BAB I LATAR BELAKANG A. Latar Belakang Masalah Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang terbentuk pada akhir tahun 2008 berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Propinsi Banten tertanggal 26 November 2008. Pembentukan daerah otonom baru tersebut, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang, dilakukan dengan tujuan meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Luas Wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Tangerang yang besar perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru, yaitu Kota Tangerang Selatan, sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan desentralisasi semakin luas diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan untuk menggerakkan roda pemerintahannya sesuai dengan kebutuhan daerah itu sendiri. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dituju, maka pemerintah daerah dapat langsung memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Semangat 1
2
otonomi daerah, diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, kemandirian dan prakarsa sendiri dalam mengelola sumberdaya. Konsekuensi dari hal ini pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menetapkan kebijakan, mengatur dan memfasilitasi pengelolaan sumberdaya agar memberi manfaat yang lebih besar sesuai dengan pelimpahan kewenangan daerah. Berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadikan daerah mempunyai kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangannya sendiri sehingga pemerintah daerah berhak untuk merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD ke DPRD masing-masing. Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP. Dengan berlakunya SAP, pemerintah daerah wajib menerapkan akuntansi pemerintah yang berbasis akuntansi anggaran yang menjadi satu tantangan baru bagi pemerintah daerah. Tantangan tersebut mencakup apakah pemerintah daerah mampu menerapkan akuntansi yang sepenuhnya sesuai dengan SAP. Keakuratan implementasi SAP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat diuji salah satunya dengan menggunakan telaahan jurnal korolari. Penyajian laporan keuangan mulai tahun anggaran 2005 sesuai SAP dapat dilakukan dengan teknik memetakan atau konversi ketentuan-ketentuan di Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 ke dalam ketentuan-ketentuan SAP. Penyusunan laporan keuangan yang
3
berpedoman pada SAP dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan good governance sehingga kinerja dari pemerintahan yang bersangkutan diharapkan akan semakin mudah untuk dinilai baik oleh kalangan tertentu maupun oleh masyarakat luas. Dalam ruang lingkup pemerintahan Kota Tangerang Selatan, SKPD Bappeda memiliki peran penting, diantaranya adalah mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan memberikan mediasi perencanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah. Dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, SKPD Bappeda Kota Tangerang Selatan selaku pengguna anggaran diharuskan menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan yang berada dalam tanggung jawabnya. Pencatatan transaksi tersebut sebagai bahan laporan keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang harus disampaikan kepada kepala daerah. Pengelolaan data dan penggunaan anggaran dalam mewujudkan pembangunan kota, tentu saja bukan hal yang mudah karena semakin berkembang dan bertambahnya program – program yang harus dicapai oleh Pemerintah Kota Tangerang selatan. Hal ini bisa saja menyebabkan kekurangan atau kesalahan dalam pengolahan serta penyajian data yang harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penerapan dan atau penyajian pertanggung jawaban penggunaan anggaran (APBD), penyesuaian dengan regulasi pemerintah yang berlaku PP No. 24 Tahun 2005 menjadi hal yang sifatnya tidak bisa ditawar. Untuk mewujudkan hasil yang dinamis antara pengelolaan, penyajian serta realisasi dari program – program yang menjadi tujuan Kota tangerang Selatan dibutuhkan sumber daya
4
manusia yang mumpuni. Utamanya adalah tenaga kerja yang sesuai dengan bidang tugas masing – masing. Salah satu tantangan yang dihadapi SKPD Bappeda Kota Tangerang Selatan dalam hal ini adalah keterbatasan anggaran untuk menyediakan tenaga kerja berkompeten dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan, sehingga harus memaksimalkan dan mengembangkan kemampuan integritas sumber daya manusia yang ada untuk menunjang dan menyediakan
berbagai
informasi
penting
yang
kaitannya
dengan
pertanggungjawaban APBD. Berdasarkan uraian diatas peneliti akan melakukan pengkajian ilmiah terhadap “Evaluasi Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Study Kasus di Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan).
B. Perumusan Masalah Apakah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan telah disajikan secara sesuai dengan Peraaturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan?
5
C. Pembatasan Masalah Agar dalam pembahasan pokok permasalahan lebih terfokus, batasan pada perumusan masalah yang telah dibuat, yaitu: Penyajian laporan keuangan pemerintah kota dalam satuan kerja perangkat daerah yang diteliti dibatasi pada Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah: a. Sebagai
masukan
bagi
pemerintah
daerah
memperbaiki
tingkat
pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah. b. Sebagai
kontribusi
akademik
dalam
pemerintahan di Indonesia. c. Sebagai pijakan dalam penelitian berikutnya.
pengembangan
akuntansi
