BAB I PENDAHULUAN. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun

BAB I PENDAHULUAN Laporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas pencapaian kinerja sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. A.

Gambaran Umum. 1. Geografis Kabupaten Simalungun merupakan kabupaten terluas ketiga di Provinsi Sumatera Utara setelah Kabupaten Langkat dan Kabupaten Mandailing Natal, dengan luas wilayah 4.372,50 Km2 atau 6,12 persen dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Simalungun berbatasan dengan 8 (delapan) Kabupaten/ Kota yaitu sebelah utara Kabupaten Simalungun berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai dan Deli Serdang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Samosir, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karo dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Batu Bara serta dengan Kota Pematang Siantar yang kelilingi oleh wilayah Kabupaten Simalungun. Secara astronomis Kabupaten Simalungun terletak diantara 02036”_ 03018” Lintang Utara dan 98032”_99035” Bujur Timur dan berada pada ketinggian 0 – 1400 meter. 2. Iklim Suhu udara rata-rata di Kabupaten Simalungun Tahun 2015 adalah 25,70C, dengan suhu paling terendah 21,80C dan suhu tertinggi 30,70C. Penyinaran matahari ratarata 5,2 jam per hari dengan rata-rata penguapan 3 milimeter per hari serta kelembaban nisbi udara harian sebesar 85 persen. Suhu udara rata-rata meningkat sebesar 0,40C bila dibandingkan pada tahun 2014 yaitu mencapai 25,30C. 3. Topografi a. Kemiringan lahan Kabupaten Simalungun dilihat dari topografinya bervariasi yaitu dataran tinggi terletak di bagian Barat Daya, Barat dan Barat laut serta dataran rendah di bagian Utara, Timur dan Tenggara dengan kemiringan lereng antara 0-40 % yang berada pada ketinggian antara 20-1400 m di atas permukaan laut. Kondisi kemiringan lahan yang terdapat di kabupaten Simalungun dikategorikan ke dalam 4 kelompok, yaitu: -

Dataran rendah dengan kelerengan 0-2 % seluas 117.558 Ha.

-

Dataran landai dengan kelerengan 2-15% seluas 179.613 Ha.

-

Daerah perbukitan dengan kelerengan 15-40% seluas 100.984 Ha

-

Daerah pegunungan dengan kelerengan >40% seluas 59.805Ha.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2016

1

b. Ketinggian lahan. Ketinggian lahan Kabupaten Simalungun diatas permukaan laut berada antara 0-1400 meter, wilayah tertinggi berada di Kecamatan Raya, Dolok Silou, Girsang

Sipangan

Bolon,

Dolok

Pardamean,

Haranggaol

Horison,

Pamatang Silimakuta dan Silimakuta, sedangkan wilayah terendah

Purba, dengan

ketinggian antara 0-200 meter berada di Kecamatan Bandar dan Bandar Masilam. 4. Hidrologi Kabupaten Simalungun mempunyai sungai-sungai besar dan kecil yang mengalir dari daerah perbukitan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai irigasi baik teknis maupun non teknis untuk menunjang lahan pertanian terutama tanaman pangan

lahan

basah.

Selain

itu,

sebagian

besar

penduduk

di

Kabupaten

Simalungun masih menggunakan sungai sebagai sumber kebutuhan air bersih sehari-hari seperti memasak, mandi dan mencuci. Kabupaten Simalungun dialiri oleh 9 (Sembilan) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu : Tabel I.1 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Simalungun

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nama DAS DAS Silou DAS Wampu DAS Bedagai DAS Asahan DAS Padang DAS Silou Tua DAS Ular DAS Bahapal DAS Bah Bolon

Sumber : Dinas PSDA Kabupaten Simalungun,2017

B. Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Penduduk

Kabupaten Simalungun berdasarkan data proyeksi BPS Kabupaten

Simalungun

tahun 2015

sebanyak 849.405

jiwa yang terdiri atas 423.202 jiwa

penduduk laki-laki dan 426.203 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan proyeksi

jumlah penduduk

tahun

2014, penduduk Simalungun

pertumbuhan sebesar

0,64

persen

pertumbuhan penduduk

laki-laki sebesar

dengan 0,62

masing-masing

dengan

mengalami persentase

persen dan penduduk perempuan

sebesar 0,65 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2015 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99,30. Kepadatan jiwa/km

2

penduduk dengan

di

Kabupaten Simalungun

rata-rata

jumlah penduduk

tahun

per

2015

rumah


mencapai

tangga

3

194

orang.

2

Kepadatan

Penduduk

di

31

kecamatan cukup

beragam

dengan

kepadatan

penduduk tertinggi terletak di kecamatan Siantar dengan kepadatan sebesar 889 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Dolok Silou sebesar 47 jiwa/Km2. Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional di Simalungun pada

tahun

2015 sebesar 413.154

68,41%. Pada

jiwa

dengan

tingkat partisipasinya sebesar

umumnya penduduk Simalungun bekerja di sektor pertanian

(53,54%) kemudian

35,44% disektor

jasa-jasa, hotel

dan

restoran

sedangkan

menurut pendidikan, angkatan kerja di Simalungun 24,99% berpendidikan tertinggi sampai dengan tingkat SMP, sedangkan

berpendidikan

SMA/SMK42,37%

dan

9,10% berpendidikan diploma sampai dengan sarjana. Data rincian jumlah penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin seperti terdapat pada Tabel 1.2. berikut: Tabel I.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kelompok Umur

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

0–4 5–9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74 >75

45.293 45.084 43.627 38.893 29.787 29.808 29.551 29.134 27.610 25.498 23.987 20.869 14.700 8.552 5.531 5.278

43.948 42.621 41.564 36.000 26.911 28.431 29.234 29.198 28.639 28.013 26.340 22.509 16.049 10.379 7.509 8.858

89.241 87.705 85.191 74.893 56.698 58.239 58.785 58.332 56.249 53.511 50.327 43.378 30.749 18.931 13.040 14.136

423.202

426.203

849.405

Jumlah

Sumber : Simalungun Dalam Angka Tahun 2016

C.

Administrasi Pemerintahan Kelembagaan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 terdiri dari Sekretariat Daerah 3 Asisten dan 9 Bagian, 1 Sekretariat DPRD, Dinas 19 SKPD, Badan 9 SKPD, Inspektorat 1 SKPD, Kantor 2 SKPD, Satuan Polisi Pamong Praja 1 SKPD dan 3 Rumah Sakit Umum Daerah. Sedangkan untuk kecamatan, terdiri dari

31 Kecamatan,

386 Nagori (desa) dan 27 Kelurahan.


3

Data Jumlah Nagori/ Kelurahan dan Luas Wilayah menurut kecamatan seperti terdapat pada tabel berikut: Tabel I.3. Jumlah Nagori/ Kelurahan dan Luas Daerah Kabupaten Simalungun Menurut Kecamatan No

Kecamatan

Luas Wilayah

Nagori

Kelurahan

6

1

Realisasi 74,16

% 1,70

1

Silimakuta

2

Pamatang Silimakuta

10

0

79,68

1,82

3

Purba

13

1

172,71

3,95

4

Haranggaol Horison

4

1

40,97

0,94

5

Dolok Pardamean

16

0

103,04

2,36

6

Sidamanik

14

1

80,88

1,85

7

Pamatang Sidamanik

9

1

137,80

3,15

8

Girsang Sipangan Bolon

3

3

129,89

2,97

9

Tanah Jawa

19

1

174,33

3,99

10

Hatonduhan

9

0

366,26

7,69

11

Dolok Panribuan

15

0

148,62

3,40

12

Jorlang Hataran

12

1

93,70

2,14

13

Panei

16

1

77,96

1,78

14

Panombeian Panei

11

0

73,74

1,69

15

Raya

17

5

331,83

7,59

16

Dolok Silou

14

0

302,66

6,92

17

Silau Kahean

16

0

204,89

4,69

18

Raya Kahean

13

1

119,89

2,74

19

Tapian Dolok

10

1

116,90

2,66

20

Dolok Batu Nanggar

14

2

106,91

2,45

21

Siantar

17

0

73,99

1,69

22

Gunung Malela

16

0

96,74

2,21

23

Gunung Maligas

9

0

51,39

1,18

24

Hutabayu Raja

15

1

191,43

4,38

25

Jawa Maraja Bah Jambi

8

0

38,97

0,89

26

Pamatang Bandar

11

2

88,16

2,02

27

Bandar Huluan

10

0

100,69

2,45

28

Bandar

14

2

109,69

2,30

29

Bandar Masilam

10

0

91,22

2,09

30

Bosar Maligas

16

1

285,88

6,52


4

No

Kecamatan

31

Ujung Padang Jumlah

Luas Wilayah

Nagori

Kelurahan

19

1

Realisasi 228,49

% 5,23

386

27

4.372,50

100

Sumber : Simalungun Dalam Angka Tahun 2016

D.

Pendidikan 1.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Jumlah PAUD di Simalungun T.P 2016 adalah 499 unit dengan jumlah anak didik 14.342 orang dimana bertambah dari 13.696 orang dengan jumlah guru PAUD sebanyak 1.525 orang. Adapun kelompok PAUD ini terdiri dari beberapa jenis yaitu: 1)

PAUD Formal, yaitu Taman Kanak-Kanak (TK).

2)

PAUD Non Formal yang terdiri dari beberapa jenis yaitu: - Kelompok Bermain (KB), - Satuan PAUD Sejenis (SPS), - Taman Penitipan Anak (TPA). - Jumlah siswa TK negeri adalah 132 orang. - Jumlah siswa PAUD Swasta 14.210 orang. PAUD terdiri dari PAUD Negeri 2 unit (TK Negeri) dan selebihnya PAUD Swasta (497 unit, baik TK maupun PAUD).

2.

Pendidikan Dasar dan Menengah Gambaran tingkat pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang terdapat pada data berikut yaitu : Tabel 1.4 Data SD, SMP, SMA, dan SMK Tahun 2016/2017 No

Jenjang Sekolah

1

Sekolah Dasar (SD)

2 3 4

Status Negeri

Swasta

Jlh. Unit

Jlh. Siswa (orang)

774

49

823

103.560

SMP

60

87

147

37.751

SMA

20

31

51

19.118

SMK

6

36

42

12.310

860

203

1.063

172.739

Sumber : Dinas Pendidikan, 2017


5

Keadaan guru untuk melaksanakan tugas tersebut sampai Tahun 2016 dapat disebutkan sebagai berikut: Tabel 1.5 Data Guru dan Siswa Tahun 2016/2017

No 1

Guru PNS (Jlh)

Jenjang Sekolah

Guru Non PNS (Jlh)

Jumlah Guru (orang)

Jumlah Siswa (orang)

Perbandingan Guru : Siswa

2

Sekolah Dasar (SD) SMP

1 : 14,1

3

SMA

601

492

1.093

19.118

1 : 17,4

4 SMK Jumlah

121

638

759

12.310

1 : 16,2

7.111

4.530

11.641

172.739

1 : 14,8

4.907

2.405

7.312

103.751

1.482

995

2.477

37.751

1 : 15,2

Sumber : Dinas Pendidikan, 2017 3.

Pendidikan Masyarakat Tingkat kualitas masyarakat dilihat dari jumlah penduduk buta aksara, dimana sampai tahun 2015 jumlah buta aksara di Simalungun mencapai 4.883 orang atau 0,92%. Hal ini menjadikan daerah ini pada urutan ke 20 dalam kondisi buta aksara ini. Sesuai data IPM tahun 2014 adalah 70,89 dengan harapan lama sekolah adalah 12,63 tahun dan rata-rata lama sekolah masyarakat Simalungun adalah 8,7 tahun. Untuk jumlah penduduk usia 7 – 18 tahun atau usia seolah berjumlah 199.008 jiwa. Untuk itu pendidikan Paket B dan Paket C masih tetap dibutuhkan, bahkan untuk Paket A sebaiknya direncanakan dimasa datang. Berikut data lembaga yang menangani pendidikan masyarakat : Tabel. 1.6 Lembaga Pendidikan Masyarakat Lembaga Kursus, PKBM DAN TBM Tahun 2016 No

Jenis Lembaga

1 2

Lembaga Kursus dan Pendidikan(LKP) Pusat Kegiatan Belajar Mengajar

3

Taman Bacaan Masyarakat Jumlah

Jumlah unit

Perserta

10 4

235 155

3

-

17

390

Sumber : Dinas Pendidikan, 2017


6

E.

Kesehatan dan Keluarga Berencana 1) Sarana Kesehatan. Jumlah Rumah Sakit tahun 2015 adalah 8 Rumah Sakit yang terdiri dari 3 Rumah

Sakit

Perkebunan

Umum

milik

Daerah

BUMN

milik

serta

3

Pemerintah Rumah

Daerah,

Sakit

2

Swasta

Rumah milik

Sakit

yayasan

perseorangan. Puskesmas terdapat diseluruh wilayah kecamatan dengan jumlah 34 unit yang terdiri dari 26 Puskesmas rawat jalan dan 8 Puskesmas rawat inap. Untuk Puskesmas Pembantu terdapat 167 unit sedangkan Puskesmas Keliling sebanyak 39 unit yang tersebar di 34 Kecamatan dan maupun di Sekretariat Dinas Kesehatan. Sedangkan untuk jumlah tenaga kesehatan yang bertugas dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun dan Puskesmas sebanyak 1.179 orang dengan rincian 1.121 orang bertugas di Puskesmas (termasuk jaringannya) dan 58 orang bertugas di Dinas Kesehatan. Untuk tenaga kesehatan di seluruh Rumah Sakit berjumlah 413 orang. 2) Keluarga Berencana Jumlah klinik keluarga berencana di Kabupaten Simalungun ada 53 unit dan tersebar di 31 kecamatan. Jumlah akseptor aktif di Kabupaten Simalungun berjumlah

109.088

akseptor.

Alat kontrasepsi

terbanyak

yang

dipakai

adalah Pil, yaitu 28.456 akseptor dan alat kontrasepsi paling sedikit yang dipakai adalah Implant, yaitu 15.560 akseptor. Jumlah kelompok institusi masyarakat terbanyak di Kabupaten Simalungun adalah Sub PPKBD (Petugas Pembantu Keluarga yang

Berencana

paling sedikit

adalah

Desa)

sebanyak 1.730

Kelompok

UPPKS

institusi, sedangkan (Usaha Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera) yaitu 55 institusi.

F.

Potensi ekonomi daerah a)

Tanaman Bahan Makanan. Kabupaten Simalungun adalah penghasil padi terbesar di Provinsi Sumatera Utara dimana pada tahun 2016 menghasilkan Padi Sawah sebesar 583.016 ton dan Padi Gogo 35.070 ton. Produksi padi sawah tertinggi berasal dari Kecamatan Hutabayu Raja dan Kecamatan Tanah Jawa. Tanaman Bahan Makanan lainnya adalah jagung, kedelai,

kacang

tanah,

kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Dari jenis tanaman palawija ini, produksi ubi kayu dan jagung merupakan komoditi andalan di Kabupaten Simalungun. Pada Tahun 2016 produksi ubi kayu sebesar 296.477 Ton dengan tingkat produktivitas 34,3 Ton/Ha dan jagung dengan produksi sebesar 382.314 Ton degan tingkat produktivitas 6,03 Ton/Ha. Penghasil ubi kayu terbesar adalah kecamatan Bandar dengan produksi 88.768 Ton sedangkan penghasil jagung Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2016

7

terbesar adalah Kecamatan Tanah Jawa dengan produksi sebesar 32.821 Ton. b)

Tanaman Hortikultura. Kabupaten Simalungun juga memiliki tanaman sayuran selain tanaman pangan. bawang

Beberapa

komoditi sayuran

merah, bawang

putih,

yang dikembangkan antara

cabai,

kubis,

lain

kentang, dll. Luas panen

tanaman sayuran yang paling luas pada tahun 2016 adalah kubis dengan luas panen 2.677 Ha dengan produksi 62.374 Ton dimana luas panen kubis terbesar berada di Kecamatan Purba yaitu seluas 984 Ha dengan produksi 22.927 Ton. Komoditi unggulan lainya adalah tanaman kentang dengan luas panen 2.174 Ha dengan produksi 37.181 Ton, dimana luas panen kentang terluas berada di Kecamatan Purba dengan luas 971 Ha dengan produksi 16.604 Ton. Sedangkan untuk buah-buahan adalah jeruk dengan produksi 120.675 Ton, pisang dengan produksi 9.814 Ton dan nenas dengan produksi 1.860 Ton. c)

Perkebunan Kabupaten Simalungun memiliki potensi perkebunan rakyat antara lain karet dan Kelapa Sawit. Luas tanaman karet di Kabupaten Simalungun sebesar 14.013,51 Ha dengan produksi 11.434,28 ton dengan jumlah petani 9.040 KK. Sedangkan untuk tanaman kelapa sawit mempunyai luas dengan produksi Raya dan

Kahean kelapa

Kabupaten

29.838,26

dan

merupakan kecamatan sawit

terluas.

Simalungun

kelapa sawit

ton

sebesar

jumlah petani 9.429 KK. Kecamatan yang

Luas tanaman

yaitu

memiliki karet

12.293,10 Ha,

14.158,68

16.005,93 Ha

luas

yang

tanaman karet

menghasilkan

sedangkan

Ha. Tanaman karet

untuk yang

di

tanaman belum

menghasilkan seluas 1.578,51 Ha dan tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan seluas 1.705,05 Ha. d)

Peternakan Populasi ternak sapi sebesar 100.798 ekor, kerbau 7.723 ekor, kuda 234 ekor dan sapi perah 37 ekor. Kecamatan Dolok Batu Nanggar dan Kecamatan Bandar Huluan merupakan kecamatan terbesar menghasilkan produksi daging sapi, kambing dan domba. Sedangkan daging kerbau produksi terbesar dari kecamatan Purba dan Dolok Panribuan, daging babi di Kecamatan Raya dan Purba. Populasi unggas Ayam Ras pedaging sebesar 939.925 ekor, Ayam Ras petelur 147.680 ekor, ayam bukan ras 1.075.961 ekor dan itik 51.730 ekor. Kecamatan Gunung Maligas dan Kecamatan Bandar Masilam merupakan kecamatan terbesar menghasilkan ayam ras petelur, sementara untuk ayam ras pedaging produksi terbesar dari Kecamatan Tapian Dolok. Produksi ayam


8

bukan ras terbesar dari Kecamatan Tapian Dolok sebesar 157.674 ekor dan Kecamatan Jorlang Hataran sebesar 93.826. Sementara produksi daging itik berasal dari Kecamatan Tapian Dolok dan Hatonduhan e)

Perikanan Produksi ikan di Kabupaten Simalungun bersumber dari Danau Toba, kolam dan sawah. Produksi ikan di Kabupaten Simalungun sebesar 18.872,4 ton, yang dibudayakan di Danau Toba 1.292,4 ton, kolam air tenang 8.500 ton, sawah 2.440 ton dan KJA 6.640 ton. Sumber ikan dari Danau Toba berasal dari 4

kecamatan

yaitu

Kecamatan

Haranggaol

Horison,

Dolok

Pardamean,

Pematang Sidamanik dan Girsang Sipangan Bolon. Sumber produksi ikan dari kolam deras terdapat di 8 Kecamatan dimana Kecamatan Gunung Malela merupakan produksi terbesar yaitu 300 ton sedangkan kolam air tenang ada di setiap kecamatan kecuali di Kecamatan Pamatang Silimahuta, Haranggaol Horison dan Girsang Sipangan Bolon.

G.

Perekonomian. 1. Struktur Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Simalungun untuk lima tahun terakhir mengalami kenaikan dimana sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Simalungun. Tabel 1.7. PDRB Kabupaten Simalungun Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) 2011-2015

Lapangan Usaha Pertanian, kehuatanan dan Perikanan

2011

2012

2013

2014

10.901,60

11.897,23

13.072,75

13.778,63

14.171,18

42,2

47,69

54,29

59,87

66,88

2.262,21

2.447,34

2.636,97

2.954,24

3.238,59

Listrik dan Gas

13,48

14,52

15,65

16,03

18,24

Pengadaan Air/ Pengolahan Sampah, limbah dan Daur Ulang Konstruksi

14,53

16,09

18,16

20,68

23.,55

1.394,76

1.620,41

1.879,93

2.181,50

2.522.263,8

Perdagangan

2.474,48

2.733,58

3.067,69

3.520,35

4.022,41

Transportasi dan Pergudangan Akomodasi

261,52

288,66

336,15

389,87

446,73

169,03

188,25

213,03

237,57

261,74

Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan

125,59

135,38

140,89

146,81

156,23

165,84

199,37

235,15

260,19

287,94

Real Estat

164,71

178,28

198,03

223,46

250,60

Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan


2015

9

Jasa Perusahaan

16,39

18,13

19,87

21,81

23.953,6

762,96

856,15

976,44

1.115,87

1.266,36

178,08

201,94

229,7

262,41

286,08

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Soisal

62,33

70,19

79,97

91,77

104,88

Jasa Lainnya

17,62

19,56

22,61

26,00

29,43

18.991,30

20.932,78

23.197,27

25.307,05

27.237,46

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Jasa Pendidikan

PDRB

Sumber: Simalungun Dalam Angka Tahun 2016. Tabel 1.8. PDRB Kabupaten Simalungun Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) 2011-2015 Lapangan Usaha Pertanian, kehuatanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan

2011

2012

2013

2014

10.406,92

10.970,07

11.485,33

12.028,85

12.607,55

38,90

41,79

45,01

48,50

52,32

2.094,97

2.199,96

2.278,27

2.352,47

2.415,84

Listrik dan Gas

13,39

14,58

15,75

17,05

18,64

Pengadaan Air/ Pengolahan Sampah, limbah dan Daur Ulang Konstruksi

13,97

14,81

15,77

16,82

17,99

1.321,79

1.451,08

1.579,11

1.717,86

1.870,89

Perdagangan

2.332,62

2.498,59

2.647,46

2.824,85

2.993,84

Transportasi dan Pergudangan Akomodasi

249,97

268,74

287,24

311,95

334,29

161,58

169,50

180,38

189,05

197,97

Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan

127,40

134,87

142,07

148,41

156,54

155,29

171,43

186,86

193,57

202,49

Real Estat

154,56

163,45

170,54

181,51

192,20

15,44

16,26

16,92

17,64

18,34

692,20

738,90

789,25

846,35

903,96

169,26

181,57

194,03

207,78

221,20


59,63

64,03

68,91

74,33

79,55

Jasa Lainnya

16,90

17,93

19,14

20,56

21,83

18.024,80

19.117,54

20.124,06

21.197,54

22.305,43

Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Jasa Pendidikan

PDRB

2015

Sumber: Simalungun Dalam Angka Tahun 2016.


10

Adapun

persentase

distribusi

Produk Domestik Regional

Bruto

Kabupaten

Simalungun adalah seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1.9 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Simalungun Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2010-2014 Lapangan Usaha Pertanian, kehutanan dan Perikanan

2011 57,4

2012 56,84

2013 56,35

2014 54,45

2015 53,16

0,22

0,23

0,23

0,24

0,24

11,91

11,69

11,37

11,67

11,78

Listrik dan Gas

0,07

0,07

0,07

0,06

0,06

Pengadaan Air/ Pengolahan Sampah, limbah dan Daur Ulang

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

Konstruksi

7,34

7,74

8,1

8,62

9,00

13,03

13,06

13,22

13,91

14,44

Transportasi dan Pergudangan

1,38

1,38

1,45

1,54

1,62

Akomodasi

0,89

0,9

0,92

0,94

0,95

Informasi dan Komunikasi

0,66

0,65

0,61

0,58

0,56

Jasa Keuangan

0,87

9,95

1,01

1,03

1,03

Real Estat

0,87

0,85

0,85

0,88

0,90

Jasa Perusahaan

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial

3,83

4,09

4,21

4,41

4,55

Jasa Pendidikan

0,94

0,96

0,99

1,04

1,07


0,33

0,34

0,34

0,36

0,37

Jasa Lainnya

0,09

0,09

0,10

0,10

0,10

100

100

100

100

100

Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan

Perdagangan

PDRB Sumber: BPS Simalungun Tahun 2016.

Tabel diatas menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Simalungun semakin bergeser dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan kelapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha ini. Pada tahun 2011 mencapai 57,4 % perlahan bergeser ke lapangan usaha lainnya sehingga pada tahun 2012 persentasenya menjadi 56,84 % kemudian tahun 2013 menjadi 56,35 % selanjutnya pada tahun 2014 sebesar 54,45% dan pada tahun

2015

memberikan

sumbangan

53,16%.

Sedangkan

persentase

pertumbuhan berdasarkan lapangan usaha adalah seperti terdapat pada tabel berikut:


11

Tabel 1.10 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Simalungun Menurut Lapangan Usaha. Lapangan Usaha Pertanian, kehutanan dan Perikanan

2011 5,55

2012 5,41

2013 4,70

2014 4,73

2015 5,75

Pertambangan dan Penggalian

6,14

7,41

7,73

7,74

7,87

Industri Pengolahan

2,97

5,01

3,56

3,26

4,85

Listrik dan Gas

8,35

8,86

8,03

8,23

8,69

Pengadaan Air/ Pengolahan Sampah, limbah dan Daur Ulang

8,34

6,00

6,47

6,66

6,98

Konstruksi

9,40

9,78

8,79

8,91

Perdagangan

6,77

7,12

5,96

6,70

7,75

Transportasi dan Pergudangan

6,76

7,51

7,63

7,85

7,60

Akomodasi

6,10

4,90

6,42

4,81

6,04

Informasi dan Komunikasi

7,84

5,86

5,34

4,46

5,47

25,13

10,39

9,00

3,59

4,62

Real Estat

4,88

5,75

4,34

6,43

6,83

Jasa Perusahaan

4,62

5,30

4,11

4,20

5,00

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial

7,96

6,75

6,81

7,23

7,63

Jasa Pendidikan

6,64

7,27

6,86

7,09

8,29


7,24

7,37

7,63

7,87

8,77

Jasa Lainnya

5,66

6,11

6,74

7,40

8,10

PDRB

5,96

6,06

5,26

5,33

6,32

Jasa Keuangan

8,82

Sumber: Simalungun Dalam Angka Tahun 2016. 2. PDRB Perkapita PDRB per kapita Kabupaten Simalungun atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 sebesar 22.98 juta rupiah perkapita meningkat 39,52 persen di tahun 2015 atau sama dengan 32,07 juta rupiah perkapita atau 2,67 juta perkapita perbulan. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 peningkatan PDRB perkapita 6,81 persen. Peningkatan ini lebih kecil dibanding peningkatan tahun 2013 ke tahun 2014 yang mencapai 8,32 persen. Data perkembangan PDRB perkapita untuk Tahun 20112015 seperti terdapat pada tabel berikut: Tabel 1.11. PDRB Perkapita Kabupaten Simalungun Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2015. Tahun 1 2011 2012 2013

ADH Berlaku 2 22.983,15 25.151,34 27.671,97

ADH Konstan 3 21.813,50 22.970,28 24.005,94


12

Tahun 2014 2015

ADH Berlaku 30.020,73 32.066,52

ADH Konstan 25.110,73 26.260,06

Sumber: Buku Indikator Ekonomi Kabupaten Simalungun, 2016. Berdasarkan harga konstan yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), maka laju pertumbuhan PDRB perkapita Kabupaten Simalungun pada tahun 2015 sebesar 4,58 atau sama dengan 26,26 juta rupiah. Siiring dengan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan PDRB perkapita juga mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya (2014) yang mencapai 4,61 persen. Percepatan laju pertumbuhan PDRB perkapita tertinggi pada tahun 2012 yang mencapai 5,30 persen. H.

Sistematika Pelaporan Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II

Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III

Akuntabilitas Kinerja – Pada bab ini diuraikan mengenai : a.

Capaian Kinerja Organisasi Analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, yaitu : 

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;



Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;



Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;



Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar


13

nasional (jika ada); 

Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

b.

Realisasi Anggaran Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV

Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran : 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan Anggaran Pendukung Program/Kegiatan Sasara Strategis. 2) Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2016.


14

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Visi Pembangunan Tahun 2016-2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi dan misi

sebagai acuan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan mengoptimalkan seluruh potensi daerah yang dimiliki. Visi Kabupaten Simalungun tahun 2016 - 2021 adalah: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Simalungun yang Mandiri, Tenteram dan Berseri (MANTAB)” Adapun makna dari visi tersebut di atas adalah sebagai berikut: 1.

Mandiri

:

Mandiri

masyarakat

untuk

secara

perekonomian

mencukupi

berbasiskan

kebutuhan

pada

sehari-hari,

kemampuan

kebutuhan

untuk

tercapainya tingkat kesehatan yang tinggi dan kebutuhan untuk membiayai pendidikannya serta didukung dengan peningkatan fasilitas-fasilitas umum dan infrastruktur

yang

memadai

untuk

mendukung

akses

perekonomian

masyarakat. 2.

Tenteram masyarakat

:

Tercapainya dan

keseimbangan

tercapainya

dan

pemahaman

keharmonisan

masyarakat

akan

di

tengah

hak

dan

kewajibannya serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam rangka pembangunan Kabupaten Simalungun dengan membangun sinergi antara masyarakat dan pembangunan. Berseri : Tercapainya masyarakat yang unggul dengan nuansa yang berbeda dan unggul secara kualitas dengan menggunakan budaya menjadi pedoman dalam perilaku dan tindakan keseharian untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Simalungun dalam menghadapi persaingan bebas. B. Misi Pembangunan Tahun 2016-2021. Visi Kabupaten Simalungun 2016 - 2021 ditetapkan dalam 5 (lima) Misi, yaitu: 1. Peningkatan dan percepatan pembangunan infrastruktur 

Kabupaten Simalungun merupakan daerah sentra pertanian sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk produk pertanian masyarakat.



Peran serta pemerintah diwujudkan dalam bentuk pembukaan akses akses jalan usaha tani serta jalan antar desa ke ibukota kecamatan serta jalan antar Kecamatan menuju lbukota Kabupaten.



Peran serta pemerintah juga diwujudkan dalam pembangunan fasilitas-


15

fasilitas pertanian yang berbasis industri rumah tangga dan pembangunan sarana pertanian lain seperti irigasi dan lain lain. 2. Peningkatan Tingkat Kesehatan Masyarakat 

Peningkatan tingkat kesehatan masyarakai ini diwujudkan dalam bentuk ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.



Peningkatan

pelayanan

di

setiap

puskesmas

yang

didukung

dengan

ketersediaan fasilitas fasilitas penunjang kesehatan serta peningkatan kemampuan pelayanan terhadap Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun. 3. Pengembangan dan Pemerataan Akses Pembangunan Sumber Daya Manusia. 

Pengembangan

dan

Pemerataan

Akses

Sumber

Daya

Manusia

ini

diwujudkan dengan tersedianya fasilitas fasilitas pendidikan yang memadai dan berkualitas serta dapat dinikmati oleh semua masyarakat kabupaten simalungun. 

Pemerataan Akses Pendidikan menjadi sangat penting dimana lembaga pendidikan yang berkualilas harus dapat diakses oleh semua masyarakat tanpa membeda bedakan taraf perekonomiannya. Pemerataan akses ini dapat diwujudkan dengan membangun sistem pendidikan dan pembiayaan pendidikan yang berpihak kepada simiskin dengan menyediakan beasiswa.

4. Menjamin Ketenteraman Masyarakat 

Ketenteraman

hubungan

masyarakat

Kabupaten

Simalungun

dengan

berbagai latar belakang yang beraneka ragam, mulai dari etnis dan agama yang berbeda-beda. 

Menempatkan Simalungun menjadi miniatur Indonesia di Sumatera Utara.



Semua masyarakat dengan segala kebinekaan ini harus dijamin untuk mendapatkan kenyamanan dan kesempatan yang sama untuk menjalankan ajarannya dan budayanya di Kabupaten Simalungun.

5. Meningkatkan Daya Saing 

Pembukaan akses terhadap fasilitas-fasilitas pasar sehingga semua produk masyarakat berdaya saing sehingga diterima di pasar dan bernilai jual di pasar. Daya saing juga berkaitan dengan usaha membangun image Kabupaten Simalungun yang lebih baik di kancah nasional dengan menunjukkan pembangunan, wisata dan produk-produk Kabupaten Simalungun yang mampu berbicara di level nasional.

C. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2016

16

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Simalungun, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan yaitu: 1.

Menyediakan sarana jalan antar desa dan kecamatan yang memadai dan nyaman untuk dilalui masyarakat, perawatan sarana pertanian a.

Tersedianya

Jalan

penghubung

antar

desa,

antar

kecamatan

yang

memadai dan nyaman untuk dilalui masyarakat b.

Membangun akses jalan pertanian masyarakat menuju desa dan pasar

c.

Membangun serta merawat saluran irigasi

d.

Membangun sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian masyarakat

e.

Meningkatkan

akses

masyarakat

terhadap

sarana

dan

prasarana

pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air Iimbah) 2.

Mewujudkan pelayanan kesehatan yang dekat dengan masyarakat dan mudah di akses oleh masyarakat a. Meningkatkan cakupan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Kabupaten Simalungun b. Meningkatkan cakupan pelayanan Puskesmas yang ada di Kabupaten Simaiungun c. Memberikan pelayanan kesehatan dengan puskesmas buka 24 jam secara gratis

3.

Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. a.

Membangun sarana prasarana pendidikan yang baik mulai dari jenjang SD, SMP dan Universitas

b.

Memberikan beasiswa pendidikan kepada masyarakat simalungun yang berasal dari ekonomi kalangan menengah bawah.

c.

Menggairahkan pendidikan-pendidikan non formal berbasis keterampilan yang berkualitas untuk menekan angka pengangguran

4.

Meningkatkan ketertiban dan keamanan untuk menciptakan suasana yang kondusif. •

Menyediakan personil-personil ketertiban masyarakat di setiap desa yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dekat dengan masyarakat.

5.

Mewujudkan image dan kualitas unggul Kabupaten Simalungun a.

Memberdayakan SKPD untuk menghasilkan program pembangunan yang mampu mendongkrak image dan kualitas unggul Kabupaten Simalungun di tingkat nasional dan tingkat intemasional.

b.

Menghasilkan produk pertanian berkualitas eksport


17

c.

Memberdayakan budaya simalungun untuk mengundang wisatawan

d.

Meningkatkan

profesionalisme

dan

kompetensi

penyelenggaraan

pemerintah daerah e.

Menjalin

kerjasama

dengan

stakeholders

dibidang

pariwisata

untuk

mengembalikan danau toba menjadi icon Kabupaten Simalungun. D. Sasaran Strategis Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Simalungun, yaitu : Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Orang barang dan jasa.

Panjang peningkatan struktur jalan Jumlah peningkatan jembatan Panjang pemeliharaan jalan Jumlah pemeliharaan jembatan Jumlah pembangunan saluran drainase Jumlah pembangunan pendukung jalan Jumlah pengadaan alat ukur laboratorium

2. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Tingkat kelancaran dan ketertiban lalu lintas

3. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Tingkat fungsi jaringan sistem irigasi sedang dan baik Jumlah Kelompok Petani Pemakai Air aktif

4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pemukiman

Panjang jalan lingkungan yang terbangun Bertambahnya sambungan rumah untuk air minum Jumlah pembangunan System Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah drainase di wilayah perkotaan dan perdesaan yang tertangani Jumlah sarana pendukung Rumah Sehat yang tertangani (MCK) Jumlah pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah pengadaan prasarana dan sarana persampahan Jumlah petani tembakau yang mendapat pelatihan pengembangan ramah lingkungan Jumlah tangkapan air dan sumber-sumber air yang dikonservaasi Jumlah pembinaan Sekolah Adiwiyata (edukasi bidang lingkungan) Jumlah papan himbauan pengelolaan lingkungan hidup Peningkatan kualitas prasarana persampahan Cakupan kinerja kebersihan di wilayah kecamatan Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan melalui kegiatan pembangunan sumur air tanah Jumlah jaringan instalasi listrik yang terbangun. Jumlah jaringan listrik yang terpelihara (Perawatan jaringan)

5. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, pengendalian pencemaran lingkungan dan konservasi lingkungan

6. Meningkatknya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan

Jumlah lokasi lalulintas yang diatur pada jam-jam sibuk Persentase Ruas Jalan yang memiliki Marka Jalan


18

Sasaran Strategis 7. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator Kinerja Tingkat pelayanan kesehatan Usia Harapan Hidup Jumlah kecamatan yang memiliki pengusaha obat danToko Obat sesuai ketentuan kesehatan Tingkat ketersediaan obat Jumlah kecamatan peserta Jamkesmas yang terlayani Tingkat pelayanan sistem rujukan berjenjang Pengawasan peredaran obat dan makanan Pengembangan media promosi dan informasi sadra hidup sehat Penyusunan peta informasi sadar gizi

8. Pelayanan Program Keluarga Berencana

Terlatihnya petugas kesehatan lingkungan Puskesmas Jumlah UPT KB Tingkat Kecamatan Jumlah target Pelayanan KB yang dilayani. Jumlah pengadaan sarana UPT KB Jumlah kecamatan perlindungan hak reproduksi remaja Jumlah kecamatan yang memiliki kelompok PKB, PLKB, PPKBD, Sub PPKBD Pendataan keluarga dan pemutakhiran data R/R Dallap dan R/R KKB, PKBRS dan KKB/PKBRS

9. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Nilai Ujian Sekolah dan Nasional SD/MI Nilai Ujian Sekolah dan NasionalSMP/MTs Nilai Ujian Sekolah dan Nasional SMA/SMK Angka Partispasi Murni (APM) SD/MI Angka Partispasi Murni (APM) SMP/MTs Angka Partispasi Murni (APM) SMA/SMK Angka Partispasi Kasar (APK) SD/MI Angka Partispasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Partispasi Kasar (APK) SMA/SMK Jumlah Ruang Kelas SD yang siap pakai Jumlah Ruang Kelas SMP yang siap pakai Tingkat kelulusan SD Tingkat kelulusan SMP Tingkat kelulusan SMA

10. Pembinaan budaya baca, perpustakaan dan pelestarian arsip daerah 11. Mengurangi pengangguran dan peningkatan ekonomi yang merata

Jumlah pengadaan bahan pustaka daerah Jumlah pelayanan perpustakaan keliling Jumlah dokumen/ data arsip yang dikumpulkan/monitoring kearsipan Jumlah peserta pelatihan salon Informasi bursa tenaga kerja melalui kegiatan sosialisasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Simalungun Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja


19

Sasaran Strategis 12. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Indikator Kinerja Jumlah jenis PMKS Jumlah lansia yang dibantu Jumlah korban bencana alam

13. Peningkatan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

14. Pengembangan Kewirausahaan dan Kegiatan Kompetitif UKM

Jumlah penyandang penyakit cacat sosial yang dibantu/eks trauma Jumlah kecamatan memiliki Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Tokoh Masyarakat Peringatan Hari Anak Nasional Pembinaan dan perlombaan bidang PKDRT Pelatihan penyusunan GBS bagi Vokal Point SKPD Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga Sosialisasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. Jumlah Koperasi Aktif yang dibina Jumlah promosi produk usaha mikro kecil dan menengah Jumlah kader koperasi yang dilatih Jumlah pengurus koperasi yang dilatih dibidang SDM bidang pengelolaan keuangan perkoperasian Jumlah koperasi yang dibina tentang permodalan Penilaian kesehatan KSP/USP

15. Pengembangan sentra-sentra industri kecil dan menengah.

Jumlah tenaga terampil dibidang las Jumlah bantuan las Jumlah masyarakat yang dilatih dalam menjahit dan membordir Jumlah mesin jahit, bordir, obras yang disalurkan kepada masyarakat Jumlah masyarakat yang dilatih mesin sealer Jumlah bantuan mesin sealer Jumlah pengujian terhadap barang yang beredar Jumlah Kecamatan yang akan dipasang Plang Cukai Jumlah pameran hasil kerajinan masyarakat Jumlah produk yang diipromosikan Jumlah masyarakat peserta sosialisasi SNI

16. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Jumlah even kemasyarakatan dan keagamaan yang berlangsung dengan aman, tertib dan damai Jumlah lokasi kegiatan pengamanan kenyamanan lingkungan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan toleransi dan kerukunan kehidupan beragama Jumlah kecamatan yang melaksanakan kegiatan masyarakat pelopor toleransi dan kerukunan beragama Jumlah anggota Ormas dan LSM yang dibina Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik


20

Sasaran Strategis

17. Pencegahan dini dan penanggulangan bencana

18. Peningkatan kesejahteraan petani

Indikator Kinerja Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja mendapat pelatihan/ kompetensi dalam penegakan Perda Tingkat kesiapan masyarakat dalam menghadapi dan menanggulangi bencana alam/ kebakaran Profil dan analisis data kawasan daerah rawan bencana/ pemetaan daerah rawan bencana Jumlah penanggulangan bencana (Dana Siap Pakai). Persentase kelngkapan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Tingkat produksi pertanian (padi) Tingkat produksi jagung Jumlah promosi hasil pertanian Database potensi produksi pertanian Komoditi unggulan hortikultura yang dikembangkan Pengembangan diversifikasi tanaman Persentase pembangunan infrastruktur jalan pertanian Persentase infrastruktur jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik

19. Peningkatan Produksi Perkebunan

Tingkat produktivitas komoditi perkebunan Tingkat kebutuhan bibit perkebunan masyarakat Jumlah bibit kelapa sawit yang didistribusikan kepada petani Jumlah bibit kopi arabika yang didistribusikan kepada petani Jumlah bibit kakao okulasi yang didistribusikan kepada petani Jumlah pupuk bokasi plus yang didistribusikan kepada petani Jumlah karet okulasi yang didistribusikan kepada petani

20. Pemanfaatan potensi Sumber Daya Hutan

Luas rehabilitasi lahan dan tanaman kehutanan

21. Meningkatnya produksi perikanan dan peternakan dan meningkatnya kesehatan ternak

Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Jumlah kawasan pengembangan/ rehabilitasi sarana budidaya air tawar Jumlah sarana pembibitan perikanan

Jalur Hijau/ Green Belt

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 22. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah

Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan sosialisasi tentang pasca panen Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan sosialisasi model distribusi pangan Jumlah anggota PKK yang dilatih dalam pemanfaatan lahan pekarangan

23. Pengembangan penyuluhan

Ketersediaan sarana-prasarana penyuluhan


21

Sasaran Strategis pertanian, perikanan dan kehutanan

Indikator Kinerja Jumlah penyuluh pertanian berprestasi Jumlah petani berprestasi Jumlah petani yang mengikuti Pekan Daerah Tingkat Provinsi Luas rehabilitasi hutan dan lahan Luas pemeliharaan gren belt

24. Meningkatnya Kinerja Aparatur

Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal. Jumalh pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan penjenjangan struktural Jumlah pegawai yang mendapat bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Jumlah pegawai yang melaksanakan sumpah janji PNS Seleksi lelang jabatan bagi PNS Persentase meningkatnya disiplin pegawai

25. Meningkatnya kualitas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah 26. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah

Jumlah tindak lanjut hasil temuan pengawasan Jumlah tenaga pemeriksa yang mendapat pelatihan bidang pengawasan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun sesuai standar akuntansi pemerintah Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Daftar Barang Milik Daerah (IKMN) Daerah

27. Meningkatnya kualitas aparatur perencana dan kualitas produk perencanaan pembangunan daerah

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang perencanaan Persentase realisasi usulan program/ kegiatan dalam Musrembang Kesesuaian RTRW dengan kebijakan pembangunan daerah Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tepat waktu Kunjungan lapangan kegiatan fisik SKPD Jumlah laporan program/ kegiatan yang dilaporkan setiap triwulan Data dan informasi untuk (Dokumen Statistik) pendukung perencanaan pembangunan Jumlah Buku yang disusun untuk penyediaan data/ informasi perencanaan pembangunan

28. Pengembangan Komunikasi dan Informatika

Peyebarluasan informasi penyelengaraan pembangunan daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan PPID Peningkatan jaringan radio komunikasi Pengembangan aplikasi telematika Jumah pegawai yang mengikuti pelatihan IT

29. Peningkatan Keberdayaan

Jumlah masyarakat yang dibina melalui kegiatan Posyanteknag


22

Sasaran Strategis Pemerintah dan Masyarakat Perdesaan

Indikator Kinerja Sosialisasi tentang bantuan stimulan perumahan layak huni Jumlah pemerintahan nagori/ yang berkinerja baik Pembinaan PKK Nagori Jumlah penguatan kelembagaan masyarakat

30. Meningkatnya akuntabilitas administrasi kependudukan

31. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah

Jumlah kegiatan gotong royong massal ditingkat kecamatan Jumlah pelatihan bagi perempuan pedesaan dibidang usaha ekonomi produktif Jumlah aparatur nagori yang mengikuti pelatihan tentang pengelolaan dana desa Jumlah petugas pencatatan sipi yang memiliki kemampuan baik dalam pelayanan administrasi kependudukan Persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pencatatan sipil Laporan triwulan yang dilaporkan tepat waktu Database kependudukan yang dapat diakses setiap waktu Persentase Pendapatan Asli Daerah Jumlah Wajib Pajak yang taat membayar pajak / retribusi Jumlah Nagori/ Kelurahan yang taat membayar pajak bumi dan bangunan Persentase SKPD yang pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan Persentase Penerbitan dan penetapan surat perintah pencairan dana (SP2D) tepat waktu Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah

32. Meningkatnya kinerja pelayanan perijinan serta penanaman modan dan investasi

Tingkat Pelayanan Perijinan (SOP, SP, SKM)

33. Meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa

Pelayanan barang dan jasa secara elektronik

34. Meningkatnya pengawasan pendistribusian bantuan pemerintah

Jumlah jenis bantuan yang pendistribusiannya diawasi.

35. Pelayanan bantuan hukum dan HAM

Jumlah pelayanan bantuan hukum yang diberikan

36. Pengembangan destinasi pararwisata dan pelestarian

Jumlah even promosi pelestarian budaya lokal Jumlah even/ pesta wisata

Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi dibidang perijinan Jumlah penyelengaraan pameran tentang potensi investasi Penyusunan Data Potensi Investasi Jumlah pegawai yang mendapat pelatihan tentang pengadaan barang dan jasa

Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan hukum Jumlah produk hukum yang disusun


23

Sasaran Strategis budaya lokal

Indikator Kinerja Jumlah pengadaan alat musik daerah simalungun Jumlah siswa yang dilatih untuk alat musik daerah Jumlah even promosi wisata tingkat propinsi dan nasional Jumlah Forum Pelaku Pariwisata Jumlah pengembangan objek pariwisata unggulan Jumlah kemitraan bidang pariwisata

F. Target Kinerja Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017. SasaranStrategis

IndikatorKinerja

1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Orang barang dan jasa.

2.

3.

4.

5.

Panjang peningkatan struktur jalan Jumlah peningkatan jembatan Panjang pemeliharaan jalan Jumlah pemeliharaan jembatan Jumlah pembangunan saluran drainase Jumlah pembangunan pendukung jalan Jumlah pengadaan alat ukur laboratorium Pengendalian dan Tingkat kelancaran dan ketertiban lalu lintas Pengamanan Lalu Lintas Jumlah lokasi lalulintas yang diatur pada jam-jam sibuk Persentase Ruas Jalan yang memiliki Marka Jalan Pengembangan dan Tingkat fungsi jaringan sistem Pengelolaan Jaringan Irigasi irigasi sedang dan baik Jumlah Kelompok Petani Pemakai Air aktif Meningkatnya akses Panjang jalan lingkungan yang terbangun masyarakat terhadap Bertambahnya sambungan sarana dan prasarana rumah untuk air minum pemukiman Jumlah pembangunan System Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah drainase di wilayah perkotaan dan perdesaan yang tertangani Jumlah sarana pendukung Rumah Sehat yang tertangani (MCK) Pengembangan Kinerja Jumlah pengelolaan Ruang Terbuka Pengelolaan Persampahan, Hijau (RTH) Jumlah pengadaan prasarana dan pengendalian pencemaran lingkungan dan konservasi sarana persampahan Jumlah petani tembakau yang lingkungan mendapat pelatihan pengembangan ramah lingkungan Jumlah tangkapan air dan sumbersumber air yang dikonservaasi


Target 35,73 Km 2 Bh 13,29 3 Bh 12 Ruas Jalan 4 Ruas Jalan 6 Bh 80,00% 24 lokasi 60 % 65% 31 kecamatan 14.000m 3000 SR 10 SPAM 4.500m

5 Unit

5x100m 10 Unit 240 Orang

2 Kecamatan

24

SasaranStrategis

6.

7.

Meningkatknya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

IndikatorKinerja Jumlah pembinaan Sekolah Adiwiyata (edukasi bidang lingkungan) Jumlah papan himbauan pengelolaan lingkungan hidup Peningkatan kualitas prasarana persampahan Cakupan kinerja kebersihan di wilayah kecamatan Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan melalui kegiatan pembangunan sumur air tanah Jumlah jaringan instalasi listrik yang terbangun. Jumlah jaringan listrik yang terpelihara (Perawatan jaringan) Tingkat pelayanan kesehatan Usia Harapan Hidup Jumlah kecamatan yang memiliki pengusaha obat danToko Obat yang mengikuti ketentuan kesehatan Tingkat ketersediaan obat

8.

Pelayanan Program Keluarga Berencana

Jumlah kecamatan peserta Jamkesmas yang terlayani Tingkat pelayanan sistem rujukan berjenjang Pengawasan peredaran obat dan makanan Pengembangan media promosi dan informasi sadra hidup sehat Penyusunan peta informasi sadar gizi Terlatihnya petugas kesehatan lingkungan Puskesmas Jumlah UPT KB Tingkat Kecamatan Jumlah target Pelayanan KB yang dilayani dengan baik Jumlah pengadaan sarana UPT KB Jumlah kecamatan perlindungan hak reproduksi remaja Jumlah kecamatan yang memiliki kelompok PKB, PLKB, PPKBD, Sub PPKBD Pendataan keluarga dan pemutakhiran data R/R Dallap dan R/R KKB, PKBRS dan KKB/PKBRS

9.

Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Nilai Ujian Sekolah dan Nasional SD/MI Nilai Ujian Sekolah dan NasionalSMP/MTs Nilai Ujian Sekolah dan Nasional SMA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI


Target 7 Sekolah

15 Unit 19 Unit 26 Kecamatan 10 Unit

30 Titik/ Lokasi 10 Titik/ Lokasi 100,00 70 Tahun 31 kecamatan 100,00 31 kecamatan 100,00 31 Kecamatan 31 Kecamatan 1 Buku 34 Puskesmas 31 Kecamatan 39.002 Orang 9 unit 31 Kecamatan 31 Kecamatan

31 Kecamatan

80,00% 8,00 8,50 8,00 >96,00%,

25

SasaranStrategis

IndikatorKinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Jumlah Ruang Kelas SD yang siap pakai Jumlah Ruang Kelas SMP yang siap pakai Tingkat kelulusan SD

10. Pembinaan budaya baca, perpustakaan dan pelestarian arsip daerah

11. Mengurangi pengangguran dan peningkatan ekonomi yang merata

12. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

14. Pengembangan Kewirausahaan dan Kegiatan Kompetitif UKM

>95,00% >83,00% 100,00% >98,00% >85,00%; 5.086 Ruang Kelas 827 Ruang Kelas 100,00%

Tingkat kelulusan SMP

100,00%

Tingkat kelulusan SMA

100,00%

Jumlah pengadaan bahan pustaka daerah Jumlah pelayanan perpustakaan keliling Jumlah dokumen/ data arsip yang dikumpulkan/monitoring kearsipan Jumlah peserta pelatihan salon

400 Judul Buku 80 Sekolah 54 SKPD 16 Orang

Informasi bursa tenaga kerja melalui kegiatan sosialisasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Simalungun Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja Jumlah jenis PMKS

450 orang

Jumlah lansia yang dibantu

700 orang

Jumlah korban bencana alam

13. Peningkatan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Target

Jumlah penyandang penyakit cacat sosial yang dibantu/eks trauma Jumlah kecamatan memiliki Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Tokoh Masyarakat Peringatan Hari Anak Nasional

1 SK 20 orang 26 PMKS 100 Orang 40 orang 31 kecamatan

-

Pembinaan dan perlombaan bidang PKDRT Pelatihan penyusunan GBS bagi Vokal Point SKPD

150 Orang

Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga Sosialisasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. Jumlah Koperasi Aktif yang dibina

500 Orang

Jumlah promosi produk usaha mikro kecil dan menengah Jumlah kader koperasi yang dilatih


75 Orang

-

400 Koperasi 3 Pameran 200 Orang

26

SasaranStrategis

IndikatorKinerja Jumlah pengurus koperasi yang dilatih dibidang SDM bidang pengelolaan keuangan perkoperasian Jumlah koperasi yang dibina tentang permodalan Penilaian kesehatan KSP/USP

15. Pengembangan sentrasentra industri kecil dan menengah.

Jumlah tenaga terampil dibidang las Jumlah bantuan las Jumlah masyarakat yang dilatih dalam menjahit dan membordir Jumlah mesin jahit, bordir, obras yang disalurkan kepada masyarakat Jumlah masyarakat yang dilatih mesin sealer Jumlah bantuan mesin sealer Jumlah pengujian terhadap barang yang beredar Jumlah Kecamatan yang akan dipasang Plang Cukai Jumlah pameran hasil kerajinan masyarakat Jumlah produk yang diipromosikan


17. Pencegahan dini dan penanggulangan bencana

Jumlah masyarakat peserta sosialisasi SNI Jumlah even kemasyarakatan dan keagamaan yang berlangsung dengan aman, tertib dan damai Jumlah lokasi kegiatan pengamanan kenyamanan lingkungan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan toleransi dan kerukunan kehidupan beragama Jumlah kecamatan yang melaksanakan kegiatan masyarakat pelopor toleransi dan kerukunan beragama Jumlah anggota Ormas dan LSM yang dibina Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja mendapat pelatihan/ kompetensi dalam penegakan Perda Tingkat kesiapan masyarakat dalam menghadapi dan menanggulangi bencana alam/ kebakaran Profil dan analisis data kawasan daerah rawan bencana/ pemetaan daerah rawan bencana Jumlah penanggulangan bencana (Dana Siap Pakai/


Target 200 Orang

200 Koperasi 200 Koperasi 5 orang 2 Unit 20 Orang 9 unit 10 orang 20 Unit 5 Pengujian 31 Kecamatan 2 pameran 26 produk 60 Orang 5 even

31 Kecamatan 2 Kegiatan/ Forum

3 Kecamatan

50 Orang 50 Orang 100 Orang

BAIK

1 Profil

20 kejadian

27

SasaranStrategis

IndikatorKinerja Persentase kelengkapan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran


505.800 Ton

Tingkat produksi jagung

350.000 Ton

Database potensi produksi pertanian Komoditi unggulan hortikultura yang dikembangkan Pengembangan diversifikasi tanaman Persentase pembangunan infrastruktur jalan pertanian Persentase infrastruktur jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik Tingkat produktivitas komoditi perkebunan Tingkat kebutuhan bibit perkebunan masyarakat

2 Komoditi 20 Kecamatan 40 % 60% 3,00% 75,00%

Jumlah bibit kopi arabika yang didistribusikan kepada petani

250.000 batang

Jumlah karet okulasi yang didistribusikan kepada petani

22. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah

1 Buku

100.000 batang

Jumlah pupuk bokasi plus yang didistribusikan kepada petani


6 Pameran

Jumlah bibit kelapa sawit yang didistribusikan kepada petani

Jumlah bibit kakao okulasi yang didistribusikan kepada petani


32 %

Tingkat produksi pertanian (padi) Jumlah promosi hasil pertanian

19. Peningkatan Produksi Perkebunan

Target


10.000 batang 120.000 Kg 40.000 batang 845 Ha


25 Ha

Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Jumlah kawasan pengembangan/ rehabilitasi sarana budidaya air tawar Jumlah sarana pembibitan perikanan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

1 Unit 8 Kecamatan

2 Balai Benih 31 Kecamatan

Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan sosialisasi tentang pasca panen Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan sosialisasi model distribusi pangan

3 Kelompok

Jumlah anggota PKK yang dilatih dalam pemanfaatan lahan pekarangan

50 Orang


3 Kelompok

28

SasaranStrategis

IndikatorKinerja

23. Pengembangan penyuluhan Ketersediaan sarana-prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Jumlah penyuluh pertanian berprestasi Jumlah petani berprestasi Jumlah petani yang mengikuti Pekan Daerah Tingkat Provinsi Luas rehabilitasi hutan dan lahan

Target 80% 5 orang 5 orang 50 Orang 845 Ha

Luas pemeliharaan gren belt 24. Meningkatnya Kinerja Aparatur

25. Meningkatnya kualitas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah 26. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah


Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal. Jumalh pegaawai yang mengikuti pendidikan dan pelatiah prajabatan Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan penjenjangan struktural Jumlah pegawai yang mendapat bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Jumlah pegawai yang melaksanakan sumpah janji PNS Seleksi lelang jabatan bagi PNS Persentase meningkatnya disiplin pegawai Jumlah tindak lanjut hasil temuan pengawasan Jumlah tenaga pemeriksa yang mendapat pelatihan bidang pengawasan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun sesuai standar akuntansi pemerintah Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Daftar Barang Milik Daerah (IKMN) Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang perencanaan Persentase realisasi usulan program/ kegiatan dalam Musrembang Kesesuaian RTRW dengan kebijakan pembangunan daerah Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tepat waktu Kunjungan lapangan kegiatan fisik SKPD Jumlah laporan program/ kegiatan yang dilaporkan setiap triwulan Data dan informasi untuk (Dokumen Statistik) pendukung perencanaan pembangunan


25 Ha 20 orang 519

orang

80 orang 100 orang 40 orang

2500 orang 20 SKPD 80% 100 LHP 2 Orang

1 Laporan Keuangan 6 Perda 6 jenis dokumen 100 Orang

100%

100% 2 Buku Laporan 100 Lokasi 2 Laporan 10 Dokumen

29

SasaranStrategis

IndikatorKinerja Jumlah Buku yang disusun untuk penyediaan data/ informasi perencanaan pembangunan


29. Peningkatan Keberdayaan Pemerintah dan Masyarakat Perdesaan

Target 15 Buku

Peyebarluasan informasi penyelengaraan pembangunan daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan PPID Peningkatan jaringan radio komunikasi Pengembangan aplikasi telematika

31 Kecamatan

Jumah pegawai yang mengikuti pelatihan IT Jumlah masyarakat yang dibina melalui kegiatan Posyanteknag Sosialisasi tentang bantuan stimulan perumahan layak huni Jumlah pemerintahan nagori/ yang berkinerja baik Pembinaan PKK Nagori

10 Orang

Jumlah penguatan kelembagaan masyarakat Jumlah kegiatan gotong royong massal ditingkat kecamatan Jumlah pelatihan bagi perempuan pedesaan dibidang usaha ekonomi produktif Jumlah aparatur nagori yang mengikuti pelatihan tentang pengelolaan dana desa 30. Meningkatnya akuntabilitas Jumlah petugas pencatatan sipi administrasi kependudukan yang memiliki kemampuan baik dalam pelayanan administrasi kependudukan Persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pencatatan sipil Laporan triwulan yang dilaporkan tepat waktu Database kependudukan yang dapat diakses setiap waktu 31. Intensifikasi dan Persentase Pendapatan Asli Daerah ekstensifikasi sumber Jumlah Wajib Pajak yang taat pendapatan daerah membayar pajak / retribusi Jumlah Nagori/ Kelurahan yang taat membayar pajak bumi dan bangunan Persentase SKPD yang pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan Persentase Penerbitan dan penetapan surat perintah pencairan dana (SP2D) tepat waktu Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2016

20 Orang 1 Jaringan 2 Aplikasi

10 orang 10 kecamatan 100 Nagori 1 Kecamatan 386 Nagori 31 Kecamatan 1 Kecamatan

386 orang

37 Orang

90 % 70 % 100 % 100% 100,00% 359.458 Wajib Pajak 413 Nagori/ Kelurahan 100,00% 100,00%

1 Laporan

30

SasaranStrategis

IndikatorKinerja


Target


3 Dokumen

Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi dibidang perijinan Jumlah penyelengaraan pameran tentang potensi investasi Penyusunan Data Potensi Investasi

50 Orang


Pelayanan barang dan jasa secara elektronik Jumlah pegawai yang mendapat pelatihan tentang pengadaan barang dan jasa

1 Aplikasi




Jumlah pelayanan bantuan hukum yang diberikan Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan hukum Jumlah produk hukum yang disusun

2 even 1 Buku

40 Orang

5 Jenis Bantuan

20 Kasus 50 Orang 6 Buku

36. Pengembangan destinasi Jumlah even promosi pelestarian pararwisata dan pelestarian budaya lokal Jumlah even/ pesta wisata budaya lokal

9 even 1 pesta

Jumlah pengadaan alat musik daerah simalungun Jumlah siswa yang dilatih untuk alat musik daerah Jumlah even promosi wisata tingkat propinsi dan nasional Jumlah Forum Pelaku Pariwisata Jumlah pengembangan objek pariwisata unggulan Jumlah kemitraan bidang pariwisata

10 Set 75 Orang 1 Even 1 Even 2 Objek Wisata 1 kemitraan

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 merupakan penjabaran dari taget program kegiatan SKPD yang telah dituangkan dalam dokumen

perencanaan.

Adapun

Perjanjian

Kinerja

Pemerintah

Kabupaten

Simalungun Tahun 2017 seperti terdapat lampiran Laporan Kinerja.


31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Berdasarkan target kinerja yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja, maka Pemerintah Kabupaten Simalungun

telah merealisasikan berbagai target-target melalui

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditampung dalam APBD dan PAPBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016. Capaian sasaran strategis diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Interpretasi atas pencapaian sasaran serta indikator makro, dengan menggunakan Skala Pengukuran Ordinal tersebut yaitu : No. 1. 2. 3. 4.

Kategori Sangat Berhasil Berhasil Cukup Berhasil Kurang Berhasil

Skala Pengukuran Capaian Kinerja 85 s/d 100 70 s/d 84 55 s/d 69 <55

A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2016. Capaian kinerja Kabupaten Simalungun tahun 2016, adalah sebagai berikut : Tabel 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2016 Sasaran Strategis 7. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Orang barang dan jasa.

8. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 9. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Indikator Kinerja Panjang peningkatan struktur jalan

Target

Realisasi

%

35,73 Km

49,75 Km’

2 Bh 13,29

2Bh 20,76 Km

Jumlah pemeliharaan jembatan Jumlah pembangunan saluran drainase Jumlah pembangunan pendukung jalan Jumlah pengadaan alat ukur laboratorium

3 Bh 12 Ruas Jalan 4 Ruas Jalan 6 Bh

1 Bh 12 Ruas Jalan 3 Ruas Jalan 4 Bh

66,67

Tingkat kelancaran dan ketertiban lalu lintas Jumlah lokasi lalulintas yang diatur pada jam-jam sibuk Persentase Ruas Jalan yang memiliki Marka Jalan Tingkat fungsi jaringan sistem irigasi sedang dan baik Jumlah Kelompok Petani Pemakai Air aktif

80,00%

70%

87,5

24 lokasi

24 lokasi

100

60 %

50%

83,33

65%

66%

101,53

31 kecamatan

21 kecamatan

67,74

Jumlah peningkatan jembatan Panjang pemeliharaan jalan


139,2 4 100 156.2 1 33,33 100 75

32

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

10. Meningkatn ya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pemukiman

Panjang jalan lingkungan yang terbangun Bertambahnya sambungan rumah untuk air minum Jumlah pembangunan System Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah drainase di wilayah perkotaan dan perdesaan yang tertangani Jumlah sarana pendukung Rumah Sehat yang tertangani (MCK) 11. Pengemban Jumlah pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) gan Kinerja Jumlah pengadaan prasarana dan Pengelolaan sarana persampahan Persampahan, Jumlah petani tembakau yang pengendalian mendapat pelatihan pengembangan pencemaran ramah lingkungan lingkungan dan Jumlah tangkapan air dan sumberkonservasi sumber air yang dikonservaasi lingkungan Jumlah pembinaan Sekolah Adiwiyata (edukasi bidang lingkungan) Jumlah papan himbauan pengelolaan lingkungan hidup Peningkatan kualitas prasarana persampahan Cakupan kinerja kebersihan di wilayah kecamatan 12. Meningkatny Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan melalui kegiatan a cakupan pembangunan sumur air tanah pelayanan dan Jumlah jaringan instalasi listrik yang kualitas terbangun. infrastruktur Jumlah jaringan listrik yang energi dan terpelihara (Perawatan jaringan) ketenagalistrikan 8. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

10. Pelayanan

Target

Realisasi

%

14.000m

9.193,20

65,66

3000 SR

0

0

10 SPAM

10 SPAM

100

4.500m

4.391m

97,57

5 Unit

9 Unit

180

5x100m

5x100m

100

10 Unit

2 Unit

20

240 Orang

200 Orang

83,33

2 Kecamatan 7 Sekolah

2 Kecamatan

100

11 Sekolah

157,14

15 Unit

10

66,66

19 Unit

2

10,52

26 Kecamatan 10 Unit

26

100

5 Unit

50

30 Titik/ Lokasi 10 Titik/ Lokasi


16,66

100

100

100

70 Tahun

70 Tahun

100

Jumlah kecamatan yang memiliki pengusaha obat danToko Obat yang mengikuti ketentuan kesehatan Tingkat ketersediaan obat

31 kecamatan

31 kecamatan

100

100

100

100

Jumlah kecamatan peserta Jamkesmas yang terlayani Tingkat pelayanan sistem rujukan berjenjang Pengawasan peredaran obat dan makanan Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Penyusunan peta informasi sadar gizi

31 kecamatan 100

31 kecamatan 100

100

31 Kecamatan 31 Kecamatan 1 Buku

31 Kecamatan 31 Kecamatan 1 Buku

100

34 Puskesmas 31 Kecamatan

34 Puskesmas 31 Kecamatan

100

Tingkat pelayanan kesehatan Usia Harapan Hidup

Terlatihnya petugas kesehatan lingkungan Puskesmas Jumlah UPT KB Tingkat Kecamatan


100

100

100 100

100

33

Sasaran Strategis Program Keluarga Berencana

Indikator Kinerja Jumlah target Pelayanan KB yang dilayani dengan baik Jumlah pengadaan sarana UPT KB

%

17.999 Orang 4

46,14

31 Kecamatan 31 Kecamatan


100

31 Kecamatan

31 Kecamatan

100

80,00%

69,48%

86,85

8,00

7,30

91,25

8,50

8,00

94,11

8,00

7,18

89,75

>96,00%,

94,58%

98,52

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

>95,00%

72,57%

76,38

>83,00%

57,53%

69,31

100,00%

110,12%

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Jumlah Ruang Kelas SD yang siap pakai

>98,00%

100,30%

110,1 2 102,34

>85,00%;

82,22%

96,72

4967 Ruang Kelas

97,66

1109 Ruang Kelas

134,09

Tingkat kelulusan SD

5.086 Ruang Kelas 827 Ruang Kelas 100,00%

99,98%

99,98

Tingkat kelulusan SMP

100,00%

99,99%

99,99

Tingkat kelulusan SMA

100,00%

99,99%

99,99

400 Judul Buku 80 Sekolah

270 Judul Bbuku 60 Sekolah

67,5

54 SKPD

54 SKPD

100

16 Orang

16 Orang

100

Informasi bursa tenaga kerja melalui kegiatan sosialisasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Simalungun Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja Jumlah jenis PMKS

450 orang

342 orang

76

1 SK

1 SK

100

20 orang

20 orang

100

26 PMKS

8 PMKS

28,57

Jumlah lansia yang dibantu

700 orang

115 orang

30,76

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Nilai Ujian Sekolah dan Nasional SD/MI Nilai Ujian Sekolah dan NasionalSMP/MTs Nilai Ujian Sekolah dan Nasional SMA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

Jumlah Ruang Kelas SMP yang siap pakai

15. Pembinaan budaya baca, perpustakaan dan pelestarian arsip daerah

Jumlah pengadaan bahan pustaka daerah Jumlah pelayanan perpustakaan keliling Jumlah dokumen/ data arsip yang dikumpulkan/monitoring kearsipan

16. Mengurangi pengangguran dan peningkatan ekonomi yang merata

Jumlah peserta pelatihan salon

17. Pelayanan dan

Realisasi

39.002 Orang 9 unit

Jumlah kecamatan perlindungan hak reproduksi remaja Jumlah kecamatan yang memiliki kelompok PKB, PLKB, PPKBD, Sub PPKBD Pendataan keluarga dan pemutakhiran data R/R Dallap dan R/R KKB, PKBRS dan KKB/PKBRS 11. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

Target


44,44

100

75

34

Sasaran Strategis rehabilitasi kesejahteraan sosial

18. Peningkatan kapasitas kelembagaan, pemberdayaa n perempuan dan perlindungan anak

Indikator Kinerja Jumlah korban bencana alam Jumlah penyandang penyakit cacat sosial yang dibantu/eks trauma Jumlah kecamatan memiliki Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Tokoh Masyarakat Peringatan Hari Anak Nasional Pembinaan dan perlombaan bidang PKDRT Pelatihan penyusunan GBS bagi Vokal Point SKPD Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga

Sosialisasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. 19. Pengembangan Jumlah Koperasi Aktif yang dibina Kewirausahaan Jumlah promosi produk usaha mikro dan Kegiatan Kompetitif UKM kecil dan menengah Jumlah kader koperasi yang dilatih Jumlah pengurus koperasi yang dilatih dibidang SDM bidang pengelolaan keuangan perkoperasian Jumlah koperasi yang dibina tentang permodalan Penilaian kesehatan KSP/USP 16. Pengembangan Jumlah tenaga terampil dibidang las sentra-sentra Jumlah bantuan las industri kecil Jumlah masyarakat yang dilatih dan menengah. dalam menjahit dan membordir Jumlah mesin jahit, bordir, obras yang disalurkan kepada masyarakat Jumlah masyarakat yang dilatih mesin sealer Jumlah bantuan mesin sealer Jumlah pengujian terhadap barang yang beredar Jumlah Kecamatan yang akan dipasang Plang Cukai Jumlah pameran hasil kerajinan masyarakat Jumlah produk yang diipromosikan


Jumlah masyarakat peserta sosialisasi SNI Jumlah even kemasyarakatan dan keagamaan yang berlangsung dengan aman, tertib dan damai Jumlah lokasi kegiatan pengamanan kenyamanan lingkungan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan toleransi dan kerukunan kehidupan beragama

Target

Realisasi

%

100 Orang

0

0

40 orang

20 orang

50

31 kecamatan

31 kecamatan

100

150 Orang

-

-

150 Orang

150 Orang

100

75 Orang

75 Orang

100

500 Orang

-

-

100 Orang

0

0

400 Koperasi 3 Pameran

430 Koperasi 3 Pameran

107,5

200 Orang

200 Orang

100

200 Orang

200 Orang

100

200 Koperasi 200 Koperasi 5 orang

200 Koperasi 200 Koperasi 5 orang

100

2 Unit

2 Unit

100

20 Orang

20 Orang

100

9 unit

9 unit

100

10 orang

10 orang

100

20 Unit

20 Unit

100

5 Pengujian 31 Kecamatan 2 pameran

1 Pengujian

100

31 Kecamatan 2 pameran

100

26 produk

26 produk

100

60 Orang

60 Orang

100

5 even

5 even

100



100


100

100 100

100

100

35

Sasaran Strategis

38. Pencegahan dini dan penanggulang an bencana


Indikator Kinerja

Target

Jumlah kecamatan yang melaksanakan kegiatan masyarakat pelopor toleransi dan kerukunan beragama Jumlah anggota Ormas dan LSM yang dibina Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja mendapat pelatihan/ kompetensi dalam penegakan Perda Tingkat kesiapan masyarakat dalam menghadapi dan menanggulangi bencana alam/ kebakaran Profil dan analisis data kawasan daerah rawan bencana/ pemetaan daerah rawan bencana Jumlah penanggulangan bencana (Dana Siap Pakai/ Persentase kelengkapan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

3 Kecamatan

3 Kecamatan

100

50 Orang

50 Orang

100

50 Orang

50 Orang

100

100 Orang

100 Orang

100

BAIK

BAIK

100

1 Profil

1 Profil

100

20 kejadian

13 kejadian

65

32 %

32 %

100

505.800 Ton

122,19

350.000 Ton 6 Pameran

618.086 Ton 382.314,5 Ton 6 Pameran

Database potensi produksi pertanian

1 Buku

1 Buku

100

Komoditi unggulan hortikultura yang dikembangkan Pengembangan diversifikasi tanaman

2 Komoditi

2 Komoditi

100

20 Kecamatan 40 %

21 Kecamatan 40%

105

Tingkat produksi pertanian (padi) Tingkat produksi jagung Jumlah promosi hasil pertanian

Persentase pembangunan infrastruktur jalan pertanian Persentase infrastruktur jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik 40. Peningkatan Produksi Perkebunan

%

109,2 3 100

100

60%

50%

83,33

3,00%

3,00%

100

75,00%

75,00%

100

Jumlah bibit kelapa sawit yang didistribusikan kepada petani

100.000 batang

65.000 batang

65

Jumlah bibit kopi arabika yang didistribusikan kepada petani

250.000 batang

250.000 batang

100

10.000 batang

10.000 batang

100

120.000 Kg

120.000 Kg

100

Jumlah karet okulasi yang didistribusikan kepada petani

40.000 batang

30.000 batang

75


845 Ha

425 Ha

75,14

25 Ha

25 Ha

100

Tingkat produktivitas komoditi perkebunan Tingkat kebutuhan bibit perkebunan masyarakat

Jumlah bibit kakao okulasi yang didistribusikan kepada petani Jumlah pupuk bokasi plus yang didistribusikan kepada petani


Realisasi



36

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

%

43. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah

Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan sosialisasi tentang pasca panen Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan sosialisasi model distribusi pangan

3 Kelompok

2 Kelompok

66,66

3 Kelompok

1 Kelompok

33,33

Jumlah anggota PKK yang dilatih dalam pemanfaatan lahan pekarangan

50 Orang

50 Orang

100

80%

28%

28

44. Pengembangan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

8 Kecamatan 2 Balai Benih 31 Kecamatan

Ketersediaan sarana-prasarana penyuluhan Jumlah penyuluh pertanian berprestasi Jumlah petani berprestasi Jumlah petani yang mengikuti Pekan Daerah Tingkat Provinsi Luas rehabilitasi hutan dan lahan

46. Meningkatnya kualitas pengawasan atas penyelenggara an pemerintah 47. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah

Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal. Jumalah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatiah prajabatan Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan penjenjangan struktural Jumlah pegawai yang mendapat bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Jumlah pegawai yang melaksanakan sumpah janji PNS Seleksi lelang jabatan bagi PNS Persentase meningkatnya disiplin pegawai Jumlah tindak lanjut hasil temuan pengawasan Jumlah tenaga pemeriksa yang mendapat pelatihan bidang pengawasan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun sesuai standar akuntansi pemerintah Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

6 Kecamatan 2 Balai Benih 31 Kecamatan

75 100 100

5 orang

2 orang

40

5 orang

7 orang

140

50 Orang

50 Orang

100

845 Ha

425 Ha

50,29

25 Ha

25 Ha

100

20 orang

0

0

orang

519 orang

100

80 orang

79 orang

98,75

100 orang

64 orang

64

40 orang

29 orang

72,5

2500 orang 20 SKPD

1000 orang 20 SKPD

40 100

80%

80%

100

100 LHP

0

0

2 Orang

2

100

1 Laporan Keuangan

1 Laporan Keuangan

100

6 Perda

6 Perda

100

Luas pemeliharaan gren belt 45. Meningkatnya Kinerja Aparatur

1 Unit

100

Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Jumlah kawasan pengembangan/ rehabilitasi sarana budidaya air tawar Jumlah sarana pembibitan perikanan

1 Unit

Realisasi


519


37

Sasaran Strategis



50. Peningkatan Keberdayaan Pemerintah dan Masyarakat Perdesaan

51. Meningkatnya akuntabilitas administrasi kependudukan

Indikator Kinerja

Target

Daftar Barang Milik Daerah (IKMN) Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang perencanaan Persentase realisasi usulan program/ kegiatan dalam Musrembang Kesesuaian RTRW dengan kebijakan pembangunan daerah Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tepat waktu Kunjungan lapangan kegiatan fisik SKPD Jumlah laporan program/ kegiatan yang dilaporkan setiap triwulan Data dan informasi untuk (Dokumen Statistik) pendukung perencanaan pembangunan Jumlah Buku yang disusun untuk penyediaan data/ informasi perencanaan pembangunan

6 jenis dokumen 100 Orang

1jenis dokumen 41 orang

100

100%

80%

80

100%

80%

80

2 Buku Laporan 100 Lokasi

2 Buku Laporan 93 Lokasi

100

2 Laporan

2 Laporan

100

10 Dokumen

8 Dokumen

80

15 Buku

10 Buku

66,6

31 Kecamatan

31 Kecamatan

100

20 Orang

0

0

1 Jaringan

1 Jaringan

100

2 Aplikasi

1 Aplikasi

100

10 Orang

0

0

10 orang

0

0

10 kecamatan 100 Nagori

5 kecamatan 100 Nagori

50

1 Kecamatan 386 Nagori

1 Kecamatan 386 Nagori

100


23

74,19

1 Kecamatan

100

386 orang

386 orang

100

37 Orang

37

100

90 %

57,01%

63,34

Peyebarluasan informasi penyelengaraan pembangunan daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan PPID Peningkatan jaringan radio komunikasi Pengembangan aplikasi telematika Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan IT Jumlah masyarakat yang dibina melalui kegiatan Posyanteknag Sosialisasi tentang bantuan stimulan perumahan layak huni Jumlah pemerintahan nagori/ yang berkinerja baik Pembinaan PKK Nagori Jumlah penguatan kelembagaan masyarakat Jumlah kegiatan gotong royong massal ditingkat kecamatan Jumlah pelatihan bagi perempuan pedesaan dibidang usaha ekonomi produktif Jumlah aparatur nagori yang mengikuti pelatihan tentang pengelolaan dana desa Jumlah petugas pencatatan sipi yang memiliki kemampuan baik dalam pelayanan administrasi kependudukan Persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan


Realisasi

%

41

93

100

100

38

Sasaran Strategis

52. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah

Indikator Kinerja Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pencatatan sipil Laporan triwulan yang dilaporkan tepat waktu Database kependudukan yang dapat diakses setiap waktu Persentase Pendapatan Asli Daerah Jumlah Wajib Pajak yang taat membayar pajak / retribusi Jumlah Nagori/ Kelurahan yang taat membayar pajak bumi dan bangunan Persentase SKPD yang pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan Persentase Penerbitan dan penetapan surat perintah pencairan dana (SP2D) tepat waktu Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah

Target

Realisasi

%

80 %

47,09

58,86

100 %

100 %

100

100%

100 %

100

100,00%

93,78%

93,78

359.458 Wajib Pajak 413 Nagori/ Kelurahan 100,00%

287.567 Wajib Pajak

80

331 Nagori/ Kelurahan

80,14

100,00%

100

100,00%

100,00%

100

1 Laporan

1 Laporan

100



3 Dokumen

2 Dokumen

66,66

Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi dibidang perijinan Jumlah penyelengaraan pameran tentang potensi investasi Penyusunan Data Potensi Investasi

50 Orang

50 Orang

100

2 even

0

0

1 Buku

1 Buku

100



1 Aplikasi

1 Aplikasi

100

40 Orang

50 Orang

125



5 Jenis Bantuan

5 Jenis Bantuan

100



20 Kasus

20 Kasus

100

50 Orang

50 Orang

100

6 Buku

5 Buku

83,33

9 even

2 even

22,2

1 pesta

1 pesta

100

10 Set

0

0

75 Orang

40

53,33

1 Even

1 Even

100

1 Even

1 Even

100

57. Pengembangan destinasi pararwisata dan pelestarian budaya lokal

Jumlah even promosi pelestarian budaya lokal Jumlah even/ pesta wisata Jumlah pengadaan alat musik daerah simalungun Jumlah siswa yang dilatih untuk alat musik daerah Jumlah even promosi wisata tingkat provinsi dan nasional Jumlah Forum Pelaku Pariwisata


39

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Jumlah pengembangan objek pariwisata unggulan Jumlah kemitraan bidang pariwisata

Target

Realisasi

2 Objek Wisata 1 kemitraan

1 objek Wisata 1 kemitraan

% 50 100

Analisa dan evaluasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 adalah sebagai berikut: MISI 1 PENINGKATAN DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  Tersedianya Jalan penghubung antar desa, antar kecamatan yang memadai dan nyaman untuk dilalui masyarakat.  Membangun akses jalan pertanian masyarakat menuju desa dan pasar .  Membangun serta merawat saluran irigasi.  Membangun sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian masyarakat.  Meningkatkan

akses

masyarakat

terhadap

sarana

dan

prasarana

pemukiman

(mencakup persampahan, air bersih, air Limbah). Sasaran 1: Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas barang dan jasa Ukuran kinerja sasaran strategis ini terdapat dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambah dengan indikator kinerja relevan lainnya. Capaian sasaran strategis ini termasuk dalam kategori “ Sangat Berhasil”, dengan rincian sebagai berikut : Capaian 2016

Indikator Kinerja Panjang peningkatan struktur jalan Jumlah peningkatan jembatan Panjang pemeliharaan jalan Jumlah pemeliharaan jembatan Jumlah pembangunan saluran drainase Jumlah pembangunan pendukung jalan Jumlah pengadaan alat ukur laboratorium Peningkatan mendukung

dan

percepatan

pembangunan

Target 35,73 Km 2 Bh 13,29 3 Bh 12 Ruas Jalan 4 Ruas Jalan 6 Bh infrastruktur

Realisasi 49,75 Km’ 2Bh 20,76 Km 1 Bh 12 Ruas Jalan 3 Ruas Jalan 4 Bh jalan

% 139,24 100 156.21 33,33 100

diarahkan

75 66,67 untuk

aksesibilitas perekonomian masyarakat di 31 kecamatan sampai ketingkat

nagori/desa. Adapun realisasi kegiatan pembangunan infrastruktur tahun 2016 adalah dalam rangka meningkatkan kualitas jalan kabupaten melalui kegiatan peningkatan struktur jalan, peningkatan kualitas dan kuantitas jembatan, pemeliharaan jalan, pemeliharaan jembatan, pembangunan saluran drainase, serta pembangunan pendukung Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2016

40

jalan, dimana pada tahun 2016 telah terealisasi peningkatan struktur jalan sepanjang 49,75 Km, pemeliharaan jalan 20,76 Km serta penanganan saluran drainase sebanyak 12 Ruas Jalan. Keadaan/kondisi jalan Kabupaten Simalungun sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut: Tabel.3.2 Kondisi Jalan Kabupaten Simalungun sampai dengan Tahun 2016 Panjang Jalan

Kondisi No

1 2 3 4

Jalan

2012

2013

Km’

%

Baik

217,7

12,06

Sedang

367,5

Rusak Rusak

Km’

2014

%

2015

Km’

%

Km’

274,53 15,21

311,27

17,25 398,31

20,37

356,79

19,78

720,33

39,93

670,44

498,25

27,62

502,02

2016

%

Km’

%

22,08

429,04

23,78

350,27

19,41 444,61 24,64

441,82

24,49

37,16

630,72

34,96 456,94 25,33

431,23

23,90

27,83

511,51

28,35 503,91 27,93

501,67

27,81

Berat Total Panjang Jalan Kabupaten Simalungun: 1.803,78 Km’ Selain pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan, pemeliharaan/rehabilitasi jalan dan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, juga dilaksanakan kegiatan pembangunan pendukung jalan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan, pengadaan alat laboratorium kebinamargaan serta penyusunan Data Base Jalan dan Jembatan. Data base jalan dan jembatan

diperbaharui

setiap

tahun

sesuai

dengan

perencanaan

dan

kebutuhan

pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Simalungun. Walaupun kebijakan pembangunan infrastruktur ini mendapatkan persentase anggaran yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan bidang lainya, namun masih banyak ruas jalan yang belum dapat

dilakukan

perbaikan

karena

keterbatasan

anggaran

Pemerintah

Kabupaten

Simalungun, sehingga dalam kebijakan pembangunan prasarana jalan kedepan akan tetap dilakukan lebih selektif sesuai dengan skala prioritas yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan kemampaun anggaran. Sedangkan dari sisi pencapaian target kinerja, meskipun sasaran strategis secara umum dapat dicapai masih banyak kendala dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain: 1.

Minimnya alokasi anggaran untuk penanganan jalan dan jembatan bila dibandingkan dengan volume jalan yang akan diperbaiki/ditingkatkan baik yang berasal dari usulan masyarakat maupun kegiatan yang telah diprogramkan sebelumnya.

2.

Masih ditemukan pelanggaran kelebihan beban muatan sumbu terberat pada kelas jalan yang ditentukan.


41

3.

Masih ada ruas jalan yang mempunyai konstruksi yang belum sesuai untuk standar jalan kabupaten.

4.

Kerusakan jalan disebabkan oleh pengaruh kondisi geografis.

Untuk menyikapi beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan maka strategi pemecahan masalah/ kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1.

Peningkatan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan jalan dan jembatan di Kabupaten Simalungun, hal dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat terkait dengan peningkatan alokasi anggaran.

2.

Meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai kesesuaian antara tujuan dan hasil, manfaat atau dampak yang sesuai dengan standar.

3.

Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan terutama untuk menunjang perkembangan sektor–sektor strategis serta mendukung daerah pariwisata dengan memperhatikan lingkungan.

4.

Pemilihan teknologi yang tepat guna untuk mengatasi kerusakan jalan akibat kondisi tanah tertentu dengan menggunakan konstruksi beton.

5.

Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan. Sasaran : 2 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Pengendalian kemanan,

dan

pengamanan

ketentraman

dan

lalulintas dalam

ketertiban

berlalu

upaya lintas.

mewujudkan Capaian

keselamatan,

sasaran

strategis

pengendalian dan pengamanan lalu lintas selama tahun 2016 termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil”, dengan rincian sebagai berikut : Capaian 2016

Indikator Kinerja Tingkat kelancaran dan ketertiban lalu lintas Jumlah lokasi lalulintas yang diatur pada jamjam sibuk Persentase Ruas Jalan yang memiliki Marka Jalan

Target 80,00% 24 lokasi

Realisasi 70% 18 lokasi

% 87,5 75

60 %

50%

83,33

Pengendalian dan pengamanan lalulintas dilakukan melalui pengadaan sarana dan prasaran lalu lintas. Dalam 5 tahun yaitu Tahun 2012-2016 telah terealisasi kegiatan untuk pengendalian dan pengamanan lalu lintas sebagai berikut:

Tabel 3.3 Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2016

42

Pengadaan Sarana Pengendalian Lalulintas 2012-2016 Pengadaan Sarana Pengendalian Lalulintas: Tahun 2012

2013

3 Unit Halte Bus

204

2014

Unit

Rambu-

2015

Marka Jalan

Rambu

20 Km

Lalulintas

Rambu Lalu

2016 Marka Jalan 20 576 m

100 Unit

Lintas 16

Unit

Penunjuk

Rambu Pendahulu

Jurusan

26

Unit

24

Unit

Cermin

Rambu 1000 Unit

Rambu

Cermin

Cekung 28

Penunjuk

Tikungan

Unit

Lalulintas

Pendahulu Jurusan Untuk mendukung

kelancaran dan ketertiban lalu lintas, selain itu untuk menunjang

kinerja dibidang perhubungan telah terealisasi kegiatan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait yaitu dengan pihak kepolisian (Polres Simalungun) serta instansi terkait lainya khususnya pada saat hari-hari tertentu seperti Libur Hari-hari Besar dan juga pada saat adanya kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten Simalungun, Tingkat Provinsi maupun yang sifatnya nasional seperti pada saat kunjungan Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Simalungun. Selama tahun 2016, tingkat kelancaran dan ketertiban lalu lintas di wilayah Kabupaten Simalungun masih dapat dikendalikan serta berjalan dengan baik. Capaian kinerja sasaran “Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas selama 2012-2016 adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja Tingkat kelancaran dan ketertiban lalu lintas Jumlah Kecamatan yang memiliki kesiapan ramburambu lalu-lintas dan rambu larangan

Capaian 2012

2013

2014

% 2015

2016

60 % 60 % 60 % 80 % 80 %

7 Kec.

7 Kec.

7 Kec.

7 Kec

18 Kec

2012 2013

2014

2015

2016

100

100

100

80%

87,5

100

100

100

100

100

Sasaran 3: Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2016

43

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Capaian sasaran strategis pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya termasuk dalam kategori “ Berhasil”, dengan rincian sebagai berikut : Indikator Kinerja

Target

Tingkat fungsi jaringan sistem irigasi sedang dan baik Jumlah Kelompok Petani Pemakai Air aktif

Capaian 2016 Realisasi

%

65%

66%

31 kecamatan

21 kecamatan

101,5 3 67,74

Sebagai daerah LUMBUNG PADI di Provinsi Sumatera Utara, pengelolaan jaringan irigasi bagi Pemerintah Kabupaten Simalungun menjadi kebijakan yang sangat strategis dan prioritas

dalam

mendukung

pertanian

khususnya

tanaman

pangan

padi

sawah.

Pengelolaan jaringan irigasi yang dilaksanakan adalah sesuai kewenangan ditingkat kabupaten yaitu prasarana jaringan irigasi teknis, semi teknis, sederhana dan irigasi desa yang mengairi ± 68.652 Ha. Dibandingkan tahun 2015, kondisi sedang dan baik sarana irigasi Kabupaten Simalungun mengalami kenaikan dimana pada tahun 2015 kondisi sedang dan baik aadalah 65 % naik menjadi 66 % pada tahun 2016. Capaian tahun 2016 ini merupakan akumulasi dari kebijakan pengelolaan jaringan irigasi pada periode 20122016. Kegiatan pengelolaan jaringan irigasi Tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut: Tabel 3.4 Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Simalungun Tahun 2012-2016 No

Kegiatan

1

Perbaikan Bedung

2

Bangunan

Pengatur

dan

2012 2 Unit

2013 2 Unit

Tahun 2014 3 Unit

2015 1 Unit

2016 5 Unit

59 Unit

130 Unit

158 Unit

52 unit

82 unit

1.238,2m 14.344.65

16.344.65

Pelengkap 3

Perbaikan Saluran Pasangan

776 m

483,5m

4

Bangunan Tembok Penahan

329m

385,9m

5

Perbaikan Tembok Saluran

6

Galian Sedimen

7

Babatan/Pembersihan

11.105m 1,050m 660m

300m

677.1

6800

4.787,9m

1.121m

10.945,33

6.945,33

4.250.m

6.700.m

19.057,75

12.057,80

3500m

-

-

1200m

Saluran

Dalam pengelolaan irigasi di Kabupaaten Simalungun permasalahan dan kendala yang ditemui adalah: 1)

Masih rendahnya kesadaran petani (pemakai air) untuk merawat jaringan yang sudah dibangun dimana sebagaian besar petani masih berpikir bahwa untuk menjaga dan memperbaiki jaringan irigasi merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah saja.


44

2)

Di bebeara jaringan irigasi terdapat kerusakan dan sudah sudah sering diusulkan oleh masyarakat tidak dapat realisasikan karena diluar kewenangan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Berdasarkan beberapa permasalahan dan kendala tersebut, strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan irigasi serta meningkatkan kinerja kedepan adalah: 1)

Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi Kelompok Pemakai Air untuk dapat berperan aktif dalam menjaga jaringan irigasi serta meningkatkan kinerja petugas lapangan untuk cepat tanggap terhadap masukan petani serta menjalin komunikasi dengan para petani.

3)

Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi serta pengusulan kegiatan dengan sumber dana BKP dan APBN. Sasaran : 4 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pemukiman

Ukuran kinerja sasaran strategis ini terdapat dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambah dengan indikator kinerja relevan lainnya. Capaian sasaran strategis ini termasuk dalam kategori “ Berhasil”, dengan rincian sebagai berikut : Capaian 2016

Indikator Kinerja Target Panjang jalan lingkungan yang terbangun Bertambahnya sambungan rumah untuk air minum Jumlah pembangunan System Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah drainase di wilayah perkotaan dan perdesaan yang tertangani Jumlah sarana pendukung Rumah Sehat yang tertangani (MCK) Panjang jalan lingkungan yang terbangun

Realisasi

%

14.000m 3000 SR

9.193,20 0

65,66 0

10 SPAM

10 SPAM

100

4.500m

4.391m

97,57

5 Unit

9 Unit

180

14.000m

9.193,20

65,66

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana permukiman yaitu kebijakan pembangunan dibidang infrastruktur permukiman untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan lingkungan sampai ketingkat nagori/desa melalui pembangunan jalan lingkungan serta pembangunan sarana permukiman yang layak

khususnya

bagi

masyarakat

tidak

mampu.

Adapun

pembangunan

sarana

permukiman yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2012-2016 adalah sebagai berikut:


45

Tabel 3.5 Pembangunan Sarana Pemukiman Tahun 2012-2016.

NO 1

URAIAN KEGIATAN

2012

Pengadaaan dan pemasangan Pipa

air

bersih

2013

2014

2015

2016

6 SPAM

3 SPAM

7 SPAM

10 SPAM

10 SPAM

5 lokasi

15

-

-

8 lokasi

25 lokasi

25 lokasi

Kebutuhan

masyarakat (Grafitasi/ SPAM) 2

Pembangunan Sumur Bor dan Bak Penampung

3

lokasi

Pembuatan Parit Pasangan dan

15

26

29

Drainase

lokasi

lokasi

lokasi

4

Pembangunan MCK Umum

3 bh

5 bh

4 bh

4 bh

9 bh

5

Pembangunan dan rehap pasar

5 Pasar

9 Pasar

9 Pasar

7 Pasar

2 Pasar

6

Pembangunan dan peningkatan

29.246

72.000

84.000

14.446,8

9.193,20

jalan lingkungan (Pengaspalan,

M’

M’

M’

M’

M’

pembatuan, coorbeton)

“Jumlah perdesaan yang memiliki sarana pasar memadai selama periode 2012-2016 telah dilaksanakan pembangunan dan rehab pasar sebanyak 32 pasar sehingga total seluruh kecamatan

telah

mendapatkan

perbaikan

dan

rehap

sarana

Pengembangan pasar pedesaan dilakukan dalam rangka mendorong

prasarana

pasar.

berkembangnya

perekonomian ditingkat desa. Sedangkan dalam rangka pelayanan air bersih kepada masyarakat secara bertahap untuk setiap tahunnya talah dilaksanakan sambungan baru yaitu pembangunan System Penyediaan Air Minum (SPAM) dimana pada tahun 2016 terealisasi sambungan baru sepanjang 4.585,5m. Dengan penambahan sambungan baru tersebut maka cakupan air bersih di pedesaan Kabupaten Simalungun adalah 49,21 %. Dalam pelaksanaan kegiatan meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana permukiman terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain: 1. Masih terdapatnya rumah dan bangunan gedung yang tidak memenuhi syarat atau standart kesehatan dan teknis lingkungan. 2. Masih terdapat masyarakat perkotaan maupun perdesaan yang tidak memiliki sarana mandi, cuci dan kakus yang memadai sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran air tanah. 3. Tingkat

kepedulian

dan

ketaatan

masyarakat

terhadap

berbagai

peraturan

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan masih rendah karena kurang intensifnya sosialisasi peraturan yang sudah ditetapkan. 4. Pada beberapa desa terjadi konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber air baku, Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2016

46

hal ini disebabkan kepentingan peruntukan sumber air tersebut untuk non air bersih maupun kendala batas administrasi wilayah. 5. Pelayanan

air

bersih

non

perpipaan

(sebagaian

besar

di

perdesaan)

belum

terindentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondusi air yang dikonsumsi secara mandiri. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, maka strategi pemecahan masalah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut: 1.

Mendorong dan meningkatkan sosialisasi agar dalam pembangunan rumah oleh masyarakat agar memperhatikan standart kesehatan dan persyaratan teknis.

2.

Meningkatkan koordinasi dengan stakeholders untuk mempunyai pemahaman yang sama terhadap peraturan yang ada, ketaatan untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemecahan kendala tapak batas administrasi wilayah.

3.

Meningkatkan sumber daya manusia dalam pengelolaan pelayanan air bersih.

4.

Membanguan

jaringan

perpipaan

perdesaan

dan

mengupayakan

melalui

pembangunan PMA (perlindungan mata air). Sasaran : 5 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Lingkungan Ukuran kinerja sasaran strategis ini terdapat dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambah dengan indikator kinerja relevan lainnya. Capaian sasaran strategis ini termasuk dalam kategori “ Berhasil”, dengan rincian sebagai berikut : Capaian 2016 Target Realisasi

Indikator Kinerja Jumlah pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah pengadaan prasarana dan sarana persampahan Jumlah petani tembakau yang mendapat pelatihan pengembangan ramah lingkungan Jumlah tangkapan air dan sumber-sumber air yang dikonservaasi Jumlah pembinaan Sekolah Adiwiyata (edukasi bidang lingkungan) Jumlah papan himbauan pengelolaan lingkungan hidup Peningkatan kualitas prasarana persampahan Cakupan kinerja kebersihan di wilayah kecamatan Pengembangan

kinerja

dibidang

lingkungan

%

5x100m

5x100m

100

10 Unit

2 Unit

20

240 Orang

200 Orang

83,33

2 Kecamatan

2 Kecamatan

100

7 Sekolah

11 Sekolah

157,14

15 Unit

10

66,66

19 Unit 26 Kecamatan

2 26 Kecamatan

10,52 100

hidup

diarahkan

dalam

pengendalian

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan kegiatan: 1)

Sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup.

2)

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup seperti


47

yaitu fasilitasi bagi peternak untuk pemanfaatan sumber energi terbarukan (bio gas) dari hasil pengelohan limbah/kotoran ternak masyarakat:

3)

-

Berkurangnya limbah padat yang dihasilkan usaha/kegiatan ternak masyarakat.

-

Meningkatkan pendapatan masyarakat dari pengelolaan daur ulang kotoran ternak.

-

Terciptanya zero waste dalam rangka menuju Indonesia Bebas Sampah 2020.

Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam dengan kegiatan peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air berupa penyediaan bibit pohon untuk ditanam di daerah sumber-sumber air untuk melindungi sumber-sumber air dari erosi dan longsor.

4)

Peningkatan

edukasi

dan

komunikasi

masyarakat

dibidang

lingkungan

yaitu

terdapatnya Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten terdiri dari 7 sekolahah yaitu SD Plus Tiga Balata, SMKN 1 Jorlang Hataran, SMPN 1 Raya, SMA 1 Raya, SMP N2 Gunung Malela, SMA N 1 Dolok Batu Nanggar, MAN Pematang Bandar. Tingkat Provinsi di Kabupaten Simalungun terdiri dari 4 sekolah yaitu, SMKN 1 Raya, SDN 091465 Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, SMAN 1 Bandar, SMP Swasta Asisi Kecamatan Siantar dengan sasaranya adalah pelajar memiliki pengetahuan dasar tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Capaian kinerja sasaran “Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, pengendalian pencemaran lingkungan dan konservasi lingkungan” sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut : Tabel 3.6 Kinerja Pengelolaan Persampahan Capaian Indikator Kinerja

%

2012

2013

2014

2015

2016

Tingkat Kerusakan Lingkungan

70%

70%

70%

80%

80%

Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)

20%

20%

20%

30%

Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

2 Kec.

2 Kec.

2 Kec.

Jumlah Kecamatan memiliki RTH

2 Kec.

2 Kec.

Jumlah pelajar aktif dalam pengendalian lingkungan

30 Pelajar

Jumlah kecamatan penghijauan Jumlah sekolah berwawasan lingkungan

Capaian

kinerja

2012

2013

2014

2015

100

100

100

100

100

30%

100

100

100

100

100

2 Kec.

2 Kec.

100

100

100

100

100

2 Kec.

1 Kec.

1 Kec.

100

100

100

100

100

30 Pelajar

30 Pelajar

30 30 Pelajar Pelajar

100

100

100

100

100

2 Kec.

2 Kec.

2 Kec.

2 Kec

2 Kec

100

100

100

100

100

15 SMP

15 SMP

15 SMP

15 SMP

15 SMP

100

100

100

100

100

9 SMA

9 SMA

9 SMA

9 SMA

9 SMA

9 SMA

100

100

100

100

pengembangan

kinerja

pengelolaan

persampahan,

2016

pengendalian

pencemaran lingkungan dan konservasi lingkungan yang cukup tinggi menunjukkan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2016

48

komitmen Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk menjaga, melestarikan

serta

konservasi lingkungan hidup. Beberapa permasalahan dan kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut: 1.

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkunganya sehingga hanya bersifat pasif menunggu program pemerintah daerah dalam menjaga dan mengendalikan kerusakan lingkungan hidup, menyikapi permasalahan ini akan dikembangkan kemitraan dengan masyarakat/Kelompok Masyarakat/ Dunia Usaha.

2.

Kurang optimalnya penerapan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sistem Informasi Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun.

3.

Dukungan laboratorium dan peralatan teknis yang masih terbatas. Sasaran : 6 Meningkatnya Cakupan Pelayanan dan Kualitas Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan.

Ukuran kinerja sasaran strategis ini terdapat dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambah dengan indikator kinerja relevan lainnya. Capaian sasaran strategis ini termasuk dalam kategori “Cukup Berhasil”, dengan rincian sebagai berikut : Capaian 2016

Indikator Kinerja Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan melalui kegiatan pembangunan sumur air tanah Jumlah jaringan instalasi listrik yang terbangun. Jumlah jaringan listrik yang terpelihara (Perawatan jaringan)

Target 10 Unit

Realisasi 5 Unit

% 50



16,66 100

Peningkatan pelayanan energi dan ketenagalistrikan dilakukan melalui kegiatan fasilitasi dan pengadaan sarana prasarana dibidang energi dan ketenagalistrikan yaitu: 1) 2) 3)

Pembangunan sumur air tanah. Pengadaan lampu jalan umum sollar cell. Terlaksananya pemeliharaan sarana listrik lampu jalan.

Adapun permasalahan terkait dengan pelayanan energi dan ketenagalistrikan adalah: 1)

Usulan pembangunan jaringan listrik secara keseluruhan belum dapat direalisasikan.

2)

Pelayanan perawatan jaringan listrik belum maksimal karena wilayah kerja luas.

Sedangkan solusi yang dilaksanakan untuk menyikapi permasalahan tersebut adalah: 1)

Meningkatkan

koordinasi

dan

konsultasi

dengan

instansi

teknis/terkait

serta

pengusulan anggaran untuk pembangunan jaringan listrik. 2)

Penambahan petugas lapangan .

MISI 2 Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2016

49

PENINGKATAN TINGKAT KESEHATAN MASYARAKAT   

Meningkatkan cakupan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Kabupaten Simalungun. Meningkatkan cakupan pelayanan Puskesmas yang ada di Kabupaten Simaiungun. Memberikan pelayanan kesehatan dengan puskesmas buka 24 jam secara gratis.

Sasaran : 7 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Ukuran kinerja sasaran strategis ini terdapat dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambah dengan indikator kinerja relevan lainnya. Capaian sasaran strategis ini termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil”, dengan rincian sebagai berikut : Capaian 2016

Indikator Kinerja Target Tingkat pelayanan kesehatan Usia Harapan Hidup Jumlah kecamatan yang memiliki pengusaha obat danToko Obat yang mengikuti ketentuan kesehatan Tingkat ketersediaan obat Jumlah kecamatan peserta Jamkesmas yang terlayani Tingkat pelayanan sistem rujukan berjenjang Pengawasan peredaran obat dan makanan Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Penyusunan peta informasi sadar gizi Terlatihnya petugas kesehatan lingkungan Puskesmas Tingkat pelayanan kesehatan

100 70 Tahun 31 kecamatan 100 31 kecamatan 100 31 Kecamatan 31 Kecamatan 1 Buku 34 Puskesmas 100

Realisasi 100 70 Tahun 31 kecamatan

% 100 100 100

100 31 kecamatan

100 100

100 31 Kecamatan 31 Kecamatan 1 Buku 34 Puskesmas 100

100 100 100 100 100 100

Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilakukan melalui peningkatan pelayanan 3 Rumah Sakit Umum Daerah yaitu RSUD Parapat, RSUD Perdagangan dan RSUD Tuan Rondahaim Pamatang Raya. Jumlah pelayanan Rumah Sakit selama tahun 2016 baik rawat inap maupun rawat jalan mengalami kenaikan bila dibandingan dengan tahun 2015. Data perkembangan jumlah pelayanan kesehatan Rumah Sakit Tahun 2015-2016 baik untuk Rawat Inap maupun Rawat Jalan seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Pelayanan RSUD Tahun 2015-2016 Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2016

50

RSUD

Rawat Inap (Orang)

Rawat Jalan (Orang) Tahun

RSUD Parapat RSUD Perdagangan RSUD Tuan Rondahaim Jumlah

2015 51 741 317 1082

2016 5.406 966 483 6.855

2015 142 1.625 239 2006

2016 9.308 3.242 178 12.728

Capaian kinerja pelayanan kesehatan Kabupaten Simalungun mengacu kepada Indikator Kinerja (SPM 2010) sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1)

Pelayanan Kesehatan Ibu dan bayi. Pelayanan kesehatan ibu dan bayi meliputi: Kunjungan Ibu Hamil K1. Cakupan kunjungan Ibu hamil

K1 yaitu sebesar 17.018 atau sebesar 94,78 %.

Cakupan

pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

sebesar 15.246 persalinan atau 81,94 %; Ibu hamil resiko tinggi yang

dirujuk sebesar 100%; Cakupan kunjungan neonates 14.768; Cakupan kunjungan bayi 12.986 kunjungan ; dan Cakupan bayi berat lahir rendah/BBLR yang ditangani. Pelayanan kesehatan Ibu hamil selama 4 kali (K4) yakni sekali dalam triwulan I , sekali dalam triwulan II dan dua kali dalam triwulan III. Menurut hasil pendataan, cakupan kunjungan Ibu hamil K4 di Kabupaten Simalungun tahun 2016 adalah sebesar 15.993 atau sebesar 83,21 %,.seperti halnya kunjungan ibu hamil K1, persentase kunjungan ibu hamil K4 juga selalu berfluktuatif dan stagnan. Meskipun meningkat, angka ini masih dibawah target SPM 2015 (95%) maupun Renstra 20112015 (90%). Penyebab utama rendahnya cakupan ini adalah rendahnya akses ibu hamil ke-sarana pelayanan kesehatan

seperti Posyandu dan Puskesmas atau sebaliknya mobilitas

yang rendah oleh petugas kesehatan, ketidak tahuan ibu hamil terhadap manfaat kunjungan K4, dan juga disebabkan rendahnya kualitas pelayanan antenatal yang diberikan petugas saat kunjungan K1. Penyebab lain adalah adanya kesalahan dalam pencatatan dan pendataan karena persepsi pengelola program juga berbeda. Strategi kebijakan yang ditempuh adalah melalui peningkatan pelayanan pada saat kunjungan K1, meningkatkan operasional Puskesmas, Posyandu dan bidan didesa; peningkatan kemampuan bidan dibidang antenatal care; dan revitalisasi PWS KIA. Pada tahun 2016 persentase cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Simalungun adalah 81,94 %. Dan belum

melampaui target SPM maupun Renstra

2015 (90%). Masih rendahnya persentase cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan ini tentu berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan pada saat kunjungan Ibu hamil K4. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2016

51

Pada tahun 2016 diperkirakan terdapat 3.905 Bumil Risti/komplikasi

Dari jumlah

tersebut baru 1.411 Bumil yang ditangani atau 73,68 %, dan masih jauh dari target SPM 2010 (80%). Rendahnya cakupan Ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk ini harus mendapatkan perhatian serius karena akan berdampak pada tingginya Angka Kematian Ibu Maternal. Pada tahun 2016 jumlah bayi lahir hidup diperkirakan sebanyak 15.550 bayi, dan 15.405 bayi telah melakukan kunjungan neonatus 1 kali (KN1), yang telah melakukan kunjungan neonatus 3 kali (KN Lengkap) adalah sebanyak 14.698 bayi. Dengan demikian cakupan kunjungan neonatus 1 kali (KN1) tahun 2015 adalah 99,07%. Pada tahun 2016

jumlah bayi di Kabupaten Simalungun diperkirakan sebanyak

17.640 bayi. Dari jumlah bayi tersebut, 15.948 bayi telah

berkunjung kesarana

kesehatan yang ada. Dengan demikian persentase cakupan kunjungan bayi tahun 2016 adalah 90,4 %. Pada tahun 2016 jumlah bayi lahir hidup yang ditimbang sebanyak 15.082 Bayi. Dari hasil penimbangan tersebut ditemukan 31 kasus bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah ( BBLR ). Dari jumlah kasus BBLR yang ditemukan tersebut 100% sudah mendapatkan penanganan, sama seperti tahun sebelumnya (100%).

Dengan

demikian cakupan bayi dengan BBLR di Kabupaten Simalungun tahun 2016 yang ditangani telah sesuai dengan indikator SPM (100%). 2)

Pelayanan Imunisasi. Keberhasilan program imunisasi dapat dilihat dari cakupan pencapaian Universal Child Immunization (UCI) yang merupakan gambaran terhadap cakupan sasaran bayi yang telah

mendapatkan

imunisasi

secara

lengkap.

Pada

tahun

2016

jumlah

Nagori/kelurahan di Kabupaten Simalungun adalah 413 Nagori/kelurahan seluruhnya sudah UCI. Dengan demikian cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di adalah 100%. 3)

Pemantauan pertumbuhan balita. Pada tahun 2016, jumlah anak balita (usia 12-59 Bulan) diperkirakan sebanyak 66.673 anak balita. Dari jumlah anak balita tersebut 40.758 anak balita yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan (minimal 8 kali). Cakupan pelayanan kesehatan anak balita menurut jenis kelamin yaitu laki-laki sebesar 58,97 % dan perempuan sebesar 63,39 % . Dengan demikian cakupan pelayanan anak balita adalah 61,13 %, masih lebih rendah dari indikator SPM (90%)

4)

Pelayanan gizi. Pada tahun 2016 jumlah bayi di Kabupaten Simalungun sebanyak 24.477 bayi,


52

13.579 Bayi yang telah mendapatkan kapsul vitamin A, Dengan demikian Cakupan bayi mendapat kapsul vitamin A tahun 2016 adalah 55,48 % . Pada tahun 2016, jumlah anak balita (usia 12-59 Bulan) sebanyak 66.673

Balita.

Dari jumlah tersebut 53.525 anak balita yang telah mendapatkan kapsul vitamin A 2 kali pertahun. Dengan demikian Cakupan anak balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali pertahun

tahun 2016 adalah 80,28 %. Angka ini

masih lebih rendah dari

indikator SPM (90%), Jumlah ibu hamil tahun 2016 adalah sebanyak 19.404 Bumil, dan hanya 14.408 Bumil yang mendapatkan Fe1, dan 8.110 Bumil mendapatkan Fe3. Dengan demikian cakupan ibu hamil yang mendapat tablet Fe1 adalah 74,25 %,dan Fe3 41,79 %. namun lebih rendah dari indicator SPM (90%). Pada tahun 2016 jumlah balita gizi buruk sebanyak 63 balita atau 0,001 % dari jumlah balita yang ditimbang. Dari jumlah balita gizi buruk yang ditemukan tersebut seluruhnya sudah mendapatkan perawatan. Dengan demikian Cakupan Balita gizi buruk yang mendapat perawatan adalah 100%, sesuai dengan

indikator SPM

(100%). Pada tahun 2016 jumlah balita yang ada sebanyak 99.453 Balita Dari jumlah balita tersebut yang telah dilakukan penimbangan adalah sebanyak 55.708 Balita dan ditemukan sebanyak 130 balita berada dibawah garis merah (BGM). 5)

Pencegahan dan pemberantasan penyakit Polio, TB Paru, ISPA, HIV/AIDS, DBD, dan Diare. Penghitungan keberhasilan program pencegahan dan pemberantasan penyakit Polio ditentukan dari angka Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun; Penyakit TB Paru ditentukan dari angka Kesembuhan penderita TBC BTA positif; Penyakit ISPA ditentukan dengan Cakupan Balita dengan Pneumonia yang ditangani,

HIV/AIDS digambarkan melalui

Klien yang mendapatkan penanganan

HIV/AID dan infeksi menular seksual yang diobati; Penyakit DBD ditentukan dari Penderita DBD yang ditangani serta Penyakit diare ditunjukkan dengan Balita dengan diare yang ditangani. Pada tahun 2016 kasus TB BTA+ sebanyak 1.186

kasus, menurun 63 kasus

dibanding tahun lalu. Cakupan pengobatan kasus TB dalam 4 tahun terakhir mengalami peningkatan menjadi 95,94 %. Adapun kegiatan–kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2016 untuk menangani penderita TBC di Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut : 1

Pelaksanaan Konsultasi Program P2 TBC

2 Pelacakan penderita TBC yang mangkir dilakukan oleh Pengelola Program TBC Puskesmas. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2016

53

3 Penyuluhan TBC oleh Puskesmas kepada

kelompok

masyarakat yang beresiko

tertular TBC, yang bertujuan untuk memasyarakatkan apa dan bagaimana penyakit TBC dan pengobatan penyakit TBC diberikan secara cuma-cuma. 4 Melaksanakan Konseling kepada Pengawas Menelan Obat (PMO) di 34 Puskesmas yang dipandu oleh Kepala Puskesmas dan Pengelola TB Puskesmas untuk menigkatkan kepatuhan dalam pengobatan. 5 Pengadaan Sputum Pot, Reagensia BTA dan Format TB 01 s/d TB 06 untuk kelancaran pemeriksaan suspek, pencatatan dan pelaporan penderita TBC yang akurat. 6 Pembinaan kepada Pengelola Program TBC melalui supervisi ke Puskesmas baik di PRM maupun di PS dan PPM/RSPM. 7 Penemuan, penanganan dan pengobatan terhadap penderita TBC. 8 Membina kerja sama dengan lintas program dan lintas sektoral dalam rangka pemberantasan penyakit TBC. 9 Melaksanakan Kunjungan Rumah dalam rangka Pemeriksaan kontak penderita BTA+ serumah. 10 Melaksanakan

Fiksasi

sputum,

pewarnaan

dan

pemeriksaan

sputum

di

laboratorium. Pada tahun 2016 jumlah penderita penyakit Pneumonia sebanyak 1.212 kasus yang terdiri dari 680 laki-laki dan 532

perempuan. Dengan demikian angka penyakit

Pneumonia pada Balita tahun 2015 adalah 1.329,68/100.000 Balita, Dari jumlah penderita pneumonia yang ada sudah mendapat penanganan. Pada tahun 2016 jumlah kasus HIV(+) dilayanan konseling dan test HIV sebanyak 39 kasus , Sedangkan kasus baru penyakit AIDS tidak ditemukan. Angka Incidens dan Prevalensi rate penyakit HIV di Kabupaten Simalungun belum diketahui karena jumlah penduduk yang beresiko terhadap penyakit AIDS tidak diketahui. Namun apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan, Angka Insidens dan prevalens rate HIV/AIDS tahun 2013 adalah 0,36/100.000 penduduk

Target

Indonesia Sehat 2010 terhadap Prevalensi HIV pada penduduk yang beresiko adalah 0,9% sedangkan target MDGs untuk HIV dan AIDS adalah mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS

hingga tahun 2016. Upaya

penyuluhan tentang HIV/AIDS pada masyarakat harus ditingkatkan. Sepanjang tahun 2016 kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dalam penanganan kasus HIV/AIDS adalah: a. Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan

penyakit menular seksual dan

HIV/AIDS terhadap pekerja seks komersil (PSK) yang merupakan kelompok resiko tinggi

tertular

HIV/AIDS

di

Lokalisasi

Bukit

Maraja,


Parapat

dan

Pagok

54

(Perdagangan) pada bulan Oktober. b. Sosialisasi

Pencegahan dan Pemberantasan

PMS dan HIV/AIDS kepada Anak

Sekolah dan Generasi Muda di 34 Puskesmas. c.

Sero Survey/Deteksi Dini HIV /AIDS (Pemeriksaan Sampel Darah) pada kelompok Resiko Tinggi (Pekerja Seks Komersil) di 3 Lokalisasi Bukit Maraja, Parapat dan Lapas narkoba Pamatang raya .

Penyakit DBD merupakan penyakit endemis di Indonesia, sejak pertama kali ditemukan tahun 1968, jumlah kasus terus meningkat dari tahun ketahun dalam jumlah maupun luas wilayah yang terjangkit dan secara sporadis selalu terjadi KLB setiap tahun. Penyebab meningkatnya jumlah kasus dan semakin bertambahnya luas wilayah yang terjangkit antara lain dikarenakan semakin baiknya transportasi penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam waktu singkat, adanya pemukiman-pemukiman baru, penyimpanan air tradisonal masih dipertahankan, perilaku masyarakat terhadap pembersihan sarang nyamuk masih kurang, vektor nyamuk terdapat diseluruh wilayah di Indonesia (kecuali diketinggian > 1000 M dari permukaan laut), adanya 4 sero type virus yang bersirkulasi sepanjang tahun, serta perubahan musim hujan sepanjang tahun. Pada tahun 2016 jumlah kasus DBD adalah 742 kasus. Dari jumlah kasus tersebut 2 orang penderitanya meninggal dunia. Dengan demikian Incidence Rate DBD adalah 83,76 %. Sedangkan

Case

Fatality Rate DBD adalah 0,28%, Penyebaran penyakit deman berdarah dengue (DHF) ini hampir merata diseluruh wilayah kerja Puskesmas. Untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit

Demam Berdarah ini, Dinas Kesehatan melaksanakan

kegiatan seperti: Penyelidikan epidemiologi ke lokasi tempat tinggal penderita, penyuluhan kepada keluarga dan tetangga penderita tentang gerakan “ 3M” ( Menguras, Menutup, Mengubur) disertai fogging dalam radius 8 Ha (200 m x 200x 200 x 200 m) dari titik fokus. Untuk

Penyakit

Diare

masih

merupakan

masalah

kesehatan

masyarakat

di

Indonesia, baik ditinjau dari angka kesakitan dan angka kematian serta kejadian luar biasa ( KLB ) yang ditimbulkan. Pada tahun 2016 jumlah kasus diare sebanyak 11.183 kasus . Dengan demikian angka penyakit diare di kabupaten Simalungun tahun 2016 adalah 1.308/100.000 penduduk, Dari jumlah kasus yang ditemukan tersebut, 89,98% sudah ditangani,

telah sesuai dengan

indikator SPM (100%).

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2016 adalah : 1)

Melaksanakan Upaya Rehidrasi Oral (URO) yaitu mengunjungi rumah penderita diare usia Balita yang sebelumnya telah berobat ke Puskesmas untuk lebih menggalakkan penggunaan oralit dalam mengobati penyakit diare.

2)

Pembinaan langsung kepada pengelola P2 Diare Puskesmas di lapangan melalui


55

bimbingan teknis Petugas Kabupaten ke Puskesmas. Permasalahan yang dihadapi dan strategi penanggulangan masalah yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan pada tahun anggaran berikutnya adalah sebagai berikut: 1.

Dari aspek keuangan Tahun Anggaran 2016 khususnya belanja langsung tingkat penyerapan anggaran untuk keseluruhan program dan kegiatan masih belum maksimal yaitu masih dibawah 60 %, lebih rendah dari tahun 2015 yakni 92,70 %.

2.

Dari aspek pencapaian target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2016, masih ada beberapa program yang masih rendah pencapaiannya meliputi: 1. Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan bayi seperti: Cakupan kunjungan Ibu hamil K4; Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan; Cakupan kunjungan neonatus; dan Cakupan kunjungan bayi. 2. Program Pelayanan Imunisasi seperti Cakupan Desa/kelurahan

3.

Belum berkembangnya sistem manajemen dan kebijakan kesehatan terutama sistem informasi kesehatan (SIK) sehingga beberapa indikator keberhasilan tidak tersedia.

Mengacu pada Rencana strategi Dinas kesehatan Kabupaten Simalungun, dan mengamati hasil evaluasi kinerja seperti yang telah diuraikan diatas, maka Dinas kesehatan telah merumuskan

dan

akan

melaksanakan

beberapa

strategi

untuk

memecahkan

permasalahan yang ada. Strategi Pemecahan masalah meliputi: 1.

Meningkatkan aksesibilitas dan kapabilitas pelayanan kesehatan seperti: a) Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan; b) Mobilisasi petugas kesehatan; c) Pengembangan Surveylance epidemiologi; d) Peningkatan SDM tenaga medis dan paramedis

2.

Pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan melalui upaya promosi

kesehatan

baik bersifat personal approach maupun community approach. 3.

Pengembangan sistem manajemen kebijakan kesehatan seperti: 1) Pemantapan system pendataan dan pelaporan termasuk melalui Institutional Based maupun Community Based. 2) Intensifikasi kerja sama lintas program dan sektoral Sasaran : 8 Pelayanan Program Keluarga Berencana

Ukuran kinerja sasaran strategis ini terdapat dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambah dengan indikator kinerja relevan lainnya. Capaian sasaran strategis ini Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2016

56

termasuk dalam kategori “Berhasil”, dengan rincian sebagai berikut: Capaian 2016

Indikator Kinerja Target Jumlah UPT KB Tingkat Kecamatan Jumlah target Pelayanan KB yang dilayani dengan baik Jumlah pengadaan sarana UPT KB Jumlah kecamatan perlindungan hak reproduksi remaja Jumlah kecamatan yang memiliki kelompok PKB, PLKB, PPKBD, Sub PPKBD

31 Kecamatan 39.002 Orang 9 unit 31 Kecamatan 31 Kecamatan

Realisasi 31 Kecamatan 17.999 Orang 4 31 Kecamatan 31 Kecamatan

Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan dibidang Keluarga Berencana

% 100 46,14 44,44 100 100

Tahun 2016

telah terealisasi berbagai kegiatan untuk menfasilitasi masyarakat untuk ikut ber KB antara lain: 1)

Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan para petugas lapangan melalui koordinator UTPD KB di Kecamatan untuk mengoptimalkan pelayanan KB di wilayah kerjanya masing-masing.

2)

Melakukan kerja sama dengan lintas sektoral/instansi terkait yaitu: -

Kegiatan Kesatuan Gerak PKK.

-

TNI Manunggal KB-Kesehatan.

-

Pameran Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

-

Acara Kunjungan Bapak Bupati yang dirangkaikan dengan kegiatan KB.

Capaian kinerja pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2016 yaitu: 1)

Peserta KB Baru. Pencapaian peserta KB Baru sebanyak 17.999 Akseptor dari target sebesar 39.002 atau (46,14 %) dengan Mix Kontrasepsi sebagai berikut: Tabel 3.8: Peserta KB Baru Tahun 2016

NO

2)

Jenis Alkon

Pencapaian

%

1

IUD

417

0,01

2

MOW

316

0,99

3

MOP

53

0,17

4

Implant

857

2,68

5

Suntik

2.029

6,34

6

Kondom

2.717

8,49

7

Pil

1.103

3,45

Peserta KB Aktif.


57

Pencapaian Peserta KB Aktif Bulan Desember 2016 sebanyak 112.618 peserta atau 73,08 %

dari jumlah PUS yang ada sebanyak 154.107. Perkembangan peserta KB

Aktif sampai Bulan Desember 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 3.9: Perkembangan Peserta KB Aktif Sampai Bulan Desember Tahun 2016 NO

Jenis Alkon

PUS

Peserta Aktif

%

1

IUD

11.093

0,10

2

MOW

15.047

0,14

3

MOP

709

0,01

4

Implant

16.963

0,16

5

Suntik

30.192

0,28

6

Kondom

10.835

0,10

7

Pil

27.779

0,26

112.618

73,08

Jumlah

154.107

Data tabel diatas menunjukkan bahwa pencapaian target pelayanan KB untuk Tahun 2016 belum mencapai hasil yang maksimal dimana belum tercapainya target sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa permasalahan dan hambatan yang mempengaruhi kinerja pelayanan KB adalah: -

Kurangnya Alat Obat Kontrasepsi, yang masih didroping dari BKKBN Propinsi Sumatera Utara.

-

Kurangnya Petugas Lapangan KB (PLKB).

-

Kurangnya gairah/semangat Kader KB (PPKBD,Sub PPKBD)

Berdasarkan permasalahan dan hambatan tersebut maka solusi tindak lanjut

yang

dilakukan dalam peningkatan pelayanan KB yaitu: -

Meningkatkan

koordinasi

untuk

penambahan

anggaran

pengadaan

sarana

pelayanan KB seperti pengadaan Alat Obat Kontrasepsi, Pil, Suntik, Implant, Kondom serta anggaran untuk pelayanan Medis Operasi KB (MOW, MOP). -

Menambah tenaga Petugas Lapangan ( PLKB ) dan menampung Honor kader PPKBD dan Sub PPKBD sebagai ujung tombak keberhasilan Program KB.

MISI 3

PENGEMBANGAN DAN PEMERATAAN AKSES PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA.  Membangun sarana prasarana pendidikan dan pemberian beasiswa mulai dari jenjang SD, SMP dan Perguruan Tinggi.  Memberikan beasiswa pendidikan kepada masyarakat Simalungun yang berasal dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2016

58

ekonomi kalangan menengah bawah.  Menggairahkan pendidikan-pendidikan non formal berbasis keterampilan yang berkualitas untuk menekan angka pengangguran Sasaran : 9 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Ukuran kinerja sasaran strategis ini terdapat dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambah dengan indikator kinerja relevan lainnya. Capaian sasaran strategis ini termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil, dengan rincian sebagai berikut: Capaian 2016

Indikator Kinerja Nilai Ujian Sekolah dan Nasional SD/MI Nilai Ujian Sekolah dan NasionalSMP/MTs Nilai Ujian Sekolah dan Nasional SMA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Jumlah Ruang Kelas SD yang siap pakai Jumlah Ruang Kelas SMP yang siap pakai Tingkat kelulusan SD Tingkat kelulusan SMP Tingkat kelulusan SMA

Target

Realisasi

8,00 8,50 8,00

7,30 8,00 7,18

>96,00%, >95,00% >83,00% 100,00% >98,00% >85,00%; 5.086 Ruang Kelas 827 Ruang Kelas 100,00% 100,00% 100,00%

94,58% 72,57% 57,53% 110,12% 100,30% 82,22% 4967 Ruang Kelas 1109 RuangKelas 99,98% 99,99% 99,99%

% 91,25 94,11 89,75 98,52 76,38 69,31 110,12 102,34 96,72 97,66 134,09 99,98 99,99 99,99

Capaian kinerja bidang pendidikan menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat khususnya juga bagi masyarakat yang kurang mampu melalui penyediaan beasiswa mulai dari SD, SMP, SMU dan beasiswa ketingkat perguruan tinggi. Adapun pencapaian indikator kinerja dibidang pendidikan adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan akses pendidikan Pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan memeperoleh kesempatan untuk memperoleh pendidikan dapat dilihat dari pecapaian APK dan APM: a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Sebagai gambaran keadaan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Diini di Kabupaten Simalungun dapat dilihat dari data APK PAUD TP. 2015/2016 mencapai 66,43% menjadi 69,48% TP. 2016/2017, seperti terdapat pada tabel berikut: Tabel 3.10 Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2016

59

Angka Partisipasi Paud (TK, RA,TPA,KB,SPS) T.P 2016/2017 Jumlah. Anak Usia 3-6 tahun: 71.515 Orang NO 1 2 3 4 5

PAUD

Jumlah SISWA TPA/KB/SP TK/RA S

Jumlah Siswa

TK RA TPA KB SPS

6.375 3.684 283 11.383 27.962

Jumlah siswa

%AP K

49.687

69,4 8

10.059 39.628

b. Pendidikan Tingkat SD/MI: Untuk tingkat SD/MI TP. 2016/2017 adalah seperti tabel di bawah ini : Tabel 3.11 Angka Partisipasi Sekolah SD/Mi T.P 2016/2017 Jumlah Anak Usia 7-12 thn :101.774 orang. No

Jenis Sekolah

1

SD

2

SDLB

3

MI

4

SALAFIAH

5

PAKET A

Jumlah siswa

Siswa Usia 7-12

103.578

88.102

%APK

%APM

110,12

94,58

36

Jumlah

8.494

8.087

-

-

100

30

112.072

96.255

Angka Partisipasi kasar SD/MI TP. 2015/2016 adalah 103,7% menjadi 110,12% yang hal mengindikasikan bertambahnya jumlah kesempatan belajar di SD. c. Tingkat SMP/MTs. Pelayanan pendidikan Tingkat SMP/MTs mengalami peningkatan dibanding TP. 2015/2016 yang mencapai 100,28%, sekalipun angka APM mengalami penurunan. Tabel 3.12 Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs T.P 2016/2017 Jumlah Anak Usia 13-15: 48.250 orang No

Jenis Sekolah

Jumlah Siswa

Siswa Usia 13-15

1 2

SMP SMPLB

37.175 -

25.534 -

3

MTs

10.796

9.315

4

PAKET B SALAFIAH WASTHA

-

164

-

-

JUMLAH

48.396

35.013

5

%APK

%APM

100,3

72,57

d. Pelayanan Pendidikan SMA/SMK. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2016

60

Untuk tingkat layanan pendidikan di SLTA dengan APK 75,93% TP. 2015/2016 menjadi 82,22% TP. 2016/2017, yang mengindikasikan masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan sekolah SMA/SMK. Data APM untuk tingkat SMP dan SMA mengalami penurunan, hal ini disebabkan banyaknya siswa yang berusia lebih rendah dari usia seharusnya menduduki tingkat sekolah itu. Misalnya, lulusan SD/MI untuk kelas 1 SMP (kelas VII) berusia 12 tahun, seharusnya usia 13 tahun. Selengkapnya data APK berikut : Tabel 3.13 Angka Partisipasi Sekolah Menengah Kabupaten Simalungun T.P 2016/2017 Jlh. Anak Usia 16-18: 42.799 orang No

Jenis Sekolah

1

SMA

2

SMALB

3

MA

4

SMK

5

PAKET C

Jumlah Siswa

Jumlah

Siswa Usia 16-18

19.156

12.908

-

-

3.422

2.853

12.411

8.789

201

74

35.190

24.624

%APK

%APM

82,22

57,53

2. Peningkatan mutu pendidikan Data mutu pendidikan dapat dilihat dari hasil UN sebagai evaluasi menyeluruh hasil pendidikan. Berikut hasil UN di Kabupaten Simalungun TP. 2015/2016 sebagai berikut: Tabel 3.14 Rata-rata Nilai Ujian Nasional No UN Tingkat Sekolah

Jumlah Peserta

Rata Nilai UN

2016

Tahun 2016

1

SD/MI

18.038

7,30

2

SMP/MTs

15.433

8,0

3

SMA/MA/SMK

9.683

7,18

Rata-Rata nilai

7,46

Selanjutnya dapat dilihat dari mutu pendidik atau tingkat pencapaian kompetensi guru. Selanjutnya dapat dilihat data guru dari tingkat pendidikannya, seperti data berikut pada TP. 2015/2016 :


61

Persentase Tingkat Pendidikan Guru SD

SLTA =17,62%

D2= 9% S1 =71,90%

Dari data ini memperlihatkan bahwa guru SD sekitar 71% berpendidikan S1 dan guru SMP mencapai 80% yang berpendidikan S1, di tingkat SMA/SMK sudah diatas 90%. Persentase Tingkat Pendidikan Guru SMP D3= 6%

S1 = 79,82%

Data gambaran pencapaian pendidikan guru ini belum sepenuhnya menggambarkan kualitas dan kompetensi, karena dari hasil Uji Kompetensi Guru

Tahun 2015 masih

rata-rata 5,2. Untuk itu dalam meningkatkan daya saing perlu terlebih dahulu kompetensi guru ini ditingkatkan agar pendidikan kita akan dapat meningkat. Selanjutnya mutu pendidikan juga dapat dicapai jika sarana dan prasarana utama seperti kondisi sekolah dalam kondisi baik.

Berikut dapat dilihat kondisi sarana sekolah seperti di bawah ini : Tabel 3.15 Kondisi Ruang Kelas SD,SMP,SMA/SMK Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Tahun 2016/2017

Kondisi Ruang Kelas NO

Ruang Kelas

Rusak Sedang

1.559

3.129

279

178

137

5.282

Baik

Rusak Berat

Rusak Total

Jumlah Total

Rusak Ringan

1

Sekolah Dasar

2

SMP

298

811

83

85

51

1.328

3

SMA

253

295

12

14

17

591

4

SMK

206

216

17

4

24

467

2.316

4.451

391

281

229

7.668

JUMLAH

Yang perlu mendapat perhatian adalah data rusak sedang dan rusak berat/total, karena kalau hal ini tidak dilakukan perbaikan akan berpotensi membutuhkan anggaran perbaikan yang besar, dan bisa merugikan sekolah selain tidak bisa digunakan. Jumlah rusak sedang, rusak berat dan rusak total untuk semua ruang kelas bejumlah : 901 Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2016

62

atau 12%. Kondisi ini menunjukkan kinerja perbaikan sarana sudah baik. 3. Dana Operasional Sekolah, BOP dan BOS Selain dana APBD yang diuraikan di atas, setiap sekolah baik PAUD, SD,SMP,SMA,SMK menerima dana operasional sekolah (BOS) dana bantuan pemerintah untuk operasional penyelenggaraan pendidikan. Untuk Tahun 2016 dana BOS yang diterima sekolah adalah sebagai berikut baik untuk tingkat PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK: Tabel 3.16 Dana Operasional Sekolah BOP PAUD, BOSS SD, SMP,SMA/SMK Kabupaten Simalungun Tahun 2016

NO

Tingkat Pendidikan

Jumlah unit sekolah

Jumlah Dana (Rp.)

1

Dana BOP PAUD

330

5.611.200.000.-

2

Dana BOS SD

823

84.410.400.000.-

3

Dana BOS SMP

148

37.591.000.000.-

4

Dana BOS SMA

51

25.042.500.000.-

5

Dana BOS SMK

42

16.893.450.000.-

JUMLAH

1.394

169.548.550.000.-

Besar dana BOP dan dana BOS yang diterima sekolah dengan berdasar pada jumlah siswa yaitu : - BOP untuk PAUD sebesar RP. 600.000/siswa/tahun; - BOS untuk SD sebesar Rp. 800.000/siswa/tahun; - BOS untuk SMP sebesar Rp. 1.000.000/siswa/tahun; - BOS untuk SMA sebesar Rp. 1.400.000/siswa/tahun; - BOS untuk SMK sebesar Rp. 1.400.000/siswa/tahun. Sedangkan peruntukan dari dana BOP dan BOS adalah untuk biaya operasional sekolah dalam

menyelenggarakan

tugas

pokoknya

menyelenggarakan

pendidikan

dan

pengajaran. Dan atas dana tersebut operasional pendidikan dapat berjalan lebih baik dan lancar. Penggunaan dana BOS ini dilaksanakan sesuai petunjuk penggunaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mulai dari belanja pegawai, barang dan jasa maupun belanja modal/aset sekolah. Adapun permasalahan dibidang pelayanan pendidikan adalah: 1)

Kebutuhan peningkatan sarana prasarana sekolah meliputi rehab Ruang Kelas SD khususnya masih terdapat 901 Ruang Kelas (Rusak Sedang, Rusak Berat dan Rusak Total) beserta pengadaan mebeleurnya.

2)

Kebutuhan akan penambahan guru (PNS) sudah mendesak ditingkat SD karena kekurangan guru kelas mencapai 1550 orang.


63

3)

Peningkatan kompetensi guru masih dibutuhkan mengingat nilai uji kompetensi guru belum memadai (5,2).

4)

Dibutuhkan bantuan beasiswa secara berkesinambungan mulai Tingkat SD sampai pendidikan tinggi untuk meningkatkan mutu SDM dan peningkatan pendidikan masyarakat khususnya bagi keluarga kurang mampu.

Sedangkan strategi yang dilaksanakan dalam rangka menyikapi permasalahan dibidang pelayanan pendidikan sebagai upaya meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut: 1)

Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah SD perlu dilanjutkan pada tahun mendatang untuk mendukung pembelajaran yang berkualitas.

2)

Perlu diusulkan pengangkatan guru PNS khususnya ditingkat SD dan dukungan dana APBD dalam penganggaran untuk guru honorer dan guru PTT.

3)

Peningkatan mutu dan komptensi guru perlu dilaksanakan terus-menerus untuk menciptakan guru yang profesional dan pengelolaan pendidikan yang lebih baik.

4)

Pemberian beasiswa untuk siswa yang berlatarbelakang keluarga kurang mampu perlu dilanjutkan dimasa akan datang. Sasaran : 10 Pembinaan Budaya Baca, Perpustakaan dan Pelestarian Arsip Daerah

Capaian sasaran strategis ini termasuk dalam kategori “ Berhasil”, dengan rincian sebagai berikut : Indikator Kinerja Jumlah pengadaan bahan pustaka daerah Jumlah pelayanan perpustakaan keliling Jumlah dokumen/ data arsip yang dikumpulkan/monitoring kearsipan

Target

Capaian 2016 Realisasi

400 Judul Buku 80 Sekolah 54 SKPD

270 Judul Bbuku 60 Sekolah 54 SKPD

% 67,5 75 100

Kebijakan pembinaan peningkatan minat baca melalui penyediaan sarana prasarana perpustakaan serta fasilitasi masyarakat dan pelajar untuk mendapatkan akses terhadap bahan bacaan/ atau buku pelajaran. Adapun realisasi kegiatan 2016 antara laian: 1)

Penyediaan

bahan

perpustakaan

umum

daerah

yaitu

penambahan

koleksi

Perpustakaan Umum sebanyak 270 judul (540 Exsemplar). 2)

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajaran melalui kegiatan Perpustakaan Keliling di 60 Sekolah.

Adapun permasalahan dibidang perpustakaan dan arsip adalah sebagai berikut: 1)

Sarana Mobil Pintar (Perpustaakan Keliling) masih kurang dan biaya operasional yang sangat terbatas untuk menjangkau seluruh kecamatan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pelayanan perpustakaan.

2)

Terbatasnya SDM pengelola perpustakaan dan arsip untuk melaksanakan tugas-tugas perpustakaan dan arsip.


64

Strategi yang dilakukan untuk pengembangan kegiatan perpustakaan dan kearsipan kedepan adalah: 1)

Pengusulan

penambahan

sarana

perpustakaan

serta

operasional

pengelolaan

perpustakaan (Perpustakaan Keliling) agar dapat menjangkau seluruh kecamatan. 2)

Fasilitasi pengelola perpustakaan untuk mengikuti Bimtek dibidang pengelolaan perpustakaan dan kearsipan.



Menggairahkan pendidikan-pendidikan non formal berbasis keterampilan yang berkualitas untuk menekan angka pengangguran. Sasaran : 11 Mengurangi pengangguran dan peningkatan ekonomi yang merata

Capaian sasaran strategis ini termasuk dalam kategori “Sangat

Berhasil”, dengan

rincian sebagai berikut : Capaian 2016 Target Realisasi

Indikator Kinerja Jumlah peserta pelatihan salon Informasi bursa tenaga kerja melalui kegiatan sosialisasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Simalungun Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja Program

dan

kegiatan

yang

dilaksanakan

dalam

%

16 Orang 450 orang

16 Orang 342 orang

100

1 SK 20 orang

1 SK 20 orang

100 100

rangka

mengurangi

76

tingkat

pengangguran dan fasilitasi pencari kerja untuk mendapatkan lapangan pekerjaan antara lain: 1)

Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan kegiatan yaitu pelatihan kepada para pencari kerja yang dilaksanakan setiap tahun dengan jenis pelatihan ketrampilan yang berbeda.

2)

Penyusunan informasi bursa tenaga yaitu penyebarluasan informasi lowongan kerja kepada yang dilaksanakan di seluruh kecamatan dengan masa pelaksanaan setiap 3 bulan dalam waktu 1 tahun.

3)

Perlindungan

dan

pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan

dengan

kegiatan

pemberdayaan Lembaga LKS Tripartit yaitu kerjasama/ koordinasi Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan lembaga ketenagakerjaan (pemerintah, pengusaha dan pekerja). Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan non formal dalam upaya mengurangi pengangguran adalah sebagai berikut: 1)

Tingkat pendidikan dan keterampilan angkatan kerja masih rendah.

2)

Kualitas dan daya saing tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar.

Untuk menyikapi permasalahan ini strategi yang dilakukan adalah dengan memperbanyak kesempatan kepada calon tenaga kerja khususnya masyarakat kurang mampu untuk Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2016

65

mendapatkan pelatihan keterampilan disertai dengan pemberian bantuan peralatan kerja. Sasaran : 12 Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Capaian sasaran strategis ini termasuk dalam kategori “Cukup Berhasil”, dengan rincian sebagai berikut : Indikator Kinerja Jumlah jenis PMKS Jumlah lansia yang dibantu Jumlah korban bencana alam Jumlah penyandang penyakit cacat sosial yang dibantu/eks trauma Jumlah kecamatan memiliki Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Tokoh Masyarakat Jumlah panti yang mendapat pembinaan dibidang manajen

Capaian 2016 Target Realisasi 26 PMKS 8 PMKS 700 orang 115 100 Orang 0 40 orang 20 orang

% 28,57 30,76 0 50

31 kecamatan

31 kecamatan

100

15 Panti Asuhan

15 Panti Asuhan

100

Capaian kinerja dibidang pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial dan masyarakat yang terkena dampak bencana. Adapun program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yaitu penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat. Adapun permasalahan dalam pencapaian kinerja dibidang sosial tahun 2016 adalah akurasi Database Angka Kemiskinan belum maksimal (byname/by addreas). Untuk menyikapi permasalahan tersebut strategi dilaksanakan dalam peningkatan kinerja bidang sosial adalah dengan menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pendataan angka kemiskinan di Kabupaten Simalungun sehingga dalam pengalokasian bantuan kegiatan tepat sasaran. Sasaran : 13 Peningkatan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Capaian sasaran strategis ini termasuk dalam kategori “Kurang Berhasil”, dengan rincian sebagai berikut : Indikator Kinerja Peringatan Hari Anak Nasional Pembinaan dan perlombaan bidang PKDRT Pelatihan penyusunan GBS bagi Vokal Point SKPD Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga Sosialisasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. Program

peningkatan

kapasitas

kelembagaan,

Capaian 2016 Target Realisasi 150 Orang 150 Orang 150 Orang 75 Orang 75 Orang 500 Orang 100 Orang pemberdayaan


% 100 100

0 perempuan

0 dan

66

perlindungan anak diarahkan dalam rangka menyikapi isu dan permasalahan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat seperti sosialisasi dan penyuluhan terhadap tindak kekerasan, bahaya penyakit HIV/ AIDS dan NAFZA (obat-obat terlarang). Sedangkan

dibidang

kelembagaan

kegiatan

yang

dilaksanakan

adalah

penguatan

kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dengan kegiatan pelaksanaan even Forum Anak. Sedangkan dalam peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan kegiatan yang dilaksanakan adalah pelatihan bagi perempuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak, pembinaan dan perlombaan nagori percontohan PKK bidang PKDRT serta pelatihan penyusunan GBS bagi focal point SKPD. Adapun permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dibidang perberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut: 1)

Semakin meningkatnya peredaran narkoba dan pengaruhnya semakin meluas sampai ketingkat pedesaan.

2)

Pendataan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan masih sulit akibat luasnya wilayah kerja dan kurangnya keterbukaan masyarakat.

Sedangkan solusi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja kedepan adalah sebagai berikut: 1)

Peningkatan koordinasi lintas sektoral dalam upaya pencegahan peredaran pengaruh narkoba.

2)

Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait. Sasaran : 14 Pengembangan Kewirausahaan dan Kegiatan Kompetitif UKM

Capaian sasaran strategis ini termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil”, dengan rincian sebagai berikut : Indikator Kinerja Jumlah Koperasi Aktif yang dibina Jumlah promosi produk usaha mikro kecil dan menengah Jumlah kader koperasi yang dilatih Jumlah pengurus koperasi yang dilatih dibidang SDM bidang pengelolaan keuangan perkoperasian Jumlah koperasi yang dibina tentang permodalan Penilaian kesehatan KSP/USP Capaian kinerja sasaran strategis

Capaian 2016 Target Realisasi 400 430 Koperasi Koperasi 3 Pameran 3 Pameran

% 107,5 100

200 Orang 200 Orang

200 Orang 200 Orang

100 100

200 Koperasi 200 Koperasi

200 Koperasi 200 Koperasi

100 100

pengembangan kewirausahaan dan kegiatan UKM

tahun 2016 dilaksanakan melalui kegiatan sebagai beikut: 1)

Pengembangan kewirausahaan UMKM dan penyelenggaraan Bimbingan Teknis Usaha Koperasi yang ditujukan bagi masyarakat/ petani.


67

2)

Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menegah yaitu pelaksanan promosi produk UMKM di Pekan Raya Sumatera Utara Tahun 2016.

3)

Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi yaitu tentang sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

terhadap Kelompok Masyarakat seperti Kelompok PKK

dan P2WKSS. Selain itu juga dilaksanakan Bimbingan Teknis kepada pengelola koperasi tentang penatalaksanaan kelembagaan asset dan keuangan koperasi dengan sasaran: -

Bertambahnya koperasi / KUD yang aktif.

-

Terlaksananya Rapat Anggota Koperasi sebagai kekuasaan tertinggi di Koperasi.

-

Terjalinnya kerja sama yang baik antar anggota, pengurus dan pengawas koperasi serta tertatatanya Administrasi Organisasi untuk mendukung kegiatan usaha Koperasi.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan koperasi dan UMKN adalah kurangnya profesionalisme pengelola koperasi dan UKM dibidang manajemen, kelembagaan, lemahnya struktur permodalan serta terbatasnya jaringan usaha dan kerjasama antara pengelola usaha koperasi dengan lembaga keuangan atau pengusahapengusaha besar. Strategi

untuk

menyikapi

permasalahan

dalam

pengembangan

perkoperasian

di

Kabupaten Simalungun adalah peningkatan SDM pengelola koperasi, pemberdayaan koperasi, revitalisasi koperasi serta fasilitasi koperasi dan UMKN untuk mengikuti promosi atas produk koperasi usaha kecil dan menengah. Sasaran: 15 Pengembangan sentra industri kecil dan menengah yang potensial, perlindungan konsumen, pengamanan perdagangan dan peningkatan efisiensi perdangangan Capaian Sasaran Strategis ini diharapkan dapat mendukung industri kecil dan menengah di wilayah Kabupaten Simalungun. Capaian sasaran strategis ini termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil”, dengan rincian sebagai berikut : Indikator Kinerja Jumlah tenaga terampil dibidang las Jumlah bantuan las Jumlah masyarakat yang dilatih dalam menjahit dan membordir Jumlah mesin jahit, bordir, obras yang disalurkan kepada masyarakat Jumlah masyarakat yang dilatih mesin sealer Jumlah bantuan mesin sealer Jumlah pengujian terhadap barang yang beredar Jumlah Kecamatan yang akan dipasang Plang Cukai Jumlah pameran hasil kerajinan masyarakat

Capaian 2016 Target Realisasi 5 orang 5 orang 2 Unit 2 Unit 20 Orang 20 Orang 9 unit 10 orang 20 Unit 5 Pengujian 31 Kecamatan 2 pameran


9 unit 10 orang 20 Unit 1 Pengujian 31 Kecamatan 2 pameran

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

68

Indikator Kinerja Jumlah produk yang dipromosikan Jumlah masyarakat peserta sosialisasi SNI

Capaian 2016 Target Realisasi 26 produk 26 produk 60 Orang 60 Orang

% 100 100

Capaian kinerja sasaran trategis pengembangan sentra industri kecil dan menengah yang potensial, perlindungan konsumen, pengamanan perdagangan dan peningkatan efisiensi perdangangan tahun 2016 dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut: 1.

Mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat nagori untuk berwirausaha berupa kegiatan pelatihan kepada masyarakat dalam bidang las, menjahit dan membordir serta memberikan bantuan peralatan mesin las, mesin jahit, mesin obras dan mesin bordir.

2.

Meningkatkan transaksi jual beli produk-produk hasil IKM dan kerajinan yaitu pelaksanaan pelatihan keterampilan mesin sealer dan menyalurkan bantuan mesin sealer kepada masyarakat untuk meningkatkan produksi hasil IKM dan kerajinan.

3.

Meningkatkan kesehatan masyarakat dan memastikan barang yang layak dikonsumsi yaitu pengujian/pengawasan terhadap barang-barang dan bahan makanan yang beredar di Kabupaten Simalungun.

4.

Meningkatkan pendapatan pelaku IKM dan kerajinan dalam bentuk promosi terhadap 26 produk hasil IKM dan kerajinan serta mengadakan pameran untuk memasarkan produk-produk IKM dan kerajinan tersebut

Adapun permasalahan dan solusi Urusan Pilihan Industri dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut: 1)

Volume pengujian terhadap peredaran barang dan jasa di Kabupaten Simalungun masih sangat rendah (1 kali dalam 1 tahun).

2)

Belum beroperasinya sistem resi gudang.

Sedangkan solusi dan strategi pengembangan kedepan pengembangan sentra industri kecil dan menengah yang potensial, perlindungan konsumen, pengamanan perdagangan dan peningkatan efisiensi perdangangan adalah: 1)

Peningkatan volume pengujian barang dan jasa.

2)

Mengundang mitra kerja dalam pengoperasian Sistem Resi Gudang. MISI 4 MENINGKATKAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN UNTUK MENCIPTAKAN SUASANA YANG KONDUSIF



Menyediakan personil-personil ketertiban masyarakat di setiap desa yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dekat dengan masyarakat.



Pencegahan dini dan penanggulangan bencana. Sasaran : 16 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan


69

Capaian sasaran strategis ini termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil”, dengan rincian sebagai berikut :

Capaian 2016

Indikator Kinerja

Target

Jumlah even kemasyarakatan dan keagamaan yang berlangsung dengan aman, tertib dan damai Jumlah lokasi kegiatan pengamanan kenyamanan lingkungan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan toleransi dan kerukunan kehidupan beragama Jumlah kecamatan yang melaksanakan kegiatan masyarakat pelopor toleransi dan kerukunan beragama Jumlah anggota Ormas dan LSM yang dibina Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja mendapat pelatihan/ kompetensi dalam penegakan Perda

Realisasi

%

5 even

5 even

100



100

3 Kecamatan

3 Kecamatan

100

50 Orang 50 Orang

50 Orang 50 Orang

100 100

100 Orang

100 Orang

100

100

Pelenggaraan kegiatan dalam rangka peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kabupaten Simalungun dikoordinasikan melalui 2 (dua) SKPD yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Satuan Polisi Pamong Praja secara aktif berkoordinasi dengan instansi

terkait

dalam

menjaga

ketentraman

masyarakat

khususnya

pada

saat

pelaksanaan even-even yang sudah menjadi agenda tahunan Pemerintah Kabupaten Simalungun

dan

kegiatan

dilaksanakan

di

Kabupaten

Tingkat

Provinsi

Simalungun.

maupun

Beberapa

yang

sifatnya nasional

kegiatan

kemasyarakatan

yang dan

keagamaaan yang berlangsung tertib, lancar dan aman selama tahun 2016, yaitu : 1)

Pesta Rondang Bintang

2)

MTQ Kabupaten Simalungun

3)

Pesparawi

4)

Pesta Danau Toba

5)

Malam Takbiran dan Shalat Idul Adha

6) Natal 7) Pengamanan Kunjungan Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Simalungun. Selain pengamanan yang telah masuk dalam agenda rutin Pemerintah Kabupaten Simalungun, juga dilaksanakan kegiatan rutin dalam rangka menjaga kenyamanan masyarakat dengan melakukan rajia ke tempat-tempat yang dianggap berpotensi mengganggu

kenyamanan

masyarakat

serta

melakukan

dialog

dengan

organisasi

masyarakat. Kegiatan ini memperoleh hasil yang optimal, dimana target kegiatankegiatan pendukung yang ditargetkan mewujudkan keamanan lingkungan persentasenya mencapai 100%. Hal ini didukung oleh data bahwa selama tahun 2016 keamanan lingkungan di wilayah Kabupaten Simalungun berjalan sangat baik. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2016

70

Sasaran : 17 Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam/kebakaran Capaian sasaran strategis ini termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil”, dengan rincian sebagai berikut : Capaian 2016

Indikator Kinerja

Target BAIK

Realisa si BAIK

100

1 Profil

1 Profil

100

1 1 Dokumen Dokumen Bahaya 32 unit 32 unit

100

Tingkat kesiapan masyarakat dalam menghadapi dan menanggulangi bencana alam/kebakaran Profil dan analisis data kawasan daerah rawan bencana/ pemetaan daerah rawan bencana Jumlah SOP untuk komando tanggap darurat Jumlah Sarana Kebakaran

dan

Prasarana

Pencegahan

%

100

Sampai saat ini Bencana yang terjadi di Kabupaten Simalungun masih bersifat lokal, yang artinya terjadi hanya dalam skala kecil. Misalnya bencana longsor, banjir bandang dan kebakaran hanya terjadi pada satu titik dan tidak menimbulkan kerugian materil maupun korban jiwa yang besar. Dan masih dapat ditanggulangi oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun tanpa perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Pusat. Sehingga Status Bencana belum perlu ditetapkan sebagai Bencana Nasional, Regional /Provinsi atau Kabupaten. Upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut: 1)

Untuk mengantisipasi kemungkinan bencana antara lain adalah telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan Mitigasi Bencana kepada pihak Kecamatan melalui Kasi Trantib Kecamatan.

2)

Pada saat peninjauan lokasi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun telah mensosialisasikan Mitigasi Bencana kepada pihak masyarakat. Sehingga diharapkan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam upaya mengantisipasi terjadinya bencana.

Sebagai Kabupaten terdekat dan bertetangga dari Kabupaten Karo yang tengah dilanda Bencana Letusan Gunung Sinabung, maka BPBD Kabupaten Simalungun berinisiatif segera menerjunkan beberapa anggota untuk membantu dalam penanggulangan bencana tersebut, seperti mendirikan Tenda Komando di kompleks Rumah Sakit Efarina di Berastagi dan menyediakan pengolahan air bersih portabel (Water Treatment). Hal ini sebagai partisipasi dalam meringankan penderitaan para pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo pada saat itu. Adapun permasalahan dan solusi kegiatan Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2016

71

Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut: 1)

Armada Pemadam Kebakaran masih sangat kurang dibandingkan dengan luas wilayah kerja (31 kecamatan) khususnya pada saat kejadian bencana kebakaran.

2)

Jumlah laporan bencana relatif banyak sehingga belum dapat ditangani secara keseluruhan.

Sedangkan strategi yang dilakukan untuk menyikapi permasalahan dan peningkatan kinerja pencegahan dan penanggulangan bencana adalah: 1)

Peningkatan koordinasi dan konsultasi kepada instansi teknis tentang usulan pengadaan armada dan peralatan penanganan bencana.

2)

Penyediaan dana siap pakai ditampung dalam APBD (alokasi dana ditambah) untuk penanggulangan bencana yang sifatnya tanggap darurat. MISI 5 MENINGKATKAN DAYA SAING

 Memberdayakan SKPD untuk menghasilkan program pembangunan yang mampu mendongkrak image dan kualitas unggul Kabupaten Simalungun di tingkat nasional dan tingkat intemasional.  Menghasilkan produk-produk pertanian yang dikenal dan berkualitas eksport.  Memberdayakan budaya simalungun untuk mengundang wisatawan.  Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi penyelenggaraan pemerintah daerah.  Menjalin kerjasama dengan stakeholders dibidang pariwisata untuk mengembalikan danau toba menjadi icon Kabupaten Simalungun. Sasaran : 18 Peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah Capaian kinerja sasaran strategis ini termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil” sebagai berikut : Indikator Kinerja Tingkat produksi pertanian (padi) Tingkat produksi jagung Jumlah promosi hasil pertanian Database potensi produksi pertanian Komoditi unggulan hortikultura yang dikembangkan Pengembangan diversifikasi tanaman Persentase pembangunan infrastruktur jalan pertanian Persentase infrastruktur jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik

Capaian 2016 Target Realisasi 505.800 Ton 618.086 Ton 350.000 Ton 6 Pameran

382.314,5 Ton 6 Pameran

% 122, 19 109, 23 100

1 Buku 2 Komoditi

1 Buku 2 Komoditi

100 100

20 Kecamatan 40 %

21 Kecamatan 40%

105

60%

50%

100 83,3 3

Untuk mendukung kinerja dibidang pertanian khususnya tanaman padi kebijakan yang Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2016

72

dilakukan

adalah

pemberian

bantuan

benih,

pestisida,

pengolahan

pasca

panen,

penyuluhan, perbaikan irigasi serta fasilitasi petani untuk mengikuti ansuransi pertanian. Data perkembangan produksi padi Kabupaten Simalungun tahun 2012-2015 seperti terdapat pada tabel berikut: Tabel 3.17 Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Simalungun Tahun 2012-2016 No 1 2 3

Komoditi Padi Sawah Produksi Padi Ladang Produksi Padi Produksi

2012

2013

440.992

449.779

40.184 481.176

Tahun 2014

2015

2016

526.338

535.804

583.016

41.059

49.981

57.582

35.070

490.838

576.310

593.387

618.086

Data diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Simalungun tetap dapat mempertahankan target produksi padi dan swasembada beras (sebagai Lumbung Beras di Provinsi Sumatera Utara), seperti data pada tabel berikut: Tabel 3.18 Data Perkembangan Stock Beras/Ketersediaan Beras Kabupaten Simalungun

JENIS DATA 1 1. Pertanian a. Padi 1). Luas Areal Panen 2). Produksi Gabah Kering Giling 3). Produksi Beras 4). Rata-Rata Produktivitas 5). Stock Beras/Ketersediaan Beras 6). Jumlah Konsumsi Kebutuhan Beras : 156 Kg/Kapita 7). Surplus Beras *Angka Ramalan II)

Satuan 2

2011 3

2012 4

2013 5

2014 6

2015 7

*2016 8

Ha

96.200

89,806

97,478 103,338

Ton Ton Kw/Ha

511,09 481,176 490,838 576.310 593.387 323,01 304,11 310,21 364,227 375.020 53,12 53,58 50,35 55,77 55,57

618.086 390.630 58,38

Ton Ton

129,63

129,99

156,12 156,121

156,12

156,121

Ton

193,38

174,12

154,09 208,106

218,9

234,509

106,79 105.872,5

Sasaran : 19 Peningkatan Produksi Perkebunan Capaian sasaran strategis ini termasuk dalam kategori “Berhasil”, dengan rincian sebagai berikut : Indikator Kinerja Tingkat produktivitas komoditi perkebunan

Capaian 2016 Target Realisasi 3,00% 3,00%


% 100

73

Capaian 2016 Target Realisasi 75,00% 75,00%

Indikator Kinerja

% Tingkat kebutuhan bibit perkebunan 100 masyarakat Jumlah bibit kelapa sawit yang 100.000 65.000 65 didistribusikan kepada petani batang batang Jumlah bibit kopi arabika yang 250.000 250.000 100 didistribusikan kepada petani batang batang Jumlah bibit kakao okulasi yang 10.000 batang 10.000 100 didistribusikan kepada petani batang Jumlah pupuk bokasi plus yang 120.000 Kg 120.000 Kg 100 didistribusikan kepada petani Jumlah karet okulasi yang didistribusikan 40.000 batang 30.000 75 kepada petani batang Dinas Perkebunan Simalungun telah merealisasikan beberapa target kinerja sesuai dengan

dokumen

Perjanjian

Kinerja

yaitu

melakukan

pelayanan

pembinaan

pembangunan/pengembangan perkebunan khususnya perkebunan rakyat sehingga dapat meningkatkan luas baku areal perkebunan dan meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan rakyat khususnya komoditi andalan Kabupaten Simalungun yaitu kelapa sawit , karet, kopi dan kakao . Data perkembangan potensi perkebunan Kabupaten Simalungun seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.19 Produksi Perkebunan Kabupaten Simalungun Komoditi

Produksi 2012

Produksi 2013

Produksi 2014

Produksi 2015

Produksi 2016

1

2 11.263,37 508.970,15

3 11.434,28 516.135,92

4 11.618,50 536.367,40

5 12.133,32 533.342,40

6 12.678,74 539.728,02

2.209,89 8.487,45 1.901,15 5.580,79 32,5 70,79 671,88 16,46 598,85 300,46 8,6 165,69

2.216,47 9.515,10 1.945,03 5.534,52 38,59 70,92 672,11 17,15 599,13 300,74 9,05 245,88

2.217,03 9.865,85 1.974,88 5.578,75 41 74,1 640,27 18,38 601,46 301,25 9,95 214

2.169,02 9.471,06 2.293,10 5.636,79 41,41 74,57 678,74 18,45 607,75 301,98 9,98 213,27

2.169,29 9.597,05 2.350,73 5.693,50 106,62 75,31 685,53 14,65 613,82 305 7,28 208,62

Karet Kelapa Sawit Kopi : Robusta Arabika Kelapa Kakao Cengkeh Kulit Manis Kemiri Lada Aren Pinang Vanili Tembakau

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan perkebunan adalah terkait dengan maraknya hama komoditi perkebunan seperti Hama PBK dan PBKo pada tanaman kopi dan kakao yang sangat berpengaruh kepada produktivitas serta mutu tanaman kopi dan kakao. Untuk mengantifasi hama tersebut maka Pemerintah Kabupaten


74

Simalungun melalui Dinas Perkebunan talah melakukan kebijakan yaitu peningkatan pengendalian hama PBK dan PBKo dengan menggunankan Beauveria bassiana dan sosialisasi dalam rangka peningkatan SDM petani dan petugas tentang pengendalian hama terpadu (PHT). Sasaran :20 Pemanfaatan potensi sumber daya hutan, rehabilitasi, perlindungan dan konservasi hutan Capaian sasaran strategis ini termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil”, dengan rincian sebagai berikut : Capaian 2016

Indikator Kinerja

Target

Luas rehabilitasi lahan dan tanaman kehutan Jalur hijau/ Green Belt Untuk

mendukung

kinerja

Dinas

Realisasi

845 Ha 25 Ha

Kehutanan

dalam

pencapaian

%

425 Ha 25 Ha

75,14 100

sasaran

strategis

“Pemanfaatan potensi sumber daya hutan, rehabilitasi, perlindungan dan konservasi hutan” kegiatan yang dilakukan secara berkelnjutan adalah: 1.

Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan ;

2.

Pengadaan Bibit Kehutanan

3.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan ( Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat) ;

4.

Peningkatan

peran

serta

masyarakat

dalam

rehabilitasi

hutan

dan

lahan

(Pemeliharaan Tanaman dan Pengkayaan Tanaman, Dam Pengendali, Dam Penahan, Sarana Penyuluhan) ; 5.

Penyusunan Rencana Teknis Tahunan (RTn) Rehabilitasi Hutan dan Lahan ;

6.

Pembuatan Jalur Hijau / Green Belt beserta pemeliharaanya;

Permasalahan

yang

masih

merupakan

kendala

utama

dalam

melestarikan

serta

pemanfaatan potensi Kehutanan Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut: 1)

Masih tingginya perusakan hutan akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian hutan.

2)

Potensi kerusakan hutan akibat kebakaran dan penggarapan hutan masih relatif tinggi.

Untuk menyikapi permasalahan dan kendala tersebut strategi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1)

Pengelolaan hutan secara partisipatif dan peningkatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar hutan.

2)

Reboisasi kawasan hutan khusunya pada lahan-lahan kritis.

3)

Penambahan petugas pengamanan hutan. Sasaran : 21 Meningkatnya produksi perikanan, peternakan dan meningkatnya kesehatan ternak


75

Capaian sasaran strategis ini termasuk dalam kategori “ Sangat Berhasil”, dengan rincian sebagai berikut : Capaian 2016 Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pembibitan 1 Unit ternak Jumlah kawasan pengembangan/ rehabilitasi sarana 8 budidaya air tawar Kecamatan Jumlah sarana pembibitan perikanan 2 Balai Benih Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit 31 menular ternak Kecamatan

1 Unit 6 Kecamatan 2 Balai Benih 31 Kecamatan

% 100 75 100 100

Capaian kineja dibidang perikanan dan peternakan Kabupaten Simalungun tahun 2016 dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar, Pengembangan sarana dan prasarana budidaya serta Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak yaitu pengobatan dan vaksinasi pada hewan/ternak masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan usaha perikanan dan peternakan masyarakat adalah: 1)

Rendahnya

SDM

petani

dan

peternak

dalam

mengelola

usaha

perikanan/

peternakannya. 2)

Masih banyak ternak dan ikan yang mati pada saat penyaluran bantuan.

Untuk menyikapi kendala dan permaslahan tersebut, strategi kebijakan yang dilaksanakan adalah: 1)

Peningkatan SDM petani dan petugas penyuluh dibidang peternakan dan perikanan melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan.

2)

Pemberdayaan UPTD Perikanan dan Peternakan di setiap kecamatan.

Sasaran : 22 Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Capaian Sasaran Strategis ini diharapkan dapat mendukung peningkatan ketahanan pangan daerah di wilayah Kabupaten Simalungun. Capaian sasaran strategis ini termasuk dalam kategori “Cukup Berhasil”, dengan rincian sebagai berikut : Indikator Kinerja Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan sosialisasi tentang pasca panen Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan sosialisasi model distribusi pangan Jumlah anggota PKK yang dilatih dalam pemanfaatan lahan pekarangan

Capaian 2016 Target Realisasi 3 Kelompok 2 Kelompok

% 66,66

3 Kelompok

1 Kelompok

33,33

50 Orang

50 Orang

100


76

Kebijakan pembangunan yang dilaksanakan dalam ranga mendukung program dan kegiatan peningkatan ketahanan pangan daerah Kabupaten Simalungun adalah: 1)

Penanganan daerah rawan pangan dengan kegiatan pembinaan dan pemberian makanan tambahan.

2)

Pelaporan secara berkala kondisi ketahanan pangan Kabupaten Simalungun dengan kegiatan pelaksanaan Rapat Posko Ketahanan Pangan Pertriwulan dengan petugas koordinator dari 31 kecamatan untuk penyediaan informasi harga pangan dan ketersediaan pangan di masing-masing kecamatan.

3)

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dengan kegiatan pembinaan Nagori Percontohan PKK.

4)

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dalam bentuk pembinaan Kelompok Tani sekaligus pemberian bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5)

Pengembangan Lumbung Pangan Desa yaitu pembinaan Kelompok Tani dan pemberian bantuan gabah kering untuk Kelompok Tani.

6)

Pengembangan model distribusi pangan yang efisien yaitu pembinaan Gapoktan sekaligus dengan pemberian bantuan.

Adapun permasalahan dan hambatan yang mempengaruhi pencapaian kinerja dibidang peningkatan ketahanan pangan adalah: 1)

Kurangnya fasilitas sarana prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas lapangan.

2)

Kurangnya pelatihan dibidang ketahanan pangan khususnya untuk kelompok binaan.

Sedangkan solusi dalam menyikapi permasalahan peningkatan ketahanan pangan daerah adalah: 1)

Meningkatkan koordinasi serta pengusulan pengadaan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan.

2)

Pelaksanaan pelatihan teknis.

Sasaran : 23 Meningktnya Kinerja Penyuluhan 3)

Capaian Sasaran Strategis ini diharapkan dapat mendukung kinerja penyuluhan di Kabupaten

Simalungun.

Capaian

sasaran

strategis

ini

termasuk

dalam

kategori

“Berhasil”, dengan rincian sebagai berikut : 4)

Indikator Kinerja Ketersediaan sarana-prasarana penyuluhan Jumlah penyuluh pertanian berprestasi Jumlah petani berprestasi Jumlah petani yang mengikuti Pekan Daerah Tingkat Provinsi

Capaian 2016 Target Realisasi 80% 28% 5 orang 5 orang 50 Orang


2 orang 7 orang 50 Orang

% 28 40 140 100

77

Capaian 2016 Target Realisasi 845 Ha 425 Ha 25 Ha 25 Ha

Indikator Kinerja Luas rehabilitasi hutan dan lahan Luas pemeliharaan gren belt

% 50,29 100

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja penyuluhan di Kabupaten Simalungun adalah: 1)

Peningkatan kemampuan lembaga petani yaitu terlaksananya Sertifikasi Kelompok Tani/Gapoktan/Poktan melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan Gapoktan/Kelompok Tani.

2)

Pendukung Kelompok Tani Nelayanan Andalan (KTNA) yaitu terselenggaranya Pekan Daerah Sumatera Utara Tahun 2016 yang diikuti oleh KTNA Kabupaten Simalungun.

3)

Monitoring, evaluasi dan pelaporan yaitu terlaksananya sosialisasi/ pertemuan evaluasi kinerja penyuluh yang dilaksanakan secara rutin (4 kali pertemuan/tahun) yang diikuti koordinator penyuluh 31 orang dan struktural/staf dengan output terlaksananya penyusunan Buku Programa Penyuluhan Kabupaten Simalungun.

4)

Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan dengan realisasi kegiatan: -

Temu

tugas

penyuluh

pertanian

dalam

rangka

meningkatnya

kapasitas/kemampuan penyuluh (peningkatan SDM penyuluh) melalui hasil monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

kinerja

penyuluh

serta

meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kinerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan -

Penilaian Petani dan Penyuluh Berprestasi: terlaksananya penilaian petani dan penyuluh berprestasi dalam rangka motivasi peningkatan kinerja diantara penyuluh.

-

Pertemuan teknis penyuluh dalam rangka terciptanya evaluasi kinerja bagi penyuluhan yang dilaksanakan setiap bulan.

Adapun permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan penyuluhan adalah mengingat

bahwa Sumber Daya Penyuluh Pertanian Lapangan masih terbatas

dinamika

perkembangan

teknologi

pertanian

sangat

cepat

sehingga

dibutuhkan kesiapan penyuluh untuk selalu dapat mengikuti perkembanganya untuk selanjutnya dapat diteruskan kepada para petani. Strategi

yang

dilakukan

untuk

menyikapi

permasalahan

yang

ada

dalam

upaya

Pertanian-Penguatan

Balai

peningkatan kinerja dibidang penyuluhan di kabupaten Simalungun adalah: 1)

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Penyuluhan

Penyuluhan Pertanian di Kecamatan melalui pendidikan dan pelatihan. 2)

Peningkatan Kapasitas Kinerja Penyuluh Pertanian-Fasilitasi Honor THL-TB PP

3)

Peningkatan kapasitas Kelembagaan Petani-Pengawalan dan Pendampingan Lokasi Sentra.


78

4)

Peningkatan kapasitas Kelembagaan Petani-Penumbuhan Kelembagaan Ekonomi Petani.

5)

Peningkatan kapasitas Kelembagaan Petani-Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani.

6)

Peningkatan Kinerja penyuluh Pertanian-Penumbukembangan Penyuluh Swadaya.

 Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi penyelenggaraan pemerintah daerah. Sasaran : 24 Meningkatnya Kinerja Aparatur Ukuran kinerja sasaran strategis ini terdapat dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambah dengan indikator kinerja relevan lainnya. Capaian sasaran strategis ini termasuk dalam kategori “Cukup Berhasil”, dengan rincian sebagai berikut : Indikator Kinerja

Capaian 2016

Target Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan 20 orang pelatihan formal. 519 orang Jumalah pegaawai yang mengikuti pendidikan dan pelatiah prajabatan 80 orang Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis 100 orang Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan penjenjangan struktural 40 orang Jumlah pegawai yang mendapat bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 2500 Jumlah pegawai yang melaksanakan sumpah janji orang PNS 20 SKPD Seleksi lelang jabatan bagi PNS 80% Persentase meningkatnya disiplin pegawai Capaian kinerja sasaran strategis meningkatkan kinerja aparatur

Realisasi 0

% 0

519 orang

100

79 orang

98,75

64 orang

64

29 orang

72,5

1000 40 orang 20 SKPD 100 80% 100 dilaksnakan melalui

kegiatan: 1.

Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur.

2.

Penjenjangan struktural bagi aparatur Kabupaten Simalungun.

3.

Peningkatan sumber daya aparatur melalui bantuan tugas belajar dan Ikatan Dinas bagi aparatur yang terdiri dari Program S2 sebanyak 2 orang dan Dokter Spesialis 3 orang.

4.

Pemutahiran data PNS dan DUK ASN.

5.

Penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah PNS.

6.

Seleksi lelang jabatan jabatan bagi PNS.

7.

Uji kesesuaian (Job-Fit) untuk JPT Pratama dan Tes Psikologi untuk JPT Pratama dan Jabatan Administrator.

Adapun permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan meningkatkan kinerja aparatur antara lain: Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2016

79

1) Masih belum validnya database kepegawaian yang dengan mudah dapat diakses guna mendukung pelayanan kepegawaian yang efektif dan efisien.

2) Berubahnya berbagai peraturan dibidang kepegawaian berimplikasi pada perubahan tata cara pegelolaan kebijakan kepegawaian karena terkait secara langsung kepada seuruh ASN. Sedangkan solusi yang dilaksanakan untuk menyikapi kendala-kendala dan permasalahan adalah: 1)

Peningkatan koordinasi dan konsultasi tentang pengelolaan data base kepegawaian kepada instansi teknis/terkait.

2)

Bimbingan Teknis tentang pengelolaan kepegawaian. Sasaran : 25 Meningkatnya kualitas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah

Ukuran kinerja sasaran strategis ini terdapat dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambah dengan indikator kinerja relevan lainnya. Capaian sasaran strategis ini termasuk dalam kategori “ Berhasil”, dengan rincian sebagai berikut : Capaian 2016

Indikator Kinerja

Target

Jumlah tindak lanjut hasil temuan pengawasan Jumlah tenaga pemeriksa yang mendapat pelatihan bidang pengawasan

Realisasi

100 LHP 2 Orang

0 2

% 0 100

Pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2016 dilaksanakan melalui peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH yaitu pengawasan secara rutin/berkala terhadap semua obyek pengawasan (auditan). Beberapa pernasalahan tersebut diantaranya adalah : 1.

Kurangnya pegawai/ tenaga pengawas. Dibandingkan dengan jumlah obrik (objek pemeriksaan) dan luasnya daerah/ wilayah pemeriksaan yang ada di Pemerintahan Kabupaten Simalungun.

2.

Kemampuan Tenaga Pengawas masih terbatas hal ini disebabkan oleh minimnya dana yang ada untuk mengikuti pelatihan yang berkesinambungan dan bertahap.

3.

Tunjangan penghasilan pengawas yang masih minim.

Strategi pemecahan masalah terhadap kondisi diatas adalah : 1.

Penambahan pegawai/ tenaga pengawas yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan

dengan

disiplin

ilmu

terkait

dengan

tugas-tugas

auditor

dan

pengawasan. 2.

Peningkatan profesioanlisme dan kemampuan yang

dilakukan melalui peningkatan

pendidikan/ pelatihan secara kuantitas dan kualitas bagi pegawai/ pengawas yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Sasaran : 26 Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2016

80

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah Ukuran kinerja sasaran strategis ini terdapat dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambah dengan indikator kinerja relevan lainnya. Capaian sasaran strategis ini termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil”, dengan rincian sebagai berikut : Capaian 2016

Indikator Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun sesuai standar akuntansi pemerintah Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Daftar Barang Milik Daerah (IKMN) Daerah

Target 1 Laporan Keuangan

Realisasi 1 Laporan Keuangan

% 100

6 Perda 6 jenis dokumen

6 Perda 1jenis dokumen

100 100

Capaian kinerja dengan sasaran strategis meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah, kegiatan yang dilakukan adalah peningkatan SDM dibidang pengelolaan keuangan daerah yang terkoneksi melalui aplikasi, perbaikan sistem pelaporan sesuai standart akuntansi, penyederhanaan regulasi serta perbaikan manajemen pengelolaan asset daerah. Sasaran : 27 Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Produk Perencanaan Pembangunan Daerah Ukuran kinerja sasaran strategis ini terdapat dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambah dengan indikator kinerja relevan lainnya. Capaian sasaran strategis ini termasuk dalam kategori “ Berhasil”, dengan rincian sebagai berikut :

Capaian 2016

Indikator Kinerja Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang perencanaan Persentase realisasi usulan program/ kegiatan dalam Musrembang Kesesuaian RTRW dengan kebijakan pembangunan daerah Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tepat waktu Kunjungan lapangan kegiatan fisik SKPD Jumlah laporan program/ kegiatan yang dilaporkan setiap triwulan Data dan informasi untuk (Dokumen Statistik) pendukung perencanaan pembangunan Jumlah Buku yang disusun untuk penyediaan data/ informasi perencanaan pembangunan

100 Orang

41 orang

41

100%

80%

80

100%

80%

80

2 Buku Laporan 100 Lokasi 2 Laporan

2 Buku Laporan 93 Lokasi 2 Laporan

100

10 Dokumen 15 Buku

8 Dokumen

80

10 Buku

66,6

93 100

Capaiain kinerja dalam sasaran strategis perencanaan pembangunan daerah selama tahun 2016 adalah sebagai beikut: 1.

Indikator

kinerja

perencanaan

pembangunan

Permendagri 54 tahun 2010 tentang

daerah

dilaksanakan

berasarkan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah baik dari tahapan pelaksanaan maupun Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2016

81

substansi perencanaan pembangunan darah seperti pelaksanaan Musrembang Desa, Musrembang RKPD di Kecamatan, Musrembang RKPD Kabupaten, Forum SKPD, Penyusunan

KUA

PPAS,

Berdasarkan

ketentuan

Penetapan tersebut

RKPD

bahawa

dan

produk

pelaksanaan

perencanaan tahapan

lainya.

perencanaan

pembangunan yang dilaksanakan tahun 2016 berjalan dengan baik. 2.

Pelaksanaan kegiatan dibidang pelaporan, pengendalian dan evaluasi telah terealisasi kegiatan pelaporan program kegiatan pembangunan seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Laporan Pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan, Laporan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK), Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, Laporan Penanggulangan Kemiskinan.

3.

Untuk mendukung kinerja perencanaan pembangunan juga dilaksanakan kegiatan dan

pengembangan

data

informasi

yaitu

penyusunan

Buku

Statistik

Daerah

bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Daerah antara lain penyusunan Buku Orofil Daerah, Statisti Ekonomi, Buku Data Kemiskinan, Buku Produk Unggulan. Permasalahan terkait dengan penyampaian laporan adalah perihal

peyampaian laporan

secara berjenjang dari tingkat pengelola kegiatan/ SKPD dimana ditingkat SKPD belum sepenuhnya mempunyai kesadaran untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu. Upaya yang dilakukan dalam menyikapi permasalahan ini adalah dengan meningkatkan koordinasi kepada SKPD. Sasaran : 28 Pengembangan dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Ukuran kinerja sasaran strategis ini terdapat dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambah dengan indikator kinerja relevan lainnya. Capaian sasaran strategis ini termasuk dalam kategori “ Cukup Berhasil”, dengan rincian sebagai berikut : Capaian 2016

Indikator Kinerja Target Peyebarluasan informasi penyelengaraan pembangunan daerah Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan PPID Peningkatan jaringan radio komunikasi Pengembangan aplikasi telematika Jumah pegawai yang mengikuti pelatihan IT Kebijakan

yang

dilakukan

dalam

pelaksanaan

Realisasi

31 Kecamatan 20 Orang 1 Jaringan 2 Aplikasi 10 Orang kegiatan

31 Kecamatan 0 1 Jaringan 1 Aplikasi 0

penyebarluasan

% 100 0 100 100 0 informasi

pembangunan daerah adalah: 1)

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi yaitu penyediaan fasilitas jaringan komunikasi dan informatika (repeater, frekwensi).

2)

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa iklan layanan masyarakat, jasa media, rilis dan jasa media.

3)

Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi


dengan kegiatan

82

pengembangan

aplikasi

telematika

yaitu

sofware

aplikasi

pendataan

manara

komunikasi. 4)

Peningkatan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi yaitu pelatihan dibidang IT.

5)

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah (adventorial media cetak, society).

6)

Pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui baliho.

7)

Penyebarluasan informasi media

seperti

Buletin

yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat yaitu jasa

Simalungun,

publikasi

media

dan

Website

Pemerintah

Kabupaten Simalungun. Permasalahan dalam peningkatan kinerja penyebarluasan informasi pembangunan daerah yaitu: 1)

SDM dibidang IT masih terbatas dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah.

2)

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah belum maksimal (terkait dengan ketersediaan data-data SKPD).

Sedangkan solusi yang dilakukan untuk menyikapi permasalahan tersebut adalah: 1)

Pengusulan anggaran kegiatan pendidikan dan pelatihan dibidang komunikasi dan informatika bagi pejabat/staf yang membidangi IT.

2)

Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dalam rangka penyediaan dan penyajian datadata pembangunan daerah Kabupaten Simalungun.

Sasaran : 29 Peningkatan Keberdayaan Pemerintah dan Masyarakat Perdesaan Ukuran kinerja sasaran strategis ini terdapat dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambah dengan indikator kinerja relevan lainnya. Capaian sasaran strategis ini termasuk dalam kategori “ Berhasil”, dengan rincian sebagai berikut : Indikator Kinerja Jumlah masyarakat yang dibina melalui kegiatan Posyanteknag Sosialisasi tentang bantuan stimulan perumahan layak huni Jumlah pemerintahan nagori/ yang berkinerja baik Pembinaan PKK Nagori Jumlah penguatan kelembagaan masyarakat Jumlah kegiatan gotong royong massal ditingkat kecamatan Jumlah pelatihan bagi perempuan pedesaan dibidang usaha ekonomi produktif Jumlah aparatur nagori yang mengikuti pelatihan tentang pengelolaan dana desa

Capaian 2016 Target 10 orang 10 kecamatan 100 Nagori 1 Kecamatan 386 Nagori 31 Kecamatan 1 Kecamatan 386 orang


Realisasi

% 0

0

5 kecamatan 100 Nagori 1 Kecamatan 386 Nagori 23 Kecamatan 1 Kecamatan 386 orang

50 100 100 100 74,19 100 100

83

Untuk

mendukung

pencapaian

sasaran

strategis

dalam

peningkatan

kapasitas

pemerintahan desa untuk tahun 2016 telah terealisasi kegiatan sebagai berikut: 1.

Pemberdayaan Kelembagaan ditingkat Desa/Nagori yaitu: 1)

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa/ nagori dengan kegiatan pelatihan terhadap aparatur pemerintahan nagori se-Kabupaten Simalungun mengenai tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa/ nagori yang diikuti oleh Bendahara, Sekdes dan Pangulu.

2)

Pembinaan kelembagaan ditingkat desa yaitu tertib administrasi nagori berupa Percontohan PKK.

3)

Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan dengan kegiatan fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan untuk pembentukan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kabupaten Simalungun.

4)

Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam pembangunan desa melalui pelaksanaan BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT dalam rangka melestarikan kegiatan gotong royong massal Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di 31 kecamatan se-Kabupaten simalungun.

5) 2.

Pembinaan lokasi PTP2WKSS dan Pelatihan Perempuan di Perdesaan.

Pemberdayaan masyarakat desa melalui bantuan bagi masyarakat desa khususnya masyarakat kurang mampu yaitu: 1)

Fasilitasi Pos Pelayanan Teknologi Desa untuk menumbuhkan kreativitas desa dalam pembuatan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan kesejahteraan nagori.

2)

Peningkatan keberdayaan masyarakat melalui kegiatan bedah rumah yang dimana pada tahun 2016 terealisasi dilaksanakan di 7 desa/nagori.

3)

Pelaksanaan perlombaan desa/nagori terbaik.

Permasalahan yang ada terkait dengan pemberdayaan pemerintahan desa/nagori dan pemberdayaan masyarakat desa adalah sebagai berikut: 1.

Kurangnya SDM perangkat desa/nagori dalam hal pengelolaan Dana Desa sehingga dikwatirkan akan menghadapi maalah-masalah hukum.

2.

Budaya gotong royong semakin luntur akibat sudah adanya dana yang dikelola oleh desa untuk pembangunan infrastruktur di desa.

Strategi kebijakan yang dilakukan untuk menyikapi permasalahan dalam pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa adalah: 1.

Untuk setiap tahunya dilakukan pelatihan kepada seluruh perangkat desa dimana pelaksanaanya dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

2.

Menggalakkan budaya gotong royong dengan cara fasilitasi kegiatan-kegiatan gotong royong oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun secara rutin dan dilakukan di di seluruh kecamatan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat (Pemerintah


84

Kabupaten, TNI, Kepolisian, Dunia Usaha dan Masyarakat). Sasaran : 30 Meningkatnya akuntabilitas administrasi kependudukan Capaian kinera meningkatnya akuntabilitas administrasi kependuduk sesuai dengan sasaran strategis dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambah dengan dengan capaian sasaran strategis ini termasuk dalam kategori “Cukup Berhasil”, dengan rincian sebagai berikut : Capaian 2016

Indikator Kinerja Jumlah petugas pencatatan sipi yang memiliki kemampuan baik dalam pelayanan administrasi kependudukan Persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pencatatan sipil Laporan kependudukan yang dilaporkan tepat waktu Database kependudukan yang dapat diakses setiap waktu

Target 37 Orang

Realisasi 37 Orang

% 100

90 %

57,01%

63,34

70 %

47,09

86,12

100 % 100%

100 % 100 %

100 100

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/327/SJ tanggal 17 Januari 2015 tentang Perubahan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan disebutkan salah satu yang diamanatkan adalah Stelsel Aktif (Jemput Bola). Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun telah melakukan pelayanan jemput bola ke Kecamatan se Kabupaten Simalungun untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Administrasi

Kependudukan. Hal ini selalu dilakukan setiap tahun sebagai implementasi dari UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013. Dengan adanya pelayanan ini, masyarakat sangat terbantu dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun. Jumlah Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Tahun 2012 - 2016 adalah sebagai berikut : Tabel 3.19 Jumlah Pelayanan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Simalungun 2012-2016 Tahun

Jenis Dokumen Kartu Keluarga Kartu Tanda Penduduk Akta Kelahiran Akta Perkawinan Akta Perceraian Akta Kematian

2012 52.818 176.121 16.793 1.601 4 76

2013 47.944 185.429 57.936 14.194 9 412

2014 61.283 65.972 69.585 18.600 11 395


2015 20.889 75.605 37.695 6.433 5 249

2016 59.399 58.049 34.864 2.622 9 346

85

Tahun

Jenis Dokumen Jumlah Penduduk

2012 1.000.777

2013 1.000.200

2014 1.001.382

2015 1.188.514

2016 1.188.514

Sasaran : 31 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah Ukuran kinerja sasaran strategis ini terdapat dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambah dengan indikator kinerja relevan lainnya. Capaian sasaran strategis ini termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil”, dengan rincian sebagai berikut : Capaian 2016

Indikator Kinerja Persentase Pendapatan Asli Daerah Jumlah Wajib Pajak yang taat membayar pajak / retribusi Jumlah Nagori/ Kelurahan yang taat membayar pajak bumi dan bangunan Persentase SKPD yang pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan Persentase Penerbitan dan penetapan surat perintah pencairan dana (SP2D) tepat waktu Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Intensifikasi

sumber

pendapatan

daerah

Target 100% 359.458 Wajib Pajak 413 Nagori/ Kelurahan 100%

Realisasi 93,78% 287.567 Wajib Pajak 331 Nagori/ Kelurahan 100%

% 93,78 80

100%

100%

100

1 Laporan

1 Laporan

100

Kabupaten

Simalungun

80,14 100

diarahkan

pada

pengoptimalan pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang ada sedangkan ekstensifiksi dengan melakukan kajian terhadap sumber-sumber pedapatan baru yang memungkinkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan serta dengan melakukan koordinasi kepada pemerintah provinsi dan pusat dalam hal penambahan alokasi anggaran. Sasaran : 32 Meningkatnya kinerja pelayanan perijinan Capaian sasaran strategis ini termasuk dalam kategori “Cukup Berhasil”, dengan rincian sebagai berikut : Capaian 2016

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

3 Dokumen

2 Dokumen

66,66

50 Orang

50 Orang

100

Jumlah penyelengaraan pameran tentang potensi investasi

2 even

0

0

Penyusunan Data Potensi Investasi

1 Buku

1 Buku

100

Tingkat Pelayanan Perijinan (SOP, SP, SKM) Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi dibidang perijinan

%

Kebijakan pelayanan perijinan Pemerintah Kabupaten Simalungun diarahkan untuk percepatan

proses pengurusan perijinan, mempermudah persyaratan pengurusan

perijinan, merespon secara cepat komplain dan pengaduan tentang hambatan dan permasalahan tentang perijinan.

Tahun 2016, indikator kinerja prosentase data perijinan


86

yang dapat dilaksanakan sebanyak 1.933 Dokumen Perijinan yang dapat dirinci dalam table sebagai berikut : Tabel 3.20 Jumlah Ijin Yang Diselesaikan Tahun 2016. No

Tahun

Jenis izin

2016

1.

HO

677

2.

ABT (Air Bawah Tanah)

3.

IMB (Ijin Membangun Bangunan)

4.

IR (Ijin Reklame)

53

5.

IUJK (Ijin Usaha Jasa Konstruksi)

47

6.

IL (Ijin Lokasi)

10

7.

IUK (Ijin Usaha Kepariwisataan)

4

8.

IUP (Ijin Usaha Pariwisata)

1

9.

IT (Ijin Trayek)

6

10.

IUT (Ijin Usaha Trayek)

9

11.

SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)

443

12.

TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

556

13.

IUI (Ijin Usaha Industri)

7

14.

TDI (Tanda Daftar Industri)

1

15.

IPABT (Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah)

16.

TDG (Tanda Daftar Gudang)

17.

IPPAI (Ijin Pengambilan Pemanfaatan Air Irigasi)

1

18.

SIK (Surat Ijin Klinik)

1

Jumlah

2 134

20

1.972

Tabel 3.21 Jumlah ijin diselesaikan dalam kurun waktu 2 (dua) Tahun. No

Jenis izin

2015

2016

824

677

68

2

155

134

1.

HO

2.

ABT (Air Bawah Tanah)

3.

IMB (Ijin Membangun Bangunan)

4.

Reklame

69

53

5.

IUJK (Ijin Usaha Jasa Konstruksi)

45

47

6.

Galian C

53

-

7.

IL (Ijin Lokasi)

3

10


87

No

Jenis izin

2015

2016

8.

Ijin Kepariwisataan

3

4

9.

Ijin Usaha Pariwisata

6

1

10.

Ijin Trayek

7

6

11.

Ijin Prinsip

2

-

12.

Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB)

11

-

13.

IRS (Ijin Rumah Sakit)

2

-

14.

IUP-P (Ijin Usaha Perkebunan Pengelohan)

2

-

15.

IUA (Ijin Usaha Angkutan)

2

-

16.

Ijin Perikanan

5

-

17.

IUPR (Ijin Usaha Peternakan)

1

-

18.

Ijin Lingkungan

3

-

19.

Ijin Usaha Trayek

6

9

20.

SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)

438

443

21.

TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

543

556

22.

IO (Ijin Operasional)

1

-

23.

IUI (Ijin Usaha Industri)

4

7

24.

Racun Api

2

-

25.

TDI (Tanda Daftar Industri)

1

1

26.

IPABT (Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah)

5

27.

TDG (Tanda Daftar Gudang)

28.

IPRMM (Ijin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan dan Ruang

11

20

2

-

Manfaat Jalan)

29.

Ijin Perkebunan

1

-

30.

Ijin Perubahan

1

-

31.

IPPAI (Ijin Pengambilan Pemanfaatan Air Irigasi)

-

1

32.

SIK (Surat Ijin Klinik)

-

1

Jumlah

2.276

1.972

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa ada penurunan penerbitan izin di tahun 2016 (1.972 ijin) yaitu sebesar 304 ijin bila dibandingkan dengan penerbitan izin di tahun 2015 sebesar 2.276 jumlah. Dari nilai realisasi investasi menunjukkan masih rendahnya investasi di Kabupaten Simalungun. Adapun permaslahan dan hambatan yang mempengaruhi kinerja pelayanan perijinan di Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut: 1)

Masih kurangnya kesadaran masyarakat/pengusaha yang memiliki usaha dalam mengurus ijin usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku.


88

2)

Masih kurangnya pemahaman tentang pelayanan perijinan terpadu secara teknis.

Sedangkan strategi pemecahan masalah dalam upaya peningkatan kinerja dibidang perijinan adalah sebagai berikut: 1)

Mempublikasikan jenis ijin yang ada kepada masyarakat atau pengusaha sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui media elekrtonik dan media cetak.

2)

Diharapkan

pegawai

BPPT

untuk

Bimtek

pelayanan

perijinan

terpadu

dan

mengadakan studi banding ke provinsi dan kabupaten/kota lain. Sasaran : 33 Meningkatnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Capaian sasaran strategis ini termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil”, dengan rincian sebagai berikut : Capaian 2016

Indikator Kinerja

Target


Realisasi

%

1 Aplikasi

1 Aplikasi

100

40 Orang

50 Orang

125

Peningkaan pelayanan pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui kegiatan fasilitasi pengadaan barang dan jasa bagi seluruh SKPD serta peningkatan SDM dibidang pengadaan barang dan jasa yaitu pelatihan dan sertifikasi pengadaan barang dan jasa bagi

seluruh

pengelola

kegiatan

yang

dilakukan

secara

bertahap

sesuai

dengan

kemampuan anggaran. Sasaran : 34 Meningkatnya Pengawasan Pendistribusian Bantuan Pemerintah Capaian sasaran strategis ini termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil”, dengan rincian sebagai berikut : Indikator Kinerja Jumlah jenis bantuan yang pendistribusiannya diawasi.

Capaian 2016 Target 5 Jenis Bantuan

Realisasi

%

5 Jenis Bantuan

100

Peningkatan pengawasan terhadap pendistribusian bantuan pemerintah dilakukan untuk memastikan bantuan yang diberikan kepada masyarakat dilakukan tepat sasaran melalui kegiatan monitoring dan pengendalian yaitu kunjungan langsung kepada penerima bantuan atau kepada distributor serta peningkatan koordinasi dengan pihak terkait. Sasaran : 35 Meningkatnya Pelayanan dan Bantuan Hukum Capaian sasaran strategis ini termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil”, dengan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2016

89

rincian sebagai berikut : Capaian 2016

Indikator Kinerja

Target


Realisasi

%

20 Kasus

20 Kasus

100

50 Orang

50 Orang

100

6 Buku

5 Buku

83,33

Peningkatan pelayanan dan bantuan hukum dilakukan dalam rangka pendampingan kepada SKPD untuk memberikan pandangan atau pendapat hukum terkait dengan pengelolaan program dan kegiatan termasuk juga dalam menyikapi permasalahanpermasalahan hukum yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun.

 Menjalin kerjasama dengan stakeholders dibidang pariwisata. Sasaran : 36 Pengembangan destinasi pararwisata dan pelestarian budaya lokal Capaian sasaran strategis ini termasuk dalam kategori “Cukup Berhasil”, dengan rincian sebagai berikut :

Indikator Kinerja Jumlah even promosi pelestarian budaya lokal Jumlah even/ pesta wisata Jumlah pengadaan alat musik daerah simalungun Jumlah siswa yang dilatih untuk alat musik daerah Jumlah even promosi wisata tingkat propinsi dan nasional Jumlah Forum Pelaku Pariwisata Jumlah pengembangan objek pariwisata unggulan Jumlah kemitraan bidang pariwisata

Capaian 2016 Target Realisasi 9 even 2 even

% 22,2

1 pesta 10 Set

1 pesta 0

100 0

75 Orang

40

53,33

1 Even

1 Even

100

1 Even

1 Even

100

2 Objek Wisata 1 kemitraan

1Objek Wisata 1 kemitraan

50 100

Obyek wisata unggulan Kabupaten Simalungun terdiri dari obyek wisata Danau Toba Parapat, Wisatan alam Karang Ayer (wisata pemandian), Museum Simalungun dan Rumah Bolon serta pemandian Alam Sejuk. Total kunjungan wisatawan di Kabupaten Simalungun pada tahun 2016 sebanyak 314.890 orang yang terdiri dari 305.832 wisatawan nusantara dan 9.058 wisatawan mancanegara. Jumlah kunjungan wisatawan ini masih realtif rendah mengingat

potensi

sumber

daya

alam

dibidang

pariwisata


cukup

besar.

Data

90

perkembangan kunjungan wisata Kabupaten Simalungun sebagaimana terdapat pada tabel berikut: Tabel 3.22 Kunjungan Wisata Kabupaten Simalungun Tahun 2014-2016 2014 Nusantara Parapat

Mancanegara

Nusantara

2016

Mancanegara

Nusantara

Mancanegara

141.600

10.500

125.500

8.200

134.285

8.610

3.500

-

11.200

-

11.984

-

400

486

350

408

375

428

Karang Anyer Museum Simalungun/ Rumah Bolon Purba Haranggaol Pemandian Alam Sejuk (Pas) Jumlah

2015

8.765

-

3.000

12

3.210

20

194.500

-

145.774

-

155.978

-

348.765

10.986

285.824

8.620

305.832

9.058

Jumlah

359.751

294.444

314.890

Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut: 1.

Kurang SDM Aparatur Pariwisata yang potensial.

2.

Kemampuan APBD Kabupaten Simalungun relatif terbatas

3.

Kondisi sarana dan prasarana di objek wisata yang belum memberikan kepuasan sesuai dengan yang diharapkan wisatawan.

4.

Sumber Daya Industri Pariwisata belum sepenuhnya mampu menjawab tuntutan wisatawan.

5.

Minimnya anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara dan belum adanya bantuan dari dana APBN.

6.

Dukungan lintas sektoral belum optimal.

Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala/ permasalahan tersebut adalah sebagai berikut : 1.

Menggunakan narasumber dalam kegiatan-kegiatan tertentu.

2.

Mengintensifkan Sumber Daya Manusia dan sumber keuangan yang ada.

3.

Pengusulan kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dari sumber dana APBD Kabupaten Simalungun, APBD Provinsi, dan APBN.

4.

Meningkatkan koordinasi antar pelaku pariwisata, antar SKPD di Kabupaten Simalungun, Pemerintah atasan, dll.

B. Capaian Kinerja Keuangan. 1.

Anggaran dan Belanja Kabupaten Simalungun Tahun 2016.

Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Simalungun menargetkan anggaran pendapatan daerah Rp.2.337.026.765.772,52 dan terealisasi Rp.2.218.761.084.247,92 Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2016

91

atau 94,93 %. Rincian pendapatan Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 seperti terdapat pada tabel berikut: Tabel 3.23 Capaian Kinerja Keuangan Uraian PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH - Pendapatan Pajak Daerah - Pendapatan Retribusi Daerah - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah PENDAPATAN TRANSFER - Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya - Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - Bantuan Keuangan LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - Pendapatan Hibah -Pendapatan Lainnya

Tahun 2016 Anggaran Realisasi Rp Rp 2.337.026.765.772,52 2.218.761.084.247,92 141.539.527.539,00 132.749.453.900,92 58.860.370.419,00 62.193.309.731,70 10.291.451.399,00 8.443.512.202,55 18.000.000.000,00 14.827.261.760,00 54.387.705.721,00 1.935.801.469.372,00 1.712.435.761.600,00 0,00

% 94,93 93,78 105,66 82,04 82,37

47.285.370.206,67

86,94

1.853.829.139.656,00 1.618.580.654.169,00 0,00

95,76 94,51 0,00

207.647.248.772,00

220.095.200.265,00

105,99

15.718.459.000,00

15.153.285.222,00

96,40

259.685.768.861,52

232.182.490.691,00

89,40

29.280.990.861,52 230.404.778.000,00

1.777.712.691,00 230.404.778.000,00

6,07 100

Tabel diatas menunjukkan bahwa sumber pendapatan Kabupaten Simalungun masih didominasi oleh dana perimbangan artinya pendanaan pembangunan masih sangat tergantung alokasi dana perimbangan. Sedangkan untuk belanja daerah Tahun 2016 dengan

jumlah

anggaran

belanja

Rp.

2.064.344.520.904,18

dan

terealisasi

Rp.1.860.484.818.534,43 atau 90,12. Rincian belanja daerah seperti terdapat pada tabel berikut: Tabel 3.24 Realisasi Belanja Daerah Uraian

Tahun 2016 Anggaran

Realisasi

%

BELANJA

2.064.344.520.904,18

1.860.484.818.534,43

90,12

BELANJA OPERASI

1.827.235.112.968,18

1.640.126.600.825,43

89,76

1.225.648.684.780,00

1.144.044.372.572,43

93,34

534.814.961.788,18

437.045.071.762,00

81,71

64.901.466.400,00

58.261.956.491,00

89,76

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial BELANJA MODAL Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BELANJA TAK TERDUGA

1.870.000.000,00

811.200.000,00

43,37

226.109.407.936,00

210.953.244.334,00

90,12

6.733.000.000,00

6.504.136.161,00

96,60

38.485.115.640,00

33.443.305.613,00

86,89

36.452.784.370,00

31.659.159.584,00

86,84

143.291.937.926,00

138.242.482.076,00

96,47

1.146.570.000,00

1.104.160.900,00

96,30

11.000.000.000,00

9.368.973.375,00

85,17


92

Belanja Tak Terduga

2.

11.000.000.000,00

9.368.973.375,00

85,17

Realisasi Anggaran Pendukung Sasaran Strategis Tahun 2016 (APBD dan PAPBD) sebagai berikut: Tabel 3.25 Realisasi Anggaran Pendukung Sasaran Strategis Tahun 2016

No 1 2 3

Program Program Pendidkan Anak Usia Dini

Anggaran (Rp) 8.445.357.000

Realisasi (Rp) 5.777.567.000

% 68,41

286.785.500 8.469.966.660

167.425.500 8.287.568.175

58,38 97,85

4.523.945.700

4.318.803.460

95,47

4

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun Program Pendidikan Menengah

6

Program Pendidikan Non Formal

169.300.000

168.839.000

99,73

7

192.470.800

69.637.800

36,18

8

Program Pendidikan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

6.133.984.900

5.616.834.040

91,57

9

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

6.681.086.500

7.978.824.780

91,91

10

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

616.602.500

614.227.500

99,61

11

Program Pengawasan Obat dan Makanan

231.730.000

229.624.500

99,09

12

4.219.900.000

4.913.393.600

99,37

13

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat

446.600.000

434.150.500

97,21

14

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

234.510.000

233.950.000

99,76

15

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

2.206.388.000

2.135.338.002

96,78

679.223.000

612.042.000

90,11

11.534.173.100

11.337.783.930

98,30

2.486.360.000

44.000.000

1,77

1.490.230.000

1.188.328.621

79,74

75.524.631.940

15.204.576.993

69,25

8.268.800.000

7.379.686.600

89,25

250.000.000

227.001.738

90,80

16 17 18 19 20 21

22 24

25

26 27

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Teknis Bidang Kesehatan Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/KIS Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Program Obat dan Perbekalan Kesehatan (RSUD Parapat) Program Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD Parapat) Program Penggadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Pary-paru/ Rumah Sakit Mata (RSUD Parapat) Program Pemeliharaan Peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Pary-paru/ Rumah Sakit Mata (RSUD Parapat) Program Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD Perdagangan) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (RSUD Perdagangan)

127.332.945

84,89

150.000.000 115.450.000

112.950.000

97,83

95.000.000

94.996.500

2.622.722.260

2.133.408.450

81,34

75.000.000

53.799.000

71,73


100

93

No 28

29

30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Program Program Penggadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Pary-paru/ Rumah Sakit Mata (RSUD Perdagangan) Program Pemeliharaan Peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Pary-paru/ Rumah Sakit Mata (RSUD Perdagangan) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (RSUD Perdagangan) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan (RSUD Tn.Rondahaim) Program Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD Tn.Rondahaim) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (RSUD Tn.Rondahaim) Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Pary-paru/ Rumah Sakit Mata (RSUD Tn.Rondahaim) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (RSUD Tn.Rondahaim) Program Peningkatan jalan dan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong (Bina Marga) Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi , Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya Program Pembangunan jalan dan jembatan

Anggaran (Rp) 4.776.661.421

Realisasi (Rp) 4.439.182.512

% 92,93

406.300.000

386.698.836

95,18

115.000.000

59.400.000

51,65

562.079.487

561.677.259

99,93

777.500.000

470.709.414

60,54

165.000.000

47.345.600

28,69

6.208.094.747

5.994.175.727

96,55

5.000.000

3.895.000

77,90

98.912.113.926

93.772.977.555

94,40

2.250.000.000

2.225.382.281

98,91

900.000.000

692.192.000

76,91

30.399.820.064

28.381.383.386

93,36

1.175.256.500

1.109.756.600

94,43

39.996.983.500

39.791.651.196

99,49

383.348.210

383.082.060

99,93

98.912.113.926

93.372977.555

94,40

2.230.000.000

2.225.382.281

98,91

786.000.000

634.200.400

80,69

45

Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong (Permukiman) Program Pengembangan Data / Informasi

46

Program Perencanaan Tata Ruang

100.000.000

95.005.050

95,01

47

Program Kerjasama Pembangunan

347.500.000

266.953.633

76,82

48

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pengembangan KotaKota Menengah dan Besar Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah

700.000.000

676.048.780

96,58

150.000.000

135.159.250

90,35

130.000.000

111.710.500

85,93

15.170.250.000

13.553.951.100

89,35

200.000.000

155.490.350

77,75

900.000.000

678.840.500

75,43

310.013.450

250.433.347

80,78

200.000.000

140.137.450

70,07

49 50 51 52 53 54 55

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)


94

No 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Anggaran (Rp) 381.652.000

Realisasi (Rp) 343.673.000

90,05

538.400.000

537.635.300

99,86

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Trasnportasi Pedesaan

328.260.000

327.087.700

99,64

817.360.000

805.628.440

98,56

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Pengendalian Polusi

100.000.000

99.925.000

99,93

649.000.000

632.504.000

97,46

160.060.000

154.200.000

96,34

487.960.000

486.637.500

99,73

300.000.000

296.750.000

98,92

7.000.000

6.900.000

98,57

162.762.500

159.787.500

98,17

225.000.000

173.320.000

77,03

625.500.000

622.333.813

99,49

42.000.000

41.650.000

99,17

1.888.943.000

989.439.170

52,38

292.000.000

121.219.500

41,51

1.705.436.000

1.153.006.950

67,61

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesahjateraan Sosial Program Pembinaan Anak Terlantar

404.402.200

404.313.425

99,98

250.000.000

250.000.000

100

100.000.000

99.950.000

99,95

87.266.000

87.256.900

99,99

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesahjateraan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Panti Asuhan/Panti Jompo Program Peningkatan Kesempatan Kerja

266.940.800

148.610.800

55,67

71.000.000

70.904.000

99,86

63.267.900

63.246.000

99,97

57.443.000

57.443.000

100

55,391,000

34.297.000

61,92

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Siste Pendukung Usaha bagi Petani Tembakau

439.000.000

438.269.000

99,83

442.476.000

433.957.000

98,07

585.000.000

583.020.800

99,66

120.553.527

120.553.400

100

Program Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (Badan Lingkungan Hidup) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Badan Lingkungan Hidup) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Keluarga Berencana


%

95

No 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116



59,46

213.700.000

205.038.000

95,95

1.750.000.000

249.899.000

14,28

158.115.500

78.644.000

49,74

254.685.000

237.394.000

93,21

3.439.958.000

3.300.818.200

95,96

115.000.000

115.000.000

100

642.500.000

286.752.500

44,63

2.000.000.000

1.984.976.459

99,25

11.707.190.410

9.197.063.519

78,99

6.015.450.000

3.907.239.867

64,95

60.000.000

54.039.055

90,57

629.684.000

61.009.010

97,03

354.776.000

290.941.000

82,01

262.762.000

232.303.140

88,41

1.929.776.800

1.792.063.099

92,86

11.275.707.200

11.250.833.714

99,78

3150.498.000

3.047.649.455

96,74

582.390.000

519.501.450

89,20

60.000.000

49.750.000

82,92

1.062.040.000

966.233.600

90,98

11.498.271.000

10.382.194.188

90,29

215.420.000

162.840.700

75,59

8.184.908.200

7.994.890.390

97,68

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media Program Perbaikan Administrasi Kearsipan

1.241.175.000

989.439.000

79,72

70.500.000

65.985.880

93,60

134.500.000

24.922.300

18,53

3.138.825.000

2.559.162.200

81,53

139.364.000

92.679.900

66,50

Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

51.300.000

50.325.000

98,10

75.401.400

74.876.400

99,30

Program Program Pengendalian dan Pengembangan Investasi Program Perumusan Kebijakan Pelayanan Perijinan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Satpol PP) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian / perkebunan) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Program Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan) Program Peningkatan Perdayaan Masyarakat Perdesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pendesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program Peningkatan Program Perempuan di perdesaan Program Penataan Pemerintahan Nagori


%

96

No 117

Program Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

118

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian / perkebunan) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

119 120 121 122 123 124 125



% 99,23

184.676.900

166.596.200

90,21

110.082.000

109.972.000

99,90

310.459.000

310.286.286

99,94

41.511.000

41.138.000

99,10

230.452.600

120.861.900

52,45

279.020.000

164.994.200

59,13

11.503.160.000

11.374.550.125

98,88

194.500.000

155.450.000

79,92

500.000.000

497.485.318

99,50

2.748.471.800

2.560.232.824

93,15

1.441.622.520

1.441.160.400

99,97

8.103.402.500

8.011.080.750

98,86

129

Program Perlindungan dam Konservasi Sumber Daya Hutan Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

130

Program Pengembangan Kemitraan

635.150.000

633.332.500

99,71

131

Program Pemasaran Pariwisata

485.000.000

484.630.500

99,92

132

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Pengembangan Sentra-Sentra Indusri Potensial Program Pengembangan Budidaya Perikanan

1.107.897.740

552.488.490

49,87

182.507.000

64.680.000

35,44

315.294.550

249.940.550

79,27

233.749.400

228.845.000

97,90

35.146.400

34.546.400

98,29

489.787.950

353.214.400

72,12

1.989.281.000

1.393.344.999

70,04

566.819.083.888 469.303.846.522

82,80

126 127 128

133 134 135 136 137 138

Jumlah


97

BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 merupakan gambaran atas penyelengaraan pemerintahan Kabupaten Simalungun yang disusun sesuai dengan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Kesimpulan terkait dengan capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2016 adalah: 1)

Capaian kinerja seluruh indikator sasaran strategis dengan pencapaian rata-rata sebesar 83,74 %, menunjukkan bahwa secara umum seluruh program dan kegiatan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan. Hal ini juga dapat dilihat pada kondisi makro sosial ekonomi seperti laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB, capaian target PAD serta pencapaian target produksi komoditi unggulan seperti komoditi padi dalam rangka mempertahankan swasembada beras yang telah dicapai dalam 6 tahun terakhir.

2)

Tahun Anggaran 2016 telah dilaksanakan penyusunan RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2016-2021. Melalui penyusunan RPJMD telah dilakukan penajaman indikator dan peningkatan sinergitas dokumen perencanaan yaitu Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD dalam rangka persiapan penggunaan Aplikasi e-planning yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017.

Beberapa kendala yang ditemui dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah: 1)

Banyaknya jenis pelaporan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dengan batas waktu relatif singkat.

2)

Beberapa Laporan Kinerja SKPD belum optimal menggambarkan pencapaian kinerja SKPD sehingga mempengaruhi pelaporan kinerja ditingkat kabupaten.

Terkait dengan kendala tersebut diatas, saran tindak lanjut adalah: 1)

Pengintegrasian beberapa jenis pelaporan yang bisa ditujukan kepada beberapa lembaga serta menambah batas waktu penyampaian laporan.

2)

Perlunya dilaksanakan pelatihan secara intensif dan berkelanjutan sehingga setiap aparatur mampu memahami terget kinerja di unit kerja masing-masing. Demikian Laporan Kinerja ini disampaikan, untuk selanjutnya dapat dievaluasi. Pamatang Raya,

Maret 2017

BUPATI SIMALUNGUN

DR. J.R. SARAGIH, SH., MM. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2016

98

BAB I PENDAHULUAN. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun

Recommend Documents