LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR : 79 TAHUN 2016 TANGGAL : 29 DESEMBER 2016 ______________________________ PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2017 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggungjawab dari Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja pemerintah yang dilaksanakan melalui pengadaan barang/jasa pemerintah. Implementasinya adalah sejak diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
telah dilakukan perubahan
sebanyak tiga kali yaitu : Peraturan Presiden Nomor
35 tahun 2011 tentang
Perubahan Pertama, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua dan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga, dan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Bartang/Jasa Pemerintah. Pada substansinya, perubahan terakhir atau perubahan keempat terhadap Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tersebut untuk mengakomodasi semangat percepatan pengadaan barang/jasa untuk mendukung penyerapan anggaran sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk mempermudah ditingkat pelaksanaannya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai lembaga penyusun kebijakan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah terakhir kalinya telah menerbitkan Peraturan Kepala LKPP Nomor : 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang dilengkapi dengan menerbitkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering.
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2017
Bab I - 1
Dengan terbitnya Petunjuk teknis tersebut stakeholders pengadaan barang/jasa yang meliputi : KPA/PA, PPK, Pokja ULP/Pejabat Pengadaan, Penyedia, PPHP akan mendapatkan gambaran yang lengkap tentang persyaratan dan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah. Sebagai tindaklanjut Perpres Nomor 70 tahun 2012 dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 ang Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tersebut, untuk memberikan pedoman pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar pada Tahun anggaran 2016, maka perlu diterbitkan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2017. Akhirnya, diharapkan dengan meningkatnya kinerja pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar akan memberikan pengaruh positip terhadap
penyerapan
anggaran
sehingga
mampu
mendorong
kegiatan
perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar. B. MAKSUD DAN TUJUAN Adapun maksud dan tujuan dari disusunnya Buku Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016, adalah : 1. Sebagai pedoman bagi KPA/PA, PPK, Pokja ULP/Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam melaksanakan tugas dilingkup pengadaan barang/jasa yang dimulai dari perencanaan umum pengadaan sampai dengan penerimaan hasil pekerjaan. 2. Mempercepat proses pengadaan barang/jasa dengan berpedoman pada prinsipprinsip dan etika pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah empat kali terakhir Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. C. DASAR HUKUM 1.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2.
Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2017
Bab I - 2
3.
Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4.
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5.
Peraturan Kepala LKPP Nomor
5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen
Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik 6.
Peraturan Kepala LKPP Nomor Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara ETendering
7.
Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan K/L/D/I
8.
Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
9.
Peraturan Kepala LKPP Nomor : 5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
10.
Peraturan Kepala LKPP Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
11.
Peraturan Kepala LKPP Nomor : 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan
12.
Peraturan Kepala LKPP Nomor: 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering
13.
Peraturan Kepala LKPP Nomor : 14 Tahun 2015 tentang E-Purchasing
D. PENGERTIAN UMUM 1.
Daerah adalah Kabupaten Blitar
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.
Bupati adalah Bupati Blitar.
4.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar.
5.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar.
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2017
Bab I - 3
6.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7.
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa
adalah
kegiatan
untuk
memperoleh
Barang/Jasa
oleh
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa 8.
Pengguna barang/jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/atau jasa milik Negara /daerah dimasing-masing K/L/D/I.
9.
Pengguna Anggaran selanjutnya disebut PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
10.
Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
11.
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
12.
Bagian Layanan Pengadaan adalah satuan kerja pada sekretariat Daerah Kabupaten Blitar dibawah kendali Assisten Ekonomi dan Pembangunan yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
13.
Kelompok Kerja pada Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Blitar adalah kelompok kerja yang berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang yang dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan pemerintah Kabupaten Blitar yang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2017
Bab I - 4
telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. 14.
Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing.
15.
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
16.
Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya
17.
Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa
18.
Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, begerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
19.
Pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
20.
Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
21.
Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu system tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
22.
Industri Kreatif adalah industry yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, gagasan orisinil, ketrampilan, dan bakat individu yang menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta.
23.
Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2017
Bab I - 5
24.
Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang di keluarkan oleh lembaga yang berwenang.
25.
E-Procurement
adalah
proses
pengadaan
barang/jasa
pemerintah
yang
pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). 26.
Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa
27.
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.
28.
Pelelangan
umum
adalah
metode
pemilihan
penyedia
barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat. 29.
Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
30.
Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
31.
Pemilihan Langsung adalah metode pemiliha penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
32.
Seleksi Umum adalah metode pemilihan jasa konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat
33.
Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan jasa konsultansi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2017
Bab I - 6
34.
Sayembara adalah metode pemilihan penyedia jasa yang memperlombakan gagasan orisinil, kreatifitas, dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
35.
Kontes adalah metode pemilihan penyedia barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/ biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan
36.
Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa.
37.
Pengadaan Langsung adalag pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa tanpa melalui pelelangan/seleksi/ penunjukan langsung.
38.
Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam undangundang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.
39.
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undangundang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.
40.
Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh
Bank
Umum/Perusahaan
Penjaminan/Perusahaan
Asuransi
yang
diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa. 41.
Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai resiko tinggi, menggunakan peralatan yang didisain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyard rupiah).
42.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2017
Bab I - 7
43.
E-Tendering adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada system pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan
44.
Katalog Elektronik atau e-catalogue adalah system informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.
45.
E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui system catalog elektronik
46.
Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang system informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2017
Bab I - 8
