PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 30 Tahun 2005 tanggal 16 Nopember 2005, maka Nomenklatur Badan Pengawas Daerah Kabupaten Banyuasin diubah menjadi

Inspektorat

Kabupaten Banyuasin. Inspektorat Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam bidang pengawasan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 431 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyuasin. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2018, disusun suatu Rencana Kinerja (Perfomance Plan) setiap tahunnya. Rencana kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan. Rencana Kinerja merupakan kegiatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang akan dilakukan oleh instansi berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Kinerja merupakan alat untuk mengevaluasi apakah instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan, selain itu dengan rencana kinerja akan lebih mudah didalam pengukuran tingkat capaian kinerja karena dapat langsung dilakukan perbandingan antara rencana yang disusun dengan

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2015

halaman 1

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015 realisasi yang dicapai dengan cara menggunakan sedapat mungkin lima indikator kinerja, yaitu masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefits) dan dampak (impacts).

1.2. Landasan Hukum 1. Undang-Undang No.28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Perubahan

Pemerintahan

Daerah

Undang-Undang menjadi

No.32

Tahun

Undang-Undang

2004

tentang

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);


halaman 2

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165); 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 17 Seri D); 10. Keputusan Inspektur Kabupaten Banyuasin Nomor ....... Tahun 2014 Tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja)

Inspektorat Kabupaten

Banyuasin Tahun 2015.

1.3. Maksud dan Tujuan Rencana kerja adalah rencana yang disusun setiap awal tahun setiap satuan kerja perangkat daerah yang berisi rencana yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut oleh suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. Maksud dan tujuan penyusunan rencana kerja adalah sebagai berikut: 1.

Untuk menentukan arah dan kebijakan Inspektorat Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2015

2.

Sebagai pedoman dalam melaksanakan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015.

3.

Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang.

4.

Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

1.4. Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

1.2.

Landasan Hukum

1.3.

Maksud dan Tujuan

1.4.

Sistematika Penulisan


halaman 3

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 2.4. Reviu terhadap rancangan awal RKPD 2.5. Penelahaan usulan Program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telahaan terhadap kebijakan nasional 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP 4.1. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian 4.2. Kaidah Pelaksanaan 4.3. Rencana Tindak Lanjut

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1.

Rancangan Surat Keputusan Inspektur tentang penetapan Renja SKPD

2.

Tabel Daftar pencapaian kinerja pelayanan SKPD

3.

Tabel Review terhadap rancangan awal RKPD

4.

Tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD

5.

Tabel rumusan rencana program dan kegiatan SKPD


halaman 4

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran capaian kinerja program pada Inspektorat Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 mencakup penilaian rencana tingkat capaian kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat capaian target (realisasi) sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Pencapaian kinerja untuk program tahun 2014 pada Inspektorat Kabupaten Banyusin adalah sebagai berikut : 1. Pemeriksaan Rutin Pemerintahan Desa dilaksanakan pada bulan Februari 2014 sampai dengan April 2014 dan Pemeriksaan Rutin Sekolah dan Kecamatan dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan September 2014. 2. Untuk Pemeriksaan Khusus Kasus pada Tahun Anggaran 2014 telah dilakukan selama tahun 2014. 3. Pemeriksaan Rutin pada Dinas/Badan/Kantor di lingkungan Kabupaten Banyuasin juga telah dilaksanakan sepenuhnya dengan objek pemeriksaan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) satuan kerja. 4. Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Nasional untuk Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan pada bulan Juli 2014 yang merupakan evaluasi tidak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2013. 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk Tahun Anggaran 2014 yaitu pengadaan perlengkapan kantor antara lain : a.

Printer

b.

Komputer Server

c.

Komputer Client

d.

UPS


halaman 5

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015 e.

Kulkas

f.

Dispenser

g.

Tiang Bendera

h.

Penyekat Ruangan

Pengukuran Kinerja pada Inspektorat Kabupaten Banyuasin dilakukan dengan cara membandingkan antara Rencana Kinerja dengan Realisasi Kinerja yang telah dicapai. Pada tahun 2014, Inspektorat Kabupaten Banyuasin telah melaksanakan 8 (delapan) program yang mencakup 30 (tiga puluh) kegiatan dengan total anggaran yang ada sebesar Rp.6.275.037.900,00,- (enam milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Inspektorat Kabupaten Banyuasin adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Sesuai dengan Visi Inspektorat yaitu “Terciptanya aparatur yang amanah, profesional dan berwibawa”, Inspektorat Kabupaten Banyuasin mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Kabupaten Banyuasin menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Perencanaan program pengawasan; b. Perumusan kebijaksanaan dan fasilitas pengawasan; c. Pemeriksaan, pengusutan,pengujian dan penilaian tugas pengawasan Dalam menjalankan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Banyuasin, Inspektorat Kabupaten Banyuasin setiap tahunnya menyusun program kerja pemeriksaan tahunan untuk melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan program kerja pada seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, dimana baik program maupun perencanaan tiap-tiap SKPD telah dituangkan dalam dokumen APBD tahun berjalan.


halaman 6

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015 Disamping itu dalam menyusun program kerja pemeriksaan tahunan Inspektorat Kabupaten Banyuasin juga melakukan koordinasi pengawasan dengan aparat pengawasan lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Isu – Isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi pada Inspektorat Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Melaksanakan pelatihan aparatur di bidang pengawasan. 3. Menerapkan norma-norma pengawasan dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan sesuai dengan norma aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sehingga mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih

(good

and

clean

governance)

untuk

pembangunan

yang

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 4. Melaksanakan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan baik dari pengawasan intern maupun dari pengawasan ekstern.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Inspektorat Kabupaten Banyuasin dalam Rancangan Awal RKPD membuat usulan kegiatan yang terdiri dari 10 (sepuluh) Program dengan 56 (lima puluh enam) Kegiatan. Adapun usulan Program dan Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: a. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Kegiatan Penyedia jasa surat menyurat 2. Penyedia jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 5. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional 6. Penyediaan jasa administrasi keuangan 7. Penyediaan jasa kebersihan kantor


halaman 7

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015 8. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 9. Penyediaan alat tulis kantor 10. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13. Penyediaan peralatan rumah tangga 14. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan jasa makanan dan minuman 16. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 17. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 18. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran / Jasa Teknis 19. Penyusunan SOP SKPD/SKPKD 20. Penilaian Angka Kredit

b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan perlengkapan rumah/gedung kantor 3. Pengadaan perlengkapan rumah/gedung kantor 4. Pengadaan mebulair 5. Pemeliharaan rutin rumah/gedung kantor 6. Pemeliharaan rutin berkala mobil dinas/operasional 7. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

c.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Disiplin Pegawai

d. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1. Pendidikan dan pelatihan formal 2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan


halaman 8

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015 3. Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan 4. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

e.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan LAKIP Inspektorat Kab. Banyuasin 3. Reviu Laporan Keuangan Pemda 4. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) 5. Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKPPD)

f.

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN KDH 1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Inventarisasi temuan pengawasan 4. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 5. Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 6. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 7. Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa

g. PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 1. Bimtek pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 2. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja 3. Bimbingan Teknis Review Laporan Keuangan Pemda 4. Rapat Koordinasi Pengawasan

h. PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 1. Penyusunan program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT)


halaman 9

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015 2. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

i.

PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 1. Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM HP) 2. Digitalisasi Data Hasil Pengawasan

j.

PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 1. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Inpres No.5/2004 2. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah 3. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Pemerintah daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari pemerintahan nasional yang secara implisit pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Menyikapi tuntutan kebijakan secara nasional dan untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dimana dalam pelaksanaannya pemerintah harus melaksanakan tugasnya secara transparan dan akuntabel. Adapun harapan dalam pelaksanaan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan adalah sebagai berikut: 1.

Menciptakan suatu sistem pelayanan publik di bidang pengawasan yang efisien untuk wilayah yang sangat luas, agar kebutuhan masyarakat di bidang administrasi pemerintahan dan pelayanan publik secara umum dapat berjalan secara maksimal.

2.

Meningkatkan sumber daya manusia dalam melakukan tugas-tugas bidang pengawasan guna pelaksanaan pelayanan pemerintahan secara umum.

3.

Menciptakan suatu keadaan yang kondusif dengan menjalankan ketentuanketentuan yang berlaku atau pelaksanaan pembangunan maupun kegiatan-


halaman 10

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015 kegiatan lain secara transparan dan akuntable baik dari tingkat Pemerintahan Kabupaten sampai ke tingkat Pemerintahan Desa. 4.

Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja sumber daya manusia yang ada di berbagai SKPD dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Banyuasin dengan memberikan saran dan koreksi kepada pimpinan guna meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil di masa yang akan datang.


halaman 11

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan Nasional di bidang pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Banyuasin terdiri dari : a. Kebijakan di bidang pengawasan secara umum yaitu sebagai berikut : 1. Pengawasan administrasi umum pemerintahan meliputi : 1) Kebijakan Daerah 2) Kelembagaan 3) Pegawai Daerah 4) Keuangan Daerah 5) Barang Daerah 2. Pengawasan urusan pemerintahan meliputi : 1) Urusan Wajib 2) Urusan Pilihan 3. Pengawasan lainnya, meliputi : 1) Dana Dekonsentrasi 2) Tugas Pembantuan 3) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 4) Penanganan Kasus-Kasus Pengaduan Masyarakat b. Kebijakan di bidang pengawasan secara operasional yaitu sebagai berikut : 1. Bidang Pemerintahan, meliputi SKPD yang menangani / membidangi : a. Pemerintahan, Organisasi dan Kesekretariatan DPRD b. Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat c. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan d. Hukum e. Keuangan, Kas Daerah dan Pendapatan Daerah 2. Bidang Pembangunan, meliputi SKPD yang menangani / membidangi : a. Administrasi Pembangunan


halaman 12

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015 b. Asset, Perlengkapan dan Barang Daerah c. Perencanaan Pembangunan dan Rencana Tata Ruang Wilayah 3. Bidang Kemasyarakatan, meliputi SKPD yang menangani / membidangi : a. Pemberdayaan Masyarakat Desa b. Kependudukan dan Catatan Sipil c. Kesejahteraan Sosial

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD Dari serangkaian misi yang diemban oleh Inspektorat Kabupaten Banyuasin, maka penetapan tujuan pengawasan adalah “Terwujudnya pembinaan

dan

pengawasan

di

lingkungan

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten Banyuasin dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) dengan meningkatkan kemampuan Pemerintahan Daerah yang Amanah, Professional dan Berwibawa untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.” Adapun sasaran dan indikator kinerja sasaran yang akan mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut : 1. Sasaran dan Indikator Sasaran Pertama, merupakan sasaran dan indikator sasaran dari pelaksanaan kegiatan rutin yaitu kegiatan yang dilaksanakan selama 12 bulan. Sasaran I Indikator Kinerja Sasaran I

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Ketersediaan Sistem Pelayanan serta Capaian Kinerja


halaman 13

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015 2. Sasaran dan Indikator Sasaran Kedua, merupakan sasaran dan indikator sasaran yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyuasin

Sasaran II

Meningkatnya

Kualitas

Pengawasan

Pemerintahan

Daerah 1. Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pengawasan 2. Ketersediaan Aparatur Pengawasan yang Profesional 3. Ketersediaan Sistem dan Prosedur Pengawasan 4. Ketersediaan Teknologi Informasi Pengawasan 5. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat

Indikator Kinerja Sasaran II

3.3. Program dan Kegiatan Sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) tahun 2015 yang

ditetapkan

dengan

Keputusan

Bupati

Banyuasin

Nomor

0923/KPTS/Irkab/2014 tanggal 16 Desember 2014 bahwa Program Inspektorat Kabupaten Banyuasin, terdiri dari 10 (sepuluh) Program dengan 42 (empat puluh dua) Kegiatan antara lain: a. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Kegiatan Penyedia jasa surat menyurat 2. Penyedia jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10. Penyediaan jasa makanan dan minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran / Jasa Teknis


halaman 14

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015 13. Penyusunan SOP SKPD/SKPKD 14. Penilaian Angka Kredit

b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan perlengkapan rumah/gedung kantor 3. Pengadaan peralatan rumah/gedung kantor 4. Pengadaan mebulair 5. Pemeliharaan rutin rumah/gedung kantor 6. Pemeliharaan rutin berkala mobil dinas/operasional 7. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

c.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Disiplin Pegawai

d. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1. Pendidikan dan pelatihan formal 2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 3. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

e.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1. Reviu Laporan Keuangan Pemda 2. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)

f.

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN KDH 1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala


halaman 15

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015 2. Inventarisasi temuan pengawasan 3. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 4. Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 5. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 6. Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa

g. PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 1. Bimtek pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 2. Rapat Koordinasi Pengawasan

h. PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 1. Penyusunan program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT) 2. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

i.

PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 1. Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM HP) 2. Digitalisasi Data Hasil Pengawasan

j.

PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 1. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Inpres No.5/2004 2. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah

Indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 adalah sebagai berikut : 1) Indikator Input, adalah segala sesuatu yang dibutuhkan supaya pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.


halaman 16

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015 Misalnya: Dana, Sumber Daya Manusia (SDM), Material, Informasi, Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan. 2) Indikator Output, adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik. 3) Indikator Outcome (Hasil), adalah gambaran hasil nyata dari output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung)

Adapun penetapan indikator kinerja yang terdiri dari Input, Output dan Outcome (Hasil) dari 10 (sepuluh) program dengan yang dilaksanakan tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1.

Untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ditetapkan indikator kinerjanya sebagai berikut : Input

: Dana yang berasal dari APBD Kabupaten Banyuasin sebesar Rp.1393.838.645,.

2.

Output

: Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang baik

Outcome

: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ditetapkan indikator kinerjanya sebagai berikut :

Input

: Dana yang berasal dari APBD Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. 1.310.980.650,-

Output

: a. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pengawasan b. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur

Outcome 3.

: Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Untuk Program Peningkatan Disiplin Aparatur ditetapkan indikator

kinerjanya

sebagai berikut :

Input

: Dana yang berasal dari APBD Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. 191.100.000,-

Output

: Tersedianya seragam pegawai guna meningkatkan disiplin pegawai


halaman 17

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015 Outcome 4.

: Meningkatnya disiplin pegawai

Untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ditetapkan indikator kinerjanya sebagai berikut:

Input


Output

: Tersedianya sarana peningkatan sumber daya aparatur pengawasan

Outcome

5.

: Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur

Untuk Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ditetapkan indikator kinerjanya sebagai berikut:

Input

: Dana yang berasal dari APBD Kabupaten Banyuasin sebesar Rp.143.692.500,-

Output

: Terlaksananya

laporan

capaian

kinerja

dan

tertib

administrasi keuangan Outcome

: Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

6.

Untuk Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah ditetapkan indikator kinerjanya sebagai berikut:

Input

: Dana yang berasal dari APBD Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. 2.775.307.500,-.

7.

Output

: Terlaksananya pengawasan internal secara berkala

Outcome

: Berkurangnya jumlah kasus-kasus pelanggaran pada SKPD

Untuk Program Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan ditetapkan indikator kinerjanya sebagai berikut:

Input

: Dana yang berasal dari APBD Kabupaten Banyuasin sebesar Rp.160.076.700,-.

Output

: Terlaksananya

Peningkatan


Profesionalisme

Tenaga

halaman 18

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015 Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Outcome

: Bertambahnya tenaga pemeriksa dan Aparatur yang Profesional

8.

Untuk Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan ditetapkan indikator kinerjanya sebagai berikut:

Input

: Dana yang berasal dari APBD Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. 102.742.500,-.

Output

: Terlaksananya Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Outcome 9.

: Meningkatnya standar prosedur pengawasan

Untuk Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi ditetapkan indikator kinerjanya sebagai berikut:

Input

: Dana yang berasal dari APBD Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. 162.078.000,-.

Output

: Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi di bidang pengawasan

Outcome

: Meningkatnya kualitas hasil pengawasan

10. Untuk Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat ditetapkan indikator kinerjanya sebagai berikut:

Input


Output

: Terlaksananya pelayanan terhadap penanganan pengaduan masyarakat

Outcome

: Meningkatnya pelayanan terhadap penanganan pengaduan masyarakat


halaman 19

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015 BAB IV PENUTUP

4.1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian 1. Konsistensi dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2015 baik dari sisi kegiatan maupun alokasi dana sehingga tepat sasaran dan sejalan dengan Renstra Inspektorat Kabupaten Banyuasin. 2. Usulan masyarakat perlu ditindak lanjuti dan dialokasikan sesuai dengan rencana di tahun 2015 dengan memperhatikan skala prioritas baik dari sisi kuantitas dan kualitas. 3. Mensinkronkan antara Renja SKPD Tahun 2015 dengan Renstra SKPD.

4.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 adalah skala prioritas kegiatan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, ketersediaan dana, sinkronisasi program Nasional dan Daerah.

4.3. Rencana Tindak Lanjut Rencana Tindak Lanjut hasil penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2015 yaitu Penyusunan Draft Rencana Kinerja Anggaran (RKA) Tahun 2016, Pembahasan Anggaran dengan DPRD, Pengesahan Anggaran Tahun 2015 dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2015.


halaman 20

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents