraian

Terlaks ananya reforma si birokra si

Indikator

1.

Prosentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi

2.

Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK

Rumus

Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK dalam tahun berkenaan

Cara Mencapai Tujuan dan sasaran 2014

2015

Target Tahun 2016

0

0

100%

100%

100%

100%

0

0

3

4

5

6

Kondisi Awal 2013

2017

2018

Strategi Kebijakan

Program

Ket

Meningkatkan pelaksanaan reformasi pelayanan publik

Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan

Malang, 30 Nopember 2015 CAMAT SUKUN

SINARNI, SIP, MM Pembina Tk. I NIP. 19590916 198403 2 003


E.

PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Setelah Tujuan dan Sasaran serta trategi ditetapkan, maka cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, perlu melalui penetapan Kebijakan Teknis, Program dan Kegiatan yang harus

dilaksanakan

menggunakan

secara

efektif

prinsip

dan

efisien

akuntabilitas,

dengan

partisipatif,

pemberdayaan masyarakat. Kebijakan Teknis disini dibedakan dengan Kebijakan Daerah. Kebijakan Daerah lebih mengarah kepada kebijakan publik, sedangkan kebijakan teknis lebih bersifat operasional untuk mencapai tujuan dan sasaran pada program

dan

kegiatan

tertentu,

dimana

satu

program/kegiatan tertentu tersebut dengan lainnya dapat berbeda-beda kebijakan teknisnya. Kebijakan teknis ini merupakan kewenangan Camat sebagai perangkat

daerah

dalam

kerangka

azas

desentralisasi.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya

mendapatkan

bermakna

urusan

penyelenggaraan

pelimpahan pelayanan

tugas-tugas

umum

kewenangan

yang

masyarakat

dan

pemerintahan

dan

bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Kebijakan teknis Kecamatan Sukun adalah sebagai berikut : Fasilitasi Peningkatan kerukunan dan kesadaran/pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang ada

serta

penegakan

hukum

termasuk

memperlancar

informasi kebijakan dan kebijaksanaan Pemerintah Kota Malang kepada masyarakat. Penyiapan data pendukung perencanaan pembangunan yang

akurat

dan

memfasilitasi

pengajuan

usulan

pembangunan sarana prasarana umum serta menggalang partisipasi masyarakat. Peningkatan kualitas SDM/aparatur pelayan masyarakat dan kualitas prosedur administrasi di tingkat Kelurahan maupun di tingkat Kecamatan.


Peningkatan sistem pelayan masyarakat dengan penetapan prosedur administrasi pelayanan.


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN A. VISI DAN MISI SKPD Kecamatan Sukun dalam melaksanakan tugas pelayanan dan urusan/kewenangan yang diberikan Pemerintah Kota Malang, ditunjukan pada upaya pencapaian Visi Kota Malang yang dirumuskan dalam RPJMD Kota Malang tahun 2013-2018, yakni : “MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT”

Dengan merujuk Misi Kota Malang dari pembangunan Kota Malang periode 2013-2018, dan

setelah melalui proses

penggalian dari bawah serta pengkajian yang komperhensip dengan

representasi

komponen

masyarakat

di

wilayah

Kecamatan Sukun bersama aparaturnya, akhirnya dihasilkan VISI Kecamatan Sukun, sebagai berikut : “TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA YANG AKUNTABEL”

Dengan

memperhatikan

Visi

Kecamatan

Sukun

maka

dihasilkan dan di rumuskan 1 MISI untuk Kecamatan Sukun yakni : “MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG ADIL, TERUKUR, DAN AKUNTABEL”


Rumusan Misi Kecamatan Sukun ada 4 tujuan : 1.

MENINGKATNYA

KUALITAS

PELAYANAN

ADMINSTRASI

DI

WILAYAH KECAMATAN 2.

MENINGKATNYA KUALITAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN

3.

MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN MUSRENBANG DI WILAYAH KECAMATAN

4.

MENINGKATNYA

PARTISIPASI

MASYARAKAT

DALAM

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI

WILAYAH

KECAMATAN


B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

4

Peningkatan Kerukunan dan kesadaran masyarakat sebagai warga negara, Pemahaman terhadap hak dan kewajibannya serta kelancaran penyampaian informasi kebijakan dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah kepada masyarakat

Prosentase tingkat kehadiran peserta Musrenbang

1.

Meningkatkan Kualitas Perencanaan Daerah

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2014 5

2015 6

2016 7

2017 8

2018 9

17.994.000

17.955.000,00

25.500.000

26.000.000

26.500.000

83.513.100,00

49.610.275,00

91.000.000

92.000.000

93.000.000

Jumlah Musrenbangcam yang memiliki tingkat kehadiran di atas 80% Jumlah Musrenbangcam yang memiliki tingkat partisipasi perempuan minimal 30%

2.

Tercapainya peran serta masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban wilayah

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban wilayah

Jumlah tenaga pengaman wilayah masing-masing dari Aparat Kecamatan, Polsek dan Koramil

Jumlah Pos Siskamling Jumlah Anggota Linmas Jumlah kelompok ronda


Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara

3.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima

Jumlah partisipasi pemilih dalam Pemilu Jumlah partisipasi pemilih dalam pilpres Jumlah partisipasi pemilih dalam pemilukada Rasio pos kamling per jumlah 100 KK Rata rata prosentase keaktifan RW dalam mengadakan siskamling Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran Prosentase rekomendasi yang diterbitkan Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti Prosentase penurunan pengaduan Penyediaan jasa surat menyurat

30.000.000

25.619.000,00

28.000.000

30.000.000

33.000.000


30.000.000

39.600.000,00

40.000.000

44.000.000

46.000.000

10.000.000

6.980.000,00

8.500.000

9.500.000

10.000.000

30.000.000

16.650.000,00

25.000.000 10.000.000

22.830.000,00 23.638.260,00

25.000.000 33.000.000

27.000.000 36.000.000

29.000.000 39.000.000

12.000.000

8.985.000,00

12.000.000

13.200.000

14.000.000

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

-

-

-


Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

5.400.000

6.000.000,00

6.600.000

7.260.000

7.986.000

5.400.000

3.500.000,00

6.000.000

6.500.000

7.000.000

15.400.000

21.140.000,00

23.000.000

25.000.000

27.500.000

40.000.000

39.600.000,00

43.000.000

45.000.000

49.500.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

-

20.000.000,00

100.000.000

50.000.000

50.000.000

Kegiatan Pawai Pembangunan

-

25.000.000,00

30.000.000

35.000.000

40.000.000

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan ( Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan/ PATEN )

25.000.000

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

Pembangunan Penambahan Gedung Lokal

75.000.000

95.000.000,00

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

26.500.000

28.000.000

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Pengembangan Monografi Kecamatan

-

18.461.500,00


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.

Tersedianya sarana prasarana Pelayanan yang representatif

Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana Pelayanan

Pengadaan Kendaraan dinas/operasioanal Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

5.

Tersedianya Data dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang akuntabel

Tersusunnya Data dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang akuntabel

17.500.000 25.000.000 51.000.000

92.020.000,00

41.109.465,00

300.000.000

17.500.000

17.500.000

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

66.000.000,00

75.000.000,00

15.000.000

47.293.000,00

52.000.000

57.000.000

63.000.000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.000.000

3.291.000,00

6.000.000

6.000.000

6.000.000


6.000.000

28.663.500,00

30.000.000

33.000.000

35.000.000

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

6.000.000

-

Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran

6.000.000

4.984.000,00

6.000.000

6.000.000

6.000.000


6.000.000

4.650.000,00

6.000.000

6.000.000

6.000.000

Penyusunan Rencana Kerja

6.000.000

2.685.000,00

6.000.000

6.000.000

6.000.000

20.000.000

8.540.000,00

20.000.000

20.000.000

20.000.000

Penyusunan Buku Profil Kecamatan

-

-

-


Sukun Penataan Arsip/ aset

3.000.000

1.250.000,00

3.000.000

3.000.000

3.000.000

17.500.000

5.220.000,00

17.500.000

17.500.000

17.500.000

5.000.000

25.000.000,00

27.500.000

30.250.000

33.000.000


3.000.000

3.000.000,00

3.300.000

3.600.000

3.900.000

Stimulan Kegiatan Forum Kecamatan Sehat

3.000.000

2.625.000,00

3.000.000

3.000.000

3.300.000

Penyusunan Standar Operasional Prosedur

6.

Meningkatkan Kualitas Perencanaan Daerah Daerah

Peningkatan Kerukunan dan kesadaran masyarakat sebagai warga negara, Pemahaman terhadap hak dan kewajibannya serta kelancaran penyampaian informasi kebijakan dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah kepada masyarakat

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Stimulan Kegiatan PKK Kecamatan

Stimulan Kegiatan Palang Merah Indonesia Kecamatan

7.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur dan akuntabel

3.000.000

-

-

-

-


3.000.000

3.000.000,00

3.000.000

3.300.000

3.500.000


3.000.000

3.000.000,00

5.000.000

5.500.000

6.000.000


Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKA-LPMK) Terlaksananya Kegiatan Kota Layak Anak Kecamatan

Kegiatan Kota Layak Anak Kecamatan dapat berjalan lancar

3.000.000

3.000.000,00

3.300.000

3.600.000

4.000.000

3.000.000,00

5.000.000

5.500.000

6.000.000

38.750.000,00

50.000.000

55.000.000

60.000.000

Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Fasilitasi Kota Layak Anak (KLA)

-


Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara

Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

50.000.000

Mengetahui KEPALA BAPPEDA KOTA MALANG

CAMAT SUKUN

Ir. BUDI HERAWANTO, MT Pembina Utama Muda

Drs. PRIYADI, MM. Pembina Tk. I


C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Untuk memperoleh strategi yang mampu meningkatkan pencapaian visi Kecamatan, digunakan analisis SWOT yang pada dasarnya merupakan kegiatan analitik sebagai upaya merumuskan strategi untuk meningkatkan kapasitas Kecamatan dalam menghadapi ancaman maupun peluang yang ada. Selain itu dengan analisis SWOT diharapkan dapat diketahui kekuatan dan kelemahan yang ada di Kecamatan, sehingga ditemukan

strategi

terbaik

dalam

pengembangannya,

sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut : Faktor-Faktor Internal KEKUATAN (STRENGTH) 1. Kondisi dan Potensi ling-

KELEMAHAN (WEAKNESS) 1. Kurangnya sarana dan

kungan yang kondusif

pra-sarana pendukung

men-dorong adanya

pelayanan prima

Pelayanan Prima 2. Tersedianya Sumber Daya

2. Adanya budaya kerja

Manusia dan dukungan

rutinitas dan cenderung

serta komitmen dari

kurang kreatif dan inovatif

Pimpinan


Faktor-Faktor Eksternal PELUANG (OPPORTUNITY) 1. Adanya keinginan dan

ANCAMAN (THREAT) 1. Masih adanya persepsi

dukungan warga

ne-gatif terhadap

masyarakat yg kuat untuk

kegiatan yg dilakukan

mewujudkan visi dan misi

oleh Pemerintah

Kecamatan 2. Kecamatan merupakan

2. Masih adanya sebagian

perangkat Daerah yg

Masyarakat yang selalu

mempunyai peran yang

kurang puas terhadap

sama dengan perangkat

pelayanan yang

Daerah lainnya

diberikan,

Berdasarkan analisis faktor eksternal dan faktor internal yang telah diidentifikasi, maka sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut : 1. Strategi SO, Dayagunakan kekuatan, manfaatkan peluang. 2. Strategi ST, Dayagunakan Kekuatan, Hindari Ancaman. 3. Strategi WO, Atasi kelemahan, manfaatkan peluang 4. Strategi WT, Miminimalkan kelemahan, hindari ancaman Sebagai hasil interaksi atau pemetaan faktor-faktor Internal dan Eksternal dengan mengacu pada kata kunci tersebut, dituangkan kedalam Tabel berikut ini :


Pemetaan Interaksi Faktor

KEKUATAN

FAKTORFAKTOR INTERNAL

FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL PELUANG

ANCAMAN

STRATEGI (SO)

STRATEGI (ST)

1. Dengan mendayaguna-kan SDM dan dukungan serta komitmen dari Pimpinan untuk mewujud-kan visi dan misi Kecamatan. (S2 O1).

1. Dengan mendayaguna-kan SDM dan dukungan serta komitmen dari Pimpinan untuk mening-katkan kepuasan pelayanan kepada Masyarakat (S2 T2).

2. Dengan mendayaguna-kan Kondisi dan Potensi lingkungan yg kondusif akan memperkuat kedudukan Kecamatan sebagai perangkat Daerah yg mempunyai peran yang sama dengan perangkat Daerah lainnya. (S1 02)

KELEMAHAN

STRATEGI (WO) 1. Mengatasi terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan Prima dengan memanfaatkan Kondisi dan Po-tensi Lingkungan yg kondusif (W1 O1) 2. Merubah budaya kerja rutinitas, kurang kreatif dan inovatif aparatur dengan memanfaatkan perangkat peraturan perundang-undangan yang mendasari pelaya-nan prima kepada masyarakat (W2 02)

2. Dengan mendayaguna-kan Kon-disi dan Potensi lingkungan yg kondusif akan mengurangi persepsi negatif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah (S1 T1)

STRATEGI (WT) 1. Mengatasi terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan Prima dengan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yg telah diberikan (W1 T2) 2. Merubah budaya kerja rutinitas, kurang kreatif dan inovatif aparatur akan merubah persepsi negatif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah (W2 T1)


Berdasarkan analisis SWOT yang disajikan pada Tabel diatas, maka strategi Kecamatan Sukun Kota Malang adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan mendayagunakan SDM/Aparatur (termasuk di dalamnya

elemen

pendukung)

dan

dukungan

serta

komitmen pimpinan akan sangat mendukung peningkatan kepuasan pelayanan kepada Masyarakat ; 2. Memanfaatkan kondisi dan potensi lingkungan yang kondusif serta adanya dukungan dan keinginan yang kuat dari masyarakat akan mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. 3. Melaksanakan perubahan budaya kerja yang rutinitas dan lebih

mengembangkan kreatifitas/inovasi kegiatan serta

mengimbangi

perkembangan

teknologi

(pemanfaatan

sarana prasarana yang lebih modern), akan semakin menjauhkan persepsi negatif masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah ; 4. Sosialisasi dan Penegakan peraturan perundang-undangan akan semakin memperkuat dukungan masyarakat terhadap berbagai

kegiatan

pemerintah

kecamatan

dan

mensejajarkan pemerintah kecamatan dengan perangkat daerah lainnya.

A. KEBIJAKAN Setelah Tujuan dan Sasaran serta trategi ditetapkan, maka cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, perlu melalui penetapan Kebijakan Teknis, Program dan Kegiatan yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan pemberdayaan

prinsip

akuntabilitas,

masyarakat.

Kebijakan

partisipatif, Teknis

disini

dibedakan dengan Kebijakan Daerah. Kebijakan Daerah lebih

mengarah

kepada

kebijakan

publik,

sedangkan

kebijakan teknis lebih bersifat operasional untuk mencapai


tujuan dan sasaran pada program dan kegiatan tertentu, dimana satu program/kegiatan tertentu tersebut dengan lainnya dapat berbeda-beda kebijakan teknisnya. Kebijakan teknis ini merupakan kewenangan Camat sebagai

perangkat

daerah

dalam

kerangka

azas

desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan

tugasnya

mendapatkan

pelimpahan

kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.

Kebijakan

teknis Kecamatan Sukun adalah sebagai berikut : 1. Fasilitasi

Peningkatan

kerukunan

dan

kesadaran/pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang ada serta penegakan hukum termasuk

memperlancar

kebijaksanaan

informasi

Pemerintah

Kota

kebijakan Malang

dan

kepada

masyarakat. 2. Penyiapan

data

pendukung

perencanaan

pembangunan yang akurat dan memfasilitasi pengajuan usulan pembangunan sarana prasarana umum serta menggalang partisipasi masyarakat. 3. Peningkatan kualitas SDM/aparatur pelayan masyarakat dan

kualitas prosedur administrasi di tingkat Kelurahan

maupun di tingkat Kecamatan. 4. Peningkatan

sistem

pelayan

masyarakat

dengan

penetapan prosedur administrasi pelayanan.


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF


BAB VI PENGAJUAN RENCANA PERUBAHAN APBD TAHUN 2015

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF PROGRAM

Program pelayanan administrasi perkantoran

TARGET 2014

TARGET 2015

TARGET 2016

TARGET 2017

TARGET 2018

PENANGGUNG JAWAB

100%

100%

100%

100%

100%

Kasubbag Umum


100%

100%

100%

100%

100%

Kasubbag Keuangan

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

100%

100%

100%

100%

100%

Kasubbag Umum

Penyediaan jasa kebersihan kantor

100%

100%

100%

100%

100%

Kasubbag Keuangan

Penyediaan alat tulis kantor

100%

100%

100%

100%

100%

Kasubbag Umum

KEGIATAN

Penyediaan jasa surat menyurat

INDIKATOR KEGIATAN




Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100%

100%

100%

100%

100%

Kasubbag Umum

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100%

100%

100%

100%

100%

Kasubbag Umum

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

100%

100%

100%

100%

100%

Kasubbag Umum

Penyediaan makanan dan minuman

100%

100%

100%

100%

100%

Kasubbag Umum

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100%

100%

100%

100%

100%

Kasubbag Umum

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

100%

100%

100%

100%

100%

Kasubbag Umum

Pawai Pembangunan

100%

100%

100%

100%

100%

Kasi Pemerintahan

100%

100%

100%

100%

100%

Sekcam

Pengadaan kendaraan dinas/operasional



Pengadaan perlengkapan gedung kantor

100%

100%

100%

100%

100%

Kasubbag Suggram

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

100%

100%

100%

100%

100%

Kasi Yanmum

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

100%

100%

100%

100%

100%

Kasubbag Umum

100%

100%

100%

100%

100%

Kasubbag Keuangan

100%

100%

100%

100%

100%

Kasubbag Suggram


100%

100%

100%

100%

100%

Kasubbag Suggram

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

100%

100%

100%

100%

100%

Kasubbag Suggram

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



Program pengembangan data /informasi/statistik daerah


100%

100%

100%

100%

100%

Kasubbag Suggram

Penyusunan SOP (Standart Operasional Procedure)

100%

100%

100%

100%

100%

Kasubbag Suggram

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

100%

100%

100%

100%

100%

Kasubbag Suggram

Penataan Arsip / Aset

100%

100%

100%

100%

100%

Kasubbag Umum

100%

100%

100%

100%

100%

Kasi Pemerintahan

Pengolahan dan Updating database monografi Kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi Kecamatan


Penyusunan Profil Kecamatan

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah Kecamatan

Kasi PMK


100%

100%

100%

100%

100%

Kasi Trantib



Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan



Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musrenbang di Wilayah Kecamatan

200 org

200 org

200 org

200 org

200 org

Kasi PMK

100%

100%

100%

100%

100%

Kasi Kesmas

Stimulan Kegiatan Forum Kecamatan Sehat

100%

100%

100%

100%

100%

Kasi Kesmas


100%

100%

100%

100%

100%

Kasi Yanmum


100%

100%

100%

100%

100%

Kasi Kesmas



Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKALPMK)

100%

100%

100%

100%

100%

Kasi PMK

Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan

100%

100%

100%

100%

100%

Kasi PMK

Penunjang Kegiatan Karang Taruna Kecamatan

100%

100%

100%

100%

100%

Kasi Kesmas


Monitoring stimulan pembangunan


100%

100%

100%

100%

100%

Kasi PMK

Program pembangunan sistem pendaftaran tanah

Fasilitasi sertifikat melalui Program Prona


100%

100%

100%

100%

100%

Kasi Pemerintahan


Fasilitasi Kota Layak Anak (KLA)


100%

100%

100%

100%

100%

Kasi Kesmas


Fasilitasi Kader Sosial

100%

100%

100%

100%

100%

Kasi Kesmas

Fasilitasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

100%

100%

100%

100%

100%

Kasi Kesmas

Malang, 30 Nopember 2015 Camat,

SINARNI, SIP, MM Pembina Tingkat I NIP. 19590916 198403 2 003


BAB VII PENUTUP Renstra Kecamatan Sukun Tahun 2013-2018 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada dilingkungan Kecamatan Sukun dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018. Dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Sukun perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut : Dalam Renstra Kecamatan Sukun 2013-2018 telah ditetapkan rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Kecamatan Sukun dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2013-2018. Renstra Kecamatan Sukun Tahun 2013-2018 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Sukun dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Seksi yang ada di Kecamatan Sukun. Renstra Kecamatan Sukun Tahun 2013-2018 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kecamatan Sukun untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2013-2018. Dalam mendukung penyiapan Rancangan

APBD Kota

Malang, keberadaan Rencana Kerja Kecamatan Sukun harus dijadikan pedoman penyiapan Usulan Program dan Kegiatan /

KUA

PPAS

dan

Rencana

Kegiatan

dan

Anggaran

Kecamatan Sukun (RKA Kecamatan Sukun).


Apabila ada kebijakkan penganggaran untuk Kecamatan Sukun yang keluar dari Renstra ini, maka akan dilakukan perbaikan. Hasil pelaksanaan tahunan renstra Kecamatan Sukun Tahun 2013-2018 yang tercermin dari Renja Kecamatan Sukun harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dengan berubahnya Kecamatan menjadi SKPD yang utuh sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 41 Tahun 2007 yang diimplementasikan dalam Perda Kota Malang No. 8 Tahun 2008, maka diharapkan Kecamatan selaku unsur pelaksana Pemerintah Kota Malang dibidang pemerintahan umum

dapat melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan

secara menyeluruh, jadi perlu adanya anggaran yang mencakup program dan kegiatan dengan sasaran antara lain : pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, peningkatan SDM, penguatan kelembagaan masyarakat dll.

Malang, 5 Januari 2016 Camat Sukun

SINARNI, SIP, MM Pembina Tk. I NIP. 19590916 198403 2 003


RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN SUKUN TAHUN 2013 - 2018 KOTA MALANG INDIKATOR KINERJA TUJUAN

1

SASARAN

2

INDIKATOR SASARAN

KODE

PROGRAM DAN KEGIATAN

4

3

5

1

Tercapainya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Kecamatan Sukun

Persentase kelurahan yang mengusulkan program pembangunan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

& KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN TH 2013

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

TARGET

RP

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

100%

100%

-

-

-

-

PROGRAM (OUTCOME)

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB

LOKASI

20

21

Kecamatan Sukun

Urusan Wajib

1

06

1

06

1.20

21

Perencanaan Pembangunan

Program perencanaan pembangunan daerah

Jumlah kelurahan yg mengusulkan / jumlah seluruh kelurahan x 100%

1

06

1.20

21

14 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Ketentuan sebagaimana dimaksud adalah ketentuan yang ditetapkan oleh

17,994,000

100%

17,955,000

100%

25,518,900

100%

28,000,000

100%

30,800,000

100%

50,000,000

Sie PMK

-

100%

210,000,000

100%

231,000,000

100%

254,100,000

100%

279,510,000

Sie Pemerintahan

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

1

09

1

09

1.20

15

Pertanahan

1

09

1.20

15

1

11

1

11

1.20

17


1

11

1.20

17

41 Fasilitasi Kota Layak Anak (KLA)

-

-

-

-

-

100%

3,000,000

100%

4,395,960

100%

4,900,000

100%

5,500,000

Sie Kesmas

1

11

1.20

17

65 Fasilitasi Kader Sosial

-

-

-

-

-

100%

6,340,000

100%

7,000,000

100%

7,700,000

100%

10,000,000

Sie Kesmas

Program pembangunan sistem pendaftaran tanah 03 Fasilitasi sertifikat melalui Program Prona Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018

1

11

1

19

1

19

1

20

1

20

1.20

01

1

20

1.20

01

01 Penyediaan jasa surat menyurat

1

20

1.20

01

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1

20

1.20

Terjaganya kebersihan kantor

1

20

1.20

Tersedianya alat tulis kantor

1

20

1.20

% Kelurahan dengan kualitas Mewujudkan Tercapainya Peran ketentraman dan ketertiban di Serta Masyarakat Ketentraman dan Wilayah Kecamatan Ketertiban Wilayah di Dalam Kecamatan Sukun Ketentraman dan

1.20

17

66 Fasilitasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

-

-

-

-

77.70%

100%

83.513.100,00

100%

71.41%

100%

30,000,000

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

82.00%

100%

01

03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

100.00%

01

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

100.00%

01

10 Penyediaan alat tulis kantor

100.00%

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri


Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Yang dimaksud aktif melaksanakan fungsinya adalah ikut serta berperan aktif menjaga

-

100%

4,430,800

100%

4,900,000

100%

5,500,000

100%

10,000,000

Sie Kesmas

49,610,275

100%

69,091,750

100%

76,000,000

100%

83,600,000

100%

100,000,000

Sie Trantib

100%

25,619,000

100%

42,413,400

100%

46,500,000

100%

50,000,000

100%

50,000,000

Subbag Umum

46,000,000

100%

39,600,000

100%

57,000,000

100%

62,700,000

100%

69,000,000

100%

75,000,000

Subbag Umum

100%

10,000,000

100%

6,980,000

100%

15,593,600

100%

17,100,000

100%

18,000,000

100%

20,000,000

Subbag Umum

100%

25,000,000

100%

22,830,000

100%

28,028,900

100%

30,500,000

100%

33,500,000

100%

40,000,000

Subbag Umum

100%

10,000,000

100%

23,638,260

100%

65,741,148

100%

72,000,000

100%

79,200,000

100%

80,000,000

Subbag Umum

Ketertiban Wilayah % Poskamling di Wilayah Kecamatan yang aktif melaksanakan fungsinya.

Nilai survei kepuasan masyarakat (SKM)

Terwujudnya kelancaran administrasi Jumlah surat/naskah dinas selama 1 Tahun

Pembayaran rekening telepon, air dan listrik tepat waktu

1.20

16

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik adalah Kelurahan dengan nilai SKM sekurangkurangnya 80

'- 93 -

1

20

1.20

01

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100.00%

100%

12,000,000

100%

8,985,000

100%

8,524,400

100%

9,300,000

100%

10,250,000

100%

10,500,000

Subbag Umum

1

20

1.20

01

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100.00%

100%

5,400,000

100%

6,000,000

100%

16,573,489

100%

18,250,000

100%

20,000,000

100%

25,000,000

Subbag Umum

1

20

1.20

01

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

99.77%

100%

5,400,000

100%

3,500,000

100%

3,500,000

100%

3,850,000

100%

4,200,000

100%

5,000,000

Subbag Umum

Tersedianya makanan dan minuman untuk harian, rapat dan tamu

1

20

1.20

01

17 Penyediaan makanan dan minuman

-

100%

15,400,000

100%

21,140,000

100%

28,200,000

100%

31,000,000

100%

34,000,000

100%

50,000,000

Subbag Umum

Kegiatan koordinasi kepala SKPD

1

20

1.20

01

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

-

-

100%

20,000,000

100%

18,530,000

100%

20,000,000

100%

22,000,000

100%

25,000,000

Subbag Umum

Tersedianya barang cetakan

Tersedianya alat lsitrik dan elektronika

Tersedianya bahan bacaan bagi aparat

-


Terwujudnya kesejahteraan bagi personil pengamanan

1

20

1.20

01

19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Terlaksananya kegiatan pawai pembangunan

1

20

1.20

01

90 Pawai Pembangunan

1

20

1.20

02

Terlaksanaya pengadaan kendaraan dinas operasional

1

20

1.20

02

05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Penambahan sarana penunjang pelayanan

1

20

1.20

02

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1

20

1.20

02

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1

20

1.20

02

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1

20

1.20

28

1

20

1.20

28

23 Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan /PATEN)

1

20

1.20

28

42 Pembangunan penambahan gedung lokal

1

20

1.20

05

1

20

1.20

05

1

20

1.20

06

Laporan Akhir Tahun

1

20

1.20

06

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan

1

20

1.20

06

Dokumen Rencana kegiatan dan Anggaran

1

20

1.20

06

Dokumen SKM 2 semester

1

20

1.20

Tersusunnya SOP dan SP Kecamatan Sukun

1

20

Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja SKPD

1

20

Tersedianya sarana prasarana Pelayanan yang representatif Pemeliharaan kendaraan dinas selama satu tahun

Nilai survei kepuasan masyarakat (SKM)

Terwujudnya kelancaran administrasi

Peningkatan mutu pelayanan

Terjaganya kesehatan dan kebugaran aparat Kecamatan Sukun

86.37%

-

-

-

40,000,000

100%

100%

17,500,000

-

97.66%

100%

25,000,000

100%

92,020,000

99.25%

100%

51,000,000

100%

71.64%

100%

15,000,000

-

100%

100,000,000

-

-

100%

100%

6,000,000

02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

100%

100%

05 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

85.70%

100%

06

11 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

100.00%

1.20

06

15 Penyusunan SOP (Standart Operasional Procedure)

1.20

06

25 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

-

100%

39,600,000

100%

40,480,000

100%

44,500,000

100%

49,000,000

100%

50,000,000

Subbag Umum

100%

25,000,000

100%

25,000,000

100%

27,500,000

100%

30,000,000

100%

50,000,000

Subbag Umum

100%

16,400,000

100%

82,000,000

100%

300,000,000

100%

300,000,000

Subbag Umum

100%

84,820,000

100%

200,000,000

100%

100,000,000

100%

100,000,000

Subbag Sunggram

41,109,465

100%

45,285,683

100%

150,000,000

100%

150,000,000

100%

150,000,000

Sie Yanmum

100%

472,930,000

100%

93,251,500

100%

102,500,000

100%

115,000,000

100%

125,000,000

Subbag Umum

100%

100,000,000

-

-

-

-

-

-

-

Subbag Sunggram


-

Program peningkatan kualitas pelayanan publik

-

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 11 Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS

-

-

-

100%

5,280,000

100%

34,500,000

100%

38,000,000

100%

40,000,000

Subbag Umum

100%

3,291,000

100%

9,218,500

100%

10,000,000

100%

11,000,000

100%

12,000,000

Subbag Sunggram

6,000,000

100%

28,663,500

100%

37,778,000

100%

42,000,000

100%

45,000,000

100%

50,000,000

Subbag Sunggram

6,000,000

100%

4,984,000

100%

8,428,050

100%

9,000,000

100%

10,000,000

100%

10,000,000

Subbag Sunggram

100%

6,000,000

100%

4,650,000

100%

7,499,050

100%

8,250,000

100%

9,000,000

100%

10,000,000

Subbag Sunggram

100.00%

100%

17,500,000

100%

5,220,000

100%

7,024,450

100%

7,200,000

100%

8,000,000

100%

17,500,000

Subbag Sunggram

-

100%

6,000,000

100%

2,685,000

100%

6,269,450

100%

6,900,000

100%

7,500,000

100%

8,250,000

Subbag Sunggram

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


Pembangunan di Nilai survei kepuasan masyarakat (SKM)

Terlaksananya penyusunan RENSTRA SKPD

1

20

1.20

04

Peningkatan Kedisiplinan penataan arsip/aset Kecamatan Sukun

1

20

1.20

06

% organisasi sosial masyarakat di tingkat

1

22

Kelurahan se Wilayah Kecamatan Sukun yang aktif. Kecamatan Sukun

'- 94 -

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD

35 Penataan Arsip / Aset

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


100%

-

100%

100%

-

6,000,000

-

100%

-

1,250,000

-

100%

-

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

Subbag Sunggram

1,729,600

100%

2,000,000

100%

3,000,000

100%

6,000,000

Subbag Sunggram

'- 95 -



1

22

1.20

17

1

22

1.20

17

05 Monitoring stimulan pembangunan

100%

100%

50,000,000

100%

38,750,000

100%

69,252,050

100%

75,000,000

100%

82,500,000

100%

90,750,000

Sie PMK

1

22

1.20

17

17 Stimulan Kegiatan Karang Wreda Kecamatan

82.66%

100%

3,000,000

100%

3,000,000

100%

4,387,500

100%

4,800,000

100%

5,200,000

100%

5,500,000

Sie Kesmas

Terlaksananya Kegiatan Forum Kecamatan Sehat

1

22

1.20

17

19 Stimulan Kegiatan Forum Kecamatan Sehat

43.75%

100%

3,000,000

100%

2,625,000

100%

3,575,000

100%

3,900,000

100%

4,500,000

100%

5,000,000

Sie Kesmas

Terlaksananya sarana dan prasarana kerja kelompok kader lingkungan

1

22

1.20

17

20 Stimulan Kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan

0.00%

100%

3,000,000

100%

3,000,000

100%

2,705,600

100%

3,000,000

100%

3,500,000

100%

4,000,000

Sie Yanmum

Terlaksananya Kegiatan Kwartir Ranting Pramuka

1

22

1.20

17

21 Stimulan Kegiatan Kwartir Ranting Pramuka Kecamatan

0.00%

100%

3,000,000

100%

3,000,000

100%

3,476,570

100%

4,000,000

100%

4,500,000

100%

5,000,000

Sie Kesmas

Terlaksananya sarana dan prasarana kerja FKA LPMK

1

22

1.20

17

22 Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKA-LPMK)

0.00%

100%

3,000,000

100%

3,000,000

100%

3,500,000

100%

4,000,000

100%

4,500,000

100%

5,000,000

Sie PMK

Realisasi 10 Program Pokok PKK

1

22

1.20

17

29 Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan

0.00%

100%

5,000,000

100%

25,000,000

100%

50,000,000

100%

55,000,000

100%

60,500,000

100%

70,000,000

Sie PMK

1

22

1.20

17

32 Penunjang Kegiatan Karang Taruna Kecamatan

0.00%

-

100%

8,822,200

100%

9,700,000

100%

10,500,000

100%

11,500,000

Sie Kesmas

Terlaksananya Pembangunan di Kelurahan

Terlaksananya kegiatan karang werdha Kecamatan

Terlaksananya kegiatan Karang Taruna Kecamatan


-

-

-


Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Kecamatan Sukun

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Kecamatan Sukun.

1

23

1

23

1.20

15

Statistik

1

23

1.20

15

08 Pengolahan dan Updating database monografi Kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi Kecamatan

0.00%

-

1

23

1.20

15

23 Penyusunan Profil Kecamatan

0.00%

100%

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

-

20,000,000

100%

18,461,500

100%

18,709,050

100%

20,500,000

100%

22,500,000

100%

25,000,000

Sie Pemerintahan

100%

8,540,000

100%

3,779,400

100%

4,500,000

100%

5,750,000

100%

5,000,000

Sie PMK

CAMAT SUKUN

SINARNI, SIP, MM Pembina Tingkat I NIP. 19590916 198403 2 003

'- 96 -


'- 97 -

PEMERINTAH KOTA MALANG

KECAMATAN SUKUN Jl. Keben No. 1 Telp. (0341) 801268 http://sukun.malangkota.go.id email : [email protected]

MALANG

Kode Pos 65148

KEPUTUSAN CAMAT SUKUN KOTA MALANG NOMOR : 188.451/65/35.73.04/2015 TENTANG PENYEMPURNAAN INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TAHUN 2013-2018 CAMAT SUKUN KOTA MALANG, Menimbang

: a.

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018, perlu menyempurnakan Indikator Kinerja Kecamatan Sukun Kota Malang Tahun 2013-2015;

b.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sukun Kota Malang tentang Indikator Kinerja Kecamatan Sukun Kota Malang Tahun 2013-2018; Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2.

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015; 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

sebagaimana

telah

Pengelolaan diubah

Keuangan

kedua

kalinya

Daerah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 8.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan

Pelayanan

Perizinan

Pembangunan Terpadu,

Daerah,

Badan

Badan

Kepegawaian

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah; 9.

Peraturan Walikota Malang Nomor 59 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN CAMAT SUKUN TENTANG PENYEMPURNAAN INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TAHUN 2013-2018

KESATU

: Camat Sukun Kota Malang menetapkan penyempurnaan Indikator Kinerja Kecamatan Sukun Kota Malang Tahun 2013-2018 sebagaimana Matrik yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat Sukun Kota Malang ini.

KEDUA

: Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipergunakan untuk : a. Perencanaan jangka menengah tahun 2013-2018

b. Pengukuran kinerja; c. Pelaporan kinerja; d. Evaluasi kinerja; e. Pemantauan

dan

pengendalian

kinerja

pelaksanaan

program dan kegiatan. KETIGA

: Keputusan Camat Sukun Kota Malang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 27 Nopember 2015

CAMAT SUKUN

SINARNI, SIP, MM

Pembina Tk. I NIP. 19590916 198403 2 003

PENYEMPURNAAN RENSTRA

Recommend Documents