PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2017
BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN LELANG ATAS KEGIATAN :
1. 2. 3.
RENOVASI / PENAMBAHAN RUANGAN GEDUNG PUSKESMAS PANEI TONGAH KECAMATAN PANEI RENOVASI / PENAMBAHAN RUANGAN GEDUNG PUSKESMAS PEMATANG BANDAR RENOVASI / PENAMBAHAN RUANGAN GEDUNG PUSKESMAS SERBELAWAN KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR
Nomor: 05/POKJA KONSTRUKSI-ULP / RENOVASI PUSKESMAS/DINKES-2017 Lampiran : 1 (satu) berkas Tanggal : 29 Mei 2017 Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh sembilan bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dimulai pada Pukul 09.00 Wib sd 11.00 Wib, Kami yang bertandatangan dibawah ini Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa,Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2017 , telah mengadakan Acara Penjelasan Pelelangan E-Tendering Pengadaan Tersebut diatas melalui Aplikasi SPSE pada LPSE Kabupaten Simalungun. Acara Penjelasan Lelang : 1. Acara Penjelasan Lelang Melalui Aplikasi SPSE berupa Tanya Jawab. Pertanyaan dari Peserta Lelang dan Jawaban / Penjelasan dari Panitia Pengadaan Terlampir bersama berita Acara ini. 2. Materi Penjelasan Lelang terlampir bersama Berita Acara Ini 3. Risalah Lelang ( Materi Penjelasan, ketentuan lainnya serta Tanya jawab dalam acara Penjelasan Lelang ) merupakan Lampiran Berita Acara Penjelasan Lelang. 4. Berita Acara Penjelasan Lelang beserta lampirannya dapat di unduh / down load melalui Portal LPSE Kabupaten Simalungun. Demikian Berita Acara Penjelasan Lelang ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. An. PANITIA PENGADAAN, 1. KETUA HAMONANGAN SIAHAAN,Apt.M.Kes _________dto_______ 2. SEKRETARIS RUDI SIREGAR,ST ANGGOTA RIANTON SIAGIAN,ST
_________dto_______
_________dto_______
Petunjuk penggunaan | Aplikasi e-procurement lainnya Drs. HAMONANGAN, M.Kes - Kepanitiaan Pokja ULP atas Kegiatan SKPD Dinas Kesehatan Pembangunan Gedung Daftar Paket View Lelang Penjelasan Lelang Pertanyaan Terhadap Dokumen Lelang Nama Paket: Renovasi/Penambahan Ruangan Gedung Puskesmas Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Sisa Waktu : 0 hari / 0 jam / 0 menit Pertanyaan Peserta Dokumen Bab Uraian Pengirim DOKUMEN PENGADAAN pada LAMPIRAN DOKUMEN 20971494 PENGADAAN KEBUTUHAN PERSONIL MINIMUM, dimintakan 29 May 2017 09:17 3 orang Pendidikan S1/Teknik Sipil dengan persyaratan SKA, dan 5 orang Pendidikan STM/SMA dengan persyaratan SKT; Bahwa penetapan personil tersebut bertentangan dengan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH pasal 19 ayat 1 huruf a. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; dan dalam penjelasan disebutkan : Yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa, antara lain peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan konstruksi, Adapun Peraturan perundangundangan dibidang pekerjaan konstruksi adalah UndangUndang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Perubahannya, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan perubahannya, Peraturan Menteri No : 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan LPJK selaku penerbit SBU dan SKA/SKT Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Kepala LKPP. Peraturan ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi acuan didalam pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dibiayai dari APBN, APBD dan berlaku secara Nasional. Peraturan ini berlaku secara nasional untuk penyedia jasa konstruksi yang setara sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi perusahaan masing-masing. Dengan adanya peraturan ini maka PA/KPA, PPK dan Pokja tidak dapat dengan semena-mena menetapkan persyaratan tanpa mengacu peraturan yang berlaku secara nasional untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, persaingan tidak sehat dan tindakan yang diskriminatif, rekayasa tertentu dan KKN didalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Didalam peraturan tersebut dengan jelas disebutkan bahwa untuk badan usaha kualifikasi kecil cukup memiliki 1 (satu) orang personil yang bersertifikat keterampilan kerja (SKT) sesuai dengan bidang dan sub bidang yang dimiliki badan usaha. Maka PA/KPA, PPK dan Pokja didalam menyusun dokumen pengadaan khususnya untuk personil inti harus mengacu peraturan diatas. Bahwa pengadaan ini adalah untuk badan usaha kualifikasi kecil maka persyaratan personil dipersyaratkan adalah 1 (satu)
orang personil yang bersertifikat keterampilan kerja (SKT) sesuai dengan bidang dan sub bidang yang dimiliki badan usaha tempat personil bekerja apabila diusulkan sebagai General Superintendent/Site Manager nantinya. Bahwa didalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP) produk LKPP tidak menetapkan jabatan personil, jumlah personil, pendidikan terakhir personil, pengalaman personil dan SKT personil karena sudah ada peraturan yang mengatur tentang penetapan personil didalam pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya pekerjaan konstruksi beserta posisi/jabatan, pendidikan terakhir, pengalaman kerja dan sertifikat keterampilan (SKT). Jadi Penetapan personil berdasarkan peraturan bukan dengan pertimbangan atau rekayasa PA/KPA, PPK dan Pokja didalam menetapkan kebutuhan personil. Didalam dokumen pengadaan yang ditetapkan PA/KPA, PPK dan Pokja bahwa personil inti yang bersertifikat keahlian (SKA) 3 orang dan yang bersertifikat keterampilan 5 orang sehingga jumlah personil 8 orang. PA/KPA, PPK, dan Pokja telah melakukan penyimpangan didalam proses pelelangan karena menetapkan personil yang dengan jelas tidak ada diatur didalam peraturan Perundangundangan untuk pekerjaan konstruksi. Penyedia jasa kualifikasi kecil cukup memiliki 1 (satu) personil yang memiliki SKT tetapi tiba-tiba didalam dokumen pengadaan diminta personil 8 orang. Persyaratan ini mengada-ada dan tidak masuk akal. Dengan ditetapkannya 8 (delapan) orang personil maka hal ini mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat diantara penyedia yang setara. Perlu kami sampaikan bahwa Satker Dinas Kesehatan pada pelelangan untuk kualifikasi kecil pada tahun 2014 didalam penetapan personil minimum sebanyak 2 orang yang bersertifikat keterampilan sesuai dengan Sub Bidang Badan Usaha yang dilelangkan (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung, pada tahun 2015 personil 2 orang yang bersertifikat keterampilan sesuai dengan Sub Bidang Badan Usaha yang dilelangkan (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung, Pelelangan pada Tahun 2016 persyaratan personil 4 orang yang bersertifikat keterampilan yang mana personil ini sudah mulai tidak masuk akal dengan penambahan SKT Juru Ukur dan Juru Gambar dan pada tahun 2017 persyaratan personil inti minimum sebanyak 8 orang. Dengan penetapan personil sampai 8 (delapan) orang dengan kebutuhan SKA, SKT yang tidak akan dapat dimiliki oleh Badan Usaha Kualifikasi Kecil dalam waktu 5 hari Kalender sejak pengumuman, maka jelas dan terang benderang telah menimbulkan kecurigaan. Yang jadi pertanyaan kami, apakah ada badan usaha yang mampu menyiapkan personil ini dalam waktu 5 hari kalender yang tidak ada diatur didalam peraturan perundang-undangan??? Kalau ada, berarti terindikasi pengaturan bersama jauh-jauh hari. Kami tegaskan karena mengingat sumber dana proyek ini dari APBN/APBD maka agar TERJADI PERSAINGAN YANG SEHAT DIANTARA PENYEDIA YANG SETARA, sebaiknya PA/KPA, PPK dan Pokja menetapkan persyaratan personil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 1 orang, dengan Posisi Site Manager/General Superintendent dengan Pendidikan STM/SMK/SMA, bersertifikat keterampilan kerja (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung dan 1 orang administrasi/Logistik. Kami sampaikan agar persyaratan personil dirubah dan dibuatkan didalam ADDENDUM dokumen pengadaan. Kami yakin pokja, lebih paham tentang peraturan perundang-undangan didalam pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi ini, karena telah memiliki sertifikat pengadaan. Kiranya PA/KPA,
evaluasi persyaratan
PPK dan Pokja dapat lebih arif dan bijaksana dan dapat menetapkan persyaratan sesuai yang kami sampaikan. Terimakasih. Didalam Dokumen Pengadaan Pokja meminta : Memiliki Surat Dukungan rangka atap baja ringan bertanggal dan bertandatanggan dengan melampirkan Brosur dan ISO 9001 dan SNI yang dilegalisir oleh Pabrikan/Prinsipal. Persyaratan ini tidak diperlukan karena kami masih dalam tahap menawar harga, hal ini diminta pada saat pelaksanaan atau pada saat pengikatan kontrak, yang mana masih ada PCM, seluruh barang pabrikan akan diajukan kepada PPK dan Direksi Teknis atau Konsultan Pengawas untuk dimintakan persetujuan sebelum pemasangan. Bahan pabrikan, bukan cuma rangka atap saja tetapi juga Semen, Keramik, Kaca, Kunci, Lampu, Kabel, dan masih banyak lagi. Dukungan rangka ini akan mengakibatkan monopoli atau pemboikotan penerbitan surat dukungan yang memungkinkan persaingan tidak sehat. Intinya adalah Kami masih dalam tahap penawaran harga, belum melaksanakan pekerjaan. Yang pasti seluruh pelaksanaan nantinya mengacu pada spesifikasi teknis yang telah ditetapkan didalam dokumen pengadaan dan dengan persetujuan seluruh unsur direksi pekerjaan dan konsultan pengawas karena pekerjaan yang dilelangkan ini adalah pekerjaan konstruksi bukan pengadaan barang. Kami yakin pokja, lebih paham tentang peraturan perundangundangan didalam pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi ini, karena telah memiliki sertifikat pengadaan. Kiranya PA/KPA, PPK dan Pokja dapat lebih arif dan bijaksana dan meniadakan persyaratan Surat Dukungan rangka atap baja ringan ini. Terimakasih. Didalam dokumen pengadaan untuk Daftar Kuantitas dan Harga dan Daftar analisa harga satuan. Bahwa analisa yang tertera pada Daftar Kuantitas dan harga tidak ada didalam Daftar analisa harga satuan, sebaiknya Pokja memeriksa kembali dan melampirkan analisa yang belum dimasukkan pada daftar analisa, seperti Anl. F.19a., KL 20 X 20, RB. 15 x 20, PAGAR, KL 35 X 35 dan masih banyak lagi. Terimakasih. panitia tolong agar persyaratan di evaluasi terlebih untuk tenaga ahli mengingat : 1) dari syarat yang ada terlihat bahwa pokja punya niat untuk mempersempit ruang penyedia jasa kecil lainnya untuk turut berkompetisi, dikarenakan melihat dari nilai pagu dan kualifikasi (kecil) sementara panitia mempersyaratkan begitu banyak tenaga ahli (3 SKA dan 5 SKT )terlihat jelas bahwa saudara bersekongkol untuk menggiring penyedia tertentu. 2)syarat tersebut mengada-ada dan berlebihan, pengusaha dengan kualifikasi kecil tidak akan mampu untuk memberikan gaji terhadap 8 orang tenaga ahli, panitia juga telah melanggar pasal 22 uu no 5 tahn 1999 tentang larangan persekongkolan dalam tender. oleh karena itu saudara panitia diminta menyesuaikan persyaratan yang pantas,wajar dan semestinya. jika tidak maka akan kami persoalkan. 3) melanggar pakta integritas Kami sampaikan sebaiknya pokja MENAMBAH WAKTU PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN karena masih ada kekurangan dokumen yang harus diperbaiki/dirubah dan menunggu hasil dari addendum dokumen yang akan diperbaiki dan diupload. Terimakasih. Didalam Dokumen Pengadaan bahwa Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran ada 2 jenis metode yaitu metode 1 (satu) file] dan metode 2 (dua) file, Pertanyaan kami adalah : Metode mana yang gunakan? Sebaiknya Pokja menetapkan dan menghapus metode yang tidak digunakan
20971494 29 May 2017 09:19
20971494 29 May 2017 09:19
20924494 29 May 2017 09:23
20971494 29 May 2017 09:42
20971494 29 May 2017 09:46
karena mengandung penyimpangan. Terimakasih. Didalam Dokumen Pengadaan meminta metode pelaksanaan (dengan lampiran Uraian Penggunaan Bahan); Kami menyampaikan agar pokja meniadakan lampiran ini karena sudah ada daftar analisa dan spesifikasi teknis yang wajib dipenuhi pada saat pelaksanaan. Bahwa pokja melakukan penambahan persyaratan tanpa melihat substansi pengadaan yang mana kami masih dalam tahap menawar harga. Bagaimana kalau terjadi perubahan atau addendum kontrak atas volume pada saat pematokan dan pengukuran setiap item pekerjaan?? Kami harap pokja tidak melakukan rekayasa silap agar mudah digugurkan akibat salah perhitungan yang tidak menjadi substansi pengadaan, apalagi analisa yang pokja sampaikan tidak lengkap dan masih perlu dipertanyakan mengingat AHSP yang berlaku adalah PERMEN PUPR No. 28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum. Kiranya PA/KPA, PPK dan Pokja dapat lebih arif dan bijaksana dan meniadakan lampiran Uraian Penggunaan Bahan ini. Terimakasih. Selamat Pagi Panitia, Untuk Renovasi/Penambahan Ruangan Gedung Puskesmas Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar sangat diskriminatif yaitu penetapan personil inti yang melanggar Peraturan Menteri PU No 14/PRT/M/2013: tanggal 17 Desember 2013 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi yang mengatur tata cara evaluasi penawaran,sesuai standar dan pedoman pengadaan penilaian personil managerial pada organisasi pelaksanaan pekerjaan untuk usaha kecil, tidak termasuk tenaga AHLI, artinya Panitia Pengadaan yang meminta tenaga AHLI (SKA) yang masuk dalam bagan organisasi lapangan dalam pekerjaan ini adalah praktek akal-akalan yang termasuk dalam kategori kejahatan tender yang sangat merusak tertip penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999 beserta turunanya UU NO 2 TAHUN 2017. Panitia Pengadaan benarbenar tidak menguasai prosedur pelelangan karena telah rnendikotomi peraturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 92 tahun 2010 Pasal 10 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang mengatur kriteria pekerjaan konstruksi, dimana paket pekerjaan ini adalah teknologi kriteria resiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli. Karena kesesuaian penggunaan peralatan dan tenaga ahli merupakan suatu ketentuan yang harus ditetapkan dalam Dokumen Ielang termasuk perhitungan analisa penggunaan Alat dan tenaga kerja yang menjadi dasar evaluasi terhadap dokumen penawaran penyedia jasa. Oleh sebab itu kami sarankan supaya mengkaji ulang penggunaan Tenaga Ahli yang dipersyaratkan. Disini kami lampirkan Peraturan Menteri PU No 14/PRT/M/2013: tanggal 17 Desember 2013 Lampiran 1 Selamat Pagi Panitia, Untuk Renovasi/Penambahan Ruangan Gedung Puskesmas Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar sangat diskriminatif yaitu penetapan personil inti yang melanggar Peraturan Menteri PU No 14/PRT/M/2013: tanggal 17 Desember 2013 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi yang mengatur tata cara evaluasi penawaran,sesuai standar dan pedoman pengadaan penilaian personil managerial pada organisasi pelaksanaan pekerjaan untuk usaha kecil, tidak termasuk tenaga AHLI, artinya Panitia Pengadaan yang meminta tenaga AHLI (SKA) yang masuk dalam bagan organisasi lapangan dalam
20971494 29 May 2017 10:05
20942494 29 May 2017 10:24
20942494 29 May 2017 10:24
pekerjaan ini adalah praktek akal-akalan yang termasuk dalam kategori kejahatan tender yang sangat merusak tertip penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999 beserta turunanya UU NO 2 TAHUN 2017. Panitia Pengadaan benarbenar tidak menguasai prosedur pelelangan karena telah rnendikotomi peraturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 92 tahun 2010 Pasal 10 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang mengatur kriteria pekerjaan konstruksi, dimana paket pekerjaan ini adalah teknologi kriteria resiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli. Karena kesesuaian penggunaan peralatan dan tenaga ahli merupakan suatu ketentuan yang harus ditetapkan dalam Dokumen Ielang termasuk perhitungan analisa penggunaan Alat dan tenaga kerja yang menjadi dasar evaluasi terhadap dokumen penawaran penyedia jasa. Oleh sebab itu kami sarankan supaya mengkaji ulang penggunaan Tenaga Ahli yang dipersyaratkan. Disini kami lampirkan Peraturan Menteri PU No 14/PRT/M/2013: tanggal 17 Desember 2013 Lampiran 1 Pada aplikasi SPSE LPSE, pada Informasi Lelang & Status Penawaran, Syarat Kualifikasi tertera pada kolom Ijin Usaha diminta SIUP, Perlu kami sampaikan agar Ijin SIUP ini ditiadakan karena pekerjaan yang dilelangkan ini adalah pekerjaan kontsruksi, bukan pengadaan barang. Kami menyampaikan agar ijin SIUP ini ditiadakan. Terimakasih. Telah melanggar Perpres nomor 04 tahun 2015 pasal 109 (5) (8) mengenai E-tendering yang DI tetapka oleh LKPP Peraturan kepala LKPP Nomor 1 tahun 2015 tentang ETendering yang dimuat pada jadwal pemilihan penyedia barang/jasa pada Pelelangan Umum, Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung metode Satu Sampul untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Pascakualifikasi. akan tetapi pokja mambuat jadwal tidak sesuai dengan aturan Telah melanggar Perpres nomor 04 tahun 2015 pasal 109 (5) (8) mengenai E-tendering yang DI tetapka oleh LKPP Peraturan kepala LKPP Nomor 1 tahun 2015 tentang ETendering yang dimuat pada jadwal pemilihan penyedia barang/jasa pada Pelelangan Umum, Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung metode Satu Sampul untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Pascakualifikasi. akan tetapi pokja mambuat jadwal tidak sesuai dengan aturan DOKUMEN COPY PASTE TIDAK STANDAR
20971494 29 May 2017 10:26
20942494 29 May 2017 10:28
20942494 29 May 2017 10:28
20942494 29 May 2017 10:28
OKUMEN PENGADAAN pada LAMPIRAN DOKUMEN 21014494 PENGADAAN KEBUTUHAN PERSONIL MINIMUM, dimintakan 29 May 2017 10:32 3 orang Pendidikan S1/Teknik Sipil dengan persyaratan SKA, dan 5 orang Pendidikan STM/SMA dengan persyaratan SKT; Bahwa penetapan personil tersebut bertentangan dengan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH pasal 19 ayat 1 huruf a. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; dan dalam penjelasan disebutkan : Yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa, antara lain peraturan perundang-undangan dibidang
pekerjaan konstruksi, Adapun Peraturan perundangundangan dibidang pekerjaan konstruksi adalah UndangUndang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Perubahannya, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan perubahannya, Peraturan Menteri No : 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan LPJK selaku penerbit SBU dan SKA/SKT Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Kepala LKPP. Peraturan ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi acuan didalam pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dibiayai dari APBN, APBD dan berlaku secara Nasional. Peraturan ini berlaku secara nasional untuk penyedia jasa konstruksi yang setara sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi perusahaan masing-masing. Dengan adanya peraturan ini maka PA/KPA, PPK dan Pokja tidak dapat dengan semena-mena menetapkan persyaratan tanpa mengacu peraturan yang berlaku secara nasional untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, persaingan tidak sehat dan tindakan yang diskriminatif, rekayasa tertentu dan KKN didalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Didalam peraturan tersebut dengan jelas disebutkan bahwa untuk badan usaha kualifikasi kecil cukup memiliki 1 (satu) orang personil yang bersertifikat keterampilan kerja (SKT) sesuai dengan bidang dan sub bidang yang dimiliki badan usaha. Maka PA/KPA, PPK dan Pokja didalam menyusun dokumen pengadaan khususnya untuk personil inti harus mengacu peraturan diatas. Bahwa pengadaan ini adalah untuk badan usaha kualifikasi kecil maka persyaratan personil dipersyaratkan adalah 1 (satu) orang personil yang bersertifikat keterampilan kerja (SKT) sesuai dengan bidang dan sub bidang yang dimiliki badan usaha tempat personil bekerja apabila diusulkan sebagai General Superintendent/Site Manager nantinya. Bahwa didalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP) produk LKPP tidak menetapkan jabatan personil, jumlah personil, pendidikan terakhir personil, pengalaman personil dan SKT personil karena sudah ada peraturan yang mengatur tentang penetapan personil didalam pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya pekerjaan konstruksi beserta posisi/jabatan, pendidikan terakhir, pengalaman kerja dan sertifikat keterampilan (SKT). Jadi Penetapan personil berdasarkan peraturan bukan dengan pertimbangan atau rekayasa PA/KPA, PPK dan Pokja didalam menetapkan kebutuhan personil. Didalam dokumen pengadaan yang ditetapkan PA/KPA, PPK dan Pokja bahwa personil inti yang bersertifikat keahlian (SKA) 3 orang dan yang bersertifikat keterampilan 5 orang sehingga jumlah personil 8 orang. PA/KPA, PPK, dan Pokja telah melakukan penyimpangan didalam proses pelelangan karena menetapkan personil yang dengan jelas tidak ada diatur didalam peraturan Perundangundangan untuk pekerjaan konstruksi. Penyedia jasa kualifikasi kecil cukup memiliki 1 (satu) personil yang memiliki SKT tetapi tiba-tiba didalam dokumen pengadaan diminta personil 8 orang. Persyaratan ini mengada-ada dan tidak masuk akal. Dengan ditetapkannya 8 (delapan) orang personil maka hal ini mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat diantara penyedia yang setara. Perlu kami sampaikan bahwa Satker Dinas Kesehatan pada pelelangan untuk kualifikasi kecil pada tahun 2014 didalam penetapan personil minimum sebanyak 2 orang yang bersertifikat
keterampilan sesuai dengan Sub Bidang Badan Usaha yang dilelangkan (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung, pada tahun 2015 personil 2 orang yang bersertifikat keterampilan sesuai dengan Sub Bidang Badan Usaha yang dilelangkan (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung, Pelelangan pada Tahun 2016 persyaratan personil 4 orang yang bersertifikat keterampilan yang mana personil ini sudah mulai tidak masuk akal dengan penambahan SKT Juru Ukur dan Juru Gambar dan pada tahun 2017 persyaratan personil inti minimum sebanyak 8 orang. Dengan penetapan personil sampai 8 (delapan) orang dengan kebutuhan SKA, SKT yang tidak akan dapat dimiliki oleh Badan Usaha Kualifikasi Kecil dalam waktu 5 hari Kalender sejak pengumuman, maka jelas dan terang benderang telah menimbulkan kecurigaan. Yang jadi pertanyaan kami, apakah ada badan usaha yang mampu menyiapkan personil ini dalam waktu 5 hari kalender yang tidak ada diatur didalam peraturan perundang-undangan??? Kalau ada, berarti terindikasi pengaturan bersama jauh-jauh hari. Kami tegaskan karena mengingat sumber dana proyek ini dari APBN/APBD maka agar TERJADI PERSAINGAN YANG SEHAT DIANTARA PENYEDIA YANG SETARA, sebaiknya PA/KPA, PPK dan Pokja menetapkan persyaratan personil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 1 orang, dengan Posisi Site Manager/General Superintendent dengan Pendidikan STM/SMK/SMA, bersertifikat keterampilan kerja (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung dan 1 orang administrasi/Logistik. Kami sampaikan agar persyaratan personil dirubah dan dibuatkan didalam ADDENDUM dokumen pengadaan. Kami yakin pokja, lebih paham tentang peraturan perundang-undangan didalam pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi ini, karena telah memiliki sertifikat pengadaan. Kiranya PA/KPA, PPK dan Pokja dapat lebih arif dan bijaksana dan dapat menetapkan persyaratan sesuai yang kami sampaikan. Terimakasih. panitia tolong agar persyaratan di evaluasi terlebih untuk tenaga ahli mengingat : 1) dari syarat yang ada terlihat bahwa pokja punya niat untuk mempersempit ruang penyedia jasa kecil lainnya untuk turut berkompetisi, dikarenakan melihat dari nilai pagu dan kualifikasi (kecil) sementara panitia mempersyaratkan begitu banyak tenaga ahli (3 SKA dan 5 SKT )terlihat jelas bahwa saudara bersekongkol untuk menggiring penyedia tertentu. 2)syarat tersebut mengada-ada dan berlebihan, pengusaha dengan kualifikasi kecil tidak akan mampu untuk memberikan gaji terhadap 8 orang tenaga ahli, panitia juga telah melanggar pasal 22 uu no 5 tahn 1999 tentang larangan persekongkolan dalam tender. oleh karena itu saudara panitia diminta menyesuaikan persyaratan yang pantas,wajar dan semestinya. jika tidak maka akan kami persoalkan. 3) melanggar pakta integritas elamat Pagi Panitia, Untuk Renovasi/Penambahan Ruangan Gedung Puskesmas Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar sangat diskriminatif yaitu penetapan personil inti yang melanggar Peraturan Menteri PU No 14/PRT/M/2013: tanggal 17 Desember 2013 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi yang mengatur tata cara evaluasi penawaran,sesuai standar dan pedoman pengadaan penilaian personil managerial pada organisasi pelaksanaan pekerjaan untuk usaha kecil, tidak termasuk tenaga AHLI, artinya Panitia Pengadaan yang meminta tenaga AHLI (SKA) yang masuk dalam bagan organisasi lapangan dalam
21014494 29 May 2017 10:33
21014494 29 May 2017 10:33
pekerjaan ini adalah praktek akal-akalan yang termasuk dalam kategori kejahatan tender yang sangat merusak tertip penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999 beserta turunanya UU NO 2 TAHUN 2017. Panitia Pengadaan benarbenar tidak menguasai prosedur pelelangan karena telah rnendikotomi peraturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 92 tahun 2010 Pasal 10 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang mengatur kriteria pekerjaan konstruksi, dimana paket pekerjaan ini adalah teknologi kriteria resiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli. Karena kesesuaian penggunaan peralatan dan tenaga ahli merupakan suatu ketentuan yang harus ditetapkan dalam Dokumen Ielang termasuk perhitungan analisa penggunaan Alat dan tenaga kerja yang menjadi dasar evaluasi terhadap dokumen penawaran penyedia jasa. Oleh sebab itu kami sarankan supaya mengkaji ulang penggunaan Tenaga Ahli yang dipersyaratkan. Disini kami lampirkan Peraturan Menteri PU No 14/PRT/M/2013: tanggal 17 Desember 2013 Lampiran 1 elamat Pagi Panitia, Untuk Renovasi/Penambahan Ruangan Gedung Puskesmas Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar sangat diskriminatif yaitu penetapan personil inti yang melanggar Peraturan Menteri PU No 14/PRT/M/2013: tanggal 17 Desember 2013 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi yang mengatur tata cara evaluasi penawaran,sesuai standar dan pedoman pengadaan penilaian personil managerial pada organisasi pelaksanaan pekerjaan untuk usaha kecil, tidak termasuk tenaga AHLI, artinya Panitia Pengadaan yang meminta tenaga AHLI (SKA) yang masuk dalam bagan organisasi lapangan dalam pekerjaan ini adalah praktek akal-akalan yang termasuk dalam kategori kejahatan tender yang sangat merusak tertip penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999 beserta turunanya UU NO 2 TAHUN 2017. Panitia Pengadaan benarbenar tidak menguasai prosedur pelelangan karena telah rnendikotomi peraturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 92 tahun 2010 Pasal 10 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang mengatur kriteria pekerjaan konstruksi, dimana paket pekerjaan ini adalah teknologi kriteria resiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli. Karena kesesuaian penggunaan peralatan dan tenaga ahli merupakan suatu ketentuan yang harus ditetapkan dalam Dokumen Ielang termasuk perhitungan analisa penggunaan Alat dan tenaga kerja yang menjadi dasar evaluasi terhadap dokumen penawaran penyedia jasa. Oleh sebab itu kami sarankan supaya mengkaji ulang penggunaan Tenaga Ahli yang dipersyaratkan. Disini kami lampirkan Peraturan Menteri PU No 14/PRT/M/2013: tanggal 17 Desember 2013 Lampiran 1 elamat Pagi Panitia, Untuk Renovasi/Penambahan Ruangan Gedung Puskesmas Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar sangat diskriminatif yaitu penetapan personil inti yang melanggar Peraturan Menteri PU No 14/PRT/M/2013: tanggal 17 Desember 2013 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi yang mengatur tata cara evaluasi penawaran,sesuai standar dan pedoman pengadaan penilaian personil managerial pada organisasi pelaksanaan pekerjaan untuk usaha kecil, tidak termasuk tenaga AHLI, artinya Panitia Pengadaan yang meminta tenaga AHLI (SKA)
21014494 29 May 2017 10:33
21014494 29 May 2017 10:34
yang masuk dalam bagan organisasi lapangan dalam pekerjaan ini adalah praktek akal-akalan yang termasuk dalam kategori kejahatan tender yang sangat merusak tertip penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999 beserta turunanya UU NO 2 TAHUN 2017. Panitia Pengadaan benarbenar tidak menguasai prosedur pelelangan karena telah rnendikotomi peraturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 92 tahun 2010 Pasal 10 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang mengatur kriteria pekerjaan konstruksi, dimana paket pekerjaan ini adalah teknologi kriteria resiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli. Karena kesesuaian penggunaan peralatan dan tenaga ahli merupakan suatu ketentuan yang harus ditetapkan dalam Dokumen Ielang termasuk perhitungan analisa penggunaan Alat dan tenaga kerja yang menjadi dasar evaluasi terhadap dokumen penawaran penyedia jasa. Oleh sebab itu kami sarankan supaya mengkaji ulang penggunaan Tenaga Ahli yang dipersyaratkan. Disini kami lampirkan Peraturan Menteri PU No 14/PRT/M/2013: tanggal 17 Desember 2013 Lampiran 1 elamat Pagi Panitia, Untuk Renovasi/Penambahan Ruangan Gedung Puskesmas Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar sangat diskriminatif yaitu penetapan personil inti yang melanggar Peraturan Menteri PU No 14/PRT/M/2013: tanggal 17 Desember 2013 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi yang mengatur tata cara evaluasi penawaran,sesuai standar dan pedoman pengadaan penilaian personil managerial pada organisasi pelaksanaan pekerjaan untuk usaha kecil, tidak termasuk tenaga AHLI, artinya Panitia Pengadaan yang meminta tenaga AHLI (SKA) yang masuk dalam bagan organisasi lapangan dalam pekerjaan ini adalah praktek akal-akalan yang termasuk dalam kategori kejahatan tender yang sangat merusak tertip penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999 beserta turunanya UU NO 2 TAHUN 2017. Panitia Pengadaan benarbenar tidak menguasai prosedur pelelangan karena telah rnendikotomi peraturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 92 tahun 2010 Pasal 10 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang mengatur kriteria pekerjaan konstruksi, dimana paket pekerjaan ini adalah teknologi kriteria resiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli. Karena kesesuaian penggunaan peralatan dan tenaga ahli merupakan suatu ketentuan yang harus ditetapkan dalam Dokumen Ielang termasuk perhitungan analisa penggunaan Alat dan tenaga kerja yang menjadi dasar evaluasi terhadap dokumen penawaran penyedia jasa. Oleh sebab itu kami sarankan supaya mengkaji ulang penggunaan Tenaga Ahli yang dipersyaratkan. Disini kami lampirkan Peraturan Menteri PU No 14/PRT/M/2013: tanggal 17 Desember 2013 Lampiran 1 DOKUMEN PENGADAAN pada LAMPIRAN DOKUMEN PENGADAAN KEBUTUHAN PERSONIL MINIMUM, dimintakan 3 orang Pendidikan S1/Teknik Sipil dengan persyaratan SKA, dan 5 orang Pendidikan STM/SMA dengan persyaratan SKT; Bahwa penetapan personil tersebut bertentangan dengan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH pasal 19 ayat 1
21014494 29 May 2017 10:34
21014494 29 May 2017 10:34
huruf a. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; dan dalam penjelasan disebutkan : Yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa, antara lain peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan konstruksi, Adapun Peraturan perundangundangan dibidang pekerjaan konstruksi adalah UndangUndang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Perubahannya, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan perubahannya, Peraturan Menteri No : 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan LPJK selaku penerbit SBU dan SKA/SKT Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Kepala LKPP. Peraturan ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi acuan didalam pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dibiayai dari APBN, APBD dan berlaku secara Nasional. Peraturan ini berlaku secara nasional untuk penyedia jasa konstruksi yang setara sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi perusahaan masing-masing. Dengan adanya peraturan ini maka PA/KPA, PPK dan Pokja tidak dapat dengan semena-mena menetapkan persyaratan tanpa mengacu peraturan yang berlaku secara nasional untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, persaingan tidak sehat dan tindakan yang diskriminatif, rekayasa tertentu dan KKN didalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Didalam peraturan tersebut dengan jelas disebutkan bahwa untuk badan usaha kualifikasi kecil cukup memiliki 1 (satu) orang personil yang bersertifikat keterampilan kerja (SKT) sesuai dengan bidang dan sub bidang yang dimiliki badan usaha. Maka PA/KPA, PPK dan Pokja didalam menyusun dokumen pengadaan khususnya untuk personil inti harus mengacu peraturan diatas. Bahwa pengadaan ini adalah untuk badan usaha kualifikasi kecil maka persyaratan personil dipersyaratkan adalah 1 (satu) orang personil yang bersertifikat keterampilan kerja (SKT) sesuai dengan bidang dan sub bidang yang dimiliki badan usaha tempat personil bekerja apabila diusulkan sebagai General Superintendent/Site Manager nantinya. Bahwa didalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP) produk LKPP tidak menetapkan jabatan personil, jumlah personil, pendidikan terakhir personil, pengalaman personil dan SKT personil karena sudah ada peraturan yang mengatur tentang penetapan personil didalam pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya pekerjaan konstruksi beserta posisi/jabatan, pendidikan terakhir, pengalaman kerja dan sertifikat keterampilan (SKT). Jadi Penetapan personil berdasarkan peraturan bukan dengan pertimbangan atau rekayasa PA/KPA, PPK dan Pokja didalam menetapkan kebutuhan personil. Didalam dokumen pengadaan yang ditetapkan PA/KPA, PPK dan Pokja bahwa personil inti yang bersertifikat keahlian (SKA) 3 orang dan yang bersertifikat keterampilan 5 orang sehingga jumlah personil 8 orang. PA/KPA, PPK, dan Pokja telah melakukan penyimpangan didalam proses pelelangan karena menetapkan personil yang dengan jelas tidak ada diatur didalam peraturan Perundangundangan untuk pekerjaan konstruksi. Penyedia jasa kualifikasi kecil cukup memiliki 1 (satu) personil yang memiliki SKT tetapi tiba-tiba didalam dokumen pengadaan diminta personil 8 orang. Persyaratan ini mengada-ada dan
tidak masuk akal. Dengan ditetapkannya 8 (delapan) orang personil maka hal ini mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat diantara penyedia yang setara. Perlu kami sampaikan bahwa Satker Dinas Kesehatan pada pelelangan untuk kualifikasi kecil pada tahun 2014 didalam penetapan personil minimum sebanyak 2 orang yang bersertifikat keterampilan sesuai dengan Sub Bidang Badan Usaha yang dilelangkan (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung, pada tahun 2015 personil 2 orang yang bersertifikat keterampilan sesuai dengan Sub Bidang Badan Usaha yang dilelangkan (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung, Pelelangan pada Tahun 2016 persyaratan personil 4 orang yang bersertifikat keterampilan yang mana personil ini sudah mulai tidak masuk akal dengan penambahan SKT Juru Ukur dan Juru Gambar dan pada tahun 2017 persyaratan personil inti minimum sebanyak 8 orang. Dengan penetapan personil sampai 8 (delapan) orang dengan kebutuhan SKA, SKT yang tidak akan dapat dimiliki oleh Badan Usaha Kualifikasi Kecil dalam waktu 5 hari Kalender sejak pengumuman, maka jelas dan terang benderang telah menimbulkan kecurigaan. Yang jadi pertanyaan kami, apakah ada badan usaha yang mampu menyiapkan personil ini dalam waktu 5 hari kalender yang tidak ada diatur didalam peraturan perundang-undangan??? Kalau ada, berarti terindikasi pengaturan bersama jauh-jauh hari. Kami tegaskan karena mengingat sumber dana proyek ini dari APBN/APBD maka agar TERJADI PERSAINGAN YANG SEHAT DIANTARA PENYEDIA YANG SETARA, sebaiknya PA/KPA, PPK dan Pokja menetapkan persyaratan personil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 1 orang, dengan Posisi Site Manager/General Superintendent dengan Pendidikan STM/SMK/SMA, bersertifikat keterampilan kerja (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung dan 1 orang administrasi/Logistik. Kami sampaikan agar persyaratan personil dirubah dan dibuatkan didalam ADDENDUM dokumen pengadaan. Kami yakin pokja, lebih paham tentang peraturan perundang-undangan didalam pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi ini, karena telah memiliki sertifikat pengadaan. Kiranya PA/KPA, PPK dan Pokja dapat lebih arif dan bijaksana dan dapat menetapkan persyaratan sesuai yang kami sampaikan. Terimakasih. DOKUMEN PENGADAAN pada LAMPIRAN DOKUMEN 21014494 PENGADAAN KEBUTUHAN PERSONIL MINIMUM, dimintakan 29 May 2017 10:34 3 orang Pendidikan S1/Teknik Sipil dengan persyaratan SKA, dan 5 orang Pendidikan STM/SMA dengan persyaratan SKT; Bahwa penetapan personil tersebut bertentangan dengan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH pasal 19 ayat 1 huruf a. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; dan dalam penjelasan disebutkan : Yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa, antara lain peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan konstruksi, Adapun Peraturan perundangundangan dibidang pekerjaan konstruksi adalah UndangUndang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Perubahannya, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000
Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan perubahannya, Peraturan Menteri No : 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan LPJK selaku penerbit SBU dan SKA/SKT Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Kepala LKPP. Peraturan ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi acuan didalam pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dibiayai dari APBN, APBD dan berlaku secara Nasional. Peraturan ini berlaku secara nasional untuk penyedia jasa konstruksi yang setara sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi perusahaan masing-masing. Dengan adanya peraturan ini maka PA/KPA, PPK dan Pokja tidak dapat dengan semena-mena menetapkan persyaratan tanpa mengacu peraturan yang berlaku secara nasional untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, persaingan tidak sehat dan tindakan yang diskriminatif, rekayasa tertentu dan KKN didalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Didalam peraturan tersebut dengan jelas disebutkan bahwa untuk badan usaha kualifikasi kecil cukup memiliki 1 (satu) orang personil yang bersertifikat keterampilan kerja (SKT) sesuai dengan bidang dan sub bidang yang dimiliki badan usaha. Maka PA/KPA, PPK dan Pokja didalam menyusun dokumen pengadaan khususnya untuk personil inti harus mengacu peraturan diatas. Bahwa pengadaan ini adalah untuk badan usaha kualifikasi kecil maka persyaratan personil dipersyaratkan adalah 1 (satu) orang personil yang bersertifikat keterampilan kerja (SKT) sesuai dengan bidang dan sub bidang yang dimiliki badan usaha tempat personil bekerja apabila diusulkan sebagai General Superintendent/Site Manager nantinya. Bahwa didalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP) produk LKPP tidak menetapkan jabatan personil, jumlah personil, pendidikan terakhir personil, pengalaman personil dan SKT personil karena sudah ada peraturan yang mengatur tentang penetapan personil didalam pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya pekerjaan konstruksi beserta posisi/jabatan, pendidikan terakhir, pengalaman kerja dan sertifikat keterampilan (SKT). Jadi Penetapan personil berdasarkan peraturan bukan dengan pertimbangan atau rekayasa PA/KPA, PPK dan Pokja didalam menetapkan kebutuhan personil. Didalam dokumen pengadaan yang ditetapkan PA/KPA, PPK dan Pokja bahwa personil inti yang bersertifikat keahlian (SKA) 3 orang dan yang bersertifikat keterampilan 5 orang sehingga jumlah personil 8 orang. PA/KPA, PPK, dan Pokja telah melakukan penyimpangan didalam proses pelelangan karena menetapkan personil yang dengan jelas tidak ada diatur didalam peraturan Perundangundangan untuk pekerjaan konstruksi. Penyedia jasa kualifikasi kecil cukup memiliki 1 (satu) personil yang memiliki SKT tetapi tiba-tiba didalam dokumen pengadaan diminta personil 8 orang. Persyaratan ini mengada-ada dan tidak masuk akal. Dengan ditetapkannya 8 (delapan) orang personil maka hal ini mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat diantara penyedia yang setara. Perlu kami sampaikan bahwa Satker Dinas Kesehatan pada pelelangan untuk kualifikasi kecil pada tahun 2014 didalam penetapan personil minimum sebanyak 2 orang yang bersertifikat keterampilan sesuai dengan Sub Bidang Badan Usaha yang dilelangkan (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung, pada tahun 2015 personil 2 orang yang bersertifikat keterampilan sesuai dengan Sub Bidang Badan Usaha yang dilelangkan (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung, Pelelangan pada Tahun 2016 persyaratan personil 4
orang yang bersertifikat keterampilan yang mana personil ini sudah mulai tidak masuk akal dengan penambahan SKT Juru Ukur dan Juru Gambar dan pada tahun 2017 persyaratan personil inti minimum sebanyak 8 orang. Dengan penetapan personil sampai 8 (delapan) orang dengan kebutuhan SKA, SKT yang tidak akan dapat dimiliki oleh Badan Usaha Kualifikasi Kecil dalam waktu 5 hari Kalender sejak pengumuman, maka jelas dan terang benderang telah menimbulkan kecurigaan. Yang jadi pertanyaan kami, apakah ada badan usaha yang mampu menyiapkan personil ini dalam waktu 5 hari kalender yang tidak ada diatur didalam peraturan perundang-undangan??? Kalau ada, berarti terindikasi pengaturan bersama jauh-jauh hari. Kami tegaskan karena mengingat sumber dana proyek ini dari APBN/APBD maka agar TERJADI PERSAINGAN YANG SEHAT DIANTARA PENYEDIA YANG SETARA, sebaiknya PA/KPA, PPK dan Pokja menetapkan persyaratan personil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 1 orang, dengan Posisi Site Manager/General Superintendent dengan Pendidikan STM/SMK/SMA, bersertifikat keterampilan kerja (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung dan 1 orang administrasi/Logistik. Kami sampaikan agar persyaratan personil dirubah dan dibuatkan didalam ADDENDUM dokumen pengadaan. Kami yakin pokja, lebih paham tentang peraturan perundang-undangan didalam pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi ini, karena telah memiliki sertifikat pengadaan. Kiranya PA/KPA, PPK dan Pokja dapat lebih arif dan bijaksana dan dapat menetapkan persyaratan sesuai yang kami sampaikan. Terimakasih. DOKUMEN PENGADAAN pada LAMPIRAN DOKUMEN 21014494 PENGADAAN KEBUTUHAN PERSONIL MINIMUM, dimintakan 29 May 2017 10:34 3 orang Pendidikan S1/Teknik Sipil dengan persyaratan SKA, dan 5 orang Pendidikan STM/SMA dengan persyaratan SKT; Bahwa penetapan personil tersebut bertentangan dengan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH pasal 19 ayat 1 huruf a. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; dan dalam penjelasan disebutkan : Yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa, antara lain peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan konstruksi, Adapun Peraturan perundangundangan dibidang pekerjaan konstruksi adalah UndangUndang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Perubahannya, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan perubahannya, Peraturan Menteri No : 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan LPJK selaku penerbit SBU dan SKA/SKT Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Kepala LKPP. Peraturan ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi acuan didalam pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dibiayai dari APBN, APBD dan berlaku secara Nasional. Peraturan ini berlaku secara nasional untuk penyedia jasa konstruksi yang setara sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi perusahaan
masing-masing. Dengan adanya peraturan ini maka PA/KPA, PPK dan Pokja tidak dapat dengan semena-mena menetapkan persyaratan tanpa mengacu peraturan yang berlaku secara nasional untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, persaingan tidak sehat dan tindakan yang diskriminatif, rekayasa tertentu dan KKN didalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Didalam peraturan tersebut dengan jelas disebutkan bahwa untuk badan usaha kualifikasi kecil cukup memiliki 1 (satu) orang personil yang bersertifikat keterampilan kerja (SKT) sesuai dengan bidang dan sub bidang yang dimiliki badan usaha. Maka PA/KPA, PPK dan Pokja didalam menyusun dokumen pengadaan khususnya untuk personil inti harus mengacu peraturan diatas. Bahwa pengadaan ini adalah untuk badan usaha kualifikasi kecil maka persyaratan personil dipersyaratkan adalah 1 (satu) orang personil yang bersertifikat keterampilan kerja (SKT) sesuai dengan bidang dan sub bidang yang dimiliki badan usaha tempat personil bekerja apabila diusulkan sebagai General Superintendent/Site Manager nantinya. Bahwa didalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP) produk LKPP tidak menetapkan jabatan personil, jumlah personil, pendidikan terakhir personil, pengalaman personil dan SKT personil karena sudah ada peraturan yang mengatur tentang penetapan personil didalam pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya pekerjaan konstruksi beserta posisi/jabatan, pendidikan terakhir, pengalaman kerja dan sertifikat keterampilan (SKT). Jadi Penetapan personil berdasarkan peraturan bukan dengan pertimbangan atau rekayasa PA/KPA, PPK dan Pokja didalam menetapkan kebutuhan personil. Didalam dokumen pengadaan yang ditetapkan PA/KPA, PPK dan Pokja bahwa personil inti yang bersertifikat keahlian (SKA) 3 orang dan yang bersertifikat keterampilan 5 orang sehingga jumlah personil 8 orang. PA/KPA, PPK, dan Pokja telah melakukan penyimpangan didalam proses pelelangan karena menetapkan personil yang dengan jelas tidak ada diatur didalam peraturan Perundangundangan untuk pekerjaan konstruksi. Penyedia jasa kualifikasi kecil cukup memiliki 1 (satu) personil yang memiliki SKT tetapi tiba-tiba didalam dokumen pengadaan diminta personil 8 orang. Persyaratan ini mengada-ada dan tidak masuk akal. Dengan ditetapkannya 8 (delapan) orang personil maka hal ini mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat diantara penyedia yang setara. Perlu kami sampaikan bahwa Satker Dinas Kesehatan pada pelelangan untuk kualifikasi kecil pada tahun 2014 didalam penetapan personil minimum sebanyak 2 orang yang bersertifikat keterampilan sesuai dengan Sub Bidang Badan Usaha yang dilelangkan (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung, pada tahun 2015 personil 2 orang yang bersertifikat keterampilan sesuai dengan Sub Bidang Badan Usaha yang dilelangkan (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung, Pelelangan pada Tahun 2016 persyaratan personil 4 orang yang bersertifikat keterampilan yang mana personil ini sudah mulai tidak masuk akal dengan penambahan SKT Juru Ukur dan Juru Gambar dan pada tahun 2017 persyaratan personil inti minimum sebanyak 8 orang. Dengan penetapan personil sampai 8 (delapan) orang dengan kebutuhan SKA, SKT yang tidak akan dapat dimiliki oleh Badan Usaha Kualifikasi Kecil dalam waktu 5 hari Kalender sejak pengumuman, maka jelas dan terang benderang telah menimbulkan kecurigaan. Yang jadi pertanyaan kami, apakah ada badan usaha yang mampu menyiapkan personil ini dalam waktu 5 hari kalender yang tidak ada diatur didalam peraturan perundang-undangan??? Kalau ada, berarti
terindikasi pengaturan bersama jauh-jauh hari. Kami tegaskan karena mengingat sumber dana proyek ini dari APBN/APBD maka agar TERJADI PERSAINGAN YANG SEHAT DIANTARA PENYEDIA YANG SETARA, sebaiknya PA/KPA, PPK dan Pokja menetapkan persyaratan personil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 1 orang, dengan Posisi Site Manager/General Superintendent dengan Pendidikan STM/SMK/SMA, bersertifikat keterampilan kerja (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung dan 1 orang administrasi/Logistik. Kami sampaikan agar persyaratan personil dirubah dan dibuatkan didalam ADDENDUM dokumen pengadaan. Kami yakin pokja, lebih paham tentang peraturan perundang-undangan didalam pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi ini, karena telah memiliki sertifikat pengadaan. Kiranya PA/KPA, PPK dan Pokja dapat lebih arif dan bijaksana dan dapat menetapkan persyaratan sesuai yang kami sampaikan. Terimakasih. Penjelasan Panitia/Pokja ULP Dokumen Bab Uraian Pengirim 20971494 : (1) Peserta lelang Kepanitiaan Pokja ULP atas Kegiatan SKPD Dinas Kesehatan - Pe diharapkan mengikuti persyaratan 29 May 2017 10:59 sesuai dengan dokume lelangn (2).Surat dukungan rangka baja ringan tetap berpedoman kepada syarat dokumen (3). Penawaran metode 1 (satu) file] 21014494 . Peserta Kepanitiaan Pokja ULP atas Kegiatan SKPD Dinas Kesehatan - Pembangunan Gedung lelang diharapkan 29 May 2017 11:00 memenuhi syarat sesuai dengan dok lelang,TRIMAKASIH 20942494 : Kepanitiaan Pokja ULP atas Kegiatan SKPD Dinas Kesehatan - Pembangunan Gedung Sesuaikan dengan 29 May 2017 11:25 dokumen,trimaksih 20924494 ; Kepanitiaan Pokja ULP atas Kegiatan SKPD Dinas Kesehatan - Pembangunan Gedung sesuaikan dengan 29 May 2017 11:27 dok lelang Peserta (penyedia barang/jasa) Panitia/Pokja ULP Catatan : Panitia/Pokja ULP masih bisa memberikan penjelasan selama 3 jam setelah masa Aanwijzing berakhir Untuk pertanyaan cukup dengan menyebutkan ID Peserta 29 Mei 2017 12:30 © 2006-2017 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Ganti Password
Daftar Paket
Berita
Home
Petunjuk penggunaan | Aplikasi e-procurement lainnya Drs. HAMONANGAN, M.Kes - Kepanitiaan Pokja ULP atas Kegiatan SKPD Dinas Kesehatan Pembangunan Gedung Daftar Paket View Lelang Penjelasan Lelang Pertanyaan Terhadap Dokumen Lelang Nama Paket: Renovasi/Penambahan Ruangan Gedung Puskesmas Pematang Bandar Sisa Waktu : 0 hari / 0 jam / 0 menit Pertanyaan Peserta Dokumen Bab Uraian Pengirim DOKUMEN PENGADAAN pada LAMPIRAN DOKUMEN 20972494 PENGADAAN KEBUTUHAN PERSONIL MINIMUM, dimintakan 29 May 2017 09:20 3 orang Pendidikan S1/Teknik Sipil dengan persyaratan SKA, dan 5 orang Pendidikan STM/SMA dengan persyaratan SKT; Bahwa penetapan personil tersebut bertentangan dengan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH pasal 19 ayat 1 huruf a. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; dan dalam penjelasan disebutkan : Yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa, antara lain peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan konstruksi, Adapun Peraturan perundangundangan dibidang pekerjaan konstruksi adalah UndangUndang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Perubahannya, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan perubahannya, Peraturan Menteri No : 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan LPJK selaku penerbit SBU dan SKA/SKT Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Kepala LKPP. Peraturan ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi acuan didalam pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dibiayai dari APBN, APBD dan berlaku secara Nasional. Peraturan ini berlaku secara nasional untuk penyedia jasa konstruksi yang setara sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi perusahaan masing-masing. Dengan adanya peraturan ini maka PA/KPA, PPK dan Pokja tidak dapat dengan semena-mena menetapkan persyaratan tanpa mengacu peraturan yang berlaku secara nasional untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, persaingan tidak sehat dan tindakan yang diskriminatif, rekayasa tertentu dan KKN didalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Didalam peraturan tersebut dengan jelas disebutkan bahwa untuk badan usaha kualifikasi kecil cukup memiliki 1 (satu) orang personil yang bersertifikat keterampilan kerja (SKT) sesuai dengan bidang dan sub bidang yang dimiliki badan usaha. Maka PA/KPA, PPK dan
Pokja didalam menyusun dokumen pengadaan khususnya untuk personil inti harus mengacu peraturan diatas. Bahwa pengadaan ini adalah untuk badan usaha kualifikasi kecil maka persyaratan personil dipersyaratkan adalah 1 (satu) orang personil yang bersertifikat keterampilan kerja (SKT) sesuai dengan bidang dan sub bidang yang dimiliki badan usaha tempat personil bekerja apabila diusulkan sebagai General Superintendent/Site Manager nantinya. Bahwa didalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP) produk LKPP tidak menetapkan jabatan personil, jumlah personil, pendidikan terakhir personil, pengalaman personil dan SKT personil karena sudah ada peraturan yang mengatur tentang penetapan personil didalam pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya pekerjaan konstruksi beserta posisi/jabatan, pendidikan terakhir, pengalaman kerja dan sertifikat keterampilan (SKT). Jadi Penetapan personil berdasarkan peraturan bukan dengan pertimbangan atau rekayasa PA/KPA, PPK dan Pokja didalam menetapkan kebutuhan personil. Didalam dokumen pengadaan yang ditetapkan PA/KPA, PPK dan Pokja bahwa personil inti yang bersertifikat keahlian (SKA) 3 orang dan yang bersertifikat keterampilan 5 orang sehingga jumlah personil 8 orang. PA/KPA, PPK, dan Pokja telah melakukan penyimpangan didalam proses pelelangan karena menetapkan personil yang dengan jelas tidak ada diatur didalam peraturan Perundangundangan untuk pekerjaan konstruksi. Penyedia jasa kualifikasi kecil cukup memiliki 1 (satu) personil yang memiliki SKT tetapi tiba-tiba didalam dokumen pengadaan diminta personil 8 orang. Persyaratan ini mengada-ada dan tidak masuk akal. Dengan ditetapkannya 8 (delapan) orang personil maka hal ini mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat diantara penyedia yang setara. Perlu kami sampaikan bahwa Satker Dinas Kesehatan pada pelelangan untuk kualifikasi kecil pada tahun 2014 didalam penetapan personil minimum sebanyak 2 orang yang bersertifikat keterampilan sesuai dengan Sub Bidang Badan Usaha yang dilelangkan (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung, pada tahun 2015 personil 2 orang yang bersertifikat keterampilan sesuai dengan Sub Bidang Badan Usaha yang dilelangkan (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung, Pelelangan pada Tahun 2016 persyaratan personil 4 orang yang bersertifikat keterampilan yang mana personil ini sudah mulai tidak masuk akal dengan penambahan SKT Juru Ukur dan Juru Gambar dan pada tahun 2017 persyaratan personil inti minimum sebanyak 8 orang. Dengan penetapan personil sampai 8 (delapan) orang dengan kebutuhan SKA, SKT yang tidak akan dapat dimiliki oleh Badan Usaha Kualifikasi Kecil dalam waktu 5 hari Kalender sejak pengumuman, maka jelas dan terang benderang telah menimbulkan kecurigaan. Yang jadi pertanyaan kami, apakah ada badan usaha yang mampu menyiapkan personil ini dalam waktu 5 hari kalender yang tidak ada diatur didalam peraturan perundang-undangan??? Kalau ada, berarti terindikasi pengaturan bersama jauh-jauh hari. Kami tegaskan karena mengingat sumber dana proyek ini dari APBN/APBD maka agar TERJADI PERSAINGAN YANG SEHAT DIANTARA PENYEDIA YANG SETARA, sebaiknya PA/KPA, PPK dan Pokja menetapkan persyaratan personil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 1 orang, dengan Posisi Site Manager/General Superintendent dengan Pendidikan STM/SMK/SMA, bersertifikat keterampilan kerja (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung dan 1 orang administrasi/Logistik. Kami sampaikan agar persyaratan personil dirubah dan dibuatkan didalam
ADDENDUM dokumen pengadaan. Kami yakin pokja, lebih paham tentang peraturan perundang-undangan didalam pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi ini, karena telah memiliki sertifikat pengadaan. Kiranya PA/KPA, PPK dan Pokja dapat lebih arif dan bijaksana dan dapat menetapkan persyaratan sesuai yang kami sampaikan. Terimakasih. Didalam Dokumen Pengadaan Pokja meminta : Memiliki Surat Dukungan rangka atap baja ringan bertanggal dan bertandatanggan dengan melampirkan Brosur dan ISO 9001 dan SNI yang dilegalisir oleh Pabrikan/Prinsipal. Persyaratan ini tidak diperlukan karena kami masih dalam tahap menawar harga, hal ini diminta pada saat pelaksanaan atau pada saat pengikatan kontrak, yang mana masih ada PCM, seluruh barang pabrikan akan diajukan kepada PPK dan Direksi Teknis atau Konsultan Pengawas untuk dimintakan persetujuan sebelum pemasangan. Bahan pabrikan, bukan cuma rangka atap saja tetapi juga Semen, Keramik, Kaca, Kunci, Lampu, Kabel, dan masih banyak lagi. Dukungan rangka ini akan mengakibatkan monopoli atau pemboikotan penerbitan surat dukungan yang memungkinkan persaingan tidak sehat. Intinya adalah Kami masih dalam tahap penawaran harga, belum melaksanakan pekerjaan. Yang pasti seluruh pelaksanaan nantinya mengacu pada spesifikasi teknis yang telah ditetapkan didalam dokumen pengadaan dan dengan persetujuan seluruh unsur direksi pekerjaan dan konsultan pengawas karena pekerjaan yang dilelangkan ini adalah pekerjaan konstruksi bukan pengadaan barang. Kami yakin pokja, lebih paham tentang peraturan perundangundangan didalam pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi ini, karena telah memiliki sertifikat pengadaan. Kiranya PA/KPA, PPK dan Pokja dapat lebih arif dan bijaksana dan meniadakan persyaratan Surat Dukungan rangka atap baja ringan ini. Terimakasih. Didalam dokumen pengadaan untuk Daftar Kuantitas dan Harga dan Daftar analisa harga satuan. Bahwa analisa yang tertera pada Daftar Kuantitas dan harga tidak ada didalam Daftar analisa harga satuan, sebaiknya Pokja memeriksa kembali dan melampirkan analisa yang belum dimasukkan pada daftar analisa, seperti Anl. F.19a., KL 20 X 20, RB. 15 x 20, PAGAR, KL 35 X 35 dan masih banyak lagi. Terimakasih. panitia tolong agar persyaratan di evaluasi terlebih untuk tenaga ahli mengingat : 1) dari syarat yang ada terlihat bahwa pokja punya niat untuk mempersempit ruang penyedia jasa kecil lainnya untuk turut berkompetisi, dikarenakan melihat dari nilai pagu dan kualifikasi (kecil) sementara panitia mempersyaratkan begitu banyak tenaga ahli (3 SKA dan 5 SKT )terlihat jelas bahwa saudara bersekongkol untuk menggiring penyedia tertentu. 2)syarat tersebut mengada-ada dan berlebihan, pengusaha dengan kualifikasi kecil tidak akan mampu untuk memberikan gaji terhadap 8 orang tenaga ahli, panitia juga telah melanggar pasal 22 uu no 5 tahn 1999 tentang larangan persekongkolan dalam tender. oleh karena itu saudara panitia diminta menyesuaikan persyaratan yang pantas,wajar dan semestinya. jika tidak maka akan kami persoalkan. 3) melanggar pakta integritas Kami sampaikan sebaiknya pokja MENAMBAH WAKTU PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN karena masih ada kekurangan dokumen yang harus diperbaiki/dirubah dan menunggu hasil dari addendum dokumen yang akan diperbaiki dan diupload. Terimakasih.
20972494 29 May 2017 09:20
20972494 29 May 2017 09:21
20925494 29 May 2017 09:24
20972494 29 May 2017 09:42
Didalam Dokumen Pengadaan bahwa Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran ada 2 jenis metode yaitu metode 1 (satu) file] dan metode 2 (dua) file, Pertanyaan kami adalah : Metode mana yang gunakan? Sebaiknya Pokja menetapkan dan menghapus metode yang tidak digunakan karena mengandung penyimpangan. Terimakasih. Didalam Dokumen Pengadaan meminta metode pelaksanaan (dengan lampiran Uraian Penggunaan Bahan); Kami menyampaikan agar pokja meniadakan lampiran ini karena sudah ada daftar analisa dan spesifikasi teknis yang wajib dipenuhi pada saat pelaksanaan. Bahwa pokja melakukan penambahan persyaratan tanpa melihat substansi pengadaan yang mana kami masih dalam tahap menawar harga. Bagaimana kalau terjadi perubahan atau addendum kontrak atas volume pada saat pematokan dan pengukuran setiap item pekerjaan?? Kami harap pokja tidak melakukan rekayasa silap agar mudah digugurkan akibat salah perhitungan yang tidak menjadi substansi pengadaan, apalagi analisa yang pokja sampaikan tidak lengkap dan masih perlu dipertanyakan mengingat AHSP yang berlaku adalah PERMEN PUPR No. 28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum. Kiranya PA/KPA, PPK dan Pokja dapat lebih arif dan bijaksana dan meniadakan lampiran Uraian Penggunaan Bahan ini. Terimakasih. Selamat Pagi Panitia, Untuk Renovasi/Penambahan Ruangan Gedung Puskesmas Pematang Bandar sangat diskriminatif yaitu penetapan personil inti yang melanggar Peraturan Menteri PU No 14/PRT/M/2013: tanggal 17 Desember 2013 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi yang mengatur tata cara evaluasi penawaran,sesuai standar dan pedoman pengadaan penilaian personil managerial pada organisasi pelaksanaan pekerjaan untuk usaha kecil, tidak termasuk tenaga AHLI, artinya Panitia Pengadaan yang meminta tenaga AHLI (SKA) yang masuk dalam bagan organisasi lapangan dalam pekerjaan ini adalah praktek akal-akalan yang termasuk dalam kategori kejahatan tender yang sangat merusak tertip penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999 beserta turunanya UU NO 2 TAHUN 2017. Panitia Pengadaan benarbenar tidak menguasai prosedur pelelangan karena telah rnendikotomi peraturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 92 tahun 2010 Pasal 10 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang mengatur kriteria pekerjaan konstruksi, dimana paket pekerjaan ini adalah teknologi kriteria resiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli. Karena kesesuaian penggunaan peralatan dan tenaga ahli merupakan suatu ketentuan yang harus ditetapkan dalam Dokumen Ielang termasuk perhitungan analisa penggunaan Alat dan tenaga kerja yang menjadi dasar evaluasi terhadap dokumen penawaran penyedia jasa. Oleh sebab itu kami sarankan supaya mengkaji ulang penggunaan Tenaga Ahli yang dipersyaratkan. Disini kami lampirkan Peraturan Menteri PU No 14/PRT/M/2013: tanggal 17 Desember 2013 Lampiran 1 Selamat Pagi Panitia, Untuk Renovasi/Penambahan Ruangan Gedung Puskesmas Pematang Bandar sangat diskriminatif yaitu penetapan personil inti yang melanggar Peraturan Menteri PU No 14/PRT/M/2013: tanggal 17 Desember 2013 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi yang mengatur tata cara evaluasi
20972494 29 May 2017 09:46
20972494 29 May 2017 10:05
20943494 29 May 2017 10:24
20943494 29 May 2017 10:25
penawaran,sesuai standar dan pedoman pengadaan penilaian personil managerial pada organisasi pelaksanaan pekerjaan untuk usaha kecil, tidak termasuk tenaga AHLI, artinya Panitia Pengadaan yang meminta tenaga AHLI (SKA) yang masuk dalam bagan organisasi lapangan dalam pekerjaan ini adalah praktek akal-akalan yang termasuk dalam kategori kejahatan tender yang sangat merusak tertip penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999 beserta turunanya UU NO 2 TAHUN 2017. Panitia Pengadaan benarbenar tidak menguasai prosedur pelelangan karena telah rnendikotomi peraturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 92 tahun 2010 Pasal 10 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang mengatur kriteria pekerjaan konstruksi, dimana paket pekerjaan ini adalah teknologi kriteria resiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli. Karena kesesuaian penggunaan peralatan dan tenaga ahli merupakan suatu ketentuan yang harus ditetapkan dalam Dokumen Ielang termasuk perhitungan analisa penggunaan Alat dan tenaga kerja yang menjadi dasar evaluasi terhadap dokumen penawaran penyedia jasa. Oleh sebab itu kami sarankan supaya mengkaji ulang penggunaan Tenaga Ahli yang dipersyaratkan. Disini kami lampirkan Peraturan Menteri PU No 14/PRT/M/2013: tanggal 17 Desember 2013 Lampiran 1 PILIH MANA DOKUMEN DIRUBAH ATAU DIBATALKAN 20943494 29 May 2017 10:25 Pada aplikasi SPSE LPSE, pada Informasi Lelang & Status 20972494 Penawaran, Syarat Kualifikasi tertera pada kolom Ijin Usaha 29 May 2017 10:27 diminta SIUP, Perlu kami sampaikan agar Ijin SIUP ini ditiadakan karena pekerjaan yang dilelangkan ini adalah pekerjaan kontsruksi, bukan pengadaan barang. Kami menyampaikan agar ijin SIUP ini ditiadakan. Terimakasih. PERPANJANGAN WAKTU PANITIA BERHUBUNG JADWAL 21015494 YANG DIBUAT TIDAK SESUAI 29 May 2017 10:35 Selamat Pagi Panitia, Untuk Renovasi/Penambahan Ruangan 21015494 Gedung Puskesmas Pematang Bandar sangat diskriminatif 29 May 2017 10:36 yaitu penetapan personil inti yang melanggar Peraturan Menteri PU No 14/PRT/M/2013: tanggal 17 Desember 2013 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi yang mengatur tata cara evaluasi penawaran,sesuai standar dan pedoman pengadaan penilaian personil managerial pada organisasi pelaksanaan pekerjaan untuk usaha kecil, tidak termasuk tenaga AHLI, artinya Panitia Pengadaan yang meminta tenaga AHLI (SKA) yang masuk dalam bagan organisasi lapangan dalam pekerjaan ini adalah praktek akal-akalan yang termasuk dalam kategori kejahatan tender yang sangat merusak tertip penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999 beserta turunanya UU NO 2 TAHUN 2017. Panitia Pengadaan benarbenar tidak menguasai prosedur pelelangan karena telah rnendikotomi peraturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 92 tahun 2010 Pasal 10 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang mengatur kriteria pekerjaan konstruksi, dimana paket pekerjaan ini adalah teknologi kriteria resiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli. Karena kesesuaian penggunaan peralatan dan tenaga ahli merupakan suatu ketentuan yang harus ditetapkan dalam Dokumen Ielang termasuk perhitungan analisa penggunaan Alat dan tenaga
kerja yang menjadi dasar evaluasi terhadap dokumen penawaran penyedia jasa. Oleh sebab itu kami sarankan supaya mengkaji ulang penggunaan Tenaga Ahli yang dipersyaratkan. Disini kami lampirkan Peraturan Menteri PU No 14/PRT/M/2013: tanggal 17 Desember 2013 Lampiran 1 Selamat Pagi Panitia, Untuk Renovasi/Penambahan Ruangan Gedung Puskesmas Pematang Bandar sangat diskriminatif yaitu penetapan personil inti yang melanggar Peraturan Menteri PU No 14/PRT/M/2013: tanggal 17 Desember 2013 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi yang mengatur tata cara evaluasi penawaran,sesuai standar dan pedoman pengadaan penilaian personil managerial pada organisasi pelaksanaan pekerjaan untuk usaha kecil, tidak termasuk tenaga AHLI, artinya Panitia Pengadaan yang meminta tenaga AHLI (SKA) yang masuk dalam bagan organisasi lapangan dalam pekerjaan ini adalah praktek akal-akalan yang termasuk dalam kategori kejahatan tender yang sangat merusak tertip penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999 beserta turunanya UU NO 2 TAHUN 2017. Panitia Pengadaan benarbenar tidak menguasai prosedur pelelangan karena telah rnendikotomi peraturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 92 tahun 2010 Pasal 10 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang mengatur kriteria pekerjaan konstruksi, dimana paket pekerjaan ini adalah teknologi kriteria resiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli. Karena kesesuaian penggunaan peralatan dan tenaga ahli merupakan suatu ketentuan yang harus ditetapkan dalam Dokumen Ielang termasuk perhitungan analisa penggunaan Alat dan tenaga kerja yang menjadi dasar evaluasi terhadap dokumen penawaran penyedia jasa. Oleh sebab itu kami sarankan supaya mengkaji ulang penggunaan Tenaga Ahli yang dipersyaratkan. Disini kami lampirkan Peraturan Menteri PU No 14/PRT/M/2013: tanggal 17 Desember 2013 Lampiran 1 Selamat Pagi Panitia, Untuk Renovasi/Penambahan Ruangan Gedung Puskesmas Pematang Bandar sangat diskriminatif yaitu penetapan personil inti yang melanggar Peraturan Menteri PU No 14/PRT/M/2013: tanggal 17 Desember 2013 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi yang mengatur tata cara evaluasi penawaran,sesuai standar dan pedoman pengadaan penilaian personil managerial pada organisasi pelaksanaan pekerjaan untuk usaha kecil, tidak termasuk tenaga AHLI, artinya Panitia Pengadaan yang meminta tenaga AHLI (SKA) yang masuk dalam bagan organisasi lapangan dalam pekerjaan ini adalah praktek akal-akalan yang termasuk dalam kategori kejahatan tender yang sangat merusak tertip penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999 beserta turunanya UU NO 2 TAHUN 2017. Panitia Pengadaan benarbenar tidak menguasai prosedur pelelangan karena telah rnendikotomi peraturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 92 tahun 2010 Pasal 10 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang mengatur kriteria pekerjaan konstruksi, dimana paket pekerjaan ini adalah teknologi kriteria resiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli. Karena kesesuaian penggunaan peralatan dan tenaga ahli merupakan suatu ketentuan yang harus ditetapkan dalam Dokumen Ielang
21015494 29 May 2017 10:36
21015494 29 May 2017 10:36
termasuk perhitungan analisa penggunaan Alat dan tenaga kerja yang menjadi dasar evaluasi terhadap dokumen penawaran penyedia jasa. Oleh sebab itu kami sarankan supaya mengkaji ulang penggunaan Tenaga Ahli yang dipersyaratkan. Disini kami lampirkan Peraturan Menteri PU No 14/PRT/M/2013: tanggal 17 Desember 2013 Lampiran 1 DOKUMEN PENGADAAN pada LAMPIRAN DOKUMEN 21015494 PENGADAAN KEBUTUHAN PERSONIL MINIMUM, dimintakan 29 May 2017 10:36 3 orang Pendidikan S1/Teknik Sipil dengan persyaratan SKA, dan 5 orang Pendidikan STM/SMA dengan persyaratan SKT; Bahwa penetapan personil tersebut bertentangan dengan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH pasal 19 ayat 1 huruf a. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; dan dalam penjelasan disebutkan : Yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa, antara lain peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan konstruksi, Adapun Peraturan perundangundangan dibidang pekerjaan konstruksi adalah UndangUndang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Perubahannya, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan perubahannya, Peraturan Menteri No : 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan LPJK selaku penerbit SBU dan SKA/SKT Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Kepala LKPP. Peraturan ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi acuan didalam pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dibiayai dari APBN, APBD dan berlaku secara Nasional. Peraturan ini berlaku secara nasional untuk penyedia jasa konstruksi yang setara sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi perusahaan masing-masing. Dengan adanya peraturan ini maka PA/KPA, PPK dan Pokja tidak dapat dengan semena-mena menetapkan persyaratan tanpa mengacu peraturan yang berlaku secara nasional untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, persaingan tidak sehat dan tindakan yang diskriminatif, rekayasa tertentu dan KKN didalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Didalam peraturan tersebut dengan jelas disebutkan bahwa untuk badan usaha kualifikasi kecil cukup memiliki 1 (satu) orang personil yang bersertifikat keterampilan kerja (SKT) sesuai dengan bidang dan sub bidang yang dimiliki badan usaha. Maka PA/KPA, PPK dan Pokja didalam menyusun dokumen pengadaan khususnya untuk personil inti harus mengacu peraturan diatas. Bahwa pengadaan ini adalah untuk badan usaha kualifikasi kecil maka persyaratan personil dipersyaratkan adalah 1 (satu) orang personil yang bersertifikat keterampilan kerja (SKT) sesuai dengan bidang dan sub bidang yang dimiliki badan usaha tempat personil bekerja apabila diusulkan sebagai General Superintendent/Site Manager nantinya. Bahwa didalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP) produk LKPP tidak menetapkan jabatan personil, jumlah personil, pendidikan terakhir personil, pengalaman personil dan SKT personil karena sudah ada peraturan yang mengatur tentang penetapan personil didalam pengadaan barang/jasa
pemerintah khususnya pekerjaan konstruksi beserta posisi/jabatan, pendidikan terakhir, pengalaman kerja dan sertifikat keterampilan (SKT). Jadi Penetapan personil berdasarkan peraturan bukan dengan pertimbangan atau rekayasa PA/KPA, PPK dan Pokja didalam menetapkan kebutuhan personil. Didalam dokumen pengadaan yang ditetapkan PA/KPA, PPK dan Pokja bahwa personil inti yang bersertifikat keahlian (SKA) 3 orang dan yang bersertifikat keterampilan 5 orang sehingga jumlah personil 8 orang. PA/KPA, PPK, dan Pokja telah melakukan penyimpangan didalam proses pelelangan karena menetapkan personil yang dengan jelas tidak ada diatur didalam peraturan Perundangundangan untuk pekerjaan konstruksi. Penyedia jasa kualifikasi kecil cukup memiliki 1 (satu) personil yang memiliki SKT tetapi tiba-tiba didalam dokumen pengadaan diminta personil 8 orang. Persyaratan ini mengada-ada dan tidak masuk akal. Dengan ditetapkannya 8 (delapan) orang personil maka hal ini mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat diantara penyedia yang setara. Perlu kami sampaikan bahwa Satker Dinas Kesehatan pada pelelangan untuk kualifikasi kecil pada tahun 2014 didalam penetapan personil minimum sebanyak 2 orang yang bersertifikat keterampilan sesuai dengan Sub Bidang Badan Usaha yang dilelangkan (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung, pada tahun 2015 personil 2 orang yang bersertifikat keterampilan sesuai dengan Sub Bidang Badan Usaha yang dilelangkan (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung, Pelelangan pada Tahun 2016 persyaratan personil 4 orang yang bersertifikat keterampilan yang mana personil ini sudah mulai tidak masuk akal dengan penambahan SKT Juru Ukur dan Juru Gambar dan pada tahun 2017 persyaratan personil inti minimum sebanyak 8 orang. Dengan penetapan personil sampai 8 (delapan) orang dengan kebutuhan SKA, SKT yang tidak akan dapat dimiliki oleh Badan Usaha Kualifikasi Kecil dalam waktu 5 hari Kalender sejak pengumuman, maka jelas dan terang benderang telah menimbulkan kecurigaan. Yang jadi pertanyaan kami, apakah ada badan usaha yang mampu menyiapkan personil ini dalam waktu 5 hari kalender yang tidak ada diatur didalam peraturan perundang-undangan??? Kalau ada, berarti terindikasi pengaturan bersama jauh-jauh hari. Kami tegaskan karena mengingat sumber dana proyek ini dari APBN/APBD maka agar TERJADI PERSAINGAN YANG SEHAT DIANTARA PENYEDIA YANG SETARA, sebaiknya PA/KPA, PPK dan Pokja menetapkan persyaratan personil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 1 orang, dengan Posisi Site Manager/General Superintendent dengan Pendidikan STM/SMK/SMA, bersertifikat keterampilan kerja (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung dan 1 orang administrasi/Logistik. Kami sampaikan agar persyaratan personil dirubah dan dibuatkan didalam ADDENDUM dokumen pengadaan. Kami yakin pokja, lebih paham tentang peraturan perundang-undangan didalam pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi ini, karena telah memiliki sertifikat pengadaan. Kiranya PA/KPA, PPK dan Pokja dapat lebih arif dan bijaksana dan dapat menetapkan persyaratan sesuai yang kami sampaikan. Terimakasih. DOKUMEN PENGADAAN pada LAMPIRAN DOKUMEN 21015494 PENGADAAN KEBUTUHAN PERSONIL MINIMUM, dimintakan 29 May 2017 10:36 3 orang Pendidikan S1/Teknik Sipil dengan persyaratan SKA, dan 5 orang Pendidikan STM/SMA dengan persyaratan SKT; Bahwa penetapan personil tersebut bertentangan dengan
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH pasal 19 ayat 1 huruf a. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; dan dalam penjelasan disebutkan : Yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa, antara lain peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan konstruksi, Adapun Peraturan perundangundangan dibidang pekerjaan konstruksi adalah UndangUndang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Perubahannya, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan perubahannya, Peraturan Menteri No : 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan LPJK selaku penerbit SBU dan SKA/SKT Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Kepala LKPP. Peraturan ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi acuan didalam pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dibiayai dari APBN, APBD dan berlaku secara Nasional. Peraturan ini berlaku secara nasional untuk penyedia jasa konstruksi yang setara sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi perusahaan masing-masing. Dengan adanya peraturan ini maka PA/KPA, PPK dan Pokja tidak dapat dengan semena-mena menetapkan persyaratan tanpa mengacu peraturan yang berlaku secara nasional untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, persaingan tidak sehat dan tindakan yang diskriminatif, rekayasa tertentu dan KKN didalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Didalam peraturan tersebut dengan jelas disebutkan bahwa untuk badan usaha kualifikasi kecil cukup memiliki 1 (satu) orang personil yang bersertifikat keterampilan kerja (SKT) sesuai dengan bidang dan sub bidang yang dimiliki badan usaha. Maka PA/KPA, PPK dan Pokja didalam menyusun dokumen pengadaan khususnya untuk personil inti harus mengacu peraturan diatas. Bahwa pengadaan ini adalah untuk badan usaha kualifikasi kecil maka persyaratan personil dipersyaratkan adalah 1 (satu) orang personil yang bersertifikat keterampilan kerja (SKT) sesuai dengan bidang dan sub bidang yang dimiliki badan usaha tempat personil bekerja apabila diusulkan sebagai General Superintendent/Site Manager nantinya. Bahwa didalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP) produk LKPP tidak menetapkan jabatan personil, jumlah personil, pendidikan terakhir personil, pengalaman personil dan SKT personil karena sudah ada peraturan yang mengatur tentang penetapan personil didalam pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya pekerjaan konstruksi beserta posisi/jabatan, pendidikan terakhir, pengalaman kerja dan sertifikat keterampilan (SKT). Jadi Penetapan personil berdasarkan peraturan bukan dengan pertimbangan atau rekayasa PA/KPA, PPK dan Pokja didalam menetapkan kebutuhan personil. Didalam dokumen pengadaan yang ditetapkan PA/KPA, PPK dan Pokja bahwa personil inti yang bersertifikat keahlian (SKA) 3 orang dan yang bersertifikat keterampilan 5 orang sehingga jumlah personil 8 orang. PA/KPA, PPK, dan Pokja telah melakukan penyimpangan didalam proses pelelangan karena menetapkan personil yang dengan jelas tidak ada diatur didalam peraturan Perundang-
undangan untuk pekerjaan konstruksi. Penyedia jasa kualifikasi kecil cukup memiliki 1 (satu) personil yang memiliki SKT tetapi tiba-tiba didalam dokumen pengadaan diminta personil 8 orang. Persyaratan ini mengada-ada dan tidak masuk akal. Dengan ditetapkannya 8 (delapan) orang personil maka hal ini mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat diantara penyedia yang setara. Perlu kami sampaikan bahwa Satker Dinas Kesehatan pada pelelangan untuk kualifikasi kecil pada tahun 2014 didalam penetapan personil minimum sebanyak 2 orang yang bersertifikat keterampilan sesuai dengan Sub Bidang Badan Usaha yang dilelangkan (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung, pada tahun 2015 personil 2 orang yang bersertifikat keterampilan sesuai dengan Sub Bidang Badan Usaha yang dilelangkan (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung, Pelelangan pada Tahun 2016 persyaratan personil 4 orang yang bersertifikat keterampilan yang mana personil ini sudah mulai tidak masuk akal dengan penambahan SKT Juru Ukur dan Juru Gambar dan pada tahun 2017 persyaratan personil inti minimum sebanyak 8 orang. Dengan penetapan personil sampai 8 (delapan) orang dengan kebutuhan SKA, SKT yang tidak akan dapat dimiliki oleh Badan Usaha Kualifikasi Kecil dalam waktu 5 hari Kalender sejak pengumuman, maka jelas dan terang benderang telah menimbulkan kecurigaan. Yang jadi pertanyaan kami, apakah ada badan usaha yang mampu menyiapkan personil ini dalam waktu 5 hari kalender yang tidak ada diatur didalam peraturan perundang-undangan??? Kalau ada, berarti terindikasi pengaturan bersama jauh-jauh hari. Kami tegaskan karena mengingat sumber dana proyek ini dari APBN/APBD maka agar TERJADI PERSAINGAN YANG SEHAT DIANTARA PENYEDIA YANG SETARA, sebaiknya PA/KPA, PPK dan Pokja menetapkan persyaratan personil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 1 orang, dengan Posisi Site Manager/General Superintendent dengan Pendidikan STM/SMK/SMA, bersertifikat keterampilan kerja (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung dan 1 orang administrasi/Logistik. Kami sampaikan agar persyaratan personil dirubah dan dibuatkan didalam ADDENDUM dokumen pengadaan. Kami yakin pokja, lebih paham tentang peraturan perundang-undangan didalam pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi ini, karena telah memiliki sertifikat pengadaan. Kiranya PA/KPA, PPK dan Pokja dapat lebih arif dan bijaksana dan dapat menetapkan persyaratan sesuai yang kami sampaikan. Terimakasih. Penjelasan Panitia/Pokja ULP Dokum Ba Uraian Pengirim en b 20972494 : Kepanitiaan Pokja ULP atas Kegiatan SKPD Dinas Kesehatan (1)Peserta lelang Pembangunan Gedung diharapkan 29 May 2017 11:07 memenuhi syarat dalam dokumen (2) Penawaran yaitu metode 1 (satu) file] 20925494 : Kepanitiaan Pokja ULP atas Kegiatan SKPD Dinas Kesehatan Sesuaikan Pembangunan Gedung dengan dok 29 May 2017 11:08 lelang,trimaksih 20943494 : Kepanitiaan Pokja ULP atas Kegiatan SKPD Dinas Kesehatan -
Sesuaikan Pembangunan Gedung dengan 29 May 2017 11:08 dokumen,trimak asih 21015494 Kepanitiaan Pokja ULP atas Kegiatan SKPD Dinas Kesehatan :Sesuaikan Pembangunan Gedung permintaan 29 May 2017 11:10 dengan dokumen Pengadaan Trimaksih Peserta (penyedia barang/jasa) Panitia/Pokja ULP Catatan : Panitia/Pokja ULP masih bisa memberikan penjelasan selama 3 jam setelah masa Aanwijzing berakhir Untuk pertanyaan cukup dengan menyebutkan ID Peserta 29 Mei 2017 12:32 © 2006-2017 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Lelang Non Eproc
Log Akses
Ganti Password
Petunjuk penggunaan | Aplikasi e-procurement lainnya Drs. HAMONANGAN, M.Kes - Kepanitiaan Pokja ULP atas Kegiatan SKPD Dinas Kesehatan Pembangunan Gedung Daftar Paket View Lelang Penjelasan Lelang Pertanyaan Terhadap Dokumen Lelang Nama Paket: Renovasi/Penambahan Ruangan Gedung Puskesmas Panei Tongah Kecamatan Panei Sisa Waktu : 0 hari / 0 jam / 0 menit Pertanyaan Peserta Dokumen Bab Uraian Pengirim DOKUMEN PENGADAAN pada LAMPIRAN DOKUMEN 20973494 PENGADAAN KEBUTUHAN PERSONIL MINIMUM, dimintakan 29 May 2017 09:21 3 orang Pendidikan S1/Teknik Sipil dengan persyaratan SKA, dan 5 orang Pendidikan STM/SMA dengan persyaratan SKT; Bahwa penetapan personil tersebut bertentangan dengan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH pasal 19 ayat 1 huruf a. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; dan dalam penjelasan disebutkan : Yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa, antara lain peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan konstruksi, Adapun Peraturan perundangundangan dibidang pekerjaan konstruksi adalah UndangUndang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Perubahannya, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan perubahannya, Peraturan Menteri No : 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan LPJK selaku penerbit SBU dan SKA/SKT Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Kepala LKPP. Peraturan ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi acuan didalam pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dibiayai dari APBN, APBD dan berlaku secara Nasional. Peraturan ini berlaku secara nasional untuk penyedia jasa konstruksi yang setara sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi perusahaan masing-masing. Dengan adanya peraturan ini maka PA/KPA, PPK dan Pokja tidak dapat dengan semena-mena menetapkan persyaratan tanpa mengacu peraturan yang berlaku secara nasional untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, persaingan tidak sehat dan tindakan yang diskriminatif, rekayasa tertentu dan KKN didalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Didalam peraturan tersebut dengan jelas disebutkan bahwa untuk badan usaha kualifikasi kecil cukup memiliki 1 (satu) orang personil yang bersertifikat keterampilan kerja (SKT) sesuai dengan bidang dan sub bidang yang dimiliki badan usaha. Maka PA/KPA, PPK dan Pokja didalam menyusun dokumen pengadaan khususnya untuk personil inti harus mengacu peraturan diatas. Bahwa pengadaan ini adalah untuk badan usaha kualifikasi kecil maka persyaratan personil dipersyaratkan adalah 1 (satu)
orang personil yang bersertifikat keterampilan kerja (SKT) sesuai dengan bidang dan sub bidang yang dimiliki badan usaha tempat personil bekerja apabila diusulkan sebagai General Superintendent/Site Manager nantinya. Bahwa didalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP) produk LKPP tidak menetapkan jabatan personil, jumlah personil, pendidikan terakhir personil, pengalaman personil dan SKT personil karena sudah ada peraturan yang mengatur tentang penetapan personil didalam pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya pekerjaan konstruksi beserta posisi/jabatan, pendidikan terakhir, pengalaman kerja dan sertifikat keterampilan (SKT). Jadi Penetapan personil berdasarkan peraturan bukan dengan pertimbangan atau rekayasa PA/KPA, PPK dan Pokja didalam menetapkan kebutuhan personil. Didalam dokumen pengadaan yang ditetapkan PA/KPA, PPK dan Pokja bahwa personil inti yang bersertifikat keahlian (SKA) 3 orang dan yang bersertifikat keterampilan 5 orang sehingga jumlah personil 8 orang. PA/KPA, PPK, dan Pokja telah melakukan penyimpangan didalam proses pelelangan karena menetapkan personil yang dengan jelas tidak ada diatur didalam peraturan Perundangundangan untuk pekerjaan konstruksi. Penyedia jasa kualifikasi kecil cukup memiliki 1 (satu) personil yang memiliki SKT tetapi tiba-tiba didalam dokumen pengadaan diminta personil 8 orang. Persyaratan ini mengada-ada dan tidak masuk akal. Dengan ditetapkannya 8 (delapan) orang personil maka hal ini mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat diantara penyedia yang setara. Perlu kami sampaikan bahwa Satker Dinas Kesehatan pada pelelangan untuk kualifikasi kecil pada tahun 2014 didalam penetapan personil minimum sebanyak 2 orang yang bersertifikat keterampilan sesuai dengan Sub Bidang Badan Usaha yang dilelangkan (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung, pada tahun 2015 personil 2 orang yang bersertifikat keterampilan sesuai dengan Sub Bidang Badan Usaha yang dilelangkan (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung, Pelelangan pada Tahun 2016 persyaratan personil 4 orang yang bersertifikat keterampilan yang mana personil ini sudah mulai tidak masuk akal dengan penambahan SKT Juru Ukur dan Juru Gambar dan pada tahun 2017 persyaratan personil inti minimum sebanyak 8 orang. Dengan penetapan personil sampai 8 (delapan) orang dengan kebutuhan SKA, SKT yang tidak akan dapat dimiliki oleh Badan Usaha Kualifikasi Kecil dalam waktu 5 hari Kalender sejak pengumuman, maka jelas dan terang benderang telah menimbulkan kecurigaan. Yang jadi pertanyaan kami, apakah ada badan usaha yang mampu menyiapkan personil ini dalam waktu 5 hari kalender yang tidak ada diatur didalam peraturan perundang-undangan??? Kalau ada, berarti terindikasi pengaturan bersama jauh-jauh hari. Kami tegaskan karena mengingat sumber dana proyek ini dari APBN/APBD maka agar TERJADI PERSAINGAN YANG SEHAT DIANTARA PENYEDIA YANG SETARA, sebaiknya PA/KPA, PPK dan Pokja menetapkan persyaratan personil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 1 orang, dengan Posisi Site Manager/General Superintendent dengan Pendidikan STM/SMK/SMA, bersertifikat keterampilan kerja (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung dan 1 orang administrasi/Logistik. Kami sampaikan agar persyaratan personil dirubah dan dibuatkan didalam ADDENDUM dokumen pengadaan. Kami yakin pokja, lebih paham tentang peraturan perundang-undangan didalam pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi ini, karena telah memiliki sertifikat pengadaan. Kiranya PA/KPA,
PPK dan Pokja dapat lebih arif dan bijaksana dan dapat menetapkan persyaratan sesuai yang kami sampaikan. Terimakasih. Didalam Dokumen Pengadaan Pokja meminta : Memiliki Surat Dukungan rangka atap baja ringan bertanggal dan bertandatanggan dengan melampirkan Brosur dan ISO 9001 dan SNI yang dilegalisir oleh Pabrikan/Prinsipal. Persyaratan ini tidak diperlukan karena kami masih dalam tahap menawar harga, hal ini diminta pada saat pelaksanaan atau pada saat pengikatan kontrak, yang mana masih ada PCM, seluruh barang pabrikan akan diajukan kepada PPK dan Direksi Teknis atau Konsultan Pengawas untuk dimintakan persetujuan sebelum pemasangan. Bahan pabrikan, bukan cuma rangka atap saja tetapi juga Semen, Keramik, Kaca, Kunci, Lampu, Kabel, dan masih banyak lagi. Dukungan rangka ini akan mengakibatkan monopoli atau pemboikotan penerbitan surat dukungan yang memungkinkan persaingan tidak sehat. Intinya adalah Kami masih dalam tahap penawaran harga, belum melaksanakan pekerjaan. Yang pasti seluruh pelaksanaan nantinya mengacu pada spesifikasi teknis yang telah ditetapkan didalam dokumen pengadaan dan dengan persetujuan seluruh unsur direksi pekerjaan dan konsultan pengawas karena pekerjaan yang dilelangkan ini adalah pekerjaan konstruksi bukan pengadaan barang. Kami yakin pokja, lebih paham tentang peraturan perundangundangan didalam pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi ini, karena telah memiliki sertifikat pengadaan. Kiranya PA/KPA, PPK dan Pokja dapat lebih arif dan bijaksana dan meniadakan persyaratan Surat Dukungan rangka atap baja ringan ini. Terimakasih. Didalam dokumen pengadaan untuk Daftar Kuantitas dan Harga dan Daftar analisa harga satuan. Bahwa analisa yang tertera pada Daftar Kuantitas dan harga tidak ada didalam Daftar analisa harga satuan, sebaiknya Pokja memeriksa kembali dan melampirkan analisa yang belum dimasukkan pada daftar analisa, seperti Anl. F.19a., KL 20 X 20, RB. 15 x 20, PAGAR, KL 35 X 35 dan masih banyak lagi. Terimakasih. panitia tolong agar persyaratan di evaluasi terlebih untuk tenaga ahli mengingat : 1) dari syarat yang ada terlihat bahwa pokja punya niat untuk mempersempit ruang penyedia jasa kecil lainnya untuk turut berkompetisi, dikarenakan melihat dari nilai pagu dan kualifikasi (kecil) sementara panitia mempersyaratkan begitu banyak tenaga ahli (3 SKA dan 5 SKT )terlihat jelas bahwa saudara bersekongkol untuk menggiring penyedia tertentu. 2)syarat tersebut mengada-ada dan berlebihan, pengusaha dengan kualifikasi kecil tidak akan mampu untuk memberikan gaji terhadap 8 orang tenaga ahli, panitia juga telah melanggar pasal 22 uu no 5 tahn 1999 tentang larangan persekongkolan dalam tender. oleh karena itu saudara panitia diminta menyesuaikan persyaratan yang pantas,wajar dan semestinya. jika tidak maka akan kami persoalkan. 3) melanggar pakta integritas Kami sampaikan sebaiknya pokja MENAMBAH WAKTU PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN karena masih ada kekurangan dokumen yang harus diperbaiki/dirubah dan menunggu hasil dari addendum dokumen yang akan diperbaiki dan diupload. Terimakasih. Didalam Dokumen Pengadaan bahwa Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran ada 2 jenis metode yaitu metode 1 (satu) file] dan metode 2 (dua) file, Pertanyaan kami adalah : Metode mana yang gunakan? Sebaiknya Pokja menetapkan dan menghapus metode yang tidak digunakan
20973494 29 May 2017 09:21
20973494 29 May 2017 09:22
20926494 29 May 2017 09:24
20973494 29 May 2017 09:42
20973494 29 May 2017 09:46
karena mengandung penyimpangan. Terimakasih. Didalam Dokumen Pengadaan meminta metode pelaksanaan (dengan lampiran Uraian Penggunaan Bahan); Kami menyampaikan agar pokja meniadakan lampiran ini karena sudah ada daftar analisa dan spesifikasi teknis yang wajib dipenuhi pada saat pelaksanaan. Bahwa pokja melakukan penambahan persyaratan tanpa melihat substansi pengadaan yang mana kami masih dalam tahap menawar harga. Bagaimana kalau terjadi perubahan atau addendum kontrak atas volume pada saat pematokan dan pengukuran setiap item pekerjaan?? Kami harap pokja tidak melakukan rekayasa silap agar mudah digugurkan akibat salah perhitungan yang tidak menjadi substansi pengadaan, apalagi analisa yang pokja sampaikan tidak lengkap dan masih perlu dipertanyakan mengingat AHSP yang berlaku adalah PERMEN PUPR No. 28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum. Kiranya PA/KPA, PPK dan Pokja dapat lebih arif dan bijaksana dan meniadakan lampiran Uraian Penggunaan Bahan ini. Terimakasih. Pada aplikasi SPSE LPSE, pada Informasi Lelang & Status Penawaran, Syarat Kualifikasi tertera pada kolom Ijin Usaha diminta SIUP, Perlu kami sampaikan agar Ijin SIUP ini ditiadakan karena pekerjaan yang dilelangkan ini adalah pekerjaan kontsruksi, bukan pengadaan barang. Kami menyampaikan agar ijin SIUP ini ditiadakan. Terimakasih. Selamat Pagi Panitia, Untuk Renovasi/Penambahan Ruangan Gedung Puskesmas Panei Tongah Kecamatan Panei sangat diskriminatif yaitu penetapan personil inti yang melanggar Peraturan Menteri PU No 14/PRT/M/2013: tanggal 17 Desember 2013 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi yang mengatur tata cara evaluasi penawaran,sesuai standar dan pedoman pengadaan penilaian personil managerial pada organisasi pelaksanaan pekerjaan untuk usaha kecil, tidak termasuk tenaga AHLI, artinya Panitia Pengadaan yang meminta tenaga AHLI (SKA) yang masuk dalam bagan organisasi lapangan dalam pekerjaan ini adalah praktek akal-akalan yang termasuk dalam kategori kejahatan tender yang sangat merusak tertip penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999 beserta turunanya UU NO 2 TAHUN 2017. Panitia Pengadaan benarbenar tidak menguasai prosedur pelelangan karena telah rnendikotomi peraturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 92 tahun 2010 Pasal 10 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang mengatur kriteria pekerjaan konstruksi, dimana paket pekerjaan ini adalah teknologi kriteria resiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli. Karena kesesuaian penggunaan peralatan dan tenaga ahli merupakan suatu ketentuan yang harus ditetapkan dalam Dokumen Ielang termasuk perhitungan analisa penggunaan Alat dan tenaga kerja yang menjadi dasar evaluasi terhadap dokumen penawaran penyedia jasa. Oleh sebab itu kami sarankan supaya mengkaji ulang penggunaan Tenaga Ahli yang dipersyaratkan. Disini kami lampirkan Peraturan Menteri PU No 14/PRT/M/2013: tanggal 17 Desember 2013 Lampiran 1 Selamat Pagi Panitia, Untuk Renovasi/Penambahan Ruangan Gedung Puskesmas Panei Tongah Kecamatan Panei sangat diskriminatif yaitu penetapan personil inti yang melanggar Peraturan Menteri PU No 14/PRT/M/2013: tanggal 17 Desember 2013 tentang standar dan pedoman pengadaan
20973494 29 May 2017 10:05
20973494 29 May 2017 10:26
20944494 29 May 2017 10:26
20944494 29 May 2017 10:26
pekerjaan konstruksi yang mengatur tata cara evaluasi penawaran,sesuai standar dan pedoman pengadaan penilaian personil managerial pada organisasi pelaksanaan pekerjaan untuk usaha kecil, tidak termasuk tenaga AHLI, artinya Panitia Pengadaan yang meminta tenaga AHLI (SKA) yang masuk dalam bagan organisasi lapangan dalam pekerjaan ini adalah praktek akal-akalan yang termasuk dalam kategori kejahatan tender yang sangat merusak tertip penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999 beserta turunanya UU NO 2 TAHUN 2017. Panitia Pengadaan benarbenar tidak menguasai prosedur pelelangan karena telah rnendikotomi peraturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 92 tahun 2010 Pasal 10 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang mengatur kriteria pekerjaan konstruksi, dimana paket pekerjaan ini adalah teknologi kriteria resiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli. Karena kesesuaian penggunaan peralatan dan tenaga ahli merupakan suatu ketentuan yang harus ditetapkan dalam Dokumen Ielang termasuk perhitungan analisa penggunaan Alat dan tenaga kerja yang menjadi dasar evaluasi terhadap dokumen penawaran penyedia jasa. Oleh sebab itu kami sarankan supaya mengkaji ulang penggunaan Tenaga Ahli yang dipersyaratkan. Disini kami lampirkan Peraturan Menteri PU No 14/PRT/M/2013: tanggal 17 Desember 2013 Lampiran 1 Selamat Pagi Panitia, Untuk Renovasi/Penambahan Ruangan Gedung Puskesmas Panei Tongah Kecamatan Panei sangat diskriminatif yaitu penetapan personil inti yang melanggar Peraturan Menteri PU No 14/PRT/M/2013: tanggal 17 Desember 2013 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi yang mengatur tata cara evaluasi penawaran,sesuai standar dan pedoman pengadaan penilaian personil managerial pada organisasi pelaksanaan pekerjaan untuk usaha kecil, tidak termasuk tenaga AHLI, artinya Panitia Pengadaan yang meminta tenaga AHLI (SKA) yang masuk dalam bagan organisasi lapangan dalam pekerjaan ini adalah praktek akal-akalan yang termasuk dalam kategori kejahatan tender yang sangat merusak tertip penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999 beserta turunanya UU NO 2 TAHUN 2017. Panitia Pengadaan benarbenar tidak menguasai prosedur pelelangan karena telah rnendikotomi peraturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 92 tahun 2010 Pasal 10 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang mengatur kriteria pekerjaan konstruksi, dimana paket pekerjaan ini adalah teknologi kriteria resiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli. Karena kesesuaian penggunaan peralatan dan tenaga ahli merupakan suatu ketentuan yang harus ditetapkan dalam Dokumen Ielang termasuk perhitungan analisa penggunaan Alat dan tenaga kerja yang menjadi dasar evaluasi terhadap dokumen penawaran penyedia jasa. Oleh sebab itu kami sarankan supaya mengkaji ulang penggunaan Tenaga Ahli yang dipersyaratkan. Disini kami lampirkan Peraturan Menteri PU No 14/PRT/M/2013: tanggal 17 Desember 2013 Lampiran 1 Telah melanggar Perpres nomor 04 tahun 2015 pasal 109 (5) (8) mengenai E-tendering yang DI tetapka oleh LKPP Peraturan kepala LKPP Nomor 1 tahun 2015 tentang ETendering yang dimuat pada jadwal pemilihan penyedia
20944494 29 May 2017 10:26
20944494 29 May 2017 10:27
barang/jasa pada Pelelangan Umum, Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung metode Satu Sampul untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Pascakualifikasi. akan tetapi pokja mambuat jadwal tidak sesuai dengan aturan . waktunya sangat mepet dan membuat pengumuman pada waktu libur. Pengumuman Pascakualifikasi DOKUMEN PENGADAAN pada LAMPIRAN DOKUMEN 21016494 PENGADAAN KEBUTUHAN PERSONIL MINIMUM, dimintakan 29 May 2017 10:37 3 orang Pendidikan S1/Teknik Sipil dengan persyaratan SKA, dan 5 orang Pendidikan STM/SMA dengan persyaratan SKT; Bahwa penetapan personil tersebut bertentangan dengan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH pasal 19 ayat 1 huruf a. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; dan dalam penjelasan disebutkan : Yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa, antara lain peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan konstruksi, Adapun Peraturan perundangundangan dibidang pekerjaan konstruksi adalah UndangUndang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Perubahannya, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan perubahannya, Peraturan Menteri No : 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan LPJK selaku penerbit SBU dan SKA/SKT Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Kepala LKPP. Peraturan ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi acuan didalam pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dibiayai dari APBN, APBD dan berlaku secara Nasional. Peraturan ini berlaku secara nasional untuk penyedia jasa konstruksi yang setara sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi perusahaan masing-masing. Dengan adanya peraturan ini maka PA/KPA, PPK dan Pokja tidak dapat dengan semena-mena menetapkan persyaratan tanpa mengacu peraturan yang berlaku secara nasional untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, persaingan tidak sehat dan tindakan yang diskriminatif, rekayasa tertentu dan KKN didalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Didalam peraturan tersebut dengan jelas disebutkan bahwa untuk badan usaha kualifikasi kecil cukup memiliki 1 (satu) orang personil yang bersertifikat keterampilan kerja (SKT) sesuai dengan bidang dan sub bidang yang dimiliki badan usaha. Maka PA/KPA, PPK dan Pokja didalam menyusun dokumen pengadaan khususnya untuk personil inti harus mengacu peraturan diatas. Bahwa pengadaan ini adalah untuk badan usaha kualifikasi kecil maka persyaratan personil dipersyaratkan adalah 1 (satu) orang personil yang bersertifikat keterampilan kerja (SKT) sesuai dengan bidang dan sub bidang yang dimiliki badan usaha tempat personil bekerja apabila diusulkan sebagai General Superintendent/Site Manager nantinya. Bahwa didalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP) produk LKPP tidak menetapkan jabatan personil, jumlah personil, pendidikan terakhir personil, pengalaman personil dan SKT personil karena sudah ada peraturan yang mengatur tentang
penetapan personil didalam pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya pekerjaan konstruksi beserta posisi/jabatan, pendidikan terakhir, pengalaman kerja dan sertifikat keterampilan (SKT). Jadi Penetapan personil berdasarkan peraturan bukan dengan pertimbangan atau rekayasa PA/KPA, PPK dan Pokja didalam menetapkan kebutuhan personil. Didalam dokumen pengadaan yang ditetapkan PA/KPA, PPK dan Pokja bahwa personil inti yang bersertifikat keahlian (SKA) 3 orang dan yang bersertifikat keterampilan 5 orang sehingga jumlah personil 8 orang. PA/KPA, PPK, dan Pokja telah melakukan penyimpangan didalam proses pelelangan karena menetapkan personil yang dengan jelas tidak ada diatur didalam peraturan Perundangundangan untuk pekerjaan konstruksi. Penyedia jasa kualifikasi kecil cukup memiliki 1 (satu) personil yang memiliki SKT tetapi tiba-tiba didalam dokumen pengadaan diminta personil 8 orang. Persyaratan ini mengada-ada dan tidak masuk akal. Dengan ditetapkannya 8 (delapan) orang personil maka hal ini mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat diantara penyedia yang setara. Perlu kami sampaikan bahwa Satker Dinas Kesehatan pada pelelangan untuk kualifikasi kecil pada tahun 2014 didalam penetapan personil minimum sebanyak 2 orang yang bersertifikat keterampilan sesuai dengan Sub Bidang Badan Usaha yang dilelangkan (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung, pada tahun 2015 personil 2 orang yang bersertifikat keterampilan sesuai dengan Sub Bidang Badan Usaha yang dilelangkan (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung, Pelelangan pada Tahun 2016 persyaratan personil 4 orang yang bersertifikat keterampilan yang mana personil ini sudah mulai tidak masuk akal dengan penambahan SKT Juru Ukur dan Juru Gambar dan pada tahun 2017 persyaratan personil inti minimum sebanyak 8 orang. Dengan penetapan personil sampai 8 (delapan) orang dengan kebutuhan SKA, SKT yang tidak akan dapat dimiliki oleh Badan Usaha Kualifikasi Kecil dalam waktu 5 hari Kalender sejak pengumuman, maka jelas dan terang benderang telah menimbulkan kecurigaan. Yang jadi pertanyaan kami, apakah ada badan usaha yang mampu menyiapkan personil ini dalam waktu 5 hari kalender yang tidak ada diatur didalam peraturan perundang-undangan??? Kalau ada, berarti terindikasi pengaturan bersama jauh-jauh hari. Kami tegaskan karena mengingat sumber dana proyek ini dari APBN/APBD maka agar TERJADI PERSAINGAN YANG SEHAT DIANTARA PENYEDIA YANG SETARA, sebaiknya PA/KPA, PPK dan Pokja menetapkan persyaratan personil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 1 orang, dengan Posisi Site Manager/General Superintendent dengan Pendidikan STM/SMK/SMA, bersertifikat keterampilan kerja (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung dan 1 orang administrasi/Logistik. Kami sampaikan agar persyaratan personil dirubah dan dibuatkan didalam ADDENDUM dokumen pengadaan. Kami yakin pokja, lebih paham tentang peraturan perundang-undangan didalam pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi ini, karena telah memiliki sertifikat pengadaan. Kiranya PA/KPA, PPK dan Pokja dapat lebih arif dan bijaksana dan dapat menetapkan persyaratan sesuai yang kami sampaikan. Terimakasih. Didalam Dokumen Pengadaan Pokja meminta : Memiliki 21016494 Surat Dukungan rangka atap baja ringan bertanggal dan 29 May 2017 10:37 bertandatanggan dengan melampirkan Brosur dan ISO 9001 dan SNI yang dilegalisir oleh Pabrikan/Prinsipal. Persyaratan
ini tidak diperlukan karena kami masih dalam tahap menawar harga, hal ini diminta pada saat pelaksanaan atau pada saat pengikatan kontrak, yang mana masih ada PCM, seluruh barang pabrikan akan diajukan kepada PPK dan Direksi Teknis atau Konsultan Pengawas untuk dimintakan persetujuan sebelum pemasangan. Bahan pabrikan, bukan cuma rangka atap saja tetapi juga Semen, Keramik, Kaca, Kunci, Lampu, Kabel, dan masih banyak lagi. Dukungan rangka ini akan mengakibatkan monopoli atau pemboikotan penerbitan surat dukungan yang memungkinkan persaingan tidak sehat. Intinya adalah Kami masih dalam tahap penawaran harga, belum melaksanakan pekerjaan. Yang pasti seluruh pelaksanaan nantinya mengacu pada spesifikasi teknis yang telah ditetapkan didalam dokumen pengadaan dan dengan persetujuan seluruh unsur direksi pekerjaan dan konsultan pengawas karena pekerjaan yang dilelangkan ini adalah pekerjaan konstruksi bukan pengadaan barang. Kami yakin pokja, lebih paham tentang peraturan perundangundangan didalam pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi ini, karena telah memiliki sertifikat pengadaan. Kiranya PA/KPA, PPK dan Pokja dapat lebih arif dan bijaksa Didalam dokumen pengadaan untuk Daftar Kuantitas dan Harga dan Daftar analisa harga satuan. Bahwa analisa yang tertera pada Daftar Kuantitas dan harga tidak ada didalam Daftar analisa harga satuan, sebaiknya Pokja memeriksa kembali dan melampirkan analisa yang belum dimasukkan pada daftar analisa, seperti Anl. F.19a., KL 20 X 20, RB. 15 x 20, PAGAR, KL 35 X 35 dan masih banyak lagi. Terimakasih. anitia tolong agar persyaratan di evaluasi terlebih untuk tenaga ahli mengingat : 1) dari syarat yang ada terlihat bahwa pokja punya niat untuk mempersempit ruang penyedia jasa kecil lainnya untuk turut berkompetisi, dikarenakan melihat dari nilai pagu dan kualifikasi (kecil) sementara panitia mempersyaratkan begitu banyak tenaga ahli (3 SKA dan 5 SKT )terlihat jelas bahwa saudara bersekongkol untuk menggiring penyedia tertentu. 2)syarat tersebut mengada-ada dan berlebihan, pengusaha dengan kualifikasi kecil tidak akan mampu untuk memberikan gaji terhadap 8 orang tenaga ahli, panitia juga telah melanggar pasal 22 uu no 5 tahn 1999 tentang larangan persekongkolan dalam tender. oleh karena itu saudara panitia diminta menyesuaikan persyaratan yang pantas,wajar dan semestinya. jika tidak maka akan kami persoalkan. 3) melanggar pakta integritas Kami sampaikan sebaiknya pokja MENAMBAH WAKTU PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN karena masih ada kekurangan dokumen yang harus diperbaiki/dirubah dan menunggu hasil dari addendum dokumen yang akan diperbaiki dan diupload. Terimakasih. Didalam Dokumen Pengadaan bahwa Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran ada 2 jenis metode yaitu metode 1 (satu) file] dan metode 2 (dua) file, Pertanyaan kami adalah : Metode mana yang gunakan? Sebaiknya Pokja menetapkan dan menghapus metode yang tidak digunakan karena mengandung penyimpangan. Terimakasih. ada aplikasi SPSE LPSE, pada Informasi Lelang & Status Penawaran, Syarat Kualifikasi tertera pada kolom Ijin Usaha diminta SIUP, Perlu kami sampaikan agar Ijin SIUP ini ditiadakan karena pekerjaan yang dilelangkan ini adalah pekerjaan kontsruksi, bukan pengadaan barang. Kami menyampaikan agar ijin SIUP ini ditiadakan. Terimakasih. ada aplikasi SPSE LPSE, pada Informasi Lelang & Status
21016494 29 May 2017 10:37
21016494 29 May 2017 10:37
21016494 29 May 2017 10:38
21016494 29 May 2017 10:38
21016494 29 May 2017 10:38
21016494
Penawaran, Syarat Kualifikasi tertera pada kolom Ijin Usaha 29 May 2017 10:38 diminta SIUP, Perlu kami sampaikan agar Ijin SIUP ini ditiadakan karena pekerjaan yang dilelangkan ini adalah pekerjaan kontsruksi, bukan pengadaan barang. Kami menyampaikan agar ijin SIUP ini ditiadakan. Terimakasih. Selamat Pagi Panitia, Untuk Renovasi/Penambahan Ruangan 21016494 Gedung Puskesmas Panei Tongah Kecamatan Panei sangat 29 May 2017 10:39 diskriminatif yaitu penetapan personil inti yang melanggar Peraturan Menteri PU No 14/PRT/M/2013: tanggal 17 Desember 2013 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi yang mengatur tata cara evaluasi penawaran,sesuai standar dan pedoman pengadaan penilaian personil managerial pada organisasi pelaksanaan pekerjaan untuk usaha kecil, tidak termasuk tenaga AHLI, artinya Panitia Pengadaan yang meminta tenaga AHLI (SKA) yang masuk dalam bagan organisasi lapangan dalam pekerjaan ini adalah praktek akal-akalan yang termasuk dalam kategori kejahatan tender yang sangat merusak tertip penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999 beserta turunanya UU NO 2 TAHUN 2017. Panitia Pengadaan benarbenar tidak menguasai prosedur pelelangan karena telah rnendikotomi peraturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 92 tahun 2010 Pasal 10 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang mengatur kriteria pekerjaan konstruksi, dimana paket pekerjaan ini adalah teknologi kriteria resiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli. Karena kesesuaian penggunaan peralatan dan tenaga ahli merupakan suatu ketentuan yang harus ditetapkan dalam Dokumen Ielang termasuk perhitungan analisa penggunaan Alat dan tenaga kerja yang menjadi dasar evaluasi terhadap dokumen penawaran penyedia jasa. Oleh sebab itu kami sarankan supaya mengkaji ulang penggunaan Tenaga Ahli yang dipersyaratkan. Disini kami lampirkan Peraturan Menteri PU No 14/PRT/M/2013: tanggal 17 Desember 2013 Lampiran 1 Telah melanggar Perpres nomor 04 tahun 2015 pasal 109 (5) 21016494 (8) mengenai E-tendering yang DI tetapka oleh LKPP 29 May 2017 10:39 Peraturan kepala LKPP Nomor 1 tahun 2015 tentang ETendering yang dimuat pada jadwal pemilihan penyedia barang/jasa pada Pelelangan Umum, Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung metode Satu Sampul untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Pascakualifikasi. akan tetapi pokja mambuat jadwal tidak sesuai dengan aturan . waktunya sangat mepet dan membuat pengumuman pada waktu libur. Pengumuman Pascakualifikasi Penjelasan Panitia/Pokja ULP Dokum Ba Uraian Pengirim en b 20973494 (1) Kepanitiaan Pokja ULP atas Kegiatan SKPD Dinas Kesehatan - Pembangunan Peserta lelang Gedung diharapkan 29 May 2017 11:12 memenuhi persyaratan dalam dokumen lelang (2). Penawaran yaitu metode 1 (satu) file, Trimakasih
20926494 : Kepanitiaan Pokja ULP atas Kegiatan SKPD Dinas Kesehatan - Pembangunan Perserta Gedung lelang 29 May 2017 11:14 diharapkan memenuhi syarat dalam dokumen lelang,trimaks ih 20944494 : Kepanitiaan Pokja ULP atas Kegiatan SKPD Dinas Kesehatan - Pembangunan Sesuikan Gedung dengan 29 May 2017 11:15 dokumen lelang Trimakasih 21016494 : Kepanitiaan Pokja ULP atas Kegiatan SKPD Dinas Kesehatan - Pembangunan Sesuaikan Gedung dengan 29 May 2017 11:15 dokumen lelang
