BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan di bidang Bina Marga, bidang Cipta Karya, bidang Pengairan dan Bidang Perumahan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan perundangundangan yang berlaku, dengan mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan dan Bidang Perumahan berdasarkan kebijakan umum yang
ditetapkan
oleh
Bupati
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku. 2. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Bina Marga. 3. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Cipta Karya. 4. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Pengairan. 5. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan. 6. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas. 7. Pengelolaan urusan kesekretariatan.
LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2015
1
Sebagai salah satu instansi pemerintah, keberadaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkewajiban setiap tahun untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja yang mengacu pada dokumen Rencana Strategis sebagaimana ditetapkan surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014– 2018.
B. TUGAS DAN FUNGSI Berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 022 Tahun 2009, Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSS mempunyai :
1. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Pekerjaan Umum Kab. HSS serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Fungsi : a. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan. b. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan dan Perumahan. c. Perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan
dan
pengelolaan
perijinan di bidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
C. STRUKTUR ORGANISASI Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai perangkat organisasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari Kepala Dinas / Pejabat Eselon II, kesekretariatan, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Perumahan dan Bidang Pengairan setingkat
LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2015
2
Eselon III dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Perbekalan. Perangkat sekretariat terdiri dari sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian keuangan dan sub bagian Perencanaan. Bidang Bina Marga terdiri dari Seksi Jalan, Seksi Jembatan dan seksi Penyusunan program, pelaporan dan evaluasi, Bidang Cipta Karya terdiri dari Seksi Gedung, Seksi Sanitasi dan Air Bersih dan seksi Penyusunan program, pelaporan dan
evaluasi,
Bidang
Perumahan
terdiri
seksi
Bangunan,
seksi
Permukiman dan seksi Penyusunan program, pelaporan dan evaluasi serta Bidang Pengairan terdiri dari Seksi Irigasi, Seksi Rawa dan Sungai dan seksi Penyusunan program, pelaporan dan evaluasi. Untuk jelasnya dapat dilihat pada uraian dibawah ini : 1. Sekretariat, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan penyusunan program. Bagian Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan b. Sub
Bagian
menyelenggarakan
Perencanaan, urusan
mempunyai
penyusunan
program
tugas dan
rencana kerja serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas c. Sub Bagian keuangan, mempunyai tugas menyusun rencana anggaran,
pengelolaan
administrasi
keuangan,
pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan program kerja.
2. Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan.
LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2015
3
Bidang Bina Marga terdiri dari : a. Seksi Jalan, mempunyai tugas menyiapkan bahan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan, pemanfaatan jalan dan jembatan beserta utilitasnya serta penanggulanganakibat bencana alam. b. Seksi Jembatan, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan serta peningkatan jalan dan jembatan c. Seksi Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi, Mempunyai tugas menyusun program, merencanakan, mengevaluasi serta
membuat
laporan
kegiatan
pembangunan
dan
pemeliharaan jalan dan jembatan.
3. Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, dan Pembangunan gedung pemerintah, rumah dinas, bangunan fasilitas umum yang menggunakan jasa konstruksi, sanitasi dan air bersih. Bidang Cipta Karya terdiri dari : a. Seksi
Gedung,
pelaksanaan,
mempunyai pengawasan
tugas
perencanaan,
dan
pengendalian
pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan gedung pemerintah, rumah dinas dan bangunan fasilitas umum yang menggunakan jasa konstruksi. b. Seksi
Sanitasi
dan
Air
Bersih,
mempunyai
tugas
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan sanitasi dan air bersih. c. Seksi Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi, mempunyai tugas menyusun program, merencanakan, mengevaluasi serta membuat laporan kegiatan pembangunan gedung pemerintah dan kegiatan sanitasi dan air bersih.
LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2015
4
4. Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan
dan
pengendalian
pembangunan/rehabilitasi,
peningkatan dan pengembangan serta pemeliharaan, pemanfaatan sarana dan prasarana pengairan. Bidang pengairan terdiri dari : a. Seksi Irigasi, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian
kegiatan
pembangunan,
pemeliharaan
dan
pemanfaatan irigasi. b. Seksi Rawa dan Sungai, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan,
pengawasan
dan
pengendalian
kegiatan
pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan rawa dan sungai. c. Seksi Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi, mempunyai tugas menyusun program, merencanakan, mengevaluasi serta membuat laporan kegiatan irigasi, rawa dan sungai..
5. Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan menyusun program, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan
dan
pemeliharaan
perumahan
dan
lingkungan
perumahan. Bidang Perumahan terdiri dari : a. Seksi Bangunan, mempunyai tugas perencanaan, pelasanaan pemeliharaan dan pengendalian kegiatan bangunan perumahan. b. Seksi Pemukiman, Mempunyai tugas perencanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan lingkungan pemukiman perumahan. c. Seksi Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi, mempunyai tugas menyusun program, merencanakan, mengevaluasi serta membuat laporan kegiatan bangunan dan pemukiman.
6. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional Dinas di bidang
LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2015
5
pengelolaan peralatan dan perbekalan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan No. 181 Tahun 2001 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Peralatan dan Perbekalan Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSS.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan didukung oleh sumber daya aparatur sebagaimana tabel berikut : Tabel 1 Sumber Daya Aparatur di Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSS Kualifikasi Pendidikan SD
SLTP
SLTA
5
0
30
D I /D III 2
D IV
S-1
S-2
S-3
Jumlah
0
19
8
0
64
Kualifikasi Pangkat dan Golongan Golongan I
Golongan II
Golongan III
Golongan IV
Jumlah
1
14
44
5
64
Struktural Eselon
Eselon
Eselon
Eselon
I
II
III
IV
-
1
5
15
Fungsional
Jumlah
0
21
Jumlah 21
Di rinci lebih lanjut sumber daya aparatur di masing-masing bidang seperti tabel berikut : Tabel .2 Sumber Daya Aparatur Pada SEKRETARIAT (Termasuk Kepala SKPD) Kualifikasi Pendidikan SD
SLTP
SLTA
D I /D
D IV
S-1
S-2
S-3
Jumlah
0
3
2
0
13
III 0
0
7
1
Kualifikasi Pangkat dan Golongan
LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2015
6
Gol I
Gol II
Gol III
Gol IV
Jumlah
0
2
9
2
13
Struktural Eselon
Eselon
Eselon
Eselon
I
II
III
IV
0
1
1
3
Fungsional
Jumlah
0
5
Jumlah 5
Tabel .3 Sumber Daya Aparatur pada Bidang Bina Marga Kualifikasi Pendidikan SD
SLTP
SLTA
D I /D
D IV
S-1
S-2
S-3
Jumlah
0
6
1
0
14
III 0
0
6
0
Kualifikasi Pangkat dan Golongan Golongan I
Golongan II
Golongan III
0
2
10
Golongan IV 1
Jumlah 13
Struktural Eselon
Eselon
Eselon
Eselon
I
II
III
IV
0
0
1
3
Fungsional
Jumlah
0
4
Jumlah 4
Tabel .4 Sumber Daya Aparatur pada Bidang Cipta Karya Kualifikasi Pendidikan SD
SLTP
SLTA
D I /D
D IV
S-1
S-2
S-3
Jumlah
0
5
3
0
11
III 0
0
3
0
Kualifikasi Pangkat dan Golongan Golongan I
Golongan II
Golongan III
Golongan IV
Jumlah
0
1
9
1
11
Struktural Eselon
Eselon
Eselon
Eselon
I
II
III
IV
0
0
1
2
Jumlah
Fungsional
Jumlah
3
0
3
LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2015
7
Tabel.5 Sumber Daya Aparatur pada Bidang Pengairan Kualifikasi Pendidikan SD
SLTP
SLTA
D I /D
D IV
S-1
S-2
S-3
Jumlah
0
3
1
0
15
III 4
0
7
0
Kualifikasi Pangkat dan Golongan Golongan I
Golongan II
Golongan III
Golongan IV
Jumlah
0
4
11
1
15
Struktural Eselon
Eselon
Eselon
Eselon
I
II
III
IV
0
0
1
3
Jumlah
Fungsional
Jumlah
4
0
4
Tabel .6 Sumber Daya Aparatur Pada Bidang Perumahan Kualifikasi Pendidikan SD
SLTP
SLTA
D I /D
D IV
S-1
S-2
S-3
Jumlah
0
2
1
0
7
III 1
0
3
0
Kualifikasi Pangkat dan Golongan Golongan I
Golongan II
Golongan III
Golongan IV
Jumlah
0
2
4
1
7
Struktural Eselon
Eselon
Eselon
Eselon
I
II
III
IV
0
0
1
3
Jumlah
Fungsional
Jumlah
4
0
4
Tabel .7 Sumber Daya Aparatur Pada UPTD Peralatan dan Perbekalan Kualifikasi Pendidikan SD
SLTP
SLTA
D I /D
D IV
S-1
S-2
S-3
Jumlah
0
0
0
0
5
III 0
0
4
1
LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2015
8
Kualifikasi Pangkat dan Golongan Golongan I
Golongan II
Golongan III
Golongan
Jumlah
IV 0
4
1
0
5
Struktural Eselon
Eselon
Eselon
Eselon
I
II
III
IV
0
0
0
1
D.
Jumlah
Fungsional
Jumlah
1
0
1
ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai
dinas pelaksana teknis sesuai dengan tupoksinya mempunyai fungsi strategis dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan RPJMD Kab. HSS 2014-2018. Dalam pelaksanaan tupoksinya DPU Kab. HSS dihadapkan dengan beberapa kendala dalam pemenuhannya, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut : No
Aspek Strategis
Permasalahan
(1)
(2)
(3)
1
Meningkatnya layanan jaringan Irigasi
1)
dan Rawa
Kurang
tersedianya
fasilitas
infrastruktur
sosial ekonomi yang memadai di masyarakat. 2) Terbatasnya alokasi dana anggaran kegiatan pembangunan infrastruktur 3) Lemahnya
system
pengawasan
dan
pengendalian terhadap kualitas bangunan infrastruktur 4) Kurang tersedianya Sumber pendanaan lain dari Pemerintah Pusat. 5)
Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan belum optimal
2.
Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan
1)
Kurang
tersedianya
fasilitas
infrastruktur
yang memadai di masyarakat. 2) Terbatasnya alokasi dana anggaran kegiatan pembangunan infrastruktur
LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2015
9
No
Aspek Strategis
Permasalahan
(1)
(2)
(3) 3) Lemahnya
system
pengawasan
dan
pengendalian terhadap kualitas bangunan infrastruktur 4) Kurang tersedianya Sumber pendanaan lain dari Pemerintah Pusat. 5)
Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan belum optimal
3
Mengurangi dampak banjir
1)
Kurangnya pelaksanaan pembangunan dan pengembangan wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang
2) Lemahnya
system
pengawasan
dan
pengendalian terhadap kualitas bangunan infrastruktur 3)
Kurang tersedianya Sumber pendanaan lain dari Pemerintah Pusat.
4)
Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan belum optimal
4
Meningkatnya Fasilitasi
1)
penyelenggaraan jalan daerah untuk mencapai 60% kondidi mantap
Kurang
tersedianya
fasilitas
infrastruktur
yang memadai di masyarakat. 2) Terbatasnya alokasi dana anggaran kegiatan pembangunan infrastruktur 3) Lemahnya
system
pengawasan
dan
pengendalian terhadap kualitas bangunan infrastruktur 4) Kurang tersedianya Sumber pendanaan lain dari Pemerintah Pusat. 5)
Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan belum optimal
5
Meningkatnya kualitas layanan air
1)
minum dan sanitasi permukiman
Kurangnya fasilitas prasarana umum, tata lingkungan dan perumahan yang memadai
perkotaan 2)
Terbatasnya alokasi dana anggaran kegiatan pembangunan infrastruktur
3) Kurang tersedianya Sumber pendanaan lain dari Pemerintah Pusat. 4)
Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan belum optimal
LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2015
10
No
Aspek Strategis
Permasalahan
(1)
(2)
(3)
6
Meningkatnya kualitas kawasan
1)
permukiman dan penataan ruang
Kurangnya pelaksanaan pembangunan dan pengembangan wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang
2)
Kurangnya fasilitas prasarana umum, tata lingkungan dan perumahan yang memadai
3)
Terbatasnya alokasi dana anggaran kegiatan pembangunan infrastruktur
4) Kurang tersedianya Sumber pendanaan lain dari Pemerintah Pusat. 5)
Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan belum optimal
7
Meningkatnya kualitas infrastruktur
1)
Kurangnya pelaksanaan pembangunan dan
permukiman perdesaan/kumuh/nelayan
pengembangan wilayah yang sesuai dengan
dengan pola pemberdayaan
rencana tata ruang
masyarakat 2)
Kurangnya fasilitas prasarana umum, tata lingkungan dan perumahan yang memadai
3)
Terbatasnya alokasi dana anggaran kegiatan pembangunan infrastruktur
4) Kurang tersedianya Sumber pendanaan lain dari Pemerintah Pusat. 5)
Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan belum optimal
8
Cakupan ketersediaan Rumah layak huni
1) Terbatasnya alokasi dana anggaran kegiatan pembangunan rumah layak huni. 2) Kurang tersedianya Sumber pendanaan lain dari Pemerintah Pusat. 3) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan belum optimal
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adapun
LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2015
11
sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum tahun 2015 sebagai berikut : Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara umum togas pokok dan fungsi serta uraian aspek strategis dan permasalahan utama yang di hadapi Dinas Pekerjaan Umum; Bab II – Perencanaan Kinerja merupakan uraian dari perjanjian kinerja/dokumen penetapan kinerja pada tahun anggaran 2015 yang merupakan bagian tak terpisahan dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014-2018. Bab III – Akuntabilitas Kinerja terdiri dari capaian kinerja dan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2015 ; Bab IV – Penutup, menguraikan kesimpulan atas capaian kinerja serta upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan di tahun mendatang.
LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2015
12
