renstra Page 1

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan peternakan memegang peranan penting dalam pembangunan pertanian khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya, mengingat isu penting selama ini dan akan datang adalah menyangkut ketahanan pangan, energi dan iklim global. Dalam membangun peternakan di Provinsi Aceh diperlukan acuan berpikir/model yaitu paradigma baru pembangunan peternakan. Secara makro pembangunan peternakan akan memihak kepada rakyat. Acuan utama dalam Pembangunan Peternakan di Provinsi Aceh adalah membangun peternakan modern, maju, mandiri dan berkesinambungan. Peternakan modern adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang andal dan berdaya guna serta bermanfaat untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi. Peternakan yang

maju, mandiri dan

berkesinambungan yaitu peternakan tangguh yang dapat memberdayakan sumber daya manusia dan ternak, sehingga mampu mengelola peternakan yang berwawasan agribisnis, serta mampu menangkal segala gejolak, tantangan dan hambatan. Karena itu pembangunan peternakan merupakan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat petani khususnya masyarakat petani peternak, agar mampu melaksanakan usaha produktif di bidang peternakan secara mandiri. Usaha tersebut dilaksanakan bersama oleh petani peternak, pelaku usaha dan pemerintah sebagai fasilitator yang mengarahkan kepada berkembangnya usaha peternakan yang efisien dan memberi manfaat bagi petani peternak. Dari kondisi tersebut, pada dasarnya membangun peternakan bukan hanya membangun budidaya komoditi, tetapi membangun petani dalam suatu sistem yang utuh dari sistem agribisnis yang berbasis komoditi peternakan pada kawasan sentrasentra pengembangan agropolitan. Pengembangan agribisnis

komoditi

peternakan unggulan, dalam

rangka

menunjang program pengembangan ekonomi daerah, diharapkan mampu memberikan kontribusi tidak saja bagi peningkatan produksi peternakan di Provinsi Aceh, juga mampu membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di bidang peternakan, sehingga mampu meningkatkan aktifitas perekonomian di pedesaan. Dengan program pemberdayaan kelompok usaha, kelembagaan usaha agribisnis peternakan, akan dapat meningkatkan produktifitas usaha tani ternak, dan pada Laptop APBN/D/File/renstra 2017-2022

Page

1

gilirannya akan mampu meningkatkan pendapatan petani dan keluarganya melalui penerapan azas skala usaha yang layak dan menjamin kelangsungan usaha. Melalui sistem agribisnis berbasis komoditi ternak unggulan yang mengacu pada prospek tantangan dan tuntutan pasar, yang memiliki daya saing dalam negeri maupun peluang ekspor,

maka

diperlukan

suatu

pedoman

standar

skala

usaha

agribisnis

peternakan dan berbagai jenis komoditi ternak yang memiliki nilai keunggulan di suatu wilayah/daerah, sehingga mampu mengakses seluruh aspek agribisnis baik kualitas dan kuantitas produksi, tuntutan pasar, permodalan sarana dan prasarana pendukung termasuk tenaga dan Sumber Daya Manusia. Pembangunan

peternakan

pembangunan ekonomi

merupakan

salah

satu

sektor

penting

dalam

Aceh. Selama kurun waktu 2017 - 2022 pembangunan

peternakan diarahkan pada upaya-upaya revitalisasi pembangunan peternakan dalam rangka mereprosisi kembali kedudukan dan peran penting peternakan secara proporsional dalam kontek pembangunan daerah dan pembangunan pertanian nasional. Oleh sebab itu, Dinas Peternakan Aceh mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang peternakan untuk menyusun kebijakan teknis bidang peternakan sesuai peraturan per-undang-undangan yang berlaku. Rencana Strategis (Renstra) disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan peternakan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam satuan waktu tertentu. Renstra juga menetapkan sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program.

1.2 Landasan Hukum a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tentang pemerintah Daerah menjadi Undang-undang ; b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN); c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Laptop APBN/D/File/renstra 2017-2022

Page

2

d. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2005; e. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintah Aceh; f. Undang-undang

Nomor

17

Tahun

2007, tentang Rencana

Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025; g. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. h. Peraturan

Pemerintah

Nomor 8

Penyusunan, Pengendalian

Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah; i. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang

Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; j. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; k. Peraturan

Gubernur

Aceh

Nomor 26 Tahun

2010,

tentang

Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2007-2012.

1.3

Maksud dan Tujuan a. Maksud Penyusunan Renstra Menyikapi fenomena perkembangan, tantangan, hambatan dan peluang pembangunan peternakan dewasa ini, maka Renstra ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan peternakan yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

b. Tujuan Penyusunan Renstra Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik global maupun domestik, serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Renstra Dinas Peternakan Aceh disusun dengan tujuan sebagai berikut: 1. Untuk merencanakan berbagai kebijakan dan strategi percepatan pembangunan peternakan ke arah yang lebih baik dalam kondisi perubahan lingkungan yang cepat, transparan dan semakin kompleks;


Page

3

2. Sebagai dokumen yang akan menjadi dasar atau acuan, khususnya bagi Dinas Peternakan

Aceh

dan

berbagai

komponen

yang

menjalankan

fungsi

pembangunan peternakan, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; 3. Untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang; 4. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi; 5. Sebagai pedoman umum dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat; 6. Untuk memfasilitasi komunikasi, baik vertikal maupun horizontal, antar dan lintas sektor serta dengan masyarakat peternak, dan pelaku agribisnis berbasis peternakan.

1.4 Sistematika Penulisan Secara sistematis Rencana Strategis Dinas Peternakan Aceh tahun 2017-2022 dapat diuraikan sebagai berikut: BAB I.

Merupakan bab Pendahuluan, yang memuat uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II.

Merupakan bab tentang Gambaran Pelayanan SKPA, yang memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPA, sumber daya SKPA, kinerja pelayanan SKPA, tantangan dan peluang pembangunan pelayanan SKPA.

BAB III. Merupakan bab tentang Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi yang memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPA, telahaan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telahaan Renstra K/L dan Renstra, telahaan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, penentuan isu-isu strategis. BAB IV. Merupakan bab tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, yang memuat visi dan misi SKPA, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPA, strategi dan kebijakan SKPA. BAB V.

Merupakan bab tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

BAB VI. Merupakan bab tentang Indikator Kinerja SKPA yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMA.


Page

4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPA Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Aceh , Tugas Pokok Dinas Peternakan adalah melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang peternakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Peternakan Aceh mempunyai fungsi : a.

Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;

b.

Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

c.

Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan teknis di bidang peternakan;

d.

Penyusunan program di bidang peternakan;

e.

Pembinaan izin usaha, pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan dan peternakan;

f.

Pelaksanaan

koordinasi,

pemantauan,

pengendalian

dan

pembinaan

pengembangan serta peningkatan peternakan; g.

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan;

h.

Pembinaan Unit PelaksanaTeknis Dinas (UPTD). Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Dinas Peternakan mempunyai

kewenangan : a.

Menyusun perencanaan dan melakukan pengendalian pembangunan secara makro di bidang peternakan;

b.

Menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang peternakan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota;

c.

Menetapkan standar pembibitan/pembenihan peternakan;

d.

Melakukan promosi eksport komoditas peternakan di Provinsi Aceh;

e.

Menyediakan dukungan kerja sama antar kabupaten/kota dalam bidang peternakan;

f.

Mengatur penggunaan bibit unggul di sektor peternakan;

g.

Menetapkan kawasan peternakan terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota;

h.

Melaksanakan penyidikan penyakit di bidang peternakan lintas Kabupaten/Kota;


Page

5

i.

Melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bidang peternakan;

j.

Melakukan pengendalian mutu peternakan serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan produksi di sektor peternakan.

Struktur Organisasi SKPA Susunan Organisasi Dinas Peternakan Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 5 Oktober 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terdiri atas : a. Kepala Dinas b. Sekretariat c. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan dan Veteriner d. Bidang Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil e. Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak f. Bidang Pakan g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) h. Kelompok Jabatan Fungsional Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Pasal 241 Ayat (2) dan Ayat (3) Qanun Aceh nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dipandang perlu menata kembali susunan organisasi dan tata kerja UPTD pada Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan, untuk itu pada tanggal 17 Maret 2009 telah ditetapkan peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Aceh. Dalam peraturan Gubernur tersebut susunan organisasi dan tata kerja UPTD terdiri dari : a. UPTD Laboratorium Veteriner b. UPTD Balai Inseminasi Buatan (BIB) c. UPTD Inkubator Kader Peternakan (IKP) d. UPTD Balai Ternak Non Ruminansia (BTNR) 2.1.1. Sekretariat terdiri dari : -

Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat

-

Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Asset

-

Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum


Page

6

2.1.2. Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner terdiri dari : -

Seksi Pengamatan Penyakit Hewan

-

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

-

Seksi Perlindungan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

2.1.3. Bidang Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan terdiri dari : -

Seksi Pengolahan

-

Seksi Investasi dan Pengembangan Usaha

-

Seksi Pemasaran

2.1.4. Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak terdiri dari : -

Seksi Standarisasi dan Mutu Ternak

-

Seksi Ruminansia Potong dan Perah

-

Seksi Inseminasi Buatan

Kelembagaan Penunjang a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Inkubator Kader Peternakan (IKP) -

Kepala UPTD

-

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

b. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Veteriner -

Kepala UPTD

-


c. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Ternak Non Ruminansia (BTNR) : -

Kepala UPTD

-


d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Inseminasi Buatan (IB) : -

Kepala UPTD

-


2.2. Sumber Daya SKPA Jumlah seluruh pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, CPNS dan tenaga honorer/kontrak pada Dinas Peternakan Aceh, sampai akhir Desember 2016 sebanyak 286 orang, terdiri dari 189 orang PNS, 97 orang tenaga kontrak. Adapun jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan, tingkat pendidikan dan jumlah PNS yang menduduki jabatan struktural, non struktural dan fungsional laki-laki dan perempuan per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :


Page

7

Tabel.1 Sumber Daya Aparatur Dinas Peternakan Aceh Tahun 2016 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pangkat Pembina Utama Madya Pembina Utama Muda Pembina Tk.I Pembina Penata Tk.I Penata Penata Muda TK.I Penata Muda Pengatur Tk.I Pengatur Pengatur Muda TK.I Pengatur Muda Juru Tk.I Juru Juru Muda Tk.I Juru Muda Jumlah

Golongan IV/d IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d I/c I/b I/a

Jumlah (orang) 2 16 18 45 19 34 34 2 11 5 3 189

Ket

Ditinjau dari segi pendidikan yang dimiliki oleh pegawai Dinas Peternakan Provinsi Aceh sampai dengan akhir tahun 2016, maka jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :


Page

8

Tabel.2 Sumber Daya Aparatur Dinas Peternakan Aceh Menurut Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan No Gol Jumlah S3 S2 S1 DIII SLTA SLTP SD 1 IV/d 2 2 IV/c 1 1 16 3 IV/b 4 12 18 4 IV/a 4 13 45 5 III/d 3 41 34 6 III/c 1 31 1 5 34 7 III/b 1 28 5 34 8 III/a 32 2 9 II/d 4 11 10 II/c 7 11 5 11 II/b 5 3 12 II/a 3 1 13 I/d 14 I/c 15 I/b 16 I/a Jumlah 1 15 143 12 24 1 189

Ket

2.3. Kinerja Pelayanan SKPA Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diembankan pada Dinas Peternakan Aceh seperti yang tersebut diatas maka kegiatan operasional yang akan dilaksanakan untuk masing-masing bidang pada Tahun Anggaran 2017-2022 adalah sebagai berikut : 1. Bidang Sekretariat 1.1. Jangka Pendek dan Menengah -

Penyusunan program dan rencana anggaran;

-

Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi

-

Pembinaan, monitoring dan evaluasi pembangunan peternakan

-

Membuat pelaporan realisasi fisik dan keuangan, laporan tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ).

-

Melakukan pendataan Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Dinas Peternakan Aceh dan Kabupaten/kota;

-

Melakukan pendataan arsip dinas;

-

Menginventarisasi peralatan kantor dinas;

-

Melakukan sosialisasi peraturan kepegawaian;


Page

9

-

Menindaklanjuti hasil pemeriksaan anggaran pembangunan dan rutin oleh pengawasan fungsional;

-

Mengelola keuangan negara secara baik dan transparan;

-

Menfasilitasi peraturan perundang-undangan bidang peternakan dan penyiapan metode kerja, prosedur kerja, dan standarisasi kerja;

1.2. Jangka Panjang -

Meningkatkan kualitas perencanaan;

-

Mengadakan penelitian komoditi unggulan yang spesifik daerah;

-

Melaksanakan survey pengumpulan data parameter ternak;

-

Mengembangkan sistem informasi pengembangan peternakan;

-

Melakukan pengembangan informasi kepegawaian;

-

Melakukan penyempurnaan undang-undang bidang peternakan;

2. Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner terdiri dari 2.1. Jangka Pendek dan Menengah - Melakukan penanggulangan wabah penyakit hewan menular; - Melakukan pengendalian pemotongan ternak betina produktif; - Melakukan pengujian mutu obat hewan ,vaksin dan hormon; - Melakukan pengendalian populasi vektor; - Melakukan pengembangan dan pengawasan pemotongan hewan di RPH dan RPU; - Melakukan pembenahan peraturan obat hewan dan pengawasan obat hewan - Melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan strategis - Melakukan pemantauan penyakit hewan di seluruh Kabupaten/Kota 2.2. Jangka Panjang -

Mendukung jaringan kerjasama laboratorium dengan BPPV Wilayah

-

Melakukan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk pangan asal hewan

3. Bidang Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 3.1 Jangka Pendek dan Menengah -

Melakukan penggalian sumber-sumber pembiayaan untuk modal usaha di bidang peternakan


Page

10

-

Mengembangkan kawasan industri peternakan

-

Melakukan promosi produksi hasil peternakan

-

Melakukan penanganan pasca panen hasil produk peternakan

-

Mengadakan Pertemuan kemitraan dan temu usaha

-

Melakukan pembinaan informasi pasar

-

Melakukan pembinaan usaha agribisnis peternakan

-

Mengembangkan standarisasi mutu produk olahan

3.2 Jangka Panjang

4.

-

Mengembangkan usaha peternakan rakyat kearah agribisnis

-

Mengembangkan usaha pengolahan hasil produk peternakan di pedesaan

-

Mendukung kerja sama antara petani peternak dengan swasta atau Bank

Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak

4.1. Jangka Pendek dan Menengah -

Melakukan identifikasi wilayah sumber bibit;

-

Melakukan pengembangan perbibitan ternak dipedesaan;

-

Melaksanakan penyebaran pejantan unggul untuk kawin alam;

-

Penyelamatan sapi/kerbau betina produktif;

-

Pemamfaatan potensi sumber daya genetik lokal;

-

Melakukan pengembangan pakan ternak dan pembinaan padang pengembalaan;

-

Pengembangan integerasi tanaman-ternak;

-

Mengembangkan pemanfaatan pupuk kompos;

-

Mengembangkan sarana dan prasarana produksi peternakan;

-

Meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pakan;

-

Peningkatan penyediaan pakan dan air;

-

Melakukan pengembangan alsintan;

-

Melakukan analisis potensi wilayah;

-

Melakukan penyusunan master plant komoditi unggulan;

-

Melakukan pengembangan dan pembinaan kawasan peternakan;

-

Menyelesaikan administrasi ternak pemerintah;

-

Melakukan Identifikasi dan Verifikasi Pengembangan Ternak;


Pelestarian sumber daya genetik lokal secara berkelanjutan;


Page

11

5.

-

Pengembangan usaha dan investasi perbibitan;

-

Mengembangkan sistem informasi pengembangan peternakan;

-

Mengoptimalkan kelembagaan perbibitan dan sertifikasi peternakan;

-

Melakukan kegiatan seleksi, recording dan progeny test.

Bidang Pakan

5.1. Jangka Pendek dan Menengah -

Melakukan pengembangan pakan ternak dan pembinaan padang pengembalaan;

-

Pengembangan integerasi tanaman-ternak;

-

Mengembangkan pemanfaatan pupuk kompos;

-

Mengembangkan sarana dan prasarana produksi peternakan;

-

Meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pakan;

-

Peningkatan penyediaan pakan dan air;

-

Melakukan pengembangan alsintan;

-

Melakukan analisis potensi wilayah;

-

Melakukan penyusunan master plant komoditi unggulan;

-

Melakukan pengembangan dan pembinaan kawasan peternakan;

-

Menyelesaikan administrasi ternak pemerintah;

-

Melakukan Identifikasi dan Verifikasi Pengembangan Ternak;


Mengembangkan kawasan peternakan;

6. UPTD Laboratorium Veteriner 6.1. Jangka Pendek dan Menengah -

Menyediakan bahan-bahan kimia/bahan pengujian penyakit laboratorium;

-

Menyediakan perlengkapan dan peralatan laboratorium sebagai alat bantu diagnosa penyakit;

-

Melaksanakan pemeriksaan spesimen;

-

Menyediakan obat-obatan untuk klinik terpadu.


Meningkatkan derajat kesehatan hewan;

-

Meningkatkan sumber informasi kesehatan hewan;

-

Melakukan revitalisasi UPTD Laboratorium Veteriner;

-

Meningkatkan Kompetensi Aparatur dan Kelembagaan.


Page

12

7. UPTD Balai Ternak Non Ruminansia (BTNR) 7.1. Jangka Pendek dan Menengah -

Pembinaan dan pengadaan sarana produksi ternak non ruminansia;

-

Pembinaan usaha budidaya ternak non ruminansia;

-

Pengelolaan produksi telur dan daging;

-

Pengembangan usaha pengelolaan agroindustri ternak non ruminansia.


Pelaksanaan kerjasama kemitraan dengan pihak swasta dan instansi terkait;

-

Melakukan kerjasama operasional dengan pihak terkait;

-

Menerapkan sistim manajemen mutu.

8. UPTD Inkubator Kader Peternakan (IKP) 8.1. Jangka Pendek dan Menengah -

Meningkatkan pendidikan kader peternakan;

-

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader;

-

Melaksanakan pelatihan SDM petugas dan peternak.


Menciptakan lapangan pekerjaan;

-

Menciptakan petugas dan peternak swadaya mandiri;

-

Meningkatkan kompetensi kader, paramedis dan inseminator.

9. UPTD Balai Inseminasi Buatan (BIB) 9.1. Jangka Pendek dan Menengah -

Melakukan pembinaan kelompok ternak inseminasi buatan;

-

Melakukan penyiapan dan pembinaan potensi akseptor;

-

Melakukan pengembangan inseminasi buatan;

-

Melakukan prosesing sperma beku sapi Aceh;

-

Melakukan pembinaan sistem pelayanan inseminasi buatan.


Melakukan pengembangan Balai Inseminasi Buatan Sapi Aceh;

-

Revitalisasi Laboratorium Prosesing Sperma Beku;

-

Penyebaran sperma beku sapi Aceh ke luar daerah.


Page

13

2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan SKPA Potensi dan Permasalahan 1. Analisis Lingkungan Internal Dalam menyusun kebijakan di bidang peternakan, prinsip yang digunakan adalah bagaimana mengkombinasikan seluruh aset termasuk Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang dikemas dalam suatu perencanaan yang baik. Dalam menganalisis faktor-faktor internal yang dapat mempengaruhi kinerja Dinas Peternakan, dicermati dari aspek kekuatan (strengths) dan kelemahan (Weaknesses). a. Kekuatan (Strengths) 1) Pembangunan peternakan saat ini telah dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah memberi kewenangan untuk merumuskan norma, standar, pedoman, dan kriteria di bidang peternakan dan kesehatan hewan. 2) Adanya kelembagaan di berbagai aspek produksi dan kesehatan hewan, teknologi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai. 3) Adanya potensi sumber daya genetik lokal seperti sapi, kerbau, kuda, sedangkan potensi ternak lainnya seperti kambing, domba dan ternak unggas merupakan komoditas lokal juga masih dapat dikembangkan dalam rangka peningkatan populasi dan produktivitas ternak. 4) Potensi lahan sebagai basis budidaya dan sumber pakan hijauan yaitu padang pengembalaan 145.197 Ha dan kebun rumput 3.283 Ha serta potensi hasil samping produk pertanian/perkebunan/perikanan yang melimpah sebagai sumber bahan pakan ternak; 5) Telah ditetapkannya sapi Aceh sebagai plasma nutfah sapi nasional dengan SK Menteri Pertanian Nomor : 2907/KPTS/OT.140/6/2011, tanggal 17 Juni 2011. b. Kelemahan (weaknesses) Berbagai kelemahan yang dihadapi dalam pembangunan peternakan antara lain: 1) Belum adanya perlindungan jaminan usaha peternakan melalui subsidi input produksi; 2) Belum optimalnya fungsi kelembagaan, rendahnya dukungan institusi lain yang terkait dalam mendukung pembangunan peternakan dan kesehatan


Page

14

hewan, lemahnya koordinasi lintas sektor, rendahnya penerapan standar mutu bibit, kurangnya pengendalian sistem persilangan ternak lokal; 3) Dari aspek teknis, kelemahan yang menghambat pembangunan peternakan dan kesehatan hewan antara lain proses produksi serta belum mantapnya program perbibitan ternak sapi potong, kambing, domba, ayam lokal, dan itik. Kelemahan lainnya adalah produksi dan produktivitas ternak yang masih rendah. 4) Pada umumnya wilayah perbibitan, budidaya dan pembesaran belum dipetakan sehingga belum mampu membentuk suatu agribisnis yang terintegrasi dalam suatu kawasan. Adanya penyakit hewan menular strategis yang belum dibebaskan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal Dalam menganalisis faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Dinas Peternakan dicermati dari aspek peluang (opportunity) dan aspek hambatan/ancaman (threats) a. Aspek peluang (Opportunity) 1) Letak provinsi Aceh yang berada pada posisi geostrategik dalam perdagangan dunia memberikan peluang untuk meningkatkan akses pasar barang ekspor ke pasar global. 2) Kekayaan Sumber Daya Alam berupa lahan pengembalaan yang ditunjang iklim tropis basah memungkinkan kontinuitas pasokan komoditas peternakan. Lahan peternakan yang begitu luas akan menciptakan peluang bagi Penanam Modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk meningkatkan investasi dalam pengolahan produk bernilai tinggi, yang didukung oleh jumlah penduduk sebagai pasar potensial. 3) Meningkatnya permintaan produk peternakan dalam negeri dan ekspor, tersedianya potensi sumber daya bahan pakan dan pakan lokal, potensi sumber daya genetik ternak lokal, berkembangnya usaha pendukung peternakan, semakin besarnya minat investasi di bidang peternakan. 4) Adanya pembiayaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan melalui anggaran belanja Pemerintah Daerah, meningkatnya tuntutan One World One


Page

15

Health (kesehatan semesta) untuk kesehatan manusia, hewan dan lingkungan, dan adanya pengaturan perwilayahan peternakan. 5) Tersedianya teknologi dan informasi perdagangan juga akan berdampak ganda (multiplier effect) bagi dunia usaha peternakan. 6) Peluang ekspor komoditas ternak cukup besar, meliputi ternak sapi, kambing dan domba ke Timur Tengah dan negara lainnya.


Page

16

b. Aspek Hambatan/Ancaman (threats) 1) Pembangunan peternakan dihadapkan pada lemahnya kerjasama terutama di sektor produksi, transportasi dan jasa. Perdagangan produk peternakan secara illegal, menurunnya fungsi kelembagaan di daerah, tingginya konversi serta kompetisi lahan peternakan serta tumpang tindihnya tata guna lahan antar sektor dan subsektor yang mengakibatkan kurangnya kepastian berusaha. 2) Paradigma

otonomi

daerah

menjadi

faktor

signifikan

yang

harus

dipertimbangkan dalam menyusun suatu kebijakan. Pemberian otonomi ke daerah

pada

dasarnya

mengoptimalkan

memberikan

pengelolaan

kesempatan

potensi

daerah

bagi guna

daerah

untuk

meningkatkan

pembangunan daerah salah satunya dalam produksi peternakan. 3) Adanya perubahan iklim global pada saat-saat tertentu menurunnya produksi hijauan pakan ternak, sehingga menyebabkan kurangnya ketersediaan bahan pakan hijauan ternak yang bermutu. 4) Terjadinya alih fungsi lahan dari padang pengembalaan umum dan lahan pertanian ke sektor lain yang menyebabkan menurunnya kapasitas tampung ternak.


Page

17

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPA Pembangunan sub sektor peternakan saat ini dihadapkan pada tantangan terhadap lingkungan strategi global, baik di tingkat daerah, regional dan nasional serta internasional. Perubahan lingkungan yang sangat cepat dibidang sosial, budaya, ekonomi dan politik menimbulkan berbagai ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah. Isu kemiskinan, pengangguran dan kesempatan kerja merupakan masalah nasional. Di sub sektor peternakan kasus flu burung, penyakit hewan dan swasembada daging merupakan tantangan dan masalah yang harus dihadapi melalui proses tranformasi dari usaha tani ternak tradisional kearah usaha tani maju dan modern. Untuk menuju kearah tersebut perlu dibangun paradigma baru serta visi pembangunan peternakan yang memberikan arah dan citra pembangunan peternakan di masa datang guna menjawab tantangan dan harapan di masa depan. Sehubungan dengan fenomena tersebut, beberapa masalah dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 1.

Sistem usaha peternakan masih merupakan usaha peternakan rakyat yang pada umumnya merupakan usaha sambilan atau cabang usaha.

2.

Semakin sulitnya jaminan kebutuhan lahan bagi sub sektor peternakan karena belum adanya kepastian hukum terhadap tata ruang budidaya.

3.

Belum terbinanya sumber daya manusia (SDM) petani peternak dalam rangka membangun karakter masyarakat petani yang mandiri dan tangguh.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Telahaan Visi dan Misi Visi : Mewujudkan tata kelola pengembangan ternak dengan menerapkan tata nilai dan budaya kerja masyarakat Aceh dalam melaksanakan budidaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak yang berbasis ekonomi kerakyatan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabatnya. Melaksanakan pembangunan peternakan secara profesional dan proporsional yang terintegrasi dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan nilai tambah produk peternakan dalam rangka pemanfaatan potensi sumber daya peternakan, untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak beserta keluarganya,

sehingga


mampu

mandiri

dan

tangguh.

Dalam

melaksanakan Page

18

pembangunan

peternakan

harus

berdasarkan

perwilayahan

komoditi

dengan

memperhatikan aspek keadilan dan pemerataan sesuai cluster masing-masing daerah.

Telaahan Misi : 1. Menyusun Qanun peternakan tentang tata kelola pembangunan peternakan Aceh yang amanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Menyediakan produk pangan asal ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) sesuai dengan nilai-nilai Dinul Islam. 3. Memperkuat sumber daya peternak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Melaksanakan

pembangunan

peternakan

yang

profesional,

proporsional,

terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan cluster daerah masing-masing. 5. Meningkatkan nilai tambah produksi peternakan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Renstra disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan peternakan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam satuan waktu tertentu. Renstra juga menetapkan sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program. Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik global maupun domestik, serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Rencana Strategis Dinas Peternakan Aceh disusun dengan tujuan sebagai berikut -

Untuk

merencanakan

berbagai

kebijakan

dan

strategi

percepatan

pembangunan peternakan ke arah yang lebih baik dalam kondisi perubahan lingkungan yang cepat, transparan dan semakin kompleks. -

Sebagai dokumen yang akan menjadi dasar atau acuan, khususnya bagi Dinas Peternakan Aceh dan berbagai komponen yang menjalankan fungsi pembangunan peternakan, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

-

Untuk memberikan komitmen pada aktifitas dan kegiatan di masa mendatang.


Page

19

-

Sebagai dasar untuk

mengukur capaian

kinerja dan melakukan penyesuaian

terhadap perubahan yang mungkin terjadi. -

Sebagai pedoman umum dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

-

Untuk memfasilitasi komunikasi, baik vertikal maupun horizontal, antar dan lintas sektoral serta

dengan

masyarakat

peternakan, dan

pelaku agribisnis

berbasis peternakan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Strategi pembangunan didasarkan pada kerangka analisis terhadap faktor lingkungan strategis. Strategi yang demikian perlu dilakukan mengingat faktor strategis lingkungan akan menentukan keberhasilan pelaksanaan visi dan misi yang diterapkan. Keberadaan faktor-faktor lingkungan strategis yang terdiri dari faktor lingkungan internal strategis dan faktor lingkungan eksternal strategis akan merupakan kerangka dasar mengingat pada faktor tersebut dapat ditemukan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Isu pelestarian lingkungan menjadi perhatian internasional yang harus diperhatikan dan diatasi melalui langkah-langkah antara lain : 1. Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program pemerintah dalam upaya mencegah degradasi kualitas lingkungan 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi secara berkelanjutan. 3. Memperbaiki taraf hidup penduduk miskin. Kondisi tersebut menuntut Dinas Peternakan bersama - sama dengan instansi lainnya menciptakan program yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis: 1. Meningkatkan Kelahiran dan Efisiensi Reproduksi Ternak Tingkat efisiensi reproduksi yang selama ini dengan sistim pengelolaan ternak secara ekstensif masih sangat rendah dibandingkan dengan kapasitas yang dimiliki oleh ternak ruminansia besar (sapi/kerbau), ternak ruminansia kecil ( kambing /domba) maupun pada ternak non ruminansia terutama ayam buras dan itik. Upaya meningkatkan kelahiran dan efisiensi reproduksi ditempuh melalui strategi pendekatan sistim pengelolaan intensif dengan pola pengaturan perkawinan baik dengan inseminasi buatan, meningkatkan intensifikasi sistim perkawinan alam, penerapan sistim recording, seleksi dan penyediaan bibit unggul. 2. Menekan Angka Kematian Ternak


Page

20

Selain efisiensi reproduksi yang masih rendah, angka kematian dan kasus penyakit pada ternak rakyat masih tinggi yang disebabkan oleh serangan penyakit/wabah yang menyerang ternak besar, ternak kecil maupun ternak unggas. Semua jenis kasus penyakit pada ternak belum mampu diberantas secara tuntas dan setiap tahun secara temporer masih berjangkit dibeberapa daerah. Untuk itu upayaupaya peningkatan sistim pengendalian dan pemberantasan melalui sistim komando pengamanan dini dan optimalisasi perangkat pendukung di kab/kota sampai kecamatan dan pedesaan perlu terus ditingkatkan. 3. Pengendalian Pemotongan dan Pengeluaran Ternak Upaya pengendalian pemotongan ternak betina produktif diarahkan pada usaha mencegah terjadinya pemotongan terhadap ternak ruminansia besar (sapi dan kerbau) betina produktif khususnya yang sedang bunting sehingga dapat menguras sumber bibit betina. Demikian juga pada calon-calon pejantan unggul perlu diselamatkan melalui program pengadaan atau rekruitmen pejantan untuk menjadi bull bagi penyediaan sperma. Untuk mendukung kegiatan tersebut selain diperlukan fasilitas pembiayaan dan peralatan juga perlu dibuat Peraturan Daerah, tentang Pelarangan Pemotongan Ternak Betina Produktif dengan sanksi yang lebih ketat untuk

mengsukseskan

program

tersebut

dimasing-masing Kabupaten/Kota.

Disamping itu pengembangan pola kemitraan dan koordinasi semua komponen yang terkait perlu terus ditingkatkan dalam pembinaan dan pengendalian program. 4. Pemasukan dan Pengembangan Ternak Bibit Unggul Program pemasukan dan pengembangan ternak bibit unggul tetap perlu dilakukan secara selektif, kolektif berencana dan terukur. Dengan perkataan lain pemasukan bibit unggul baik dari dalam negeri (antar provinsi) maupun bibit impor tetap harus memiliki sikap hati-hati, terkendali dan terprogram dengan baik, sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak legal dengan sumber yang tidak jelas baik dari segi genetik maupun fenotip yang diperlihatkan. Untuk itu kriteria teknis sesuai ketentuan Pemerintah tentang pemasukan ternak bibit impor tetap menjadi acuan yang baku untuk dipedomani. Disamping itu upaya-upaya pengembangan potensi plasma nutfah ternak lokal perlu terus dilakukan secara intensif khususnya sapi Aceh melalui domestikasi pada suatu kawasan yang layak. 5. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi


Page

21

Menghadapi pesatnya perkembangan teknologi informasi

membutuhkan

kreatifitas dari semua aparatur Dinas Peternakan untuk memanfaatkan teknologi adalah sebagai alat bantu manusia untuk mencapai tujuannya. Pemanfaatan teknologi sangat tergantung pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, tanpa kemampuan SDM tidak mungkin optimalisasi pemanfaatan teknologi dapat dilakukan. Untuk itu upaya pembinaan SDM dilakukan guna

sangat penting

tersedianya tenaga aparatur yang handal dalam memanfaatkan

perangkat teknologi informasi, sehingga dengan teknologi informasi akan mampu mengakses semua data yang ada untuk kepentingan perencanaan, pengendalian dan evaluasi program. 6. Penerapan Teknologi Ekonomi/Usaha Teknologi adalah sebagai alat mencapai sasaran produksi peternakan. Optimalisasi

pemanfaatan teknologi

untuk

menyikapi tuntutan kebutuhan

masyarakat sesuai perkembangan yang terus berubah dengan cepat. Pemanfaatan teknologi diperlukan kreativitas sumber daya pelaku yang terlibat langsung dengan pengembangan peternakan. Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak besar, ternak kecil maupun ternak unggas haruslah melalui inovasi teknologi yang memberikan efektivitas dan efisiensi tinggi bagi suatu usaha. 7. Penerapan Teknologi Sosial Ekonomi Semua proses pendekatan baik dalam rangka perencanaan maupun operasional dilapangan selain pertimbangan dari segi teknis mekanisasi tetapi juga harus memperhitungkan dari aspek teknis sosial dan ekonomi. Untuk itu dalam rangka mempercepat proses transformasi kebijakan pembangunan peternakan, terutama dalam rangka pengembangan kawasan usaha agribisnis peternakan, pertimbangan sosial ekonomi merupakan salah satu aspek penting yang menjadi pertimbangan di dalam menetapkan langkah-langkah strategis memecahkan masalah dilapangan. Mengingat aspek politik dan sosial ekonomi memegang peranan penting dalam membangun suatu wilayah maka kebijakan yang ditempuh haruslah benar-benar mampu mengakomodir semua kepentingan baik dari segi politik, teknis dan sosial ekonomi.


Page

22

Dengan demikian dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan peternakan lima tahun kedepan diarahkan agar ketiga kepentingan tersebut dapat terpenuhi maka melalui penerapan teknologi sosial ekonomi akan diterapkan

tiga pola

pengwilayahan

pengembangan yaitu : Pertama untuk

memenuhi aspirasi praktis program peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan diarahkan pada usaha tani keluarga dengan komoditas ternak kecil dan unggas; Kedua pada masyarakat tani yang bersifat heterogen dengan berbagai komoditas pertanian ditetapkan pola intensifikasi usaha tani terpadu penggemukan sapi potong dan ternak kambing/domba, dan ketiga pada pola pengembangan kawasan agribisnis sentra perbibitan ternak sapi/kerbau adalah melalui sistim integrasi ternak dengan tanaman dan mengembangkan pola kemitraan. 8. Pengadaan dan Penyaluran Sarana Produksi Peternakan Untuk meningkatkan kegiatan budidaya dan proses pengelolaan ternak, upayaupaya pengadaan bibit ternak terus dilakukan baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk kegiatan Inseminasi Buatan (IB). Secara bertahap diharapkan pengadaan bibit ternak dapat terus meningkat setiap tahun 1-2 % sampai tahun 2017 dapat terpenuhi jumlah populasi yang ditargetkan untuk bibit, sehingga melalui kedua kegiatan ini diharapkan dapat memenuhi kekurangan bibit selama ini. Selain sarana bibit ternak, secara sinergis penyediaan pakan dan hijauan pakan ternak, sarana obat-obatan dan vaksin dalam rangka pengendalian penyakit juga terus ditingkatkan, demikian juga sarana pendukung operasional dilapangan secara bertahap ditingkatkan dimasing-masing kabupaten/kota sentra pengembangan komoditas peternakan. 9. Pembinaan Produksi dan Proses Budidaya Upaya pembinaan produksi dan proses budidaya merupakan subsistim kedua dalam sistim agribisnis usaha peternakan. Upaya-upaya tersebut diarahkan pada proses penerapan bioteknologi bibit, pakan dan kesehatan hewan, sehingga subsistim proses produksi secara sinergis harus didukung oleh subsistim yang lain. Proses produksi dan kegiatan budidaya merupakan inti dari kegiatan pengembangan ternak. Oleh karena itu untuk meningkatkan kegiatan ini sangat tergantung pada pelaku usaha peternakan dalam hal ini petani peternak sebagai subjek harus ditingkatkan kemampuan dan keterampilannya dalam sistim pengelolaan agribisnis,


Page

23

dari subsistim hulu sampai sub sistim hilir. Langkah-langkah yang perlu ditempuh adalah melalui selektifitas pelaku usaha yang berorientasi agribisnis dalam typologi usaha pokok, cabang usaha dan sambilan atau sampingan sehingga dengan demikian akan mempermudah usaha pembinaan dan pengembangannya secara berkelanjutan dan integratif dari hulu sampai hilir. Dengan menerapkan standar skala usaha agribisnis peternakan yang layak dapat mengembangkan kapasitas produksi yang sesuai dengan tujuan usaha yang ingin dicapai. 10. Penanganan Pasca Panen, Pengelolaan Hasil dan Pemasaran Kegiatan pada usaha hilir sangat penting dan memberikan kontribusi sangat besar bagi peningkatan nilai tambah dari produk peternakan yang dihasilkan. Upaya-upaya penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil harus ditujukan pada jaminan produk baik kualitas maupun kuantitas secara berkelanjutan sehingga memenuhi kebutuhan tuntutan pasar yang terus meningkat. Dengan perkataan lain bahwa dalam proses pasca panen harus dimulai dari penanganan hasil sejak produk peternakan dihasilkan sampai pada proses pengolahan dan kegiatan lain yang terkait dengannya seperti pengawetan dan pengepakan hingga produk tersebut memuaskan konsumen dan memenuhi standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). Dengan demikian nilai tambah bagi pelaku usaha akan semakin meningkatkan pendapatannya. 11. Pengembangan Sub Sistem Pendukung. Tanpa sub sistim pendukung kegiatan sub sistim lainnya sulit berjalan sebagaimana diharapkan, karena sub sistim pendukung yang dimaksudkan disini adalah peranan pembinaan SDM aparatur pembina dan pelaku usaha menjadi penting dalam rangka pemanfaatan teknologi pengelolaan dan sistim informasi pasar. Untuk itu upaya-upaya melalui pendidikan dan pelatihan perlu ditingkatkan secara bertahap dan berkelanjutan, termasuk disini kegiatan penyuluhan, pembinaan kemitraan usaha, dan kerja sama jasa penunjang yang terkait langsung dengan proses sub sistim agribisnis lainnya. Pembinaan sub sistim pendukung sangat strategis dalam rangka memanfaatkan potensi

SDM yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spritual

sehingga menjadi manusia yang tangguh dalam menjalankan tugas dan memiliki dedikasi yang tinggi serta bertanggung jawab. Laptop APBN/D/File/renstra 2017-2022

Page

24

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPA : A. VISI : “Peternakan yang Tangguh, Mandiri, Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Bermartabat, Sejahtera dan Berkeadilan” Visi tersebut mengandung 6 (enam) kata kunci yang merupakan pernyataan keinginan yang mencerminkan mimpi Dinas Kesehatan Peternakan. Keenam kata kunci tersebut yakni: (1) Tangguh; (2) Mandiri; (3) Berdaya saing; (4) Bermartabat; (5) Sejahtera; (6) Berkeadilan. Tangguh, diartikan mampu menghadapi segala tantangan dan gejolak baik internal maupun eksternal untuk memanfaatkan segala peluang. Mandiri, diartikan mampu memenuhi kecukupan pangan sendiri terhadap kebutuhan pangan asal hewan. Berdaya saing, berarti peternakan yang mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan kompetitif. Bermartabat, diartikan masyarakat yang memiliki dan mengetahui nilai harga diri, integritas pribadi sebagai mahluk Allah yang mulia. Sejahtera, diartikan sebagai kemampuan peternak dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Berkeadilan, diartikan pembangunan peternakan yang merata seluruh wilayah Aceh sesuai dengan potensi wilayah.

B. MISI : Untuk mewujudkan visi Dinas Peternakan akan melaksanakan beberapa misi sebagai berikut : 1) Meningkatkan profesionalitas dan integritas aparatur peternakan. 2) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan peternak. 3) Mengembangkan perbibitan, budidaya, pakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Laptop APBN/D/File/renstra 2017-2022

Page

25

4) Meningkatkan produksi dan produktivitas ternak dengan mengoptimalkan sumber daya lokal. 5) Meningkatkan nilai tambah hasil peternakan. 6) Mengembangkan kawasan peternakan sesuai potensi dan cluster yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan. 7) Melaksanakan pelestarian dan pemurnian plasma nutfah sapi Aceh. Visi dan misi tersebut dilandaskan pada nilai-nilai budaya kerja sebagai suatu ukuran yang mengandung kebenaran/kebaikan mengenai keyakinan dan perilaku organisasi yang dianut. Nilai budaya ini digunakan sebagai budaya kerja dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan. Nilai-nilai budaya kerja tersebut adalah dipegangnya komitmen dan konsistensi terhadap visi, misi dan tujuan organisasi. Implementasi nilai-nilai budaya tersebut memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) peternakan dan kesehatan hewan yang memiliki integritas dan profesionalitas dalam bidangnya. Sumber Daya Manusia tersebut juga harus memiliki kreativitas dan kepekaan yang dinamis kearah efesiensi dan efektivitas. Untuk itu dalam menjalankan roda organisasi di Dinas Kesehatan Peternakan diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas, tegas dan seimbang.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPA Tujuan : Bersinergi dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan Dinas Peternakan dalam periode tahun 2017-2022 adalah merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berbasis sumber daya lokal, dalam rangka : 1. Meningkatkan produksi ternak dan produk Peternakan yang berdaya saing. 2. Mengendalikan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis. 3. Menyediakan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa peranan Dinas Peternakan adalah merumuskan kebijakan dan kesehatan hewan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu Dinas Peternakan merupakan salah satu pelaku penting dalam pembangunan peternakan selain


Page

26

pelaku lainnya yaitu para peternak dan kelompok peternak, pengusaha swasta, akademisi dan perbankan. Sasaran : Sasaran uatama program Dinas Peternakan adalah memfasilitasi meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging & telur) meningkatnya kontribusi ternak domestik dalam penyediaan pangan hewani, meningkatnya ketersediaan protein hewani asal ternak. Secara lebih rinci sasaran kegiatan Dinas Peternakan adalah : 1) Tercapainya

peningkatan

kuantitas

dan

kualitas

benih

dan

bibit

dengan

mengoptimalkan sumber daya lokal; 2) Tercapainya peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal; 3) Tercapainya peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal; 4) Terkendali dan tertanggulanginya penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis; 5) Terjaminnya pangan asal hewan yang ASUH dan pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan; 6) Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha di bidang peternakan.

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPA B.Strategi a. Peningkatan kompetensi aparatur Dinas Peternakan. b. Pengembangan kawasan sentral perbibitan ternak sapi potong. c. Peningkatan investasi dan kemitraan serta akses sumber permodalan. d. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk peternakan yang berdaya saing. e. Penerapan rekayasa teknologi dan sistem informasi peternakan. f. Penerapan sistem agribisni peternakan secara terpadu dan utuh (integrited). g. Optimalisasi pemanfaatan lahan.

B. Kebijakan


Page

27

Usaha mendukung Visi, Misi dan Tujuan pembangunan peternakan ditetapkan beberapa kebijakan antara lain :  Peningkatan keterbukaan dalam perumusan kebijakan dan manajemen pembangunan peternakan.  Pelaksanaan kegiatan pembangunan peternakan bedasarkan kewenangan Dinas Kesehatan Hewan dan Pternakan.  Kegiatan pembangunan peternakan berdasarkan skala prioritas pemecahan masalah dan pencapaian tujuan  Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik di pusat maupun daerah.  Peningkatan

evaluasi,

pengawasan

dan

pengendalian

pembangunan

peternakan.  Peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur dan peningkatan keterampilan kelompok peternak.


Page

28

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Program Umum SKPA 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Surat Menyurat -

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

-

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-Undangan

-

Penyediaan Makanan dan Minuman

-

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

-

Penyediaan Jasa Non PNS

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -

Pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur -

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -

Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPA


Page

29

B. Program/Kegiatan Spesifikasi SKPA/ Program urusan Pilihan Pertanian : 6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak - Pendataan Masalah Peternakan - Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak - Penanggulangan Penyakit Zoonosis - Penanggulangan Kasus Flu Burung - Penguatan Peran dan Fungsi Otoritas Veteriner - Penyidikan Penyakit Hewan dan Penguatan Laboratorium Veteriner 7. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan -

Pemurnian dan Pengembangan Plasma Nutfah Sapi Aceh

-

Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia

-

Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Peternakan

-

Peningkatan Populasi Ternak Non Ruminansia

-

Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)

-

Perencanaan Pembangunan Peternakan

-

Fasilitasi Peningkatan Inkubator Kader Peternakan dan Sumber Daya Petugas dan Peternak

8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan -

Pembinaan Pengolahan dan Promosi Hasil Produksi Peternakan;

-

Peningkatan Sumber Daya Pelaku Usaha dan Kelembagaan Usaha Peternakan;

-

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Hewan.

9. Program Perencanaan Pembangunan Peternakan - Perencanaan Pembangunan Peternakan C. Program dan Kegiatan Lintas SKPA: (Sumber Pendanaan APBN) 1. Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan) -

Peningkatan Produksi Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal;

-

Peningkatan Produksi Pakan Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal;

-

Pengendalian dan Penanggulangan

Penyakit

Hewan Menular Strategis dan

Penyakit Zoonosis;


Page

30

-

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Benih serta Bibit dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal;

-

Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan;

-

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) -

Pengembangan Sumber Air untuk Peternakan;

-

Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim;

-

Perluasan Areal Peternakan;

-

Pengembangan Jalan Peternakan;

-

Sertifikasi Lahan Peternakan;

-

Alat dan Mesin Peternakan;

-

Fasilitasi Pembiayaan Peternakan.

3. Program

Peningkatan

Nilai

Tambah,

Daya

Saing,

Industri

Hilir,

Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian (PPHP) -

Pengembangan Pemasaran Domestik;

-

Pengembangan Usaha dan Investasi;

-

Pengembangan Pengolahan Hasil Peternakan.


Page

31

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMA

Indikator Kinerja SKPA Indikator kinerja ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja yang dapat berupa output, outcome dan impact. Output merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian outcome program. Dalam struktur manajemen kinerja, output merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi setingkat eselon II yaitu Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh. Sehingga rumusan output kegiatan merupakan kriteria yang mencerminkan sasaran kinerja unit Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Output tersebut harus dapat mendukung pencapaian outcome program dan dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu. Secara skematis indikator kinerja utama program dan kegiatan Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh untuk menggerakkan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit, produksi ternak, produksi pakan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis, dan penjamin pangan asal hewan yang berprinsip aman, sehat, utuh, dan halal serta dukungan manajemen untuk semua kegiatan sebagaimana disajikan pada lampiran.

Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia Besar, Ternak Ruminansia Kecil dan Unggas. Melalui langkah-langkah kegiatan operasional pengembangan, diproyeksikan pada akhir tahun 2017 jumlah populasi bisa meningkat secara signifikan yaitu sapi, kerbau, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging (potong) dan ternak itik seperti terlihat pada tabel berikut ini. Tabel 3. Rencana Peningkatan Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Provinsi Aceh pada Tahun 2012-2017 N o A 1 2 3 B 1 2

2012

Proyeksi Peningkatan Populasi Ternak 2013 2014 2015 2016

2017

R (%)

Ternak Ruminansia Besar Sapi Perah Sapi Potong Kerbau

42 718.816 310.734

43 743.974 321.609

44 762.573 329.649

45 789.263 339.538

46 820.833 349.724

47 853.666 358.467

2,28 3,50 2,90

Ternak Ruminansia Kecil Kambing Domba

788.158 173.770

811.802 178.114

836.156 182.566

865.421 188.043

895.710 193.684

931.538 199.494

3,40 2,80

Jenis Ternak


Page

32

C 1 2 3 4

3.

Ternak Unggas Ayam Kampung (Buras) Ayam Ras Peterlur Ayam Ras Pedaging Itik

8.394.190 344.218 3.383.921 2.972.389

8.687.986 363.150 3.570.036 3.121.008

9.035.506 384.939 3.784.238 3.292.664

9.396.926 409.960 4.030.214 3.473.760

9.772.803 438.657 4.312.328 3.682.186

10.261.443 471.556 4.635.753 3.903.117

4,10 6,50 6,50 5,60

Pemenuhan Tingkat Konsumsi Pangan Asal Hewan Ternak Ruminansia dan Ternak Unggas. Upaya pemenuhan tingkat konsumsi pangan asal hewan ternak ruminansia dan ternak unggas secara bertahap dan dapat meningkat setiap tahun yaitu konsumsi daging, telur dan susu. Sebagaimana tersebut pada tabel berikut ini: Tabel 4. Rencana Peningkatan Konsumsi Bahan Pangan Asal Hewan Ternak Provinsi Aceh Tahun 2012-2017. Sumber Bahan Pangan Konsumsi Daging Hewan (kg/kapita/tahun) No 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 Daging Ruminansia dan 4,67 4,95 5,42 6,08 6,68 7,35 Unggas 2 Telur 4,58 4,72 5,63 5,84 6,13 6,43 3 Susu 1,08 1,20 1,36 1,39 1,44 1,50

4.

Peningkatan Kesempatan Kerja dan Usaha Sub sektor peternakan merupakan salah satu sektor riil yang dapat mendorong perluasan kesempatan kerja dan usaha. Karena agribisnis peternakan menyangkut aspek yang sangat luas dan berkaitan langsung dengan kegiatan jasa penunjang lainnya. Mulai dari pengadaan sarana produksi, proses produksi, pengolahan/agroindustri sampai ke pemasaran, distribusi, transportasi, komunikasi, perbankan, kelembagaan usaha konsumen dan jasa pelanggan konsultan publik serta lainnya.

5.

Peningkatan Pendapatan Petani Peternak Salah satu tujuan pembangunan peternakan adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarganya. Makna ternak bagi masyarakat tani pedesaan sudah diakui sebagai salah satu peningkatan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Konstribusi ternak sebagai hewan peliharaan telah menyatu dalam kehidupan masyarakat baik sebagai usaha pokok maupun usaha sambilan.


Page

33

6.

Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Peternakan Dalam upaya pengembangan peternakan di suatu kawasan diperlukan fasilitas struktur kelembagaan pelayanan teknis di kabupaten/kota dan kecamatan, fasilitas tersebut antara lain: a. Laboratorium kesehatan hewan b. Karantina hewan c. Pasar hewan d. Tempat penampungan hewan (holding ground) e. Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) f. Klinik hewan g. Pos Inseminasi Buatan (Pos IB) h. Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB) i. Rumah Potong Hewan (RPH) j. Rumah Potong Unggas (RPU) k. Pasar daging, tempat penjualan daging. l. Toko makanan dan obat hewan (poultri shop) m. Tempat pengolahan hasil produksi peternakan n. Pabrik pakan berskala kecil o. Lumbung pakan ternak Pengadaan sarana dan fasilitas pendukung pada kawasan sentra produksi peternakan dibutuhkan pembiayaan melalui sumber dana APBN, APBA provinsi dan APBK kabupaten/kota, dan juga membutuhkan dukungan pihak swasta dalam pengadaan sarana dan prasarana tersebut.

7.

Pengembangan Kemitraan dan Fasilitasi Pembiayaan Adapun bentuk-bentuk kemitraan dan investasi pembiayaan antara lain berupa dukungan fasilitas penyediaan dukungan infrastruktur, jaminan keamanan/kesehatan, bimbingan teknis, advokasi, fasilitas pembiayaan/perkreditan dan lain-lain. Aktivitas koordinasi dan komunikasi secara intensif perlu ditingkatkan secara bertahap sehingga hambatan-hambatan yang bersifat ego sentris dapat dikurangi dan masing-masing instansi dan lembaga terkait akan saling memberikan kontribusi pembangunan secara sinergis dan integratif (terpadu).


Page

34

8.

Pengembangan Sumber Daya Peternakan Pengembangan sumber daya peternakan dalam hal ini adalah lahan sebagai basis ekogeografi tanah, ternak, sebagai objek industri biologis, aparatur dan petani peternak sebagai fasilisator dan pelaku usaha sedangkan teknologi sebagai alat untuk mencapai tujuan.

9.

Pengembangan Kawasan Komoditas Unggulan dan Sentra Perbibitan Ternak Kawasan agribisnis komoditas unggulan dibagi berdasarkan pertimbangan yang terkait langsung dengan dukungan potensi wilayah dan aspek teknis, politik dan sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan pertimbangan dari aspek teknis, politik dan sosial ekonomi tersebut maka diarahkan dan dibagi pada tiga wilayah pengembangan ekonomi rakyat, yaitu : a.

Wilayah komoditas dikawasan masyarakat pedesaan dengan pola pengembangan kawasan usaha tani terpadu, dengan berbagai jenis komoditi ternak dan tanaman pertanian (integrasi ternak-tanaman).

b.

Wilayah

pengembangan

kawasan

agribisnis

peternakan

yang

berbasis

agroindustri pedesaan. c.

Wilayah pengembangan kawasan sentra perbibitan ternak unggulan. Ketiga kawasan tersebut memilki ciri dan karakter pola pengembangan yang

berbeda sesuai kondisi, status ekonomi dan kondisi sosial masyarakat setempat dalam menyikapi kebijakan pemerintah serta penempatan komoditas ternak dalam kehidupan sehari-hari.


Page

35

renstra Page 1

Recommend Documents