PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
INSPEKTORAT
DRAFT RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013 - 2018
BAB I PENDAHULUAN
1.
Latar Belakang Pemberlakuan otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditekankan pada prinsip
demokrasi,
kekhususan,
keadilan,
memperhatikan
pemerataan, potensi
dan
keistimewaan, keanekaragaman
daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut di atas, telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah. Pemerintah daerah menyelenggarakan manajemen pemerintahan melalui
fungsi-fungsi
organik
manajemen
yang
meliputi
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dan
dalam
rangka
pencapaian sasaran tujuan
organisasi secara efektif dan efisien. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah,
Gubernur
dan
Bupati/Walikota
adalah
proses
kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan
1
Pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan
ini
dilakukan
oleh
aparat
pengawas
intern
pemerintah sesuai dengan bidang kewenangannya masingmasing. Manajemen pemerintahan membutuhkan mekanisme pengendalian agar tujuan yang ditetapkan tercapai, sebuah keharusan dalam mekanisme manajemen pemerintahan fungsi pengawasan dilakukan oleh sebuah instansi yang khusus bertugas melaksanakan tugas pengawasan. 2.
Landasan Hukum 1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. Undang-undang
No.
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ; 4. Undang-undang
No.
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undangundang No. 8 Tahun 2005 ; 5. Peraturan
Pemerintah
No.
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ; 6. Peraturan Pedoman
Pemerintah RI No. 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah,
sebagaimana telah diubah Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 ;
2
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tahapan,
Tata
PP
No.
8
tahun
Cara Penyusunan,
2008
tentang
Pengendalian
dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 Tentang
Pedoman
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2010. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang
Pedoman
Teknis
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Inspektorat Propinsi dan Kabupaten / Kota 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 Tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. 13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat. 3.
Maksud dan Tujuan Maksud
ditetapkan
Rencana
Strategis
agar
Instansi
Pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya yang diukur
dari
sejauhmana pencapaian
terhadap
tujuan
dan
sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Sesuai
dengan
Surat
Keputusan
Kepala
LAN
Nomor
:
239/IX/6/8/2003tanggal 25 Maret 2003 mengenai Pedoman Penyusunan Pemerintah
Pelaporan maka
Akuntabilitas
Rencana
Strategis
Kinerja
Instansi
sebagai perencanaan
jangka menengah harus dijabarkan kedalam Rencana Kinerja
3
Tahunan (RKT).
Rencana Kerja (Renja) SKPD yang disusun
setiap tahun mulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember merupakan penjabaran dari Renstra yang
dibuat
sebelum
proses perencanaan operasional dan
penganggaran dilakukan. Tujuan
rencana
Satuan
Kerja
strategis
memuat
Perangkat
Daerah
kemana
pelayanan
akan
diarahkan
pengembangannya dan apa yang hendak dicapai
dalam
lima
tahun mendatang serta bagaimana mencapainya dan langkalangkah strategis apa
yang
perlu dilakukan
agar tujuan
dapat terlaksana. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten
Pamekasan
yang
berfungsi
melaksanakan
pengawasan adalah Inspektorat Kabupaten Pamekasan dengan melaksanakan kegiatan penilaian terhadap organisasi / kegiatan dengan tujuan agar organisasi/kegiatan yang menjadi obyek pemeriksaan melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Inspektorat Kabupaten Pamekasan melaksanakan beberapat jenis pengawasan yaitu; Preemtive, Preventif, dan Represif, preemtive adalah pengawasan terkait dengan berbagai macam usaha agar peraturan yang berlaku pada organisasi untuk melaksanaan kegiatan telah diketahui oleh pelaksana/organisasi. Pengawasan yang bersifat Preventif adalah pengawasan yang dilaksanakan sebelum dimulainya suatu kegiatan atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan, Pengawasan yang bersifat represif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti
dan
mengevaluasi
dokumen-dokumen
laporan
pertanggungjawaban keuangan dan operasional.
4
Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Pamekasan dilakukan melalui Pemeriksaan terhadap Obyek Pemeriksaan secara Reguler (PKPT) ataupun Insidentil (Non-PKPT dan Kasus). Pengertian Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dibidang keuangan maupun bidang teknis/operasional. 4. Sistematika Penulisan Sistematika
Renstra Inspektorat Kabupaten Pamekasan Tahun
2014 – 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 tahun 2008 tentang Evaluasi
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Pelaksanaan
dan
Rencana Pembangunan Daerah, dengan
susunan sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Berisi tentang : Latar Belakang,Landasan Hukum Penyusunan, dengan dokumen perencanaan lainnya, Sistematika Penyusunan Renstra, serta maksud dan tujuan. BAB II : GAMBARAN
PELAYANAN
INSPEKTORAT KABUPATEN
PAMEKASAN Berisi tentang : Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat
Kabupaten Pamekasan , Sumber Daya ,
Kinerja Pelayanan,Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pamekasan. BAB III :ISU -ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Berisi tentang : Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan
Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan
5
Renstra Provinsi/Kabupaten, Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian lingkungan hidup strategis, penentuan isu – isu strategis. BAB IV :VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN Berisi tentang : Visi dan Misi Inspektorat, Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat, Strategi dan Kebijakan BAB V :RENCANA PROGRAM
DAN
KEGIATAN
KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN
INDIKATOR PENDANAAN
INDIKATIF. Berisi tentang : Rencana Program dan Kegiatan, Tujuan dan Sasaran, Indikantor Kinerja BAB VI :INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Berisi tentang : Misi, Tujuan/ Sasaran dan Indikantor BAB VII :PENUTUP Berisi tentang : Bagian Penutup
6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN PAMEKASAN
Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
yang telah diubah
dengan
Undang-undang Nomor 8 Tahun
2005
serta
Pemerintah
2005
tentang Pedoman
Nomor
79
Tahun
Peraturan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
Permendagri
Nomor
23
Tahun
2007
diubah
terakhir dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menunjukkan bahwa peran Inspektorat Kabupaten Pamekasan sebagai pengawas internal mempunyai kewenangan lain yaitu melakukan pembinaan kepada SKPD di Wilayah Kabupaten Pamekasan, serta berfungsi sebagai lembaga yang memberikan masukan kepada Kepala Daerah. Karena posisinya sebagai pembantu pimpinan puncak (top manajemen) Inspektorat telah
memiliki wilayah yang
jelas
dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 15 tahun 2008 yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Pamekasan No. 48 tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat
menyebabkan
perubahan
struktur
organisasi
Inspektorat Kabupaten Pamekasan
7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Inspektorat Kabupaten Pamekasan memiliki tugas pokok: 1. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
urusan
Pemerintahan di daerah, 2. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka Inspektorat Kabupaten Pamekasan menyelenggarakan fungsi: 1. Perencanaan program pengawasan; 2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, dan 3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Struktur
Organisasi
Inspektorat
Kabupaten
Pamekasan
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan nomor 15 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja
Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, sebagai berikut ; -Inspektur Inspektur
mempunyai
tugas
membantu
Bupati
dalam
melakukan pengawasan dan pelaksanaan pembinaan terhadap urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah : 1. Penyiapan Perencanaan Program Pengawasan 2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan 3. Pelaksanaan
pemeriksaan,
pengusutan,
pengujian
dan
penilaian tugas pengawasan 4. Pengelolaan urusan ketatausahaan keuangan, kepegawaian dan ketatausahaan Kantor dan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
8
-Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat : 1.Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian perencanaan dan program kerja pengawasan. 2.Penghimpun, pemantauan dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional. 3.Pelaksanaan pembinaan SDM dan administrasi 4.Penyusunan, pengiventarisasian dan pengkoorinasian bahan / data dalam rangka penatausahaan proses penanganan kasus / pengaduan. 5.Pelaksanaan urusan kegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat dan rumah tangga dan 6.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. -Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi & Pembangunan Inspektur Pembantu
Bidang Ekonomi dan Pembangunan
mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan baik
terhadap
penyelenggaraan urusan
pertanian dan
perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan, kehutanan urusan prasarana wilayah, tata ruang dan penataan wilayah, maupun penanganan kasus kasus dari pengaduan masyarakat 1. Penyusunan program pemeriksaan dibidang ekonomi dan Pembangunan. 2. Pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan 1. 3. Penyusunan 2.
laporan
hasil
pemeriksaan
dibidang
ekonomi dan pembangunan
9
3. 4. Penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dibidang ekonomi dan pembangunan 4. 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. -Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat Inspektur
Pembantu
Bidang
Kesejahteraan
Rakyat
mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, lingkungan hidup, pemuda dan olah raga, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat serta penanganan kasus / pengaduan masyarakat : 1. Penyusunan
Program
Pemeriksaan
dibidang
Kesejahteraan Rakyat 2. Pemberian
arahan,
bimbingan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan. a. 3. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan kegiatan dibidang b.
kesejahteraan rakyat.
c. 4. Penilaian terhadap tindak lanjut d.
hasil pemeriksaan
kegiatan dibidang kesejahteraan rakyat dan
e. 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur f.
sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. -Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Inspektur Pembantu Bidang
Pemerintahan mempunyai
tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan
urusan
kepegawaian
dan
pembinaan
aparatur , pendidikan dan latihan, organisasi, pemerintahan umum
dan
otonomi
daerah,
penelitian,
perencanaan
pembangunan, pengawasan, kesatuan bangsa, ketentraman
10
dan ketertiban, hukum, informasi dan komunikasi maupun penanganan kasus – kasus dan pengaduan masyarakat. : 1. 1. Penyusunan program pemeriksaan kegiatan dibidang Pemerintahan.
2.
3. 2. Pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap 4.
pelaksanaan tugas pemeriksaan kegiatan dibidang
5.
pemerintahan
6. 3. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan kegiatan dibidang pemerintahan
7.
8. 4. Penilaian terhadap tindak
lanjut hasil
pemeriksaan
kegiatan dibidang pemerintahan dan
9.
10. 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur 11.
sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
-Inspektur Pembantu Bidang Keuangan & Pengelolaan Pengelolaan Asset Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Pengelolaan Asset
mempunyai
tugas
melakukan
pengawasan
dan
pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan keuangan, pendapatan, sarana perekonomian dan penyelenggaraan urusan pengelolaan asset serta penanganan kasus–kasus serta pengaduan masyarakat : 1. Penyusunan progam pemeriksaan dibidang keuangan dan pengelolaan asset; 2. Pemberian
arahan,
bimbingan
dan
pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan 3. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan Penilaian terhadap tindak lanjut 4. Melaksanakan tugas lain
yang
diberikan
oleh
Inspektur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
11
Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis pengawasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
serta berdasarkan peraturan
perundang – undangan Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 1.Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang dalam melaksanakan tugasnya ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Inspektur 2.Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja 3.Jenis dan Jenjang Jabatan
Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan Untuk mendukung operasional organisasi dan tata kerja Inspektorat
Kabupaten
Pamekasan
terdapat
Jabatan
Struktural yang terdiri dari: a. Jabatan struktural eselon II b; b. Jabatan struktural eselon III a; c. Jabatan struktural eselon IV a. Untuk Auditor
jabatan (JFA),
Pemerintahan Kepegawaian (masih
fungsional,
dalam
baik
Jabatan
(JFPP),
Jabatan
Fungsional
Fungsional serta
Jabatan
Pengawas Fungsional
sampai dengan saat ini belum terbentuk usulan)
yang
kemungkinan
ditahun
12
mendatang
segera disahkan
sesuai dengan aturan yang
berlaku. .
2.
Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Pamekasan Jumlah PNS
= 31
Jenjang Pendidikan S3
= 1
S2
= 5
S1
= 18
D3
= 1
SMA
= 5
SMP
= 0
SD
= 0
Jenjang Pangkat / Ruang -Pembina Utama Muda ( IV/c )
= 1
-Pembina Tingkat I ( IV/b )
= 4
-Pembina ( IV/a )
= 3
-Penata Tk. I ( III/d )
= 3
-Penata ( III/c )
= 6
-Penata Muda Tk. I ( III/b )
= 5
-Penata Muda
= 5
( III /a )
-Pengatur Muda Tk. I ( II /b )
= 3
-Juru Muda Tk. I ( I /b )
= 1
Jenjang Jabatan -Eselon II.b
= 1
-Eselon III.A
= 5
-Eselon IV.a
= 15
-Staf
= 10
13
b. Sarana dan Prasarana Kerja Utama Untuk mendukung kegiatan operasionalnya, Inspektorat Kabupaten Pamekasan didukung oleh : Sarana Pendukung Administrasi berupa : Komputer Note Book Kamera digital Handycam Buku Perpustakaan
Sarana Mobilitas didukung dengan
Kendaraan roda empat dan
Kendaraan roda dua
3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pamekasan Penyusunan anggaran Tahun 2009 s/d 2012 Inspektorat Kabupaten Pamekasan mendapatkan anggaran dengan rincian sebagai berikut : Anggaran Belanja tidak langsung Belanja Langsung Jumlah
2008 914.428.352,52
2009 914.820.035,20
2010 968.588.230,40
2011 1.111.384.352,56
2012 1.088.278.390,72
868.919.170,00
833.899.370,00
628.833.370,00
795.752.870,00
1.584.593.445,00
1.783.347.522,52
1.748.719.405,20
1.597.421.600,40
1.907.137.22,56
2.672.871.835,72
Sedang
penyusunan
pada
anggaran
Tahun
2013
dan
proyeksi
anggaran 2014-2018 sebagai berikut : Anggaran Belanja tidak langsung Belanja Langsung Jumlah
2013 1.117.498.0 13,95
2014 1.150.000.000, 00
2015 1.200.000.000, 00
2016 1.300.000.00 0,00
2017 1.350.000.000,00
2018 1.400.000.000 ,00
1.480.028.1 00,00 2.600.626.1 13,95
1.500.000.000, 00 2.650.000.000, 00
1.550.000.000, 00 2.750.000.000, 00
1.600.000.00 0,00 2.900.000.00 0,00
1.650.000.000,00
1.700.000.000 ,00 3.100.000.00, 00
3.000.000.000,00
14
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi inspektorat yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 15 tahun 2008 yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Pamekasan No. 48 tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat menyebabkan perubahan
struktur
organisasi
Inspektorat
Kabupaten
Pamekasan
Inspektorat Kabupaten Pamekasan memiliki tugas pokok: 1. melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan
urusan
Pemerintahan di daerah, 2. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka Inspektorat Kabupaten Pamekasan menyelenggarakan fungsi: 1. Perencanaan program pengawasan; 2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, dan 3. Pemeriksaan,
pengusutan,
pengujian
dan
penilaian
tugas
pengawasan.
2.Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Berdasarkan
kondisi
masyarakat
Kabupaten
Pamekasan
saat
ini,
permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam
pelaksanaan pemerintahan
dan
pembangunan
untuk
15
periode
2013-2018,
dicanangkan
Visi
Pembangunan
Kabupaten
Pamekasan sebagai berikut; Terwujudnya Pamekasan yang bersih ,sehat, cerdas, dan sejahtera, berlandaskan iman dan taqwa didukung aparat yang profesional Misi dan program Permasalahan Sebagai Faktor No KDH dan wakil Pelayanan Penghambat Pendorong KDH terpilih SKPD 1 2 3 4 5 1 Misi Melakukan Pelaksanaan Keefektifan Program dan percepatan pengawasan pencegahan kegiatan reformasi intern yang ketidakseuaian yang birokrasi disegala dilaksanakan sangat sulit direncanakan bidang, dan tata pada tahap kelola setelah kepemerintahan pelaksanaan yang baik Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH Peraturan Program Pelaksanaan Pengetahuan Sistem SKPD tentang kepala daerah Pengendalian SPIP masih tentang SPIP lemah Intern SKPD masih lemah 3. Penentuan Isu-isu strategis Isu-isu strategis
dalam pelaksanaan
pengawasan
tugas
dan fungsi
Inspektorat Kabupaten Pamekasan saat ini dan ditahun mendatang terurai sebagai berikut : 1. Kurangnya pemahaman satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Untuk mencapai pengelolaan keuangan efisien, transparan pelaksanaan
dan
sampai
akuntabel dengan
daerah
mulai
dari
yang efektif, perencanaan,
pertanggungjawaban
harus
16
dilaksanakan secara tertib dan terkendali
dengan
pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
berpedoman
(SPIP)
sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertujuan memberikan keyakinan yang
memadai untuk
efisiensi pencapaian daerah, keandalan
tujuan pelaporan
terciptanya efektivitas
penyelenggaraan keuangan,
dan
pemerintahan
pengamanan
aset
daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern terdiri dari 5 (lima) unsur utama : a. Lingkungan pengendalian ; b. Penilaian risiko ; c. Kegiatan/aktivitas pengendalian ; d. Informasi dan komunikasi ; e. Pemantauan pengendalian intern.
2. Seringnya perubahan regulasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan Regulasi
atau
peraturan
perundang-undangan
seringkali
menjadi sumber permasalahan hal ini disebabkan perubahan regulasi yang terjadi tidak didasarkan atas kepentingan organisasi, masyarakat dan lainnya tetapi lebih banyak didasarkan atas kepentingan politik.
17
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. berkaitan dengan
kemana
instansi
pemerintah
harus
Visi juga dibawa
dan
diarahkan agar berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Pada
hakekatnya
membentuk
visi
organisasi
adalah
menggali
gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa. Visi harus menjadi milik bersama dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis
merupakan
suatu
langkah
penting
dalam
perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada Kehidupan
organisasi
kehidupan
organisasi
itu
selanjutnya.
sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan
internal dan eksternal. Visi yang tepat bagi masa depan suatu instansi pemerintah akan mampu
menjadi
perancangan sumber daya,
akselelator
rencana
kegiatan
strategis
pengembangan
instansi
secara
indikator
tersebut,
keseluruhan, kinerja,
cara
termasuk pengenaan
pengukuran
kinerja, evaluasi pengukuran kinerja yang akan dintegrasikan menjadi sinergi yang diperlukan oleh instansi tersebut 1.VISI DAN MISI INSPEKTORAT Visi yang berusaha diwujudkan oleh Inspektorat Kabupaten Pamekasan untuk Periode 2013 - 2018 adalah :
“Menjadi Katalisator dalam mewujudkan Good Governance”
18
MISI INSPEKTORAT
“Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pamekasan secara Profesional dan Akuntabel”
Melaksanakan
tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya untuk
mewujudkan visi dan misi yang telah
ditetapkan, Inspektorat
menetapkan nilai-nilai luhur yang telah ada dan menambahkan nilainilai luhur baru sebagai suatu sikap yang harus dimiliki dan diterapkan setiap aparatur Inspektorat dalam melaksanakan kegiatannya agar tujuan kegiatan dapat tercapai, adapun nilai-nilai tersebut antara lain. 1. Transparansi Pengambilan keputusan dan kebijaksanaan di bidang pengawasan selalu melibatkan unsur
staf dan
karyawan, sehingga
ikut
menciptakan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan efektivitas pengawasan yang dilaksanakan 2. Berdasar Hukum Pelaksanaan tugas di bidang pengawasan selalu didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, setiap aparatur pengawasan selalu menjunjung tinggi peraturan perundangan yang berlaku, sehingga setiap aktivitas yang dilaksanakan memiliki dasar aturan yang jelas 3. Akuntabel Setiap
pelaksanaan
program
dan
kegiatan
selalu
dapat
dalam
intern
dipertanggungjawabkan 4. Kerja Sama Dapat
melaksanakan
organisasi,
maupun
kerjasama dalam
dengan
lingkup
baik
pemerintah
kabupaten
19
pamekasan,
Aparat
Pengawasan
Internal
lain,
dan
Aparat
pengawasan eksternal. 5. Kerahasiaan Setiap hasil pemeriksaan tidak disampaikan kepada yang tidak berkepentingan secara struktur dan wewenang.
2.Tujuan/Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Pamekasan a. Tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat adalah : 1. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. b.Sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat adalah : 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD /unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan; 2. Meningkatnya akuntabilitas keuangan SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan; 3.STRATEGI DAN KEBIJAKAN Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas, maka kebijakan strategis selama kurun waktu 2014 - 2018 adalah sebagai berikut: Kebijakan 1. Peningkatan Efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 2. Pembinaan dan Pengawasan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Program Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka Inspektorat Kabupaten melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut : 1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan; - Rapat Konsultasi dan Koordinasi Keluar Daerah - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAU
20
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAK - Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan; - Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor dan rumah dinas - Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor dan rumah dinas - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan; - Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan - Evaluasi LAKIP Kabupaten Pamekasan 4.Program
Peningkatan Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan; -Pemeriksaan PKPT -Pemeriksaan Non PKPT -Pemeriksaan Kasus -Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pemutakhiran data hasil pemeriksaan 5.Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan kegiatan; -Pendidikan dan Pelatihan Formal -Pelaksanaan Diagnostic Assesment SKPD Kabupaten Pamekasan 6.Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur, dengan kegiatan; -Konsultasi Asistensi Dokumen – Dokumen Pelaksanaan Kegiatan APBD -Probity Audit
21
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana Program, Kegiatan, Indikator
Kinerja,
Kelompok
Sasaran
dan Pendanaan Indikatif dituangkan dalam bentuk matrik, sebagai berikut:
22
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator
Kinerja
SKPD
yang
mengacu
pada
sasaran
RPJMD
dituangkan dalam bentuk matrik, sebagai berikut :
NO
(1) 1
2 3 4
5
Indikator Kinerja
(2) Prosentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai Minimal B Prosentase penurunan pelanggaran disiplin PNS Prosentase penurunan jumlah temuan audit Prosentase penurunan jumlah temuan berulang Prosentase tindak lanjut temuan audit
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (9)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
40%
60%
80%
90%
100%
100%
15%
30%
45%
60%
60%
20%
30%
40%
50%
50%
15%
30%
45%
60%
60%
65%
70%
75%
80%
80%
-
-
-
10% -
60%
BAB VII PENUTUP
Keberhasilan berbagai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat tahun 2013-2018 sangat bergantung pada dukungan dari berbagai pihak, yang paling utama adalah kemauan aparatur pengawasan untuk selalu berusaha melaksanakan fungsinya sesuai yang ditetapkan, namun obyek pemeriksaan juga berperan sangat signifikan karena apabila rekomendasi/saran temuan
dari Inspektorat
untuk
perbaikan manajemen organisasi tidak dilaksanakan maka tujuan kegiatan pengawasan tidak akan tercapai. Demikian Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pamekasan, dengan harapan agar fungsi pengawasan/pengendalian intern berfungsi dengan baik dan menjamin ketercapaian tujuan
pembangunan kabupaten
pamekasan yaitu terwujudnya pamekasan yang bersih, sehat cerdas dan sejahtera berlandaskan iman dan taqwa didukung aparat yang profesional. Pamekasan, Januari 2014 INSPEKTUR KABUPATEN PAMEKASAN
Drs. SUTJIPTO UTOMO NIP. 19630708 199303 1 008
45
46
