LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

INSPEKTORAT

Jl. Jend. Sudirman Km. 6,5 Telp. (0531) 21082 SAMPIT

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2014 selesai disusun dan disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif ataupun diukur dari sisi efektivitas, dan efisiensi serta ekonomisnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja guna mencapai visi, misi, program, kegiatan dan kebijakan dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (Good Governance). Menggambarkan tingkat pencapaian kinerja keberhasilan dan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sesuai dengan visi dan misi organisasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan di masa yang akan datang serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi aparatur Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kami menyadari adanya keterbatasan penyusunan laporan, oleh karenanya saran dan masukan untuk perbaikan sangat kami harapkan.

Sampit,

Januari 2015

INSPEKTUR KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

O T T E R, S.H. Pembina Utama Muda NIP.19600103 198503 1 013

i

Daftar Isi

1 KATA PENGANTAR ..................................................... IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................

i iii

2 BAB I. (Pendahuluan) A. Latar Belakang ........................................................... B. Maksud dan Tujuan .................................................... C. Kondisi Umum ........................................................... D. Sistematika Penyajian ................................................

1 3 4 5

3 BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja A. Visi dan Misi ........................................................... B. Tujuan dan Sasaran ............................................... C. Rencana Kinerja ..................................................... D. Penetapan Kinerja ..................................................

7 8 9 9

4 BAB III. (Akuntabilitas Kinerja) A. Analisis atas Pencapaian Sasaran Strategis ............... B. Analisis atas Pencapaian Kinerja Keuangan ..............

10 14

5 BAB IV. (Penutup) A. Kesimpulan ............................................................ B. Strategi Peningkatan Kinerja ...................................

16 16

6 Lampiran – lampiran: Lampiran 1, Daftar pegawai bersertifikasi pengawas; Lampiran 2, RKT 2014; Lampiran 3, Penetapan Kinerja 2014; Lampiran 4, Pengukuran Kinerja Tahun 2014.

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF Organisasi pemerintah yang dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Kotim pada setiap tahun anggaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawasan diharuskan untuk menyusun dan menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Penyusunan PKPT tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur dan menetapkan kebijakan pengawasan yang dikoordinir oleh Gubernur Kalteng Cq. Inspektorat Provinsi Kalteng selaku wakil dari Pemerintah Pusat. PKPT tersebut berisi jadual dan jumlah obyek pemeriksaan yang telah disepakati antar sesama organisasi pengawas intern pemerintahan, hal tersebut perlu ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindihnya pelaksanaan pemerintahan. Pelaksanaan PKPTnya sendiri dilaksanakan melalui pemeriksaan reguler. Pemeriksaan reguler tersebut pada umumnya dilaksanakan sendiri oleh aparat pengawas Inspektorat Kabupaten Kotim secara mandiri. Dalam perkembangannya pemeriksaan reguler juga bisa dilaksanakan dalam bentuk joint audit sesama organisasi pengawas intern pemerintahan (tergantung kesepakatan bersama pada PKPT). Disamping pemeriksaan reguler, Inspektorat Kabupaten Kotim juga melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus pengaduan masyarakat, baik yang langsung diperintahkan oleh Bupati Kotim maupun dari hasil pengolahan informasi yang didapat dari pemeriksaan reguler aparat pengawasan internal maupun eksternal yang harus ditindak lanjuti dengan pemeriksaan khusus. Dari hasil pemeriksaan reguler dan khusus tersebut, secara periodik dengan dikoordinir oleh Inspektorat Provinsi Kalteng dilakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi, BPKP. Untuk temuan dari hasil pemeriksaan BPK RI, Inspektorat Kabupaten Kotim diminta untuk mengkoordinir hasil temuan yang telah ditindak lanjuti disampaikan ke BPK sesuai dengan jadual rencana kerja BPK. BPKP RI Perwakilan Provinsi Kalteng juga melakukan pemantauan tindak lanjut secara periodik per semester atas temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, BPKP dan BPK khususnya terhadap Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah yang bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan. Sebagai bentuk akuntabilitas dari penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, disusun laporan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunannya sendiri berpedoman pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan Penetapan Kinerja berpedoman pada Permenpan Dan RB Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dari pencapaian kinerja dengan 2 (dua) sasaran strategis pada 6 (enam) indikator kinerja secara keseluruhan sudah bisa dikatagorikan sangat berhasil dengan rata-rata persentase di atas 100,00%, sedangkan capaian kinerja keuangan Inspektorat Kab. Kotim sebesar 90,28%. Namun perlu ditingkatkan lagi pada tahun berikutnya yaitu pada sasaran strategis “Meningkatkan manajemen pemerintahan yang baik, bertanggungjawab, responsif dan terpercaya melalui pengawasan” dengan indikator kinerja “Meningkatnya penyelesaian pemeriksaan khusus baik atas laporan masyarakat maupun laporan intern pemerintah Kab. Kotim” capaian yang diperoleh hanya 60,00% termasuk katagori cukup berhasil. iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Prinsip dasar pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya pelaksanaan otonomi daerah ditekankan pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, kekhususan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Era otonomi daerah telah memberikan peluang dan kesempatan yang luas kepada daerah otonom

untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata dan

bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Prinsip – prinsip dasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut melandasi pelaksanaan pemerintahan daerah yang mengacu pada asas umum pemerintahan yang baik, menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Gaung pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme terus bergulir hingga keluarnya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, hal mana pada diktum kesebelas angka kesebelas khusus untuk gubernur/bupati agar menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik dilingkungan pemerintah daerah, meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya dan bersama – sama DPRD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan negara baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai salah satu Aparat Pengawas Intern dituntut untuk lebih responsif terhadap

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan

pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan

LAKIP INSPEKTORAT KAB. KOTIM 2014

1

desa, hal ini dilakukan agar proses

kegiatan yang ditujukan untuk menjamin

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang undangan. Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai lembaga pengawasan di daerah perlu adanya penguatan peran lembaga pengawasan. Penguatan peran Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur mutlak diperlukan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penguatan dimaksud dapat diupayakan melalui peningkatan professionalisme aparat pengawasan di daerah antara lain meliputi faktor kelembagaan, sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana pengawasan. Faktor tersebut berpengaruh langsung terhadap profesionalisme pengawasan yakni independensi, integritas dan kompetensi di bidang pengawasan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur telah merumuskan dan menetapkan visi dan misi organisasi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan guna mewujudkan visi dan misi organisasi, maka

instansi pemerintah berkewajiban untuk

menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja berlandaskan pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah. 1.

Dasar Hukum a.

Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

b.

Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

c.

Inpres RI No. 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;

d.

Inpres RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;

e.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten/Kota;

f.

Peraturan Menteri Negara PAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;


2

g.

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur No. 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23);

h.

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur No. 01 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2006-2010;

i.

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur No. 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 180);

j.

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur No. 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2008 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 142);

k.

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur No. 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2008 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 186);

l.

Peraturan Bupati Kotawaringin Timur No. 51 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur.

B. Maksud dan Tujuan Laporan Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (LAKIP)

Inspektorat

Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2014 merupakan pengukuran pada capaian indikator kinerja sasaran yang membandingkan antara rencana kerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang telah dicapai pada Tahun 2014. Adapun tujuannya dari LAKIP ini tentunya untuk mengetahui dan menganalisa celah-celah kinerja yang belum maksimal pada sasaran strategis, sehingga nantinya diharapkan bisa menjadi acuan pokok dalam melakukan program dan kegiatan pada


3

inspektorat dan tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang, sehingga kinerja inspektorat dimasa mendatang menjadi lebih baik dalam menentukan kinerja yang akuntabilitas. C. KONDISI UMUM Sesuai Peraturan Bupati Kotawaringin Timur No. 51 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur, tugas pokok Inspektorat Kab. Kotim adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah Desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan Desa. Dengan struktur organisasi sebagai berikut : a. Inspektur b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bag Evaluasi dan Pelaporan; 3. Sub Bag Administrasi Umum. c. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. d. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. e. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.


4

f. Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri dari : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. g. Kelompok Jabatan Fungsional. h. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.  Daftar PNS dan PNS yang bersertifikat pengawas sampai dengan Tahun 2014, lampiran 1

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP

Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2014 melaporkan

pencapaian kinerja selama tahun 2014. Capaian kinerja 2014 diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapkin) 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Tapkin sendiri merupakan penjabaran Renstra Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 20112015. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2014 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2014 dapat diilustrasikan dalam Gambar 1.1 berikut.


5

Gambar 1.1. Sistematika Penyajian LAKIP Tahun 2014 Referensi Bab

PENDAHULUAN

Bab I

PERENCANAAN KINERJA Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja 2014

Rencana Strategis 2011-2015

Bab II

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III

PENUTUP

Bab IV


6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi dan Misi Inspektorat

Kabupaten

Kotawaringin

Timur

sebagai

lembaga

pengawas

penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten mempunyai visi “Menuju Pengawasan Internal Yang Responsif dan Terpercaya”. Visi tersebut mengandung makna substansi pengawasan, pembinaan dan peningkatan sumberdaya manusia serta langkah-langkah ke arah tertibnya administrasi pemerintahan. Guna mewujudkan visi dimaksud, ditetapkan misi sebagai berikut : 1.

Mengembangkan kapasitas pengawasan internal pemerintah yang profesional dan kompeten untuk mendukung terwujudnya good governance dan clean government melalui SPIP ;

2.

Melaksanakan pengawasan secara preventif dan represif atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

3.

Mendorong terwujudnya penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ;

4.

Mendorong terwujudnya Opini BPK-RI dengan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk Kabupaten Kotawaringin Timur.

Misi tersebut di atas merupakan fokus perhatian Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah, di samping mengungkap adanya indikasi praktik pungutan liar dan praktik ilegal lainnya juga perlu adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas, sehingga harapan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik, memadai, tertib dan teratur yang saat ini merupakan tuntutan masyarakat kepada pemerintah dapat terwujud. Guna mencapai keberhasilan dimaksud Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Tiimur perlu penguatan kelembagaan dengan menetapkan beberapa program meliputi : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran; 2. Program peningkatan sarana dan prasarana kantor; 3. Program peningkatan disiplin Aparatur;


7

4. Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah; 5. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas.

Disamping program tersebut juga menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) untuk melakukan pemeriksaan sekaligus pembinaan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pelaksanaan pembangunan.

B. Tujuan Dan Sasaran Rencana strategis Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2011-2015 bertujuan untuk memberikan arahan kebijakan dan strategi pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten, pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa

agar dapat berjalan sesuai dengan rencana

dan ketentuan peraturan

perundang undangan yang berlaku.

Tujuan : a) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa ; b) Meningkatnya kepercayaan publik atas kinerja pemerintah daerah.

Sasaran : Adapun sasaran sebagai wujud penjabaran lebih lanjut dari tujuan adalah sebagai berikut : a)

Penerapan SPIP untuk melindungi diri dari kegagalan pencapaian visi dan misi organisasi ;

b)

Terwujudnya aparat pengawasan yang kompeten dan profesional.

Sasaran Inspektorat Kab. Kotim yang tertera pada Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengakomodir sasaran yang telah dijabarkan pada Rencana Sratategis (Renstra) Inspektorat Kab.Kotim tahun 2011 -2015.


8

C. Rencana Kinerja Rencana Kinerja Inspektorat Kab. Kotim mencakup sasaran, program, dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2014 dengan mengacu kepada Rencana Strategik. Susunan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan semua kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kinerja Tahunan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan yang meliputi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) berikut rencana capaiannya (target) Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2014 disajikan tersendiri dalam lampiran 2 ;

D. Penetapan Kinerja Penetapan kinerja adalah penjabaran dari rencana kinerja tahunan dan ditambah anggaran dari setiap indikator kinerja. Anggaran yang dipakai adalah anggaran setelah perubahan. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringian Timur Anggaran Tahun 2014 disajikan tersendiri dalam Lampiran 3 ;


9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjainjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP serta Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran. LAKIP 2014 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara Rencana Kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian

Kinerja Tahun 2014. Terhadap terjadinya celah kinerja

(performance gap), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang. A. Analisa atas Pencapaian Sasaran Strategis Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Inspektorat Kab. Kotim menetapkan kategori pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi 4 (empat) katagori sebagai berikut: Urutan

Rentang Capaian

Katagori Capaian

I

Lebih dari 100 %

Sangat Berhasil

II

76 % sampai 100 %

Berhasil

III

50 % sampai 75 %

Cukup Berhasil

IV

Kurang dari 50 %

Kurang Berhasil


10

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014, Inspektorat Kab. Kotim memiliki 2 (dua) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja sasaran yang harus dilaksanakan. Dari sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Inspektorat Kab. Kotim adalah “Sangat Berhasil” dengan nilai 309,99%. Hasil pengukuran dan pencapai kinerja sasaran Inspektorat Kab. Kotim Tahun 2014 dapat dilihat pada lampiran 4 ; Rumusan Sasaran yang ditetapkan dan analisis capaian kinerja pada Inspektorat Kab. Kotim sebagai berikut : Sasaran : 1. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang baik, bertanggungjawab, responsif dan terpercaya melalui pengawasan.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatkan manajemen pemerintahan yang baik, bertanggungjawab, responsif dan terpercaya melalui pengawasan” diukur melalui 5 (lima) indikator. Indikator kinerja Sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.1. sebagai berikut : Tabel 3.1. No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

1

Meningkatnya jumlah obrik pengawasan dan pengendalian Meningkatnya penyelesaian pemeriksaan khusus baik atas laporan masyarakat maupun laporan intern pemerintah Kab. Kotim Meningkatnya jumlah penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten/Provinsi, Itjen, BPKP dan BPK (790 rekomendasi) Meningkatnya persentase laporan keuangan SKPD yang akuntabel melalui Reviu Laporan Keuangan Pemda Meningkatnya Lakip SKPD yang terevaluasi melalui Evaluasi Lakip Pemda

Obrik

93

105

112,90%

Kasus

10

6

60,00%

Rekomendasi

300

456

152,00%

Dokumen LH-R

1

1

100,00%

Dokumen LH-E

1

15

1.500,00%

2

3

4

5

Capaian Sasaran


Capaian

384,98%

11

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukan bahwa capaian indikator kinerja sasaran adalah sebesar 384,98% yang berarti masuk dalam katagori capaian “Sangat Berhasil”. Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah:  Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;  Tindak lanjut hasil temuan pengawasan;  Asistensi dan pelaksanaan reviu laporan keuangan pemerintah daerah;  Evaluasi LAKIP. Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja sasaran “Meningkatkan manajemen pemerintahan yang baik, bertanggungjawab, responsif dan terpercaya melalui pengawasan” dari tahun sebelumnya (tahun 2013) dengan capaian sasaran sebesar 119,42% meningkat menjadi sebesar 384,98% pada tahun 2014 dengan katagori capaian “Sangat Berhasil”. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.2. dibawah ini : Tabel 3.2. No 1

2

3

4

5

Obrik

Tahun 2013 193

Tahun 2014 105

Capaian

%

126,14%

112,90%

Meningkatnya penyelesaian pemeriksaan khusus baik atas laporan masyarakat maupun laporan intern pemerintah Kab. Kotim Meningkatnya jumlah penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten/Provinsi, Itjen, BPKP dan BPK (790 rekomendasi) Meningkatnya persentase laporan keuangan SKPD yang akuntabel melalui Reviu Laporan Keuangan Pemda

Realisasi

Kasus

7

6

Capaian

%

87,50%

60,00%

Realisasi

Rekomendasi

387

456

Capaian

%

69,93%

152,00%

Realisasi

Dokumen LH-R

53

1

Capaian

%

100,00%

100,00%

Meningkatnya Lakip SKPD yang terevaluasi melalui Evaluasi Lakip Pemda

Realisasi

Dokumen LH-E

---

15

Capaian

%

Indikator Kinerja Meningkatnya jumlah obrik pengawasan dan pengendalian


Kinerja

Satuan

Realisasi

--- 1.500,00%

12

Apabila dibandingkan dengan target pada Renstra dapat dilihat pada tabel 3.3. dibawah ini : Tabel 3.3. No

Indikator Kinerja

Satuan

1

Meningkatnya jumlah obrik pengawasan dan pengendalian Meningkatnya penyelesaian pemeriksaan khusus baik atas laporan masyarakat maupun laporan intern pemerintah Kab. Kotim Meningkatnya jumlah penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten/Provinsi, Itjen, BPKP dan BPK (790 rekomendasi) Meningkatnya persentase laporan keuangan SKPD yang akuntabel melalui Reviu Laporan Keuangan Pemda Meningkatnya Lakip SKPD yang terevaluasi melalui Evaluasi Lakip Pemda

Obrik

Target Renstra 201

Kasus

2

3

4

5

Realisasi

Capaian

105

52,24%

14

6

42,86%

Rekomendasi

---

456

100,00%

Dokumen LH-R

1

1

100,00%

Dokumen LH-E

---

15

100,00%

Capaian Sasaran

79,02%

Sasaran : 2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia APIP dibidang pengawasan.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia APIP dibidang pengawasan” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja Sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.4. sebagai berikut : Tabel 3.4. No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

1

Meningkatnya jumlah aparatur lingkungan APIP yang lulus diklat, bimtek atau bersertifikat pengawasan lainnya

Orang / sertifikat

20

47

Capaian Sasaran


Capaian 235,00%

235,00%

13

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya jumlah aparatur lingkungan APIP yang lulus diklat, bimtek atau bersertifikat pengawasan lainnya” adalah sebesar 235,00% yang berarti masuk dalam katagori capaian “Sangat Berhasil”. Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah:  Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Apabila dibandingkan realisasi kinerja sasaran “Meningkatnya jumlah aparatur lingkungan APIP yang lulus diklat, bimtek atau bersertifikat pengawasan lainnya” dari tahun sebelumnya (tahun 2013) dengan capaian sasaran sebesar 11,76% meningkat menjadi sebesar 235,00% pada tahun 2014 dengan katagori capaian “Sangat Berhasil”. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.5. dibawah ini : Tabel 3.5. No

Indikator Kinerja

Kinerja

Satuan

1


Realisasi

Orang / sertifikat

Capaian

%

Tahun 2013 2

Tahun 2014 47

11,76%

235,00%

Apabila dibandingkan dengan target pada Renstra dapat dilihat pada tabel 3.6. dibawah ini : Tabel 3.6. No 1

Indikator Kinerja


Satuan Orang / Serifikat

Target Renstra 2

Realisasi

Capaian

47

2.350,00%

Capaian Sasaran 2.350,00%

B. Analisis atas Pencapaian Kinerja Keuangan Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Inspektorat Kab. Kotim di Tahun 2014 menganggarkan belanja di DPPA-SKPD


14

senilai

Rp.6.212.563.400,00

dengan

perincian

belanja

tidak

langsung

senilai

Rp.1.786.041.250,00 dan belanja langsung senilai Rp.4.426.522.150,00. Data Anggaran dan Realisasi DPPA Inspektorat Kab. Kotim untuk tahun anggaran 2014 adalah tersaji sebagai berikut : Nomor Urut

Uraian

Anggaran 2014 Setelah Perubahan

Realisasi 2014

%

1

2

3

4

5

1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4

Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah Pendapatan

2 2.1 2.1.1 2.1.2

Belanja Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal

2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6

Jumlah Belanja Surplus / (Defisit)

-

-

-

1.912.821.250,00 2.489.835.725,00 4.402.656.975,00

1.798.771.741,00 94,04% 2.120.984.042,00 85,19% 3.919.755.783,00 89,03%

1.150.496.425,00 601.410.000,00 58.000.000,00 1.809.906.425,00

1.131.230.800,00 502.900.000,00 54.600.000,00 1.688.730.800,00

6.212.563.400,00

5.608.486.583,00 90,28%

98,33% 83,62% 94,14% 93,30%

(6.212.563.400,00) (5.608.486.583,00) 90,28%

Dari data diatas menunjukan bahwa capaian kinerja keuangan Inspektorat Kab. Kotim senilai Rp.5.508.486.583,00 atau sebesar 90,28%.


15

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Dari pencapaian kinerja dengan 2 (dua) sasaran strategis pada 6 (enam) indikator kinerja secara keseluruhan sudah bisa dikatagorikan sangat berhasil dengan rata-rata persentase diatas 100,00%, sedangkan capaian kinerja keuangan Inspektorat Kab. Kotim sebesar 90,28%. Namun perlu ditingkatkan lagi pada tahun berikutnya yaitu pada sasaran strategis “Meningkatkan manajemen pemerintahan yang baik, bertanggungjawab, responsif dan terpercaya melalui pengawasan” dengan indikator kinerja “Meningkatnya penyelesaian pemeriksaan khusus baik atas laporan masyarakat maupun laporan intern pemerintah Kab. Kotim” capaian yang diperoleh hanya 60,00% termasuk katagori cukup berhasil. Namun hal ini dikarenakan jumlah kasus yang merupakan laporan masyarakat dan laporan intern pemerintah Kab. Kotim yang masuk ke Inspektorat juga fluktuatif tidak dapat diprediksi secara tepat. Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu penetapan target untuk tahun selanjutnya yang lebih realistis, dengan harapan antara jumlah kasus yang masuk dengan target indikator tidak terlalu jauh.

B. Strategi Peningkatan Kinerja Tindakan yang diperlukan dalam mengatasi kendala, hambatan dan masalah yang dihadapi sebagai langkah antisipatif adalah sebagai berikut : a.

Melakukan manajemen kerja pemeriksaan terutama pada Pemerintahan Desa;

b.

Menyesuaikan kemampuan dana dengan luas wilayah dan PKPT;

c.

Meningkatkan kualitas sumberdaya pejabat pengawas dan auditor melalui pelatihanpelatihan bimbingan teknis, diklat sertifikasi dan diskusi antar aparat pengawas intern;

d.

Meningkatkan koordinasi antar aparat pengawasan fungsional pemerintah ditingkat kabupaten, provinsi dan pusat;

e.

Melakukan konsultasi antar aparatur pengawas dilingkungan APIP baik intern maupun ekstern.


16

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Kotim Tahun 2014 ini disusun, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya. Diharapkan laporan ini dapat memberikan motivasi terwujudnya pengelolaan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel melalui fungsi pengawasan. Keberhasilan sasaran strategis pada indikator kinerja yang dijabarkan pada program dan kegiatan pengawasan sangat bergantung pada motivasi, semangat dan kesadaran dari seluruh aparat pengawas Inspektorat Kabupaten Kotim meski dengan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang jauh dari memadai.


17

DAFTAR PEGAWAI YANG BERSERTIFIKASI PENGAWAS INSPEKTORAT KAB. KOTIM TAHUN 2014 No

Nama

NIP

Golongan

Pangkat

1

2

3

4

5

Pendidikan Terakhir 6

7

Tahun Sertifikasi 8

Sertifikasi

1

Otter, S.H.

19600103 198503 1 013

IV/c

Pembina Utama Muda

Sarjana

JFA Ketua Tim

2005

2

Asnawi, S.E.

19600318 198303 1 010

IV/b

Pembina Utama Muda

Sarjana

---

---

3

Bambang, S.E.

19710124 199703 1 003

IV/b

Pembina Utama Muda

Sarjana

JFA Ahli

2002

4

Masri, S.E.

19651022 199403 1 008

IV/b

Pembina Utama Muda

Sarjana

JFA Ketua Tim

2005

5

Dra. Rusdiana

19631029 199401 2 001

IV/b

Pembina Utama Muda

Sarjana

JFA Ahli

2008

6

M. Gumiring, S.H.

19690612 199903 1 007

IV/a

Pembina

Sarjana

JFA Ahli

2006

7

Heru M. Nur, S.E.

19610110 198303 1 022

III/d

Penata Tingkat I

Sarjana

---

---

8

Yakob Mulyadie

19590829 198303 1 009

III/d

Penata Tingkat I

SMA

Terampil

2007

9

Halimah

19620424 198303 2 034

III/d

Penata Tingkat I

SMA

Terampil

2007

10

Amat Rasidi

19630603 198303 1 018

III/d

Penata Tingkat I

SMA

Terampil

2007

11

Drs. Zulkifli

19620315 199203 1 010

III/d

Penata Tingkat I

Sarjana

JFA Ahli

2007

12

Luker Sinaga, S.P.

19700922 199903 2 003

III/d

Penata Tingkat I

Sarjana

JFA Ahli

2006

13

Mursain

19591231 198703 1 093

III/d

Penata Tingkat I

SMA

---

---

14

Nurngazizah, S.E.

19780606 200804 2 002

III/c

Penata

Sarjana

JFA Ahli

2009

15

Eny Kristiana, S.T.

19791112 201001 2 005

III/b

Penata Muda Tingkat I

Sarjana

JFA Ahli

2012

16

Rahmaniah, S.E.

19821224 201001 2 004

III/b


Sarjana

JFA Ahli

2014

17

Luang Andi W., S.H.

19840430 201001 1 008

III/b


Sarjana

---

---

18

M. Supian Noor, S.E.

19770712 201101 1 005

III/a

Penata Muda

Sarjana

JFA Ahli

2014

19

Musda Liana, S.E.

19810624 201101 2 009

III/a

Penata Muda

Sarjana

JFA Ahli

2014

20

Rony Sumamo, S.Kom.

19851227 201101 1 009

III/a

Penata Muda

Sarjana

JFA Ahli

2014

21

Eko Budi Kurniawan, S.E.

19740211 200604 1 009

III/a

Penata Muda

Sarjana

---

---

22

Hendra Asmara

19771019 200701 1 008

II/b

Pengatur Muda Tingkat I

SMA

---

---

23

Usin Nurefendi

19790717 200701 1 001

II/a

Pengatur Muda

SMA

---

---

Keterangan 9

RENCANA KINERJA TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2014 Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran SASARAN STRATEGIS (1)

Meningkatkan manajemen pemerintahan yang baik, bertanggungjawab, responsif dan terpercaya melalui pengawasan

: INSPEKTORAT : 2014 INDIKATOR KINERJA (2)

TARGET (3)

Meningkatnya jumlah obrik pengawasan dan Pengendalian

93

Obrik

Meningkatnya penyelesaian pemeriksaan khusus baik atas laporan masyarakat maupun laporan intern pemerintah Kab. Kotim

10

Kasus

Meningkanya persentase penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten/Provinsi, Itjen, BPKP dan BPK (790 Rekomendasi)

300

Rekomendasi

Meningkatnya persentase laporan keuangan SKPD yang akuntabel melalui Reviu Laporan Keuangan Pemda Meningkatnya Lakip SKPD yang terevaluasi melalui Evaluasi Lakip Pemda Meningkatkan kualitas sumberdaya Meningkatnya jumlah aparatur manusia APIP dibidang lingkungan APIP yang lulus diklat, pengawasan bimtek atau bersertifikat pengawasan lainnya

1

Dokumen LH-R

1

Dokumen Evaluasi Lakip

20

Sertifikat

Sampit, 28 Januari 2014 INSPEKTUR KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,


PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

INSPEKTORAT

Jl. Jenderal Sudirman KM 6,5 Sampit 74322 Telp (0531) 21082, Fax 30374

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: Otter, S.H.

Jabatan

: Inspektur Kab. Kotim

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama

: Supian Hadi, S.Ikom

Jabatan

: Bupati Kab. Kotim

Selaku atasan langsung pihak pertama Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Sampit, 28 Januari 2014 Pihak Kedua, Bupati Kab. Kotim

Pihak Pertama, Inspektur Kab. Kotim

H. Supian Hadi, S. Ikom.

O t t e r, S.H.

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2014 Satuan Kerja Perangkat Daerah : INSPEKTORAT Tahun Anggaran : 2014 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

Meningkatkan manajemen Meningkatnya jumlah obrik pemerintahan yang baik, pengawasan dan bertanggungjawab, responsif Pengendalian dan terpercaya melalui pengawasan Meningkatnya penyelesaian pemeriksaan khusus baik atas laporan masyarakat maupun laporan intern pemerintah Kab. Kotim Meningkanya persentase penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten/Provinsi, Itjen, BPKP dan BPK (790 Rekomendasi)

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia APIP dibidang pengawasan

93 Obrik 10 Kasus

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

300 Rekomenda Tindak lanjut hasil temuan si pengawasan

1.303.222.500

162.876.250

Meningkatnya persentase laporan keuangan SKPD yang akuntabel melalui Reviu Laporan Keuangan Pemda

1 Dokumen LH-R

Asistensi dan reviu laporan keuangan

82.430.000

Meningkatnya Lakip SKPD yang terevaluasi melalui Evaluasi Lakip Pemda

1 Dokumen Evaluasi Lakip

Evaluasi Lakip

82.160.000


BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

H. SUPIAN HADI, S. Ikom.

20 Sertifikat

Pelatiahan pengembangan tenaga pemeriksa aparatur pengawasan

328.980.000

Sampit, 28 Januari 2014 INSPEKTUR KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,


INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2014 Visi

:

Menuju Pengawasan Internal Yang Responsif dan Terpercaya

Misi

: 1. Mengembangkan kapasitas pengawasan internal pemerintah yang profesional dan kompeten untuk mendukung terwujudnya good governance dan clean government melalui SPIP 2. Melaksanakan pengawasan secara preventif dan represif atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3. Mendorong terwujudnya penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 4. Mendorong terwujudnya Opini BPK-RI dengan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk Kabupaten Kotawaringin Timur

Tugas Pokok

:

Fungsi

: a. Perencanaan program pengawasan b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas

SASARAN STRATEGIS

Melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

(1) (2) Meningkatkan manajemen Meningkatnya jumlah obrik pemerintahan yang baik, pengawasan dan Pengendalian bertanggungjawab, responsif dan terpercaya Meningkatnya penyelesaian melalui pengawasan pemeriksaan khusus baik atas laporan masyarakat maupun laporan internpersentase pemerintah Kab. Meningkanya penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten/Provinsi, Itjen, BPKP dan BPK (790 Rekomendasi) Meningkatnya persentase laporan keuangan SKPD yang akuntabel melalui Reviu Laporan Keuangan Pemda Meningkatnya Lakip SKPD yang terevaluasi melalui Evaluasi Lakip Pemda

Meningkatkan kualitas Meningkatnya jumlah aparatur sumberdaya manusia APIP lingkungan APIP yang lulus diklat, dibidang pengawasan bimtek atau bersertifikat pengawasan lainnya

TARGET 93

(3) Obrik

10

Kasus

300

Rekomendasi

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

(5) Irbanwil I,II,III,IV. Tim pemeriksa inspektorat kab. Kotim

(6)

Tim reviu inspektorat kab. Kotim

1

Dokumen LH-R

Kasubag Kepegawaian

1

Dokumen Evaluasi Lakip

Irbanwil I,II,III,IV. Tim pemeriksa khusus inspektorat kab. Kotim

20

Sertifikat

Kasubag Evaluasi dan Pelaporan

RPJMD, Renstra, RKPD, Renja DPA Inspektorat Kab. Kotim TA 2014

Sampit, 28 Januari 2014 Inspektur,


PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014 INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Meningkatnya jumlah obrik pengawasan dan pengendalian

93 Obrik

105 Obrik

112,90%

Meningkatnya penyelesaian pemeriksaan khusus baik atas laporan masyarakat maupun laporan intern pemerintah Kab. Kotim

10 Kasus

6 Kasus

60,00%

300 Rekomendasi

456 Rekomendasi

152,00%

Meningkatkan manajemen pemerintahan yang baik, bertanggungjawab, responsif dan terpercaya melalui pengawasan

Meningkatnya jumlah penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten/Provinsi, Itjen, BPKP dan BPK (946 rekomendasi)

Meningkatnya persentase laporan keuangan 1 Dokumen LH- 1 Dokumen LHSKPD yang akuntabel melalui Reviu R R Laporan Keuangan Pemda Meningkatnya Lakip SKPD yang 1 Dokumen LH- 15 Dokumen terevaluasi melalui Evaluasi Lakip Pemda E LH-E Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia APIP dibidang pengawasan


20 Sertifikat

47 Sertifikat

100,00%

1500,00% 235,00%

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2014

Recommend Documents