BAB I PENDAHULUAN. Laporan Kinerja Tahun

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Program pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kabupaten Banyuwangi diselaraskan dengan tujuan pembangunan koperasi dan UMKM yang tercantum pada Pola Dasar Pembangunan Daerah Banyuwangi yang pada hakekatnya bagaimana mendorong Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah

mampu berkiprah secara mandiri yang didukung penuh oleh

masyarakat dengan menggali potensi yang dimiliki untuk dikelola secara optimal. Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kabupaten Banyuwangi mempunyai kontribusi yang nyata terhadap perekonomian di daerah yang pada gilirannya ditandai dengan meningkatnya tingkat pendapatan anggota dan masyarakat. Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Kabupaten Banyuwangi diarahkan agar gerakan Koperasi dan UMKM lebih meningkat peranannya, melalui

konsolidasi semua aspek yang ada

agar

Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dapat tumbuh dan berkembang secara bertahap sesuai kemampuannya sendiri. Untuk mewujudkan keadaan tersebut, maka kedudukan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah perlu lebih diperkokoh dan dimantapkan secara terus menerus melalui upaya dan langkah-langkah pembinaan dan pengembangan yang lebih intensif / terpadu secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah diarahkan agar dapat menjadi pusat pelayanan kegiatan perekonomian di daerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari pembangunan. Kebijakan Pemerintah yang mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah diberikan peranan yang lebih besar. Dengan adanya perkembangan yang mengarah ke kegiatan ekonomi berskala mikro dan kecil, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah harus mendapatkan kepercayaan penuh, baik dari anggota maupun dari pihak ketiga. Untuk itu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah harus sehat dari sisi organisasi, manajemen, serta usahanya. Untuk mendorong dan mempercepat perkembangan organisasi, manajemen dan usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Laporan Kinerja Tahun 2015

1

Kecil, Menengah kearah tata kehidupan yang sehat diperlukan cara-cara pengelolaan yang tepat, khususnya melalui kegiatan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dinas

Koperasi

dan

Usaha Mikro,

Kecil,

Menengah

Kabupaten

Banyuwangi melalui program Pembangunan Daerah Tahun 2010 – 2015 telah menyusun beberapa program yang mengarah pada upaya pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang dijabarkan lebih lanjut dalam program tahunan yang dialokasikan melalui dana APBD Kabupaten. Pertanggungjawaban pembangunan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang disusun dalam penyampaian laporan diharapkan mampu memberikan rekomendasi lebih lanjut dengan memperluas serta mempertajam sasaran yang hendak dicapai melalui pengalokasian dana APBD untuk pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Kabupaten Banyuwangi.

1.2. Maksud dan Tujuan Sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaran Negara, maka penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi ini dimaksudkan menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja ini ditujukan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis tahun 2010 - 2015. Dengan hasil evaluasi tersebut, diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan dalam perumusan perencanaan di masa yang akan datang sehingga Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi dapat secara optimal dalam melaksanakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Laporan Kinerja Tahun 2015

2

1.3. Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP ) Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Banyuwangi adalah : 1. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kabupaten Banyuwangi; Sedangkan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4. Gambaran Umum SKPD Sebagaimana tertuang didalam Peraturan Bupati Banyuwagi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas pokok sebagai berikut : “ Membantu Bupati melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah”.


3

1.4.1. Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud, Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Banyuwangi mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan UMKM; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi dan UMKM; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi dan UMKM; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3. Sub Bagian Penyusunan Program; c. Bidang Kelembagaan Koperasi membawahi : 1. Seksi Organisasi, Tata Laksana dan Akuntabilitas Koperasi; 2. Seksi Penyuluhan, Mediasi dan Advokasi Koperasi; d. Bidang Usaha Koperasi, membawahi : 1. Seksi Usaha Simpan Pinjam; 2. Seksi Aneka Usaha Koperasi; e. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 1. Kepala Seksi Pengembangan Kerja UMKM 2. Kepala Seksi Pengembangan Informasi Bisnis dan Pemasaran a. Kepala Dinas Kepala Dinas Koperasi Dan UMKM mempunyai tugas sebagai berikut : 1.

Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang koperasi dan UMKM;

2.

Melaksanakan program dan kegiatan di bidang koperasi dan UMKM;

3.

Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang koperasi dan UMKM;.


4

4.

Melaksanakan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang koperasi dan UMKM;

5.

Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM;

6.

Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM;

7.

Memonitor serta mngevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;

8.

Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

9.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; b. Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan tahunan dan pengendalian serta pengelolaan keuangan dan urusan umum. Sedangkan tugas dari seorang Sekretaris adalah : 1.

Menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas;

2.

Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan dan fungsi dinas;

3.

Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;

4.

Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;

5.

Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

6.

Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;


5

7.

Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

8.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

b.1. Kepala Sub bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai

tugas :

1. Menyusun Rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja Dinas; 2. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian; 3. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; 4. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; 5. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

b.2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas : 1. Menyusun rencana Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan sesuai dengan

rencana kerja dinas;

2. Melaksanakan, pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas; 3. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas;. 4. Menyusun

rencana

kebutuhan

dan

mendistribusikan

barang

perlengkapan;. 5. Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas; 6. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; 7. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; 8. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; 9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan Laporan Kinerja Tahun 2015

6

b.3. Kepala Sub Penyusunan Program mempunyai tugas : 1.

Menyusun rencana Sub Bagian penyusunan program sesuai dengan rencana kerja dinas;

2.

Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan dan program, kegiatan dan anggaran dinas.

3.

Menyusun dan menyampaiakn laporan kegiatan dinas;

4.

Mengkoordinasi bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

5.

Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

6.

Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

7.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.

c. Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas: 1. Menyusun rencana Bidang Kelembagaan Koperasi sesuai dengan rencana kerja Dinas; 2. Menyusun kebijaksanaan teknis dalam pembangunan dan pengembangan kelembagaan koperasi; 3. Melaksanakan pelayanan pembentukan dan pengesahan akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi; 4. Melaksanakan pengembangan organisasi dan tatalaksana koperasi; 5. Melaksanakan advokasi dan mediasi / konsultasi hukum serta fasilitasi penyelesaian permasalahan perkoperasian; 6. Melaksanakan bimbingan pengawasan dan akuntabilitas; 7. Melaksanakan kegiatan klasifikasi koperasi; 8. Melaksanakan penyuluhan sumber daya manusia koperasi; 9. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung; 10.Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier. 11.Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 12.Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.


7

c.1. Kepala Seksi Organisasi, Tatalaksana dan Akuntabilitas Koperasi mempunyai tugas : 1.

Menyusun rencana Seksi Organisasi, Tatalaksana dan Akuntabilitas sesuai dengan rencana kerja Dinas;

2.

Memberikan pelayanan pembentukan dan pengesahan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;

3.

Melaksanakan bimbingan pengawasan dan audit koperasi;

4.

Menyusun koperasi naskah dan melaksanakan kegiatan tatalaksana organisasi koperasi;

5.

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja koperasi;

6.

Melaksanakan penerapan akuntabilitas koperasi;

7.

Melaksanakan bimbingan Sistem Pengendalian Intern ( SPI ) koperasi;

8.

Melakukan pengendalian terhadap pertumbuhan dan pengembangan koperasi;

9.

Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

10. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; 11. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; 12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan. c.2. Kepala Seksi Penyuluhan, Mediasi dan Advokasi koperasi mempunyai tugas : 1. Menyusun rencana Seksi Penyuluhan, Mediasi dan Advokasi Koperasi sesuai dengan rencana kerja Dinas; 2. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang - undangan di bidang Koperasi dan UMKM; 3. Melakukan kegiatan pendidikan dan penyuluhan perkoperasian; 4. Melaksanakan

kegiatan

advokasi,

mediasi

penyelesaian

dan

pertimbangan hukum terhadap masalah yang dihadapi oleh koperasi; 5. Memfasilitasi studi banding, magang dan kerjasama antar kelembagaan koperasi dengan lembaga lain; 6. Mengendalikan dan monitoring kegiatan rapat anggota;


8

7. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; 8. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; 9. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; 10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.

d. Bidang usaha Koperasi mempunyai tugas: 1. Menyusun rencana Bidang Usaha Koperasi sesuai dengan rencana kerja Dinas; 2. Melaksanakan kebijakan teknis pembangunan dan pengembangan usaha koperasi; 3. Melaksanakan pemberdayaan dan bimbingan usaha koperasi; 4. Melaksanakan fasilitasi pengembangan koperasi; 5. Melakukan

penelitian

dan

pengkajian

potensi

daerah

untuk

pengembangan koperasi di Kabupaten;. 6. Melakukan pengkajian, penelitian, pengawasan dan evaluasi kebijakan untuk pengembangan koperasi Kabupaten; 7. Menyusun rumusan bahan hubungan kerjasama koperasi baik hubungan antara Kabupaten, Provinsi, Swasta maupun dengan pihak lainnya; 8. Memberikan informasi proses perijinan dan fasilitasi pembukaan kantor cabang koperasi; 9. Melaksanakan rencana dan program bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis usaha koperasi; 10. Melaksanakan bimbingan teknis manajemen usaha koperasi; 11. Melaksanakan fasilitasi perkuatan permodalan koperasi; 12. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan usaha koperasi; 13. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan teknis bidang usaha koperasi; 14. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;


9

15. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; 16. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 17. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan. d.1. Kepala Seksi Usaha Simpan Pinjam Koperasi mempunyai tugas : 1. Menyusun kebijakan teknis pemberdayaan koperasi bidang usaha simpan pinjam koperasi dan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR ) sesuai dengan rencana kerja dinas; 2. Menyusun pedoman atau petunjuk tehnis dalam rangka pengembangan organisasi usaha simpan pinjam koperasi; 3. Melaksankan

pengembangan akses usaha antar Koperasi Simpan

Pinjam ( KSP ) / Unit Simpan Pinjam ( USP ); 4. Melaksanakan transplantasi manajemen KSP / USP;. 5. Melaksanakan bimbingan, pengendalian pada KSP/USP dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah ( KJKS ) / Unit Jasa Keuangan Syariah ( UJKS ); 6. Melaksanakan pemberdayaan, fasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan; 7. Melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan administrasi usaha simpan pinjam koperasi dan unit usaha sumpan pinjam koperasi; 8. Melaksanakan penilaian kesehatan bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS; 9. Melakukan fasilitasi pembiayaan usaha simpan pinjam koperasi; 10.Melakukan fasilitasi penjaminan kredit usaha simpan pinjam koperasi untuk pengembangan koperasi di Kabupaten; 11.Melakukan koordinasi dengan lembaga perbankan dan non perbankan; 12.Memberi fasilitasi pengembangan jaringan usaha KSP / USP (pembukaan kantor cabang ); 13.Melaksanakan koordinasi dan evaluasi pengendalian dana bergulir bagi KSP/USP; 14.Melaksanakan pemantauan dan evaluasi perkembangan pelaksanaan pemberian kredit ke KSP/USP; 15.Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan teknis bidang usaha simpan pinjam koperasi; 16.Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;


10

17.Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; 18.Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; 19.Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan. d.2. Kepala Seksi Aneka Usaha Koperasi mempunyai tugas : 1. Menyusun rencana Seksi Aneka Usaha Koperasi sesuai dengan rencana kerja Dinas; 2. Menyiapkan bahan kebijakan aneka usaha koperasi; 3. Melakukan koordinasi antar instansi di daerah untuk penyusunan rencana dan program tahunan di bidang aneka usaha koperasi. 4. Memantau dan evaluasi terhadap aneka usaha koperasi yang telah mendapat persetujuan pemerintah. 5. Melakukan pengkajian dan pengembangan potensi sumber daya daerah dan identifikasi peluang aneka usaha koperasi. 6. Menyusun program pemantauan dan evaluasi kegiatan aneka usaha koperasi. 7. Melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan dan administrasi usaha simpan pinjam koperasi dan unit usaha simpan pinjam koperasi. 8. Melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan usaha koperasi yang bergerak di bidang distribusi; 9. Melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan usaha koperasi yang bergerak di sektor jasa lainnya; 10.Melakukan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam upaya pengembangan usaha koperasi. 11.Melakukan fasilitasi perkuatan permodalan koperasi; 12.Mendorong terciptanya kerjasama kemitraan koperasi; 13.Melakukan promosi dan kerjasama jaringan usaha koperasi antar koperasi dan atau lembaga lain; 14.Memanfaatkan peluang kerjasama untuk mendukung pengembangan koperasi; 15.Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan investasi dan usaha koperasi;


11

16.Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; 17.Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; 18.Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; 19.Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

e. Bidang Usaha Mikro dan Kecil Menengah mempunyai tugas: 1. Menyusun rencana Bidang UMKM sesuai dengan rencana kerja dinas; 2. Menyusun kebijakan teknis dalam pembangunan dan pengembangan UMKM; 3. Melaksanakan pemberdayaan dan bimbingan teknis dalam usaha dan kerjasama antara koperasi UMKM dengan koperasi, swasta, Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ); 4. Menyusun pedoman dalam pengembangan informasi bisnis UMKM; 5. Melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan kerjasama dalam rangka pembinaan usaha dan manajemen UMKM; 6. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjsama yang baik dan saling mendukung; 7. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; 8. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; 9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

e.1. Kepala Seksi Pengembangan Kerja UMKM mempunyai tugas : 1. Menyusun rencana Seksi Pengembangan Kerja UMKM sesuai dengan rencana kerja dinas; 2. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam pengembangan kerjasama UMKM; 3. Melaksanakan fasilitasi pemberdayaan UMKM; 4. Menyusun bimbingan pengembangan kelembagaan dan fasilitasi kerjasama antara UMKM dengan koperasi, BUMS, BUMN dan BUMD; 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama UMKM dengan pihak lain; Laporan Kinerja Tahun 2015

12

6. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjsama yang baik dan saling mendukung; 7. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; 8. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; 9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

e.2. Kepala Seksi Pengembangan Informasi Bisnis dan Pemasaran mempunyai tugas : 1. Menyusun rencana Seksi Pengembangan Informasi Biisnis dan Pemasaraan UMKM sesuai dengan rencana kerja dinas; 2. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan pedoman dan bimbingan teknis pengembangan informasi bisnis dan pemasaran UMKM; 3. Melaksanakan pembinaan untuk pengembangan sistem informasi bisnis dan pemasaran UMKM; 4. Melaksanakan pendistribusian informasi bisnis dan pemasaran UMKM; 5. Melaksanakan promosi produk-produk UMKM dengan pihak lain; 6. Melaksanakan pemberdayaan UMKM’; 7. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjsama yang baik dan saling mendukung; 8. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; 9. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; 10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.


13

Struktur Organisasi Plt. KEPALA DINAS ALIEF RACHMAN KARTIONO, SE., MM Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19701212 199703 1 010

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

ALIEF RACHMAN KARTIONO, SE., MM Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19701212 199703 1 010

KASUB.BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KASUB.BAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

MAULIYATI, S.Sos Penata Tk. I (III/d) NIP. 19730418 199403 2 003

Hj. FAIZAH HIDAYATI, SH Penata (III/c) NIP. 19590427 198211 1 001

KASUB.BAG PENYUSUNAN PROGRAM Ir. DWI BAMBANG SUPRIYANTO Penata Tk. I (III/d) NIP. 19580217 199203 1 005

KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI

KEPALA BIDANG USAHA KOPERASI

KEPALA BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

IRFAN, SE., M.Si Penata Tk. I (III/d) NIP. 19680814 199003 1 003

IDA LARASATI, SP., M.Si Pembina (IV/a) NIP. 19711206 199602 2 001

Drs. MADE MAHARTA, M.Si Pembina (IV/a) NIP. 19600823 198703 1 007

KEPALA SEKSI ORGANISASI, TATA LAKSANA DAN AKUNTABILITAS KOPERASI

KEPALA SEKSI USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KERJA UMKM

H. SUPRIYONO, SE Penata Tk. I (III/d) NIP. 19610219 198212 1 001

SUBOWO, SH Penata Tk. I (III/d) NIP. 19590427 198211 1 001

Drs. BAGUS SUDARTONO Penata Tk. I (III/d) NIP. 19630828 199303 1 010

KEPALA SEKSI PENYULUHAN, MEDIASI DAN ADVOKASI KOPERASI

KEPALA SEKSI ANEKA USAHA KOPERASI

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN INFORMASI BISNIS DAN PEMASARAN

MOH. GOPRON, SP Penata Tk. I (III/d) NIP. 19600921 198212 1 002

PURWITO, S.Sos Penata Tk. I (III/d) NIP. 19690926 199202 1 002

UPTD Laporan Kinerja Tahun 2015

14

1.5. Permasalahan Utama KUMKM ( Strategic Issued ) Jumlah koperasi dan UMKM yang besar dari segi kuantitas masih belum didukung oleh perkembangan yang memadai dari segi kualitasnya sehingga kinerja UMKM masih tertinggal. Ketertinggalan kinerja UMKM tersebut disebabkan terutama oleh kekurangmampuan UMKM dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi,dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM, tingkat kinerja yang demikian juga berkaitan dengan lemahnya kemampuan dan posisi tawar untuk mengelola dan mengakses ke berbagai sumber daya produktif yang meliputi sumbersumber permodalan, informasi, teknologi, pasar, dan faktor produksi. Permasalahan lain yang dihadapi adalah perkembangan iklim usaha yang masih kurang mendukung yang disebabkan, antara lain, oleh (1) ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan yang mengakibatkan besarnya biaya transaksi,panjangnya proses perizinan, dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi; (2) proses bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat; (3) lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM; dan (4) masih munculnya peraturan-peraturan daerah yang menghambat, termasuk pengenaan pungutan-pungutan baru kepada Koperasi dan UMKM sebagai sumber pendapatan asli daerah. Penguasaan teknologi, manajemen, informasi, dan pasar masih jauh dari memadai. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, UMKM memerlukan biaya yang relatif besar apalagi untuk dikelola secara mandiri oleh UMKM. Ketersediaan lembaga pemerintah dan swasta yang menyediakan jasa di bidang tersebut juga sangat terbatas dan tidak merata ke seluruh daerah. Masih terbatasnya sumber daya finansial juga merupakan masalah utama bagi usaha mikro. Usaha Mikro yang bermodal kecil umumnya tidak berbadan hukum dan masih menerapkan manajemen yang sangat sederhana. Oleh karena itu, usaha mikro ini sangat sulit untuk memperoleh akses dari lembaga keuangan perbankan. Permasalahan khusus yang dihadapi dalam pengembangan koperasi adalah masih belum meluasnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan dan insentif yang unik/khas dibandingkan dengan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktik berkoperasi yang paling benar (best practices). Bersamaan dengan masalah tersebut, koperasi dan UMKM juga menghadapi tantangan, terutama yang ditimbulkan oleh pesatnya


15

perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan bersamaan dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi.

1.6. Sistematika Penulisan Secara umum, Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan dan informasi mengenai pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Banyuwangi selama Tahun 2015. Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Penyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja sebagai berikut:

Bab I - Pendahuluan Menjelaskan latar belakang, penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama organisasi.

Bab II - Perencanaan Kinerja Menjelaskan secara ringkas mengenai dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 serta ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2015.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dan realisasi anggaran tahun 2015.

Bab IV - Penutup Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatnya kinerjanya.


16

BAB I PENDAHULUAN. Laporan Kinerja Tahun

Recommend Documents