PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR INSPEKTORAT. Pencatatan dan Pendataan

Nama SOP

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

INSPEKTORAT

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Pengesahan Tanggal Revisi Disahkan oleh

Jln. Ksatrian No. 3 Gianyar Telp (0361) 943390 (e-mail) [email protected]

Pemrosesan Permohonan Perkawinan dan Perceraian 4 Mei 2015

Inspektur Kabupaten Gianyar,

I Made Juanda, SE.,MM Pembina Tingkat I NIP. 19590409 198203 1 001

Dasar hukum 1. 2. 3. 4.

Kualifikasi Pelaksanaan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Nomor 3176)

Keterkaitan

Peralatan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Prosedur Izin Perkawinan:

No

Uraian Prosedur

PNS/ pemo hon

1

2

3

1.

PNS yang telah melangsungkan perkawinan wajib melaporkan kepada Inspektur selambatlambatnya satu tahun sejak perkawinan dilakukan PNS yang bersangkutan langsung melaporkan perkawinannya ke Atasan Langsung serta membuat surat/laporan perkawinan, Atasan Langsung meneliti dan memaraf/menandatangani surat PNS tersebut PNS yang bersangkutan langsung menyerahkan surat dari Atasan Langsung yang telah ditandatangani ke Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kepala Sub Bagian Kepegawaian mendisposisikan kepada Staf pemegang berkas untuk dibuat konsep surat, setelah diteliti langsung diparaf dan diteruskan ke Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Bagian Tata Usaha meneliti dan membubuhkan paraf, diteruskan ke Inspektur Inspektur menerima laporan perkawinan dan memarafnya. Inspektur menyerahkan konsep surat laporan perkawinan kepada Sekretaris Inspektur untuk diisi nomor dan diserahkan kembali ke Kepala Sub Bagian Kepegawaian untuk diperbaiki dan langsung digandakan sesuai keperluan Surat laporan perkawinan yang telah digandakan diserahkan ke Kepala Sub Bagian Kepegawaian untuk diparaf diteruskan ke Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Bagian Tata Usaha meneliti dan memaraf kemudian diteruskan ke Inspektur Inspektur meneliti dan menandatangani Surat Laporan Perkawinan, diserahkan ke Sekretaris untuk dikembalikan ke Sub Bagian Kepegawaian untuk didistribusikan Petugas Pengelola Kepegawaian melakukan update data kepegawaian pegawai yang melangsungkan perkawinan Petugas Pembuat Daftar gaji meng up date daftar gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku Setelah selesai dikirim/diproses diarsipkan sesuai dengan dosir yang ada

2.

3.

4.

5. 6. 7.

8.

9 10

11

12 13

Kabag Tata Usaha 4

Pelaksanaan Kasubag Umum & Kepega waian 5

Mutu Baku Ket

Sek reta ris

Inspek tur

Kelengkapan

Waktu

Output

6

7

8

9

10

-

30 nenit

10 menit

30 menit

30 menit 30 menit

10 menit

10 menit 30 menit

30 menit

1 jam

1 jam 10 menit

11

Prosedur Izin Perceraian: Pelaksanaan No

Uraian Prosedur

1

2

1.

PNS yang bercerai melapor ke Atasan Langsungnya Atasan Langsung meminta keterangan kepada pegawai yang bersangkutan beserta alasanalasannya Atasan Langsung menyampaikan Berita Acara Permintaan Keterangan kepada Inspektur Inspektur meneliti Berita Acara Permintaan Keterangan tersebut kemudian mendisposisikan ke Ketua Tim PP. 10 untuk diproses Ketua Tim PP. 10 menerima disposisi dari Inspektur untuk diteliti dan ditindak lanjuti Ketua Tim PP. 10 mendisposisikan ke Kepala Sub Bagian Kepegawaian untuk dipelajari dan diproses Kepala Sub Bagian Kepegawaian membuat konsep Nota Dinas untuk rapat Tim PP. 10 dan diparaf, diteruskan ke Ketua Tim PP. 10 untuk direviu dan diparaf Nota Dinas yang telah disetujui oleh Ketua Tim PP. 10 diserahkan ke Sekretaris untuk diberi Nomor dan tanggal kemudian diteruskan ke Kepala Sub Bagian Kepegawaian untuk digandakan Staf Kepegawaian menggandakan sesuai keperluan dan menyerahkan kembali ke Kepala Sub Bagian Kepegawaian untuk diparaf dan diteruskan ke Ketua Tim PP. 10 untuk ditandatangani. Ketua Tim PP. 10 menandatangani final Nota Dinas dan menyerahkan kembali ke Kepala Sub Bagian Kepegawaian melalui Sekretaris untuk didistribusikan ke Anggota Tim PP. 10 Anggota Tim PP. 10 mengadakan rapat membahas Berita Acara Hasil Permintaan Keterangan yang mengajukan permintaan perceraian Tim PP. 10 membuat surat undangan kepada PNS yang akan melakukan perceraian Tim PP. 10 meminta keterangan kepada PNS yang melakukan perceraian istri/suami yang bersangkutan. Permintaan keterangan ini kemudian dituangkan dalam Berita Acara permintaan keterangan. Permintaan keterangan ini dimaksudkan untuk mengetahui penyebab dan juga akibat apabila terjadi perceraian dan saran-saran kepada PNS dan suami/istri Ketua Tim PP. 10 melaporkan hasil permintaan keterangan

2.

3. 4.

5. 6.

7.

8.

9

10

11

12 13

14

PNS/ pemo hon 3

Atas an lang sun g 4

Tim PP. 10

Mutu Baku

Kasubag Umum & Kepega waian

Sek reta ris

Inspek tur

Kelengkapan

Waktu

Output

5

6

7

8

9

10

Ket

1 jam 10 menit 30 menit 30 menit 30 menit

30 menit

10 menit

10 menit

10 menit

2 jam

10 menit

5 hari

2 jam

11

15

16 17 18

19

kepada Inspektur disertai surat permohonan cerai Inspektur menyetujui/menolak surat permohonan perceraian tersebut dan mengirim ke Sekretaris Utama (apabila permohonan perceraian disetujui) Sekretaris Utama memproses permohonan perceraian Inspektur menerima persetujuan/penolakan permohonan perceraian Inspektur mendisposisikan surat persetujuan/penolakan perceraian kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kepala Sub Bagian Kepegawaian menyerahkan izin/penolakan perceraian kepada pegawai yang mengajukan perceraian. Apabila izin perceraian diperoleh dan pegawai tersebut benar-benar telah bercerai, maka Kepala Sub Bagian Kepegawaian menugaskan Petugas Pengelola Kepegawaian untuk memperbaiki data base pegawai yang bersangkutan dan menugaskan petugas pembuat daftar gaji untuk memperbaiki daftar gaji pegawai yang bersangkutan

5 menit 5 menit 30 menit

1 jam

Nama SOP


INSPEKTORAT



Pelaksanaan dan Pelaporan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) 4 Mei 2015



Dasar hukum


Keterkaitan

Peralatan

Peringatan


1.

Apabila SOP tidak terlaksana, maka proses Pelaksanaan dan Pelaporan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) akan terhambat.

a. Pembentukan Koordinator PKS (Satgas) Pelaksanaan No

Uraian Prosedur

1

2

1.

Inspektur sebagai penanggungjawab PKS meminta pejabat eselon III/ketua kelompok PFA untuk mengusulkan para pegawai yang akan ditetapkan sebagai Satgas PKS Pejabat eselon III/ketua kelompok PFA meminta kepada para pejabat eselon III yang lain/ketua kelompok PFA yang lain untuk mengajukan nama-nama PFA yang akan dijadikan Satgas PKS Usulan tersebut dirapatkan dan jika telah disetujui, Tim membuat Surat Keputusan Satgas PKS dan diserahkan kepada Kasubbag Kepegawaian Kasubbag Kepegawaian meneliti Surat Keputusan dan memberi paraf kemudian diserahkan kepada Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Bagian Tata Usaha mereviu dan memaraf kemudian diteruskan Inspektur Inspektur meneliti Surat Keputusan dan memaraf/menandatangani kemudian diserahkan kepada Sekretaris Sekretaris memberi nomor dan tanggal surat kemudian diserahkan kepada Satgas PKS Satgas PKS menggandakan Surat Keputusan dan menyerahkan kembali kepada Kasubbag Kepegawaian untuk direcall dan diparaf. Setelah itu diteruskan ke Kepala Bagian Tata Usaha untuk diparaf Surat Keputusan dilanjutkan ke Inspektur untuk ditandatangani dan Inspektur menyerahkan ke Sekretaris untuk dikembalikan ke Satgas PKS dan didistribusikan Surat Keputusan tersebut disampaikan kepada Sekretaris Utama, Kepala Pusdiklatwas dan pegawai yang ditunjuk

2.

3.

4.

5. 6.

7. 8.

9 10

11

Sat gas PKS 3

Kasu bag Umum & Kepega waian 4

Ka bag Tata Usa ha

Mutu Baku

Ketua kelom pok PFA

Sek reta ris

Inspek tur

Kelengkapan

Waktu

Output

5

6

7

8

9

10

Ket

10 menit

30 menit

2 jam

20 menit 30 menit 20 menit 10 menit 20 menit 10 menit 30 menit

10 menit

11

b. Perencanaan PKS Pelaksanaan No

Uraian Prosedur

1

2

1.

Satgas PKS meminta dan mengumpulkan usulan topik/judul yang akan dijadikan materi PKS kepada para pejabat eselon III/kelompok jabatan fungsional Satgas PKS mengkompilasi dan menyortir usulan-usulan PKS dari eselon III/kelompok jabatan fungsional dengan mempertimbangkan jadwal, materi PKS sesuai kebutuhan unit kerja serta anggaran yang ada Usulan rencana PKS tersebut diajukan kepada Inspektur sebagai Penanggungjawab PKS Usulan rencana PKS yang telah disahkan oleh Inspektur disampaikan ke Pusdiklatwas BPKP

2.

3. 4.

Satgas PKS 3

Ketua kelompok PFA 4

Ket

Mutu Baku

Inspektur

Pusdiklatwas

Kelengkapan

Waktu

Output

5

6

8

9

10

11

5 hari

2 hari

30 menit 1 hari

c. Pelaksanaan PKS Pelaksanaan No

Uraian Prosedur Satgas PKS

1

2

1.

Satgas PKS menyiapkan undangan/pengumuman dan menggandakan makalah yang akan disampaikan oleh penyaji Undangan/pengumuman disertai makalah yang akan disajikan, disampaikan kepada Kepala Subbag Kepegawaian untuk diteruskan ke peserta PKS Undangan/pengumuman yang telah disetujui Kasubbag Kepegawaian dipasang pada papan pengumuman dan diserahkan kepada ketua Kelompok JFA dan Satgas PKS bersama dengan makalah yang akan di PKS kan Pada hari pelaksanaan PKS, Satgas menyiapkan daftar hadir peserta, catatan keikutsertaan (CKP) PKS, Moderator, Notulis, dan sarana lainnya seperti: ruangan, sound system, snack, dll. Satgas PKS mengarsipkan daftar hadir peserta, Catatan Keikutsertaan PKS (CKP), notulen, undangan, dan makalah PKS yang akan digunakan sebagai sumber pembuatan laporan triwulan PKS

2.

3.

4.

5.

3

Kasubag Umum & Kepega waian 4

Ket

Mutu Baku

Ketua kelompok JFA

Kelengkapan

Waktu

Output

6

8

9

10

1 hari

3 jam

15 menit

1 jam

30 menit

11

d. Pelaporan

No

Uraian Prosedur

1

2

1.

Berdasarkan arsip/data pelaksanaan PKS, Satgas PKS membuat pelaporan triwulan PKS dan disampaikan kepada Kasubbag Kepegawaian Kasubbag Kepegawaian meneliti dan memberi paraf laporan triwulan PKS dan diserahkan kepada Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Bagian Tata Usaha mereviu dan memaraf diteruskan ke Inspektur Inspektur Meneliti dan memaraf laporan triwulan PKS kemudian diserahkan ke Sekretaris untuk diberi nomor dan tanggal Sekretaris memberi nomor dan tanggal kemudian diserahkan kepada Satgas PKS Satgas PKS menggandakan Laporan Triwulan dan menyerahkan kembali ke Kasubbag Kepegawaian untuk diparaf dan diteruskan ke Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Bagian Tata Usaha mereviu dan memaraf diteruskan ke Inspektur Inspektur menandatangani laporan triwulan PKS dan diserahkan ke Sekretaris untuk dikembalikan ke Satgas Satgas PKS mengirimkan hasil laporan PKS kepada Kapusdiklatwas dengan tembusan Sekretaris Utama dan mengarsipkannya

2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

9

Sat gas PKS 3

Pelaksanaan Kasu bag Ka bag Umum Tata & Kepega Usaha waian 4 5

Mutu Baku Ket

Sek reta ris

Inspek tur

Kelengkapan

Waktu

Output

6

7

8

9

10

1 jam

20 menit 30 menit 20 menit 10 menit

20 menit

30 menit 30 menit

15 menit

11

Nama SOP



Pengajuan dan Penilaian Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Auditor (PFA) 4 Mei 2015


INSPEKTORAT Jln. Ksatrian No. 3 Gianyar Telp (0361) 943390 (e-mail) [email protected]


Dasar hukum 1. 2. 3. 4.

5.

6. 7. 8. 9.


Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional auditor dan Angka Kreditnya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Penyesuaian Penamaan Jabatan Fungsional Auditor Keputusan Bersama, Kepala BPKP dan BKN Nomor PER1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-13.00.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan dan pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-817/K/JF/2002 tentang Prosedur Kegiatan Baku (Standard Operating Procedures) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Permenpan Nomor PER-220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-708/K/JF/2009 tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Peraturan Kepala BPKP Nomor PER 707/K/JF/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penilaian Angka Kredit Auditor Peraturan Kepala BPKP Nomor 503/K/JF/2010 tentang Prosedur Kegiatan Baku Penilaian dan Penetapan Angka Kredit.

Keterkaitan

Peralatan

Peringatan


Apabila SOP tidak terlaksana, maka

No

Uraian Prosedur

1

2

1.

Setiap semester Sekretariat Tim Penilai menyiapkan DUPAK seluruh PFA yang ada di Perwakilan Sebelum diserahkan ke bidang dicatat terlebih dahulu dalam buku monitoring Penilaian Angka Kredit DUPAK dibawa ke masing-masing Bidang dan diserahkan ke Sekretaris Bidang untuk dibagikan ke PFA PFA membuat SPMK dan menyampaikan kepada Atasan Langsung PFA untuk mendapat persetujuan Atasan Langsung PFA meneliti kelengkapan SPMK serta meneliti ketepatan dan kewajaran angka kredit, serta menandatangani SPMK yang diajukan PFA. Apabila terdapat keraguan atas perhitungan angka kredit PFA dalam SPMK yang diajukan, Atasan Langsung yang bersangkutan dapat melakukan koreksi dan memberikan catatan pada SPMK yang dimaksud Pada waktu-waktu yang telah ditentukan, PFA menyiapkan DUPAK dan dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Pejabat Pengusul melalui Subbag Kepegawaian. Untuk Auditor Ahli Madya dan Auditor Ahli Utama DUPAK disampaikan kepada Kepala Pe Ahli Utama DUPAK disampaikan kepada Inspektur melalui Sekretariat Tim Penilai, sedangkan untuk Auditor Ahli Muda, Auditor Ahli Pertama, Auditor Penyelia, Auditor Pelaksana Lanjutan, dan Auditor Pelaksana disampaikan kepada Kepala Bagian Tata Usaha melalui Sekretariat Tim Penilai. Sekretariat Tim Penilai Menerima DUPAK dan dokumen-dokumen terkait lainnya dari PFA dan mencatat tanggal penerimaannya dalam Buku Agenda Pejabat Pengusul Sekretariat Tim Penilai melakukan penelitian kelengkapan berkas DUPAK yang disampaikan dan menuangkan dalam Lembar Penguji Kelengkapan Dokumen Usulan Angka Kredit. Jika terdapat kekurangan, meminta PFA untuk melengkapi berkas. Dalam hal dijumpai keraguan atau kejanggalan atas hasil kegiatan pengawasan, Sekretariat Tim Penilai atas perintah Pejabat Pengusul dapat menanyakan hal tersebut kepada Atasan Langsung PFA yang bersangkutan Apabila tidak terdapat

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

PNS/ pemo hon 3

Pelaksanaan Staf bag Kasubag Umum & Umum Kepega & Kepega waian waian 4 5

Mutu Baku Ket

Sek reta ris

Inspek tur

Kelengkapan

Waktu

Output

6

7

8

9

10

3 hari

2 hari

30 menit

-

1 hari

-

1 hari

2 hari

1 jam

11

10

11 12

13

14

15

16

17 18

19

20 21

permasalahan, Kasubbag Kepegawaian membubuhkan paraf pada DUPAK dan menyampaikan DUPAK kepada Pejabat Pengusul untuk ditandatangani Untuk DUPAK yang akan dinilai di Tim Penilai Pusat, Sekretariat Tim Penilai menyiapkan Surat Pengantar Penyampaian DUPAK dan mengirimkannya beserta DUPAK kepada Sekretariat Tim Penilai Pusat. Untuk Dupak yang akan dinilai oleh Tim Penilai Setempat, Sekretariat Tim Penilai menyiapkan Nota Dinas Penyampaian DUPAK Kepada Tim Penilai Sekretariat Tim Penilai Mencatat tanggal kirim dan penyerahan DUPAK pada Buku Agenda Tim Penilai menerima DUPAK dari Sekretariat Tim Penilai dan melakukan penelitian kembali kelengkapan dokumen Tim Penilai melakukan penilaian terhadap DUPAK dan menuangkan hasil penilaian dalam Lembar Penilaian Angka Kredit (LPAK). Setiap DUPAK dinilai oleh 2 (dua) orang Anggota Tim Penilai. Apabila terdapat perbedaan hasil penilaian, maka keputusan pemberian angka kredit diambil dalam sidang pleno Tim Penilai. Keputusan dalam sidang pleno Tim Penilai dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (B.A. PAK) Apabila terdapat perbedaan yang cukup material antara DUPAK dengan LPAK, maka penjelasan perbedaan harus dituangkan dalam Daftar Penjelasan Perbedaan Angka Kredit (DPPAK) Tim Penilai menyerahkan LPAK, B.A. PAK, dan DPPAK kepada Sekretariat Tim Penilai untuk dibuatkan konsep PAK. Setelah konsep PAK selesai, Sekretariat Tim Penilai menyerahkan kepada kepala Subbag Kepegawaian untuk direviu dan diparaf Selanjutnya konsep PAK diteruskan ke Ketua Tim Penilai untuk direviu dan diparaf Kemudian konsep PAK diserahkan kembali ke Sekretariat Tim Penilai untuk diberi nomor dan digandakan Setelah PAK digandakan oleh Sekretariat Tim Penilai diteruskan kembali ke Kepala Sub Bagian Kepegawaian untuk direviu dan diparaf Kemudian PAK diteruskan ke Ketua Tim Penilai untuk direviu dan diparaf Final SK PAKdikembalikan ke Sekretariat Tim Penilai dan diteruskan ke Inspektur untuk ditandatangani, kemudian diserahkan kembali ke Sekretaris untuk diserahkan ke Sekretariat Tim Penilai untuk didistribusikan

30 menit

30 menit 1 hari

3 hari

1 hari

1 jam

1 hari

1 hari

1 hari

1 hari

1 hari

1 hari

22

23

Sekretariat Tim Penilai melakukan pencatatan pada buku monitoring sebelum didistribusikan kepada:  PFA  Pejabat Pengusul  Pusbin JFA  Biro Kepegawaian dan Organisasi  BKN up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian  Arsip Sekretariat Tim Penilai Sekretariat Tim Penilai mengarsipkan SK PAK berdasarkan dosir yang ada di Sub Bagian Kepegawaian

1 hari

30 menit

Nama SOP


INSPEKTORAT

Pengusulan Pengangkatan Pertama dalam JFA


4 Mei 2015




Dasar hukum 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang jabatan Fungsional Pegawai Negeri sipil Keppers Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M. PAN/1/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor Peraturan Bersama ka. BPKP dan Kepala BKN Nomor PER1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-709/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan Fungsional Auditor Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-13.00.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah.

Keterkaitan


1. 2. 3. 4.

Menguasai komputer. Memahami aturan JFA. Cermat dan cekatan. Terampil dan disiplin.

Peralatan Komputer, printer, surat permohonan, buku agenda, dan alat tulis.

Peringatan


Apabila SOP tidak terlaksana, maka pengusulan pengangkatan pertama dalam JFA tidak akan berjalan dengan baik.

Mencatat dan mendata pegawai yang telah memenuhi persyaratan.

Pelaksanaan No

Uraian Prosedur

1

2

1.

Pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dapat diusulkan untuk diangkat dalam JFA melalui jalur pengangkatan pertama dengan mengajukan Permohonan untuk dapat diangkat sebagai Auditor dengan mengisi format terlampir, yaitu: a) Surat permohonan dari yang bersangkutan dapat diangkat menjadi JFA (Jabatan Fungsional Auditor) b) Surat pernyataan bersedia untuk melaksanakan tugastugas pengawasan Selanjutnya, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menugaskan staf untuk melengkapi berkas-berkas pendukung yang diperlukan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menugaskan staf untuk membuat konsep surat usulan Pengangkatan Pertama dalam JFA ke BPKP Perwakilan Prov. Bali (ditembuskan ke BPKP Pusat) Surat usulan direviu dan diparaf Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan diteruskan ke Sekretaris Sekretaris mereviu dan memaraf kemudian usulan diteruskan ke Inspektur Inspektur mereviu dan diparaf selanjutnya disampaikan ke Sekretaris untuk diberi nomor dan dikembalikan ke Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk difinalkan. Surat yang sudah final diparaf oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sekretaris dan diteruskan ke Inspektur untuk ditandatangani selanjutnya disampaikan kembali ke Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk didistribusikan sesuai kebutuhan. Surat yang sudah final dicatat ke buku surat keluar dan diarsip sesuai dengan dorsir kepegawaian

2.

3.

4.

5. 6.

7.

8

PNS/ pemo hon 3

Staf bag Umum& Kepega waian 4

Kasubag Umum & Kepega waian 5

Ket

Mutu Baku Sek retaris

Inspek tur

Keleng kapan

Waktu

Output

6

7

8

9

10

30 menit

30 menit

30 menit

30 menit 15 menit

2 jam

2 jam

15 menit

11

Nama SOP


INSPEKTORAT


Pengusulan Kenaikan Jabatan dan Alih Jabatan Fungsional auditor 4 Mei 2015


Jln. Ksatrian No. 3 Gianyar Telp (0361) 943390 (e-mail) [email protected] I Made Juanda, SE.,MM Pembina Tingkat I NIP. 19590409 198203 1 001

Dasar hukum


1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pokok PNS 3. Keppres Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya 5. Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor PER1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. 6. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-706/K/JF/2009 tentang Pengangkatan ke dalam JFA melalui Perpindahan Jabatan

Keterkaitan

Peralatan

Peringatan


Apabila SOP tidak terlaksana, maka

a. Pengusulan Kenaikan Jabatan Fungsional Auditor

No

Uraian Prosedur

1

2

1.

PFA yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dapat diusulkan untuk dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan Tim Penilai Angka Kredit Selanjutnya, Kepala Subbag Kepegawaian menugaskan staf untuk melengkapi berkas pendukung yang diperlukan dan sekaligus mengkonsep usulan kenaikan JFA Kepala Subbagian Kepegawaian menugaskan staf untuk mengkonsep usulan kenaikan jabatan fungsional auditor dilengkapi dengan berkas pendukung yang dipersyaratkan Untuk level Auditor Pelaksana sampai dengan Auditor Ahli Pertama, konsep SK Kenaikan Jabatan Fungsional Auditor setelah direviu dan diparaf. Kepala Subbagian Kepegawaian, Kepala Bagian Tata Usaha mereviu dan memaraf, konsep diteruskan kepada Inspektur untuk diparaf/konsep yang telah diparaf diserahkan ke Sekretaris untuk diberi nomor dan tanggal dan dikembalikan ke Subbagian Kepegawaian untuk digandakan Final SK. KJFA yang telah digandakan, setelah diteliti dan diparaf Kasubbag Kepegawaian, kemudian diteruskan ke Kepala Bagian Tata Usaha untuk diparaf, setelah diparaf diteruskan ke Inspektur untuk ditandatangani Final SK. KJFA ditandatangani Inspektur, kemudian dikembalikan ke Subbag Kepegawaian melalui Sekretaris Staf Subbag Kepegawaian mendistribusikan sesuai kebutuhan Untuk level Auditor Muda s.d Auditor Pertama, usulan kenaikan jabatan disampaikan kepada Sekretaris Utama BPKP untuk memperoleh persetujuan, dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung yang dipersyaratkan. Proses penerbitan SK.K JFA dikeluarkan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP Setelah surat dikirim Staf Kepegawaian mengarsip dengan dosir

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

9.

PNS/ pemo hon 3

Pelaksanaan Staf bag Kasubag Umum& Umum Kepega & Kepega waian waian 4 5

Mutu Baku Ket

Sek reta ris

Inspek tur

Kelengkapan

Waktu

Output

6

7

8

9

10

-

1 hari

1 hari

1 jam

10 menit

5 menit 5 menit 1 jam

10 menit

11

b.

Prosedur Pengusulan Alih Jabatan Fungsional Auditor

No

Uraian Prosedur

1

2

1.

2.

3.

4. 5. 6. 7.

8.

9. 10.

11.

PFA yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dapat diusulkan untuk dialihkan jabatannya dari level Auditor Terampil menjadi Auditor Ahli yang didukung dengan surat permohonan yang bersangkutan untuk dialihkan jabatannya Kepala Subbag Kepegawaian menugaskan Staf untuk melengkapi berkas pendukung yang diperlukan dan mengkonsep SK Alih Jabatan Staf Subbag Kepegawaian menyusun konsep SK Alih Jabatan Auditor, dilengkapi dengan berkas pendukung yang dipersyaratkan Kepala Subbag Kepegawaian mereviu dan memaraf diteruskan ke Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Bagian Tata Usaha mereviu dan memaraf diteruskan ke Inspektur Inspektur mereviu dan memaraf diserahkan ke Sekretaris Sekretaris Inspektur memberi nomor dan tanggal kemudian dikembalikan ke Kepala Subbag Kepegawaian untuk digandakan SK Alih Jabatan digandakan kemudian diteruskan ke Kepala Sub Bagian Kepegawaian untuk diparaf dan diteruskan ke Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Bagian Tata Usaha memaraf kemudian diteruskan ke Inspektur untuk ditandatangani Inspektur menyetujui dan menandatangan SK Alih Jabatan dan diteruskan ke Sekretaris untuk diserahkan ke Sub Bagian Kepegawaian SK Alih Jabatan didistribusikan sesuai keperluan kemudian di arsip sesuai dosir kepegawaian

PNS/ pemo hon 3


Mutu Baku Ket

Sek reta ris

Inspek tur

Kelengkapan

Waktu

Output

6

7

8

9

10

-

1 hari

1 jam

30 menit 20 menit 10 menit 20 menit 10 menit

10 menit 20 menit

30 menit

11

Nama SOP



Pengusulan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional 4 Mei 2015


INSPEKTORAT


Dasar hukum 1. 2. 3. 4. 5. 6.



Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS Keppres Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER220/M.PEN/7/208 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

Keterkaitan

Peralatan

Peringatan


Apabila SOP tidak dilaksanakan , maka

No

Uraian Prosedur

1

2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. 10.

Kepala Bagian Tata Usaha menerima surat dari Ketua Tim Penilai untuk pemrosesan pemberhentian dari JFA Kabag TU mendisposisi surat tersebut ke Sub Bagian Kepegawaian untuk diproses lebih lanjut Kasubbag Kepegawaian memerintahkan Staf Kepegawaian untuk membuat konsep pemberhentian dari JFA Staf Kepegawaian membuat konsep surat usulan diserahkan ke Kepala Subbag Kepegawaian untuk diteliti kebenarannya dan diparaf dilanjutkan ke Kabag TU untuk diteliti kembali dan diparaf Setelah diparaf Kabag TU menyerahkan ke Sekretaris kemudian dilanjutkan ke Inspektur untuk diteliti kembali dan diparaf/disetujui Inspektur menyerahkan ke Sekretaris untuk diberi nomor dan tanggal surat SK pemberhentian dari JFA Sekretaris memberi nomor dan tanggal SK diteruskan ke Staf Subbag Kepegawaian untuk digandakan Staf Kepegawaian menggandakan dan hasil penggandaan diserahkan ke Kasubag untuk diparaf dan diteruskan ke Kabag TU untuk diparaf Kepala Bagian Tata Usaha meneruskan melalui Sekretaris ke Inspektur untuk ditandatangani Inspektur menyerahkan ke Sekretaris untuk dikembalikan ke Sub Bagian Kepegawaian untuk didistribusikan sesuai dengan tujuan mengarsipkan

PNS/ pemo hon 3


Mutu Baku Ket

Sek reta ris

Inspek tur

Kelengkapan

Waktu

Output

6

7

8

9

10

10 menit 20 menit 20 menit 20 menit

5 menit

5 menit 5 menit 10 menit

5 menit 5 menit

11

Nama SOP


INSPEKTORAT



Pemrosesan Inpassing/penyesuaian Gaji Pokok 4 Mei 2015



Dasar hukum


1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007.

Keterkaitan

Peralatan

Peringatan


Apabila SOP tidak dilaksanakan , maka

No

Uraian Prosedur

1

2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Inspektur menerima dan mempelajari juklak dan juknis inpassing gaji pokok serta mendisposisi kepada Kepala Bagian Tata Usaha, selanjutnya kepada Kepala Subbag Kepegawaian, untuk diproses lebih lanjut Kepala Subbag Kepegawaian menugaskan Staf untuk menyiapkan konsep SK inpassing gaji seluruh pegawai di perwakilan dilengkapi dengan data pendukung yang diperlukan Kepala Sub Bagian Kepegawaian menerima konsep SK Inpassing gaji dari Staf dan melakukan reviu berdasarkan data kepegawaian dalam dokumen pendukung, lalu membubuhkan paraf dan meneruskan kepada Kepala Bagian Tata Usaha untuk direviu Kepala Bagian Tata Usaha mereviu konsep Surat Keputusan berikut dokumen/berkas kelengkapan dan membubuhkan paraf untuk diteruskan kepada Inspektur Inspektur meneliti dan memaraf konsep Surat Keputusan Inpassing Gaji dan diserahkan ke Sekretaris Inspektur untuk diberi Nomor, diserahkan kembali ke Kepala Sub Bagian Kepegawaian untuk digandakan Kepala Sub Bagian Kepegawaian memaraf Surat Keputusan Inpassing yang sudah di call, diteruskan ke Kepala Bagian Tata Usaha dan Inspektur untuk ditandatangani Surat Keputusan yang telah ditandatangani oleh Inspektur selanjutnya diserahkan kembali ke Kepala Sub Bagian Kepegawaian untuk diproses lebih lanjut Kepala Subbagian Kepegawaian menugaskan Staf untuk:  Menggandakan SK sesuai dengan kebutuhan  Membubuhkan stempel dinas pada Surat Keputusan  Menyortir Sk yang telah digandakan dan dicap dinas sesuai dengan tembusan SK  Membuat surat pengantar Sk yang ditujukan kepada pihakpihak terkait  Menyerahkan Surat Pengantar berikut SK yang akan dikirim kepada Kepala Subbagian Kepegawaian untuk diparaf/ditandatangani Kepala Bagian Tata Usaha

PNS/ pemo hon 3


Mutu Baku Ket

Sek reta ris

Inspek tur

Kelengkapan

Wak tu

Output

6

7

8

9

10

15 menit

1 ming gu

1 hari

1 hari

1 hari

30 menit

30 menit

10 menit

5

11

10.

menandatangani Surat Pengantar Pengiriman SK Staf Kepegawaian menerima Surat Pengantar berikut SK yang akan dikirim dan selanjutnya:  Mengagendakan dalam buku surat keluar sebagai bukti pengiriman  Menyerahkan kepada Staf Subbagian Umum untuk dikirim sesuai dengan tujuan surat

menit 20 menit

Nama SOP


INSPEKTORAT



Pengusulan Pembebasan Sementara dari JFA dan Pengangkatan kembali ke dalam JFA 4 Mei 2015



Dasar hukum 1. 2. 3.

4.


Permenpan Nomor PER-220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya Peraturan bersama Kepala BPKP Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-709/K/JF/2009 tentang Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/pangka, Pembebasan sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Auditor Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-122/K.SU/2011 tentang Penunjukan Pejabat yang Berwenang untuk atas Nama Kepala BPKP Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, dan Mutasi Pegawai Lainnya serta Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional di Lingkungan BPKP.

Keterkaitan

Peralatan

Peringatan


a. Prosedur Pengusulan Pembebasan Sementara Dari JFA No

Uraian Prosedur

1

2

a.

b.

1. 2.

3.

4.

5.

6. 7. 8.

9.

10.

11.

12.

Ketua Tim Penilai Angka Kredit/Kepala Sub Bagian Kepegawaian menyampaikan daftar PFA yang akan dibebaskan sementara / 4,5 tahun dalam pangkat tidak mencapai Angka Kredit minimal kepada Inspektur Pegawai yang tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit minimal dalam waktu 5 tahun atau sebab-sebab lain dapat diusulkan untuk dibebaskan dari PFA Inspektur mendisposisikan usulan tersebut ke Kepala Bagian Tata Usaha untuk diproses Kepala Bagian Tata Usaha mendisposisikan usulan tersebut ke Kepala Sub Bagian Kepegawaian untuk dibuatkan Nota Peringatan kepada PFA yang bersangkutan dan konsep surat usulan pembebasan JFA Selanjutnya, Kepala Sub Bagian Kepegawaian menugaskan Staf untuk melengkapi berkas-berkas pendukung yang diperlukan untuk difoto copy dan dilegalisir Kepala Sub Bagian Kepegawaian menugaskan kepada Staf untuk membuat konsep surat usulan pembebasan dari JFA Konsep surat pembebasan untuk level Auditor Pelaksana sampai dengan Auditor Ahli Muda konsep direviu dan diparaf oleh Kepala Sub Bagian Keegawaian dan diteruskan kepada Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Bagian Tata Usaha mereviu dan memaraf, diteruskan ke Inspektur melalui Sekretaris Inspektur menyetujui dan diserahkan ke Sekretaris untuk diberi nomor dan tanggal Sekretaris mengembalikan konsep surat yang telah disetujui ke Sub Bagian Kepegawaian untuk digandakan Setelah digandakan surat diserahkan kembali ke Kepala Sub Bagian Kepegawaian untuk diparaf Kepala Sub Bagian Kepegawaian menyerahkan ke staf untuk diteruskan ke Kepala Bagian Tata Usaha untuk diparaf Kepala Bagian Tata Usaha menyerahkan ke Sekretaris untuk diteruskan ke Inspektur untuk ditandatangani Setelah ditandatangani Inspektur diserahkan kembali ke Sekretaris dan dikembalikan ke Sub Bagian Kepegawaian untuk proses

PNS/ pemo hon 3


Mutu Baku Ket

Sek reta ris

Inspek tur

Kelengkapan

Waktu

Output

6

7

8

9

10

10 menit

10 menit 10 menit

1 hari

30 menit 30 menit

30 menit 20 menit 10 menit 10 menit 10 menit 10 menit 10 menit

11

13.

14.

selanjutnya Staf Sub Bagian Kepegawaian mendistribusikan untuk level Auditor Ahli Madya dan Utama dikirim ke BPKP Pusat Surat yang akan dikirim terlebih dahulu dicatat ke dalam buku agenda dan ekspedisi surat keluar

20 menit 10 menit

b. Prosedur Pengangkatan Kembali ke dalam JFA Untuk Level Auditor Pelaksana s.d Auditor Muda No

Uraian Prosedur

1

2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pegawai yang telah memenuhi syarat untuk diangkat kembali ke dalam JFA dapat diusulkan untuk diangkat kembali ke dalam JFA berdasarkan hasil penilaian angka kredit dari tim penilai angka kredit Selanjutnya, Kepala Sub Bagian Kepegawaian menugaskan Staf untuk mengonsep surat usulan pengangkatan kembali ke dalam JFA, dilengkapi dengan berkas pendukung yang sudah difoto copy dan dilegalisir Konsep direviu oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan diparaf diteruskan ke Kepala Bagian Tata Usaha Untuk level Auditor Pelaksana sampai dengan Auditor Ahli Muda, konsep Sk pengangkatan kembali ke dalam JFA setelah direviu Kepala Bagian Tata Usaha diiteruskan kepada Inspektur untuk ditandatangani Untuk level Auditor Ahli Madya dan Utama, usulan pengangkatan kembali ke dalam JFA disampaikan kepada Sekretaris Utama BPKP untuk memperoleh persetujuan, dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung yang dipersyaratkan. SK pengangkatan kembali diproses oleh BPKP Pusat Kepala Bagian Tata Usaha mereviu dan memaraf konsep surat usulan pengangkatan kembali ke dalam JFA dan diteruskan ke Inspektur untuk Auditor Pelaksana s.d Auditor Muda Inspektur mereviu dan memaraf konsep surat dan diserahkan ke Sekretaris Inspektur untuk diisi nomor dan tanggal lalu dikembalikan ke Sub Bagian Kepegawaian untuk digandakan Konsep surat diperbaiki dan digandakan sesuai kebutuhan, diserahkan ke Kepala Sub Bagian Kepegawaian untuk diparaf dan diteruskan ke Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Bagian Tata Usaha memaraf surat usulan dan meneruskan ke Inspektur untuk ditandatangani, Inspektur

PNS/ pemo hon 3


Mutu Baku Ket

Sek reta ris

Inspek tur

Kelengkapan

Waktu

Output

6

7

8

9

10

-

1 hari

30 menit 1 jam

1 jam

1 jam

10 menit

20 menit

30 menit

11

10.

menyerahkan ke Sekretaris Inspektur dan dikembalikan ke Sub Bagian Kepegawaian untuk didisposisikan Staf kepegawaian mendisposisikan sesuai kebutuhan, surat usulan dicatat dan diarsipan sesuai dengan dorsir kepegawaian

30 menit

SOP KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN INSPEKTORAT KAB. GIANYAR 1. Prosedur Permohonan Perkawinan dan Perceraian 2. Pelaksanaan dan Pelaporan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) 3. Pengajuan dan penilaian angka Kredit bagi Pejabat Fungsional auditor (PFA) 4. Pengusulan Pengangkatan Pertamadalam JFA 5. Pengusulan Kenaikan jabatan dan Alih Jabatan Fungsional Auditor 6. Pengusulan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional 7. Pemrosesan Inpassing/penyesuaian Gaji Pokok 8. Pengusulan Pembebasan sementara dari JFA dan Pengangkatan Kembali ke dalam JFA

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR INSPEKTORAT. Pencatatan dan Pendataan

Recommend Documents