Pemerintah Kota Malang
PENYEMPURNAAN RENSTRA 2013-2018 Disusun : SUNGRAM KECAMATAN SUKUN
Kecamatan Sukun
PENYEMPURNAAN RENSTRA 2013-2018 KECAMATAN SUKUN PEMERINTAH KOTA MALANG
IKHTISAR EKSEKUTIF
Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Adapun komponen minimal Renstra adalah Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program. Berdasarkan Visi Kecamatan Sukun yaitu
” Terwujudnya Pelayanan Prima Yang Akuntabel” dan Misi Kecamatan Sukun adalah “MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
YANG ADIL, TERUKUR, DAN AKUNTABEL” Ditinjau dari capaian indikator masukan (dana), Kecamatan Sukun pada Tahun Anggaran 2015 berhasil menyerap Rp. 762.492.919,00 dari total anggaran setelah Perubahan APBD sebesar Rp. 877.050.000,00 dengan indikator keluaran kegiatan yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Musyawarah rencana pembangunan kecamatan (Musrenbangcam) ; Fasilitasi Kota Layak Anak (KLA) Peningkatan ketentraman dan ketertiban Kecamatan Sukun ; Penyediaan jasa surat menyurat ; Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ; Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor ; Penyediaan jasa kebersihan kantor ; Penyediaan alat tulis kantor ; Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ; Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor; Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ; Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah; Penyediaan jasa pengamanan kantor; Pawai Pembangunan; Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; Penyusunan laporan keuangan semesteran; Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran; Penyusunan Stadart Kepuasan Masyarakat (SKM); Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP); Penyusunan Rencana Kerja SKPD; Penataan Arsip / Aset; Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan (Pelayananan Administrasi Terpadu Kecamatan/Paten);
i
26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
Pembangunan Penambahan Gedung Lokal; Stimulan Kegiatan PKK Kecamatan; Stimulan Kegiatan Karang Werda Kecamatan; Stimulan Kegiatan Forum Kecamatan Sehat; Stimulan Kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan; Stimulan Kegiatan Kwartir Ranting Pramuka; Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asoaiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKA-LPMK); 33. Peneunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; 34. Pengolahan dan Updating database Monografi Kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi Kecamatan; 35. Penyusunan Profil Kecamatan. Dilihat dari sasaran tahun 2013-2018, pencapaian kinerja Kecamatan Sukun pada tahun 2015 terserap 86,94% dimana Kecamatan Sukun hanya selaku unsur pelaksana dibidang pemerintahan umum dan hanya menjalankan kegiatan rutin sedangkan kegiatan yang bersifat pembangunan dan pengadaan barang dan jasa masih melekat pada SKPD teknis.
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa berkat hidayah-Nya penyusunan Laporan Rencana Stratejik (Renstra) Kecamatan Sukun Kota Malang Tahun 2013-2018 dapat diselesaikan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam rangka Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Walikota Malang nomor : 188.43/31/35.73.112/2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013 – 2018 di Pemerintah Kota Malang sebagai unsur penyelenggara Pemerintah untuk menyusun Renstra yang memuat gambaran keadaan yang ingin di capai dalam melaksanakan tugas-tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan Visi, Misi, hingga strategi yang akan di jalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan (2013 s/d 2018). Kecamatan Sukun Kota Malang sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Malang di bidang Pemerintahan umum sesuai dengan Tupoksinya juga membuat Renstra yang dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan Sukun untuk secara konsekwen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi peran yang di emban. Penyusunan Renstra Kecamatan Sukun bertujuan untuk lebih memaantapkan terselenggaranya Kegiatan Prioritas Kecamatan Sukun dalam rangka turut mendukung suksesnya pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018. Demikian untuk menjadikan maklum dan semoga Laporan Renstra ini dapat berguna bagi Perkembangan Kota Malang dikemudian hari.
Malang,
Januari 2016
CAMAT SUKUN
SINARNI, S.IP, MM Pembina Tk. I NIP. 19590916 198403 2 003
iii
DAFTAR ISI hal IKHTISAR EKSEKUTIF ..................................................................................... KATA PENGANTAR .......................................................................................... DAFTAR ISI ........................................................................................................ KEPUTUSAN CAMAT SUKUN ............................................................................
BAB
iii iv vi
I : PENDAHULUAN 1. Latar Belakang ................................................................................. 2. Landasan Hukum ............................................................................. 3. Maksud dan Tujuan ......................................................................... 4. Sistematika ........................................................................................ .............................................................................................................
BAB
i
1 1 4 6 6
II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD ............................... B. Sumber Daya SKPD ......................................................................... C. Kinerja Pelayanan SKPD ................................................................ D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ...
9 9 26 29 35
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pela
63
yanan SKPD .................................................................................... 2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
iv
63
Kepala Daerah terpilih ..................................................................
63
3. Matrix Penyempurnaan RPJM Daerah ........................................
67
4. Penentuan Isu-isu Strategis ............................................................
78
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
80
A.
Visi dan Misi SKPD ...........................................................................
80
B.
Tujuan dan Sasaran jangka mengengah SKPD .........................
82
C. Strategi dan Kebijakan .................................................................
88
BAB V :
BAB VI :
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
93
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
98
DAN SASARAN RPJMD 105 BAB VII :
PENUTUP
Lampiran
: 1. Daftar Inventaris Kantor Kecamatan Sukun 2. Pernyataan Penetapan Kinerja 2015 3. Perjanjian Kinerja 2015 4. Pernyataan Perubahan Penetapan Kinerja 2015 5. Pohon Kinerja Kecamatan Sukun Tahun 2015
v
vi
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sukun Kota Malang
Tahun
2013-2018
(selanjutnya
disebut
Renstra-
Kecamatan Sukun) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan, dalam peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
Keputusan
Walikota Malang Nomor : 188.43/261/35.73.112/2014 tentang Rencana Strategis Kecamatan Sukun Kota Malang Tahun 2013 – 2018, dan Peraturan Walikota Malang Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Malang Tahun 20132018. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Sukun Kota Malang, maka disusunlah Renstra- Kecamatan Sukun sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Renstra Kecamatan Sukun memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas
- yang
diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi - yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan (2013 s/d 2018) dan ditambah 1 tahun (tahun 2019) dalam rangka mengisi masa transisi yang akan terjadi sebagai
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 1 -
konsekuensi dari akan adanya pemilihan Walikota untuk masa bhakti 2013 - 2018. Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejaheraan masyarakat daerah. Makna pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural,
fungsional
maupun
kultural
dalam
tatanan
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi
kecamatan.
Dengan
ditetapkannya
Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka kecamatan yang sebelumnya merupakan
perangkat
wilayah
dalam
kerangka
azas
dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka azas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat
dalam
menjalankan
tugasnya
mendapatkan
pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat
dan
penyelenggaraan
tugas-tugas
umum
pemerintahan dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Camat
juga
berperan
sebagai
pelaksana
tugas-tugas
dekonsentrasi (bukan kepala wilayah) yang melaksanakan tugas umum pemerintahan di kecamatan, khususnya tugas-
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 2 -
tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh
instansi
pemerintah
di
wilayah
Kecamatan,
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pebinaan penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan
kelurahan, lainnya
serta
yang
pelaksanaan
belum
tugas
dilaksanakan
oleh
pemerintahan kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan (tugas tampung tantra). Oleh karena itu, kedudukan
camat
berbeda
dengan
kepala
instansi
pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat. Camat sebagai
perangkat
daerah juga mempunyai
kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam
pelaksanaan
tugas
pokok
dan
fungsinya
untuk
mendukung azas desentralisasi. Kekhususan tersebut, yaitu : adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ktentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah, dimana dalam hal ini fungsi utama Camat selain
memberikan
pelayanan
kepada
masyarakat
juga
melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah. Kecamatan Sukun Kota Malang selaku penyelenggara kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berkewajiban mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatannya kepada pemberi mandat atau wewenang yaitu Walikota Malang,
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 3 -
selanjutnya
pertanggung jawaban tersebut bermuara dan
berakumulasi dengan keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang akan dipertanggung jawabkan oleh Pemerintah Kota Malang kepada masyarakat, Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dan Presiden Republik Indonesia. B. LANDASAN HUKUM Renstra Kecamatan Sukun disusun atas dasar : 1.
Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.
Undang-undang Pemerintahan
Nomor Daerah
23
Tahun
(Lembaran
2014
tentang
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5679); 3.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 4 -
Nomor
19,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4815); 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
sebagaimana
telah
Pengelolaan diubah
Keuangan
kedua
kalinya
Daerah, dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 8.
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kota Malang
2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2); 9.
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 14);
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 5 -
10. Keputusan
Walikota
188.43/261/35.73.112/2014
Malang tentang
Nomor
Rencana
:
Strategis
Kecamatan Sukun Kota Malang Tahun 2013 – 2018 11. Peraturan Walikota Malang Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 C. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud : Penyusunan Renstra Kecamatan Sukun, dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan Sukun untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban. 2. Tujuan : Penyusunan Renstra Kecamatan Sukun bertujuan untuk lebih memantapkan Kecamatan
terselenggaranya
Sukun
dalam
turut
kegiatan
prioritas
mendukung
suksesnya
pencapaian sasaran pembanguanan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kota Malang Tahun 20132018.
D. SISTEMATIKA Sistematika naskah Renstra Kecamatan Sukun 2013-2018 disusun, sebagai berikut :
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 6 -
BAB I
PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan, landasan
hukum, hubungan
Renstra
Kecamatan Sukun dengan dokumen perencanaan lainnya
serta
kerangka
penyempurnaan
Renstra
Kecamatan Sukun. BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD Bab ini berisi tentang tugas , fungsi dan struktur organisasi SKPD serta memuat juga sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD kemudian juga memuat tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD , telaah visi , misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih kemudian telaah Renstra K/L dan Renstra Provensi / Kabupaten / Kota dan telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta tak lupa penentuan isu-isu strategis.
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 7 -
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN Bab ini berisi visi dan misi Kecamatan Sukun, tujuan, strategi dan kebijakan Kecamatan Sukun, kondisi umum daerah masa kini serta kondisi yang diinginkan serta proyeksi ke depan. Serta berisi Program dan Kegiatan Kecamatan Sukun pada tahun 2014 dan tahun 2013-2018.
BAB V
RENCANA KINERJA,
PROGRAM KELOMPOK
DAN
KEGIATAN,
SASARAN,
DAN
INDIKATOR
PENDANAAN
INDIKATIF Bab ini berisi tujuan dan
sasaran jangka menengah
pelayanan SKPD BAB VI
INDIKATOR
KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab ini berisi program, indikator kinerja, realisasi tahun 2013, target tahun 2013-2018.
BAB VII PENUTUP
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 8 -
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD 1. Umum Seperti yang tercantum di dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, disampaikan bahwa tugas dan fungsi kecamatan secara umum adalah : a. Tugas. Camat
mempunyai
kewenangan
tugas
pemerintahan
pokok yang
melaksanakan
dilimpahkan
oleh
Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. b. Fungsi 1).
penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
2).
pengkoordinasian
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat; 3).
pengkoordinasian kegiatan pembangunan;
4).
pengkoordinasian
kegiatan
peningkatan
kesejahteraan masyarakat; 5).
pengkoordinasian
upaya
penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum; 6).
pengkoordinasian
penerapan
dan
penegakan
peraturan perundang-undangan;
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 9 -
7).
pengkoordinasian
pemeliharaan
prasarana
dan
fasilitas pelayanan umum; 8).
pengkoordinasian
penyelenggaraan
kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan; 9).
pembinaan
penyelenggaraan
pemerintahan
kelurahan; 10). pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan; 11). pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 12). penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP); 13). pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
dan/atau
pelaksanaan
pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; 14). pengelolaan pengaduan masyarakat; 15). penyampaian informasi
data
lainnya
hasil
terkait
pembangunan
layanan
publik
dan
secara
berkala melalui web site Pemerintah Daerah; 16). pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program,
ketatalaksanaan,
keuangan,
kepegawaian,
perlengkapan,
kehumasan,
ketatausahaan, rumah
tangga,
kepustakaan
dan
kearsipan; 17). pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 18). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 10 -
2. Khusus a. Kecamatan Secara spesifik tugas dan fungsi kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor : 70 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, Kecamatan Sukun dipimpin oleh seorang Camat, yang di dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan tanggung jawab
kepada
Walikota
melalui
Sekretaris
Daerah,
mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 1). Tugas Pokok : Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota untuk menangani sebagian urusan
otonomi
daerah
dan
tugas
umum
pemerintahan 2). Fungsi : a). Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan. b). Pengkoordinasian
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat. c). Pengkoordinasian
upaya
penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum. d). Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 11 -
e). Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. f).
Pengkoordinasian
penyelenggaraan
kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan. g). Pembinaan
penyelenggaraan
pemerintahan
kelurahan. h).
Pelaksanaan
pelayanan
masyarakat
yang
menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan. i).
Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
j).
Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP).
k).
Pelaksanaan Kepuasan
fasilitasi
pengukuran
Masyarakat
(IKM)
Indeks dan/atau
pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara
periodik
yang
bertujuan
untuk
memperbaiki kualitas layanan. l).
Pengelolaan pengaduan masyarakat.
m). Pengelolaan penyusunan
administrasi program,
umum
meliputi
ketatalaksanaan,
ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan. n).
Penyampaian
data
hasil
pembangunan
dan
informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah. o). Pengevaluasian
dan
pelaporan
pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi.
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 12 -
p). Pelaksanaan
tugas lain
yang diberikan
oleh
Walikota sesuai tugas dan fungsinya. 3). Kewenangan : Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat melaksanakan
kewenangan
pemerintahan
yang
dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek : a). perijinan; b). pemberian pertimbangan teknis; c). koordinasi; d). pembinaan; e). pengawasan; f). fasilitasi; g). penetapan; h). penyelenggaraan; i). kewenangan lain yang dilimpahkan. b. Sekretariat 1). Tugas Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum ketatalaksanaan,
meliputi penyusunan ketatausahaan,
program, keuangan,
kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan 2). Fungsi a). pelaksanaan
penyusunan
Rencana
Strategis
(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 13 -
b). pelaksanaan Anggaran
penyusunan
(RKA)
dan
Rencana
Dokumen
Kerja
Pelaksanaan
Anggaran (DPA); c). penyusunan Penetapan Kinerja (PK); d). pelaksanaan
dan
pembinaan ketatausahaan,
ketatalaksanaan dan kearsipan; e). pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan; f).
fasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
g). pelaksanaan inventarisasi aset/kekayaan daerah yang ada di Kecamatan; h).
pelaksanaan
administrasi
dan
pembinaan
kepegawaian; i).
pengelolaan anggaran dan retribusi;
j).
pelaksanaan
administrasi
keuangan
dan
pembayaran gaji pegawai; k).
pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
l).
pengelolaan
urusan
rumah
tangga
dan
perlengkapan; m). pengkoordinasian
pelaksanaan
Standar
Pelayanan Minimal (SPM); n).
penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
o). pelaksanaan Kepuasan
fasilitasi
pengukuran
Masyarakat
(IKM)
Indeks dan/atau
pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 14 -
secara
periodik
yang
bertujuan
untuk
memperbaiki kualitas layanan; p). penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); q). pengelolaan pengaduan masyarakat; r).
penyampaian
data hasil
pembangunan
dan
informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah; s).
pengevaluasian
dan
pelaporan
pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi; t).
pelaksanaan tugas lain yang diberikan
oleh
Camat sesuai tugas dan fungsinya. Dalam
menjalankan
fungsi
diatas,
Sekretariat
yang
dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu 1) Sub Bagian Penyusunan Program, 2) Sub Bagian Keuangan, dan 3) Sub Bagian Umum, yang masingmasing memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut : 1). Sub Bagian Penyusunan Program a). Tugas Subbagian
Penyusunan
Program
melaksanakan
tugas pokok penyusunan program, evaluasi dan pelaporan b). Fungsi
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 15 -
penyusunan
laporan
dan
dokumentasi
pelaksanaan program dan kegiatan;
penyusunan
dan
pelaksanaan
Standar
Pelayanan Publik (SPP);
pelaksanaan Kepuasan
fasilitasi Masyarakat
pelaksanaan
pengukuran (IKM)
Indeks dan/atau
pengumpulan
pendapat
pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.
2). Sub Bagian Keuangan a). Tugas Subbagian Keuangan melaksanakan tugas pokok pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan. b). Fungsi
pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
pelaksanaan penatausahaan keuangan;
pelaksanaan
verifikasi
Surat
Pertanggung-
jawaban (SPJ) keuangan;
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 16 -
penyusunan
dan
penyampaian
laporan
penggunaan anggaran;
penyusunan
dan
penyampaian
laporan
keuangan semesteran dan akhir tahun;
penyusunan
administrasi
dan
pelaksanaan
pembayaran gaji pegawai;
penerimaan,
pengadministrasian
penyetoran
retribusi
dan/atau
dan lain-lain
pendapatan yang sah;
pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.
3). Sub Bagian Umum a). Tugas Subbagian
Umum
pengelolaan
melaksanakan
administrasi
ketatalaksanaan,
tugas
umum
ketatausahaan,
pokok meliputi
kepegawaian,
urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan. b). Fungsi
pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
pelaksanaan
administrasi
dan
pembinaan
kepegawaian;
pelaksanan
urusan
rumah
tangga
dan
perlengkapan;
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 17 -
pelaksanaan
kehumasan,
keprotokolan
dan
kepustakaan; pelaksanaan
urusan
rumah
tangga
dan
perlengkapan;
pengelolaan pengaduan masyarakat;
pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.
c. Seksi Pemerintahan 1). Tugas Seksi
Pemerintahan
melaksanakan
tugas
pokok
penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemerintahan di tingkat Kecamatan. 2). Fungsi a). pengumpulan
dan
pengolahan
rangka perencanaan
program
data dan
dalam
kegiatan
pemerintahan di tingkat Kecamatan; b). pelaksanaan
koordinasi dengan
satuan
kerja
perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; c). pelaksanaan
koordinasi
dan
sinkronisasi
perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah
dan
instansi
vertikal
di
bidang
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; d). pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 18 -
e). penyusunan monografi Kecamatan; f).
pemberian
bimbingan,
supervisi,
fasilitasi dan
konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan; g). pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan perangkat kelurahan; h).
pengevaluasian penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan;
i).
pengkoordinasian
kegiatan
pemerintahan
di
tingkat Kecamatan; j).
pelaksanaan
pembinaan
penyelenggaraan
pemerintahan Kelurahan; k).
fasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga;
l).
fasilitasi
kegiatan
organisasi
sosial
dan
kemasyarakatan; m). pelaksanaan
administrasi
dan
registrasi
pertanahan; n).
pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pemerintahan;
o). pengevaluasian
dan
pelaporan
pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi; p). pelaksanaan tugas lain yang diberikan
oleh
Camat sesuai tugas dan fungsinya. d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 1). Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang ketentraman dan ketertiban di tingkat Kecamatan.
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 19 -
2). Fungsi a). pengumpulan
dan
pengolahan
rangka perencanaan ketentraman
dan
program
data
dalam
dan
kegiatan
di
tingkat
ketertiban
Kecamatan; b). pelaksanaan
koordinasi
dengan
Kepolisian
Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional
Indonesia
mengenai
program
dan
kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan; c). pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; d). pelaksanaan
koordinasi dengan
satuan
kerja
perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; e). fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; f).
fasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g). pelaksanaan
pembinaan
ketentraman
dan
ketertiban Kecamatan dan Kelurahan; h).
pengkoordinasian penyelenggaraan pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
i).
pencegahan
dan
penanggulangan
bencana
alam dan pengungsi;
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 20 -
j).
pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis ijin keramaian;
k).
pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis atas usaha informal dan/atau pedagang kaki lima;
l).
pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Ketenteraman dan Ketertiban;
m). pengevaluasian
dan
pelaporan
pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi; n).
pelaksanaan tugas lain yang diberikan
oleh
Camat sesuai tugas dan fungsinya. e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat 1). Tugas Seksi Kesejahteraan Masyarakat melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah
bidang
kesejahteraan
masyarakat
di
Kecamatan. 2). Fungsi a). pengumpulan
dan
pengolahan
rangka perencanaan
program
data dan
dalam
kegiatan
kesejahteraan masyarakat di tingkat Kecamatan; b). pelaksanaan
program
bidang
kesejahteraan
masyarakat; c). pelaksanaan
koordinasi dengan
satuan
kerja
perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan masyarakat;
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 21 -
d). pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam
pelaksanaan
kegiatan
kesejahteraan
masyarakat di tingkat Kecamatan; e). pelaksanaan
pengawasan
dan
pengendalian
program bidang kesejahteraan masyarakat; f).
pengkoordinasian dengan
penyelenggaraan
lembaga/instansi
lain
kerjasama di
bidang
kesejahteraan masyarakat; g). pengkoordinasian penyelenggaraan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat; h).
pelaksanaan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;
i).
pelaksanaan
pemberian
pertimbangan
teknis
status sosial; j).
pengkoordinasian
pemberian
bantuan
sosial,
pembinaan olah raga dan kepemudaan serta peningkatan peranan perempuan; k).
pengkoordinasian keagamaan,
pembinaan
pendidikan,
kehidupan
kebudayaan
dan
kesehatan masyarakat; l).
pendataan masalah kesejahteraan sosial;
m). pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Kesejahteraan Masyarakat; n).
pengevaluasian
dan
pelaporan
pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi; o). pelaksanaan tugas lain yang diberikan
oleh
Camat sesuai tugas dan fungsinya.
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 22 -
f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1). Tugas Seksi
Pemberdayaan
melaksanakan sebagian
tugas
urusan
Masyarakat pokok
Kelurahan
penyelenggaraan
otonomi
daerah
bidang
pemberdayaan masyarakat di Kecamatan. 2). Fungsi a). pengumpulan
dan
pengolahan
rangka perencanaan pemberdayaan
program
data dan
masyarakat
di
dalam
kegiatan tingkat
Kecamatan; b). pelaksanaan
uapaya-upaya
peningkatan
partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam
forum
musyawarah
perencanaan
pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan; c). pembinaan
dan
pengawasan
terhadap
keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan; d). penyusunan profil kecamatan; e). pengevaluasian
terhadap
pemberdayaan
berbagai
masyarakat
di
kegiatan wilayah
kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta; f).
fasilitasi
pengembangan
lembaga
kemasyarakatan;
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 23 -
g). fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan; h).
pengkoordinasian
pembinaan
pengembangan
dan
ketenagakerjaan
dan
perburuhan; i).
pengkoordinasian pengembangan perindustrian,
pembinaan serta
dan
pemantauan
perdagangan,
kegiatan
kepariwisataan,
perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah; j).
pengkoordinasian penyelenggaraan
dan
pengawasan
pembangunan
di
wilayah
kerjanya; k).
fasilitasi pembangunan partisipatif;
l).
pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
m). pengkoordinasian pengembangan perekonomian kelurahan di wilayah kerjanya; n).
pengkoordinasian upaya peningkatan partisipasi dan
swadaya
masyarakat
dalam
bidang
pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman; o). pelaksanaan perlombaan Kelurahan di tingkat Kecamatan; p). pengkoordinasian kegiatan satuan tugas jabatan fungsional; q). pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pemberdayaan masyarakat; r).
pengevaluasian
dan
pelaporan
pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi;
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 24 -
s).
pelaksanaan tugas lain yang diberikan
oleh
Camat sesuai tugas dan fungsinya.
g. Seksi Pelayanan Umum 1). Tugas Seksi Pelayanan Umum melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pelayanan umum di Kecamatan. 2). Fungsi a). pengumpulan
dan
pengolahan
rangka perencanaan
program
data dan
dalam
kegiatan
peningkatan kualitas pelayanan umum di tingkat Kecamatan; b). pelaksanaan
pelayanan
masyarakat
yang
menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum
dapat
dilaksanakan
pemerintahan
kelurahan; c). pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; d). pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya; e). pembinaan
dan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; f).
pelaksanaan
koordinasi dengan
satuan
kerja
perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 25 -
g). pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan
prasarana
dan fasilitas pelayanan umum; h).
pelaksanaan
pelayanan
masyarakat
berupa
pemrosesan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu
Susunan
Keluarga
dan
keterangan
penduduk lainnya; i).
pelaksanaan legalisasi
pemberian
surat
pertimbangan
keterangan
yang
teknis,
dibutuhkan
masyarakat; j).
pelaksanaan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kerjanya;
k).
pelaksanaan
pemberian
pengantar
untuk
pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); l).
pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan umum;
m). pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; n).
pelaksanaan tugas lain yang diberikan
oleh
Camat sesuai tugas dan fungsinya. B. SUMBER DAYA SKPD Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008, Struktur Organisasi Kantor Kecamatan terdiri dari : 1. Camat; 2. Sekretariat, terdiri dari : a. Subbagian Penyusunan Program;
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 26 -
b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Umum. 3. Seksi Pemerintahan; 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 6. Seksi Kesejahteraan Sosial; 7. Seksi Pelayanan Umum; 8. Satuan Tugas Jabatan Fungsi. Sedangkan
gambaran
tentang
bagan
struktur
organisasi
Kecamatan Sukun sebagaimana Gambar 3, berikut :
Gambar 3 : Bagan Struktur Organisasi Kecamatan :
CAMAT
SEKRETARIAT KECAMATAN Kelompok Jabatan Fungsional SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
PENYUSUNAN PROGRAM
KEUANGAN
UMUM
SEKSI
SEKSI
SEKSI
SEKSI
SEKSI
PEMERINTAHAN
KETENTRAMAN & KETERTIBAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PELAYANAN UMUM
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 27 -
2. Kepegawaian a. Komposisi Pegawai Kualifikasi
Pegawai
Kecamatan
Sukun
berdasarkan
Pendidikan Aparatur di Kecamatan a. Pasca Sarjana (S2) : 3 orang b. Sarjana (S1)
: 13 orang
c. Diploma
: 1 orang
d. SLTA
: 18 orang
e. SLTP
: 2 orang
f. SD
: 1orang
Menurut Status Kepegawaian Aparatur di Kecamatan a. PNS
: 37 orang
b. CPNS
: 1 orang
Dari ke 38 orang PNS tersebut, 1 orang sudah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP), sehingga hanya 36 orang PNS dan 1 orang CPNS yang masih aktif.
Camat Sekretaris Camat Kasi Pemerintahan Kasi Tramtib Kasi PMK Kasi Yanmum Kasi Kesmas Kasubbag Sunggram Kasubbag Keuangan Kasubbag Umum
: : : : : : : : : :
SINARNI, S.IP, MM Drs. H. Bambang Eddy Irawan, M.Si
Drs. RIADI ISNAINI, SE MOCH. EDI YUSUF Ir. HADI SUKAMTO MISWARDANI, S.Sos JULIA EVITRIANA, S.Sos ENDANG SUMARLIK, SE NI KETUT DARMIATI, SH, MH
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 28 -
b. Sumber Daya SKPD Sumberdaya
manusia
merupakan
salah
satu
unsur
penting yang harus dimiliki oleh suatu Instansi, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja. Di Kecamatan
Sukun
memiliki
sumberdaya
manusia
sebanyak 38 orang, dengan rincian sebagai berikut : No
Lokasi
PNS
1
Camat
1
2
Sekretaris Camat
1
3
Sekretariat a. Subbag Sungram
1
b. Subbag Umum
7
c. Subbag Keuangan
4
4
Seksi Pemerintahan
4
5
Seksi Pelayanan Umum
3
6
Seksi Kesejahteraan Masyarakat
3
7
Seksi Ketentraman dan Ketertiban
10
8
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
3
CPNS
1
C. KINERJA PELAYANAN SKPD Kecamatan Sukun dalam melaksanakan program dan kegiatan serta
urusan/kewenangan yang diberikan Pemerintah Kota
Malang, sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJMD Kota Malang tahun 2013-2018, yakni :
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 29 -
Program dan Kegiatan NO
PROGRAM
KEGIATAN
1.
Program perencanaan pembangunan daerah Program pembangunan sistem pendaftaran tanah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Fasilitasi sertifikat melalui Program Prona
2. 3.
Fasilitasi Kota Layak Anak (KLA) Fasilitasi Kader Sosial Fasilitasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial
4.
5.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah Kecamatan
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Pawai Pembangunan
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 30 -
6.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
7.
8.
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Penyusunan SOP (Standart Operasional Procedure) Penyusunan Rencana Kerja SKPD Penataan Arsip / Aset
9.
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Monitoring stimulan pembangunan Stimulan Kegiatan Karang Wreda Kecamatan Stimulan Kegiatan Forum Kecamatan Sehat Stimulan Kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan Stimulan Kegiatan Kwartir Ranting Pramuka Kecamatan Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKA-LPMK) Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 31 -
Penunjang Kegiatan Karang Taruna Kecamatan 10.
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
Pengolahan dan Updating database monografi Kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi Kecamatan Penyusunan Profil Kecamatan
Secara dikelola
keseluruhan oleh
jumlah
Kecamatan
perlengkapan Sukun
Kota
kantor
Malang
yang dalam
mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi secara umum telah memenuhi kebutuhan operasional sebagai Kantor Kecamatan. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Sukun adalah gedung kantor, kendaraan roda 2 (dua) 5 buah, kendaraan roda 2 (dua) 2 buah, dan mebel kantor. (Data Terlampir) HUBUNGAN RENSTRA-SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25/2004, maka keberadaan Renstra Kecamatan Sukun merupakan satu bagian
yang utuh
Pemerintah
Kota
dari manajemen
Malang
khususnya
kerja di lingkungan dalam
menjalankan
rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJM Daerah Kota Malang, serta dari keberadaannya - untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan - akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja Kecamatan Sukun (Renja
Kecamatan
Sukun)
yang
dalam
penyusunannya
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 32 -
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang. Hubungan Rensra Kecamatan Sukun dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17/2003, keberadaan Renja Kecamatan Sukun akan menjadi pedoman bagi
penyusunan
Rencana
Kerja
dan
Anggaran
(RKA)
Kecamatan Sukun yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut
akan
tercermin
pada
Rancangan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Gambaran
tentang
hubungan
antara
Renstra
Kecamatan Sukun dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana pada gambar diatas.
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 33 -
KERANGKA PENYEMPURNAAN RENSTRA KECAMATAN SUKUN Dengan
memperhatikan
berbagai
peraturan
perundangan yang ada yang telah memberikan mandat Kecamatan Sukun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga yang menangani bidang penyelenggara kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta
dengan
memperhatikan
Rancangan
Awal
Renstra
Kecamatan Sukun yang sebelumnya telah tersusun berikut kegiatan yang telah diagendakan pada tahun anggaran 2009, maka kerangka pikir penyempurnaan Renstra Kecamatan Sukun Tahun 2013-2018, adalah sebagai berikut :
Kerangka Pikir Penyempurnaan Rensra Kecamatan Sukun Tahun 2013 – 2018
UU. No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Perwal No.97/2008 tentang RP JM Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 Perda No.8/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Perwal No.70/2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan
Sasaran Pembangunan Daerah (RP JM Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018)
MANDAT
RENSTRA KEC. SUKUN TH ’13 – 18’
SE. Mendagri 050/2020/SJ, Tgl 11 Agustus 2005 ttg Petunjuk Penyusunan Dokumen RP JP Daerah dan RP JM Daerah
Kegiatan Kec. Sukun TA. 2013
EKSISTING
Rancangan Awal Renstra Kec. Sukun Thn ’13-18’
Perwal No. 31 Th 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 20132018
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 34 -
D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD a. KONDISI UMUM DAERAH MASA KINI Kecamatan Sukun terletak dibagian Selatan Wilayah Kota Malang dengan luas wilayah 26,852 Km2 terdiri dari
11
Kelurahan dengan Ketinggian rata-rata dari permukaan air laut antara 440 – 660 m, suhu udara antara 20 ° sampai dengan 30 ° dengan kelembaban nisbi dan curah hujan berkisar antara 2000 sampai dengan 3000 mm/tahun. 1. Batas Administratif. Sebelah Utara
: Kecamatan Lowokwaru
Sebelah Timur
: Kecamatan Kedungkandang
Sebelah Selatan
: Kecamatan Pakisaji Kab. Malang
Sebelah Barat
: Kec. Wagir dan Dau Kab. Malang.
2. Pemerintahan Terdiri dari 11 Kelurahan : a. Kelurahan Ciptomulyo b. Kelurahan Gadang c. Kelurahan Kebonsari d. Kelurahan Bandungrejosari e. Kelurahan Sukun f. Kelurahan Tanjungrejo g. Kelurahan Pisangcandi h. Kelurahan Bandulan i.
Kelurahan Karangbesuki
j.
Kelurahan Mulyorejo
k. Kelurahan Bakalankrajan
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 35 -
Jumlah Lingkungan/Dusun
: 37
Jumlah RT
: 860
Jumlah RW
: 93
Adapun Peta Wilayah sebagaimana Gambar berikut :
Kecamatan
Sukun
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 36 -
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 37 -
3. Standar Pelayanan Minimum. Dengan diperlakukannya Struktur Organisasi yang baru di Kota Malang dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah
Nomor
41 Tahun 2007
tentang
Organisasi
Perangkat Daerah serta diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka beberapa pelayanan masyarakat yang selama ini dilaksanakan oleh Kecamatan telah ditarik / dilakukan oleh Dinas Teknis terkait. Jenis pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukun sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, antara lain : a. Pelayanan Pemberian Rekomendasi : - Surat Keterangan Pindah; - Surat Keterangan Boro Kerja; - Surat Keteragan Catatan Kepolisian (SKCK); - Surat Keterangan Tidak Mampu; - Surat
Keterangan
Untuk
Mendapatkan
Tunjangan
Keluarga (Model C); - Surat Keterangan Dispensasi Nikah. b. Pelayanan Legalisasi : - Legalisasi Kartu Susunan Keluarga (KSK); - Legalisasi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 38 -
Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sukun dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja : -
Meningkatnya Perencanaan Pembangunan
-
Meningkatnya
Pemeliharaan
Kamtibmas
dan
Pencegahan Tindak Kriminal -
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
-
Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
-
Meningkatnya
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan -
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Capaian hasil Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sukun pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 39 -
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 DALAM RANGKA LKPJ WALIKOTA MALANG Kecamatan : SUKUN
No 1
I
1
Program/Kegiatan 2 BELANJA LANGSUNG Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Pagu
Realisasi
Sisa
Rp
Rp
Rp
3
17.994.000,00
4
17.948.000,00
5
46.000,00
Indikator Outcome Program 6
1. Jumlah Penduduk yang terlibat dalam musrenbang Kecamatan 2. Jumlah publikasi hasil Musrenbang
Indikator Output Kegiatan Kualitatif 7
Tercapainy a partisipasi masyaraka t dalam pembangu nan
Permasalahan/
Kuantitatif Target 8
100%
Realisali 9
99,74%
Hambatan
Solusi
Ket
10
11
12
1.Pengelompo kan jenis Usulan per bidang
- Dibagi menjadi 2 Kelompok Fisik (sarana Prasarana & Non Fisik (pelatihan & penguatan ) Non Fisik (pelatihan
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 39 -
Kecamatan 3. Prosentase tingkat ke hadiran peserta Musrenbang 4. Jumlah pst laki2 yang terlibat dalam Musrenbang Kecamatan
1
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan Tindak Kriminal Peningkatan Ketentraman dan
75.922.000,00
48.770.000,00
27.152.000,00
1. Jumlah Pos Kam -
- Mencari SKPD terkait shg prog kerja dpt
yang membidangi
sinkron dg usulan
3. Tidak ada tindak lanjut dr Musren tk Kota (usulan non fisik lbh se dikit drpd fisik)
5. Jumlah pst perempuan yg terlibat dalam Murenbang Kecamatan II
2.Pengelompo kan jenis usulan ke dalam SKPD
Tercapainy a kondisi
100%
64,24%
- SDM trantib yg krg
yang ada - Mencari Prog kerja shg usulan non fisik bias terarah & di tindak lanjuti di Musren tk kota
- mohon pembinaan
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 40 -
Ketertiban Wilayah Kecamatan
ling dalam Wilayah Kecamatan
wilayah yang aman, tentram dan nyaman
2. Jumlah Anggota Linmas 3. Jumlah Kelompok ma syarakat dalam Wilayah Kecama tan
III 1
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
30.000.000,00
23.515.260,00
6.484.740,00
Jumlah persentase
Terwujud nya
100%
78,38%
memadai
dari satpol kota
- kurangnya sarana prasarana (computer) - seragam dinas trantib (PDL) hanya 1 stel
- mengajukan ke Kepala SKPD
Kurangnya SDM
Mengajukan tenaga
- diharap kebijakan Satpol Kota
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 41 -
Surat yang terkirim
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
46.000.000,00
25.341.105,00
20.658.895,00
Jumlah gedung yang terbayarkan
kelancaran kegiatan surat menyurat guna menun jang administra si perkantora n dan meningkat kan koordinasi antar SKPD dan Instansi lainnya Terwujud nya kelanca ran kegiatan dan operasio nal perkantora n guna meningkat kan
100%
55,09%
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 42 -
pelayanan publik
3
4
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa administrasi keuangan
10.000.000,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
Jumlah Penunjang sarana kantor yang di perbaiki
0,00 Jumlah administrasi keuangan yang terselesaikan
Terwujud nya kelancaran kegiatan dan operasio nal perkantora n guna meningkat kan pelayanan publik
100%
Terwujud nya kelancaran kegiatan dan operasio nal perkanto
100%
0
100%
Masih ada peralatan dan perlengkapan kantor yang kondisinya kurang layak
Dilakukan monitoring setiap bulan, guna mengetahui kondisi peralatan dan perlengkapan yang sesungguhny a
Masih kurangnya pemahaman petugas keuangan dalam pelaksanaan pembukuan
Dilakukan pembinaan dan mengirim Staf guna mengikuti seminar perbendahara an yang
PAK alok a si ke Tra n tib
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 43 -
ran guna meningkat kan pelayanan publik 5
Penyediaan jasa kebersihan kantor
25.000.000,00
16.605.500,00
8.394.500,00
6
Penyediaan alat tulis kantor
10.000.000,00
9.093.000,00
907.000,00
diadakan oleh Pemerintah Kota Malang
Jumlah bangunan yang di bersihkan
Terwujudn ya tingkat kebersihan kantor Kecamata n Sukun
100%
66,42%
Masih kurangnya kesadaran menjaga kebersihan lingkungan kantor
Jumlah alat tulis kantor yang di perlukan
Terwujud nya kelancaran kegiatan dan operasio nal perkantora n guna meningkat kan pelayanan
100%
90,93%
Kebutuhan ATK yang tidak terduga karena banyaknya kegiatan insidentil
Dilakukan sosialisasi melalui pemasangan stiker yang berisi himbauan menjaga kebersihan maupun memafaatkan sarana apel pagi Dilakukan efisiensi pemakaian
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 44 -
publik
7
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
5.400.000,00
4.968.000,00
432.000,00
Jumlah cetakan dan penggandaan yang telah dilaksanakan
Jumlah komponen listrik yang di perlukan
Terwujud nya kelancaran kegiatan dan operasio nal perkanto ran guna meningkat kan pelayanan publik Terwujud nya kelanca ran
100%
100%
100%
92,00%
Kebutuhan bahan / dokumen yang perlu dicetak maupun digandakan tidak dapat diprediksi
Dilakukan penyesuaian terhadap anggaran yang tersedia dan efisiensi
Kebutuhan Penyediaan komponen instalasi
Dilakukan penyesuaian terhadap anggaran
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 45 -
9
10
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
5.400.000,00
3.436.000,00
1.964.000,00
15.400.000,00
9.800.000,00
5.600.000,00
Jenis bahan bacaan
Jumlah makanan yang tersedia
kegiatan dan operasio nal perkanto ran guna meningkat kan pelayanan publik Terwujud nya kelanca ran kegiatan dan operasio nal perkanto ran guna meningkat kan pelayanan publik Terwujud nya kelanca
100%
63,63%
100%
63,64%
listrik/peneran gan yang perlu diganti tidak dapat diprediksi
yang tersedia dan efisiensi
Kurangnya sarana dan prasarana bacaan
Dilakukan abonemen / langganan surat kabar untuk setiap harinya
Terbatasnya anggaran yang tersedia
Dilakukan penyesuaian terhadap
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 46 -
11
IV 1
Penyediaan jasa pengamanan kantor
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
14.650.000,00
12.000.000,00
2.650.000,00
17.500.000,00
16.975.000,00
525.000,00
Jumlah bangunan yang di amankan / dijaga
Jumlah sarana dan prasarana penunjang pelayanan
ran kegiatan dan operasio nal perkanto ran guna meningkat kan pelayanan publik Terwujud nya keamanan kantor guna meningkat kan pelayanan public
Tersedia nya sarana prasarana Pelayanan yang
100%
81,91%
100%
97,00%
sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terakomodasi
anggaran yang tersedia
Masih ditemuinya petugas jaga yang tidak disiplin
Dilakukan monitoring / pemantauan di Kantor Kecamatan Sukun
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 47 -
representa tif
2
Pengadaan Perlengkapan Gedung
25.000.000,00
24.800.000,00
200.000,00
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
60.234.000,00
60.234.000,00
0,00
15.000.000,00
13.658.700,00
1.341.300,00
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah sarana dan prasarana penunjang pelayanan
Tersediany a sarana prasarana Pelayanan yang representa tif
Luas gedung yang di perbaiki
Terwujud nya kondisi gedung kantor yang layak pakai guna meningkat kan pelayanan publik Terwujud nya kondisi kendaraan dinas yang
Jumlah kendaraan penunjang pelayanan
100%
99,20%
100%
100%
100%
91,06%
Masih ditemui kondisi gedung kantor yang sudah kurang layak
Diusulkan pada Pemerintah Kota Malang untuk dilakukan renovasi
Jumlah kendaraan dinas yang kurang
Diusulkan pada Pemerintah Kota Malang
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 48 -
layak pakai guna meningkat kan pelayanan publik
V
1
2
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan semesteran
6.000.000,00
2.350.000,00
3.650.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
untuk adanya penggantian
Jumlah hasil evaluasi keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan
Terwujud nya penyusunn ya LAKIP Kecamata n Sukun guna meningkat kan pelayanan publik
100%
39,17%
Masih kurangnya pemahaman petugas terhadap mekanisme penyusunan LAKIP
Dilakukan pembinaan dan mengirim guna mengikuti bintek yang diadakan oleh Pemerintah Kota Malang
Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran
Terwujud nya Pelaporan Keuangan semestera
100%
100%
Masih kurangnya pemahaman petugas terhadap
Dilakukan pembinaan dan mengirim guna mengikuti
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 49 -
n guna meningkat kan pelayanan publik 3
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
6.000.000,00
0,00
0,00
4
Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
6.000.000,00
1.433.000,00
4.567.000,00
Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun
Jumlah Rencana kegiatan yang tersusun dalam dokumen Anggaran
Terwujud nya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun guna meningkat kan pelayanan publik Terwujud nya RKA guna mewujud kan kegiatan dan anggaran secara matang dan terencana
kegiatan pembukuan keuangan
100%
0,00%
100%
23,88%
Masih kurangnya pemahaman petugas terhadap kegiatan pembukuan keuangan
pelatihan perbendahara an yang diadakan oleh Pemerintah Kota Malang Dilakukan pembinaan dan mengirim guna mengikuti pelatihan perbendahara an yang diadakan oleh Pemerintah Kota Malang
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 50 -
5
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
Prosentase kepuasan Masyarakat dalam pelayanan
Terwujud nya Pelaporan IKM guna meningkat kan pelayanan publik
100%
100%
6
Penyusunan Rencana Kerja
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
Jumlah kegiatan dalam perencanaan Tahunan
Terwujud nya Pelaporan Penyusuna n Rencana Kerja guna meningkat kan pelayanan publik
100%
100%
7
Penyusunan Buku Profil
20.000.000,00
18.620.000,00
1.380.000,00
Jumlah terwujudnya data yang tersajikan
Terwujud nya Pelaporan Buku Profil guna meningkat kan pelayanan publik
100%
93,10% Data Profil Kelurahan kurang lengkap sehingga sedikit data yang bisa terkumpul
- Lebih memberikan arahan kepada Keluran spy bs mengumpulka n data yg akurat - Mencari data dari SKPD terkait
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 51 -
(dinkes, Diknas, dan BPS) 8
Penataan Arsip / Aset
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
9
Penyusunan Standart Operasional Prosedur
17.500.000,00
17.500.000,00
0,00
VI 1
VII
Program Peningkatan kualitas pelayanan publik Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan/PATEN)
100.000.000,0 0
100.000.000,0 0
0,00
Jenis arsip yang tertata menurut nomor Standar pelayanan masyarakat secara optimal
Persentase pelaksanaan sarana dan prasarana Aparatur
Meningkat kan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur dan akuntabel
100%
0,00%
100%
100%
100%
100%
Terbatasnya anggaran yang tersedia sehingga ada beberapa bangunan yang tidak terakomodasi
Dilakukan penyesuaian terhadap anggaran yang tersedia dan efisiensi
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 52 -
1
2
3 4
5
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Stimulan Kegiatan PKK Kecamatan
Stimulan Kegiatan Karang Wreda Kecamatan
Stimulan Kegiatan Palang Merah Indonesia Kecamatan Stimulan Kegiatan Forum Kecamatan Sehat
Stimulan Kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan
5.000.000,00
3.615.000,00
1.385.000,00
3.000.000,00
1.515.000,00
1.485.000,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
1.725.000,00
1.275.000,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan 10 program pokok PKK Jumlah monitoring hasil pembanguna n kelurahan
Jumlah rapat koordinasi dalam rangka fasilitasi Forum Kecamatan Sehat
Meningkat kan Kualitas Perencana an Daerah
100%
72,30%
100%
50,50%
100%
0,00%
100%
57,50%
100%
0,00%
Anggaran tidak memadai Anggaran tidak memadai
Anggaran tidak memadai
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 53 -
6
Stimulan Kegiatan Kwartir Ranting Pramuka Kecamatan
3.000.000,00
1.312.500,00
1.687.500,00
7
Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKA-LPMK)
3.000.000,00
1.650.000,00
1.350.000,00
50.000.000,00
28.784.440,00
21.215.560,00
VII I
1
Jumlah rapat koordinasi dalam rangka fasilitasi Kwartir ranting pramuka Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan lembaga pemberdayaa n masyarakat kelurahan
100%
43,75%
100%
55,00%
100%
57,57%
Anggaran tidak memadai
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
Terwujud nya Kegiatan Pembinaa n dan Monitoring Program Pemberda yaan
DPA tidak sesuai dengan kegiatan
menunggu PAK sehingga DPA bisa di revisi
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 54 -
Masyara kat Kelurahan
86,94 CAMAT SUKUN
SINARNI, S.IP, MM Pembina Tingkat I NIP. 19590916 198403 2 003
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 55 -
Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka di gunakan rumus :
CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SUKUN TAHUN 2015 :
762.492.919
86,94%
= ------------------ x 100% 877.050.000
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 56 -
b. KONDISI YANG DIINGINKAN DAN PROYEKSI KE DEPAN Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah berbagai
daerah
untuk
kepentingan
mengurus
dan
dan
kesejaheraan
mengelola masyarakat
daerah. Makna pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sejalan
dengan
hal
tersebut,
implementasi
kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Salah
menyangkut
satu
perubahan
kedudukan,
yang
tugas
esensial
yaitu
dan
fungsi
pokok
kecamatan. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan,
maka
merupakan
perangkat
dekonsentrasi, daerah
dalam
kecamatan
berubah
yang
wilayah dalam statusnya
kerangka
azas
sebelumnya
kerangka azas
menjadi
desentralisasi.
perangkat Sebagai
perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan
pelayanan
masyarakat
dan
penyelenggaraan
tugas-tugas umum pemerintahan dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Camat juga berperan sebagai pelaksana tugas-tugas dekonsentrasi (bukan kepala wilayah) yang melaksanakan tugas umum pemerintahan di kecamatan, khususnya tugastugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan,
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 57 -
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan
perundang-undangan,
penyelenggaraan
pemerintahan
pebinaan
kelurahan,
serta
pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan
oleh
pemerintahan
kelurahan
dan/atau
instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan (tugas tampung tantra). Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan,
karena
penyelenggaraan
tugas
instansi
pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat. Camat sebagai kekhususan
perangkat daerah juga mempunyai
dibandingkan
dengan
perangkat
daerah
lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung azas desentralisasi. Kekhususan tersebut, yaitu : adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi
dan
budaya,
mengupayakan
terwujudnya
ktentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah, dimana dalam hal ini fungsi utama Camat selain memberikan pelayanan kepada
masyarakat
juga
melakukan
tugas-tugas
pembinaan wilayah. Sebagaimana uraian
diatas,
maka
Camat dalam
menjalankan tugasnya kedepan diharapkan mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Walikota yang bermakna urusan
pelayanan
masyarakat
dan
penyelenggaraan
tugas-tugas umum pemerintahan, sehingga capaian kinerja pelayanan yang ada di Kecamatan juga harus berubah, sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Malang yaitu Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai yaitu :
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 58 -
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SUKUN
TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA YANG AKUNTABEL
VISI
:
MISI I
: MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG ADIL, TERUKUR, DAN AKUNTABEL 1. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN ADMINSTRASI DI WILAYAH KECAMATAN
TUJUAN
2. MENINGKATNYA KUALITAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN 3. MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN MUSRENBANG DI WILAYAH KECAMATAN 4. MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI WILAYAH KECAMATAN
SASARAN Terwujudnya kelancaran kegiatan surat menyurat guna menunjang administrasi perkantoran dan meningkatkan koordinasi antar SKPD dan Instansi lainnya
INDIKATOR KINERJA UTAMA % Kelurahan dengan kualitas pelayanan administrasi baik
FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN
PENANGGUNG JAWAB
Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik adalah Kelurahan dengan nilai SKM sekurang-kurangnya 80
Kecamatan Sukun
SUMBER DATA Seksi Pelayanan Umum
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 59 -
SASARAN Terwujudnya prosedur pelayanan
INDIKATOR KINERJA UTAMA % Kelurahan dengan kualitas pelayanan administrasi baik
FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN
PENANGGUNG JAWAB
Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik adalah Kelurahan dengan nilai SKM sekurang-kurangnya 80
Kecamatan Sukun
SUMBER DATA Seksi Pelayanan Umum
Terwujudnya Pelaporan IKM Kecamatan Sukun
SASARAN Tercapainya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
INDIKATOR KINERJA UTAMA Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musrenbang di Wilayah Kecamatan
FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN
% Kelurahan yang melaksanakan Musenbangkel sesuai dengan ketentuan/Juknis
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
Kecamatan Sukun
Sie PMK
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 60 -
SASARAN Fasilitasi kegiatan PKK Kecamatan
SASARAN Tercapainya kondisi wilayah yang aman, tentram dan nyaman
INDIKATOR KINERJA UTAMA % organisasi sosial masyarakat di tingkat Kecamatan Sukun yang aktif.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN
Yang dimaksud dengan organisasi sosial masyarakat yang aktif adalah organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan kegiatan minimal 1 kali kegiatan / tahun.
FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN
% Kelurahan dengan kualitas ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan
% Penurunan angka kriminalitas di Wilayah Kecamatan
% Poskamling di Wilayah Kecamatan yang aktif melaksanakan fungsinya.
Yang dimaksud aktif melaksanakan fungsinya adalah ikut serta berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban serta kenyamanan Wilayah Kecamatan .
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
Kecamatan Sukun
Sie PMK
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
Kecamatan Sukun
Sie Trantib
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 61 -
MISI 5
: Meningkatkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat kepuasan masyarakat
Tujuan
: Melaksanakan reformasi birokrasi secara berkelanjutan SASARAN
Terlaksananya reformasi birokrasi
INDIKATOR KINERJA UTAMA Prosentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK
FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
Kecamatan Sukun
Semua Bagian
Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK dalam tahun berkenaan
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 62 -
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD Kecamatan
Sukun
Kota
Malang
yang
merupakan
organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks, diantaranya adalah : 1. SDM yang ada belum / tidak sesuai dengan tupoksinya; 2. Anggaran di Kecamatan Sukun belum memadai sehingga kegiatan yang ada belum berjalan optimal, apalagi setelah adanya
tumpeng,
berkurang
plafon
dibandingkan
anggaran tahun
yang
anggaran
ditentukan sebelumnya
sehingga tupoksi tidak bisa berjalan dengan lancar; 3. Terbatasnya sarana dan prasarana dan tidak sesuai dengan SDM yang ada; 4. Tupoksi yang ada di Kecamatan masih bersinggungan dengan Unit kerja yang satu dengan Unit Kerja yang lain instansi lain (tumpang tindih), contoh : pengurusan KTP, PBB, trantip dengan satpol; 5. Lemahnya
koordinasi
dengan
dinas
terkait
karena
keterbatasan SDM; 6. Adanya Sistim LS yang ternyata menyulitkan karena tidak semua SKPD bisa mengatur prioritas pengeluaran. B. Telaah VISI, MISI, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Pengertian Visi menurut Undang-Undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti bahwa visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Malang harus dicapai pada tahun 2018. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2)
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 63 -
disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kota Malang ini 2013-2018 tidak hanya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah saja, namun sudah dilakukan beberapa penyesuaian dari semua acuan dimaksud. Visi pembangunan Kota Malang periode 2013-2018 adalah :
“TERWUJUDNYA KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT”
Sedang Misi Kota Malang sebagai berikut, ada 5 Misi : 1.
Meningkatkan
kualitas,
aksesibilitas
dan
pemerataan
pelayanan pendidikan dan kesehatan 2.
Meningkatkan produktifatas dan daya saring Daerah
3.
Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakan
rentan,
pengarustamaan
gender
serta
kerukunan sosial. 4.
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur
dan
daya
dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan. 5.
Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan
publik
yang
profesional,
akuntabel
dan
berorientasi pada kepuasan masyarakat. Rumusan MISI Kota Malang : MISI
TUJUAN
1. Meningkatkan kualitas,
1. Terwujudnya peningkatan
aksesibilitas dan
kualitas,
aksesbilitas
pemerataan pelayanan
pemerataan
pendidikan dan kesehatan
pendidikan
dan
pelayanan
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 64 -
2. Terwujudnya peningkatan kualitas,
aksesbilitas
pemerataan
dan
pelayanan
kesehatan 2. Meningkatkan produktifatas
1. Terwujudnya peningkatan dan
daya
saring Daerah
perekonomian
daerah
melalui penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah,
perindustrian
dan perdagangan, serta pariwisata Daerah. 2. Terwujudnya
perluasan
kesempatan kerja 3. Terwujudnya ketersediaan dan akses pangan. 3. Meningkatkan
1. Terwujudnya peningkatan
kesejahteraan dan
perlindungan
perlindungan terhadap
masyarakat
masyarakan rentan,
pengentasan kemiskinan.
pengarustamaan gender
2. Tewujudnya
serta kerukunan sosial.
kualitas
terhadap rentan
dan
peningkatan
kehidupan
dan
peran perempuan, serta terjaminnya pengarustamaan gender 3. Terwujudnya peningkatan kualitas
kerukunan
sosial
masyarakat 4. Meningkatkan
1. Terwujudnya peningkatan
pembangunan infrastruktur
kualitas
dan daya dukung Kota
daya dukung kota
yang terpadu dan berkelanjutan, tertib
infrastruktur
dan
2. Terwujudnya pemanfaatan ruang kota
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 65 -
penataan ruang serta
sesuai pemukimannya
berwawasan lingkungan. 5. Mewujudkan pelaksanaan 1. Terwujudnya reformasi
birokrasi
dan
kualitas pelayanan publik yang
dan
transparansi
akuntabilitas
kinerja
Pemerintah Daerah
profesional, 2. Terwujudnya peningkatan
akuntabel dan berorientasi
kualitas pelayanan publik
pada
yang
masyarakat.
kepuasan
profesional.
Akuntabel dan berorientasi pada
kepuasan
masyarakat.
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 66 -
C. MATRIX PENYEMPURNAAN RPJMD 2013-2018 KECAMATAN SUKUN
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG MATRIK PENYEMPURNAAN RPJMD TAHUN 2013-2018
" TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA YANG AKUNTABEL ' MISI 1 Tujuan
: :
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG ADIL, TERUKUR, DAN AKUNTABEL 1. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN ADMINSTRASI DI WILAYAH KECAMATAN 2. MENINGKATNYA KUALITAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN 3. MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN MUSRENBANG DI WILAYAH KECAMATAN 4. MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI WILAYAH KECAMATAN
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 67 -
TUJUAN N O
1.
URAIAN
INDIKATOR
FORMULA PERHITUNGAN
Persentase rekomendasi yang diterbitkan
% Kelurahan dengan kualitas pelayanan administrasi baik
Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik adalah Kelurahan dengan nilai SKM sekurangkurangnya 80
KONDISI AWAL TAHUN 2013
TARGET TAHUN
71,41%
100,00%
Sasaran Uraian
Indikator
Rumus
Kondisi Awal 2013
1
2
3
4
Mening katnya kualitas pelayan an admnist rasi di Wilaya
1.
% Kelurahan dengan kualitas pelayanan administras i baik
Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik adalah Kelurahan dengan nilai SKM sekurang-
71,41%
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran 2014 5
100,00%
2015 6
Target Tahun 2016 7
100,00%
2017 8
100,00%
2018 9
100,00%
Strategi Kebijakan
Program
10
11
Dilakukan penyesuaian terhadap anggaran yang tersedia dan efisiensi
Program
:
Ket 12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 68 -
h Kecam atan
kurangnya 80
TUJUAN N O
1.
2
URAIAN
Tercapainya peran serta masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban wilayah.
INDIKATOR
FORMULA PERHITUNGAN
% Kelurahan dengan kualitas ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan
% Penurunan angka kriminalitas di Wilayah Kecamatan
% Poskamling di Wilayah Kecamatan yang aktif melaksanakan fungsinya.
Yang dimaksud aktif melaksanakan fungsinya adalah ikut serta berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban serta kenyamanan Wilayah Kecamatan .
KONDISI AWAL TAHUN 2013
TARGET TAHUN
77,79%
100,00%
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 69 -
Sasaran
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Uraian
Indikator
Rumus
Kondisi Awal 2013
1
2
3
4
2014 5
2015 6
Target Tahun 2016 7
77,79%
100,00%
100%
100,00%
Mening katnya kualitas ketente raman dan ketertib an wilayah Kecam atan Sukun
1.
2.
% Kelurahan dengan kualitas ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan
% Penurunan angka kriminalitas di Wilayah Kecamatan
% Poskamling di Wilayah Kecamatan yang aktif melaksanak an fungsinya.
Yang dimaksud aktif melaksanakan fungsinya adalah ikut serta berperan aktif menjaga keamanan dan
2017 8
2018 9
100,00%
100,00%
Strategi Kebijakan
Program
10
11
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta kenyamanan Wilayah Kecamatan.
Program
:
Ket 12
Program Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal.
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 70 -
ketertiban serta kenyamanan Wilayah Kecamatan .
TUJUAN N O
1.
URAIAN
INDIKATOR
Meningkatk an kualitas penyelengg araan Musrenban g di
Meningkatkan kualitas penyelenggaraa n Musrenbang di Wilayah Kecamatan
Wilayah Kecama tan
FORMULA PERHITUNGAN
% Kelurahan yang melaksanakan Musenbangkel sesuai dengan
KONDISI AWAL TAHUN 2013
TARGET TAHUN
100,00%
100,00%
ketentuan/Juknis
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 71 -
Sasaran
4
2014 5
2015 6
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
200 orang
200 orang
200 orang
200 orang
200 orang
200 orang
Uraian
Indikator
Rumus
Kondisi Awal 2013
1
2
3
Persentase kelurahan yang mengusulk an program pembangun an Tercap ainya partisip asi masyar akat dalam pemba ngunan
1.
Persentase kelurahan yang mengusulk an program pembangun an
Jumlah kelurahan yg mengusulkan / jumlah seluruh kelurahan x 100%
Ketentuan sebagaimana dimaksud adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran Target Tahun 2016 7
2017 8
2018 9
Strategi Kebijakan
Program
10
11
- Dibagi menjadi 2 keompok Fisik (sarana&prasarana) dan Non Fisik (pelatihan&penguan tan
Program
:
Kegiatan
:
Ket 12
Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (Musrenbangcam)
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 72 -
TUJUAN N O
1.
URAIAN
INDIKATOR
Meningkatka n daya dukung masyarakat dalam pembanguna n
% organisasi sosial masyarakat di tingkat Kecamatan Sukun yang aktif.
Keterangan : Organisasi sosial masyarakat di Tingkat Kecamatan adalah organisasi sosial masyarakat yang ditetapkan oleh dan dibawah Pembinaan CAMAT, yaitu kegiatan : Stimulan Kegiatan Karang Wreda Kecamatan
FORMULA PERHITUNGAN
KONDISI AWAL TAHUN 2013
TARGET TAHUN
82,66%
100,00%
Yang dimaksud dengan organisasi sosial masyarakat yang aktif adalah organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan kegiatan minimal 1 kali kegiatan / tahun.
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 73 -
Stimulan Kegiatan Forum Kecamatan Sehat Stimulan Kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan Stimulan Kegiatan Kwartir Ranting Pramuka Kecamatan Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKALPMK) Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan Penunjang Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Fasilitasi Kota Layak Anak (KLA) Fasilitasi Kader Sosial Fasilitasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial
43,75%
100,00%
-
100,00%
-
100,00%
-
100,00%
-
100,00%
-
100,00%
-
100,00%
-
100,00%
-
100,00%
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 74 -
Fasilitasi sertifikat melalui Program Prona Pengolahan dan Updating database monografi Kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi Kecamatan Penyusunan Profil Kecamatan
-
100,00%
-
100,00%
-
100,00%
Sasaran Uraian
Indikator
Rumus
Kondisi Awal 2013
1
2
3
4
Mening katnya partisip asi masyar akat dalam penyele nggara an urusan pemeri ntahan
% organisasi sosial masyarakat di tingkat Kecamatan Sukun yang aktif.
Yang dimaksud dengan organisasi sosial masyarakat yang aktif adalah organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan kegiatan minimal 1 kali kegiatan / tahun.
60,00%
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran 2014 5
50,00%
2015 6
90,00%
Target Tahun 2016 7
100,00%
2017 8
100,00%
2018 9
100,00%
Strategi Kebijakan
Program
10
11
Memfasilitasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Program
:
Program
:
Ket 12
Peningkatan pertisipasi masyarakat dalam pembangunan
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 75 -
di Wilaya h Kecam atan Sukun. Program
MISI 5 Tujuan
: :
:
Program pembangunan sistem pendaftaran tanah
Meningkatkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat Melaksanakan reformasi birokrasi secara berkelanjutan TUJUAN
N O
1.
URAIAN
Terlaksanan ya reformasi birokrasi
INDIKATOR
Prosentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi
FORMULA PERHITUNGAN
KONDISI AWAL TAHUN 2013
TARGET TAHUN
Plakat/piala Adipura/piala adipura kencana
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 76 -
Sasaran Uraian
Terlaks ananya reforma si birokra si
Indikator
1.
Prosentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi
2.
Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK
Rumus
Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK dalam tahun berkenaan
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran 2014
2015
Target Tahun 2016
0
0
100%
100%
100%
100%
0
0
3
4
5
6
Kondisi Awal 2013
2017
2018
Strategi Kebijakan
Program
Ket
Meningkatkan pelaksanaan reformasi pelayanan publik
Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan
Malang, 30 Nopember 2015 CAMAT SUKUN
SINARNI, SIP, MM Pembina Tk. I NIP. 19590916 198403 2 003
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 77 -
E.
PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Setelah Tujuan dan Sasaran serta trategi ditetapkan, maka cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, perlu melalui penetapan Kebijakan Teknis, Program dan Kegiatan yang harus
dilaksanakan
menggunakan
secara
efektif
prinsip
dan
efisien
akuntabilitas,
dengan
partisipatif,
pemberdayaan masyarakat. Kebijakan Teknis disini dibedakan dengan Kebijakan Daerah. Kebijakan Daerah lebih mengarah kepada kebijakan publik, sedangkan kebijakan teknis lebih bersifat operasional untuk mencapai tujuan dan sasaran pada program
dan
kegiatan
tertentu,
dimana
satu
program/kegiatan tertentu tersebut dengan lainnya dapat berbeda-beda kebijakan teknisnya. Kebijakan teknis ini merupakan kewenangan Camat sebagai perangkat
daerah
dalam
kerangka
azas
desentralisasi.
Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya
mendapatkan
bermakna
urusan
penyelenggaraan
pelimpahan pelayanan
tugas-tugas
umum
kewenangan
yang
masyarakat
dan
pemerintahan
dan
bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Kebijakan teknis Kecamatan Sukun adalah sebagai berikut : Fasilitasi Peningkatan kerukunan dan kesadaran/pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang ada
serta
penegakan
hukum
termasuk
memperlancar
informasi kebijakan dan kebijaksanaan Pemerintah Kota Malang kepada masyarakat. Penyiapan data pendukung perencanaan pembangunan yang
akurat
dan
memfasilitasi
pengajuan
usulan
pembangunan sarana prasarana umum serta menggalang partisipasi masyarakat. Peningkatan kualitas SDM/aparatur pelayan masyarakat dan kualitas prosedur administrasi di tingkat Kelurahan maupun di tingkat Kecamatan.
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 78 -
Peningkatan sistem pelayan masyarakat dengan penetapan prosedur administrasi pelayanan.
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 79 -
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN A. VISI DAN MISI SKPD Kecamatan Sukun dalam melaksanakan tugas pelayanan dan urusan/kewenangan yang diberikan Pemerintah Kota Malang, ditunjukan pada upaya pencapaian Visi Kota Malang yang dirumuskan dalam RPJMD Kota Malang tahun 2013-2018, yakni : “MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT”
Dengan merujuk Misi Kota Malang dari pembangunan Kota Malang periode 2013-2018, dan
setelah melalui proses
penggalian dari bawah serta pengkajian yang komperhensip dengan
representasi
komponen
masyarakat
di
wilayah
Kecamatan Sukun bersama aparaturnya, akhirnya dihasilkan VISI Kecamatan Sukun, sebagai berikut : “TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA YANG AKUNTABEL”
Dengan
memperhatikan
Visi
Kecamatan
Sukun
maka
dihasilkan dan di rumuskan 1 MISI untuk Kecamatan Sukun yakni : “MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG ADIL, TERUKUR, DAN AKUNTABEL”
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 80 -
Rumusan Misi Kecamatan Sukun ada 4 tujuan : 1.
MENINGKATNYA
KUALITAS
PELAYANAN
ADMINSTRASI
DI
WILAYAH KECAMATAN 2.
MENINGKATNYA KUALITAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN
3.
MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN MUSRENBANG DI WILAYAH KECAMATAN
4.
MENINGKATNYA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI
WILAYAH
KECAMATAN
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 81 -
B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD
NO.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1
2
3
4
Peningkatan Kerukunan dan kesadaran masyarakat sebagai warga negara, Pemahaman terhadap hak dan kewajibannya serta kelancaran penyampaian informasi kebijakan dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah kepada masyarakat
Prosentase tingkat kehadiran peserta Musrenbang
1.
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Daerah
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2014 5
2015 6
2016 7
2017 8
2018 9
17.994.000
17.955.000,00
25.500.000
26.000.000
26.500.000
83.513.100,00
49.610.275,00
91.000.000
92.000.000
93.000.000
Jumlah Musrenbangcam yang memiliki tingkat kehadiran di atas 80% Jumlah Musrenbangcam yang memiliki tingkat partisipasi perempuan minimal 30%
2.
Tercapainya peran serta masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban wilayah
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban wilayah
Jumlah tenaga pengaman wilayah masing-masing dari Aparat Kecamatan, Polsek dan Koramil
Jumlah Pos Siskamling Jumlah Anggota Linmas Jumlah kelompok ronda
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 82 -
Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara
3.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima
Jumlah partisipasi pemilih dalam Pemilu Jumlah partisipasi pemilih dalam pilpres Jumlah partisipasi pemilih dalam pemilukada Rasio pos kamling per jumlah 100 KK Rata rata prosentase keaktifan RW dalam mengadakan siskamling Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran Prosentase rekomendasi yang diterbitkan Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti Prosentase penurunan pengaduan Penyediaan jasa surat menyurat
30.000.000
25.619.000,00
28.000.000
30.000.000
33.000.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
30.000.000
39.600.000,00
40.000.000
44.000.000
46.000.000
10.000.000
6.980.000,00
8.500.000
9.500.000
10.000.000
30.000.000
16.650.000,00
25.000.000 10.000.000
22.830.000,00 23.638.260,00
25.000.000 33.000.000
27.000.000 36.000.000
29.000.000 39.000.000
12.000.000
8.985.000,00
12.000.000
13.200.000
14.000.000
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
-
-
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 83 -
Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
5.400.000
6.000.000,00
6.600.000
7.260.000
7.986.000
5.400.000
3.500.000,00
6.000.000
6.500.000
7.000.000
15.400.000
21.140.000,00
23.000.000
25.000.000
27.500.000
40.000.000
39.600.000,00
43.000.000
45.000.000
49.500.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
-
20.000.000,00
100.000.000
50.000.000
50.000.000
Kegiatan Pawai Pembangunan
-
25.000.000,00
30.000.000
35.000.000
40.000.000
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan ( Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan/ PATEN )
25.000.000
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
Pembangunan Penambahan Gedung Lokal
75.000.000
95.000.000,00
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
26.500.000
28.000.000
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Pengembangan Monografi Kecamatan
-
18.461.500,00
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 84 -
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.
Tersedianya sarana prasarana Pelayanan yang representatif
Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana Pelayanan
Pengadaan Kendaraan dinas/operasioanal Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5.
Tersedianya Data dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang akuntabel
Tersusunnya Data dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang akuntabel
17.500.000 25.000.000 51.000.000
92.020.000,00
41.109.465,00
300.000.000
17.500.000
17.500.000
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
60.000.000,00
66.000.000,00
75.000.000,00
15.000.000
47.293.000,00
52.000.000
57.000.000
63.000.000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6.000.000
3.291.000,00
6.000.000
6.000.000
6.000.000
Penyusunan laporan keuangan semesteran
6.000.000
28.663.500,00
30.000.000
33.000.000
35.000.000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
6.000.000
-
Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
6.000.000
4.984.000,00
6.000.000
6.000.000
6.000.000
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
6.000.000
4.650.000,00
6.000.000
6.000.000
6.000.000
Penyusunan Rencana Kerja
6.000.000
2.685.000,00
6.000.000
6.000.000
6.000.000
20.000.000
8.540.000,00
20.000.000
20.000.000
20.000.000
Penyusunan Buku Profil Kecamatan
-
-
-
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 85 -
Sukun Penataan Arsip/ aset
3.000.000
1.250.000,00
3.000.000
3.000.000
3.000.000
17.500.000
5.220.000,00
17.500.000
17.500.000
17.500.000
5.000.000
25.000.000,00
27.500.000
30.250.000
33.000.000
Stimulan Kegiatan Karang Wreda Kecamatan
3.000.000
3.000.000,00
3.300.000
3.600.000
3.900.000
Stimulan Kegiatan Forum Kecamatan Sehat
3.000.000
2.625.000,00
3.000.000
3.000.000
3.300.000
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
6.
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Daerah Daerah
Peningkatan Kerukunan dan kesadaran masyarakat sebagai warga negara, Pemahaman terhadap hak dan kewajibannya serta kelancaran penyampaian informasi kebijakan dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah kepada masyarakat
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Stimulan Kegiatan PKK Kecamatan
Stimulan Kegiatan Palang Merah Indonesia Kecamatan
7.
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur dan akuntabel
3.000.000
-
-
-
-
Stimulan Kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan
3.000.000
3.000.000,00
3.000.000
3.300.000
3.500.000
Stimulan Kegiatan Kwartir Ranting Pramuka Kecamatan
3.000.000
3.000.000,00
5.000.000
5.500.000
6.000.000
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 86 -
Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKA-LPMK) Terlaksananya Kegiatan Kota Layak Anak Kecamatan
Kegiatan Kota Layak Anak Kecamatan dapat berjalan lancar
3.000.000
3.000.000,00
3.300.000
3.600.000
4.000.000
3.000.000,00
5.000.000
5.500.000
6.000.000
38.750.000,00
50.000.000
55.000.000
60.000.000
Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Fasilitasi Kota Layak Anak (KLA)
-
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara
Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
50.000.000
Mengetahui KEPALA BAPPEDA KOTA MALANG
CAMAT SUKUN
Ir. BUDI HERAWANTO, MT Pembina Utama Muda
Drs. PRIYADI, MM. Pembina Tk. I
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 87 -
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Untuk memperoleh strategi yang mampu meningkatkan pencapaian visi Kecamatan, digunakan analisis SWOT yang pada dasarnya merupakan kegiatan analitik sebagai upaya merumuskan strategi untuk meningkatkan kapasitas Kecamatan dalam menghadapi ancaman maupun peluang yang ada. Selain itu dengan analisis SWOT diharapkan dapat diketahui kekuatan dan kelemahan yang ada di Kecamatan, sehingga ditemukan
strategi
terbaik
dalam
pengembangannya,
sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut : Faktor-Faktor Internal KEKUATAN (STRENGTH) 1. Kondisi dan Potensi ling-
KELEMAHAN (WEAKNESS) 1. Kurangnya sarana dan
kungan yang kondusif
pra-sarana pendukung
men-dorong adanya
pelayanan prima
Pelayanan Prima 2. Tersedianya Sumber Daya
2. Adanya budaya kerja
Manusia dan dukungan
rutinitas dan cenderung
serta komitmen dari
kurang kreatif dan inovatif
Pimpinan
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 88 -
Faktor-Faktor Eksternal PELUANG (OPPORTUNITY) 1. Adanya keinginan dan
ANCAMAN (THREAT) 1. Masih adanya persepsi
dukungan warga
ne-gatif terhadap
masyarakat yg kuat untuk
kegiatan yg dilakukan
mewujudkan visi dan misi
oleh Pemerintah
Kecamatan 2. Kecamatan merupakan
2. Masih adanya sebagian
perangkat Daerah yg
Masyarakat yang selalu
mempunyai peran yang
kurang puas terhadap
sama dengan perangkat
pelayanan yang
Daerah lainnya
diberikan,
Berdasarkan analisis faktor eksternal dan faktor internal yang telah diidentifikasi, maka sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut : 1. Strategi SO, Dayagunakan kekuatan, manfaatkan peluang. 2. Strategi ST, Dayagunakan Kekuatan, Hindari Ancaman. 3. Strategi WO, Atasi kelemahan, manfaatkan peluang 4. Strategi WT, Miminimalkan kelemahan, hindari ancaman Sebagai hasil interaksi atau pemetaan faktor-faktor Internal dan Eksternal dengan mengacu pada kata kunci tersebut, dituangkan kedalam Tabel berikut ini :
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 89 -
Pemetaan Interaksi Faktor
KEKUATAN
FAKTORFAKTOR INTERNAL
FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL PELUANG
ANCAMAN
STRATEGI (SO)
STRATEGI (ST)
1. Dengan mendayaguna-kan SDM dan dukungan serta komitmen dari Pimpinan untuk mewujud-kan visi dan misi Kecamatan. (S2 O1).
1. Dengan mendayaguna-kan SDM dan dukungan serta komitmen dari Pimpinan untuk mening-katkan kepuasan pelayanan kepada Masyarakat (S2 T2).
2. Dengan mendayaguna-kan Kondisi dan Potensi lingkungan yg kondusif akan memperkuat kedudukan Kecamatan sebagai perangkat Daerah yg mempunyai peran yang sama dengan perangkat Daerah lainnya. (S1 02)
KELEMAHAN
STRATEGI (WO) 1. Mengatasi terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan Prima dengan memanfaatkan Kondisi dan Po-tensi Lingkungan yg kondusif (W1 O1) 2. Merubah budaya kerja rutinitas, kurang kreatif dan inovatif aparatur dengan memanfaatkan perangkat peraturan perundang-undangan yang mendasari pelaya-nan prima kepada masyarakat (W2 02)
2. Dengan mendayaguna-kan Kon-disi dan Potensi lingkungan yg kondusif akan mengurangi persepsi negatif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah (S1 T1)
STRATEGI (WT) 1. Mengatasi terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan Prima dengan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yg telah diberikan (W1 T2) 2. Merubah budaya kerja rutinitas, kurang kreatif dan inovatif aparatur akan merubah persepsi negatif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah (W2 T1)
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 90 -
Berdasarkan analisis SWOT yang disajikan pada Tabel diatas, maka strategi Kecamatan Sukun Kota Malang adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan mendayagunakan SDM/Aparatur (termasuk di dalamnya
elemen
pendukung)
dan
dukungan
serta
komitmen pimpinan akan sangat mendukung peningkatan kepuasan pelayanan kepada Masyarakat ; 2. Memanfaatkan kondisi dan potensi lingkungan yang kondusif serta adanya dukungan dan keinginan yang kuat dari masyarakat akan mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. 3. Melaksanakan perubahan budaya kerja yang rutinitas dan lebih
mengembangkan kreatifitas/inovasi kegiatan serta
mengimbangi
perkembangan
teknologi
(pemanfaatan
sarana prasarana yang lebih modern), akan semakin menjauhkan persepsi negatif masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah ; 4. Sosialisasi dan Penegakan peraturan perundang-undangan akan semakin memperkuat dukungan masyarakat terhadap berbagai
kegiatan
pemerintah
kecamatan
dan
mensejajarkan pemerintah kecamatan dengan perangkat daerah lainnya.
A. KEBIJAKAN Setelah Tujuan dan Sasaran serta trategi ditetapkan, maka cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, perlu melalui penetapan Kebijakan Teknis, Program dan Kegiatan yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan pemberdayaan
prinsip
akuntabilitas,
masyarakat.
Kebijakan
partisipatif, Teknis
disini
dibedakan dengan Kebijakan Daerah. Kebijakan Daerah lebih
mengarah
kepada
kebijakan
publik,
sedangkan
kebijakan teknis lebih bersifat operasional untuk mencapai
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 91 -
tujuan dan sasaran pada program dan kegiatan tertentu, dimana satu program/kegiatan tertentu tersebut dengan lainnya dapat berbeda-beda kebijakan teknisnya. Kebijakan teknis ini merupakan kewenangan Camat sebagai
perangkat
daerah
dalam
kerangka
azas
desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan
tugasnya
mendapatkan
pelimpahan
kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.
Kebijakan
teknis Kecamatan Sukun adalah sebagai berikut : 1. Fasilitasi
Peningkatan
kerukunan
dan
kesadaran/pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang ada serta penegakan hukum termasuk
memperlancar
kebijaksanaan
informasi
Pemerintah
Kota
kebijakan Malang
dan
kepada
masyarakat. 2. Penyiapan
data
pendukung
perencanaan
pembangunan yang akurat dan memfasilitasi pengajuan usulan pembangunan sarana prasarana umum serta menggalang partisipasi masyarakat. 3. Peningkatan kualitas SDM/aparatur pelayan masyarakat dan
kualitas prosedur administrasi di tingkat Kelurahan
maupun di tingkat Kecamatan. 4. Peningkatan
sistem
pelayan
masyarakat
dengan
penetapan prosedur administrasi pelayanan.
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 92 -
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 93 -
BAB VI PENGAJUAN RENCANA PERUBAHAN APBD TAHUN 2015
MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF PROGRAM
Program pelayanan administrasi perkantoran
TARGET 2014
TARGET 2015
TARGET 2016
TARGET 2017
TARGET 2018
PENANGGUNG JAWAB
100%
100%
100%
100%
100%
Kasubbag Umum
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100%
100%
100%
100%
100%
Kasubbag Keuangan
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
100%
100%
100%
100%
100%
Kasubbag Umum
Penyediaan jasa kebersihan kantor
100%
100%
100%
100%
100%
Kasubbag Keuangan
Penyediaan alat tulis kantor
100%
100%
100%
100%
100%
Kasubbag Umum
KEGIATAN
Penyediaan jasa surat menyurat
INDIKATOR KEGIATAN
% Kelurahan dengan kualitas pelayanan administrasi baik
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 98 -
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100%
100%
100%
100%
100%
Kasubbag Umum
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
100%
100%
100%
100%
100%
Kasubbag Umum
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
100%
100%
100%
100%
100%
Kasubbag Umum
Penyediaan makanan dan minuman
100%
100%
100%
100%
100%
Kasubbag Umum
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100%
100%
100%
100%
100%
Kasubbag Umum
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
100%
100%
100%
100%
100%
Kasubbag Umum
Pawai Pembangunan
100%
100%
100%
100%
100%
Kasi Pemerintahan
100%
100%
100%
100%
100%
Sekcam
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
% Kelurahan dengan kualitas pelayanan administrasi baik
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 99 -
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
100%
100%
100%
100%
100%
Kasubbag Suggram
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
100%
100%
100%
100%
100%
Kasi Yanmum
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
100%
100%
100%
100%
100%
Kasubbag Umum
100%
100%
100%
100%
100%
Kasubbag Keuangan
100%
100%
100%
100%
100%
Kasubbag Suggram
Penyusunan laporan keuangan semesteran
100%
100%
100%
100%
100%
Kasubbag Suggram
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
100%
100%
100%
100%
100%
Kasubbag Suggram
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS
% Kelurahan dengan kualitas pelayanan administrasi baik
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
% Kelurahan dengan kualitas pelayanan administrasi baik
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 100 -
Program pengembangan data /informasi/statistik daerah
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
100%
100%
100%
100%
100%
Kasubbag Suggram
Penyusunan SOP (Standart Operasional Procedure)
100%
100%
100%
100%
100%
Kasubbag Suggram
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
100%
100%
100%
100%
100%
Kasubbag Suggram
Penataan Arsip / Aset
100%
100%
100%
100%
100%
Kasubbag Umum
100%
100%
100%
100%
100%
Kasi Pemerintahan
Pengolahan dan Updating database monografi Kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi Kecamatan
% organisasi sosial masyarakat di tingkat Kecamatan Sukun yang aktif.
Penyusunan Profil Kecamatan
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah Kecamatan
Kasi PMK
% Kelurahan dengan kualitas ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan
100%
100%
100%
100%
100%
Kasi Trantib
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 101 -
% Poskamling di Wilayah Kecamatan yang aktif melaksanakan fungsinya.
Program perencanaan pembangunan daerah
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Stimulan Kegiatan Karang Wreda Kecamatan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musrenbang di Wilayah Kecamatan
200 org
200 org
200 org
200 org
200 org
Kasi PMK
100%
100%
100%
100%
100%
Kasi Kesmas
Stimulan Kegiatan Forum Kecamatan Sehat
100%
100%
100%
100%
100%
Kasi Kesmas
Stimulan Kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan
100%
100%
100%
100%
100%
Kasi Yanmum
Stimulan Kegiatan Kwartir Ranting Pramuka Kecamatan
100%
100%
100%
100%
100%
Kasi Kesmas
% organisasi sosial masyarakat di tingkat Kecamatan Sukun yang aktif.
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 102 -
Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKALPMK)
100%
100%
100%
100%
100%
Kasi PMK
Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan
100%
100%
100%
100%
100%
Kasi PMK
Penunjang Kegiatan Karang Taruna Kecamatan
100%
100%
100%
100%
100%
Kasi Kesmas
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
Monitoring stimulan pembangunan
% organisasi sosial masyarakat di tingkat Kecamatan Sukun yang aktif.
100%
100%
100%
100%
100%
Kasi PMK
Program pembangunan sistem pendaftaran tanah
Fasilitasi sertifikat melalui Program Prona
% organisasi sosial masyarakat di tingkat Kecamatan Sukun yang aktif.
100%
100%
100%
100%
100%
Kasi Pemerintahan
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Fasilitasi Kota Layak Anak (KLA)
% organisasi sosial masyarakat di tingkat Kecamatan Sukun yang aktif.
100%
100%
100%
100%
100%
Kasi Kesmas
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 103 -
Fasilitasi Kader Sosial
100%
100%
100%
100%
100%
Kasi Kesmas
Fasilitasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial
100%
100%
100%
100%
100%
Kasi Kesmas
Malang, 30 Nopember 2015 Camat,
SINARNI, SIP, MM Pembina Tingkat I NIP. 19590916 198403 2 003
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 104 -
BAB VII PENUTUP Renstra Kecamatan Sukun Tahun 2013-2018 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada dilingkungan Kecamatan Sukun dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018. Dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Sukun perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut : Dalam Renstra Kecamatan Sukun 2013-2018 telah ditetapkan rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Kecamatan Sukun dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2013-2018. Renstra Kecamatan Sukun Tahun 2013-2018 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Sukun dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Seksi yang ada di Kecamatan Sukun. Renstra Kecamatan Sukun Tahun 2013-2018 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kecamatan Sukun untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2013-2018. Dalam mendukung penyiapan Rancangan
APBD Kota
Malang, keberadaan Rencana Kerja Kecamatan Sukun harus dijadikan pedoman penyiapan Usulan Program dan Kegiatan /
KUA
PPAS
dan
Rencana
Kegiatan
dan
Anggaran
Kecamatan Sukun (RKA Kecamatan Sukun).
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 105 -
Apabila ada kebijakkan penganggaran untuk Kecamatan Sukun yang keluar dari Renstra ini, maka akan dilakukan perbaikan. Hasil pelaksanaan tahunan renstra Kecamatan Sukun Tahun 2013-2018 yang tercermin dari Renja Kecamatan Sukun harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dengan berubahnya Kecamatan menjadi SKPD yang utuh sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 41 Tahun 2007 yang diimplementasikan dalam Perda Kota Malang No. 8 Tahun 2008, maka diharapkan Kecamatan selaku unsur pelaksana Pemerintah Kota Malang dibidang pemerintahan umum
dapat melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan
secara menyeluruh, jadi perlu adanya anggaran yang mencakup program dan kegiatan dengan sasaran antara lain : pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, peningkatan SDM, penguatan kelembagaan masyarakat dll.
Malang, 5 Januari 2016 Camat Sukun
SINARNI, SIP, MM Pembina Tk. I NIP. 19590916 198403 2 003
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018 - 106 -
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN SUKUN TAHUN 2013 - 2018 KOTA MALANG INDIKATOR KINERJA TUJUAN
1
SASARAN
2
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
4
3
5
1
Tercapainya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Kecamatan Sukun
Persentase kelurahan yang mengusulkan program pembangunan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
& KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN TH 2013
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
TARGET
RP
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
100%
100%
-
-
-
-
PROGRAM (OUTCOME)
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB
LOKASI
20
21
Kecamatan Sukun
Urusan Wajib
1
06
1
06
1.20
21
Perencanaan Pembangunan
Program perencanaan pembangunan daerah
Jumlah kelurahan yg mengusulkan / jumlah seluruh kelurahan x 100%
1
06
1.20
21
14 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Ketentuan sebagaimana dimaksud adalah ketentuan yang ditetapkan oleh
17,994,000
100%
17,955,000
100%
25,518,900
100%
28,000,000
100%
30,800,000
100%
50,000,000
Sie PMK
-
100%
210,000,000
100%
231,000,000
100%
254,100,000
100%
279,510,000
Sie Pemerintahan
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
1
09
1
09
1.20
15
Pertanahan
1
09
1.20
15
1
11
1
11
1.20
17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1
11
1.20
17
41 Fasilitasi Kota Layak Anak (KLA)
-
-
-
-
-
100%
3,000,000
100%
4,395,960
100%
4,900,000
100%
5,500,000
Sie Kesmas
1
11
1.20
17
65 Fasilitasi Kader Sosial
-
-
-
-
-
100%
6,340,000
100%
7,000,000
100%
7,700,000
100%
10,000,000
Sie Kesmas
Program pembangunan sistem pendaftaran tanah 03 Fasilitasi sertifikat melalui Program Prona Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018
1
11
1
19
1
19
1
20
1
20
1.20
01
1
20
1.20
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
1
20
1.20
01
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
1
20
1.20
Terjaganya kebersihan kantor
1
20
1.20
Tersedianya alat tulis kantor
1
20
1.20
% Kelurahan dengan kualitas Mewujudkan Tercapainya Peran ketentraman dan ketertiban di Serta Masyarakat Ketentraman dan Wilayah Kecamatan Ketertiban Wilayah di Dalam Kecamatan Sukun Ketentraman dan
1.20
17
66 Fasilitasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial
-
-
-
-
77.70%
100%
83.513.100,00
100%
71.41%
100%
30,000,000
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
82.00%
100%
01
03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
100.00%
01
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
100.00%
01
10 Penyediaan alat tulis kantor
100.00%
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
% Penurunan angka kriminalitas di Wilayah Kecamatan
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Yang dimaksud aktif melaksanakan fungsinya adalah ikut serta berperan aktif menjaga
-
100%
4,430,800
100%
4,900,000
100%
5,500,000
100%
10,000,000
Sie Kesmas
49,610,275
100%
69,091,750
100%
76,000,000
100%
83,600,000
100%
100,000,000
Sie Trantib
100%
25,619,000
100%
42,413,400
100%
46,500,000
100%
50,000,000
100%
50,000,000
Subbag Umum
46,000,000
100%
39,600,000
100%
57,000,000
100%
62,700,000
100%
69,000,000
100%
75,000,000
Subbag Umum
100%
10,000,000
100%
6,980,000
100%
15,593,600
100%
17,100,000
100%
18,000,000
100%
20,000,000
Subbag Umum
100%
25,000,000
100%
22,830,000
100%
28,028,900
100%
30,500,000
100%
33,500,000
100%
40,000,000
Subbag Umum
100%
10,000,000
100%
23,638,260
100%
65,741,148
100%
72,000,000
100%
79,200,000
100%
80,000,000
Subbag Umum
Ketertiban Wilayah % Poskamling di Wilayah Kecamatan yang aktif melaksanakan fungsinya.
Nilai survei kepuasan masyarakat (SKM)
Terwujudnya kelancaran administrasi Jumlah surat/naskah dinas selama 1 Tahun
Pembayaran rekening telepon, air dan listrik tepat waktu
1.20
16
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kelurahan dengan kualitas pelayanan yang baik adalah Kelurahan dengan nilai SKM sekurangkurangnya 80
'- 93 -
1
20
1.20
01
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100.00%
100%
12,000,000
100%
8,985,000
100%
8,524,400
100%
9,300,000
100%
10,250,000
100%
10,500,000
Subbag Umum
1
20
1.20
01
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
100.00%
100%
5,400,000
100%
6,000,000
100%
16,573,489
100%
18,250,000
100%
20,000,000
100%
25,000,000
Subbag Umum
1
20
1.20
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
99.77%
100%
5,400,000
100%
3,500,000
100%
3,500,000
100%
3,850,000
100%
4,200,000
100%
5,000,000
Subbag Umum
Tersedianya makanan dan minuman untuk harian, rapat dan tamu
1
20
1.20
01
17 Penyediaan makanan dan minuman
-
100%
15,400,000
100%
21,140,000
100%
28,200,000
100%
31,000,000
100%
34,000,000
100%
50,000,000
Subbag Umum
Kegiatan koordinasi kepala SKPD
1
20
1.20
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
-
100%
20,000,000
100%
18,530,000
100%
20,000,000
100%
22,000,000
100%
25,000,000
Subbag Umum
Tersedianya barang cetakan
Tersedianya alat lsitrik dan elektronika
Tersedianya bahan bacaan bagi aparat
-
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018
Terwujudnya kesejahteraan bagi personil pengamanan
1
20
1.20
01
19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Terlaksananya kegiatan pawai pembangunan
1
20
1.20
01
90 Pawai Pembangunan
1
20
1.20
02
Terlaksanaya pengadaan kendaraan dinas operasional
1
20
1.20
02
05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah Penambahan sarana penunjang pelayanan
1
20
1.20
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1
20
1.20
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1
20
1.20
02
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1
20
1.20
28
1
20
1.20
28
23 Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan /PATEN)
1
20
1.20
28
42 Pembangunan penambahan gedung lokal
1
20
1.20
05
1
20
1.20
05
1
20
1.20
06
Laporan Akhir Tahun
1
20
1.20
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan
1
20
1.20
06
Dokumen Rencana kegiatan dan Anggaran
1
20
1.20
06
Dokumen SKM 2 semester
1
20
1.20
Tersusunnya SOP dan SP Kecamatan Sukun
1
20
Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja SKPD
1
20
Tersedianya sarana prasarana Pelayanan yang representatif Pemeliharaan kendaraan dinas selama satu tahun
Nilai survei kepuasan masyarakat (SKM)
Terwujudnya kelancaran administrasi
Peningkatan mutu pelayanan
Terjaganya kesehatan dan kebugaran aparat Kecamatan Sukun
86.37%
-
-
-
40,000,000
100%
100%
17,500,000
-
97.66%
100%
25,000,000
100%
92,020,000
99.25%
100%
51,000,000
100%
71.64%
100%
15,000,000
-
100%
100,000,000
-
-
100%
100%
6,000,000
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
100%
100%
05 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
85.70%
100%
06
11 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
100.00%
1.20
06
15 Penyusunan SOP (Standart Operasional Procedure)
1.20
06
25 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
-
100%
39,600,000
100%
40,480,000
100%
44,500,000
100%
49,000,000
100%
50,000,000
Subbag Umum
100%
25,000,000
100%
25,000,000
100%
27,500,000
100%
30,000,000
100%
50,000,000
Subbag Umum
100%
16,400,000
100%
82,000,000
100%
300,000,000
100%
300,000,000
Subbag Umum
100%
84,820,000
100%
200,000,000
100%
100,000,000
100%
100,000,000
Subbag Sunggram
41,109,465
100%
45,285,683
100%
150,000,000
100%
150,000,000
100%
150,000,000
Sie Yanmum
100%
472,930,000
100%
93,251,500
100%
102,500,000
100%
115,000,000
100%
125,000,000
Subbag Umum
100%
100,000,000
-
-
-
-
-
-
-
Subbag Sunggram
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
Program peningkatan kualitas pelayanan publik
-
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 11 Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS
-
-
-
100%
5,280,000
100%
34,500,000
100%
38,000,000
100%
40,000,000
Subbag Umum
100%
3,291,000
100%
9,218,500
100%
10,000,000
100%
11,000,000
100%
12,000,000
Subbag Sunggram
6,000,000
100%
28,663,500
100%
37,778,000
100%
42,000,000
100%
45,000,000
100%
50,000,000
Subbag Sunggram
6,000,000
100%
4,984,000
100%
8,428,050
100%
9,000,000
100%
10,000,000
100%
10,000,000
Subbag Sunggram
100%
6,000,000
100%
4,650,000
100%
7,499,050
100%
8,250,000
100%
9,000,000
100%
10,000,000
Subbag Sunggram
100.00%
100%
17,500,000
100%
5,220,000
100%
7,024,450
100%
7,200,000
100%
8,000,000
100%
17,500,000
Subbag Sunggram
-
100%
6,000,000
100%
2,685,000
100%
6,269,450
100%
6,900,000
100%
7,500,000
100%
8,250,000
Subbag Sunggram
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018
Pembangunan di Nilai survei kepuasan masyarakat (SKM)
Terlaksananya penyusunan RENSTRA SKPD
1
20
1.20
04
Peningkatan Kedisiplinan penataan arsip/aset Kecamatan Sukun
1
20
1.20
06
% organisasi sosial masyarakat di tingkat
1
22
Kelurahan se Wilayah Kecamatan Sukun yang aktif. Kecamatan Sukun
'- 94 -
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
35 Penataan Arsip / Aset
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Yang dimaksud dengan organisasi sosial masyarakat yang aktif adalah organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan kegiatan minimal 1 kali kegiatan / tahun.
100%
-
100%
100%
-
6,000,000
-
100%
-
1,250,000
-
100%
-
100%
5,000,000
100%
5,000,000
100%
5,000,000
Subbag Sunggram
1,729,600
100%
2,000,000
100%
3,000,000
100%
6,000,000
Subbag Sunggram
'- 95 -
% organisasi sosial masyarakat di tingkat Kecamatan Sukun yang aktif.
Yang dimaksud dengan organisasi sosial masyarakat yang aktif adalah organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan kegiatan minimal 1 kali kegiatan / tahun.
1
22
1.20
17
1
22
1.20
17
05 Monitoring stimulan pembangunan
100%
100%
50,000,000
100%
38,750,000
100%
69,252,050
100%
75,000,000
100%
82,500,000
100%
90,750,000
Sie PMK
1
22
1.20
17
17 Stimulan Kegiatan Karang Wreda Kecamatan
82.66%
100%
3,000,000
100%
3,000,000
100%
4,387,500
100%
4,800,000
100%
5,200,000
100%
5,500,000
Sie Kesmas
Terlaksananya Kegiatan Forum Kecamatan Sehat
1
22
1.20
17
19 Stimulan Kegiatan Forum Kecamatan Sehat
43.75%
100%
3,000,000
100%
2,625,000
100%
3,575,000
100%
3,900,000
100%
4,500,000
100%
5,000,000
Sie Kesmas
Terlaksananya sarana dan prasarana kerja kelompok kader lingkungan
1
22
1.20
17
20 Stimulan Kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan
0.00%
100%
3,000,000
100%
3,000,000
100%
2,705,600
100%
3,000,000
100%
3,500,000
100%
4,000,000
Sie Yanmum
Terlaksananya Kegiatan Kwartir Ranting Pramuka
1
22
1.20
17
21 Stimulan Kegiatan Kwartir Ranting Pramuka Kecamatan
0.00%
100%
3,000,000
100%
3,000,000
100%
3,476,570
100%
4,000,000
100%
4,500,000
100%
5,000,000
Sie Kesmas
Terlaksananya sarana dan prasarana kerja FKA LPMK
1
22
1.20
17
22 Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKA-LPMK)
0.00%
100%
3,000,000
100%
3,000,000
100%
3,500,000
100%
4,000,000
100%
4,500,000
100%
5,000,000
Sie PMK
Realisasi 10 Program Pokok PKK
1
22
1.20
17
29 Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan
0.00%
100%
5,000,000
100%
25,000,000
100%
50,000,000
100%
55,000,000
100%
60,500,000
100%
70,000,000
Sie PMK
1
22
1.20
17
32 Penunjang Kegiatan Karang Taruna Kecamatan
0.00%
-
100%
8,822,200
100%
9,700,000
100%
10,500,000
100%
11,500,000
Sie Kesmas
Terlaksananya Pembangunan di Kelurahan
Terlaksananya kegiatan karang werdha Kecamatan
Terlaksananya kegiatan Karang Taruna Kecamatan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
-
-
-
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Kecamatan Sukun
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Kecamatan Sukun.
1
23
1
23
1.20
15
Statistik
1
23
1.20
15
08 Pengolahan dan Updating database monografi Kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi Kecamatan
0.00%
-
1
23
1.20
15
23 Penyusunan Profil Kecamatan
0.00%
100%
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
-
20,000,000
100%
18,461,500
100%
18,709,050
100%
20,500,000
100%
22,500,000
100%
25,000,000
Sie Pemerintahan
100%
8,540,000
100%
3,779,400
100%
4,500,000
100%
5,750,000
100%
5,000,000
Sie PMK
CAMAT SUKUN
SINARNI, SIP, MM Pembina Tingkat I NIP. 19590916 198403 2 003
'- 96 -
Penyempurnaan Renstra Nukus 2013-2018
'- 97 -
PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN Jl. Keben No. 1 Telp. (0341) 801268 http://sukun.malangkota.go.id email :
[email protected]
MALANG
Kode Pos 65148
KEPUTUSAN CAMAT SUKUN KOTA MALANG NOMOR : 188.451/65/35.73.04/2015 TENTANG PENYEMPURNAAN INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TAHUN 2013-2018 CAMAT SUKUN KOTA MALANG, Menimbang
: a.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018, perlu menyempurnakan Indikator Kinerja Kecamatan Sukun Kota Malang Tahun 2013-2015;
b.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sukun Kota Malang tentang Indikator Kinerja Kecamatan Sukun Kota Malang Tahun 2013-2018; Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2.
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015; 3.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
sebagaimana
telah
Pengelolaan diubah
Keuangan
kedua
kalinya
Daerah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 8.
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan
Pelayanan
Perizinan
Pembangunan Terpadu,
Daerah,
Badan
Badan
Kepegawaian
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah; 9.
Peraturan Walikota Malang Nomor 59 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN CAMAT SUKUN TENTANG PENYEMPURNAAN INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TAHUN 2013-2018
KESATU
: Camat Sukun Kota Malang menetapkan penyempurnaan Indikator Kinerja Kecamatan Sukun Kota Malang Tahun 2013-2018 sebagaimana Matrik yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat Sukun Kota Malang ini.
KEDUA
: Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipergunakan untuk : a. Perencanaan jangka menengah tahun 2013-2018
b. Pengukuran kinerja; c. Pelaporan kinerja; d. Evaluasi kinerja; e. Pemantauan
dan
pengendalian
kinerja
pelaksanaan
program dan kegiatan. KETIGA
: Keputusan Camat Sukun Kota Malang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 27 Nopember 2015
CAMAT SUKUN
SINARNI, SIP, MM
Pembina Tk. I NIP. 19590916 198403 2 003