PERATURAN DESA BAKBAKAN KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DESABAKBAKAN TAHUN 2013
DESA BAKBAKAN KECAMATAN GIANYAR, KABUPATEN GIANYAR
PERATURAN DESA BAKBAKAN KECAMATAN GIANYAR, KABUPATEN GIANYAR NOMOR 02/DB/X/2013 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDES ) DESA BAKBAKAN Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhandan potensi Desa diperlukan suatu wadah yang mengelola perekonomian Desa. b. Bahwa berdasarkan pasal 213 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. c. Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Bakakan. Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );. 2. Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ); 4. Peraturan Gubernur BALI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 01); 6. Peraturan Desa Bakbakan Nomor 02 Tahun 2013. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa) Tahun Angggaran 2013.
DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKBAKAN DAN KEPALA DESA BAKBAKAN MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DESA BAKBAKAN KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR TENTANG PEMBENTUKAN (BUMDes) BADAN USAHA MILIK DESA BAKBAKAN. BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Provinsi adalah Provinsi Bali. 2. Gubernur adalah Gubernur Bali. 3. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Gianyar 4. Bupati adalah Bupati Gianyar 5. Inspektorat Wilayah Provinsi adalah Inspektorat Wilayah Provinsi Bali. 6. Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten .Gianyar 7. BPMPD Provinsi adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Desa Provinsi Bali. 8. Kepala BPMPD Provinsi adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Bali. 9. BPMPD Kabupaten adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gianyar.
10. 11. 12.
13. 14.
15. 16. 17. 18.
19. 20. 21. 22.
23. 24.
25. 26.
27.
28.
29. 30.
Kepala BPMPD Kabupaten adalah Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gianyar Camat adalah Camat Gianyar Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat serta yang diakui dan dihormati dalam sistemPemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah Desa Bakbakan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat serta yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa Bakbakan dan BadanPermusyawaratan Desa Bakbakan. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa adalah Kepala Desa .Bakbakan. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Bakbakan Sekretaris Desa adalah Sekretaris Desa Bakbakan Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Bakbakan BUMDes adalah Badan Usaha milik Desa yang didirikan dengan hasil musyawarah desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa guna membantu kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang kemudian untuk kelancaran berjalannya ditetapkan dengan Badan Hukum. Nama Badan Usaha Milik Desa Bakbakan adalah BUMDes LABA DESA Pemilik BUMDes adalah Masyarakat Desa Bakbakan dalam hal iniKepala Desa Bakbakan untuk dan atas nama masyarakat Desa.Bakbakan bertindak atas nama jabatannya, bertindak sebagai Komisaris BUMDes. Pengawas BUMDes adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).Bakbakan Unit usaha Simpan Pinjam adalah sebuah usaha yang dilaksanakan BUMDes untuk upaya peningkatan perekonomian desa dengan mengusahakan bantuan permodalan dan menggunakan sistem kredit konvensional dan atau dapat menggunakan sistem kredit syariah. Unit usaha pengembangan sumber potensi pertanian adalah sebuah dan atau beberapa unit usaha yang dalam usahanya bergerak dibidang pertanian seperti terminal agribisnis, lumbung desa, Agrowisata, kios saprotan, industri pengolahan hasil panen, penggilingan padi, budi daya tanaman seperti : padi, palawija dan lain-lain. Unit usaha pengembangan sumber potensi peternakan dan perikanan adalah sebuah dan atau beberapa unit usaha yang dalam usahanya bergerak dibidang peternakan dan perikanan seperti : penggemukan domba/ kambing, usaha peternakan unggas, budidaya ikan air tawar, terminal agribisnis, pasar ternak, pasar ikan,Agro wisata, industri pengolahan hasil panen peternakan, perikanan dan lain-lain. Unit usaha lainya dapat pula dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan peluang usaha yang tersedia di Desa Bakbakan maupun wilayah luar Desa Bakbakan Pengurus BUMDes adalah orang-orang yang di tunjuk melalui musyawarah desa untuk melaksanakan tugas-tugas Badan UsahaMilik Desa (BUMDES).
BAB II AZAS DAN TUJUAN PEMBENTUKAN BUMDes PASAL 2 BUMDes dalam usahanya berazaskan : a. Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian b. Pengayoman. c. Pemberdayaan. d. keterbukaan. PASAL 3 Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bakbakan antara lain : a. Meningkatkan pendapatan asli Desa Bakbakan dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat. b. Mengembangkan potensi perekonomian di wailayah Desa Bakbakan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat Desa secara keseluruhan. c. Mendukung upaya Pemerintah Desa Bakbakan dalam mewujudkan rencana pembangunan bidang perekonomian, menciptakan lapangan kerja sehingga dapat mencapai tujuan masyarakat desa yang sejahtera dan mandiri.
BAB III PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA PASAL 4 1. 2. 3. 4.
Pemerintah Desa Bakbakan membentuk Badan Usaha Milik Desa yang bernama BUMDes SANGA LABA Desa Bakbakan(nama BUMDes) Sesuai dengan hasil musyawarah desa. Pemilik BUMDes adalah Kepala Desa Bakbakan dalam hal ini untuk dan atas nama masyarakat Desa Bakbakan. bertindak atas nama jabatannya, bertindak sebagai Komisaris BUMDes. BUMDes sebagaiman dimaksud pada ayat (1) harus berbadan Hukum dan atau didaftarkan di Pejabat Pembuat Akta atau Notaris. Ruang lingkup usaha BUMDes LABA DESA dapat meliputi seluruh jenis usaha baik bidang simpan-pinjam, perdagangan umum, jasa, pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain, Sesuai dengan kemampuan dan kondisi pemerintah desa serta masyarakat setempat, dapat juga beberapa desa membentuk BUMDes gabungan, yang pelaksanaannya dituangkan didalam Peraturan Desa Bersama.
BAB IV KEDUDUKAN FUNGSI TUGAS DAN WEWENANG BUMDes PASAL 5 Kedudukan Badan Usaha Milik Desa Bakbakan: a. BUMDes adalah Suatu Badan Usaha milik Desa yang berkedudukan di wilayah Desa Bakbakan Kecamatan .Gianyar Kabupaten Gianyar b. BUMDes adalah suatu badan usaha milik Desa yang independen dan berbadan hukum dan strukturnya terpisah dari Pemerintah Desa serta merupakan mitra kerja kepala Desa dalam hal peningkatan sumber pendapatan asli desa dan membantu Pemerintah Desa dalam pembangunan di bidang perekonomian. c. BUMDes Bertanggung Jawab langsung kepada Kepala Desa.
PASAL 6 Fungsi BUMDes adalah : a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan aparatur Pemerintah Desa. b. Membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi Desa. c. Membantu Pemerintah Desa dalam upaya mengembangkan sumber-sumber potensi alam dan manusia di desa untuk dikembangkan menjadi sumber-sumber ekonomi. d. Menjadi media Pemerintah Desa untuk mewujudkan rencana-rencana pembangunan khususnya dibidang perekonomian.
PASAL 7 Tugas BUMDes adalah : a. Merumuskan kegiatan usaha dan ekonomi Desa. b. Menggali, mengembangkan dan menata potensi-potensi perekonomian baik secara internal maupun ekternal untuk kepentingan Desa. c. Kepentingan Desa sebagaimana dimaksud dalam point b, meliputi kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat miskin didesa, menambah pendapatan untuk kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa dan BPD sebagai pengawas BUMDES. d. Membuat laporan persatu bulan, pertriwulan dan Tahunan secara berkala kepada kepala Desa. PASAL 8 Wewenang BUMDes adalah : a. Membuat kebijakan usaha baik secara internal maupun eksternal. b. Membuat rancangan usaha di bidang simpan pinjam, perdagangan, industri kecil, jasa dan lain-lain usaha yang dapat memberikan keuntungan kepada pihak manajemen BUMDes. c. Membuka peluang kerjasama baik dengan individu, pihak ketiga, lembaga ekonomi, lembaga swadaya masyarakat, akademisi dan atau pihak lainya dalam bentuk unit-unit usaha, guna optimalisasi kegiatan peningkatan usaha dan laba dari usaha tersebut, yang dimaksud dengan : c.1. Unit usaha Simpan Pinjam adalah sebuah usaha yang dilaksanakan BUMDes untuk upaya peningkatan perekonomian desa dengan mengusahakan bantuan permodalan dan menggunakan sistem kredit konvensional dan atau dapat menggunakan sistem kredit syariah; c.2. Unit usaha pengembangan sumber potensi pertanian adalah sebuah dan atau beberapa unit usaha yang dalam usahanya bergerak dibidang pertanian seperti terminal agribisnis, lumbung desa, Agro wisata, kios saprotan, industri pengolahan hasil panen, penggilingan padi, budi daya tanaman seperti : padi, palawija dan lain-lain; c.3. Unit usaha pengembangan sumber potensi peternakan dan perikanan adalah sebuah dan atau beberapa unit usaha yang dalam usahanya bergerak dibidang peternakan dan perikanan seperti : penggemukan domba/ kambing, usaha peternakan unggas, budi daya ikan air tawar, terminal agribisnis, pasar ternak, pasar ikan, Agro wisata, industri pengolahan hasil panen peternakan, perikanan dan lain-lain;
d.
c.4. Unit usaha lainya dapat pula dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan peluang usaha yang tersedia di Desa Bakbakan maupun wilayah luar Desa Bakbakan, untuk kemudian lebih lanjut penanganannya diberikan kepada Direktur dan menager BUMDes. Memilih dan menentukan Konsultan perencanaan usaha, pelaksanaan usaha dan Akuntansi, apabila diperlukan dapat menghadirkan dan atau membuat perjanjian baik dengan personil dan atau lembaga lain, yang berasal dari dalam maupun luar desa atau pihak ketiga yang tidak mengikat untuk kemudian diberi kewenangan oleh BUMDes sebagai konsultan perencanaan usaha, pelaksanaan usaha atau konsultan akuntansi untuk perbaikan dan atau peningkatan usaha maupun pelaksanaan oprasional BUMDes.
e.
Mengatur seluruh jalannya operasional manajemen BUMDes secara propesional dan akuntabel, independent dan mandiri dengan dilandasi azas keterbukaan dan azas Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. BAB V KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI BUMDes PASAL 9
Keanggotaan BUMDes adalah : a. Jumlah anggota / nasabah BUMDes ditentukan berdasarkan domisili atau komunitas masyarakat yang ada diwilayah Desa .Bakbakan. tanpa ada yang dikecualikan. b. Keanggotaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 meliputi seluruh masyarakat dan aparatur Pemerintahan Desa yang berada di wilayah Desa Bakbakan yang sewaktu-waktu dapat ditambah atau berkurang sesuai perkembangan keanggotaan BUMDes. PASAL 10 Organisasi BUMDes terdiri komposisi sebagai berikut : a. Badan Musyawarah atau dapat disebut BAMUS merupakan badan tertinggi dalam struktur organisasi BUMDes, yang berada dalam BAMUS adalah Kepala Desa sebagai perwakilan Pemerintah Desa, Ketua dan anggota BPD serta perwakilan masyarakat dalam hal ini diwakili oleh para Kepala Lingkungan dan Keliang Banjar, yang ditetapkan dalam surat Keputusan KepalaDesa. b. Badan Pengelola BUMDes adalah struktur organisasi inti dalam hal menjalankan manajemen BUMDes hasil musyawarah BAMUS, yang berada dalam badan pengelola BUMDes adalah Direktur membawahi Manajer yang juga membawahi beberapa bagian diantaranya bagian Administrasi, Analilsis Kredit, Kasir dan Supervisi dan juga membawahi bagian unit-unit usaha dimana didalam bagian-bagian tersebut diisi oleh satu atau beberapa orang sesuai kebutuhan manajemen BUMDes. c. Pengawas dan atau pemeriksa BUMDes adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertindak sebagai fungsi kontrol terhadap jalannya operasinal manajemen BUMDes. d. Organisasi BUMDes dengan seluruh Komposisinya secara struktur terpisah dari struktur Pemerintah Desa. e. Organisasi BUMDes dengan seluruh Komposisinya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa atas nama masyarakat dengan hasil musyawarah desa. BAB VI PERSYARATAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS ORGANISASI BUMDES PASAL 11 Persyaratan pengangkatan pengurus organisasi BUMDes adalah : a. Pria atau Wanita dengan Usia minimal 20 tahun dan maksimal 60 tahun; b. Berdomisili dan atau bertempat tinggal di wilayah Desa Bakbakan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; c. Pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Atas atau sederajat; d. Memiliki pengalaman dibidang usaha dan pengembangan sistem perekonomian; e. Mempunyai integritas, motivasi dan budaya kerja yang baik; f. Jujur, dapat dipercaya dan visioner. PASAL 12 Persyaratan Pemberhentian dan Penggantian Pengurus organisasi BUMDesadalah karena : a. Meninggal Dunia; b. Telah berakhir masa baktinya; c. Mengundurkan diri; d. Pindah tempat tinggal dari Desa Bakbakan e. Tidak memegang amanah atau tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan dan pertumbuhan BUMDes;
f.
g.
Dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara didasarkan atas keputuan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sekurang-kurangnya dengan putusan tahanan atau hukuman kurungan selama satu tahun; Pemberhentian dan penggantian pengurus ditentukan dalam musyawarah. BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS ORGANISASI BUMDES PASAL 13
Hak Pengurus Organisasi BUMDes adalah : a. Pengurus berhak mendapatkan penghasilan dari pihak manajemen BUMDes dengan besaran dan waktu mendapatkan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah lebih rinci diatur dengan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa; b. Pengurus berhak mendapatkan tujangan lainnya berupa tunjangan kesehatan dan fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana untuk memudahkan pelaksanaan tugas yang disediakan pihak manajemen BUMDes. Kewajiban Pengurus Organisasi BUMDes adalah : a. Mengelola keuangan dan kekayaan BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan pekembangan BUMDes. b. Membuat laporan perkembangan usaha dan perkembangan keuangan BUMDes secara berkala pada setiap bulan maupun tahunan yang disampaikan kepada KepalaDesa. c. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban akhir masa bhakti yang ditujukan kepada Kepala Desa. BAB VIII MASA BHAKTI PENGURUS ORGANISASI BUMDES PASAL 14 1.
2. 3. 4.
Masa bakti kepengurusan organisasi BUMDes adalah masa bhakti dalam menjalankan seluruh tugas pokok dan fungsi seluruh komponen organisasi BUMDes yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa atas nama masyarakat dengan hasil musyawarah desa. Masa bhakti kepengurusan organisasi BUMDes adalah selama 5 (lima) tahun. Masa bhakti sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 adalah terhitung sejak tanggal pengangkatan dan penetapannya dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Pengurus yang telah habis masa bhaktinya dapat diangkat kembali sesuai dengan hasil musyawarah Desa. BAB IX TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGURUS ORGANISASI BUMDES PASAL 15
1.
Bagan struktur organisasi BUMDes yang disebutkan dalam Peraturan Desa ini tertera dalam lampiran satu Peraturan Desa ini. 2. Tugas Pokok dan Fungsi ( TUPOKSI ) seperti yang tercantum dalam bagan struktur pada organisasi BUMDes adalah sebagai berikut : 2.a. Pembina adalah Camat Gianyar. memiliki tugas pokok : a. Melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan Unit Usaha Perkreditan Desa (U2PD) b. Memberikan saran, dan pendapat kepada manajemen untuk kemajuan baik diminta maupun tidak diminta. 2.b. Pemilik adalah Masyarakat Desa Bakbakan dalam hal ini Kepala Desa Bakbakan. untuk dan atas nama masyarakat Desa Bakbakan bertindak atas nama jabatannya, bertindak sebagai Komisaris BUMDes, mempunyai tugas pokok : a. Dalam hal penerimaan dan penyaluran dana bantuan keuangan Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara/GSM) bertindak pula sebagai Penanggungjawab Program. b. Dalam hal penyaluran keuangan untuk untuk peningkatan perekonomian melalui BUMDes, mempunyai tugas pokok :
2.c.
2.d.
2.e.
2.f.
2.g.
2.h.
b.1. Melakukan pengendalian terhadap percepatan proses pengajuan pencairan dana program. b.2. Melimpahkan kewenangan kepada Sekretaris Desa selaku Penanggungjawab kegiatan dalam hal melakukan perjanjian penyerahan pemberian bantuan keuangan / Hibah dengan direktur BUMDes. b.3. Memerintahkan kepada penanggungjawab kegiatan dalam hal proses penyaluran bantuan keuangan hibah melalui transfer/pemindah bukuan dari rekening KasDesa kepada rekening BUMDes. c. Melakukan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan dalam pengelolaan Unit-unit Usaha yang dijalankan manajemen BUMDes. d. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap seluruh kinerja Unit-unit Usaha yang dijalankan oleh manajemen BUMDes. Badan Musyawarah atau dapat disebut BAMUS merupakan badan tertinggi dalam struktur organisasi BUMDes, yang berada dalam BAMUS adalah Kepala Desa sebagai perwakilan Pemerintah Desa, Ketua dan anggota BPD serta perwakilan masyarakat dalam hal ini diwakili oleh para Ketua RW dan RT, yang ditetapkan dalam surat Keputusan Kepala Desa, mempunyai tugas pokok: a. Menentukan arah kebijakan manajemen dan usaha BUMDes; b. Menentukan susunan personil pengurus organisasi BUMDes; c. Menerima dan menolak usulan rencana usaha BUMDes; d. Mengevaluasi kinerja manajemen BUMDes; Penanggungjawab Kegiatan adalah Sekretaris Desa Bakbakan. pada kegiatan peningkatan perekonomian mempunyai tugas pokok : a. Membantu penanggungjawab program dalam hal pengendalian terhadap percepatan proses pengajuan pencairan. b. Melakukan perjanjian penyerahan pemberian bantuan keuangan / Hibah dengan direktur BUMDes. c. Melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi permohonan pencairan dari BUMDes. d. Memerintahkan bendahara untuk mentransfer/pemindahbukuan dari rekening kas desa kepada rekening BUMDes. e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Penanggungjawab Program. Bendahara kegiatan adalah Bendahara Desa dalam kegiatan ini mempunyai tugas pokok : a. Melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam hal penerimaan dan penyaluran bantuan keuangan pada Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban. b. Mentransfer/ memindah bukukan dari rekening kas desa kepada rekening BUMDes atas perintah Penanggungjawab Kegiatan. c. Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Penanggungjawab Program. Pengawas adalah Badan Permusyawaratan Desa Bakbakan mempunyai tugas Pokok : a. Melakukan Pengawasan terhadap jalannya Badan Usaha Milik Desa secara menyeluruh b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh BUMDes secara meyeluruh. Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah personal yang diangkat oleh Kepala Desa Bakbakan atas persetujuan BPD Desa Bakbakan setelah melalui hasil musyawarah Desa. Direktur BUMDes mempunyai tugas pokok : a. Dalam hal penerimaan dan penyaluran dana bantuan keuangan Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha Milik Desa dapat menerima, mengelola dan merealisasikan dalam bentuk kegiatan peningkatan perekonomian bersama Manager BUMDes. b. Dalam hal pengelolaan, direktur dapat merencanakan, mengorganisir, merumuskan, memantau dan mengendalikan BUMDes. c. Dalam hal pengelolaan BUMDes secara keseluruhan direktur Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Penanggungjawab Program dan atau Kepala Desa Bakbakan sebagai Komisaris BUMDes. Manajer adalah personal yang diangkat oleh Kepala Desa.Bakbakan atas persetujuan BPD Bakbakan setelah melalui hasil musyawarah Desa. Direktur BUMDes mempunyai tugas pokok : a. Tugas pokok Manager adalah Merencanakan, mengorganisir, merumuskan, memantau, mengendalikan seluruh kegiatan-kegiatan Business enterprice BUMDes.
b.
2.i.
Fungsi Manager Bertanggung jawab atas terlaksananya Kegiatan Business enterprice BUMDes yang meliputi : b.1. Mengorganisir, mengkoordinir, dan mendelegasikan kegiatan yang berhubungan dengan operasional Business enterprice BUMDes. b.2. Menjamin terlaksananya pengelolaan operasional dan bisnis b.3. Business enterprice BUMDes dilaksanakan secara efisien, efektif, akurat dan tepat waktu. b.4. Menyusun, merumuskan dan mengevaluasi rencana kegiatan Business enterprice BUMDes. b.5. Merumuskan, memantau, dan mengendalikan rencana kegiatan Business enterprice BUMDes. b.6. Merencanakan serta mengelola pemasaran dan produk jasa kegiatan Business enterprice BUMDes yang terpercaya dan menguntungkan. b.7. Memantau dan mengendalikan penerapan risiko dalam pengelolaan operasional kegiatan Business enterprice BUMDes. b.8. Merencanakan serta mengembangkan layanan unggul kepada nasabah b.9. Menjalin dan membina hubungan baik dengan Pembina / pemegang saham dan lembaga terkait b.10. Merencanakan dan mengembangkan kualitas sumberdaya manusia, merencanakan serta menata usahakan administrasi secara tepat, cepat, dan akurat mengelola dan memelihara asset BUMDes. b.11. Mengelola prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku b.12. Memberikan kontribusi yang nyata untuk mendorong pemberdayaan ekonomi desa. b.13. Mempertanggung jawabkan hasil kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kegiatannya b.14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pemilik
Kewenangan Manager : a. Mewakili pemilik dalam hubungan eksternal atau unit kerja lainnya dalam upaya pencapaian usaha Business enterprice BUMDes secara optimal b. Menyetujui pemberian kredit c. Menandatangani surat penagihan dan surat peringatan kepada nasabah d. Menandatangani surta teguran / peringatan yang berkaitan dengan pembinaan pegawai e. Menyetujui pemberian cuti / izin pegawai f. Melakukan kunjungan kepada debitur / calon debitur dalam rangka proses pemberian kredit serta pembinaan kepada debitur g. Menangani masalah dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian kredit macet h. Melakukan penegakan disiplin kerja pegawai dalam lingkungan unit kerjanya i. Mendelegasikan wewenang yang bersifat teknis operasiaonal dan administrasi kepada bawahannya 2.j. Tenaga pendamping Lapangan (Lokal) memiliki tugas pokok : a. Melakukan tugas koordinasi dengan manajer, memberi masukan dan saran-saran dalam rangka peningkatan dan pengembangan Business enterprice BUMDes. b. Membantu manajer, untuk menyusun program kerja, membuat cashflow, menyusun proyeksi usaha dan perencanaan lain dalam rangka peningkatan dan pengembangan Business Enterprice BUMDes. c. Mendampingi manjemen Business Enterprice BUMDes, dalam menganalisa menentukan calon debitur/nasabah. d. Menyusun laporan progress Kegiatan secara berkala dan insidental untuk untuk disampaikan kepada Ketua Tim Pendamping Lapangan. 2.k. Tenaga Analis memiliki tugas pokok : a. Melakukan On The Spot ( OTS ) ke lapangan b. Melakukan analisa usaha terhadap calon nasabah c. Membuat pelaporan kredit / bulan yang antara lain : d. Rekap calon nasabah yang masuk e. Rekap calon nasabah yang telah di realisasi f. Melakukan pembinaan terhadap nasabah g. Melakukan monitoring terhadap nasabah-nasabah 2.l. Tenaga Administrasi memiliki tugas pokok : a. Membuat, menerima dan mengarsipkan surat-surat dan fax
b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p.
Melakukan perhitungan penyusutan inventaris Meregister biaya-biaya kantor Menata kerjakan arsip bukti kas Membuat laporan-laporan akhir bulan dan akhir tahun Menerima berkas permohonan kredit dari calon nasabah Memeriksa kelengkapan syarat-syarat permohonan kredit dari calon nasabah Meregister berkas pemohonan di register permohonan kredit Menyerahkan berkas permohonan kredit yang sudah lengkap bagian analisis kredit Menerima hasil putusan kredit dari manager, untuk kredit yang disetujui dibuat perjanjian kredit, berikut kwitansi. Sedangkan untuk kredit yang ditolak dibuat surat penolakan Menyerahkan perjanjian kredit berikut kwitansi-kwitansi dan kartu Prima Nota kepada manager untuk ditanda tangani Menyrerahkan perjanjian kredit berikut kwitansi-kwitansi dan kartu Prima Nota kepada nasabah untuk ditanda tangani Menyerahkan bukti kwitansi kepada bagian kas untuk dilakukan pembayaran Menerima tembusan bukti kwitansi dan mencatat transaksi realisasi kredit pada Kartu Prima Nota Melakukan penata usahaan berkas-berkas kredit Membuat nomatif dan pelaporan kredit
2.m. Kasir memiliki tugas pokok : a. Melakukan transaksi penarikan dan penyetoran uang dari nasabah b. Melakukan validasi terhadap bukti-bukti transaksi penarikan dan penyetoran uang dari debitur c. Membayar dan menerima uang atas transaksi penarikan dan penyetoran uang dari debitur d. Melakukan pencatatan di buku rekening nasabah, buku kas,dan kartu prima nota e. Menyimpan bukti-bukti transaksi secara teratur untuk selanjutnya dilakukan pencocokan dengan uang dan catatan jurnal transaksi f. Menyerahkan bukti-bukti transaksi penarikan dan penyetoran uang kepada pihak-pihak terkait g. Membuat laporan kas untuk dilihat oleh manager h. Melakukan penyimpanan uang di brankas i. Melakukan penyimpanan kunci brankas 2.n. Supervisi memiliki tugas pokok : a. Melakukan koordinasi dengan unit lain b. Melakukan kajian resiko kredit atas fasilitas kredit yang dianjurkan debitur c. Melakukan monitoring debitur secara berkala d. Memantau dan mengevaluasi forto folio kredit e. Melakukan pembinaan kepada debitur kredit bermasalah f. Melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap perda, perwal, dan peraturan lainnya yang berlaku g. Melaksanakan tugas yang lainnya yang diberikan oleh pemimpin 2.o
Dalam hal pelaksanaan program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara / GSM) tahun 2012, yang terkait dengan unit-unit usaha yang dapat dikembangkan antara lain : a. Unit usaha pengembangan sumber potensi pertanian. b. Unit usaha pengembangan peternakan. c. Unit usaha lainya dapat pula dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan peluang usaha yang tersedia baik yang tersedia di Desa Bakbakan maupun wilayah luar Desa.Bakbakan, untuk kemudian lebih lanjut penanganannya diberikan kepada Direktur dan menager BUMDes. BAB X SISTEM PERMODALAN MANAJEMEN BUMDes PASAL 16
Sistem permodalan pada seluruh sistem usaha BUMDes di dapat dari : a. Penanaman modal baik dalam bentuk keuangan maupun aset bergerak dan tidak bergerak yang di investasikan oleh Pemerintah Desa kepada manajemen BUMDes;
b. c. d. e.
Aset Desa dalam bentuk modal bergerak maupun tidak bergerak yang di investasikan kepada manajemen BUMDes berdasarkan hasil musyawarah desa; Bantuan atau program yang di berikan oleh Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Bantuan pihak ketiga dalam bentuk hibah; Hasil kerja sama yang saling mengikat dan menguntungkan baik yang dijalin dengan pihak ketiga, Lembaga keuangan, LSM, Akademisi, Perbankan, perseorangan, perusahaan dan atau kelompok usaha dan lain-lain.
PASAL 17 1.
2. 3.
Sistem Pembagian sisa hasil usaha yang dikelola manajemen BUMDes adalah : a. Untuk operasional BUMDes 5% b. Untuk penambahan modal 15% c. Untuk pendapatan asli Desa 25% d. Untuk dana Santunan 5% e. Untuk penghasilan pengurus 40% f. Untuk pengembalian pinjaman 10% Apabila BUMDes tidak menggunakan dana pinjaman dari pihak lain maka dana tersebut akan di akumulasikan untuk menambah modal usaha. Dalam hal manajemen BUMDes melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, maka pembagian sisa hasil usahanya mengacu pada pembagian seperti yang diatur pada pasal 1, untuk itu pihak manajemen BUMDes harus melaksanakan usaha sebaik mungkin guna mendapatkan keuntungan sebesar mungkin untuk manajemen BUMDes dengan bentuk perjanjianyang jelas.
BAB XI HUBUNGAN KERJA SAMA / KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA PASAL 18
BUMDes dapat mengadakan hubungan kerja sama / kemitraan dengan pihak ketiga dengan ketentuan : a. Untuk pembentukan unit-unit usaha BUMDes baik yang dilaksanakan atas inisiatif internal manajemen BUMDes maupun yang dilaksanakan atas landasan kerjasama dengan pihak ketiga, maka pihak manajemen BUMDes harus mendapat persetujuan tertulis dari Pemerintah Desa dan Badan Musyawarah. b. Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut diatas harus saling menguntungkan dan dituangkan dalam peraturan Desa dengan jangka waktu kerja sama paling lama 10 (sepuluh) tahun, setelah perjanjian kerja sama selesai baik karena alasan tepat waktu maupun tidak tepat waktu maka Pemerintah Desa berhak meninjau ulang seluruh isi perjanjian. c. Untuk unit-unit yang dapat di laksanakan dalam bentuk kerjasama harus mengacu pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan upaya mengembangkan sumber-sumber potensi ekonomi yang berbasis sumber potensi alam dan sumber daya manusia yang berada di wilayah Desa Bakbakan.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP PASAL 19 Dalam hal pelaksanaan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini, mengenai segala ketentuan teknis pelaksanaan yang belum diatur oleh Peraturan Desa ini, maka kemudian dapat diatur dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan dengan persetujuan bersama BPD.
PASAL 20 Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka segala hal yang terkait dengan seluruh aspek pelaksanaan dan optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah Desa Bakbakan, diatur melalui Peraturan Desa ini.
PASAL 21 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.
Ditetapkan di Desa Bakbakan Pada tanggal 24 September 2013
Diundangkan di Bakbakan Pada tanggal 24 September 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR
Drs. IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA,M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19601105 198503 1 016 BERITA DAERAH KABUPATEN GIAYAR TAHUN ……….. NOMOR …………
PERBEKEL BAKBAKAN
I KETUT DARSA
Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bakbakan BAGAN STRUKTUR BUMDes LABA DESA
CAMAT GIANYAR
PERBEKEL BAKBAKAN
BPD DESA BAKBAKAN
Bendahara DESA BAKBAKAN
Sekretaris DESA BAKBAKAN
UNIT USAHA TOKO SERBA ADA
UNIT USAHA FOTO COPY
PERBEKEL BAKBAKAN
I KETUT DARSA
