RENSTRA BAB I. PENDUHULUAN

RENSTRA 2016-2021 Lampiran I

:

Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar Nomor : 188/47/410.101/2016 Tanggal : 26 Sepetember 2016

BAB I. PENDUHULUAN

1.1.

Latar Belakang Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Kota Blitar Tahun 2011-2030 telah disahkan sebagai pedoman utama arah pembangunan jangka panjang Kota Blitar.

Untuk

menjadikan pelaksanaan pembangunan tersebut lebih sistematis, efektif

dan

menengah

terfokus yang

maka

dibutuhkan

dituangkan

dalam

perencanaan dokumen

jangka Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) masing-masing SKPD.

RENSTRA Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan

Tahun

2016-2021

disusun

untuk

menjadi

pedoman

arah

pembangunan bidang pangan, perikanan dan pertanian selama periode lima tahun kedua pembangunan jangka panjang 20112030. Dokumen

ini

disusun

oleh

tim

perencana

Dinas

Pertanian, Perikanan dan Peternakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis, yaitu sumber daya yang dimiliki, proyeksi kebutuhan dan tantangan bidang pangan, perikanan dan pertanian selama lima tahun ke depan. Penyusunan RENSTRA ini dilakukan secara partisipatif dengan memperhatikan masukan-masukan dari stake holders bidang pertanian.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 20162021 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; 2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 3. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ; Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan

1

RENSTRA 2016-2021 4. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ; 5. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Sistematika Dokumen Rencana Strategis : 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instanasi Pemerintah 8. Peraturan Daerah Kota Blitar No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025. 9. Peraturan Daerah Kota Blitar No.2 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021. 1.3. Maksud dan Tujuan a. Maksud Maksud disusunnya Rencana Strategis ini adalah untuk dijadikan pedoman pelaksanaan kinerja dalam penyelenggaraan Tugas

Pokok

dan

Fungsi

Dinas

Pertanian,

Perikanan

dan

Peternakan Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2016-2021. b. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 ini adalah : - Memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan bidang pangan, perikanan dan pertanian di Kota Blitar selama periode Tahun 2016-2021. - Sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar selama Tahun Anggaran 2016-2021. - Sebagai instrumen penilaian kinerja dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar Tahun 2016-2021.

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan

2

RENSTRA 2016-2021 1.4. Sistematika Penulisan BAB I. PENDAHULUAN Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan RENSTRA. BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD Berisi uraian tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan

pelayanan

Dinas

Pertanian,

Perikanan

dan

Peternakan Kota Blitar. BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Mengemukakan identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan dalam menjalankan tugas pokok fungsinya disertai telaah visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, RENSTRA Lembaga vertikal, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menentukan isu-isu strategis bidang pangan, perikanan dan pertanian. BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan untuk kurun waktu pembangunan pertanian 5 tahun ke depan. BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Menguraikan rencana program dan kegiatan selama 5 tahun ke depan, disertai penjabaran indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif per tahun. BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Menunjukkan keterkaitan antara indikator kinerja RENSTRA Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Blitar 2016-2021. BAB VII. PENUTUP Menguraikan

kesimpulan

dan

kaidah

pelaksanaan

RENSTRA SKPD.


3

RENSTRA 2016-2021 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Tugas pokok Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan : a. perumusan kebijakan di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan

Ketahanan

Pangan

berdasarkan

peraturan

perundang-

undangan ; b. pengkoordinasian

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

dan

pelayanan umum di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan ; c. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ; d. penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

bidang

Pertanian,

Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan dan pelayanan umum di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan; e. penyelenggaraan

Standar

Pelayanan

Minimal

(SPM)

bidang

Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan sesuai dengan kewenangan Daerah ; f.

penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

g. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan; h. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan; i.

penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;


4

RENSTRA 2016-2021 j.

pembinaan

dan

pengendalian

pelaksanaan

tugas

di

bidang

Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan; k. pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah; l.

pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan tugas dinas;

m. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor; n. pelaksanaan

koordinasi,

monitoring,

evaluasi

dan

laporan

pelaksanaan tugas bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan;dan o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. Kewenangan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan : a. penetapan kebijakan operasional di bidang Pertanian, Perikanan Peternakan dan Ketahanan Pangan ; b. menetapkan dan mengembangkan visi, misi, tujuan dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan ; c. perencanaan

operasional

program

Pertanian,

Perikanan,

Peternakan dan Ketahanan Pangan; d. penyelenggaraan penyuluhan Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan; e. pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan; f.

peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

g. pengelolaan dan penyelenggaraan bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan ; h. pengkajian pemberian izin serta pencabutan izin bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan; i.

penyelenggaraan

dan/atau

pengelolaan

urusan

Pertanian,

Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan; j.

peremajaan data dalam bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan nasional untuk tingkat kota ;


5

RENSTRA 2016-2021 k. pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan.

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Sekretariat membawahi : 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan; 2) Sub Bagian Keuangan dan Program. c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi : 1) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; 2) Seksi Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura. d. Bidang Peternakan, membawahi : 1) Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; 2) Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner. e. Bidang Perikanan, membawahi : 1) Seksi Budidaya Perikanan ; 2) Seksi Pemasaran Hasil Perikanan. f. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi : 1) Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan ; 2) Seksi Penganekaragaman Pangan. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional. Fungsi Sekretariat Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan : a. pengkoordinasian

perumusan

kebijakan

teknis

berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas ; b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing – masing bidang secara terpadu; c. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas; d. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Sekretariat; e. pengoordinasian

internal


dan

eksternal

serta

pembinaan

6

RENSTRA 2016-2021 penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Dinas; f. pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas; g. pengelolaan

administrasi

perjalanan

dinas,

tugas-tugas

keprotokolan dan kehumasan; h. pengelolaan

administrasi

perlengkapan,

sarana

prasarana,

keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas; i. penyelenggaraan,

pembinaan

dan

pengendalian

pelayanan

administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan; j. pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas; k. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menjalankan fungsi : a.

penyusunan program / kegiatan di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura ;

b. perumusan bahan program dan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan ; c.

penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan bimbingan teknis produksi

tanaman

pangan,

hortikultura,

perkebunan

dan

kehutanan; d. pemantauan, pengawasan dan evaluasi penyediaan sarana dan prasarana pertanian; e.

pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan;

f.

pelaksanaan

bimbingan

penanganan

pasca

teknis

panen

dan

dan

pengembangan

pengolahan

hasil

inovasi produksi

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan; g.

pembinaan

pemasaran

hasil

produksi

dan

produk

olahan

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan; h. pengkoordinasian

dan

penyelenggaraan

pelayanan

bidang

Tanaman Pangan dan Hortikultura; i.

perencanaan, pengolahan, pendataan Tanaman Pangan dan Hortikultura ;


7

RENSTRA 2016-2021 j.

pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;

k. pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; l.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

Bidang Peternakan menjalankan fungsi : a.

perumusan kebijakan teknis di bidang Peternakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas ;

b.

penyusunan program / kegiatan di bidang Peternakan;

c.

perencanaan operasional program Peternakan sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;

d.

pengolahan dan perumusan bahan, pelaksanaan bimbingan teknis produksi dan pengolahan, pemasaran hasil peternakan.

e.

pelaksanaan

bimbingan

teknis

dan

pengawasan

kegiatan

pencegahan, perlindungan, pemberantasan dan pengendalian penyakit ternak dan hewan; f.

pelaksanaan

bimbingan

teknis

dan

penyelenggaraan

upaya

rehabilitasi akibat kegagalan usaha peternakan; g.

pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian penyebaran

penyakit

hewan

dan

pengaruhnya

terhadap

masyarakat ( masyarakat veteriner ) h.

pengumpulan

dan

pengolahan

perumusan,

penyelenggaraan

sarana dan prasarana Peternakan; i.

pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas Peternakan;

j.

pengawasan

terhadap

pemenuhan

standar

nasional

bidang

Peternakan; k.

pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana bidang Peternakan;

l.

pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi bidang Peternakan sesuai kewenangannya;

m.

pembinaan,

n.

Peternakan;

o.

pemantauan,

pengendalian dan

evaluasi

dan


pelaporan kinerja di bidang

pelaporan

kinerja

di

bidang

8

RENSTRA 2016-2021 Peternakan; p.

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perikanan menjalankan fungsi : a.

penyusunan program / kegiatan di bidang Perikanan;

b. perencanaan operasional program bidang Perikanan

sesuai

dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional; c.

pengelolaan dan penyelenggaraan bidang Perikanan;

d. peremajaan data dalam sistem infomasi bidang Perikanan untuk tingkat kota; e.

Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang Perikanan;

f.

perumusan bahan, pelaksanaan bimbingan teknis budidaya, produksi, olahan, dan pemasaran hasil perikanan.

g.

pelaksanaan

bimbingan

teknis

dan

pengawasan

kegiatan

pencegahan, perlindungan, pemberantasan dan pengendalian hama dan penyakit ikan; h. pelaksanaan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; i.

Identifikasi dan inventarisasi perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana perikanan;

j.

Pengkoordinasian, pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan kegiatan di bidang Perikanan;

k. pelaksanaan sosialisasi dan implementasi bidang Perikanan; l.

pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Perikanan;

m. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang Perikanan; n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Ketahanan Pangan melaksanakan fungsi : a. perumusan

kebijakan

berdasarkan

peraturan

teknis

di

bidang

Ketahanan

perundang-undangan

dan

Pangan

kebijakan

Kepala Dinas ;


9

RENSTRA 2016-2021 b. penyusunan program / kegiatan di bidang Ketahanan Pangan; c. pengkoordinasian

dan

penyelenggaraan

pelayanan

bidang

kinerja

bidang

Ketahanan Pangan; d. pembinaan,

pengendalian

dan

pelaporan

di

Ketahanan Pangan; e. Membuat kebijakan standar, norma, kriteria, dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Ketahanan Pangan; f. perencanaan operasional program

Ketahanan Pangan

sesuai

dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional; g. peremajaan data bidang Ketahanan Pangan; h. Pengolahan dan perumusan bahan pembinaan ketahanan pangan; i. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan peningkatan ketahanan pangan; j. Pelaksanaan penganekargaman konsumsi pangan, pengawasan mutu dan keamanan pangan; k. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, survei, dan pelaporan situasi pangan; l. Pelaksanaan

bimbingan,

pengembangandan

pemberdayaan

lembaga tani; m. Pelaksanaan pembinaan teknis usaha tani; n. Pembinaan pengelolaan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK); o. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang Ketahanan Pangan ; p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya SKPD 2.2.1. Sumber Daya Organisasi Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang dimilikinya.

Pelaksanaan kinerja

Dinas

Pertanian, Perikanan dan PeternakanKota Blitar didukung dengan keberadaan SDM dan Sarana dan Prasarana yang memadai.


10

RENSTRA 2016-2021 2.2.2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan data kepegawaian per Januari 2016 Dinas Pertanian,

Perikanan

dan

Peternakan

Kota

Blitar

didukung

keberadaan 52 orang PNS Daerah dengan rincian sebagai berikut : Tabel 2.1. Data Pegawai Menurut Golongan No.

Golongan

Jumlah Pegawai (orang)

1

IV

9

2

III

30

3

II

10

4

I

3

JUMLAH

52

Tabel 2.2. Data Pegawai Menurut Jabatan No.

Jabatan


1

Jabatan Struktural

19

2

Jabatan Fungsional Umum (Staf)

16

3

Jabat Funsional Khusus

17

JUMLAH

52

Tabel 2.3. Data Pegawai Menurut Pendidikan No.

Pendidikan


1

Pasca Sarjana (S-2)

1

2

Kedokteran Hewan

3

3

Sarjana (S-1)

27

4

D-III

1

5

D-II

-


11

RENSTRA 2016-2021 6

D-I

-

7

SLTA

16

8

SLTP

1

9

SD

3

JUMLAH

52

Tabel 2.4. Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin No.

Jenis Kelamin


1

Laki-laki

34

2

Perempuan

18

JUMLAH

52

Sedangkan struktur organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar digambarkan sebagai berikut :


12

RENSTRA 2016-2021 KEPALA DINAS

KLP. JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN &KEARSIPAN KEPEGAWAIAN

SUBAG KEUANGAN & PROGRAM

BIDANG TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA

BIDANG PETERNAKAN

BIDANG PERIKANAN

BIDANG KETAHANAN PANGAN

SIE PRODUKSI TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA

SIE PRODUKSI, PENGOLAHAN & PEMASARAN HASIL PETERNAKAN

SIE BUDIDAYA PERIKANAN

SIE DISTRIBUSI & KETERSEDIAAN PANGAN

SIE KESEHATAN HEWAN & KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

SIE PEMASARAN HASIL PERIKANAN

UPTD - RPH

UPTD – BBI & PIAIH

SIE PEMASARAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA


13

SIE PENGANEKARAGAMAN PANGAN

RENSTRA 2016-2021 2.2.3.Sarana dan Prasarana Selain

kualitas

dan

kuantitas

SDM

yang

memadai,

ketersediaan sarana dan prasarana juga sangat menunjang kinerja organisasi. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar memiliki beberapa aset tanah dan bangunan yang didukung sarana penunjang agribisnis yang cukup memadai. Jumlah aset tanah dan bangunan yang dikuasai sampai dengan awal tahun 2016 disajikan Tabel 2.5 berikut. Tabel 2.5. Data Aset Tanah & Gedung Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan No. 1 2 3 4

Jenis Aset Tanah di Lokasi BBI Rembang & Kebun Produksi Hortikultura Tanah di Lokasi PIAIH Tanah di Lokasi BPP Sananwetan Bangunan Gedung Kantor Dinas Pertanian

5

Bangunan Gedung Kantor UPTD BBI & PIAIH

2 unit

6

Kantor Kebun Bibit

1 unit

Kantor BPP Aula BPP RPH Laboratorium Kesehatan

3 1 1 1

11

Bangunan Gedung Hortikultura Bangunan Gedung Bangunan Gedung Bangunan Gedung Bangunan Gedung Ikan Bangunan Gedung

Outlet produk ikan

1 unit

12 13 14 15 16

Bangunan Bangunan Bangunan Bangunan Bangunan

17 18

Bangunan Greenhouse Bangunan Tempat Pengolahan Pupuk Organik

2 unit 1 unit

19 20

Bangunan Gazebo Bangunan Tempat Penimbangan Ternak

2 unit 1 unit

21

Bangunan Kandang Karantina Ternak

1 unit

22

Bangunan Tempat Penyembelihan Darurat

1 unit

23

Bangunan Instalasi Pengelolaan Limbah Cair RPH Bangunan Rumah Pemotongan Hewan Unggas (RPHU)

1 unit

7 8 9 10

24

Gedung Kios Ikan Hias Gedung Mushola Kolam Permanen Kolam Semi Permanen Kolam Filter


Jumlah 18.173m2 3.881m2 1.454m2 1 unit

unit unit unit unit

14 unit 1 unit 12 unit 6 unit 4 unit

1 unit

14

RENSTRA 2016-2021 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar selama tahun 2011-2015 Sebagian

berpedoman besar

target

pada

RENSTRA

Tahun

yang

ditetapkan

dalam

2011-2015. RENSTRA

Distankannak Tahun 2011-2015 dapat tercapai dengan baik. Target

dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketahanan

Pangan tercapai dengan cukup baik. Pada Indikator ketersediaan energi dan protein per kapita, dari nilai target Nasional 90%, terealisasi capaian Kota Blitar Tahun 2015 sebesar 178.36%. Indikator penguatan cadangan pangan, dari nilai target Nasional 60%, terealisasi capaian Kota Blitar Tahun 2015 sebesar 100%. Indikator ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di Daerah, dari nilai target Nasional 90%, terealisasi capaian Kota Blitar Tahun 2015 sebesar 81,79%. Indikator stabilitas harga dan pasokan pangan, nilai target Nasional 90%, terealisasi capaian Kota Blitar Tahun 2015 sebesar 100%. Indikator skor pola pangan harapan (PPH), dari nilai target Nasional 90%, realisasi capaian Kota Blitar Tahun 2015 sebesar 80.48%.

Indikator pengawasan

dan pembinaan keamanan pangan, dari nilai target Nasional 80%, terealisasi capaian Kota Blitar Tahun 2015 sebesar 100%. Akan tetapi pada indikator penanganan daerah rawan pangan, nilai target Nasional 60%, realisasi capaian Kota Blitar Tahun 2015 sebesar 0%.

Hasil

pemantauan

kondisi

pangan

melalui

Sistem

Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Kota Blitar pada Bulan Desember Tahun 2015, terdapat 2 kecamatan (Sukorejo dan Sananwetan) yang masih berada pada skala warna MERAH atau BERESIKO BERAT ditinjau dari segi penyediaan pangan hasil produksi dalam wilayah.

Hal ini terjadi karena pada Bulan

Desember luasan panen tanaman pangan dari lahan sawah di kedua wilayah tersebut tidak terlalu banyak sehingga produksinya tidak mampu memenuhi jumlah yang dibutuhkan untuk konsumsi masyarakat. Guna mengatasi masalah tersebut, perlu penambahan luasan tanam dengan cara peningkatan indeks pertanaman, dari pola tanam padi-padi-palawija menjadi pola tanam padi-padi-padi. Untuk meningkatkan indeks pertanaman diperlukan dukungan


15

RENSTRA 2016-2021 infrastruktur jaringan irigasi dan penyediaan sumur bor dan pompa air untuk menjamin ketersediaan air irigasi pada sepanjang musim. Oleh

karena

itu,

pada

Tahun

2015

telah

dilaksanakan

pembangunan jaringan irigasi dan penyediaan pompa air bagi petani melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian. Kota Blitar memiliki ketersediaan energi dan protein pangan berlebih yang siap dikonsumsi masyarakat, akan tetapi belum diimbangi dengan pola konsumsi masyarakat yang sesuai harapan. Diharapkan pola konsumsi masyarakat bisa terus ditingkatkan, tidak hanya mengkonsumsi pangan dalam jumlah banyak, tetapi lebih memperhatikan asupan gizi yang menyumbang energi dan protein, sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Blitar. Harus dilakukan diversifikasi pangan, yaitu memanfaatkan potensi sumber-sumber karbohidrat alternatif selain beras, agar tidak terjadi ketergantungan terhadap beras. Konsumsi ikan sebagai sumber protein yang relatif lebih murah dibanding sumber protein yang lain juga harus ditingkatkan. Untuk itu, telah dilakukan upaya mendorong kesadaran masyarakat antara lain melalui introduksi pengolahan makanan berbahan non beras, lomba pangan olahan, lomba cipta menu non beras, lomba memasak menu berbahan

ikan

serta

berbagai

Gerakan Pangan 3BSA (Beragam,

penyuluhan/sosialisasi

tentang

Bergizi, Berimbang, Sehat dan

Aman). Peran Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam penyediaan pangan dan gizi keluarga perlu ditingkatkan melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral untuk konsumsi keluarga. Guna mewujudkan hal tersebut sejak Tahun 2012 telah dilaksanakan program Pengembangan Rumah Pangan Lestari (KRPL) baik yang berasal dari dana APBD maupun non APBD. Sampai dengan Tahun 2015, telah diluncurkan bantuan hibah optimalisasi lahan pekarangan kepada 42 KWT. Perlu terus dilakukan pembinaan dan pendampingan agar program tersebut dapat berjalan baik dan lebih berkembang. Tidak hanya memenuhi kebutuhan rumah tangga masing-masing anggota, akan tetapi dapat membawa manfaat secara ekonomi guna menambah pendapatan keluarga.


16

RENSTRA 2016-2021 Target

dalam

indikator

kinerja

kunci

(IKK)

urusan

pertanian, perikanan dan ketahanan pangan berupa keberadaan regulasi ketahanan pangan, ketersediaan pangan utama, produksi perikanan, konsumsi perikanan dan produktivitas pertanian dapat tercapai dengan rasio capaian berkisar antara 0,68 – 1,00. Produk regulasi ketahanan pangan di Kota Blitar diwujudkan dengan adanya SK Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Kota Blitar yang diketuai oleh Walikota Blitar dan beranggotakan Kepala-kepala SKPD terkait. Target penyediaan pangan Kota Blitar selama tahun 2011-2015 juga tercapai dengan rasio 0,91, yaitu 0,29 ton/jiwa/th pada Tahun 2015.

Target produksi ikan sebesar 179 ton juga

tercapai dengan rasio capaian 1. Sementara itu, angka konsumsi ikan baru tercapai 67,6% dari target

Daerah.

Ini berarti masih

perlu banyak upaya untuk meningkatkan minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan. Target dalam Indikator Kinerja Utama dalam RENSTRA Dinas Pertanian Tahun 2011-2015 juga tercapai. produktivitas

padi

dari

6,92

ton/ha

menjadi

Peningkatan 8,02

ton/ha,

produktivitas jagung meningkat dari 5,51 ton/ha menjadi 6,11 ton/ha dan produktivitas kacang-kacangan juga meningkat dari 1,54 ton/ha menjadi 1,88 ton/ha. Target peningkatan ketersediaan air irigasi dicapai melalui pembangunan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) sepanjang 7.835 meter di 38 titik lokasi serta pembangunan 22 unit pintu air/dam parit selama Tahun 2015. Selain itu, penyediaan irigasi air tanah terutama untuk kebutuhan di musim kemarau juga telah diusahakan dengan dibangunnya 20 titik sumur bor lengkap dengan pompa air diesel, pompa air portabel beserta rumah pompa di lahan sawah aset Pemerintah Kota Blitar. Sampai dengan akhir Tahun 2015 dari total lahan baku sawah seluas 1.097 hektar telah 100% memakai irigasi teknis, tetapi baru 80% (877,6 ha) yang terjangkau Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) permanen dan lahan baku sawah yang terairi irigasi secara penuh selama 3 Masa Tanam baru mencapai 19%, yaitu lahan sawah di Kelurahan Ngadirejo dan Tanggung.


17

RENSTRA 2016-2021 Produksi

dan

konsumsi

perikanan

Kota

Blitar

juga

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama tahun 20112015. Angka produksi ikan konsumsi Kota Blitar pada tahun 2011 – 2015 mengalami peningkatan dari 159,09 ton menjadi 179,01 ton. Sedangkan produksi ikan hias meningkat dari 3.941.760 ekor pada tahun 2011 menjadi 4.134.140 ekor pada tahun 2015. Meskipun angka konsumsi ikan masih belum sesuai target Daerah, tetapi telah mengalami peningkatan, dari 10,42 kg/kapita/tahun pada tahun 2011 menjadi 11,09 kg/kapita/tahun pada tahun 2015.

Peningkatan produksi dan konsumsi ikan di Kota Blitar

didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana perikanan, pembinaan UPR Perikanan serta sosialisasi tentang pentingnya mengkonsumsi ikan sebagai sumber protein tinggi. Pada Tahun 2015 terjadi peningkatan produksi hasil peternakan berupa daging, telur dan susu dari 16 jenis komoditas (penghasil daging : sapi potong, sapi perah, kambing, domba, babi, ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, itik, entok ; penghasil telur : ayam buras, ayam petelur, itik, entok dan puyuh ; penghasil susu : sapi perah) dengan capaian 1,6%. Peningkatan daya saing produk hasil pertanian, perikanan dan peternakan diukur dengan jumlah produk yang dihasilkan kelompok tani binaan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar yang memenuhi kriteria LAYAK DIPASARKAN, yaitu : mutu produk baik & konsisten, bersih, menggunakan kemasan sesuai standar keamanan pangan dan desain kemasan menarik. Dari 12 produk yang ditargetkan, pada Tahun 2015 baru tercapai 7 produk yang LAYAK DIPASARKAN. Peningkatan pemasaran produk hasil pertanian, perikanan dan peternakan diukur dengan rata-rata omzet penjualan produk yang dihasilkan kelompok tani binaan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar berdasarkan quisioner yang dibagikan kepada kelompok binaan yang difasilitasi untuk mengikuti berbagai event promosi di dalam maupun luar Kota Blitar selama Tahun 2015.

Rata-rata omzet penjualan produk mereka adalah Rp.

425.000,- per bulan per jenis produk, ini berarti telah mencapai


18

RENSTRA 2016-2021 85% dari yang ditargetkan, yaitu Rp. 500.000,- per bulan per jenis produk. Pengawasan mutu dan keamanan Bahan Asal Hewan (BAH) diukur dengan Prosentase produk Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang mendapat jaminan ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal). Daging yang diproduksi di RPH Kota Blitar selama Tahun 2015 harus mendapat jaminan ASUH dengan kriteria : 1. Telah melalui pemeriksaan antemortem (pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong). 2. Telah melalui pemeriksaan postmortem (pemerikasaan kesehatan produk hewan setelah dipotong). 3. Telah mandapat Sertifikasi HALAL dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selama

Tahun

2015

di

RPH

Kota

Blitar

terdapat

pemotongan sapi sebanyak 3.694 ekor dan seluruhnya (100%) telah dijamin ASUH. Kualitas SDM petani diukur dengan indikator prosentase petani

yang

terlatih

melalui

lapangan/pembinaan/penyuluhan

teknis

pelatihan/sekolah pertanian

yang

diselenggarakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar. Selama Tahun 2015, telah dilakukan peningkatan SDM dengan berbagai jenis pelatihan yang diikuti oleh 300 orang petani dan peternak Kota Blitar.

Jumlah itu sama dengan 6,1% jika

dibandingkan dengan total jumlah Rumah Tangga Petani (RTP) di Kota Blitar sesuai hasil Sensus Pertanian Tahun 2013 (4.938 RTP). Kondisi

ketahanan

pangan

secara

umum

dapat

digambarkan melalui pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Pertanian No.

:

65/PERMENTAN/OT.140/12/2010.

Dalam

Standar

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan, terdapat empat jenis pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan dalam urusan Ketahanan Pangan dengan tujuh indikator, dengan capaian rata-rata sebesar 92,52%.


19

RENSTRA 2016-2021 Tabel. 2.6. Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar Tahun 2011-2015 No.

1

2

3

4

5

6

7

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Sat uan

Target SPM (2015)

Target IKK (2015)

Target IKU (2015)

Target Renstra SKPD Tahun ke1 2 3 4 5

Realisasi Capaian Tahun ke-

Ketersediaan energi protein per kapita Prosentase penguatan cadangan pangan Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan Stabilitas harga dan pasokan pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi Prosentase pengawasan keamanan pangan Prosentase penanganan daerah rawan pangan

%

90

-

%

60

%

1

2

3

4

5

-

50

60

70

80

90

129

126

133

265

178

2,6

2,1

1,9

3,3

2,0

-

-

20

30

40

50

60

-14

-14

-23

-25

100

-0,7

-0,5

-0,6

-0,5

1,7

90

-

-

50

60

70

80

90

184

184

74

81

81

3,7

3,1

1,1

1,0

0,9

%

90

-

-

50

60

70

80

90

100

100

100

100

100

2,0

1,7

1,4

1,3

1,1

-

90

-

-

50

60

70

80

90

71

76

77

78

80

1,4

1,3

1,1

1,0

0,9

%

80

-

-

40

50

60

70

80

0

0

0

100

100

0,0

0,0

0,0

1,4

1,3

%

60

-

-

20

30

40

50

60

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


20

Rasio Capaian pada Tahun ke1 2 3 4 5

RENSTRA 2016-2021 No.

Target SPM (2015)

Target IKK (2015)

Target IKU (2015) -

Target Renstra SKPD Tahun ke1 2 3 4 5 Ada Ada Ada Ada Ada

1 Ada

2 Ada

3 Ada

4 Ada

5 Ada

Rasio Capaian pada Tahun ke1 2 3 4 5 1 1 1 1 1

Ada SK Walikota tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Blitar Penyediaan ton/ pangan wilayah : jiwa Jumlah penduduk /th

-

Ada

-

0,33

-

0,29

0,3

0,31

0,32

0,33

0,29

0,28

0,3

0,29

0,3

1

0,93

0,97

0,91

0,91

Angka produksi ikan konsumsi : target Kota Blitar X 100% Angka konsumsi ikan : target Kota Blitar X 100%

%

-

100

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1

1

1

1

1

%

-

100

-

100

100

100

100

100

63,5

64,6

61,2

67,5

67,6

0,64

0,65

0,61

0,68

0,68

12

Produktivitas padi per hektar

ton/ ha

-

7,98

7,98

7,18

7,54

7,92

7,95

7,98

6,92

7,54

7,92

7,95

8,02

0,96

1

1

1

1,01

13

Produktivitas jagung per hektar

ton/ ha

-

-

6,70

5,79

6,07

6,38

6,45

6,70

5,51

6,07

6,38

6,41

6,11

0,95

1

1

0,99

0,91

14

Produktivitas kacang tanah per hektar

ton/ ha

-

-

1,87

1,62

1,70

1,78

1,85

1,87

1,54

1,92

1,78

1,81

1,88

0,95

1,13

1

0,98

1,01

8

9

10

11


Sat uan


21


RENSTRA 2016-2021

-

19

Prosentase ratarata peningkatan produksi daging, telur, susu

%

-

-


72

74

76

78

69,6

72,4

72,9

77,1

80

0,99

1,01

0,99

1,01

1,03

177

165

168

171

174

177

159

161

168

179

179

0,96

0,96

0,98

1,03

1,01

1,07

1,12

1,03

1,03

0,98

1,07

1,58

0,91

1,29

1,18

1

1

1

1

1

2

142.000 4.134.140

-

70

141.787 4.220.275

ekor

78

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

4.117.340

Jumlah produksi ikan hias di Balai Benih Ikan (BBI) Kota Blitar

5

91.485

-

18

4

141.755 4.355.670

-

-

3

3.941.760

ton

-

2

85.410

-

ekor

1

120.000 4.200.000

-

Jumlah produksi ikan hias Kota Blitar


110.000 4.100.000

%

17

Target Renstra SKPD Tahun ke1 2 3 4 5

100.000 4.000.000

Target IKU (2015)

3.900.000

Target IKK (2015)

90.000

Target SPM (2015)

3.700.000

16

Prosentase luas sawah yang terjangkau Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) permanen Jumlah produksi ikan konsumsi Kota Blitar

Sat uan

80.000

15


120.000 4.200.000

No.

Rasio Capaian pada Tahun ke1 2 3 4 5

12

-

150.000

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

6

2

3

4

5

6

0

2

5

Prosentase ratarata capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketahanan Pangan

-

-

90

50

60

70

80

90

50

50

52

%


Target Renstra SKPD Tahun ke1 2 3 4 5 4 6 8 10 12

23

Realisasi Capaian Tahun ke1 0

2 2

3 5

4 7

5 7

Rasio Capaian pada Tahun ke1 2 3 4 5 0 0,33 0,63 0,7 0,58

0,1

0,75

0,5

0,5

0,85

425.000

-

150.000

Sat uan

200.000

-

10.000

24

Jumlah produk prod olahan kelompok uk binaan Dinas yang layak dipasarkan Rata-rata omzet Rp. penjualan produk / hasil pertanian per bula bulan per jenis n/ produk jeni s prod uk Prosentase produk % Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang mendapat jaminan Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) Prosentase petani % terlatih

500.000

23

Target IKU (2015)

400.000

22

Target IKK (2015)

300.000

21

Target SPM (2015)

200.000

20


500.000

No.

100.000

RENSTRA 2016-2021

100

100

1

1

1

1

1

7

7

0

0,67

1,25

1,4

1,17

85

92

1

0,83

0,74

1,06

1,02

RENSTRA 2016-2021 Sedangkan kinerja pengelolaan pendanaan mulai tahun 2011 sampai tahun 2015, digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar Tahun 2011-2015


2

3

4

5

5.012.126.513

1.229.768.463

1.181.885.000

4.315.745.000

4.938.824.487

4.891.548.050

1.219.143.950

1.168.250.500

4.114.166.350

24

139.062.711

1

1.098.569.10 9 323.711.450

5

151.985.600

4

781.993.722

3

245.812.400

2

1.141.818.77 5 324.751.450

1

172.672.800

Prog. Peningkatan produksi pertanian / perkebunan

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

4.963.325.500

Prog. Pengembangan dan pengelolaan jarigan irigasi, rawa & sumber air lainnya

Anggaran pada Tahun ke-

800.000.000

Uraian

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke1 2 3 4 5 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0

0,9

0,8

1,0

1,0

0,6

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran 46,7

Realisasi 43,0

96,7

103,7


25

2.297.563.718

0,9

0,2

1,0

1,0

9,6

107,6

763,5

732.263.981

0,0

0,0

0,0

1,0

1,1

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

1.298.447.911

97.005.755 2.411.625.185 25.209.500 3.209.239.406

233.392.600 0 0 223.993.000

24.171.400 0 0 171.435.814

30.826.200 0 0 110.428.462

238.299.500 641.270.000 0 1.222.792.900

101.059.300 2.445.856.425 28.013.750 3.322.713.600

99.242.400

234.910.900 0

0

0 0

0 241.504.400

Prog. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian

181.396.000

Prog. Peningkatan Kualitas Bahan Baku

0

Prog. Pembinaan lingkungan sosial (pertanian)

110.459.400

Prog. Peningkatan penerapan teknologi pertanian

31.532.400

RENSTRA 2016-2021

1,0

0,9

0,9

1,0

1,1

327,5

339,8

Prog. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan 26

2.674.074.948

2.154.485.300

1.526.415.900

1.062.635.200

2.440.976.095

2.762.363.250

2.239.508.984

1.628.926.740

1.073.743.800

0,9 1,0 1,0 14,0 13,1

463.525.625

0

0

0

0

533.580.000

0

0

0

0,9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0

2.671.688.136

66.974.250

227.532.700

215.387.350

0

5.365.102.300

69.458.700

263.156.250

216.016.600

2.468.581.500

0,9

0,0 1,0 0,9 1,0 0,5 0,0 0,0

0

1.880.690.6 00 174.682.00 0 22.000.000

26.624.200

0

2.061.443.1 00 180.913.60 0 22.999.463

Prog. Peningkatan produksi hasil peternakan 0

Prog. Pembinaan lingkungan sosial (perikanan)

0

Prog. Pengembangan budidaya perikanan

26.640.500

RENSTRA 2016-2021

1,0 0,9 1,0 1,0 0,0 1839,9 1671,4

Prog. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)


404.363.250

0

0

0

0

430.600.000

0

0

0

0,0 0,9 0,0 0,0

101.372.552

38.470.650

42.759.950

29.737.050

22.649.750

95.283.600

40.924.600

44.567.500

29.992.950

0,0

0,9 0,9 1,0 0,9 1,1 51,0 57,1

47.628.500

160.303.05 0 31.730.900

28.380.950

16.568.000

56.562.000

174.544.55 0 36.502.700

48.894.299

0

0,0

0,5 0,5 0,9 0,9 0,8 69,9 126,5

52.281.000

19.105.300

43.827.500

28.000.000

28.014.200

109.200.000

20.330.300

51.198.750

28.000.000

22.910.000

0,0

0,9 1,0 0,9 0,9 0,5 114,6 43,4

464.693.609

648.705.060

173.039.750

66.082.800

38.422.000

582.956.950

675.044.830

173.080.350

Prog. Pemberdayaan Petugas Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

46.893.300

Prog. Peningkatan kesejahteraan petani 33.315.999

Prog. Pencegahan dan penanganan penyakit ternak

28.338.200

Prog. Pembinaan lingkungan sosial (peternakan)

38.712.000

RENSTRA 2016-2021

0,9 1,4 1,0 1,0 0,8 141,7 120,1

TOTAL


0

0

0

0

394.550.000

0

0

0

0,0 0,9 0,0 0,0

0,9 1,3 0,9 2,4 2,1 5,1 46,7

0,9 0,8 0,9 0,6 1,6 -3,6 27,9

0,9 0,0 1,1 2,3 3,8 5,0 0,0

28,6 28,3

16.716.080.703

347.825.513

573.447.463

201.072.346

285.374.496

202.399.551

248.925.700

236.493.175

225.114.750

214.882.800

0,0

517.315.644

128.312.000

191.234.850

183.982.070

252.316.950

216.267.900

213.112.575

210.107.250

207.245.000

0

0,0

343.283.255

27.090.000

12.020.000

0

9.706.000

12.154.900

11.576.250

11.025.000

10.500.000

204.056.350

0,0

46.524.000

10.945.362.719

5.527.986.705

9.019.411.380

8.899.749.617

17.471.466.400

10.970.231.102

5.810.637.278

Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

9.403.049.562

Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 254.519.650

Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran

10.000.000

Prog. Pembinaan lingkungan sosial (ketahanan pangan)

8.992.391.499

RENSTRA 2016-2021

RENSTRA 2016-2021 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pertanian ke depan antara lain :    

Penanganan penduduk rawan pangan di Kota Blitar belum dapat dilakukan secara efektif. Penurunan luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan tidak memungkinkan adanya ekstensifikasi budidaya. Perdagangan bebas komoditas pertanian mensyaratkan adanya standarisasi produk untuk mampu bersaing. Pengaruh iklim ekstrim terhadap penurunan produksi tanaman serta serangan berbagai hama penyakit tanaman, ternak dan ikan.

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pertanian ke depan antara lain : 









Telah diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi peluang adanya bentuk kelembagaan yang lebih efektif untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pangan, perikanan dan pertanian. Terjalinnya hubungan yang baik antara Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar dengan instansiinstansi vertikal terkait. Terjalinnya hubungan yang baik antara Dinas Pertanian, Perikanan dan PeternakanKota Blitar dengan mitra kerja (petani, pelaku agribisnis, penyedia saprodi, dll.) Antusiasme petani terhadap perkembangan-perkembangan baru di bidang pertanian yang diakomodasi dalam program-program Dinas. Tanggapan positif petani terhadap isu pertanian berwawasan lingkungan dan isu peningkatan daya saing produk pertanian.


29

RENSTRA 2016-2021 BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1.

Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Tugas pokok Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan adalah

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas meliputi urusan pangan, pertanian dan perikanan. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan urusan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan disajikan pada Tabel 3.1 berikut : Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas, Fungsi dan Kewenagan Urusan SKPD No.

1

2

3

4

Tugas, Fungsi dan Kewenangan Urusan Dinas Pertanian, Perikanan & Peternakan perumusan kebijakan di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan Penyelenggaraan urusan pangan

Permasalahan

Sistem penyediaan data base belum tertata dan kurang terpadu antar unit kerja, sehingga bahan untuk perumusan kebijakan kurang memadai.

Koordinasi dengan instansi vertikal sudah cukup baik, tetapi koordinasi internal di lingkup SKPD masih lemah, sehingga menghambat penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum.

Manajemen internal di lingkup SKPD baik manajemen organisasi, SDM maupun pengelolaan asset masih lemah, sehingga menghambat pelaksanaan tugas.

- Ketersediaan pangan belum mencukupi kebutuhan masyarakat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG). - Cadangan pangan di tingkat pemerintah dan di tingkat rumah tangga belum terpantau. - Pemantauan dan penanganan


30

RENSTRA 2016-2021

-

5

Penyelenggaraan urusan pertanian

-

-

-

6

Penyelenggaraan urusan perikanan

-

-

penduduk rawan pangan belum maksimal. Pola konsumsi pangan masyarakat belum memenuhi target SPM. Pemantauan dan pengendalian distribusi, harga dan pasokan bahan pangan belum terpadu dengan instansi terkait. Cakupan pengawasan keamanan pangan masih perlu ditingkatkan. Peran dan komitmen Dewan Ketahanan Pangan belum optimal. Peningkatan produksi komoditas pertanian dan peternakan terkendala penurunan luas lahan pertanian. Produk hasil pertanian masih kurang berdaya saing di era perdagangan bebas. Penjaminan kesehatan hewan dan produk Bahan Asal Hewan (BAH) mutlak dilakukan sebagai kewajiban pemerintah untuk melindungi masyarakat. Peningkatan produksi komoditas perikanan terkendala keterbatasan luas lahan budidaya perikanan. Produk hasil perikanan masih kurang berdaya saing di era perdagangan bebas.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih a. Visi Kota Blitar 2016-2021 : Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021

b. Misi Kota Blitar 2016-2021 : 1.

Meningkatkan

aktualisasi

nilai-nilai

religius

dalam

kehidupan bermasyarakat. 2.

Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi.

3.

Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.


31

RENSTRA 2016-2021 4.

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif.

5.

Meningkatkan

keharmonisan

sosial

dengan

semangat

rukun agawe santoso. 6.

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan professional.

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disajikan pada Tabel 3.2 berikut : Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Blitar Visi : Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021 No.

1

Misi Walikota & Wakil Walikota Terpilih Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor Penghambat

Kemandirian ekonomi di sektor pertanian sangat berkaitan dengan kondisi ketahanan pangan masyarakat.

Penanganan urusan pangan belum optimal, sehingga kondisi ketahanan pangan belum mantap.

Kegiatan perekonomian di sektor pertanian, perikanan dan peternakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan lahan.

Luas lahan pertanian terus menurun akibat alih fungsi.


Pendorong

Telah diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi peluang adanya bentuk kelembagaan yang lebih efektif untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pangan, perikanan dan pertanian - Telah dirintisnya regulasi tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(LP 2B) untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. - Penerapan intensifikasi pertanian dan

32

RENSTRA 2016-2021 peningkatan kapasitas SDM pertanian dapat meningkatkan produktivitas tanaman, ikan maupun ternak meskipun pada lahan yang terbatas. Daya saing produk hasil pertanian masih rendah.

Alih informasi dan alih teknologi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian kurang optimal.

Perkembangan teknologi pengolahan pangan modern serta teknologi informasi memungkinkan peningkatan daya saing produk pertanian.

3.3. Telaahan Renstra Kemetrian dan Lembaga Terkait 1.

Renstra

Kementrian

Pertanian

RI

Tahun

2014-2019

(PERMENTAN No. 19/Permentan/HK.140/4/2015) : Agenda prioritas di bidang pertanian terdiri dari dua hal, yaitu : (1) Peningkatan Agroindustri (2) Peningkatan Kedaulatan Pangan.

(1) Peningkatan Agroindustri, sebagai bagian dari agenda 6 Nawa Cita (Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional). Sasaran dari peningkatan agroindustri adalah : a. meningkatnya PDB Industri Pengolahan Makanan dan Minuman serta produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif, b. meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang diekspor, dan c. berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan. Komoditi yang menjadi fokus dalam peningkatan agroindustri diantaranya kelapa sawit, karet, kakao, teh, kopi,kelapa, mangga, nenas, manggis, salak, kentang. Untuk mencapai sasaran pokok peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian yang telah ditetapkan tersebut, maka arah kebijakan difokuskan


33

RENSTRA 2016-2021 pada : (1) peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian komoditi andalan ekspor, potensial untuk ekspor dan substitusi impor; dan (2) mendorong pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian. Untuk itu strategi yang akan dilakukan meliputi : a. Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat, b. Peningkatan mutu, pengembangan standardisasi mutu hasil pertanian dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati, c. Pengembangan agroindustri perdesaan, d. Penguatan

kemitraan

antara

petani

dengan

pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran, e. Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumbersumber pembiayaan serta informasi pasar dan akses pasar f.

Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif.

(2) Peningkatan Kedaulatan Pangan adalah bagian dari agenda 7 Nawa

Cita

menggerakan

(Mewujudkan

kemandirian

sektor-sektor

strategis

ekonomi

ekonomi

dengan

domestik).

Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan : (i) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (ii)

pengaturan

kebijakan

pangan

yang

dirumuskan

dan

ditentukan oleh bangsa sendiri; (iii) mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan.

Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 20152019

adalah:

pemantapan

ketahanan

pangan

menuju

kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha


34

RENSTRA 2016-2021 pangan. Arah kebijakan Pemantapan Kedaulatan

Pangan

tersebut dilakukan dengan 5 strategi utama, meliputi: a. Peningkatan

ketersediaan

pangan

melalui

penguatan

kapasitas produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai dan bawang merah. b. Peningkatan kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Pangan. c. Perbaikan kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat d. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama

mengantisipasi

bencana

alam

dan

dampak

perubahan iklim dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan. e. Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan Tujuh Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) sebagai berikut : 1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan 2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian 3. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit 4. Penguatan kelembagaan petani 5. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian 6. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi 7. Penguatan jaringan pasar produk pertanian

Selain

tujuh

strategi

utama,

terdapat

Sembilan

Strategi

Pendukung sebagai berikut : 1. Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian 2. Peningkatan dukungan perkarantinaan 3. Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi 4. Pelayanan informasi publik 5. Pengelolaan regulasi 6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi 7. Pengelolaan perencanaan


35

RENSTRA 2016-2021 8. Penataan dan penguatan organisasi 9. Pengelolaan sistem pengawasan

Kebijakan Kementerian Pertanian Kebijakan

pembangunan

Kementerian

Pertanian

2015-2019

dibagi dua yaitu kebijakan umum dan kebijakan teknis. Kebijakan Umum A. Kebijakan peningkatan swasembada beras, jagung dan kedelai, serta peningkatan produksi daging dan gula B. Kebijakan pengembangan produk berdaya saing, ekspor, substitusi impor serta bahan baku bioindustri C. Kebijakan

penguatan

perbenihan/pembibitan,

sistem petani,

dan teknologi,

kelembagaan penyuluhan,

perkarantinaan dan ketahanan pangan D. Kebijakan pengembangan kawasan pertanian E. Kebijakan fokus komoditas strategis F. Kebijakan

pengembangan

sarana,

infrastruktur

dan

agroindustri di perdesaan sebagai landasan pengembangan bioindustri berkelanjutan G. Kebijakan tatakelola kepemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi

Kebijakan Teknis Operasional A. Kebijakan penanganan

adaptasi pasca

dan bencana

mitigasi alam

perubahan serta

iklim,

perlindungan

tanaman B. Kebijakan re-orientasi multi produk pertanian C. Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan subsidi dan kredit pembiayaan usaha pertanian D. Kebijakan

pengelolaan

program

tematik

mendukung

pembangunan pertanian E. Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati


36

RENSTRA 2016-2021 Sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian periode 2015-2019 adalah: a. Tercapainya bersumber

peningkatan dari

produksi

ketersediaan dalam

negeri.

pangan

yang

Produksi

padi

diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Produksi kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal. Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga, demikian pula produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga. b. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga. c. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai

skor

Pola

Pangan

Harapan

(PPH)

sebesar

92,5(2019). d. Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 600 ribu Ha untuk menggantikan alih fungsi lahan. e. Terlaksananya rehabilitasi 1,75 juta Ha jaringan irigasi sebagai bentuk rehabilitasi prasarana irigasi sesuai dengan laju deteriorasi. f.

Beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 2,95 juta Ha.

g. Terbangunnya 132 ribu Ha layanan jaringan irigasi rawa untuk

pembangunan

lahan

rawa

yang

adaptif

dengan

menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan kelestarian lingkungan.


37

RENSTRA 2016-2021 2. Renstra Kementrian Kelautan dan Perikanan RI Tahun 20142019 (PERMEN-KP No. 25/PERMEN-KP/2015) :

Strategi pembangunan nasional yang terkait dengan tugas Kementrian Kelautan dan Perikanan adalah : 1. Agenda/Nawa Cita ke-1 : Sub Agenda : Memperkuat Jati Diri sebagai Negara Maritim a. Meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara terpadu. b. Menyempurnakan sistem penataan ruang nasional dengan memasukkan wilayah laut sebagai satu kesatuan dalam rencana penataan ruang nasional/regional. c. Menyusun

dan

mengimplementasikan

Rencana

Aksi

Pembangunan Kelautan dan Maritim untuk penguasaan dan pengelolaan

sumberdaya

kelautan

dan

maritim

untuk

kesejahteraan rakyat. d. Meningkatkan sarana prasarana, cakupan pengawasan, dan peningkatan

kelembagaan

pengawasan

sumber

daya

kelautan. e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan. f.

Mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing serta kegiatan yang merusak sumberdaya kalautan dan perikanan.

2. Agenda/Nawa Cita ke-4: Sub Agenda : Pemberantasan Perikanan Illegal/ IUU Fishing a. Peningkatan

koordinasi

dalam

penanganan

pelanggaran

tindak pidana perikanan. b. Penguatan sarana sistem pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. c. Penataan sistem perizinan usaha perikanan tangkap. d. Peningkatan

penertiban

ketaatan

kapal

di

Pelabuhan

Perikanan.


38

RENSTRA 2016-2021 3. Agenda/Nawa Cita ke-6 : Sub Agenda : Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Hasil Perikanan a. Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi perikanan. b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan. c. Penyempurnaan tata kelola perikanan. d. Pengelolaan perikanan berkelanjutan.

4. Agenda/Nawa Cita ke-7 : Sub

Agenda:

Peningkatan

Kedaulatan

Pangan

melalui

Peningkatan Produksi Perikanan a. Ekstensifikasi dan intensifikasi usaha perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi. b. Penguatan faktor input dan sarana prasarana pendukung produksi. c. Penguatan keamanan produk pangan perikanan. Sub Agenda : Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan a. Pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. b. Penyediaan data dan informasi sumberdaya kelautan yang terintegrasi (one map policy) dalam rangka mendukung pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. c. Pemeliharaan

kelestarian

fungsi

lingkungan

hidup

dan

sumber daya hayati laut. d. Pengembangan SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya bahari. e. Peningkatan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir.

Arah kebijakan Kementrian Kelautan dan Perikanan disusun menjabarkan 3 pilar dalam misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut : a. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi

dalam

pengelolaan

sumberdaya

kelautan

dan

perikanan.


39

RENSTRA 2016-2021 b. Menerapkan

prinsip-prinsip

pengelolaan

sumberdaya

kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan berkelanjutan. c. Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

Sasaran Pokok Nasional Kementrian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut : No. 1 2

Sasaran pokok Kedaulatan Pangan Maritim dan kelautan - Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar - Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan

Indikator Produksi ikan (juta ton)

Meningkatnya ketaatan pelaku usaha perikanan Produksi hasil perikanan (termasuk rumput laut) (juta ton) Pengembangan Pelabuhan Perikanan (unit) Peningkatan luas kawasan konservasi laut (juta ha)

Kondisi 2015 12,4

Target 2019 18,8

52

87

22.4

40-50

21

24

15.7

20

3. Renstra Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun 20142019 : Strategi Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur Tahun 2014 - 2019 Strategi pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019 bertumpu pada pemberdayaan rakyat dan menempatkan strategi pro poor sebagai prioritas utama untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, seperti hak atas pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi,

pekerjaan,

secara

merata,

berkualitas,

dan

berkeadilan. Revitalisasi pertanian dan ekonomi pedesaan,


40

RENSTRA 2016-2021 serta usaha mikro dan kecil menjadi ujung tombak penting, karena

sebagian

besar

penduduk

Jawa

Timur

menggantungkan nafkah hidup mereka pada sektor tersebut. Pemerataan pendapatan, melalui revitalisasi pertanian dan ekonomi pedesaan, pengembangan infrastruktur pedesaan, akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja, sehingga pada gilirannya dapat mengentas penduduk miskin. Dengan adanya pemerataan, maka akan tercipta landasan lebih luas bagi pertumbuhan,

dan

akan

menjamin

pertumbuhan

berkelanjutan. Berdasarkan isu strategis saat ini serta hasil identifikasi potensi, peluang, maupun permasalahan bidang pertanian untuk lima tahun kedepan, maka dapat ditetapkan strategi

pembangunan

pertanian

tanaman

pangan

dan

hortikultura sebagai berikut : 1. Mempertahankan swasembada Padi dan Jagung secara berkelanjutan dan mewujudkan swasembada kedelai dan Tanaman Pangan Utama Lainnya; 2. Perluasan areal tanam padi serta optimalisasi pemanfaatan lahan dan air melalui JITUT/JIDES; 3. Pengamanan produksi tanaman pangan dan hortikultura; 4. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura; 5. Peningkatan

mutu

hortikultura

produk

berbasis

tanaman

sumberdaya

pangan lokal

dan yang

berkelanjutan; 6. Peningkatan kualitas SDM petani, kelembagaan petani untuk

meningkatkan

akses

petani

terhadap

faktor

produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan.

Kebijakan Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 Pembangunan

tanaman

pangan

dan

hortikultura

harus

merupakan holistic policy, baik secara vertikal maupun horizontal.

Untuk

itu,

dibutuhkan

integrasi

maupun

sinkronisasi program, baik antar tingkatan pemerintahan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan

41

RENSTRA 2016-2021 maupun koordinasi antarlembaga / unit satuan kerja dan dunia usaha beserta organisasi profesi lainnya. Secara umum, Kebijakan Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Timur diarahkan untuk : 1. Pemanfaatan spesifikasi teknologi yang tepat guna 2. Penyediaan sarana produksi (benih / bibit dan pupuk) memenuhi syarat 6 tepat dan pengembangan pupuk organik; 3. Pengembangan

infrastruktur,

sarana

dan

prasarana

pertanian; 4. Perlindungan tanaman dari serangan OPT dan fenomena iklim; 5. Peningkatan efisiensi usaha pengolahan hasil pertanian; 6. Pengembangan agroindustri pedesaan berbasis tanaman pangan dan hortikultura; 7. Pengembangan kawasan komoditas tanaman pangan dan hortikultura unggulan dan kawasan agropolitan; 8. Pengembangan SDM petugas melalui pembinaan teknis PPHP dan Penerapan sistem jaminan mutu; 9. Pemberdayaan petani; 10. Penguatan Kelembagaan petani.

Sasaran Strategis Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Utama dan Unggulan

Sasaran

produksi

dan

produktivitas

diperoleh

dengan menentukan sasaran luas areal panen dan untuk memperoleh sasaran luas panen harus ditentukan sasaran luas areal tanam terutama pada tanaman padi. Implementasi dari upaya peningkatan produksi : • Peningkatan

Indeks

Pertanaman

(IP)

selain

untuk

meningkatkan luas areal tanam padi sekaligus untuk mengendalikan perubahan jenis sawah sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas


42

RENSTRA 2016-2021 1.017.549,73 hektar (Lahan Irigasi 802.357,9 hektar, Lahan Kering 215.191,83 hektar). • Pengendalian Serangan OPT dan DPI pada Areal Tanam Tanaman Pangan dan Hortikultura

4.

Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 : Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut : a. Menurunnya stok sumberdaya ikan. b. Belum optimalnya sarana dan prasarana perikanan. c. Belum optimalnya daya saing produk hasil perikanan. d. Kurangnya kapasitas kelembagaan usaha perikanan dan kelautan. e. Belum meratanya kualitas SDM pelaku usaha di bidang perikanan dan kelautan.

Kebijakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur yang relevan dilaksanakan di Kota Blitar : a. Pengembangan perikanan budidaya b. Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

5. Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 : Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut : a. Adanya

tuntutan

perlakuan

terhadap

hewan

ternak

hendaknya mengikuti prinsip-prinsip kesejahteraan hewan (kesrawan). Pengabaian terhadap kesrawan berpotensi menjadi

salah

internasional.

satu Perlu

hambatan untuk

dalam

mempercepat

perdagangan penerapan

kesejahteraan hewan agar mampu meningkatkan daya saing produk di pasar bebas.


43

RENSTRA 2016-2021 b. Liberalisasi perdagangan dunia menimbulkan ancaman membanjirnya produk impor yang dapat mengancam kelangsungan usaha peternak lokal. Usaha peternakan Jawa Timur masih didominasi oleh para peternak skala kecil dan merupakan mata pencaharian salah satu dari sub sistem

pertanian,

dimana

karakteristiknya

adalah

mempunyai lahan sempit, bermodal kecil dan produktivitas yang rendah. Diperlukan penumbuhan daya saing produk peternakan lokal. c. Perubahan iklim global menyebabkan wabah penyakitpenyakit hewan yang baru muncul dan yang muncul kembali (emerging and re-emerging animal diseases) yang dapat menular ke manusia (zoonosis). Wabah Zoonosis dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap aspek ekonomi, sosial, atau pertahanan dan keamanan. Diperlukan pengendalian penyakit hewan menular yang lebih intensif. d. Terjadi penurunan populasi ternak sapi potong, sapi perah dan kerbau sebesar 24,1% berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013. Penurunan populasi ini dapat berpengaruh pada

produksi

hasil

peternakan.

Diperlukan

usaha

peningkatan populasi. e. Belum terintegrasinya usaha peternakan dengan potensi lahan usaha yang tersedia, akibat belum terpadunya pengembangan

wilayah

dengan

penetapan

komoditas

unggulan disetiap Kabupaten, sehingga menyulitkan dalam mengalokasikan kegiatan yang tepat untuk masing-masing wilayah/ tidak fokus serta menyebabkan input produksi menjadi relatif tinggi dan menurunkan daya saing produk, sehingga perlunya pemetaan dan penetapan kawasan sesuai dengan potensi wilayahnya. f.

Berdasarkan pemotongan

ketentuan hewan


yang

UU

No

18

dagingnya

Tahun

2009,

diedarkan

harus

44

RENSTRA 2016-2021 dilakukan di Rumah Potong yang berstandar NKV guna menjamin terpenuhinya standar aman, sehat, utuh dan halal. Namun masih banyak pemotongan illegal diluar RPH serta masih sedikit RPH yang ber-NKV. g. Pertumbuhan sektor peternakan melambat, dari 3,92% tahun 2009 menjadi 1,03% tahun 2013. Demikian pula kontribusi terhadap PDRB menurun dari 3,07% tahun 2009 menjadi 2,25% tahun 2013. Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur periode 2014-2019 sebesar 7-8%, kontribusi dari sub sektor peternakan ditargetkan sebesar lebih dari 4 % per tahun. STRATEGI a. Intensifikasi kualitas peternakan meliputi komoditas, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana b. Meningkatkan usaha penanganan pasca-panen, dan pengolahan hasil peternakan c. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan peternak secara berkelanjutan dan terpadu KEBIJAKAN a. Peningkatan produksi dan produktivitas perternakan untuk meningkatkan surplus bahan pangan guna memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan bahan baku industri pengolahan (agroindustri) b. Peningkatan mutu produk peternakan yang aman dikonsumsi masyarakat yang memenuhi standar kesmavet, kesrawan dan kesehatan hewan c. Revitalisasi sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan d. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia peternakan dan kesehatan hewan e. Perluasan dan pengembangan produk peternakan meliputi penambahan komoditas prioritas dari semula 12 menjadi 15, side product, dan waste product


45

RENSTRA 2016-2021 f.

Penetapan kawasan sentra peternakan berdasarkan potensinya

g. Peningkatan kualitas pengolahan hasil peternakan h. Optimalisasi dan pemberdayaan kelembagaan peternak untuk meningkatkan akses terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Strategi pengembangan kegiatan pertanian perkotaan sesuai Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 meliputi : a. meningkatkan dan mengembangkan kawasan agrowisata di bagian selatan kota; b. meningkatkan sarana dan prasarana pertanian; c. mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang menjadi potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan d. mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan kawasan pertanian perkotaan.

Rencana kawasan pertanian terdiri atas lahan sawah dan lahan bukan sawah, dengan rincian : 1.

Luas lahan sawah sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf a kurang lebih 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) Ha meliputi : a. Kecamatan Kepanjenkidul dengan luas kurang lebih 247 (dua ratus empat puluh tujuh) Ha; b. Kecamatan Sananwetan dengan luas kurang lebih 244 (dua ratus empat puluh empat) Ha; dan c. Kecamatan Sukorejo dengan luas kurang lebih 186 (seratus delapan puluh enam) Ha. Lahan sawah tersebut ditetapkan sebagai kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.


46

RENSTRA 2016-2021 2.

Luas lahan bukan sawah sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf b kurang lebih 138 (seratus tiga puluh delapan) Ha meliputi: a. Kecamatan Kepanjenkidul dengan luas kurang lebih 56 (lima puluh enam) Ha; b. Kecamatan Sananwetan dengan luas kurang lebih 50 (lima puluh) Ha; dan c. Kecamatan Sukorejo dengan luas kurang lebih 32 (tiga puluh dua) Ha. Lahan

bukan

sawah

ditetapkan

sebagai

lahan

cadangan

pengembangan lahan terbangun.

Ketentuan tentang Zonasi Wilayah untuk Kawasan Pertanian terdiri atas lahan sawah dan lahan bukan sawah.

Lahan sawah

diarahkan untuk budidaya tanaman pangan dengan ketentuan umum kegiatan : 1.

Pengijinan kegiatan pendukung pertanian.

3.

Pengijinan pembangunan jaringan utilitas.

4.

Pelarangan alih fungsi kawasan lahan pertanian beririgasi

5.

Pelarangan kegiatan budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah; dan

6.

Pelarangan pendirian bangunan pada kawasan lahan pertanian beririgasi.

Lahan bukan sawah diarahkan untuk budidaya tanaman pangan dengan ketentuan umum kegiatan : 1.

Pengijinan pembangunan jaringan utilitas.

2.

Pengijinan kegiatan pendukung pertanian lahan kering.

3.

Pelarangan aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah.

Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Blitar Tahun 2016-2021 menempatkan Isu Penurunan Luas Lahan Pertanian sebagai salah satu isu strategis pembangunan berkelanjutan tahun 2016-2021. Data menunjukkan selama kurun waktu tahun 2010-2015 telah terjadi pengurangan luas lahan pertanian sebesar 75 hektar akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali karena belum ada Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan

47

RENSTRA 2016-2021 regulasi pengendalian alih fungsi lahan pertanian serta tuntutan dinamika perkembangan kota.

Jika kondisi ini dibiarkan, maka akan

berpotensi menurunkan produksi pertanian yang berimplikasi terhadap penurunan kondisi ketahanan pangan daerah.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar ada beberapa hal yang dapat dijadikan acuan antara lain : a.

Gambaran pelayanan SKPD.

b.

Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementrian/Lembaga terkait.

c.

Sasaran jangka menengah pada Renstra SKPD Provinsi.

d.

Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD.

e.

Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD. Berdasarkan faktor-faktor di atas, selanjutnya Dinas Pertanian,

Perikanan dan Peternakan Kota Blitar menentukan isu-isu strategis dalam Renstra 2016-2021 dengan menggunakan konsep dan prinsip manajemen analisis SWOT yang meliputi : Kekuatan (Strenghts), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Oportunities) serta Tantangan (Threats). Isu Strategis yang akan ditangani dalam RENSTRA Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun 2016-2021 ditentukan sebagai berikut : 1.

Kondisi ketahanan pangan daerah masih belum mantap, terutama karena produksi komoditas pertanian, peternakan dan perikanan terkendala penurunan luas lahan pertanian secara terus menerus.

2.

Produk hasil pertanian dan perikanan kurang berdaya saing dalam perdagangan bebas.


48

RENSTRA 2016-2021

BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Dalam RENSTRA SKPD ini terdapat 2 (dua) pernyatan Tujuan. Tujuan Pertama dalam RENSTRA SKPD ini mengacu pada Sasaran dalam RPJMD Kota Blitar, dan Tujuan Kedua merupakan tujuan tambahan untuk menjawab isu strategis yang dihadapi SKPD. Indikator Tujuan RENSTRA sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan selama Tahun 20162021. Sasaran RENSTRA merupakan penjabaran atau implementasi dari Tujuan RENSTRA, dan Indikatornya menjadi Indikator Sasaran Strategis selama Tahun 2016-2021.

Dalam RENSTRA SKPD ini

terdapat 6 (enam) pernyataan Sasaran.

Gambaran mengenai Tujuan

dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut :


49

RENSTRA 2016-2021 Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan 2016-2021 No.

(1) 1

Tujuan

(2) Meningkatka n ketahanan pangan daerah

Indikator Tujuan (3) 1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

Target Tujuan (2021) 85

2.Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

86

3.Prosentase peningkatan produksi padi

3,6%


Sasaran

Indikator sasaran

2016

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2017 2018 2019 2020

2021

(4) 1.Meningkat nya ketersediaan dan keamanan pangan daerah.

(5) 1. Jumlah ketersediaan pangan utama

(6) 43.014 ton

(7) 43.464 ton

(8) 43.914 ton

(9) 44.364 ton

(10) 44.814 ton

(11) 45.264 ton

2.Prosentase produk pangan yang aman dikonsumsi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2.Meningkat nya luas tanam padi.

3. Indeks Pertanaman (IP) Padi

1,75

1,76

1,77

1,78

1,79

1,8

3.Meningkat nya kapasitas SDM pertanian.

4.Prosentase penyuluh pertanian berkinerja BAIK

33%

44%

55%

66%

77%

50

88%

RENSTRA 2016-2021 5. Prosentase peningkatan kelas kelompok tani

5%

5%

5%

5%

5%

5%

6. Prosentase petani terlatih

8%

10%

12%

14%

16%

18%

4.Prosentase rata-rata peningkatan produksi ikan (ikan konsumsi, ikan hias dan benih ikan)

19%

4.Meningkat nya mutu pembudidaya an dan pembenihan ikan.

7.Prosentase usaha budidaya ikan yang bersertifikat CBIB dan/atau CPIB (%)

4%

8%

13%

17%

21%

25%

5. Prosentase rata-rata peningkatan produksi hasil ternak (daging, telur & susu)

12%

5.Meningkat nya kesehatan hewan dan jaminan keamanan Bahan Asal Hewan (BAH).

8. Prosentase kejadian penyakit menular hewan yang ditangani sesuai prosedur.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

9. Prosentase produk Rumah Pemotongan Hewan (RPH)

100%

100%

100%

100%

100%

100%


51

RENSTRA 2016-2021

2

Meningkatka n daya saing produk hasil pertanian dan perikanan.

6. Prosentase rata-rata nilai tambah produk olahan hasil pertanian dan perikanan.

30%

6.Meningkat nya mutu produk hasil pertanian dan perikanan.

yang dijamin Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). 10. Jumlah produk pertanian yang memenuhi kriteria layak dipasarkan (produk). 11. Jumlah produk hasil perikanan yang memenuhi kriteria layak dipasarkan (produk).


52

6 produk

8 produk

10 produk

12 produk

14 produk

16 produk

4 produk

6 produk

8 produk

10 produk

12 produk

14 produk

RENSTRA 2016-2021 4.3. Strategi dan Kebijakan Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program.

Dalam

menentukan Strategi, dilakukan analisis SWOT sebagaimana pada Tabel 4.1. berikut : Tabel 4.1 Matriks SWOT untuk Penentuan Strategi KEKUATAN (S) - Tersedianya SDM SKPD yang berkualitas sesuai bidang teknisnya. - Tersedianya anggaran, sarana & prasarana yang memadai - Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas dan resmi.

KELEMAHAN (W) - Manajemen internal SKPD masih lemah. - Koordinasi antar personel SKPD lemah. - Sistem penyediaan data belum tertata dan kurang terpadu.

PELUANG (O) - Terjalinnya hubungan yang baik antara SKPD dengan instansi vertikal maupun stake holders pertanian, perikanan dan peternakan. - Antusiasme petani dan pelaku usaha pertanian terhadap perkembangan baru di sektor pertanian.

Strategi S+O - Mengoptimalkan semua sumber daya organisasi yang ada serta kondisi positif yang terjalin secara vertikal maupun horizontal untuk pengembangan sektor pertanian, perikanan dan peternakan.

Strategi W+O - Menjadikan kondisi positif yang sudah terjalin dengan instansi vertikal maupun horizontal sebagai motivasi dan contoh dalam memperbaiki manajemen organisasi internal SKPD.

TANTANGAN (T) - Kondisi ketahanan pangan daerah (meliputi sub sistem : ketersediaan pangan, cadangan dan distribusi pangan, pola konsumsi pangan serta keamanan pangan) belum mantap. - Produksi komoditas pertanian, perikanan dan peternakan terkendala penurunan luas lahan pertanian. - Produk hasil pertanian, perikanan dan peternakan kurang berdaya saing dalam pasar perdagangan bebas.

Strategi S+T - Memanfaatkan semua sumber daya organisasi yang ada secara lebih efektif untuk : 1. Meningkatkan kondisi ketahanan pangan daerah di semua sub sistemnya. 2. Menerapkan intensifikasi pertanian di lahan terbatas untuk peningkatan produktivitas pertanian. 3. Meningkatkan kapasitas SDM pertanian untuk alih teknologi & penguatan kelembagaan petani. 4. Menerapkan teknologi untuk meningkatkan mutu pembudidayaan ikan. 5. Menjamin kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. 6. Meningkatkan alih

Strategi W+T - Memperbaiki manajemen organisasi internal SKPD dalam pelaksanaan tugas menjawab berbagai tantangan penyelenggaraan urusan pangan, pertanian dan perikanan.

INTERNAL

EKSTERNAL


53

RENSTRA 2016-2021 teknologi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian & perikanan untuk meningkatkan daya saing produk.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud

tertentu.

Oleh

karena

itu,

kebijakan

pada

dasarnya

merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau

petunjuk

dalam

pengembangan

ataupun

pelaksanaan

program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah. Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD kemudian ditentukan Strategi dan Kebijakan sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.2. berikut : Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tujuan 1.Meningkatkan ketahanan pangan daerah

Sasaran 1.Meningkatnya ketersediaan dan keamanan pangan daerah.

Strategi Memanfaatkan semua sumber daya organisasi yang ada secara lebih efektif untuk meningkatkan kondisi ketahanan pangan daerah di semua sub sistemnya.

Kebijakan Koordinasi efektif semua stake holder dalam pemantauan, pengendalian dan penanganan kondisi ketahanan pangan di semua sub sistemnya.

2. Meningkatnya luas tanam padi.

Memanfaatkan semua sumber daya organisasi yang ada secara lebih efektif untuk menerapkan intensifikasi pertanian di lahan terbatas untuk peningkatan produktivitas pertanian.

Pengarahan sumber daya organisasi SKPD untuk menjamin penyediaan dan pengawasan sarana produksi pertanian, penyediaan air irigasi, pengendalian dan penanggulangan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penerapan teknologi pertanian.


54

RENSTRA 2016-2021

2.Meningkatkan daya saing produk hasil pertanian dan perikanan.

3.Meningkatnya kapasitas SDM pertanian.

Memanfaatkan semua sumber daya organisasi yang ada secara lebih efektif untuk meningkatkan kapasitas SDM pertanian untuk alih teknologi & penguatan kelembagaan petani.

Pemberdayaan SDM penyuluh pertanian untuk alih teknologi bagi peningkatan kapasitas SDM petani dan lembaga petani.

4.Meningkatnya mutu pembudidayaan dan pembenihan ikan.

Memanfaatkan semua sumber daya organisasi yang ada secara lebih efektif untuk menerapkan teknologi untuk meningkatkan mutu pembudidayaan ikan.

Pendampingan intensif bagi kelompok petani ikan untuk mencapai sertifikasi mutu budidaya perikanan (CBIB & CPIB).

5.Meningkatnya kesehatan hewan dan jaminan keamanan Bahan Asal Hewan (BAH).

Memanfaatkan semua sumber daya organisasi yang ada secara lebih efektif untuk menjamin kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

6.Meningkatnya mutu produk hasil pertanian dan perikanan.

Memanfaatkan semua sumber daya organisasi yang ada secara lebih efektif untuk meningkatkan alih teknologi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian & perikanan untuk meningkatkan daya saing produk.


Sertifikat CBIB = Cara Budidaya Ikan yang Baik Sertifikat CPIB = Cara Pembenihan Ikan yang Baik - Pelayanan peningkatan kesehatan hewan untuk peningkatan produksi hasil ternak. - Pengawasan keamanan Bahan Asal Hewan untuk menjamin kesehatan masyarakat veteriner. - Pemanfaatan teknologi pengolahan pangan modern untuk meningkatkan mutu produk. - Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pemasaran produk.

55

RENSTRA 2016-2021

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab IV, Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan

Kota

Blitar

menetapkan

program

selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan.

–

program

yang

Rencana Program dan

Kegiatan Tahun 2016-2021 disajikan dalam Tabel 5.1. dan Tabel 5.2. yang tercantum dalam Lampiran dokumen RENSTRA ini.


56

RENSTRA 2016-2021 BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA BLITAR Keterkaitan

RENSTRA

Dinas

Pertanian,

Perikanan

dan

Peternakan Kota Blitar dengan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 adalah pada : Misi ketiga

:

Meningkatkan

kemandirian

ekonomi

yang

berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif

yang

berdaya

saing

dan

berwawasan

lingkungan. Tujuan kesatu

:

Sasaran kelima :

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya ketahanan pangan daerah.

Indikator Sasaran dalam RPJMD tersebut kemudian menjadi Indikator Tujuan dalam RENSTRA sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar Tahun 20162021.

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada RPJMD dapat

dilihat pada Tabel 6.1. berikut : Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Blitar No.

1 1

2

3

Indikator Sasaran RPJMD = Indikator Tujuan RENSTRA

2 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Prosentase peningkatan produksi padi

Kondisi Target Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD Th. Th. Th. Th. 2015 201 201 201 6 7 8 3 4 5 6 79,91 80 81 82

Setiap Tahun

Th. Th. Th. 201 202 202 9 0 1 7 8 9 83 84 85

Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD Th. 2021 10 85

80,48

81

82

83

84

85

86

86

15.640 ton

0,6 %

0,6 %

0,6 %

0,6 %

0,6 %

0,6 %

16.240 ton


57

RENSTRA 2016-2021 4

5

Prosentase rataprod.ik rata an peningkatan konsum produksi ikan si (ikan konsumsi, 179,02 ikan hias dan ton ; benih ikan) prod. ikan hias 4.134.1 70 ekor ; prod. benih ikan prod. benih ikan = 8.218.9 50 ekor. Prosentase rataprod. rata daging peningkatan 3.264,9 produksi hasil 8 ton ; ternak (daging, prod. telur & susu) telur 2.477,2 7 ton ; prod. susu 479.080 liter

3,2 %

3,2 %

3,2 %

3,2 %

3,2 %

3,2 %

prod.ika n konsum si 232 ton ; prod. ikan hias 4.754.2 95 ekor ; prod. benih ikan prod. benih ikan = 9.205.2 24 ekor.

2%

2%

2%

2%

2%

2%

prod. daging 3.656,7 7 ton ; prod. telur 2.774,5 4 ton ; prod. susu 536.560 liter


58

RENSTRA 2016-2021

BAB VII. PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar disusun sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2016 – 2021 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar tahun 2016 – 2021 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar dan disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar. Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar. Selain itu, Rencana Strategis juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Apabila terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), maka

akan

dilakukan

Perubahan

Rencana

Strategis

dengan

berpedoman pada kewenangan urusan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Blitar, 26 September 2016 KEPALA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR

Ir. DJATMIKO BUDI SANTOSA Pembina Utama Muda NIP 19610302 198903 1 005


59

MATRIKS RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR TAHUN 2016-2021

RPJMD KOTA BLITAR

RENSTRA SKPD TUJUAN

MISI

TUJUAN SASARAN

3. 1. 5. 1. Mening Meningk Meningkat katkan atkan nya keman pertumb ketahanan dirian uhan pangan ekono ekonomi daerah mi yang berorie ntasi pada industr i, pariwis ata dan ekono mi kreatif yang berday a saing dan berwa wasan lingkun gan.

URAIAN Meningkatk an ketahanan pangan daerah

SASARAN

INDIKATOR TARGET TUJUAN TAHUN 2021 1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

85

URAIAN 1.

Meningkatnya ketersediaan dan keamanan pangan daerah.

INDIKATOR SASARAN 1. Jumlah ketersediaan pangan utama (ton)

FORMULA PERHITUNGAN

KONDISI AWAL (2015)

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET PER TAHUN 2016

Ketersediaan = 42.564 ton 43.014 Produksi + Impor ton Ekspor - Pakan Bibit - Tercecer Pangan Utama = 8 kelompok pangan, yaitu : Padi-padian, Umbi-umbian, Pangan Hewani, Minyak dan Lemak, Buah/biji berminyak, Gula, Sayuran dan buah, serta Pangan lainnya.

2017

2018

2019

2020

2021

KONDISI AKHIR (2021)

STRATEGI & KEBIJAKAN

43.464 43.914 44.364 44.814 45.264 45.264 ton Strategi 1 : ton ton ton ton ton Memanfaatkan sumber daya organisasi yang ada secara lebih efektif untuk meningkatkan kondisi ketahanan pangan daerah di semua sub sistemnya.

Kebijakan 1 : Koordinasi efektif semua stake holder dalam pemantauan, pengendalian dan penanganan kondisi ketahanan pangan di semua sub sistemnya.

PROGRAM Prog. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkeb unan)

INDIKATOR PROGRAM

TARGET PER TAHUN KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah pemantauan harga & distribusi pangan (minggu)

52

-

-

-

-

-

Keg. Laporan berkala Jumlah dokumen kondisi ketahanan Neraca Bahan pangan * Makanan (NBM) yang tersusun (dok)

1

-

-

-

-

-

Keg. Pemantauan dan pengendalian kondisi ketahanan pangan masyarakat Kota

Jumlah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (kali)

-

2

2

2

2

2

Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) yang tersusun (dok)

-

1

1

1

1

1

Jumlah dokumen Analisis Konsumsi Pangan yang tersusun (dok)

-

1

1

1

1

1

Jumlah pemantauan harga & distribusi pangan (minggu)

-

52

52

52

52

52

Jumlah pelaksanaan lomba KRPL (kali)

1

-

-

-

-

-

Keg. Pembinaan Jumlah pendataan penguatan cadangan cadangan pangan pangan pemerintah dan cadangan pangan rumah tangga (kali)

-

1

1

1

1

1

Jumlah pembinaan kelompok pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (kali)

-

1

1

1

1

1

Jumlah pelaksanaan lomba KRPL (kali)

-

1

1

1

1

1

Prosentase ketersediaan Keg Pengembangan informasi pasokan, sistem informasi harga dan akses pangan pasar * di daerah (%).

Rata-rata cadangan Keg. Pemanfaatan pangan di tingkat rumah pekarangan untuk tangga (kg/kapita/bln). pengembangan pangan *

RPJMD KOTA BLITAR

RENSTRA SKPD TUJUAN

MISI

TUJUAN SASARAN

URAIAN

SASARAN

INDIKATOR TARGET TUJUAN TAHUN 2021

URAIAN

INDIKATOR SASARAN

FORMULA PERHITUNGAN

KONDISI AWAL (2015)


2017

2018

2019

2020

2021



PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM Prosentase penduduk rawan pangan sudah ditangani sesuai prosedur (%).

2.Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

86

2. Prosentase produk pangan yang aman dikonsumsi (%)

(Jumlah sampel uji laboratorium keamanan pangan yang aman dikonsumsi : Jumlah sampel yang diuji) X 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prog. Pembinaan Konsumsi Pangan

Prog. Pengawasan Keamanan Pangan

Prosentase peserta pelatihan introduksi pangan alternatif non beras yang berminat menerapkan diversifikasi pangan (%).

Prosentase keamanan pangan segar yang terpantau (%).


INDIKATOR KEGIATAN

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah peta kerentanan dan ketahanan pangan yang tersusun (dok)

-

1

0

1

0

1

Jumlah dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan & Gizi (SKPG) yang tersusun (dok)

-

12

12

12

12

12

Jumlah penyuluhan & pemberian tambahan gizi penduduk rawan pangan (kali)

6

6

6

6

6

6

Keg. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan *


1

-

-

-

-

-

Keg. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan *

Jumlah pengujian keamanan pangan sampel pangan segar (sampel)

40

-

-

-

-

-

Keg. Penyuluhan sumber pangan alternatif *

Jumlah pelaksanaan pelatihan introduksi pangan alternatif (kali)

1

-

-

-

-

-

Keg. Pembinaan konsumsi pangan masyarakat

Jumlah penyuluhan pangan B2SAH (Beragam, Bergizi, Berimbang, Seimbang, Aman & Halal) dan pelatihan introduksi pangan alternatif (kali)

-

1

1

1

1

1


-

1

1

1

1

1

Jumlah pelaksanaan Lomba Cipta Menu Tk.Kota (kali)

-

1

1

1

1

1

Jumlah partisipasi Lomba Cipta Menu Tk.Prov. (kali)

-

1

1

1

1

1

Jumlah pengujian keamanan pangan sampel pangan segar (sampel)

-

50

50

50

50

50

Keg. Penanganan daerah rawan pangan

Keg. Pengawasan keamanan pangan segar

RPJMD KOTA BLITAR

RENSTRA SKPD TUJUAN

MISI

TUJUAN SASARAN

URAIAN

SASARAN

INDIKATOR TARGET TUJUAN TAHUN 2021 3. Prosentase rata-rata peningkatan produksi padi

3,6%

INDIKATOR SASARAN

FORMULA PERHITUNGAN

Meningkatnya 3. Indeks luas tanam padi. Pertanaman (IP) Padi

Luas total tanam padi selama 1 tahun : Luas total lahan baku sawah

URAIAN 2.

KONDISI AWAL (2015) 1,61


2017

2018

2019

2020

2021

1,75

1,76

1,77

1,78

1,79

1,8

KONDISI AKHIR (2021) 1,8

STRATEGI & KEBIJAKAN Strategi 2 : Memanfaatkan semua sumber daya organisasi yang ada secara lebih efektif untuk menerapkan intensifikasi pertanian di lahan terbatas untuk peningkatan produktivitas.

PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

Prog. Peningkatan Produktivitas padi Produksi tahun ini (ton/ha) Pertanian/Perkebu nan

Kebijakan 2 : Pengerahan sumber daya organisasi SKPD untuk menjamin penyediaan dan pengawasan sarana produksi pertanian, penyediaan air irigasi, pengendalian dan penanggulangan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penerapan teknologi pertanian


Keg.Penyediaan sarana produksi pertanian dan perkebunan (DAU)*

Keg. Pengawasan penggunaan sarana pertanian

Prosentase luas lahan terairi irigasi selama 3 Masa Tanam (%)

INDIKATOR KEGIATAN

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah pendampingan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) (kelompok)

19

-

-

-

-

-

Jumlah monev distribusi pupuk.(kali)

4

-

-

-

-

-

Jumlah monev ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), obat tanaman dan benih pertanian.(kali)

2

-

-

-

-

-

Jumlah Rakor Komisi Pemantau & Pengawas Pupuk (KP3) (kali)

2

-

-

-

-

-

Jumlah pendampingan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) (kelompok)

-

19

19

19

19

19

Jumlah monev distribusi pupuk.(kali)

-

4

4

4

4

4

Jumlah monev ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), obat tanaman dan benih pertanian.(kali)

-

4

4

4

4

4

Jumlah Rakor Komisi Pemantau & Pengawas Pupuk (KP3) (kali)

-

2

2

2

2

2

Jumlah Rakor Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) (kali)

-

1

1

1

1

1

Keg. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebun an (DAK)*

Jumlah penyediaan & pemeliharaan prasarana irigasi air tanah (pompa air, rumah pompa & sumur) (unit)

30

-

-

-

-

-

Keg. Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian*

Jumlah survey kepemilikan lahan sawah

1

-

-

-

-

-

RPJMD KOTA BLITAR

RENSTRA SKPD TUJUAN

MISI

TUJUAN SASARAN

URAIAN


SASARAN URAIAN

INDIKATOR SASARAN

FORMULA PERHITUNGAN

KONDISI AWAL (2015)


2017

2018

2019

2020

2021



PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM


2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

-

-

-

-

-

Keg. Pengembangan Jumlah pendataan prasarana pertanian lahan & irigasi (kali) (DAU)

-

1

0

0

0

0

Jumlah Rakor Mutasi Lahan Pertanian (kali)

-

2

2

2

2

2

Jumlah persiapan perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (keg)

-

-

1

1

1

1

Jumlah penyediaan gubug sarasehan petani (unit)

-

1

1

1

1

1

Keg. Pengembangan Jumlah penyediaan & prasarana pertanian pemeliharaan (DAK) prasarana irigasi air tanah (pompa air & sumur) (unit)

-

15

15

15

15

15

Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jalan Usaha Tani (meter).

-

1500

1500

1500

1500

1500

Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jalan Produksi (meter).

-

400

400

400

400

400

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK)(unit)

-

1

1

1

1

1

-

2

2

2

2

2

12

12

12

12

12

12

Keg. Pemeliharaan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)*

Prog. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebu nan

INDIKATOR KEGIATAN

Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (paket).

Prosentase luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur (%)

Keg. Pengendalian dan penanggulangan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)

Jumlah pelatihan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) (kali)

Jumlah kebun percontohan penerapan teknologi pertanian yang beroperasi penuh selama 1 th (lokasi).

Keg. Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna

Jangka waktu operasionalisasi Kebun Produksi, Kebun Agrowisata Karangsari, Kebun Rumah Dinas Walikota (bulan)

RPJMD KOTA BLITAR

RENSTRA SKPD TUJUAN

MISI

TUJUAN SASARAN

URAIAN

SASARAN


URAIAN

INDIKATOR SASARAN

FORMULA PERHITUNGAN

KONDISI AWAL (2015)


2017

2018

2019

2020

2021



PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM


2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah kajian penumbuhan kebun pertanian unggulan kecamatan (konsep One Village One Product) (kali)

-

1

1

1

-

-

Jumlah kebun pertanian unggulan per kelurahan (konsep One Village One Product) yang terwujud (kebun)

-

-

1

2

3

4

Jumlah pelatihan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) (kali)

1

-

-

-

-

-

Jumlah penyuluh Keg. Penyusunan pertanian berkinerja program penyuluhan BAIK (sesuai kriteria pertanian Permentan No. 91/Permentan/OT.140/ 9/2013). (orang)

Jumlah dokumen programma penyuluhan pertanian dan monografi pertanian yang tersusun selama 1 tahun (dokumen)

25

25

25

25

25

25

Keg. Demonstrasi plot/kaji terap teknologi pertanian/peternaka n

Jumlah demonstrasi plot (demplot) percontohan pertanian yang dibina oleh penyuluh

0

3

3

3

3

3

-

2

2

2

2

2

Jumlah monitoring pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)(kali)

-

4

4

4

4

4

Jumlah pembinaan lembaga petani (lembaga)

-

3

3

3

3

3

Keg. Pelatihan penerapan teknologi pertanian /perkebunan modern bercocok tanam * 3.

Meningkatnya kapasitas SDM pertanian.

4. Prosentase penyuluh pertanian berkinerja BAIK (%)

( Jumlah penyuluh pertanian berkinerja BAIK : Jumlah total penyuluh pertanian ) X 100%

22%

33%

44%

55%

66%

77%

88%

88%

Kinerja BAIK berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyuluh (Permentan No.91/Permentan/ OT.140/9/2013) n – (n-1) x 100 % 5. Prosentase peningkatan kelas (n-1) kelompok tani (%)

Ket : n = Juml.klp tani yg naik kelas tahun ini n-1 = Juml.klp tani yg naik kelas tahun lalu Penjelasan : Peningkatan kelas kelompok adalah meningkatnya kelas kelompok dari kelompok pemula menjadi madya dan madya menjadi utama

0

5

5

5

5

5

5

30

Strategi 3 : Memanfaatkan semua sumber daya organisasi yang ada secara lebih efektif untuk meningkatkan kapasitas SDM pertanian bagi proses alih teknologi dan penguatan kelembagaan petani.

Prog. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebu nan Lapangan

Kebijakan 3 : Pemberdayaan SDM penyuluh pertanian untuk alih teknologi bagi peningkatan kapasitas SDM petani dan lembaga petani.

Prog. Peningkatan Kapasitas SDM Petani dan Lembaga Tani

INDIKATOR KEGIATAN

Jumlah kelompok tani Keg. Peningkatan Jumlah yang naik kelas tahun ini kemampuan lembaga pendampingan dan (kelompok) petani penilaian kelas kelompok tani (kali)

RPJMD KOTA BLITAR

RENSTRA SKPD TUJUAN

MISI

TUJUAN SASARAN

URAIAN


SASARAN URAIAN

INDIKATOR SASARAN

FORMULA PERHITUNGAN

6. Prosentase (Jumlah petani petani terlatih (%) terlatih : Jumlah Rumah Tangga Petani (RTP) ) X 100% Penjelasan : Petani terlatih adalah petani yang mendapat pelatihan/sekolah lapangan/Farmer Field Day (FFD) yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian. Jumlah RTP usaha tani sesuai Sensus Pertanian BPS Tahun 2013 = 4.938 RTP

KONDISI AWAL (2015) 6


2017

2018

2019

2020

2021

8

10

12

14

16

18

KONDISI AKHIR (2021) 18


PROGRAM Prog. Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Pertanian)

Prog. Peningkatan Kesejahteraan Petani **

INDIKATOR PROGRAM Jumlah petani peserta pelatihan bidang pertanian yang menjawab post test dengan minimal 80% jawaban benar. 60,70,80,90,95,95,95 Prosentase rata-rata


INDIKATOR KEGIATAN

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah pelatihan ketrampilan kerja bidang pertanian (jenis)

-

6

6

6

6

6

Jumlah monitoring pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)(kali)

4

-

-

-

-

-

Keg. Peningkatan Jumlah kemampuan lembaga pendampingan dan petani * penilaian kelas kelompok tani (kali)

1

-

-

-

-

-

Keg. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat diLingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di bidang Pertanian *

Jumlah pelatihan ketrampilan kerja bidang pertanian (jenis)

2

-

-

-

-

-

Keg. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat diLingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di bidang Peternakan * Keg. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat diLingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di bidang Perikanan * Keg. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat diLingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di bidang Ketahanan Pangan *

Jumlah pelatihan ketrampilan kerja bidang peternakan (jenis)

2

-

-

-

-

-

Jumlah pelatihan ketrampilan kerja bidang perikanan (jenis)

2

-

-

-

-

-

Jumlah pelatihan ketrampilan kerja bidang ketahanan pangan (jenis)

2

-

-

-

-

-

Keg. Pembinaan & pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja & masyarakat

Keg. Penyuluhan dan peningkatan pendapatan pendampingan petani anggota petani dan pelaku kelompok binaan Dinas agribisnis *

RPJMD KOTA BLITAR

RENSTRA SKPD TUJUAN

MISI

TUJUAN SASARAN

URAIAN

SASARAN

INDIKATOR TARGET TUJUAN TAHUN 2021 4. Prosentase rata-rata peningkatan produksi ikan (ikan konsumsi, ikan hias dan benih ikan)

19%

URAIAN 4 Meningkatnya mutu pembudidayaan dan pembenihan ikan.

INDIKATOR SASARAN 7. Prosentase usaha budidaya ikan yang bersertifikat CBIB atau CPIB (%)

FORMULA PERHITUNGAN ( Jumlah usaha budidaya ikan yang bersertifikat CBIB atau CPIB : Jumlah total usaha budidaya ikan ) X 100%

CBIB = Cara Budidaya Ikan yang Baik. CPIB = Cara Pembenihan Ikan yang Baik.

KONDISI AWAL (2015) 4%


2017

2018

2019

2020

2021

4%

8%

13%

17%

21%

25%

KONDISI AKHIR (2021) 25%

STRATEGI & KEBIJAKAN Strategi 4 : Memanfaatkan semua sumber daya organisasi yang ada secara lebih efektif untuk menerapkan teknologi bagi peningkatan mutu pembudidayaan ikan. Kebijakan 4 : Pendampingan intensif bagi kelompok petani ikan untuk mencapai sertifikasi mutubudidaya perikanan (CBIB atau CPIB).

PROGRAM Prog. Pengembangan Budidaya Perikanan

INDIKATOR PROGRAM Jumlah Produksi ikan konsumsi (ton)

Jumlah Produksi ikan hias (ekor)

Jumlah Produksi benih ikan di UPTD BBI & PIAIH (ekor)

Jumlah Produksi benih ikan Kota Blitar (ekor)


INDIKATOR KEGIATAN

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Keg. Pendataan dan Jumlah pendataan pembinaan perizinan perijinan usaha usaha perikanan pembudidaya ikan (kali)

-

1

1

1

1

1

Jumlah pembinaan perijinan usaha pembudidaya ikan (kali)

-

1

1

1

1

1

Keg. Pemberdayaan Jumlah pelatihan usaha kecil peningkatan mutu pembudidayaan ikan usaha budidaya perikanan (paket) Jumlah pendampingan sertifikasi mutu usaha budidaya Jumlah pelatihan budidaya ikan & pembuatan pakan ikan (kali)

-

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

Keg. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

1

-

-

-

-

-

Keg. Pembinaan dan Jumlah fasilitasi pengembangan promosi pemasaran perikanan (DAU) * hasil ikan (kali)

7

-

-

-

-

-

Keg. Pengelolaan Jumlah pembinaan pembudidayaan ikan teknis manajemen budidaya perikanan (kali)

-

1

1

1

1

1

Jumlah fasilitasi promosi pemasaran ikan hias (event)

-

3

3

3

3

3

Keg. Penyediaan Jumlah penyediaan benih ikan bermutu sarana (UPTD BBI & PIAIH) operasionalisasi BBI (paket)

-

6

6

6

6

6

Keg. Pengembangan Jumlah penyediaan bibit ikan unggul * sarana operasionalisasi BBI (paket)

6

-

-

-

-

-

Keg. Pembinaan dan pengembangan perikanan (DAK Perikanan)

5

5

5

5

5

5

Jumlah pembinaan kelompok pembudidaya ikan (kali)

Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD BBI & PIAIH (paket)

RPJMD KOTA BLITAR

RENSTRA SKPD TUJUAN

MISI

TUJUAN SASARAN

URAIAN

SASARAN

INDIKATOR TARGET TUJUAN TAHUN 2021 5. Prosentase rata-rata peningkatan produksi hasil ternak (daging, telur & susu)

12%

URAIAN 5 Meningkatnya kesehatan hewan dan jaminan keamanan Bahan Asal Hewan (BAH).

INDIKATOR SASARAN 8. Prosentase kejadian penyakit menular hewan yang ditangani sesuai prosedur (%).

FORMULA PERHITUNGAN ( Jumlah kejadian penyakit menular hewan yang ditangani sesuai prosedur : Jumlah total kejadian penyakit menular hewan) X 100%



2017

2018

2019

2020

2021

100%

100%

100%

100%

100%

100%

KONDISI AKHIR (2021) 100%

STRATEGI & KEBIJAKAN Strategi 5 : Memanfaatkan semua sumber daya organisasi yang ada secara lebih efektif dalam menjamin kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

PROGRAM Prog. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

INDIKATOR PROGRAM Jumlah kasus kejadian penyakit menular hewan (kasus) 4,3,2,1,0,0,0


2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah lokasi yang terjangkau pelayanan terpadu kesehatan hewan (lokasi)

7

-

-

-

-

-

Jumlah pelayanan pemeriksaan hewan qurban (kali)

1

-

-

-

-

-

Jumlah pengujian sampel keamanan Bahan Asal Hewan (BAH)(sampel)

50

-

-

-

-

-

Jumlah fasilitasi sertifikasi untuk produk RPH-R (kali)

0

-

-

-

-

-

Jumlah fasilitasi sertifikasi untuk produk RPH-U (kali)

1

-

-

-

-

-

Jumlah lokasi yang terjangkau pelayanan terpadu (lokasi)

-

7

7

7

7

7

Jumlah pelayanan pemeriksaan hewan qurban (kali)

-

1

1

1

1

1


-

50

50

50

50

50

Keg. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan

Jumlah pendataan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan (bulan)

-

12

12

12

12

12

Keg. Pengelolaan laboratorium peternakan dan pelayanan jasa medik veteriner

Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium peternakan (paket)

-

4

4

4

4

4

Keg. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan

Jumlah pembinaan dan pemantauan penerapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan (paket)

-

1

1

1

1

1

Keg. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak *

Kebijakan 5 : Pelayanan peningkatan kesehatan hewan untuk peningkatan produksi hasil ternak. Kebijakan 6 : Pengawasan keamanan Bahan Asal Hewan untuk menjamin kesehatan masyarakat veteriner.

INDIKATOR KEGIATAN

Keg. Penjaminan kesehatan hewan dan produk hewan.

RPJMD KOTA BLITAR

RENSTRA SKPD TUJUAN

MISI

TUJUAN SASARAN

URAIAN


SASARAN URAIAN

INDIKATOR SASARAN

FORMULA PERHITUNGAN

9. Prosentase produk Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang dijamin Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (%).

(Jumlah hewan yang dipotong di RPH yang lulus pemeriksaan antemortem, postmortem dan tersertifikasi HALAL MUI : Jumlah total hewan yang dipotong di RPH ) X 100%



2017

2018

2019

2020

2021

100%

100%

100%

100%

100%

100%



PROGRAM

100%

INDIKATOR PROGRAM Jumlah hewan yang dipotong di RPH yang dijamin ASUH (ekor)


2016

2017

2018

2019

2020

2021

Keg. Penyediaan Jumlah pembinaan produk daging Aman, rutin mitra RPH Sehat, Utuh & Halal (kali) (ASUH) (UPTD RPH) Jumlah fasilitasi sertifikasi untuk produk RPH-R (kali)

-

2

2

2

2

2

-

1

-

1

-

1

Jumlah fasilitasi sertifikasi untuk produk RPH-U (kali)

-

-

1

-

1

-

Jumlah pembinaan rutin mitra RPH (kali)

2

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

4

4

4

4

4

4

Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana peternakan (paket)

-

3

3

3

3

3

Keg. Pengawasan Jumlah pembinaan mutu dan peredaran dan pendampingan sarana peternakan kelompok peternak (jenis pembinaan)

-

2

2

2

2

2

Jumlah survey pendataan dan pengawasan peredaran pakan ternak, obat hewan dan produksi telur (kali/th)

-

4

4

4

4

4

Jumlah pembinaan kelompok peternak (kali)

-

2

2

2

2

2

Keg. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan * Prog. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

INDIKATOR KEGIATAN

Jumlah Produksi daging Keg. Pengembangan Jumlah penyediaan (ton) agribisnis dan pemeliharaan peternakan (DAK) * sarana dan prasarana peternakan (paket) Keg. Pengembangan Jumlah pembinaan agribisnis dan pendampingan peternakan kelompok peternak (jenis pembinaan) Keg. Pengembangan sarana dan prasarana peternakan (DAK) Jumlah Produksi telur (ton)

Jumlah Produksi susu (ribu liter)

Keg. Pemberdayaan Kelompok Usaha Peternakan

RPJMD KOTA BLITAR

RENSTRA SKPD TUJUAN

MISI

TUJUAN SASARAN

URAIAN 2 Meningkatk an daya saing produk hasil pertanian dan perikanan

SASARAN

INDIKATOR TARGET TUJUAN TAHUN 2021 6. Prosentase rata-rata nilai tambah produk olahan hasil pertanian dan perikanan.

30%

URAIAN 6 Meningkatnya mutu produk pertanian dan perikanan.

INDIKATOR SASARAN

FORMULA PERHITUNGAN

10. Jumlah produk pertanian yang memenuhi kriteria layak dipasarkan (produk).

Kriteria layak dipasarkan : mutu baik, konsisten, bersih, kemasan sesuai standar keamanan pangan, desain kemasan menarik, mempunyai legalitas usaha minimal Surat Keterangan Domisili/SIUPP, mempunyai sertifikasi produk minimal PIRT untuk produk kering, minimal BPPOM untuk produk basah atau minimal keterangan varietas untuk bibit tanaman, kemasan disertai label tanggal kadaluwarsa dan komposisi bahan.

5 produk

Kriteria layak dipasarkan : mutu baik, konsisten, bersih, kemasan sesuai standar keamanan pangan, desain kemasan menarik, mempunyai legalitas usaha minimal Surat Keterangan Domisili/SIUPP, mempunyai sertifikasi produk minimal PIRT untuk produk kering, minimal BPPOM untuk produk basah atau minimal keterangan jenis untuk ikan hias, kemasan disertai label tanggal kadaluwarsa dan komposisi bahan.

2

definisi : nilai tambah adalah pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi. rumus : nilai tambah = ( nilai output nilai input ) : nilai input X 100% nilai output = harga jual produk setelah diolah nilai input = harga bahan baku + biaya pengolahan

Keterangan :

KONDISI AWAL (2015)

11. Jumlah produk hasil perikanan yang memenuhi kriteria layak dipasarkan (produk).


6 produk

2017

2018

2019

2020

2021

8 10 12 14 16 produk produk produk produk produk

KONDISI AKHIR (2021) 16 produk

STRATEGI & KEBIJAKAN Strategi 6 : Memanfaatkan semua sumber daya organisasi yang ada secara lebih efektif untuk meningkatkan alih teknologi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian & perikanan untuk meningkatkan daya saing produk.

PROGRAM Prog. Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Pertanian

INDIKATOR PROGRAM


2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah pelatihan teknologi pasca panen dan pengolahan produk hasil pertanian (kali)

0

1

1

1

1

1

Jumlah penerbitan Ijin Keg. Pendataan dan Jumlah pemilik usaha Usaha bidang pertanian pembinaan perizinan pertanian yang selama setahun (ijin) usaha pertanian mendapat sosialisasi / pembinaan perizinan pertanian (org)

-

30

30

30

30

30

Jumlah keg. Promosi produk hasil pertanian unggulan (event)

3

3

3

3

3

3

Jumlah keg. Lomba pangan olahan Tk. Kota (kali)

1

1

1

1

1

1

Jumlah partisipasi keg. Lomba pangan olahan Tk. Prov. (kali)

1

1

1

1

1

1

Jumlah fasilitasi promosi pemasaran produk olahan hasil ikan (kali)

-

1

1

1

1

1

Jumlah penyelenggaraan Gerakan Gemar Makan Ikan (kali)

-

1

1

1

1

1

Jumlah lomba masak ikan tk. Kota

-

1

1

1

1

1

Jumlah pendampingan manajemen mutu produk olahan hasil ikan (kali)

-

1

1

1

1

1

Jumlah pelatihan pengolahan hasil ikan (kali)

-

1

1

1

1

1

Jumlah pelaku usaha pertanian yang mampu menghasilkan produk layak dipasarkan (orang)

Prog. Peningkatan Rata-rata omzet Pemasaran Hasil penjualan produk hasil Produksi Pertanian pertanian Kota Blitar yang dipromosikan (Rp./bulan/jenis produk).

Keg. Pembinaan penanganan pasca panen dan promosi pemasaran hasil pertanian

Keg. Promosi atas hasil produksi pertanian /perkebunan unggulan daerah

Kebijakan 7 : Pemanfaatan teknologi pengolahan pangan modern untuk meningkatkan mutu produk. Kebijakan 8 : Pemanfaatan teknologi informasi untuk menihngkatkan pemasaran produk. 4

6

8

10

12

14

14

Tanda ** berarti nomenklatur program hanya digunakan pada tahun 2016, mengacu pada nomenklatur program dalam Permendagri 59 Tahun 2007. Tanda * berarti nomenklatur kegiatan hanya digunakan pada tahun 2016, mengacu pada nomenklatur kegiatan dalam Permendagri 59 Tahun 2007. Target kegiatan bertanda * hanya berhenti pada tahun 2016 dan dilanjutkan dengan target pada nomenklatur kegiatan baru yang mengacu pada Urusan dan Sub Urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014.

Prog. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Prog. Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Kelautan dan Perikanan)

INDIKATOR KEGIATAN

Jumlah Konsumsi ikan (kg/kapita/th).

Jumlah pelaku usaha perikanan yang mampu menghasilkan produk layak dipasarkan (orang)

Keg. Pembinaan dan pengembangan usaha pengolahan hasil ikan

Keg. Pembinaan & pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja & masyarakat

Tabel 5.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR TAHUN 2016-2021

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

11 83

12

13 84

14

15 85

16

17 86

18

19 87

20

21 87

22

dok

1

1

Keg. Pemantauan dan pengendalian Jumlah koordinasi Dewan kondisi ketahanan pangan Ketahanan Pangan masyarakat Kota Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) yang tersusun

kali

-

-

dok

-

-

1

Jumlah pemantauan harga & distribusi pangan

mingg u

-

-

52

52

52

52

52

260

Rata-rata cadangan pangan di tingkat rumah tangga

kg/ka pita/b ln

NA

2

4

6

8

10

12

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

2

Keg. Pembinaan penguatan cadangan pangan

Jumlah pendataan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan rumah tangga

kali

-

-

-

1

Jumlah pembinaan kelompok pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

kali

-

-

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

1

160.699.900 539.472.700

34.448.400 91.457.700

35.797.300 95.038.900

35.102.700 93.194.700

27.241.600 72.324.100

-

112.827.700

-

5

5

5

426.645.000

1

1

10

91.457.700

1

1

2

95.038.900

kali

1

2

93.194.700

Jumlah pelaksanaan lomba KRPL

1

2

72.324.100

Keg. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan *

2

14.166.000

Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) yang tersusun

Keg. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan *

-

23 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan

14.165.800

52

34.448.400

52

35.797.300

mingg u

35.102.700

9 82

27.241.600

8 81,7

203.197.500

Rp.

7 %

Keg Pengembangan sistem informasi Jumlah pemantauan harga & pasar * distribusi pangan

10

Target

28.109.900

6 Prosentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah

Rp.

28.109.900

5 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN(Pertanian /perkebunan)

Kondisi pada Unit Kerja Akhir Periode SKPD Renstra (2021) Penanggungja wab

2021

Target

74.629.600

4 3.3.01 15

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017 2018 2019 2020

74.629.600

3

Indikator Kinerja Program Satua Data (outcome) dan Kegiatan (output) n Capaian 2016 pada Tahun Awal Perenca Target Rp. naan (2015)

42.497.600

2

Program dan Kegiatan

14.166.000

3 1. Jumlah ketersediaan pangan utama (ton)

Kode

14.165.800

2 1. Meningkatn ya ketersediaa n dan keamanan pangan daerah.

Indikator Sasaran

112.827.700

1 Meningkat kan ketahanan pangan daerah.

Sasaran

112.827.700

Tujuan


Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

10

11 1

12

13 1

14

15 1

16

17 1

18

19 1

20

21 5

22

23

50

519.652.700


-

-

1

0

1

0

1

3

Jumlah dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan & Gizi (SKPG) yang tersusun

dok

-

-

12

12

12

12

12

60

Jumlah penyuluhan & pemberian kali tambahan gizi penduduk rawan pangan

6

6

6

Keg. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan *

Jumlah dokumen Analisis Konsumsi Pangan yang tersusun

dok

1

1

-

Keg. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan *

Jumlah pengujian keamanan pangan sampel pangan segar

samp el

40

40

-

6

-

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

90

88.097.600

80

91.547.200

89.770.800

70

6

-

-

-

90

36

-

1

40

14.165.800

Jumlah peta kerentanan dan dok ketahanan pangan yang tersusun

Keg. Penanganan daerah rawan pangan

60

36.227.400

40

88.097.600

0

91.547.200

%

89.770.800

9 -

69.667.000

8 -

447.197.700

Rp.

7 kali

Prosentase penduduk rawan pangan yang sudah ditangani sesuai prosedur

2. Prosentase produk pangan yang aman dikonsumsi (%).


2021

Target

69.667.000

6 Jumlah pelaksanaan lomba KRPL


71.887.700

5


71.887.700

4


108.682.400

3

Kode

36.227.400

2

Indikator Sasaran

14.165.800

1

Sasaran

36.227.400

Tujuan

12

13 -

14

15 -

16

17 -

18

19 -

20

21 1

22

20

Jumlah penyuluhan pangan B2SAH (Beragam, Bergizi, Berimbang, Seimbang, Aman & Halal) dan pelatihan introduksi pangan alternatif

kali

-

-

-

1

Jumlah dokumen Analisis Konsumsi Pangan yang tersusun

dok

-

-

1

Jumlah pelaksanaan Lomba Cipta kali Menu Tk.Kota

-

-

1

1

1

1

1

5

Jumlah partisipasi Lomba Cipta Menu Tk.Prov.

kali

-

-

1

1

1

1

1

5

Prosentase keamanan pangan segar yang terpantau

%

45

50

55

60

65

70

75

75

samp el

-

-

50

250

ton/ ha

8,02

8,04

8,08

Produktivitas padi tahun ini (ton/ha)

8,12

50

8,16

50

8,2

50

8,24

601.456.800


5

8,24

601.456.800

128.931.200

1

60

5

36.895.600

133.979.800

1

38.340.300

1

60

36.895.600

50

1

50

1

131.379.900

1

1

101.957.900

1

40

38.340.300

-

30

23

36.227.600

-

128.931.200

10

133.979.800

NA

131.379.900

%

101.957.900

10

172.115.800

11 -

9 1

172.115.800

Rp.

3.301.042.000

3.3.01 18 18 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Target

622.707.100

3

Rp.

647.090.300

3

Target

8 1

Keg. Pengawasan keamanan pangan Jumlah pengujian keamanan segar pangan sampel pangan segar

2. 3. Indeks Meningkatn Pertanaman ya luas (IP) padi. tanam padi.

Rp.

37.596.300

3.3.00 17 17 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Target

37.596.300

3

Rp.

634.533.700

2

Target

7 kali

1 PROGRAM PEMBINAAN KONSUMSI Prosentase peserta pelatihan PANGAN introduksi pangan alternatif non beras yang berminat menerapkan diversifikasi pangan Keg. Pembinaan konsumsi pangan masyarakat

Rp.

29.176.800

1

Target

29.176.800

3.3.01

Rp.

492.432.300

3

6 Jumlah pelaksanaan pelatihan introduksi pangan alternatif


2021

Target

105.208.000

2

5 Keg. Penyuluhan sumber pangan alternatif *


105.208.000

4


30.106.800

3


30.106.800

Kode

508.129.400

2

Indikator Sasaran

36.227.600

1

Sasaran

396.149.200

Tujuan



8 19

9 19

Jumlah monev distribusi pupuk

kali

4

4

Jumlah monev ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), obat tanaman dan benih pertanian.

kali

2

2

Jumlah Rakor Komisi Pemantau & Pengawas Pupuk (KP3)

kali

2

2

Jumlah pendampingan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

klp

-

-

Jumlah monev distribusi pupuk.

kali

-

Jumlah monev ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), obat tanaman dan benih pertanian.

kali

Jumlah Rakor Komisi Pemantau & Pengawas Pupuk (KP3)

10

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

11 -

12 -

13 -

14 -

15 -

16 -

17 -

18 -

19 -

20 -

21 19

22

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

2

19

19

19

19

19

19

-

4

4

4

4

4

20

-

-

4

kali

-

-

2

2

2

2

2

10

Jumlah Rakor Unit Pengelola Jasa kali Alsintan (UPJA)

-

-

1

1

1

1

1

5

-

4

4

4

4

20

396.149.200

7 klp


2021

2.904.892.800

Keg. Pengawasan penggunaan sarana pertanian

6 Jumlah pendampingan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)


622.707.100

5 Keg.Penyediaan sarana produksi pertanian dan perkebunan (DAU)*


647.090.300

4


634.533.700

3

Kode

492.432.300

2

Indikator Sasaran

508.129.400

1

Sasaran

396.149.200

Tujuan

23

Keg. Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian*

Jumlah survey kepemilikan lahan sawah

kali

-

1

Keg. Pemeliharaan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)*

Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani

paket

1

1

Keg. Pengembangan prasarana pertanian (DAU)

Jumlah pendataan lahan & irigasi kali

-

-

Jumlah Rakor Mutasi Lahan Pertanian

kali

-

Jumlah persiapan perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

keg

Jumlah penyediaan gubug sarasehan petani

Rp.

11 20

12

13 25

14

15 30

16

17 35

18

19 40

20

21 40

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0

1

-

2

2

2

2

2

10

-

-

-

unit

-

-

1

1

1

1

1

5

Jumlah penyediaan & pemeliharaan prasarana irigasi air tanah (pompa air & sumur)

unit

-

-

15

15

15

15

15

75

Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jalan Usaha Tani

unit

-

-

1500

1500

1500

1500

1500

7.500

Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jalan Produksi

meter

-

-

400

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK)

unit

-

-

1

1

1

400

1

1

400

1

63.131.750

400

1

65.603.750

400

1

64.330.750

-

1

63.131.750

0

65.603.750

0

64.330.750

0

49.924.100

1

4

400

5

864.654.500

Target

126.263.500

Rp.

49.924.100

Keg. Pengembangan prasarana pertanian (DAK)

-

Target

91.880.900

30

Rp.

91.880.900

20

Target

91.880.900

unit

Rp.

294.505.900

Jumlah penyediaan & pemeliharaan prasarana irigasi air tanah (pompa air, rumah pompa & sumur)

Target

294.505.900

Keg. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (DAK)*

10

Rp.

131.207.500

9 15

Target

128.661.500

8 15

Rp.

99.848.200

7 %


2021

Target

103.031.100

6 Prosentase luas lahan terairi irigasi selama 3 Masa Tanam


51.515.550

5


51.515.550

4


275.642.700

3

Kode

91.880.900

2

Indikator Sasaran

91.880.900

1

Sasaran

91.880.900

Tujuan


16

17 90

18

19 95

20

21 95

22

1

-

Jumlah penyuluh pertanian orang berkinerja BAIK (sesuai kriteria Permentan No.91/Permentan/OT.14/9/201 3)

2

3

Jumlah dokumen programma penyuluhan pertanian dan monografi pertanian yang tersusun selama 1 tahun

25

25

dok

4

-

25

-

5

2

-

25

-

6

3

-

25

-

7

-

72

4

-

25

-

8

112.679.700

1

kali

1

-

365.338.700

-

1


3

165.338.700

-

1


4

-

25

1

8

150

200.000.000

-

1

12

180.990.100

-

12

3

109.421.600

-

12

24.154.600

kali

12

10

28.462.300

Jumlah kajian penumbuhan kebun pertanian unggulan kecamatan (konsep One Village One Product)

12

3

28.462.300

12

3

30.683.600

12

3

15.341.800

bulan

3

25.100.400

Jangka waktu operasionalisasi Kebun Produksi , Kebun Agrowisata Karangsari, Kebun Rumah Dinas Walikota

3

2

29.576.800

3

2

29.576.800

2

2

31.885.000

Jumlah kebun percontohan lokasi penerapan teknologi pertanian yang beroperasi penuh selama 1 th

2

24.613.300

2

29.002.900

-

29.002.900

-

19.101.300

-

22.507.800

kali

19.710.100

Jumlah pelatihan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)

112.679.700

15 85

11 75

24.154.600

14

10 -

25.100.400

13 80

9 70

24.613.300

12

8 65

19.101.300

Rp.

19.710.100

Target

15.942.500

Keg. Penyusunan program penyuluhan pertanian

Rp.

31.266.300

3.3.01 19 19 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

Target

15.633.150

3

Rp.

7 %

Keg. Pelatihan penerapan teknologi Jumlah pelatihan Sekolah pertanian /perkebunan modern Lapangan Pengelolaan Tanaman bercocok tanam * Terpadu (SLPTT)

4. Prosentase 3 penyuluh pertanian berkinerja BAIK (%)

Target

6 Prosentase luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur

Jumlah kebun pertanian kebun unggulan per kelurahan (konsep One Village One Product) yang terwujud

3. Meningkatn ya kapasitas SDM pertanian.

Rp.

22.507.800

Keg. Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna

Target

24.264.300

3.3.00 16 16 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Rp.

12.132.150

3

Target

23.225.300

3

Rp.

23.225.300

Keg. Pengendalian dan penanggulangan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)


2021

Target

25.037.800

5


12.518.900

4


232.563.600

3


32.563.600

Kode

200.000.000

2

Indikator Sasaran

37.853.100

1

Sasaran

37.853.100

Tujuan


Target

Rp.

12

13 3

14

15 3

16

17 3

18

19 3

20

21 15

22

8

-

16

Jumlah pendampingan dan penilaian kelas kelompok tani

kali

-

-

-

2

Jumlah monitoring pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

kali

-

-

4

lemba ga

-

-

3

3

3

3

3

3

%

60

-

-

80

90

95

95

95

95

jenis

-

-

-

6

30

%

5

5

Keg. Penyuluhan dan pendampingan Jumlah monitoring pelaksanaan petani dan pelaku agribisnis * Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

kali

4

4

Keg. Peningkatan kemampuan lembaga petani *

kali

-

1

Jumlah pendampingan dan penilaian kelas kelompok tani

6

6

353.618.900

75.803.500 75.803.500 232.205.000

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

353.618.900

78.771.700 78.771.700 241.297.400

59.944.800

77.243.200 77.243.200

4


10

232.205.000

6

4

2

49

399.477.500

Prosentase rata-rata peningkatan pendapatan petani anggota kelompok binaan Dinas

6

4

2

49

66.579.800

3.3.00 15 15 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI **

4

2

41

241.297.400

Prosentase petani peserta pelatihan yang menjawab post test dengan minimal jawaban 80% benar.

2

32

236.615.100

3.3.01 31 31 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG PERTANIAN)

24

23

71.568.500

0

15.341.800

klp

15.942.500

Jumlah kelompok tani yang naik kelas tahun ini

1 PENINGKATAN KAPASITAS SDM PETANI DAN LEMBAGA TANI

15.633.150

11 3

12.132.150

10 -

12.518.900

9 -

1.083.222.900

Rp.

1.083.222.900

Target

66.579.800

3

Rp.

8 -

Keg. Pembinaan & pelatihan Jumlah pelatihan ketrampilan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja kerja bidang pertanian & masyarakat

3

Target

236.615.100

3

Rp.

7 dem plot

Jumlah pembinaan lembaga petani 3

Target

6 Jumlah demonstrasi plot (demplot) percontohan pertanian yang dibina oleh penyuluh

Keg. Peningkatan kemampuan lembaga petani

6. Prosentase petani terlatih (%).

Rp.

59.944.800

1

Target

183.626.000

3.3.01

Rp.

183.626.000

3


2021

Target

61.855.700

5. Prosentase 3 peningkatan kelas kelompok tani (%).

5 Keg. Demonstrasi plot/kaji terap teknologi pertanian/peternakan


61.855.700

4


189.479.400

3


189.479.400

Kode

399.477.500

2

Indikator Sasaran

66.579.800

1

Sasaran

66.579.800

Tujuan



Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

11 -

12 -

13 -

14 -

15 -

16 -

17 -

18 -

19 -

20 -

21 2

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

207

95.272.300

218

122.765.000

228

125.194.400

240

120.476.900

240

7 jenis

8 1

9 2

Keg. Pembinaan Kemampuan dan Jumlah pelatihan ketrampilan Ketrampilan Kerja Masyarakat kerja bidang peternakan diLingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di bidang Peternakan *

jenis

1

2

Keg. Pembinaan Kemampuan dan Jumlah pelatihan ketrampilan Ketrampilan Kerja Masyarakat kerja bidang perikanan diLingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di bidang Perikanan *

jenis

1

2

Keg. Pembinaan Kemampuan dan Jumlah pelatihan ketrampilan Ketrampilan Kerja Masyarakat kerja bidang ketahanan pangan diLingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di bidang Ketahanan Pangan *

jenis

1

2

Produksi ikan konsumsi

ton

179

188

-

197

Jumlah pendataan perijinan usaha pembudidaya ikan

kali

-

-

-

1

Jumlah pembinaan perijinan usaha pembudidaya ikan

kali

-

-

-

-

66.579.800 66.579.800

1

562.017.800

66.578.500

1

1

5

281.008.900

60.238.450

62.597.200

61.382.500

47.636.150

1

1

5

5 281.008.900

1

1

1

60.238.450

-

1

1

62.597.200

Jumlah pelatihan peningkatan paket mutu usaha budidaya perikanan

1

1

61.382.500

Keg. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan

1

1

47.636.150

Keg. Pendataan dan pembinaan perizinan usaha perikanan

23

66.579.800

5 6 Keg. Pembinaan Kemampuan dan Jumlah pelatihan ketrampilan Ketrampilan Kerja Masyarakat kerja bidang pertanian diLingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di bidang Pertanian *

3.3.01 15 15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN


2021

98.309.200

1

10


49.154.600

7. Prosentase 3 usaha budidaya ikan yang bersertifikat CBIB atau CPIB (%).

4


66.579.800

3


49.154.600

4. Meningkatn ya mutu pembudiday aan dan pembenihan ikan.

Kode

66.579.800

2

Indikator Sasaran

66.579.800

1

Sasaran

66.578.500

Tujuan



Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

11 1

12

13 1

14

47.636.150

15 1

16

61.382.500

17 1

18

62.597.200

19 1

20

60.238.450

21 5

22

23

1.400.937.500


Jumlah pembinaan teknis manajemen budidaya perikanan

kali

-

-

Jumlah pelatihan budidaya ikan & pembuatan pakan ikan

kali

-

-

1

Jumlah fasilitasi promosi pemasaran ikan hias

kali

-

-

3

3

3

3

3

15

Produksi benih ikan

ekor

paket

5

5

203.720.100

4.794.370

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

950.342.500 3.917.426.400

203.720.100

5

3.917.426.400

30 664.128.000

5 690.133.100

676.741.400

5

1

5

664.128.000

211.697.100

1

1

690.133.100

207.589.200 676.741.400

525.187.700

1

1

5 525.187.700

5 541.928.900

5

1

1

161.100.400

1

166.235.700

1

541.928.900

225.297.500 225.297.500

-

-

225.297.500

Keg. Pengelolaan pembudidayaan ikan

-

225.297.500

7

4.794.370

7

211.697.100

kali

4.677.434

Keg. Pembinaan dan pengembangan Jumlah fasilitasi promosi perikanan (DAU) * pemasaran hasil ikan

207.589.200

1

4.563.350

1

161.100.400

kali

4.452.049

Keg. Pendampingan pada kelompok Jumlah pembinaan kelompok tani pembudidaya ikan * pembudidaya ikan

166.235.700

ekor

4.343.462

Produksi ikan hias

450.595.000

9 -

281.008.900

Target

9.154.518

Rp.

9.154.518

Target

8.975.018

Rp.

8.799.037

Target

8.626.507

Rp.

8.457.360

Target

49.154.600

2021

8 -

Keg. Pembinaan dan pengembangan Jumlah penyediaan dan perikanan (DAK Perikanan) pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD BBI & PIAIH

10


6 7 Jumlah pendampingan sertifikasi paket mutu usaha budidaya perikanan

819.307.300

5


819.307.300

4


4.237.524

3

Kode

8.291.529

2

Indikator Sasaran

4.134.170

1

Sasaran

8.128.950

Tujuan


19

20

21

22

6

6

-

-

-

6

-

-

6

30

-

-

0

0

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

919.417.400

0

180.498.000

1

187.565.700

2

7

1

1

-

-

-

-

1

samp el

50

Jumlah fasilitasi sertifikasi untuk produk RPH-R

kali

1

Jumlah fasilitasi sertifikasi untuk produk RPH-U

kali

50

0

-

-

-

-

50

-

-

-

-

0

0

1

23 UPTD BBI & PIAIH

40.407.600

-

6

-

-

-

-

1

77.404.600


18

193.204.200

kali

17

152.796.600

Jumlah pelayanan pemeriksaan hewan qurban

16

190.294

7

15

32.754.200

7

14

32.754.200

lokasi

13

190.294

Jumlah lokasi yang terjangkau pelayanan terpadu kesehatan hewan

Keg. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak *

12

34.036.800

3

11

34.036.800

4

Rp.

181.232

Jumlah kasus kejadian penyakit kasus menular hewan

3.3.01 20 20 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

Target

33.376.300

6

Rp.

33.376.300

6

Target

172.602

paket

Jumlah penyediaan sarana operasionalisasi BBI

Rp.

25.901.800

Keg. Pengembangan bibit ikan unggul *

-

Target

25.901.800

-

Rp.

164.383

-

Target

26.727.500

paket

Rp.

26.727.500

Keg. Penyediaan benih ikan bermutu Jumlah penyediaan sarana (UPTD BBI & PIAIH) operasionalisasi BBI

10

Target

156.555

9

40.407.600

8

Rp.

183.926.100

3

6 7 Produksi benih ikan di UPTD BBI ekor & PIAIH


2021

Target

142.736.500

3

5


147.286.500

8. Prosentase kejadian penyakit menular hewan yang ditangani sesuai prosedur (%).

4


40.407.600

3


77.404.600

5. Meningkatn ya kesehatan hewan dan jaminan keamanan Bahan Asal Hewan (BAH)

Kode

77.404.600

2

Indikator Sasaran

149.100

1

Sasaran

142.000

Tujuan


Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

11 7

12

13 7

14

15 7

16

17 7

18

19 7

20

21 35

22

36.821.600

1

35.684.125

1

45.981.525

1

46.891.425

1

45.124.500

5

-

-

-

4

Keg. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan

Jumlah pembinaan dan pemantauan penerapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan

paket

-

-

-

1

Jumlah hewan yang dipotong di RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh & Halal)

ekor 2928

2987

Jumlah pembinaan rutin mitra RPH

kali

-

-

Jumlah fasilitasi sertifikasi untuk produk RPH-R

kali

-

-

1

Jumlah fasilitasi sertifikasi untuk produk RPH-U

kali

-

-

-

Jumlah pembinaan rutin mitra RPH

kali

-

2

-

Keg. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan *

4

1

3.046

2

1

3.107

2

-

4

1

-

1

3.169

2

-

4

1 -

-

4

1

3.233

2

-

12

1

-

20

5

3297

2

-

60

1 -

-

210.503.175

paket

12

210.503.175

Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium peternakan

12

23

210.503.275

Keg. Pengelolaan laboratorium peternakan dan pelayanan jasa medik veteriner

12

3.297

109.704.500

12

10

-

3 2

2

86.760.400

-

250

22.944.100

-

45.124.500

-

50

45.124.500

bulan

50

18.598.400

Jumlah pendataan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan

50

18.598.400

Keg. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan

50

46.891.425

50

46.891.425

-

19.326.600

-

19.326.600

samp el

45.981.525

Jumlah pengujian sampel keamanan Bahan Asal Hewan (BAH)

45.981.525

1

18.951.600

-

18.951.600

-

35.684.125

kali

35.684.125

Jumlah pelayanan pemeriksaan hewan qurban

14.707.500

9 -

36.821.600

8 -

210.503.175

Target

45.124.500

Rp.

46.891.425

Target

45.981.525

Rp.

35.684.125

Target

36.821.600

Rp.

7 lokasi

-


2021

Target

6 Jumlah lokasi yang terjangkau pelayanan terpadu

Keg. Penyediaan produk daging Aman, Sehat, Utuh & Halal (ASUH) (UPTD RPH)

10 -


36.821.700

5 Keg. Penjaminan kesehatan hewan dan produk hewan.


14.707.500

9. Prosentase produk Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang dijamin Aman, Sehat, Utuh & Halal (ASUH) (%).

4


15.176.300

3

Kode

15.176.300

2

Indikator Sasaran

22.944.100

1

Sasaran

22.944.100

Tujuan

UPTD RPH

Rp.

11 3397

12

13 3465

14

15 3534

16

17 3605

18

19 3677

20

21 3677

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

498

Jumlah survey pendataan dan kali/th pengawasan peredaran pakan ternak, obat hewan dan produksi telur

Keg. Pemberdayaan Kelompok Usaha Peternakan

Produksi susu

ribu liter

479,08

489

Jumlah pembinaan kelompok peternak

kali

-

-

254.064.700

2

2

4

508

2

2

4

519

2

2

4

529

2

2

4

540

2

198.074.600

2

1.650.521.000

-

2790

1.452.446.400

-

2790

112.679.700

-

2735



2

4

540

10

112.679.700

jenis

2681

864.654.500

Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak

Keg. Pengawasan mutu dan peredaran sarana peternakan

2629

15

864.654.500

2577

311.353.550

-

311.353.550

2527

3

24.154.600

2477,3

3

24.154.600

ton

3

126.263.500

Produksi telur

3

4

4

126.263.500

3

323.545.150

-

323.545.150

-

4

25.100.400

-

4

25.100.400

paket

4

131.207.500

Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana peternakan

4

131.207.500

Keg. Pengembangan sarana dan prasarana peternakan (DAK)

4

317.266.850

4

317.266.850

4

24.613.300

jenis

24.613.300

Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak

128.661.500

Keg. Pengembangan agribisnis peternakan

128.661.500

4

246.216.150

4

246.216.150

paket

19.101.300

Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana peternakan

19.101.300

Keg. Pengembangan agribisnis peternakan (DAK) *

3.301.042.000

Target

622.707.100

Rp.

647.090.300

Target

634.533.700

Rp.

492.432.300

Target

99.848.200

10

Rp.

99.848.200

9 3330

Target

508.129.400

8 3265

Rp.

254.064.700

7 ton

Target

19.710.100

6 Produksi daging

Rp.

19.710.100

4 5 3.3.01 21 21 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN


2021

Target

103.031.100

3


103.031.100

3


396.149.200

3


198.074.600

Kode

198.074.600

2

Indikator Sasaran

275.642.700

1

Sasaran

275.642.700

Tujuan


Rp.

Target

Rp.

12

13 20

14

15 25

16

17 30

18

19 35

20

21 35

22

5

175.386.000

Rp./b ulan/j enis produ k

Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian Kota Blitar yang dipromosikan

30

30

30

30

175.386.000

30

150

175.386.000

-

8

1.574.377.300

-

8

1.100.000

-

7

39.068.800

37.596.600 37.596.600

org

6

37.596.600

Jumlah pemilik usaha pertanian yang mendapat sosialisasi / pembinaan perizinan pertanian

5

259.043.700

4

1

1.100.000

-

39.068.800

3

39.068.800

0

1

269.187.100

ijin

1

1.000.000

Jumlah penerbitan ijin usaha bidang pertanian tahun ini

1

38.310.600

1

38.310.600

-

38.310.600

-

263.963.600

-

900.000

11 15

29.731.100

10 -

29.731.100

9 10

29.731.100

8 5

175.386.000

Target

37.596.600

Rp.

39.068.800

Target

38.310.600

Rp.

29.731.100

Target

30.678.900

Rp.

204.849.900

3.3.01 16 16 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN

Target

800.000

3

Rp.

30.678.900

7 orang

Keg. Pembinaan penanganan pasca Jumlah pelatihan teknologi pasca kali panen dan promosi pemasaran hasil panen dan pengolahan produk pertanian hasil pertanian

Keg. Pendataan dan pembinaan perizinan usaha pertanian

3

6 Jumlah pelaku usaha pertanian yang menghasilkan produk layak dipasarkan


2021

Target

30.678.900

4 5 3.3.01 25 25 PROGRAM PENANGANAN PASCA PANEN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN


30.678.900

3


211.379.900

3 10. Jumlah 3 produk pertanian yang memenuhi kriteria layak dipasarkan (produk).


700.000

Kode

365.953.100

2 6. Meningkatn ya mutu produk hasil pertanian dan perikanan.

Indikator Sasaran

600000

1 2. Meningkat kan daya saing produk hasil pertanian dan perikanan

Sasaran

500.000

Tujuan




Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

11 3

12

13 3

14

15 3

16

17 3

18

19 3

20

21 18

22

Jumlah partisipasi keg. Lomba pangan olahan Tk. Prov.

kali

1

1

-

-

-

10

kali

-

-

-

1

kali

-

-

%

2

2

-

2

kali

-

-

-

1

Jumlah penyelenggaraan Gerakan Gemar Makan Ikan

kali

-

-

1

Jumlah lomba masak ikan tk. Kota

kali

-

-

1

Jumlah lomba masak ikan tk. Provinsi

kali

-

-

1

1

1

1

1

5

Prosentase ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH

%

14

28

-

42

57

71

85

100

100

item

-

-

-

3

6

7

12

423.317.000 1.407.332.000

90.744.300

5


5 5

7

1.407.332.000

1


5

301.682.600

1

1

35

35.125.600

2

301.682.600

1

6

23

5

7.529.700

1

90.744.300

94.297.600 94.297.600 313.495.500

92.467.800

1

1

30

6

35.125.600

5

2

1

7.529.700

4

1

1

1

1

313.495.500

1

1

1

25

7.824.600

1

92.467.800

71.759.900

1

2

307.412.300

2

1

1

1

307.412.300

1

1 71.759.900

1

20

1

7.824.600

Keg. Penyediaan informasi Jumlah ketersediaan informasi pemasaran ikan (UPTD BBI & PIAIH) pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH

15

1

7.672.700

Keg. Pembinaan dan pengembangan Jumlah fasilitasi promosi usaha pengolahan hasil ikan pemasaran produk olahan hasil ikan

1

1

1

7.672.700

Prosentase Peningkatan konsumsi ikan

1

1

238.568.400

Jumlah pelaku usaha perikanan orang yang menghasilkan produk layak dipasarkan

1

423.317.000

1

259.043.700

1

269.187.100

kali

263.963.600

Jumlah keg. Lomba pangan olahan Tk. Kota

204.849.900

9 3

211.379.900

8 3

1.574.377.300

Rp.

238.568.400

3.3.01 17 17 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Target

7 event

Keg. Pembinaan & pelatihan Jumlah pendampingan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja manajemen mutu produk olahan & masyarakat hasil ikan

1

Rp.

6 Jumlah keg. Promosi produk hasil pertanian unggulan

Jumlah pelatihan pengolahan hasil ikan 3

Target

5.954.400

3.3.01 20 20 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN)

Rp.

5.954.400

1

10


2021

Target

74.047.400

11. Jumlah 3 produk hasil perikanan yang memenuhi kriteria layak dipasarkan (produk).

5 Keg. Promosi atas hasil produksi pertanian /perkebunan unggulan daerah


74.047.400

4


246.173.200

3


246.173.200

Kode

6.144.200

2

Indikator Sasaran

6.144.200

1

Sasaran

365.953.100

Tujuan

UPTD BBI & PIAIH

1

0

3.3.01

1

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Prosentase tercukupinya kebutuhan bahan bacaan & perundang-undangan Dinas selama 12 bulan

%

100

100

1

0

3.3.01

1

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Prosentase tercukupinya kebutuhan makanan minuman tamu Dinas selama 12 bulan

%

100

100

1

0

3.3.01

1

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

%

100

100

Prosentase tercukupinya kebutuhan perjalanan Dinas selama 12 bulan

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.178.277.600

100

696.379.600

100

696.379.600

100

696.379.600

100

696.379.600

100

696.379.600

100

3.000.000

100

100

100

100

100

351.000.000

100

348.000.000

%

75.000.000

Prosentase tercukupinya kebutuhan alat rumah tangga Dinas selama 12 bulan

100

171.360.000

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

100

57.240.000

1

100

120.000.000

3.3.01

100

100

1.142.787.600

0

100

500.000

1

100

58.500.000

100

100

58.000.000

100

100

12.500.000

%

100

28.560.000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Prosentase tercukupinya Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kebutuhan komponen instalasi listrik & penerangan kantor Dinas selama 12 bulan

100

100

9.540.000

1

100

100

20.000.000

3.3.01

100

10

190.464.600

0

500.000

1

100

58.500.000

100

100

58.000.000

100

100

12.500.000

%

100

28.560.000

Prosentase tercukupinya kebutuhan barang cetakan & penggandaan kantor Dinas selama 12 bulan

100

9.540.000

11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

100

20.000.000

1

100

190.464.600

3.3.01

100

500.000

0

100

58.500.000

1

22

58.000.000

100

21 100

12.500.000

100

20

28.560.000

%

19 100

9.540.000

Prosentase tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor Dinas selama 12 bulan

18

20.000.000

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

17 100

190.464.600

1

16

500.000

3.3.01

15 100

58.500.000

0

14

58.000.000

1

13 100

12.500.000

100

12

28.560.000

100

11 100

9.540.000

%

Rp.

20.000.000

Prosentase tercukupinya kebutuhan surat-menyurat Dinas selama 12 bulan

Target

190.464.600

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Rp.

500.000

1

Target

58.500.000

3.3.01

Rp.

58.000.000

0

Target

12.500.000

1

Rp.

28.560.000

9 100

Target

9.540.000

8 100

Rp.

20.000.000

7 %

Target

190.464.600

6 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor

Rp.

696.379.600

5 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Target

500.000

1


2021

58.500.000

4 0 3.3.01


58.000.000

1


12.500.000

3


28.560.000

Kode

9.540.000

2

Indikator Sasaran

20.000.000

1

Sasaran

190.464.600

Tujuan

23 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan, UPTD BBI & PIAIH dan UPTD RPH

3.3.01

2

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah gedung kantor yang Kantor terpelihara

unit

1

1

1

0

3.3.01

2

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

unit

4

4

1

0

3.3.01

2

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (unit)

unit

25

25

100

100

100

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

25

25

25

25

25

1.426.200.000

62.100.000

100

10.350.000

100

100

1

4

25

3.751.230.000

92.100.000

126.000.000

127.200.000

100

734.550.000

0

100

315.900.000 1.170.600.000

1

100

237.700.000

100

100

21.200.000

80

100

21.000.000

%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA Prosentase sarana dan DAN PRASARANA APARATUR prasarana dalam kondisi baik

100

100

15.350.000

2

100

625.205.000

0 3.3.01

100

122.425.000

100

100

100

195.100.000

100

100

100

52.650.000

%

100

10.350.000

11 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa kebersihan kantor UPTD

237.700.000

1

21.200.000

3.3.03

100

21.000.000

0

100

15.350.000

1

100

625.205.000

100

100

122.425.000

100

100

195.100.000

%

100

52.650.000

Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor UPTD

100

10.350.000

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

237.700.000

1

100

21.200.000

3.3.02

100

21.000.000

0

100

15.350.000

1

22

625.205.000

100

21 100

122.425.000

100

20

195.100.000

%

19 100

52.650.000

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perijinan kendaraan Dinas/Operasional selama 12 bulan

18

10

10.350.000

6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

17 100

237.700.000

1

16

21.200.000

3.3.01

15 100

21.000.000

0

14

15.350.000

1

13 100

625.205.000

100

12

122.425.000

100

11 100

195.100.000

%

Rp.

52.650.000

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi & listrik Dinas selama 12 bulan

Target

10.350.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rp.

237.700.000

1

Target

21.200.000

3.3.01

Rp.

21.000.000

0

Target

15.350.000

9 100

Rp.

625.205.000

8 100

Target

122.425.000

7 %

Rp.

195.100.000

6 Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perkantoran Dinas selama 12 bulan

Target

52.650.000

1

1

5 19 Penyediaan Jasa Perkantoran

Rp.

10.350.000

1

Target

237.700.000

4 3.3.01


2021

21.200.000

0


21.000.000

1


15.350.000

3


625.205.000

Kode

122.425.000

2

Indikator Sasaran

195.100.000

1

Sasaran

52.650.000

Tujuan

23

5

12 Penyebarluasan informasi program / Jumlah aktivitas Dinas Pertanian kegiatan SKPD* yang terpublikasi

keg

8

8

0 3.3.01

6

PROGRAM PENINGKATAN Prosentase dokumen PENGEMBANGAN SISTEM perencanaan dan pelaporan PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN SKPD yang tersusun KEUANGAN

%

100

100

3.3.01

6

1 Penyusunan laporan capaian kinerja Jumlah dokumen laporan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD yang tersusun

dok

8

8

3.3.01

6

4 Penyusunan laporan keuangan akhir Jumlah dokumen laporan tahun keuangan akhir tahun yang tersusun

dok

3

3

1

1

1

-

-

-

-

100

100

100

100

8

8

8

8

3

3

3

3

3

-

-

8

100

8

3

192.240.000 747.120.000

-

-

156.750.000

-

-

434.010.000

-

93.875.000

-

32.040.000 124.520.000 26.125.000

-

57.875.000

3.3.01

-

100

36.000.000

0

-

-

101.076.000

1

-

-

100

8

46.428.000

11 Fasilitasi Keperansertaan pada event Jumlah event daerah yang daerah dan hari besar Nasional* difasilitasi

-

3

5.760.000

5

72.335.000

3

3.3.01

-

16.846.000

3

0

-

-

7.738.000

event

1

-

-

5

960.000

100

32.040.000

80

124.520.000

%

Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas

5

5

26.125.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR **

5

72.335.000

5

0

5

5

-

5

-

5

4

-

jenis

4

4

16.846.000

Jumlah penambahan peralatan gedung kantor

4

4

2

7.738.000

9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

4

2

960.000

2

2

32.040.000

3.3.01

2

124.520.000

0

2

2

26.125.000

1

22

72.335.000

4

21 35

-

4

20

-

jenis

19 35

-

Jumlah penambaha perlengkapan gedung kantor

18

16.846.000

7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

17 35

7.738.000

2

16

960.000

3.3.01

15 35

32.040.000

0

14

124.520.000

1

13 35

26.125.000

2

12

72.335.000

2

11 35

16.846.000

unit

Rp.

7.738.000

Jumlah gedung kantor yang mendapat rehabilitasi sedang/berat

Target

960.000

42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Rp.

32.040.000

2

Target

124.520.000

3.3.01

Rp.

26.125.000

0

10

Target

72.335.000

9 35

Rp.

16.846.000

8 35

Target

7.738.000

7 unit

Rp.

960.000

6 Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara

32.040.000

1

1

5 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Target

124.520.000

2

Rp.

26.125.000

4 3.3.01


2021

Target

72.335.000

0


93.875.000

1


57.875.000

3


36.000.000

Kode

16.846.000

2

Indikator Sasaran

7.738.000

1

Sasaran

960.000

Tujuan

23

Rp.

Target

Rp.

11 6

12

13 6

14

15 6

16

17 6

18

19 6

20

21 6

22

93.875.000

100

93.875.000

100

93.875.000

100

93.875.000

100

3

57.875.000

3

57.875.000

3

57.875.000

3

8

36.000.000

8

36.000.000

8

36.000.000

8

-

-

100

100

event

-

-

-

3

3

keg

-

-

-

8

8

0

3.3.01

7

11 Fasilitasi Keperansertaan pada event Jumlah event daerah yang daerah dan hari besar Nasional difasilitasi

1

0

3.3.01

7

12 Penyebarluasan informasi program / Jumlah aktivitas Dinas Pertanian kegiatan SKPD yang terpublikasi

Tanda * berarti nomenklatur Kegiatan hanya digunakan pada tahun 2016, mengacu pada nomenklatur Kegiatan dalam Permendagri 59 Tahun 2007. Tanda ** berarti nomenklatur Program hanya digunakan pada tahun 2016, mengacu pada nomenklatur Program dalam Permendagri 59 Tahun 2007. Target Kegiatan/Program bertanda */** hanya berhenti pada tahun 2016 dan dilanjutkan dengan target pada nomenklatur Kegiatan/Program baru yang mengacu pada Urusan dan Sub Urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014.

469.375.000

-

289.375.000

%

180.000.000

Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

#REF!

10

#REF!

9 6

#REF!

8 6

#REF!

7 dok

48.888.000

Target

8.148.000

Rp.

8.148.000

Target

8.148.000

Rp.

8.148.000

Target

6 Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran yang tersusun

1

TOTAL

Keterangan :

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rp.

57.875.000

7

Target

36.000.000

0 3.3.01

Rp.

#REF!

1

5 5 Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran


2021

Target

8.148.000

6


93.875.000

4 3.3.01

1


57.875.000

3


36.000.000

2

Kode

#REF!

1

Indikator Sasaran

8.148.000

Sasaran

#REF!

Tujuan

23

RENSTRA BAB I. PENDUHULUAN

Recommend Documents