Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Tahun

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penilaian kinerja organisasi publik atau Pemerintah Daerah merupakan kegiatan yang sangat krusial dalam proses demokratisasi di era reformasi ini. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja (terlampir) sebagai Acuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah . Hambatan lain terjadi karena konsep akuntabilitas dan kinerja itu sendiri adalah merupakan konsep yang besar dan multi dimensi. Sebagian pakar berpendapat bahwa akuntabilitas adalah merupakan bagian dari indikator kinerja. Akan tetapi sebagian pakar yang lain justru menyatakan bahwa akuntabilitas adalah bukan merupakan indikator kinerja, akan tetapi konsep lain yang sejajar dengan kinerja. Dalam peraturan diatas, pendekatan akuntabilitas dan kinerja lebih kepada pendekatan yang pertama (akuntabilitas adalah merupakan salah satu indikator kinerja). Konsep kinerja publik muncul untuk menciptakan good governance dalam mengelola urusanurusan publik. Sehingga dalam menciptakan kinerja publik perlu adanya management strategy yang artinya bahwa visi dan misi tidak akan berarti tanpa adanya aktualisasi kinerja dalam organisasi pemerintahan beserta indikatornya dalam kerangka menciptakan good governance. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintah kabupaten untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategi pemerintah kabupaten dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian (program dan kegiatan) yang selaras, serasi, dan seimbang. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategi tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang telah berhasil dicapai pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh tersebut dikomunikasikan kepada stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Faktor penentu keberhasilan diawali dengan melakukan kajian strategis yang meliputi kondisi, situasi, keadaan, peristiwa, dan pengaruh yang berasal dari dalam maupun dari luar Kabupaten Aceh Jaya. Permasalahan dasar yang muncul selama proses pembangunan selama ini, berimplikasi pada masa depan. Jika permasalahan dasar itu belum dapat diatasi sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014

1

mengakibatkan keberlanjutan secara terus menerus konsekuensinya akan terjadi proses komplikasi dalam kehidupan bermasyarakat. B. Permasalahan Pelakasanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Namun pada perkembangannya tentu muncul pula permasalahan-permasalahan baru sebagai wujud dari dinamika tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Inspektorat merupakan lembaga pengawasan dan pembinaan yang bersifat lintas wilayah dan lintas sektoral diharapkan dapat mengakomodasikan kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan wilayah. Tugas pokok dan fungsi Inspektorat yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan Gampong sesuai dengan Qanun Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2104. Keadaan Personil Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya berjumlah 33 orang pegawai yang terdiri dari 9 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, 15 orang sebagai staf, dan 6 orang tenaga kontrak daerah. Jumlah tersebut menggambarkan jumlah yang masih sangat sedikit dibandingkan dengan beban kerja yang membutuhkan ketepatan waktu, tepat sasaran dan tepat dari sisi anggaran. Demikian pula dalam hal penempatan pegawai belum sesuai dengan bidang keahliannya. Ketersedian peralatan pendukung juga masih sangat terbatas sehingga dapat menghambat kinerja sesuai dengan harapan. Berdasarkan hal tersebut di atas yang menjadi isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai berikut: 1.

Pengawasan yang Profesional. Isu pengawasan yang profesional sangat berkaitan dengan kegiatan pengawasan,

ketersediaan SDM Inspektorat dan ketepatan waktu pengawasan (pemeriksaaan) terhadap objek pemerikaan (Obrik), oleh karena luas wilayah Kabupaten Aceh Jaya yang mencapai 3.727 km2 yang terdiri dari 9 Kecamatan dan 172 Desa, ketersediaan sarana mobilitas sangat berpengaruh terhadap lamanya waktu pengawasan. Pada saat ini Inspektorat hanya memiliki 2 kenderaan dinas roda 4 dan 7 kenderaan roda 2 (4 unit tidak layak pakai) yang digunakan sebagai sarana mobilitas untuk melakukan pengawasan di 9 kecamatan dan 172 Gampong se Kabupaten Aceh Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014

2

Jaya. Kondisi ini sangat tidak ideal untuk mendukung pengawasan Kecamatan dan Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya yang dilakukan oleh 4 Inspektur Pembantu dan Sekretaris Inspektorat.

Namun demikian pemeliharaan kendaraan dinas yang ideal juga dapat memacu

pencapaian pengawasan yang professional. Keterbatasan SDM menjadi faktor utama dalam pencapaian pengawasan yang profesional, untuk mencapai hal terebut Inspektorat dituntut untuk mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat mencapai hasil yang optimal dan bermanfaat. Usaha-usaha yang telah dilakukan adalah mengikutsertakan aparatur Inspektorat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional seperti Diklat Pim Tingkat IV, III serta Diklat Fungsional seperti Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Auditor Tingkat Terampil, Ahli, Ketua Tim serta diklatdiklat lainnya seperti diklat dan bimtek penyusunan Peraturan Perundang-undangan, , Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Bimtek Penulisan Laporan Hasil Audit yang Efektif, Bimtek Audit Investigatif dan lain-lain. Dalam peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 26 ayat (4) disebutkan “ Inpektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap : -

Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota;

-

Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa;

-

Pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Kemudian dalam pasal 28 ayat (1) disebutkan : “Aparat Pengawas Interen Pemerintah

melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui : -

Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala derah;

-

Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;

-

Pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;

-

Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan korupsi, kolusi dan nepotisme;

-

Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;

-

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, Kecamatan dan pemerintahan Desa/Gampong. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pengawasan yang

dilaksanakan oleh Inspektorat adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN menuju tercapainya kepemerintahan yang baik (good gavernance) dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012-2017. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014

3

Untuk mencapai hal tersebut Inspektorat berupaya meningkatkan kinerjanya berdasarkan rencana kinerja yang jelas dan sistimatis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan sebagai realisasi dari Isu Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya, yaitu : a. Perencanaan Kinerja. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan acuan Inspektorat dalam melakukan pengawasan secara sistematis dimana di dalam PKPT tersebut dijelaskan lingkup pengawasan unit/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang dilaksanakan dalam 1 tahun sekali dan dikoordinasikan dengan aparat pengawasan fungsional lainnya seperti Inspektorat Provinsi Aceh, Inspektorat Jenderal Depdagri, BPKP dan BPK-RI. b. Sasaran Kinerja. Sasaran kinerja Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan PKPT meliputi Sekretariat Daerah Kabupaten yang terdiri dari 9 Bagian, 1 Sekretriat DPRK, 3 Badan, 12 Dinas, 4 kantor , 18 Sekretariat, 1 RSUD,1 BLUD , 10 UPTD bidang Kesehatan, 78 TK, 99 SD, 32 SMP (3 Swasta, 29 Negeri), 8 SMA, 4 SMK, 172 Desa/Gampong. Dengan kondisi mobilitas dan 2. Isu Penyelenggaraan Pemerintahan yang Optimal dan Bermanfaat. Isu penyelenggaraan Pemerintahan yang optimal dan bermanfaat berkaitan erat dengan tercapainya isu pengawasan yang profesional dan isu Peningkatan Akuntabilitas Kinerja. Isu ini juga berkaitan dengan penggunaan anggaran Inspektorat yang jauh dibawah standar dalam rangka pelaksanaan pengawasan regular (berdasarkan PKPT) atas pelaksanan tugas pokok dan fungsi terhadap 457 objek pemeriksaan (Obrik) di Kabupaten Aceh Jaya, juga pelaksanaan pemeriksaan khusus terhadap alih tugas/akhir masa jabatan Pejabat eselon II.b dan III.a yang memimpin unit kerja serta camat, ditambah dengan pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan kasus terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparatur yang diperkirakan mencapai 25 Kasus pertahunnya. Produk yang dihasilkan dari pemeriksaan tersebut berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),Laporan Hasil Reviu (LHR), LAPORAN Hasil Evaluasi (LHE), yang berisikan gambaran pelaksanaan Tupoksi Obrik dilihat dari aspek pengelolaan keuangan, aspek sumber daya manusia serta aspek sarana prasarana yang kemudian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada umumnya gambaran dari pelaksanaan tupoksi tersebut sudah berjalan dengan baik namun tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014

4

peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan bermanfaat yaitu adanya faktor Internal dan faktor eksternal. a. Faktor-Faktor Internal dan Eksternal yang berpengaruh : Faktor Internal merupakan kekuatan Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya, yaitu : 1. Jumlah SDM di bidang Pengawasan 2. Dana Pemeriksaan Reguler (Rutin) 3. Dukungan pimpinan 4. Semangat aparatur yang tinggi b. Kelemahan ( Weakness ) ; Faktor Eksternal yang merupakan ancaman bagi Kabupaten Aceh Jaya adalah ; 1.

Kurangnya Sumber Daya Manusia pengawasan yang terlatih dan dana operasional pengawasan untuk pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat.

2.

Penyelesaian LHP tidak tepat waktu.

3.

Jumlah tenaga ahli bidang tertentu belum terpenuhi.

c. Peluang ( Opportunity ) Faktor-faktor eksternal yang merupakan peluang bagi Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya adalah : 1. Dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 2. Dukungan masyarakat tinggi untuk memberantas KKN. 3. Koordinasi dengan instansi terkait baik. 4. Objek Pemeriksaan (Obrik) menyadari pentingnya kegiatan pengawasan. d. Ancaman Faktor-faktor eksternal yang merupakan ancaman bagi Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya adalah : 1. Pelaksanan Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK-RI, BPKP, Inspektorat Aceh dan Inpektorat Kabupaten Aceh Jaya dari obrik yang lambat dilakukan. 2. Opini negatif dari Obrik terhadap kegiatan pengawasan. 3. Tuntutan masyarakat yang menghendaki penyelenggaran Negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam waktu yang cepat. 4. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan setiap tahun. 5. Terbatasnya peralatan pendukung yang tersedia. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014

5

6. Kurangnya pedoman prosedur kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Inspektorat. Berdasarkan kondisi obyektif tersebut di atas, kapasitas Inspektorat sebagai lembaga pengawas pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Gampong di Kabupaten Aceh Jaya perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya proses pengawasan secara baik. Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, maka strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : a. Strategi integrasi kebelakang dan pengembangan.  Penetapan strategi integrasi kebelakang dimaksudkan untuk mengendalikan sumbersumber informasi yang akan dijadikan bahan masukan untuk penyusunan produk perencanaan, dan pengendalian tersebut harus dikelola secara konstruktif dan melembaga tanpa harus mengurangi atau bahkan menghilangkan kualitas partisipasi aktif warga dalam turut memikirkan kemajuan Kabupaten Aceh Jaya .  Selain itu kaitan dengan pengembangan produk adalah dimaksud untuk memperbaiki produk perencanaan yang ada dan atau mengembangkan produk perencanaan yang baru , baik yang akan maupun tanpa dilengkapi dengan kekuatan hukum yang diharapkan dapat dijadikan pedoman/rujukan (road map) bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sendiri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Organisasi lainnya sesuai dengan fungsi dan potensi yang dimiliki untuk dapat terlihat dalam pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya . b. Strategi integrasi kedepan Penetapan strategi integrasi kedepan dimaksud untuk mengendalikan konsistensi pelaksanaan rencana yang telah disiapkan sebelumnya, disamping juga untuk mengantisipasi munculnya berbagai ekses negatif sebagai bentuk konsukwensi dari penerapan suatu rencana yang telah ditetapkan dan dijalankan. c. Strategi penguatan kedalam Penetapan strategi penguatan kedalam dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis perencanaan, penganggaran maupun dalam pengendalian program pembangunan, menjaga kualitas dan kuantitas sarana prasarana kantor dalam mendukung perencanaan dan pengendalian serta memperbaiki manajemen keuangan organisasi dalam mendukung eksistensi organisasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014

6

C. Sistematika Penyajian Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Bab I – Pendahuluan, menjelaskan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi Bab II - Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014. Bab III - Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi utuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1.

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2.

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi ; 4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan ; 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014

7

Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran - Lampiran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014

8

PERENCANAAN KINERJA

R

encana Strategis 2013-2017 (Renstra) Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya merupakan suatu dokumen perencanaan strategis sebagaimana kebijakan dan strategi pembangunan daerah dalam penyusunan pertanggungjawaban kepada Bupati sebagai penanggungjawab kegiatan dihadapan DPRD

sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis. a.

Visi ” Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Kebijakan Anggaran Daerah dan Memberi Masukan Kepada Pimpinan Daerah”

b. Misi Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan, dijabarkan dalam Misi Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya sebagai acuan pelaksanaan aktivitas dan interaksi dalam program-program yang ditetapkan sebagai berikut : 1. Meningkatkan pengawasan kebijakan anggaran, evaluasi dan peraturan daerah/Qanun untuk mengendalikan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia auditor dan penguatan kelembagaan pengawasan ; 3. Mengawasi pengelolaan keuangan daerah yang pro rakyat, tertib, patut dan patuh kepada peraturan yang berlaku dalam rangka memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 4. Mewujudkan pemeriksaan yang standar dan memberi masukan kepada pimpinan daerah; 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pembangunan . c. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya adalah : 1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Kantor. 2. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4. Meningkatnya Sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 5. Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pembangunan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014

9

d. Sasaran Adapun Sasaran sebagai bentuk penjabaran dari Tujuan yang telah ditetapkan di atas, adalah sebagai berikut yaitu : 1. Peningkatan peran, fungsi dan kualitas kerja aparatur Inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagai APIP 2. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan pengawasan 3. Terwujudnya pengelolaan keuangan Negara yang bersih, tertib, taat terhadap peraturan, ekonomis, efisien, transparan, bertanggung jawab, memenuhi rasa keadilan dan kepatuhan serta meningkatkan kuwalitas pelayanan public dalam rangka memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ). 4. Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu, sehingga dihasilkan laporan pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan stock holder ( pemangku kepentingan ) melalui Aparatur Pengawasan fungsional yang memiliki kemampuan standar audit 5. Mengoptimalkan potensi Sumber Daya yang ada dan terjalinnya kemitraan dengan aparat pengawas fungsional lainnya. 6. Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pembangunan melalui pos pengaduan masyarakat di Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya. 7. Terlaksananya Koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pada Instansi pemerintah Kab. Aceh Jaya dalam rangka memperoleh opini WTP 8. Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pembiayaan Inspektorat Kab. Aceh Jaya yang rasional, proporsional, transparan, akuntabel

dalam rangka efisiensi dan efektifitas

penggunaan anggaran; Didalam mencapai tujuan, rencana strategis memuat misi, visi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), perlu ditetapkan kebijakan-kebijakan baik dalam bentuk kegiatan rutin mupun kegiatan pembangunan. Perencanaan Strategis juga merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan strategis merupakan suatu custumer-driven stratejic planning karena didalamnya termuat proses penyusunan yang senantiasa memperhatikan keinginan dan kebutuhan masyarakat sebagai stakeholder utama. Sehingga dalam penyusunan rencana strategis sangat diperlukan keahlian sumber


10

daya manusia dan sumber daya lainnya yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan stratejis, nasional, global, terutama dilihat pada perumusan visi, misi, tujuan dan kegiatan organisasi. Manfaat yang diperoleh bagi SKPD yang melakukan penyusunan renstra yang baik adalah: 1.

Dapat menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya sekedar bereaksi terhadap perubahan yang terjadi.

2.

Dapat menuntun diagnosa SKPD terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara objektif, dan membangun strateginya secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

3.

Memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa yang akan datang.

4.

Menjamin efektivitas penggunanaan sumber daya yang ada.

1. Indikator Kinerja Utama Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan IKU yang menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi instansi. Pentingnya indikator kinerja ini dapat dijelaskan mulai dari pentingnya pengukuran kinerja sampai hal yang rinci dan mengelola instansi secara umum agar berjalan efektif dan efisien. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi SKPK. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Adapun indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya yang ditetapkan selaras dengan Rencana Strategis Tahun 2012- 2017 yaitu : 1. Jumlah Laporan keuangan SKPD yang direviu 2. Presentase jumlah temuan yang ditindaklanjuti 3. Tersedianya pelaporan pengawasan sesuai dengan kebutuhan stake holder 4. Presentase jumlah pengaduan masyarakat yang tertampung 5. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat/bimtek Berdasarkan kebutuhan dan perkembangan kegiatan, maka Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya memperluas Indikator Kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


11

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Renstra. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ditetapkan pada awal Tahun 2014. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2014 memuat target kinerja Tahun 2014 atas seluruh indikator kinerja sasaran. Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Tabel 2.1 Rencana Kerja Tahun 2014 NO

SASARAN STRATEGIS

1 1

2 Peningkatan peran, fungsi dan kuwalitas kerja aparatur Inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagai APIP

2 3

4

INDIKATOR KINERJA

TARGET

3 1.1

4 Presentase meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan fasilitas penunjang kegiatan pengawasan

5 90%

Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan pengawasan Terwujudnya pengelolaan keuangan Negara yang bersih, tertib, taat terhadap peraturan, ekonomis, efisien, transparan, bertanggung jawab, memenuhi rasa keadilan dan kepatuhan serta meningkatkan kuwalitas pelayanan public dalam rangka memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ).

2.1

Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat

10 Orang

3.1

Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang di reviu

40 SKPD

Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu, sehingga dihasilkan laporan pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan stake holder ( pemangku kepentingan ) melalui Aparatur Pengawasan fungsional yang memiliki kemampuan standar audit

4.1

1200 PNS

4.2

Jumlah PNS yang menyampaikan LP2P tepat waktu Jumlah obrik pemeriksaan berkala

4.3

Jumlah proyek yang dievaluasi

6 Proyek

4.4

Jumlah laporan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

1 Laporan

4.5

Jumlah LAKIP SKPK yang dievaluasi

24 Lakip

4.6

Jumlah SKPK yang menjadi peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan

30 SKPD

1 Laporan

5

Mengoptimalkan potensi Sumber Daya yang ada dan terjalinnya kemitraan dengan aparat pengawas fungsional lainnya.

5.1

Jumlah laporan hasil rapat pemutakhiran data baik tingkat regional maupun nasional

6

Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pembangunan melalui pos pengaduan masyarakat di Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya.

6.1

Presentase Tertampungnya pengaduan masyarakat tentang pengawasan pemerintahan


36 SKPK

90%

12

7

8

Terlaksananya Koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pada Instansi pemerintah Kab. Aceh Jaya dalam rangka memperoleh opini WTP

7.1

Tersedianya laporan hasil inventarisasi temuan

Ada

7.2

Presentase Jumlah temuan yang ditindaklanjuti

50%

Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pembiayaan Inspektorat Kab. Aceh Jaya yang rasional, proporsional, transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran

8.1

Terlaksananya kegiatan Majelis TPTGR

Ada

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Perjanjian Kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam Sistem Akuntanbilitas kinerja Instansi Pemerintah, berisikan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antar atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penyusunan Perjanjian Kinerja mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Kanupaten Aceh Jaya. Berikut Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2014 NO

SASARAN STRATEGIS

1 1

2 Peningkatan peran, fungsi dan kuwalitas kerja aparatur Inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagai APIP

2 3

4

INDIKATOR KINERJA

TARGET

3 1.1

4 Presentase meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan fasilitas penunjang kegiatan pengawasan

5 90%

Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan pengawasan Terwujudnya pengelolaan keuangan Negara yang bersih, tertib, taat terhadap peraturan, ekonomis, efisien, transparan, bertanggung jawab, memenuhi rasa keadilan dan kepatuhan serta meningkatkan kuwalitas pelayanan public dalam rangka memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ).

2.1


10 Orang

3.1


40 SKPD

Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu, sehingga dihasilkan laporan pemeriksaan yang

4.1

Jumlah PNS yang menyampaikan LP2P tepat waktu Jumlah obrik pemeriksaan berkala

1200 PNS

4.2


36 SKPK

13

bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan stock holder ( pemangku kepentingan ) melalui Aparatur Pengawasan fungsional yang memiliki kemampuan standar audit

4.3


6 Proyek

4.4


1 Laporan

4.5


24 Lakip

4.6


30 SKPD

1 Laporan

5


5.1


6


6.1

Presentase Tertampungnya pengaduan masyarakat tentang pengawasan pemerintahan

90%

7

Terlaksananya Koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pada Instansi pemerintah Kab. Aceh Jaya dalam rangka memperoleh opini WTP

7.1

Tersedianya laporan hasil inventarisasi temuan

Ada

7.2

Presentase Jumlah temuan yang ditindaklanjuti

50%


8.1


Ada

8

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan masyarakat Program Penataan Peraturan Perundang-undangan TOTAL ANGGARAN


Rp Rp Rp Rp

402.400.000 103.200.000 31.750.000 40.000.000

Rp

94.150.000

Rp

494.800.000

Rp Rp Rp

25.000.000 30.000.000 1.221.300.000

14

AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI P

engukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan pelaporan akuntabilitas.

Suatu SKPD dapat dikatakan berhasil jika indikator-indikator yang ditetapkan telah mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran. Tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicari pembenaran yang logis atas pencapaian tujuan dan sasaran SKPD. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi (performance result) yang dicapai organisasi, selanjutnya akan dilihat performance gap yang ada serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa yang akan datang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Namun demikian, sangat disadari bahwa kedua metode tersebut membutuhkan perumusan indikator kinerja yang relevan dan langsung, objektivitas dan tidak bias, spesifik, cukup, kuantitatif, terinci, praktis dan dapat diyakini. Kondisi inilah yang sepenuhnya belum dapat disajikan dalam LAKIP Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 ini. Sampai saat ini keberhasilan program-program banyak diukur dengan menggunakan indikator output dan outcome. Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :

No 1 1 2 3 4

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Sasaran LAKIP Tahun 2014 Skala Capaian Kinerja Kategori 2 Lebih dari 100 % 76 % sampai 100 % 55 % sampai 75 % Kurang dari 55 %


3 Sangat Baik Baik Cukup Kurang

15

Evaluasi Pengukuran Pencapaian Kinerja Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil telah mampu merealisir secara maksimal seluruh target-target dari sasaran indicator kinerja 2014 yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2014. Dalam melaksanakan (merealisasikan) RKT 2014 yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya telah berhasil memenuhi sebahagian besar program dan kegiatan yang ada pada tahun 2014. Nilai capaian kinerja sasaran diperoleh dari hasil perbandingan antara realiasasi dengan target sasaran kinerja yang direncanakan dikali dengan 100%. Sesuai dengan data kinerja tahunan sebagaimana terlihat pada tabel, maka sebaran nilai capaian kinerja sasaran yang direncanakan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya, dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2014 Adapun capaian kinerja tahun 2014 sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini: Tabel III.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014 NO 1

SASARAN STRATEGIS 2

INDIKATOR KINERJA 3

Target

Realisasi

Capaian (%)

4

6

7

8

1

Peningkatan peran, fungsi dan kualitas kerja aparatur Inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagai APIP

1.1

Presentase meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan fasilitas penunjang kegiatan pengawasan

90%

90%

100

2

Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan pengawasan

2.1


10 Orang

10 Orang

100

3

Terwujudnya pengelolaan keuangan Negara yang bersih, tertib, taat terhadap peraturan, ekonomis, efisien, transparan, bertanggung jawab, memenuhi rasa keadilan dan kepatuhan serta meningkatkan kuwalitas pelayanan public dalam rangka memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ).

3.1


40 SKPD

39 SKPD

97.5

4

Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu, sehingga dihasilkan laporan pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai

4.1

Jumlah PNS yang menyampaikan LP2P tepat waktu

1200 PNS

1021 PNS

85


16

dengan kebutuhan stock holder ( pemangku kepentingan ) melalui Aparatur Pengawasan fungsional yang memiliki kemampuan standar audit

4.2

Jumlah obrik pemeriksaan berkala

36 SKPK

51 SKPK

142

4.3


6 Proyek

6 proyek

100

4.4


1 Laporan

1 Laporan

100

4.5


24 LAKIP

24 LAKIP

100

4.6


30 SKPD

32 SKPD

107

5


5.1


1 Laporan

1 Laporan

100

6

Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pembangunan melalui pos pengaduan masyarakat di Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya. Terlaksananya Koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pada Instansi pemerintah Kab. Aceh Jaya dalam rangka memperoleh opini WTP

6.1

Presentase ditindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang pengawasan pemerintahan

90%

66.67%

74.08

7.1

Tersedianya laporan hasil inventarisasi temuan Presentase Jumlah temuan yang ditindaklanjuti

Ada

Ada

100

50%

36%

72%


8.1

Ada

Ada

100

7

8

7.2


Apabila dilihat dari capaian kinerja rata-rata Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya memperoleh Nilai baik. Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan capaian indikator kinerja yang menggambarkan peran Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi pengukuran atas realisasi 14 (empat belas) indikator kinerja dari 8 (delapan) sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2014. Pengukuran kemudian dilanjutkan dengan analisis, khususnya terhadap indikator yang menyimpang jauh dari targetnya.


17

Pada tahun 2014 dari 8 sasaran dan 14 indikator kinerja sasaran, hanya 2 indikator kinerja sasaran yang bernilai cukup baik (50- 79) dan 12 indikator lainnya bernilai baik (80-100). Berikut uraian indikator kinerja bernilai cukup : 

Presentase ditindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang pengawasan pemerintahan dengan capaian 74.08%. Hal ini disebabkan untuk Tahun 2014 tidak ada dukungan Dana dalam DPA Tahun 2014, sehingga pengaduan masyarakat yang diterima tidak dapat ditindaklanjuti semuanya.



Presentase Jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan capaian 72%. Hal ini disebabkan kurangnya respon dari SKPK terkait temuan hasil pemeriksaan BPK-RI, Inspektorat Aceh maupun Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya. Untuk mengatasi hal tersebut diatas Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya telah melakukan

langkah-langkah : 1. Membuat skala prioritas agar kegiatan yang mendukung tertampungnya pengaduan masyarakat dapat diakomodir dalam DPA Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya 2. Melakukan evaluasi berkala dan inventarisasi terhadap semua temuan hasil pemeriksaan. 2.

Perbandingan realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realiasasi Kinerja Tahun Lalu Adapun perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja Tahun Lalu

dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini. Tabel 3.3 Perbandingan realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realiasasi Kinerja Tahun Lalu CAPAIAN (%) NO

SASARAN STRATEGIS

1

2

3

1

Peningkatan peran, fungsi dan kualitas kerja aparatur Inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagai APIP Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan pengawasan

1.1

2

INDIKATOR KINERJA

2.1

4

Presentase meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan fasilitas penunjang kegiatan pengawasan Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat


Naik/turun % capaian

Tahun 2014 6

Tahun 2013 7

100%

94%

Naik

100%

100%

Sama

8

18

3


3.1


97.5%

97.5%

Sama

4


4.1


85%

52.5%

Naik

4.2


141%

100%

Naik

4.3


100%

100%

Sama

4.4

Jumlah laporan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jumlah LAKIP SKPK yang dievaluasi

100%

100%

Sama

100%

61.5%

Naik

4.6


106%

-

Naik

4.5

5


5.1


100%

100%

Sama

6


6.1


85%

125%

Naik

7

Terlaksananya Koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pada Instansi pemerintah Kab. Aceh Jaya dalam rangka memperoleh opini WTP Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pembiayaan Inspektorat Kab. Aceh Jaya yang rasional, proporsional, transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran

7.1


100%

100%

Sama

72%

70.08%

Naik


100%

100%

Sama

99%

92%

NAIK

8

7.2

8.1

Rata-rata capaian kinerja

Dari delapan sasaran dan empat belas indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2014 hanya 13 indikator yang dapat dibandingkan dengan indikator kinerja tahun lalu/tahun 2013. Hal ini disebabkan untuk Tahun 2013 tidak adanya dukungan dana untuk mencapai indikator 4.6.


19

3.

Perbandingan realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Kinerja Jangka Menengah Perbandingan realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Kinerja Jangka Menengah dapat dilihat dalam tabeI 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4 Perbandingan realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Kinerja Jangka Menengah NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

1

Peningkatan peran, fungsi dan kualitas kerja aparatur Inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagai APIP Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan pengawasan

1.1

3


3.1

4


2

Target Renstra

Tercapai/ Tdk Tercapai

5

6

7

175%

180%

Tidak Tercapai

20 ORANG

25 orang

Tidak Tercapai


72 SKPK

75 SKPK

Tidak Tercapai

4.1


1651 PNS

2500 PNS

Tidak Tercapai

4.2


87 SKPK

82 SKPK

Tercapai

4.3


18 PROYEK

21 PROYEK

Tidak Tercapai

4.4


2 LAPORAN

2 LAPORAN

Tercapai

4.5


48 LAKIP SKPK

78 LAKIP SKPK

Tidak Tercapai

4.6


32 SKPK

60 SKPK

Tidak Tercapai

2.1

4

Realisasi Kinerja s/d tahun 2014

Presentase meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan fasilitas penunjang kegiatan pengawasan Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat

5


5.1


2 LAPORAN

2 LAPORAN

Tercapai

6


6.1


175%

120%

Tidak Tercapai


20

7

8


7.1 7.2

8.1


2 LAPORAN

2 LAPORAN

Tercapai

78%

120%

Tidak Tercapai


ADA

ADA

Tercapai

Penjelasan masing-masing indikator : 1.

Sasaran 1 menetapkan 1 (satu) indikator yang merupakan gambaran kegiatan rutin Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya. Sasaran 1 merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya yang meliputi kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Kebersihan kantor, Penyediaan Alat Tulis kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Penyediaan Jasa Operasional perkantoran, Pelaksanaan acara ceremonial kedaerahan, Pembangunan Gedung kantor, Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor, Pemeliharaan rutin/ berkala gedung, peralatan kantor dan kendaraan dinas. Untuk Tahun 2014, realisasi capaian kinerja 90% karena dari semua kegiatan yang mendukung tercapainya indikator sasaran 1 dapat terealisasi, sedangkan untuk realisasi tahun 2013 realisasi hanya 85% karena ada beberapa kegiatan yang mendukung tercapainya indikator sasaran 1 tidak terlaksana dengan optimal. Dan jika dibandingkan realisasi sampai dengan tahun 2014, maka target sesuai Renstra belum tercapai.

2.

Sasaran 2 mempunyai 1 (satu) indikator dan capaian kinerja sebesar 100% yang mempunyai makna Baik. Capaian kinerja berhasil 100% karena beberapa diklat ataupun Bimtek yang dibiayai oleh penyelenggara kegiatan. Adapun diklat ataupun Bimtek yang diikuti oleh Pegawai Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya selama tahun 2014 adalah : 1. Bimtek Audit Investigatif yang diselengarakan oleh Inspektorat Aceh (peserta 1 orang) 2. Bimtek Penulisan Laporan Hasil Pemeriksaan yang efektif yang diselenggarakan oleh Inspektorat Aceh (peserta 1 orang)


21

3. Bimtek Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Aceh ( peserta 1 orang). 4. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual (peserta 1 orang) 5. Diklat Permasalahan Hukum pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (peserta 1 orang) 6. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (2 peserta) 7. Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (1 peserta) 8. Ujian Sertifikasi Jenjang Fungsional Auditor Tingkat Terampil (1 peserta) 9. Sosialisasi Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 (1 peserta) Untuk Tahun 2013 realisasi juga 10 orang. Selama 2 tahun berturut-turut Indikator sasaran 2 tercapai 100% karena didukung pendanaan dari pihak luar seperti Inspektorat Aceh dan Irjen beberapa kementrian. Sedangkan kalau ditinjau dari pendanaan yang bersumber dari APBK, dana untuk mendukung kegiatan bimtek/ diklat masih sangat kurang. Jika dibandingkan realisasi sampai tahun 2014, maka target sesuai Renstra sudah tercapai. 3. Sasaran 3 dicapai dengan 1 (satu) indakator yaitu Jumlah Laporan Keuangan yang direviu. Untuk Tahun 2014 Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya melakukan Reviu Laporan Keuangan SKPD sebanyak 39 SKPD, selanjutnya Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Realisasi tahun 2014 mengalami kenaikan dari tahun 2013 yang hanya bisa melaksanakan reviu terhadap 33 SKPK. Reviu LKPD diperlukan untuk memberikan keyakinan yang terbatas atas LKPD sebelum dilakukan Audit oleh BPK-RI sesuai yang diamanahkan dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2008. Reviu belum bisa mencakup semua SKPD dalam lingkungan Kabupaten Aceh Jaya

disebabkan kurangnya personil pada Inspektorat

Kabupaten Aceh Jaya yang memahami tehnik reviu LKPD. Dan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2013 memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK-RI. Jika dibandingkan realisasi sampai dengan tahun 2014 dengan target dalam renstra, maka capaian indikator kinerja belum tercapai. 4. Sasaran 4 dicapai dengan beberapa indikator kinerja, yaitu : a.


Untuk Tahun 2014 jumlah PNS yang meyusun dan menyampaikan LP2P tepat waktu dengan capaian kinerja 85% atau sebanyak 1021 PNS yang menyampaikan LP2P tepat waktu dan mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2013 yang hanya 630 PNS. Adapun yang menjadi Wajib LP2P adalah semua PNS Golongan III/a ke atas dan minimal berada pada Golongan III/a selama 2 tahun. Dengan keterbatasan SDM yang ada, Panitia LP2P tetap bekerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014

22

menyalurkan Undangan Sosialisasi dan Blangko LP2P ke seluruh Instansi (Dinas /Badan /Kantor /Sekretariat/ Kecamatan/Puskesmas/Sekolah) yang ada dalam Kabupaten Aceh Jaya. Selain terkendala jauhnya jarak yang harus ditempuh Panitia, kebanyakan PNS juga belum memahami pengisian blangko LP2P secara akurat, sehingga sosialisasi pengisian LP2P harus selalu dilakukan setiap tahunnya. Disamping itu kendala yang paling utama adalah masih rendahnya pemahaman PNS tentang pentingnya LP2P serta belum adanya sanksi yang tegas dari Pemerintah Daerah tentang Penyusunan dan Penyampaian LP2P, sehingga kesadaran dari Wajib LP2P masih rendah. LP2P yang telah diterima oleh Tim LP2P Kabupaten akan diteruskan kepada Tim LP2P Pusat. Jika dibandingkan realisasi sampai tahun 2014, maka target sesuai Renstra tidak tercapai. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran dari PNS untuk menyampaikan LP2P tepat waktu hal ini ditandai dengan hasil rekapitulasi data yang menunjukkan bahwa yang banyak menyampaikan LP2P adalah guru sedangkan PNS dari SKPK banyak yang tidak menyampaikan LP2P. b.


Jumlah Obrik pemeriksaan berkala tahun 2014 dengan capaian kinerja 51 obrik . Untuk capaian tahun 2014 sebesar 142% atau mengalami kenaikan sebesar 41.6% dari capaian Tahun 2013 yang hanya 36 obrik. Hal ini disebabkan kegiatan pemeriksaan telah dimulai sejak awal tahun. Pemeriksaan reguler merupakan tugas pokok Inspektorat yang paling utama. Kendala utama dalam pencapaian target adalah kurangnya sumber daya manusia di Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dalam lingkungan pemerintahan kabupaten Aceh Jaya. Selain itu sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan belum cukup memadai jika melihat kondisi lapangan yang dituju.

Diharapkan dengan

melakukan pemeriksaan regular, pengawasan pembangunan dan keuangan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dibandingkan realisasi sampai dengan tahun 2014 maka target Renstra tidak tecapai. c.

Jumlah Proyek yang dievaluasi.

Target untuk tahun 2014 sebanyak 6 proyek yang dapat evaluasi, realisasinya berhasil melakukan pengawasan sebanyak 12 proyek. Realisasi untuk tahun 2013 sama dengan tahun 2014. Hal ini mengingat keterbatasan personil dan prasarana untuk mendukung pengawasan proyek-proyek yang berada di seluruh Kabupaten Aceh Jaya. Adapun proyek yang dievaluasi Tahun 2014 sebagai berikut :


23

1. Pengadaan Bibit Sawit di Kecamatan Krueng Sabee pada Dinas Kehutanan dan Kehutanan 2. Pembangunan Mushalla MTsN Calang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga. 3. Pembangunan Jalan Lingkungan Komplek Pemda Gp. Padang Datar 4. Pembangunan Poskesdes Gampong Alue Raya Kecamatan Panga pada Dinas Kesehatan 5. Pembangunan keramba jaring apung budidaya laut Kabupaten Aceh Jaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan 6. Pembangunan Puskeswan Panga Kecamatan Panga 7. Pengadaan bibit jabon Gampong Kecamatan Panga pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan 8. Pembangunan Jalan Kabong – Kantor Camat Krueng Sabee Gampong Kabong Kecamatan Krueng Sabee 9. Pembangunan instalasi rawat inap Puskesmas Teunom 10. Pengadaan bibit karet kecamatan Panga pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan 11. Pembangunan Musholla SMA Negeri 1 Calang 12. Pembangunan Lanjutan Gedung Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan. d.

Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa pemerintah

Tersedianya Pelaporan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam Kabupaten Aceh Jaya. Hasil Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Konstruksi (Jalan, Jembatan, Gedung) Jumlah Paket/ Pekerjaan yang telah diadakan Pelelangan oleh Panitia Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah Pemerintah Semester II

Tahun 2014 yaitu sebanyak 109

Paket (Jalan, jembatan, tanggul, gedung, saluran/irigasi) . 2. Non Konstruksi (Jasa Pemasukan Barang). Jumlah Paket/ Pekerjaan yang telah diadakan Pelelangan oleh Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Semester II Tahun 2014 yaitu 45 Paket. Jika dibandingkan realisasi sampai dengan tahun 2014, maka target Renstra tercapai.


24

e. Jumlah LAKIP SKPK yang dievaluasi Untuk Tahun 2014, Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya mempunyai target mengevaluasi 24 LAKIP SKPK dan realisasinya 24 LAKIP SKPD. Capaian tahun 2013 juga 24 LAKIP SKPK yang dievaluasi. Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya belum dapat mengevaluasi semua LAKIP SKPK dalam Kabupaten Aceh Jaya, disamping karena keterbatasan SDM juga karena keterbatasan dana yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jika dibandingkan realisasi sampai tahun 2014 dengan target Renstra, maka target sudah tercapai. f.

Jumlah SKPK yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan

Realisasi untuk Tahun 2014 sebanyak 32 SKPK yang mengikuti Sosialisasi Penyusunan LAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya. Untuk Tahun 2013 indikator ini tidak ada dalam penetapan kinerja tahun 2013. 5.

Sasaran 5 mempunyai 1 (satu) indicator yaitu jumlah laporan hasil rapat pemutakhiran data baik tingkat regional maupun nasional. Untuk Tahun 2014 Pemutakhiran data tingkat Provinsi Aceh telah dilaksanakan di Sigli Kabupaten Pidie dan tingkat Regional III diadakan di Jambi. Laporan pemutakhiran data memuat jumlah temuan BPK- RI dan APIP (BPKP Perwakilan Provinsi Aceh,

Inspektorat Aceh, Inspektorat Aceh Jaya) yang sudah

ditindaklanjuti, dalam proses tindak lanjut dan belum ditindaklanjuti 6.

Pada sasaran 6, indikator presentase ditindaklanjuti pengaduan Masyarakat tentang pengawasan pemerintahan. Pada tahun 2014, laporan pengaduan dari masyarakat sebanyak 3 pengaduan dan yang bisa ditindaklanjuti 2 pengaduan, yaitu : 1. Pemeriksaan Kasus Aset pada Dinas Kesehatan; 2. Pemeriksaan Khusus Penimbunan Terminal pada Dishubkominfobudpar. Realisasi tahun 2014 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 yang mencapai 90%. Hal ini disebabkan pada Tahun 2013 adanya pos biaya yang mendukung untuk kegiatan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Sedangkan pada tahun 2014, pos biaya tersebut tidak diakomodir dalam DPA Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya. Akan tetapi jika diperbandingkan dengan realisasi sampai tahun 2014, maka target Renstra tercapai.

7. Penjelasan indikator sasaran 7 adalah : a. Indikator 1 : tersedianya laporan hasil inventarisasi temuan. Untuk tahun 2014 telah tersedia laporan inventarisasi temuan.


25

b. Indikator 2 : presentase jumlah temuan yang ditindaklanjuti. Target untuk indikator ini adalah 50% dari temuan yang telah diinventarisir dengan periode pemeriksaan Tahun 2006- 2014. Jumlah temuan 157 temuan dengan nilai Rp. 85.312.398.640,51-; rekomendasi sebanyak 382 rekomendasi senilai Rp. 15.042.622.837,80,-. Yang telah sesuai rekomendasi sebanyak 139 senilai Rp. 4.982.015.870,37,- ; belum sesuai rekomendasi sebanyak 117 senilai Rp. 7.620.711.709,06,-; belum ditindaklanjuti sebanyak 126 rekomendasi senilai Rp. 2.439.895.258,37,Maka jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebesar 36% dari total rekomendasi. Dalam proses tindak lanjut, sebuah temuan dikategorikan sudah ditindaklanjuti apabila telah melaksanakan rekomendasi yang telah diberikan Tim Pemeriksa. Dalam hal ini, Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya hanya memfasilitasi antara Objek pemeriksaan dan Tim Pemeriksa, sehingga Inspektorat kabupaten Aceh Jaya bertekad untuk melakukan evaluasi dan monitoring secara kontinu semua temuan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan dengan melakukan rapat koordinasi dan evaluasi semua SKPK dalam Kabupaten Aceh Jaya setiap bulan. 8.

Target capaian Sasaran 8 adalah adanya kegiatan operasional TPKN (Tim Penyelesaian Kerugian Negara) Kabupaten Aceh Jaya. Tahun 2014 merupakan tahun kedua kegiatan operasional TPKN Kabupaten Aceh Jaya terlaksana. Dan telah bersidang sebanyak 4 kali serta Laporan Pemantauan Kerugian pada Kabupaten Aceh Jaya Semester II oleh BPK-RI juga telah diterima pada tanggal 31 Desember 2014. Sekretariat TPKN saat ini berada di kantor Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya.

4.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Gambaran Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dalam tabel 3.5 dibawah ini Tabel 3.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

NO

SASARAN STRATEGIS

Program

1

2

3

1

Peningkatan peran, fungsi dan kualitas kerja aparatur Inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagai APIP

1.1 1.2 1.3

4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Target (Rp)

Realisasi (Rp)

%

5

6

7

400.375.000

374.514.044

93.54

133.175.000

131.560.000

98.79

31.750.000

31.500.000

99.21

26

2

Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan pengawasan

2.1

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

40.000.000

37.910.000

94.78

3


3.1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

94.150.000

88.495.000

93.99

4


4.1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

94.150.000

88.495.000

93.99

494.800.000

493.345.000

99.71

4.3

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

20.000.000

18.975.000

94.88

5


5.1

Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

494.800.000

493.345.000

99.71

6


6.1

Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

494.800.000

493.345.000

99.71

6.2

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

94.150.000

88.495.000

93.99

494.800.000

493.345.000

99.71

494.800.000

493.345.000

99.71

7

8


4.2

7.1

8.1

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH


27

B.

Aspek Keuangan No 1.

Uraian

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Belanja tidak Langsung

2.170.155.089

1.852.260.696

85

Belanja Pegawai

2.170.155.089

1.852.260.696

85

Belanja Langsung

1.224.250.000

1.179.494.044

96

1.

Belanja Pegawai

407.400.000

393.290.010

96

2.

Belanja Barang dan Jasa

696.755.000

667.354.034

95.78

3.

Belanja Modal

120.075.000

118.850.000

98.98

Uraian lebih rinci mengenai aspek keuangan dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2014 (Lampiran 2)


28

PENUTUP

P

enyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan

Kinerja dan Pedoman Penyusunan Kinerja Instansi Pemerintah; Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, LAKIP Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya tahun 2014 merupakan dokumen pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepada Bupati Aceh Jaya. Dalam melaksanakan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya tahun 2014 tersebut terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, antara lain: 1. Perencanaan program hendaknya dilakukan secara menyeluruh, sehingga program dan kegiatan yang dihasilkan dapat lebih mendukung pada pencapaiana sasaran, tujuan, visi dan misi. 2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengawasan melalui diklat, bimbingan teknis dan pelatihan yang dapat memperperluas wawasan aparat pengawasan. 3. Menginstruksikan kepada setiap Pegawai yang mengikuti Pelatihan agar bertanggungjawab atas pelatihan yang telah diikuti untuk diimplementasikan dalam kegiatan. 4. Berkoordinasi dengan Pejabat di Lingkungan Kabupaten Aceh Jaya agar perputaran pegawai dapat diminimalkan, sehingga kemampuan pembuat laporan dapat optimal. 5. Menginstruksikan semua Inspektur Pembantu dan Kepala Sub. Bagian agar semua arsip tersimpan dengan baik dan akurat, sehingga akan mempermudah semua pelaporan. 6. Perlunya peningkatan koordinasi antar masing-masing Pejabat Struktural dalam melaksanakan program dan kegiatan, sehingga visi dan misi Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya akan tercapai. 7. Membuat sistim pengumpulan data sehingga mempermudah kinerja tim penyusun LAKIP . 8. Melakukan analisa ulang terhadap target indikator kinerja agar dapat tercapai di masa yang akan datang. Calang, 22 Januari 2015 Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya

T.RIDWAN, SE Nip.19560807 198103 1 007 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014

29


30

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Tahun

Recommend Documents