BAB I PENDUHULUAN
1.1. Latar Belakang Pada era otonomi daerah saat sekarang, daerah diberi kewenangan dan peluang yang luas untuk mengembangkan potensi ekonomi, sosial, politik dan budaya. Sebagian besar kewenangan yang bersifat operasional dan berhubungan langsung dengan kegiatan masyarakat menjadi kewenangan daerah untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Masing-masing daerah didorong tidak saja untuk lebih mampu mengambil peran dan prakarsa dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumberdaya yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat setempat tetapi juga harus lebih jeli dalam menyusun perencanaan pembangunan. Dengan kemampuan itu maka Pemerintah Daerah benarbenar dapat menjadi pelaku utama pembangunan.
Agar tujuan tersebut dapat dilakukan lebih mudah, maka perlu disusun suatu dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah dan tahunan. Untuk periode tahunan disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Rencana Kerja ( Renja ) SKPD yaitu berupa dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.
1.2 Landasan Hukum Penyusunan RENJA SKPD Dinas Koperasi, , Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2015 dilakukan dengan melandaskan pada sejumlah aturan perundangan, antara lain : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 18; 2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025; 8. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM 9. Undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara
Pemerintah
Daerah
Propinsi
dan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
08 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2010; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025;
1.3 Maksud dan Tujuan Naskah RENJA merupakan acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pengembangan koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan pada Tahun 2015. Oleh karena itu maksud disusunnya RENJA Tahun 2015 adalah : 1. Menyediakan dokumen rencana teknis tahun 2015, sebagai dasar masukan untuk penyusunan RKPD, KUA dan PPAS dengan menggunakan pendekatan kinerja yang terukur tahun 2015. 2. Menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja tahun 2015 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan secara terukur. 3. Diharapkan mampu mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu ikut mendorong tercapainya sasaran pengembangan Koperasi, Industri dan Perdagangan yang ditetapkan.
Tujuan disusunnya RENJA Tahun 2015 sebagai berikut: 1. Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur. 2. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik Laporan Realisasi Anggaran Triwulanan, Tahunan serta LAKIP dan masukan bagi penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Sijunjung.
1.4. Sistematika Penulisan RENJA Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Daerah 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sijunjung menyelenggarakan tiga urusan pemerintahan yang terdiri dari satu urusan wajib yaitu urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah dan dua urusan pilihan yaitu urusan perdagangan dan urusan perindustrian. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Dinas Koperasi
Perindustrian dan Perdagangan dengan rincian sebagai berikut :
Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kopperindag
tahun lalu dan pencapaian kinerja
Renstra Dinas Kopperindag ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Kopperindag dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pencapaian target kinerja Renja dan Restra Dinas Kopperindag tahun 2013adalah sebagai berikut : Tabel 1 Anggaran dan Realisasi per Kegiatan Tahun 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
Kegiatan Penunjang Operasiaonal Administrasi Perkantoran Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana kantor Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pelatihan manajeme Pengelolaan Koperasi KUD Penilaian kesehatan terhadap koperasi KSP dan USP Monitoring dana UKM dan Kredit lainnya Promosi dan pemasaran produk daerah Menfaslitasi sertifikat Hak Atas Tanah. Pembinaan,Pengawasan dan bimbinan teknis persiapan RAT Koperasi. Perlindungn Konsumen dan pengawasan Barang/Jasa yang beredar dimasyarakat Tera Ulang dan pengawasan Kemetrologian.
Anggaran
Realisasi
%
349.448.138
347.848.296
99,54
91.285.582
89.530.182
107.522.645
104.405.000,-
97,10
10.000.000
9.648.750,-
96,49
25.506.900
24.316.900
95,33
30.872.000
30.826.40
100
238.322.000
220.446.644
92,50
288.500.000
272.689.781
94,52
28.100.000
26.004.350
92,54
46.662.600
46.460.100
99,57
66.000.000
63.864.644
96,76
58.000.000
54.225.820
93,49
98,08
13 14 15 16
17
Pengembangan dan peningkatan pasar serikat dan nagari Monitoring harga dan pasar murah bahan pokok dan barang strategis Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pengawasan pasar. Pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menegah (IKM). Pemberdayaan kelembagaan Dekranasda Sijunjung
3.152.667.342
2.957.523.195
93,81
91.000.000
82.623.045
90,79
30.000.000
92,50
92,50
91.172.0000
89.320.325
97,97
135.500.000,-
135.465.859,-
99,97
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Analisa kinerja pelayanan SKPD adalah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kopperindag berdasarkan indikator kinerja Kunci ( IKK ) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Kopperindag Kabupaten Sijunjung, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Dinas Kopperindag, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kopperindag adalah sebagai berikut :
Urusan wajib koperasi dan UKM a. Masih rendahnya jumlah koperasi yang aktif. b. Masih lemahnya kelembagaan koperasi, terutama menyangkut aspek legalitas usaha, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). c. Masih rendahnya kapasitas SDM koperasi dalam mengelola koperasi sesuai dengan manajemen pengelolaan yang baik, hal ini ditandai sedikitnya koperasi yang aktif. d. Rendahnya semangat kewirausahaan yang ditandai dengan relatif kecilnya jumlah UMKM. e. Belum terbangunnya kemitraan antar UMKM. f. Daya saing produk UMKM masih rendah. g. Masih kurangnya ketersediaan penunjang usaha, terutama pemasaran dan informasi pasar, ketersediaan bahan baku dan sarana teknologi produksi
Urusan Pilihan Perdagangan a. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan aktivitas perdagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ( barang yang telah kadaluarsa, SNI, tera ulang dll ) b. Terbatasnya personil yang memiliki kompetensi sebagai penera
c. Terbatasnya sarana dan prasarana pasar tradisional. d. Belum terbangunnya sistem informasi perdagangan untuk mendukung distribusi barang kebutuhan masyarakat secara merata. e. Belum adanya personil yang melakukan pengawasan ( PPNS ) terhadap barang-barang yang disubsidi ( pupuk dan minyak tanah) f. Belum optimalnya penerapan pelaksanaan subsidi seperti minyak tanah dan pupuk g. Belum terbentuknya lembaga yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen ( BPSK ) h. Belum sepenuhnya kewenangan kemetrologian di serahkan ke Kabupaten/kota
Urusan Pilihan Perindustrian a. Belum optimalnya pengunaan teknologi tepat guna dalam proses industri, baik kecil maupun menengah karena belum ada standarisasi mutu hasil industri, sehingga daya saing masih rendah dibandingkan daerah lain. b. Belum optimalnya promosi dan pemasaran produk industri. c. Belum optimalnya perkembangan sentra-sentra industri potensial dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktivitas. d. Belum berkembangnya industri kecil menengah yang dapat menyerap tenaga kerja dalam upaya mengurangi pengganguran dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Telaahan teradap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.
Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan. Pada penyusunan rancangan Renja Dinas Koperindag ini review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2015 belum dapat dilakukan karena dokumen rancangan awal RKPD belum disusun 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
Penelaahan usulan program dan kegiatan berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Dinas Kopperindag dan juga berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, keluatan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan, terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerjasama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industry
serta terlaksananya penataan
kelembagaan ekonomi untuk mendodrong peningkatan efisiensi produktifitas penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Kopperindag tahun 2015 ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis, Adapun Tujuan Renja Dinas Kopperindag yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun kedepan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil melalui perbaikan keterampilan teknis
dalam menjalankan usahanya. 2. Meningkatkan kemitraan bisnis bagi UMKM dan Koperasi 3. Meningkatkan kualitas manajemen UMKM 4. Meningkatkan penguatan kelembagaan koperasi 5. Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan 6. Meningkatkan perlindungan terhadap produsen dan konsumen 7. Meningkatkan pembinaan manajemen usaha bagi Industri kecil dan menengah 8. Meningkatkan kemampuan pelaku IKM terhadap akses permodalan dan teknologi
Adapun Sasaran yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya jumlah koperasi aktif menjadi 40 % 2. Mendorong kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB sebesar
……persen 3. Mendorong kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB sebesar ….. persen;
3.3. Program dan Kegiatan Dalam proses penyusunan Renja Dinas Kopperindag Tahun 2015 tetap mengacu pada Renstra Dinas Kopperindag Kabupaten Sijunjung periode 2010-2015 dan memperhatikan hasil dari Forum SKPD yang telah dilaksanakan pada bulan Februari 2014. Adapun Program yang akan dilaksanakan Dinas Koperindag untuk tahun 2015 direncanakan sebanyak 9 program yang berkaitan dengan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 5. Program peningkatan efesiensi Perdagangan Dalam Negeri 6. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah 7. Program Penciptaan Iklim Usaha dan Keunggulan Kompetitif UKM 8. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 9. Program peningkatan kualitas kelembangaan koperasi. 10. Program Penguatan Modal UKM dan Koperasi
Dari program tersebut diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai terlampir.
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015 merupakan rencana kerja tahun
merupakan implementasi dari Rencana Strategis
Periode 2010-2015. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 2010-2015 akan diwujudkan melalui beberapa target. Meningkatkan jumlah koperasi aktif Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang kompeten untuk mengelola sector koperasi, metrology legal, dan industri Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen Meningkatkan pembinaan terhadap industry kecil dan menengah Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan.
Disadari bahwa untuk mencapai target tersebut diatas tidaklah mudah, namun berdasarkan kinerja SKPD selama 4 (empat) tahun terakhir dan dengan tekad kerja keras, kita optimis bahwa target tersebut dapat dicapai, apabila para pemangku kepentingan dapat bekerjasama untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang menjadi factor penghambat utama serta memberikan dorongan yang diyakini akan menjadi faktor kunci pengungkit keberhasilan.
Kerjasama antar pelaku pembangunan sangat dibutuhkan, hingga membutuhkan penanganan yang melibatkan berbagai fungsi, dan kebijakan tersebut tidak sepenuhnya dibawah wewenang Dinas Kopperindag. Oleh karena itu penanganan pembangunan sector koperasi perindustrian dan perdagangan mau tidak mau membutuhkan kerjasama dari sektor lain, mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasinya dilapangan. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagagan Kabupaten Sijunjung yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di
Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Adanya Renja ini diharapkan agar Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sijunjung serta seluruh aparaturnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat,akurat, transparan dan adil. Muaro Sijunjung, Februari 2014 KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SIJUNJUNG
FEBRIZAL ANSORI, SH.MSi NIP. 19670212 199303 1 003
