PUBLIKASI KINERJA BKPP Sept_2015
PENDATAAN ULANG PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor bekerjasama dengan Kantor Regional (Kanreg) III Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Tanggal 24 Agustus 2015 melaksanakan Sosialisasi Pelatihan Implementasi Sistem e-PUPNS bagi Pengelola Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor. Sosialisasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K 26-30/V77-4/99 tentang Implementasi e-PUPNS tanggal 27 Juli 2015.
Narasumber acara sosialisasi ini adalah
Kepala
Bidang
Informasi
Kepegawaian Kantor Regional III BKN, Surya Willy, S.Kom, M.Si dan Pejabat Fungsional Pranata Komputer di Kanreg III BKN Fachrurrazi,
ST.
Dalam sosialisasi
ini
narasumber menjelaskan apa itu e-PUPNS, tujuan, manfaat dan bagaimana cara PNS melakukan registrasi dan mengisi formulir ePUPNS.
e-PUPNS adalah proses pendataan ulang PNS secara elektronik melalui sistem teknologi informasi yang meliputi tahap pemutakhiran data oleh setiap PNS, serta validasi dan verifikasi data secara menyeluruh oleh instansi pusat/instansi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
Adapun tujuan dari pelaksanaan e-PUPNS ini adalah
untuk memperoleh data yang akurat,
terpercaya dan terintegrasi sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN yang mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara, serta untuk membangun kepedulian dan kepemilikan PNS terhadap data kepegawaiannya. Cakupan data dalam e-PUPNS terdiri dari : 1. Data pokok kepegawaian (Core Data); 2. Data Riwayat (Historical Data);
Kepangkatan
Pendidikan
Jabatan
Keluarga
3. Data social ekonomi (kesejahteraan) PNS;
Pendidikan anak
Perumaha
4. Self assessment
Competency and potency individual
5. Lainnya (Stakeholder PNS). Drs. Dadang Irfan, M.Si Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor dalam sambutannya mengatakan bahwa e-PUPNS menjadi jawaban atas kekurangakuratan data yang ada di SAPK. Menjadi awal yang baik untuk program kerja yang menggunakan sistem, misal Kenaikan Pangkat Otomatis, karena keakuratan data merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam program-program BKN umumnya dan program-program yang ada di BKPP. Sehingga e-PUPNS merupakan momentum yang tepat sejalan dengan program BKPP yang saat ini tengah gencar-gencarnya melakukan Up dating data pegawai. Lebih lanjut Ka BKPP mengatakan bahwa prinsip e-PUPNS adalah sebagai berikut : 1. Dilakukan oleh PNS itu sendiri; 2. Dilakukan secara online melalui sistem teknologi informasi (dengan alamat http://pupns.bkn.go.id) 3. Merupakan pemutakhiran data (SAPK); 4. Melalui proses verifikasi berjenjang :
Verifikasi level 1 oleh Kasubag Umpeg SKPD;
Verifikasi level 2 oleh BKPP;
Verifikasi level 3 oleh Kanreg III BKN; dan
Verifikasi level 4 oleh BKN Pusat.
Kepala BKPP pada saat membuka acara menyampaikan pula bahwa PUPNS pernah dilakukan pada Tahun 2003 dan menghasilkan data yang dipakai sebagai dasar mengimplementasikan pelayanan kepegawaian berbasis IT semisal SAPK, namun karena masih banyaknya data yang bermasalah maka dari Tahun 2003 s/d sekarang berbagai upaya dilakukan BKN untuk mendapatkan data yang akurat. “Sudah dilakukan upaya-upaya yang teritegrasi antara BKN dengan BKPP, sebagai contoh penggunaan SAPK dan rekonsiliasi data, usaha-usaha tersebut ternyata masih belum menghasilkan data yang akurat sesuai dengan
kebutuhan oleh karena itu perlu dilakukan pendataan ulang kembali dengan konsep pendataan ulang yang berbeda dari sebelumnya”. e-PUPNS konsepsinya adalah sama dengan konsepsi mengakurasikan data, yang perlu dibangun adalah awareness tentang pentingnya data. Harus dilakukan delegasi kewenangan data untuk akurasi dan verifikasi data. Sehingga data yang masuk database adalah data yang benar-benar akurat. Data yang harus disiapkan untuk mengisi format yang ada dalam e-PUPNS adalah sebagai berikut : 1. Alamat email 2. NIK (KTP), NPWP 3. SK CPNS, SK PNS sampai SK terakhir 4. SK pengangkatan dalam jabatan 5. Ijazah SD sampai dengan ijazah terakhir 6. Data keluarga, surat nikah, kartu keluarga 7. Sertifikat Diklat Struktural dan Fungsional Teknis yang pernah diikuti 8. Kartu Pegawai, KPE, Kartu BPJS, Bapertarum Ka BKPP mengatakan kenapa dinamakan e-PUPNS, bukan e-PUASN karena khusus dilakukan untuk PNS, sedangkan ASN terdiri dari PNS dan P3K. Adapun latar belakang pelaksanaan e-PUPNS itu sendiri sesuai yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara adalah sebagai berikut : 1. Kegiatan PUPNS terakhir dilakukan Tahun 2003, sehingga perlu dilakukan PUPNS secara periodik minimal setiap 10 tahun sekali; 2. Membangun fungsi monitoring dan evaluasi data kepegawaian untuk memelihara keakurasian data; 3. Membangun kepedulian dan kepemilikan (sense of awereness/ownership) PNS terhadap data kepegawaiannya; 4. Menata ulang system informasi kepegawaian sesuai amanat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN; 5. Dinamika perubahan organisasi dan pemekaran wilayah, serta adanya perubahan dalam manajemen kepegawaian termasuk didalamnya manajemen ASN; 6. Kebutuhan spesifik data (data welfare PNS seperti perumahan, kesehatan, asuransi, pendidikan dst).
Dalam
sosialisasi
ini juga dilaksanakan demo aplikasi
dan
implementasi
pelatihan e-PUPNS
yang dipandu langsung oleh BKN Regional. Pada sesi tersebut bagaimana
dijelaskan cara
PNS
melakukan registrasi dan mengisi formulir e-PUPNS, juga dijelaskan bagaimana cara kerja seorang verifikator, apa saja kewenangan dan kewajiban seorang administrator aplikasi e-PUPNS. Untuk proses pemutakhiran data setiap PNS memulai dengan melakukan pemeriksaan data yang tersedia dalam database kepegawaian BKN dan selanjutnya PNS melakukan perbaikan data yang tidak sesuai serta menambahkan/melengkapi data yang belum lengkap/tersedia di database BKN.
Jadwal e-PUPNS mulai dari Tanggal 3 September 2015 s/d akhir November 2015. Kecepatan penting untuk memenuhi batas waktu yang telah ditentukan. Diakhir sambutannya Ka BKPP menyampaikan harapannya kepada seluruh peserta sosialisasi agar dapat mensosialisasikan kembali kepada seluruh PNS di SKPDnya masing-masing karena jika seorang PNS tidak mengikuti e-PUPNS 2015 maka sanksi yang diterimanya adalah yang bersangkutan tidak tercatat dalam database ASN Nasional di BKN sehingga tidak akan mendapatkan layanan kepegawaian dan dinyatakan BERHENTI/PENSIUN. Pastikan anda mendaftar di http://pupns.bkn.go.id
