PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

RENSTRA DINAS KESEHATAN 2013 - 2018 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR JLN. RAYA TEGAR BERIMAN DESA PAKANSARI KECAMATAN CIBINONG

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rancangan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018.

Rancangan Renstra ini akan dijadikan acuan dalam penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Bogor yang akan disusun pada bulan Januari 2014 mendatang yang telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Rancangan Rencana Strategis memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan selama tahun 2013-2018. Dalam Rencana Strategis juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil. Penyusunan Rencana Strategis ini secara teknis berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tertanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ). Sedangkan secara substansi mengacu juga kepada kebijakan pusat dan propinsi, khususnya dalam penetapan indikator sasaran selain memunculkan indikator spesific local tetap mempertimbangkan indikator Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan. Rancangan Rencana Strategis Tahun 2013 – 2015 ini disusun dengan tujuan untuk menyesuaikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih dengan program, kegiatan dan indicator-indikator sasaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

sehingga nantinya dapat

untuk

menyediakan pedoman bagi seluruh aktivitas penyelenggaraan upaya kesehatan di Kabupaten Bogor. Selain itu dokumen ini dapat dijadikan rujukan dalam menilai kinerja Dinas Kesehatan secara keseluruhan pada setiap akhir tahun. Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Bidang di Dinas Kesehatan yang telah bersama-sama menyusun Rencana Strategis ini, juga kepada Bappeda yang telah memverifikasi serta seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang telah memberikan masukan bagi penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Dinas Kesehatan (2013 – 2018) ini.

Mudah-mudahan dokumen

ini benar-benar memberi manfaat

dalam

menyelenggarakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bogor.

Rancangan Renstra Dinas Kesehatan 2013 - 2018

i

Bogor,

Maret

2014

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

Dr. Hj. CAMALIA W. SUMARYANA, M.KM Pembina Utama Muda NIP. 195806101985112001

Rancangan Renstra Dinas Kesehatan 2013 - 2018

ii

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar …………………………………………………………... Daftar Isi …………………………………………………………………… Bab I . Pendahuluan 1.1. Latar Belakang …………………………………………..…. 1.2. Landasan Hukum …………………….……………….……. 1.3. Maksud dan Tujuan .......................................................... 1.4. Hubungan renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Dokumen Perencanaan Lainnya........................... 1.5.Sistematika Penyusunan renstra ....................................... Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas kesehatan 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas kesehatan.......................................................................... 2.2. Sumber Daya Pada Dinas Kesehatan ............................. 2.3. Kondisi Umum Anggaran ................................................. 2.4. Kondisi Umum Sarana Kerja ............................................ 2.5. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan ................................ 2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pada Dinas Kesehatan ..................................................... Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi .............................................................................. A. Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ......................................... B. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi ............... C. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .......................................... D. Penentuan Isu- Isu Strategis ......................................... Bab IV. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan 4.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan ................................... 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .................... 4.3 Strategi dan Kebijakan .............................................. Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif ............................................ Ban VI. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Yang Mengacu Pada Tujuan dan sasaran RPJMD ...................................................

Renstra Dinas Kesehatan - Kabupaten Bogor

i iii 1 2 5 5 7

9 19 27 28 30 30

34

38 40 42 45

43 47 52 49

64

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berkenaan dengan terpilihnya Bapak H. Rachmat Yasin sebagai Bupati Bogor kembali, dan Ibu Hj. Nurhayanti sebagai Wakil Bupati maka perlu adanya penyesuaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan strategi kepala dan wakil kepala daerah terpilih dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, maka Dinas

Kesehatan

harus

menyelaraskan

Rancangan

Rencana

Strategisnya dengan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan strategi yang telah ditetapkan. Dasar hukum dari proses penyusunan Renstara Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 Pasal 7

adalah

dan Pasal 151

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa setiap satuan kerja perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra-SKPD dimaksud memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD yang disertai dengan target indikator

kinerja

dan

pendanaannya

yang

bersifat

indikatif.

Rancangan Rentra Dinas kesehatan ini akan dipergunan sebagai dasar untuk Penyusunan dan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018 yang akan disusun pada bulan Januari 2014. Selain itu, ketentuan mengenai tatacara penyusunan Rencana Strategis SKPD telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib diacu oleh seluruh SKPD dalam menyusun Renstra SKPD. Dalam ketentuan lainnya yaitu Inpres Nomor. 7/1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja

perencanaan

strategis

Instansi

Pemerintah

merupakan

langkah

disebutkan awal

yang

bahwa harus

dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional,dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dokumen Rencana strategis setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

1

Renstra Dinas Kesehatan 2013 - 2018

dan Strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor perlu menyusun dan menetapkan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2013-2018

sebagai acuan penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor

Tahun 2013-2018. Rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang dan dirumuskan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. 1.2. LANDASAN HUKUM Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 didasarkan pada : 1. Undang-undang

Nomor

14

Tahun

1950

tentang

Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1968

Nomor

31,

Tambahan

Lembaran

Negara

1999

tentang

Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-undang

Nomor

28

Tahun

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999

Nomor

75,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

2


4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undangan-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan

Pemerintah

Nomor

41

Tahun

2007

tentang

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

3


11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara

Pelaksanaan

Penyusunan, Rencana

Pengendalian

Pembangunan

dan

Daerah

Evaluasi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa

Barat

Tahun

2008

Nomor

8

Seri

E)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Barat

Nomor

25

Tahun

2010

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 SERI E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008);

4


1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 20132018 dimaksudkan sebagai dokumen rancangan

perencanaan

jangka menengah yang yang nantinya dapat dipergunakan untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 yang akan disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten

Bogor

Nomor

12

Tahun

2008

tentang

Pembentukan Lembaga Teknis Daerah. Tujuan

Penyusunan

Rancangan

Renstra

Dinas

Kesehatan

Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 untuk menyempurnakan target pencapaian kinerja dari yang sudah tercapai di tahun 2013 sampai dengan yang akan dicapai tahun 2018 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 yang akan disusun. Renstra ini yang nantinya dijadikan landasan/ pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan,

penguatan peran para stakeholders dalam

pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. 1.4. HUBUNGAN RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN, maka RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 merupakan satu bagian

yang

utuh

dari

manajemen

kinerja

di

lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bogor khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor. RPJMD tersebut akan dijadikan pedoman penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor . Setiap tahunnya, RPJMD

akan dijabarkan

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bogor, dan RKPD ini akan dijadikan acuan bagi Dinas Kesehatan

untuk

menyusun

Rencana

Kerja

(Renja)

Dinas

Kesehatan Kabupaten Bogor

5


Dalam kaitan dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penjabaran RPJMD kedalam RKPD Kabupaten Bogor akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bogor. Sedangkan bagi Dinas Kesehatan, berdasarkan Renja Dinas Kesehatan disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Setelah RAPBD disahkan menjadi APBD, maka disusun rincian APBD dalam bentuk DPA Dinas Kesehatan. Gambaran tentang hubungan antara Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 20082013 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan

sistem

perencanaan

pembangunan

maupun

sistem

keuangan ditunjukkan pada gambar 1.1. Gambar 1.1 Hubungan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Dokumen Perencanaan Lainnya PEMDA

SKPD

RPJMD KAB.BOGOR 2008-2013

RENSTRA SKPD 2008 - 2013

RKPD

RENJA SKPD

RAPBD

RKA SKPD

APBD

DPA SKPD

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dilakukan oleh Tim Penyusun Perubahan Renstra Dinas Kesehatan. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh bidang/bagian dalam rapat-rapat internal serta melibatkan Stakeholders dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusun Renstra.

6


Sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2008-2013 sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, Hubungan Renstra

Dinas

kesehatan

dengan

Dokumen

Perencanaan lainnya dan sitematika penulisan. BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD Pada

bab

ini

menjelaskan

mengenai

Struktur

Organisasi, Tugas pokok dan fungsi, Sumber Daya Dinas

Kesehatan,

Kesehatan

dan

Kinerja

Pelayanan

Tantangan

dan

Dinas Peluang

Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan. BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan

berdasarkan

Tugas

Pokok

dan

Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis. BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2008-2013.

BAB V

RENCANA

PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA,

DAN KELOMPOK

KEGIATAN, SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Dinas Kesehatan untuk periode tahun 20082013. BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU

7


PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang

akan

dicapai

SKPD

dalam

lima

tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

8


BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN 2.1 TUGAS,

FUNGSI

DAN

STRUKTUR

ORGANISASI

DINAS

KESEHATAN Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan

asas otonomi

di bidang kesehatan dan tugas

pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretaris dan bidang sebagai berikut : 1. Bagian Sekretariat Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam

pengelolaan ketatausahaan Dinas. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , sekretariat mempunyai fungsi : a. pengoordinasikan penyusunan program dan pelaporan dinas; b. pengumpulan, pengolaan dan analisis data dinas; c. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian dinas; d. pengelolaan administrasi keuangan dinas; e. pengelolaan situs web dinas; dan f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun pelaporan kinerja dinas. Sub bagian Program dan Pelaporan membantu penyusunan

Sekretaris program

dalam dan

mempunyai tugas

melaksanakan pelaporan

pengelolaan

Dinas.

Untuk

menyelenggarakan tugas dimaksud, sub bagian program dan pelaporan mempunyai fungsi antara lain : Renstra Dinas Kesehatan 2013 - 2018

9

a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program dinas; b. pengumpulan, pengelolaan dan analisis data dinas; c. pembinaan hubungan hubungan masyarakat; d. pelaksanaan pengelolaan situs web dinas;dan e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja dinas. Sub bagian Umum dan Kepegawaian membantu

Sekretaris

administrasi

umum

dalam dan

mempunyai tugas

melaksanakan kepegawaian

pengelolaan

Dinas.

Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas; b. pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan; c. penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan d. pengelolaan administrasi kepegawaian dinas. Sub

bagian

Keuangan

mempunyai

tugas

membantu

Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pengelolaan administrasi keuangan dinas; b. pengelolaan administrasi penyusunan anggaran dinas; c. pengelolaan

pengendalian

dan

pertanggungjawaban

administrasi keuangan dinas. 2. Bidang Promosi dan Sumber Daya Kesehatan Bidang Promosi dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas

membantu

Kepala

Dinas

dalam

melaksanakan

pengelolaan promosi kesehatan, sumber daya kesehatan dan informasi

kesehatan.

Untuk

menyelenggarakan

tugas

sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Promosi dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi : 1. Pengelolaan pengembangan sumber daya kesehatan; 2. Pengelolaan promosi kesehatan,


10

3. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kesehatan Bidang

Promosi

dan

Sumber

Daya

Kesehatan,

membawahi tiga seksi antara lain : a. Seksi Promosi Kesehatan, mempunyai tugas membantu kepala bidang Promosi dan Sumber Daya Kesehatan, seksi ini mempunyai fungsi : 1) Penyusunan

petunjuk teknis

pengelolaan promosi

program kesehatan; 2) Pembinaan dan pengembangan

peran

serta generasi

muda dan wanita; 3) Pengembangan

kemitraan

lintas

sektoral,

swasta,

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kelompok masyarakat potensial kesehatan; dan 4) Pembinaan

dan

advokasi

serta

pemberdayaan

masyarakat di bidang kesehatan. b. Seksi Data dan Informasi Kesehatan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Promosi

dan Sumber Daya

Kesehatan dalam melaksanakan pengelolaan

data dan

informasi kesehatan. Seksi ini mempunyai fungsi : 1) Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan, penyediaan data dan informasi kesehatan; 2) Pengembangan system informasi kesehatan; dan 3) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kesehatan; dan 4) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kesehatan. c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Promosi dan Sumber Daya Kesehatan

dalam

mengembangkan

sumber

daya

kesehatan. Seksi ini berfungsi : 1) Penyusunan petunjuk teknis

pengembangan

sumber

daya kesehatan;


11

2) Pengelolaan

pengembangan

system

pembiayaan

kesehatan; 3) Pembinaan

dan

pengembangan

kapasitas

tenaga

kesehatan; 4) Pengkajian kelembagaan organisasi bidang kesehatan; 5) Pengkajian sarana dan prasarana kesehatan.

3. Bidang Pelayanan Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Fungsi : 1. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, 2. pengelolaan pelayanan kefarmasian dan POM, 3. pengelolaan pelayanan upaya kesehatan. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi tiga seksi antara lain adalah : a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Seksi ini memiliki fungsi : 1) Penyusunan

petunjuk

teknis

pengelolaan

pelayanan

kesehatan kuratif dan rehabilitatif dasar; 2) Pengelolaan dan pembinaan pelayanan kesehatan jiwa, mata, matra, gigi dan mulut; 3) Pengelolaan pelayanan medik dasar dan penunjang medik; 4) Pengelolaan sarana dan prasarana

pelayanan kesehatan

dasar; 5) Pembinaan kesehatan rujukan; 6) Pengendalian rujukan rumah sakit pemerintah dan swasta; dan 7) Pengendalian, pelayanan rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Renstra Dinas Kesehatan 2013 - 2018

12

b. Seksi Farmasi dan Pengawasan Obat Makanan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan farmasi serta pengawasan obat dan makanan. Seksi ini berfungsi : 1) Penyusunan

petunjuk

teknis

kefarmasiann

dan

pengawasan obat dan makanan; 2) Perencanaan kebutuhan obat dan alat kesehatan; 3) Pengelolaan dan pembinaan obat pelayanan kesehatan dasar; 4) Pembinaan dan pengendalian distribusi obat; 5) Pelayanan dan pengendalian administrasi apotik dan toko obat; 6) Pengelolaan perbekalan farmasi; 7) Pelayanan dan pengendalian administrasi rekomendasi izin pedagang Besar Farmasi (PBF), Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK), dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT); dan 8) Pengawasan

dan

pembinaan

obat

esensial,

industry

makanan rumah tangga dan perbekalan farmasi.

c. Seksi

Pelayanan

membantu

Upaya

Kepala

melaksanakan

Bidang

pelayanan

Kesehatan, Pelayanan upaya

mempunyai

tugas

Kesehatan

dalam

kesehatan,

mempunyai

fungsi : 1) Penyusunan petunjuk teknis pelayanan upaya kesehatan; 2) Pelayanan

dan

pengendalian

administrasi,

registrasi,

akreditasi dan sertifikasi sarana kesehatanndan praktik tenaga kesehatan; 3) Pengelolaan,

pembinaan

dan

pengendalian

sarana

pengendalian

administrasi

sarana

pelayanan kesehatan; 4) Pelayanan

dan

kesehatan, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis,


13

klinik dokter keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional; dan 5) Pengelolaan pelayanan

administrasi dan rekomendasi

sarana upaya pelayanan kesehatan

4.

Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan kesehatan

masyarakat.

Untuk

menyelenggarakan

tugas

sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi : 1.

Pengelolaan Gizi masyarakat dan institusi

2.

Pengelolaan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana

3.

Pengelolaan kesehatan remaja dan lanjut usia

Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat, membawahi tiga seksi antara lain: a. Seksi Kesehatan Ibu , Anak dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Pembinaan

Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana. Seksi ini berfungsi : 1) Penyusunan petunjuk teknis kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana; 2) Pengumpulan

dan

pengolahan

data

serta

analisis

kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana; dan 3) Pengelolaan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana. b. Seksi Gizi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan

Kesehatan

Masyarakat

dalam

melaksanakan

pengelolaan kesehatan gizi, seksi ini mempunyai fungsi : 1) Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan gizi masyarakat dan instritusi; 2) Pengelolaan

pembinaan

dan

pengembangan

gizi

masyarakat dan;


14

3) Pengelolaan usaha perbaikan gizi keluarga dan usaha perbaikan gizi institusi. c. Seksi Kesehatan Remaja dan Lanjut Usia mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan

kesehatan remaja dan

lanjut usia. Seksi ini mempunyai fungsi : 1) Penyusunan petunjuk teknis kesehatan remaja dan lanjut usia; 2) Pengumpulan

dan

pengolahan

data

serta

analisis

kesehatan remaja dan lanjut usia dan; 3) Pelayanan kesehatan remaja dan lanjut usia. 5. Bidang

Pencegahan

dan

pemberantasan

penyakit

dan

kesehatan lingkungan Bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit dan kesehatan lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit dan kesehatan lingkungan. Fungsi bidang tersebut adalah : 1. Pengelolaan kesehatan lingkungan 2. Pengelolaan pemberantasan penyakit 3. Pengelolaan surveilans , epidemiologi dan imunisasi Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan membawahi tiga seksi antara lain : a. Seksi Pemberantasan Penyakit

mempunyai tugas membantu

Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan penyakit dan kesehatan lingkungan dalam melaksanakan

pengelolaan

pemberantasan penyakit. Seksi ini mempunyai fungsi : 1) Pengumpulan,

pengolahan

dan

analisis

data

pemberantasan penyakit; 2) Penyusunan

petunjuk

teknis

penanggulangan

dan

pemberantasan penyakit; dan 3) Penanggulangan dan pemberantasan penyakit.


15

b. Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan penyakit dan pengelolaan

dan Pemberantasan

kesehatan lingkungan dalam melaksanakan program surveilans epidemiologi dan imunisasi.

Seksi ini mempunyai fungsi : 1) Pengumpulan, pengolahan serta analisis data surveilans epidemiologi dan imunisasi; 2) Penyusunan petunjuk teknis surveilans epidemiologi dan imunisasi; dan 3) Pelaksanaan pengamatan penyakit potensi kejadian luar biasa, penyakit menular,

penyakit lintas batas dan

penyakit tidak menular. c. Seksi Penyehatan Lingkungan

mempunyai tugas membantu

Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan penyakit dan kesehatan lingkungan dalam melaksanakan

pengelolaan

kesehatan lingkungan, penyehatan institusi tenpat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan. Seksi ini meiliki fungsi : 1) Pengumpulan, pengolahan dan analisis data kesehatan lingkungan; 2) Penyusunan petunjuk teknis kesehatan lingkungan; 3) Pengawasan

dan

pembinaan

kesehatan

lingkungan

pemukiman pedesaan, perkotaan kumuh dan pemukiman baru; 4) Pengawasan, pengendalian dan penanggulangan sanitasi di lingkungan pasca kejadian luar biasa, dampak negative sampah di tempat pembuangan akhir, dampak pestisida di kawasan pertanian dan perkebunan; dan 5) Pengawasan dan pengendalian upaya sanitasi di institusi tempat umum dan tempat pengolahan makanan. 6. Jabatan Fungsional


16

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai bidang keahlian. Kelompok jabatan fungsional ini di pimpin oleh Koordinator jabatan fungsional yang ditunjuk oleh tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan. Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1. di bawah ini :

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan

SEKRETARIS

Kelompok Jabatan Fungsional

Sub. Bag. Prog. & Pelaporan

Sub. Bag. Umum & Kepeg

Sub. Bag. Keuangan

Bidang Yankes

Bidang Binkesmas

Bidang P2PKL

Sie Promkes

Sie Yandasruj

Sie Gizi

Sie Sepim & Imunisasi

Sie PSDK

Sie PUK

Sie Kes. Remaja dan Lansia

Sie P2M

Sie Data & SIK

Sie Farmasi & POM

Sie Ibu dan Anak

Sie Kesling

Bidang Promkes & SDK

UPT


17

2.2. SUMBER DAYA PADA DINAS KESEHATAN 2.2.1 Data sarana a) Sarana Kesehatan Pemerintah  Puskesmas Tabel II .1 Sarana Kesehatan di Puskesmas


3 4 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 3 3 1 2 2 2 1 2 1 67

2 4 1 3 3 1 1 2 2 3 4 3 2 5 2 2 3 1 3 2 2 1 1 2 3 3 4 3 1 2 2 1 1 76

3 7 1 5 1 1 1 1 2 0 5 2 2 3 1 1 1 5 42

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 0 1 1 30

2 2 1 3 2 2 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 41

Roda 2

Pusling

4 4 4 6 2 4 4 3 6 6 4 3 2 4 2 3 4 3 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 4 6 4 4 2 3 4 6 2 2 3 5 128

Ambulance

Polindes

3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 1 4 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 4 3 3 3 4 3 2 3 2 2 1 101

Rumdin Paramedis

Jasinga Cigudeg Sukajaya Parung panjang Tenjo Nanggung Leuwiliang Leuwisadeng Rumpin Cibungbulang Pamijahan Ciampea Tenjolaya Ciomas Tamansari Darmaga Cisarua Megamendung Ciawi Caringin Cigombong Cijeruk Kemang Rancabungur Parung Ciseeng Gunung Sindur Bojong Gede Tajurhalang Cibinong Sukaraja Citeureup Babakan madang Gunung Putri Cileungsi Klapanunggal Jonggol Sukamakmur Cariu Tanjungsari TOTAL

Rumdin Dr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Kecamatan/UPT

Pustu/ wahana

No

Pusk(UPF)

Sarana Kesehatan

12 11 9 8 11 9 7 7 12 13 13 12 6 10 8 11 7 9 9 8 8 6 7 7 6 8 7 9 3 10 6 10 9 9 10 7 10 8 9 7 358

18

 Sarana pemerintah lainnya : No 1

2 3 4 5 6 7

Tabel II.2 Sarana Kesehatan Pemerintah Lainnya Sarana Jumlah Rumah Sakit: a. RSUD 4 b. RSIA Jonggol (Persiapan) 1 c. RS.ABRI 1 d. RS Paru 1 Gudang Farmasi Dinkes 1 Labkesda 1 PPKK 1 Kendaraan Roda 4 Operasional 25 Alat Fogging 6 Sarana Kesehatan dengan 44 Kemampuan Gawat Darurat

Sumber : Buku Saku Dinas Kesehatan tahun 2012

b) Sarana Kesehatan Swasta Tabel II.3 Sarana Kesehatan Swasta No 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sarana Rumah Sakit: a. RS Umum b. RS Ibu dan Anak c. RS Bersalin Balai Pengobatan Klinik Perusahaan Rumah Bersalin Praktek Dokter Bersama Dr.Umum Praktek Drg. Praktek Dokter Spesialis Praktek Bidan Praktek Batra Optikal

12 13 14 15

Radiologi Apotik Toko Obat Unit Transfusi Darah

Jumlah 9 5 0 288 0 25 1 1.881 307 342 510 58 7 4 256 73 1

Sumber : Buku Saku Dinas Kesehatan tahun 2012

2.2.2 Data Tenaga Kondisi ketenagaan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, termasuk puskesmas, labkesda, PPKK, BP Korpri, dan Rumah Sakit tahun 2013, dapat dilihat dari tabel di bawah ini :


19

Tabel II.4 Kondisi Ketenagaan di Lingkup Dinas Kesehatan

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

8 1 0 0

1 0 0 0

3 1 0 0

2 0 0 0

147 61 0 0

129 0 0 138

290 63 0 138

Dokter Spesialis a. PNS b. PTT c. Tenaga kontrak d. Swasta

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

120 0 0 323

120 0 0 323

2 0 0 0 13 27

0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

53 23 0 0 3 45

21 0 0 59 19 65

78 23 0 59 35 138

1 7 2 16 0 13 5 7 0 55 1

0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0

0 2 0 8 1 2 9 1 1 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

2 2 22 456 48 806 47 47 24 156 60

17 34 200 1.687 22 493 56 16 146 1.810 134

20 45 224 2168 71 1314 117 72 178 2.021 195

0 0 0 158

0 0 0 9

0 1 0 30

0 0 0 4

0 3 0 2.005

41 69 54 5.653

41 73 54 7.879

Dokter Gigi a. PNS b. PTT c. Tenaga kontrak d. Swasta Master Kesehatan (S2) Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) D3 Kesehatan Masyarakat Apoteker Asisten Apoteker Perawat (Akper+SPK) Perawat Gigi Bidan Tenaga Pelaksana Gizi Sanitarian Laboratoris Tenaga Non Medis Tenaga pembantu paramedis Tenaga Anastesi Tenaga Rontgen Tenaga Fisioterapis TOTAL

Total

Dokter Umum a. PNS b. PTT c. Tenaga kontrak d. Swasta

Jenis

RS

BP korpri

3

PPKK

2

labkesda

1

Dinas

No

Puskesmas

Kabupaten Bogor Tahun 2013

Sumber : Buku Saku Dinas Kesehatan Tahun 2012

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai

dengan

Perda

nomor

12

tahun

2008

tentang

pembentukan lemtekda Kabupaten Bogor, maka pengisian formasi jabatan di Dinas Kesehatan terdiri dari eselon II,III dan IV yaitu sebanyak 21 orang dan untuk UPT Dinas kesehatan memiliki 42 UPT (Puskesmas, Labkesda dan Kesja) sehingga untuk yang di UPT terdiri dari 42 Kepala UPT (Eselon IV a) dan


20

42 Kepala Tata Usaha (Eselon IV b). dilihat

Selengkapnya dapat

table dibawah ini.

Tabel II.5. Jumlah pegawai di Dinas kesehatan Yang menduduki Jabatan dan Staf tahun 2013 N0 1. 2. 3. 4. 4.

Jabatan/Staf Eselon II Eselon III Eselon IV Fungsional Staf JUMLAH

Jumlah (orang ) 1 5 14 34 104 158

% 0.6% 3.2% 8.9% 21.5% 65.8% 100%

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat Dari 156 jumlah Pegawai yang ada di Dinas Kesehatan terdapat 65 % pegawai yang berstatus golongan III sedangkan golongan IV sebanyak 9%. Namun masih ada pegawai yang bersatatus golongan I yaitu 1%. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut : Tabel II.6 Jumlah Pegawai Dinas kesehatan berdasarkan Pangkat/Golongan N0

Golongan

Jumlah (orang )

%

1.

IV

14

8,9%

2.

III

104

65,8%

3.

II

39

24,7%

4

I

1

0.6%

Jumlah

158

100%

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Apabilan

dilihat

dari

tingkat

Pendidikan

pegawai

Dinas

Kesehatan yang ada, maka status pendidikan dengan Sarjana Muda/D3 lebih mendominasi yaitu sebesar

36%, sedangkan

yang paling rendah yaitu tingkat SD 1%, Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.


21

Tabel II.7. Jumlah pegawai Dinas Kesehatan berdasarkan Pendidikan tahun 2012. N0

Pendidikan

Jumlah (orang )

%

1.

Strata-2 ( S2 )

13

8,2%

2.

Strata-1 ( S1 )

64

40,5%

3.

Akademi / D1,D2 dan D3

44

27,9%

Jumlah (orang )

%

33

20,9%

N0

Pendidikan

4

SLTA/SMK

5

SLTP

3

1,9%

6

SD

1

0,6%

158

100%

Jumlah

Tabel diatas menunjukkan bahwa tenaga di Dinas Kesehatan 76,58 % tenaga dengan klasifikasi Sarjana Muda (DIII), Sarjana (S1) dan Magister (S2). Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Kesehatan umumnya sudah diatas 50 % tingkat perguruan tinggi. d. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kesarjanaan Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 8,3% pegawai dengan tingkat strata-2 dengan 8 jenis disiplin ilmu, sedangkan strata-1 sebesar 33% yang terdiri dari 22 jenis disiplin ilmu. Sedangkan kearsipan hanya 1% dengan latar belakang sarjana

muda. Selengkapnya

dapat dilihat tabel

berikut. Tabel II.8. Jumlah pegawai Dinas Kesehatan berdasarkan kesarjanaan N0

KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU

A.

DOKTOR

B.

MAGISTER (S 2)

1

Administrasi Kebijakan Kesehatan

1

2

Manajemen

2


JUMLAH (orang ) -

22

3

Ekonomi Kesehatan

1

4

Gizi

1

5

Epidemiologi

3

6

Informasi kesehatan

1

N0


7

Hukum Kesehatan

1

8

Kesehatan reproduksi

2

9

Administrasi Rumah sakit

0

10. Kesehatan Lingkungan Sub Total Magister (S2)

JUMLAH (orang )

1 13 orang

C.

SARJANA

1

Dokter Umum

9

2

Dokter Gigi

2

3

Keperawatan

3

4

Apoteker

4

5

Epidemiologi

7

6

PKIP

2

7

Kesehatan Reproduksi

1

8

Kesehatan Lingkungan

1

9

Kesehatan Masyarakat

8

10

Gizi

7

11

Ilmu pemerintahan

2

12

Administrasi kebijakan Kesehatan

1

13

Kependidikan

1

14

Administrasi Negara

3

15

Manajemen

0

16

Akuntansi

1

17

Teknik Komputer

1

18

Ilmu Ekonomi

4

19

Ilmu Komunikasi

1

20

Ilmu social

2

21

DIV Bidan Komunitas

3

22

DIV Kesehatan Lingkungan

1

23

DIV Epidemiologi

1


23

Sub Total S1/ D IV

64 Orang

C.

SARJANA MUDA

1

Keperawatan

2

Kebidanan

7

3

Kefarmasian

1

4

Ekonomi

1

5

Kesehatan Lingkungan

2

6

Gizi

2

7

Informatika

2

8

Kearsipan

1

9

Akuntansi

2

10

Kesmas

1

13

Sub Total DIII (Sarjana Muda)

32 orang

D.

D II Jurusan Perpustakaan

E

DI

1.

Bidan

7

2.

Kesehatan Lingkungan (SPPH)

2

3

Asisten Apoteker

1

4

Gizi (SPAG)

1

Sub Total DI

1 orang

11 orang

F.

SLTA/SMK

1

SPK

0

2

PEKARYA SLTA

0

3

SMA/SMK

33

Sub Total SLTA/SMK

33 orang

G.

SLTP

1

SMP

3

2

PEKARYA SMP

1

Sub Total SLTP

4 orang

N0


JUMLAH (orang )

H.

SD

1 orang TOTAL:

158 orang

Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisipilnan ilmu pegawai yang ada di Dinas Kesehatan menunjukkan hal yang bervariasi, dengan demikian diharapkan kopetensi kedisiplinan


24

ilmu

yang ada menjadikan Dinas Kesehatan di Kabupaten

Bogor semakin berkualitas. e. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di Dinas

Kesehatan,

pegawai

juga

mendapat

pelatihan

penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari 85 pegawai Dinas Kesehatan terdapat

8.24 % yang telah mengikuti

penjenjangan Diklat PIM III atau sejenisnya, sedangakan jenis penjenjangan PIM IV atau sejenisnya sebesar 28.24 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel III.6. Tabel II.9. Jumlah pegawai Dinas Kesehatan yang mengikuti penjenjangan N0

Jabatan/Staf

Jumlah (orang )

%

1.

Spama/Diklat PIM III

5

29%

2.

Adum/Adumla/Diklat PIM IV

12

71%

17

100%

Jumlah

2.3 . Kondisi Umum Anggaran Anggaran Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2008-2010 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Besarnya anggaran

belanja yang telah ditetapkan setiap

tahunnya mengalami peningkatan secara fluktuatif, semula pada tahun 2008 sebesar Rp. 111.919.689.000,- dan pada tahun 2013 meningkat menjadi RP 334.872.708.000,-, atau naik sebesar 66,57 %. Demikian pula bila dilihat dari realisasi belanja, pada tahun 2008 sebesar

Rp.

326.502.109.276,-

106.040.858.505,-

kemudian

menjadi

RP

pada tahun 2013, atau naik sebesar 67,52 %.

Sementara itu, bila dilihat berdasarkan realisasinya anggaran yang telah ditetapkan maka rata-rata dalam kurun waktu 2008-2013 mencapai sebesar 96,26%.


25

Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah menurut kelompok belanja dari tahun 2008-2013, sebagai bagai berikut : Tabel II.10. ANGGARAN BELANJA DAN REALISASI TAHUN 20082013 TAHUN

ANGGARAN ( RP .)

REALISASI

%

2008

RP 111.919.689.000,-

RP 106.040.858.505,-

94,75%

2009

Rp 173.266.271.000,-

RP 170.162.111.117,-

98,21%

2010

RP 234.077.295.000,-

RP 231.486.516.867,-

98,89%

2011

RP 245.211.729.000,-

RP 237. 942.199.570,-

97,03%

2012

RP 295.114.552.000,-

RP 269.182.840.528,-

91,21%

2013

RP 334.872.708.000,-

RP 326.502.109.276,-

97,50%

2.4. Kondisi Umum Sarana Kerja Sarana kerja yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tergolong cukup memadai ini bisa terlihat dalam tabel di Bawah ini : TABEL.II.11. SARANA KERJA DINAS KESEHATAN : NO

URAIAN

BANYAKNY A

SATUAN

10.947

M2

7.111

UNIT M2

1

TANAH

2

GEDUNG

3

LISTRIK

1

JARINGAN

4

AIR

1

JARINGAN

5

TELPON

1

6

AREA PARKIR

1

AREA

7

RUANG RAPAT

3

RUANG

8

RUANG ARSIP

1

RUANG

9

KOPERASI

1

BUAH

10

KANTIN

1

BUAH

11

MUSOLLA

1

BUAH

12

KENDARAAN RODA 4

85

UNIT

13

KENDARAAN RODA 2

358

UNIT

14

MEJA RAPAT

10

SET

15

AC

39

UNIT

16

KOMPUTER PC

33

UNIT


LINE (1 FAX)

26

17

KOMPUTER NOTEBOOK

11

UNIT

18

MEJA KERJA

149

UNIT

19

KURSI KERJA

215

UNIT

20

FILLING KABINET

18

UNIT

21

RAK ARSIP

41

UNIT

22

INFOKUS

3

UNIT

23

JARINGAN INTERNET

2

JARINGAN

24

AREA TAMAN LUAR

1

AREA

27

LEMARI ARSIP

35

UNIT

Dari tabel II.11 dapat dilihat bahwa perbandingan antara luas gedung dan jumlah pegawai di Dinas Kesehatan sebesar 7.111 M2 : 168., hal ini mengidikasikan bahwa setiap satu orang pegawai memiliki ruang sebanyak 42. M2. 2.5. KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN Indikator Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan

sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan kesehatan, target yang telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi

belum

berhasilnya

pelayanan

tersebut.

Hasil

interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Dinas kesehatan ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. Gambaran kinerja pelayanan Dinas kesehatan dapat dilihat pada Tabel II.12 (terlampir) : Dari tabel II.12

mengemukakan pada tahun mana saja

rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya

mengemukakan

apa

saja

faktor-faktor

yang

mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD, misalnya (sumber

prosedur/mekanisme, daya

manusia),

jumlah

progres

dan

kualitas

pelaksanaan

personil

program,

dan

sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan


27

potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan SKPD Dinas Kesehatan. 2.6. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN Dinas Kesehatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di

bidang

kesehatan

tentunya

tidak

terlepas

dari

berbagai

permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan

dan

mengembangkan

pelayanan

pada

Dinas

Kesehatan Kabupaten Bogor. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan

terkait

dengan

kesehatan

adalah

bahwa

dinamika

pembangunan kesehatan di wilayah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan

yang

dikeluarkan

oleh

pemerintah

dan

pemerintah

provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Berdasarkan

analisis

terhadap

permasalahan

internal

maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan ). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (Peluang) dan Ancaman Threaths (ancaman). Tabel II.13. Tabel Analisis SWOT Kekuatan (Strength) 1. Kewenangan Untuk melakukan fasilitas bidang kesehatan

Analisis SWOT Kelemahan Peluang (Weakness) (Opportunity) 1. Regulasi Bidang 1. Adanya otonomi Kesehatan yang daerah yg masih minim memberikan kewenangan yg lbh luas dalam pengembangan system pelayanan kesehatan yg local spesifik


Ancaman (Threath) 1. Adanya Re – Emerging dan New- emerging disease dan daerah endemis penyakit yang terus berkembang

28

2. Anggaran yang cukup memadai dalam menunjang kegiatan program

2. Jumlah dan Jenis tenaga kesehatan belum memeuhi standar palayanan fasilitas kesehatan

2. Adanya komitmen yg kuat dr pemerintah pusat, propinsi, daerah dlm upaya mendukung program2 bidang kesehatan 3. Semakin banyaknya pelayanan kesehatan swasta dan segmen pasar dlm peningkatan penyelenggaraan kesehatan dan peran serta masyarakat dlm pembangunan kesehatan 4. Semakin banyaknya UKBM sebagai bentuk peran serta masyarakat

2. Tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang masih rendah

3. Adanya Standar pelayanan minimal bidang kesehatan (SPM)

3. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata

4. Adanya Standar operasional Prosedur (SOP), Juklak dan 3. Juknis dan modul 4. kegiatan program 5. Tingkat Pendidikan Tenaga Kesehatan sudah cukup memadai 6. Jumlah sarana kesehatan dasar dan rujukan, baik pemerintah maupun swasta cukup memadai

4. Keterampilan tenaga kesehatan yang belum memadai

5. Peran serta dan kemitraan yang belum terjalin optimal

5. Adanya Kerjasama lIntas Batas Bidang Kesehatan

5. Luasnya Wilayah Kabupaten Bogor dan Geografis yang sulit

6. Sistem pengawasan dan pengendalian program yang belum optimal

6. Kemudahan dalam komunikasi (via internet) unt penanggulangan masalah2 kesehatan yg hrs segera ditangani dan mempermudah koordinasi dgn linsek terkait 7.Adanya layanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Bogor

6. Laju Pertumbuhan Penduduk yang tinggi baik alami maupun migrasi serta tingginya mobilitas penduduk

7. Adanya system 7.Sarana dan Prasaran informasi Kesehatan dasar dan kesehatan yang rujukan yang belum berjenjang dari merata puskesmas ke Dinas kesehatan sampai ke Tingkat Pusat yang berbasis Website 8. Adanya Kebijakan 8.Sosialisasi informasi Program tentang program dan hasil Jaminan kegiatan belum Kesehatan maksimal Masyarakat Miskin yang terintegrasi dengan BPJS 9. Adanya sistem 9. Pelayanan kesehatan pembinaan secara yang dilaksanakan berjenjang sampai belum seluruhnya tingkat wilayah sesuai dengan SOP (Binwil & Korwil) 10. Pemanfaatan 10. Pemanfaatan system Informasi system informasi Kesehatan kesehatan yang belum optimal


3. Kualitas Lingkungan bersih yang masih rendah

4. Karakteristik penduduk yang heterogen di Kabupaten Bogor

29

Adapun kondisi lingkungan internal dapat dijabarkan dalam Tabel II.14. IFAS ( Internal Factors Analysis Summary) dibawah ini : FAKTOR STRATEGIS INTERNAL

BOBOT

RATING

SKOR

RANG KING

RASIONAL

1. Kewenangan Untuk melakukan fasilitas bidang kesehatan 2. Anggaran yang cukup memadai dalam menunjang kegiatan program

20

5

100

I

10

4

40

V

Kebijakan Penggunaan Anggaran kesehatan dengan efisien dan efektif

3. Adanya Standar pelayanan minimal bidang kesehatan (SPM) 4. Adanya Standar operasional Prosedur (SOP), Juklak dan Juknis dan modul kegiatan program 5.Tingkat Pendidikan Tenaga Kesehatan sudah cukup memadai 6.Jumlah sarana kesehatan dasar dan rujukan, baik pemerintah maupun swasta cukup memadai

10

4

40

VI

Pelayanan kesehatan sesuai SPM

15

4

60

IV

Pelayanan kesehatan sesuai SOP, Juklak dan Juknis

5

3

15

VIII

Peningkatan kualitas tenaga kesehatan di Kabupaten Bogor

5

3

15

VII

Efektifitas Sarana dan Prasarana baik dasar dan rujukan , baik pemerintah maupun swasta

7. Adanya system informasi kesehatan yang berjenjang dari puskesmas ke Dinas kesehatan sampai ke Tingkat Pusat yang berbasis Website 8.Adanya Kebijakan Program tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin yang terintegrasi dengan BPJS 9.Adanya sistem pembinaan secara berjenjang sampai tingkat wilayah (Binwil & Korwil)

15

4

60

III

20

5

100

II

Peningkatan Koordinasi dengan BPJS

5

3

15

IX

Efeftifitas Sistem pembinaan berjenjang sampai tk.wilayah

TOTAL

100

4

80

I

KEKUATAN :

KELEMAHAN 1. Regulasi Bidang Kesehatan yang masih minim

20


30

2. Jumlah dan Jenis tenaga kesehatan belum memeuhi standar palayanan fasilitas kesehatan 3. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata 4. Keterampilan tenaga kesehatan yang belum memadai

10

3

30

VI

Pemerataan sarana kesehatan dasar dan rujukan

15

5

75

II

10

4

40

V

Peningkatan pengawasan

system

5.Peran serta dan kemitraan yang belum terjalin optimal 6.Sistem pengawasan dan pengendalian program yang belum optimal 7.Sarana dan Prasaran Kesehatan dasar dan rujukan yang belum merata 8.Sosialisasi informasi program dan hasil kegiatan belum maksimal 9.Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan belum seluruhnya sesuai dengan SOP TOTAL

5

3

15

VII

Optimalisasi program

informasi

10

5

50

IV

Penerapan SOP sesuai standar

5

3

15

VII

Optimalisasi pemanfaatan Sistem informasi kesehatan

10

5

50

IV

Mengoptimalkan peran serta dan kemitraan dlm bidang kesehatan

15

4

60

III

Memaksimalkan Regulasi bidang kesehatan

3.

100

Sedangkan masing-masing kondisi lingkungan eksternal dapat

dijabarkan dalam tabel II.15. Tabel EFAS (Eksternal Factors Analysis Summary) berikut ini : FAKTOR STRATEGIS EKSTERNAL

BOBOT

RATING

SKOR

RANGKIN G

25

5

125

I

20

4

80

III

RASIONAL

PELUANG 1. Adanya otonomi daerah yg memberikan kewenangan yg lbh luas dalam pengembangan system pelayanan kesehatan yg local spesifik 2. Adanya komitmen yg kuat dr pemerintah pusat, propinsi, daerah dlm upaya mendukung program2 bidang kesehatan


31

3. Semakin banyaknya pelayanan kesehatan swasta dan segmen pasar dlm peningkatan penyelenggaraan kesehatan dan peran serta masyarakat dlm pembangunan kesehatan 4. Semakin banyaknya UKBM sebagai bentuk peran serta masyarakat 5. Adanya Kerjasama lIntas Batas Bidang Kesehatan

10

3

30

V

Optimalisasi kemudahan dalam komunikasi

20

5

100

II

Perkuat Koordinasi lintas sector

15

4

60

IV

Optimalkan UKBM yg sudah terbentuk

6. Kemudahan dalam komunikasi (via internet) unt penanggulangan masalah2 kesehatan yg hrs segera ditangani dan mempermudah koordinasi dgn linsek terkait 7.Adanya layanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Bogor 7. Adanya otonomi daerah yg memberikan kewenangan yg lbh luas dalam pengembangan system pelayanan kesehatan yg local spesifik ANCAMAN

10

3

30

V

100

1. Adanya Re – Emerging dan New- emerging disease dan daerah endemis penyakit yang terus berkembang

15

3

45

V

Adanya upaya Promotif, preventif dan kuratis dalam pencegahan endemis penyakit

2. Tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang masih rendah

13

3

39

VI

Peningkatan pengetahuan dan pendidikan masyarakat dengan penyuluhan2 kesehatan.

3. Kualitas Lingkungan bersih yang masih rendah

13

4

52

IV

Peningkatan Kualitas lingkungan bersih

16

4

64

III

4. Karakteristik penduduk yang heterogen di Kabupaten Bogor


32

5. Luasnya Wilayah Kabupaten Bogor dan Geografis yang sulit 6. Laju Pertumbuhan Penduduk yang tinggi baik alami maupun migrasi serta tingginya mobilitas penduduk TOTAL

18

4

72

II

25

4

100

I

100


33

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, pernasalahan tersebut antara lain : 1. Regulasi bidang kesehatan di Kabupaten Bogor dinilai masih sangat lemah dan perlu dibenahi serta ditingkatkan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan. 2. Keterampilan tenaga kesehatan yang belum memadai. 3. Jumlah

dan jenis tenaga kesehatan belum memenuhi

standar

pelayanan fasilitas kesehatan 4. Sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan yang belum merata. 5. Sosialisasi informasi program

dan hasil kegiatan yang belum

maksimal. 6. Tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang masih rendah. 7. Intensitas beberapa penyakit menular dan tidak menular semakin meningkat, ada ancaman meningkatnya penyakit lain ( new emerging dan re- emerging ). 8. Kualitas kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar masih buruk di masyarakat. 9. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih rendah, terutama masyarakat miskin yang tinggal di daerah terpencil dan letak geografis yang sulit dijangkau. 10. Masih Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) , Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA), akibat 3T (terlambat

mengambil

keputusan,

terlambat

merujuk

dan

terlambat mendapat penanganan).


34

A. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat

membantu

organisasi

untuk

mendefinisikan

kemana

organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Bogor 2013 – 2018 adalah “ KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN

TERMAJU

DI INDONESIA“.

Indikator termaju dari penjabaran Visi diatas adalah :  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari indeks pendidikan

(education),

kesehatan

(health),

dan

daya

beli

(purchasing power pariety – PPP);  Kesinambungan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan yang berkualitas di seluruh wilayah (LPE, PDR

Harga Berlaku,

PAD/APBD);  Kesalehan sosial ( ZIS dan Ratio Tempat Ibadah). 1. Pernyataan Misi Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui

dan

mengenal

keberadaan

dan

peran

pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

instansi

Misi suatu

instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga

terkait

dengan

kewenangan

yang

dimiliki

oleh

instansi

pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Adapun Misi Kabupaten

Bogor adalah:


35



Misi Pertama : Meningkatkan Kesalehan dan kesejahteraan sosial masyarakat



Misi Kedua : Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Masyarakat Pengembangan Usaha

dan

Berbasis Sumber Daya Alam dan

Pariwisata 

Misi Ketiga : Meningkatkan

Integrasi,

Konektivitas

dan

Kualitas

Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan



Misi Keempat : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan



Misi Kelima : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan kerjasama

antar

daerah

dalam

kerangka

dan

tatakelola

pemerintahan yang baik Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Kesehatan sesuai tugasnya yaitu sebagai membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, mempunyai tujuan dalam misi ke empat yaitu : 1. Meningkatkan Cakupan Kepesertaan

Masyarakat dalam

Jaminan Kesehatan Nasional. 2. Meningkatkan

Cakupan

Pelayanan

Kesehatan

dan

Gizi

Masyarakat serta PHBS. 3. Meningkatkan puskesmas terakreditasi dan mempersiapkan puskesmas BLUD. 4. Meningkatkan KapasitasSumber Daya sarana dan prasarana kerja serta Kualitas Aparatur. 5. Meningkatkan fungsi

koordinasi, regulasi dan fasilitasi

pelayanan kesehatan pemerintah, swasta dan lintas sektor. 6. Meningkatkan Jejaring Pelayanan Kesehatan.


36

Dalam

melaksanakan

tugas

pokok

tersebut

Dinas

Kesehatan

Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya Ditinjau dari sisi tugas dalam bidang kesehatan, secara umum tugas Dinas Kesehatan terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 5 yaitu Meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan.

B. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI Dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan berbagai issue juga percepatan penyebaran wabah penyakit. Berbagai

masalah

tersebut

juga

mencerminkan

rumitnya

tantangan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini menuntut

peningkatan

peran

dan

kapasitas

seluruh

instansi

pemerintah, termasuk Kementerian Kesehatan yang mempunyai tujuan terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasilguna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat Kesehatan

yang

setinggi-tingginya.

memiliki

sasaran

Untuk

strategis

itu,

dalam

Kementerian pembangunan

kesehatan tahun 2010-2014 sebagai berikut : 1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat 2. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular


37

3. Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender, dengan menurunnya disparitas separuh dari tahun 2009. 4. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin. 5. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga dari 50 persen menjadi 70 persen. 6. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di Daerah Tertinggal, terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). 7. Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular. 8. Seluruh

Kabupaten/Kota

melaksanakan

Standar

Pelayanan

Minimal (SPM). Pembangunan di Jawa Barat menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Jawa Barat yang strategis dan berdekatan dengan ibukota negara, mendorong Jawa Barat berperan sebagai agent of development (agen pembangunan) bagi pertumbuhan nasional. Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Jawa Barat antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan

dan

pemerataan

pembangunan,

terbatasnya

kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi

permasalahan

tersebut

diperlukan

penguatan

kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis. Arah

kebijakan

pembangunan

pengentasan

kemiskinan

masyarakat,

revitalisasi

dan

daerah

peningkatan

pertanian

dan

ditujukan

untuk

kualitas

hidup

kelautan,

perluasan

kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya


38

saing,

rehabilitasi

struktur

dan

pemerintah

konservasi daerah

lingkungan

yang

serta

menyiapkan

penataan

kemandirian

masyarakat Jawa Barat. Dalam pembagian wilayah kerja koordinasi Kabupaten Bogor masuk dalam wilayah 4 yaitu :

Wilayah Bogor, dengan lingkup

kerja Kabupaten Bogor, Kota Bogor,

Kabupaten Sukabumi,

Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kota Depok.

Dengan

kategori permasalahan kesehatan yang dihadapi sebagai berikut : a.

Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, seperti infrastruktur jalan dan jembatan, persampahan serta air bersih;

b.

Perlunya peningkatan penanggulangan dan pemberantasan penyakit menular;

c.

Perlunya peningkatan sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan.

C. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025, disebutkan

bahwa

tujuan

penataan

ruang

adalah

untuk

mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan

dan

berwawasan

lingkungan

sesuai

dengan

kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi;(b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa–desa potensial;

(d)

pembangunan

dan

pengembangan

perkotaan

berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal Jakarta, Bogor,

Depok,

Tangerang,

Bekasi,

Puncak,

dan

Cianjur

(Jabodetabekpunjur); dan (e) terwujudnya rencana tata ruang yang


39

lebih

rinci

sebagai

arahan

pengendalian,

pengawasan,

dan

pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota. Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang.Kebijakan

pengembangan

struktur

ruang

meliputi

:

(a)

peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan; (b) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah. Lebih lanjut dikemukakan strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah meliputi : (a) strategi pengembangan struktur ruang wilayah; (b) strategi pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; (c) strategi pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan; (d) strategi pengembangan sistem prasarana wilayah; (e) strategi pengembangan pola ruang wilayah; (f) strategi penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumberdaya alam lainnya. Selanjutnya dijelaskan Rencana struktur ruang wilayah, meliputi : (a) sistem pusat permukiman perdesaan; (b) sistem pusat permukiman perkotaan; dan (3) sistem prasarana wilayah. Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi

semua

pemangku

kepentingan

dalam

pelaksanaan

pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian

peran dengan

kabupaten/kota

dan

bersifat

saling

melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD),

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya. Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman perkotaan;

dan

sistem

prasarana

wilayah.

Namun

dalam

implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Pertama adalah masih terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang di kabupaten Bogor. Hal ini ditunjukkan oleh


40

adanya ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Bogor antara Kabupaten Bogor Bagian Barat dengan bagian Kabupaten Bogor lainnya.

RTRW harus dijadikan acuan utama oleh Dinas

Kesehatan dalam menetapkan lokasi pembangunan sarana – sarana kesehatan sehingga isu –isu ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap. Sebagai respon atas berbagai isu –isu yang berkembang maka Dinas

Kesehatan

peningkatan

sebagai

kompetensi

implikasinya

SDM

tentang

maka

perlu

kesehatan

adanya

lingkungan.

Selanjutnya perumusan rencana pembangunan kesehatan perlu melibatkan

berbagai

sektor,

sehingga

kuantitas

dan

kualitas

koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi sistem data dan informasi.

D. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi

meningkatkan

aksesibilitas

dan

kualitas

penyelenggaraan

pendidikan dan kesehatan, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan

program dan kegiatan yang

diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2013-2018). Dari hasil analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal diperoleh issueissue strategis sebagai berikut : 1. Regulasi bidang kesehatan di Kabupaten Bogor dinilai masih sangat lemah dan perlu dibenahi serta ditingkatkan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan. 2. Keterampilan tenaga kesehatan yang belum memadai serta jumlah dan jenis tenaga kesehatan belum memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan 3. Sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan yang belum merata.


41

4. Sosialisasi informasi program

dan hasil kegiatan yang belum

maksimal. 5. Tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang masih rendah. 6. Intensitas beberapa penyakit menular dan tidak menular semakin meningkat, ada ancaman meningkatnya penyakit lain ( new emerging dan re- emerging ). 7. Kualitas kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar masih buruk di masyarakat. 8. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih rendah, terutama masyarakat miskin yang tinggal di daerah terpencil dan letak geografis yang sulit dijangkau. 9. Masih Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) , Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA), akibat 3T ( terlambat mengambil

keputusan,

terlambat

merujuk

dan

terlambat

mendapat penanganan).


42

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

VISI DAN MISI DINAS KESEHATAN 1. Pernyataan Visi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat

membantu

organisasi

akan

organisasi dibawa

untuk dan

mendefinisikan

membantu

kemana

mendefinisikan

bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018, Visi Kabupaten Bogor adalah “ KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA” Dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Bogor tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukanmasukan dari stakeholders, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menetapkan Visi : “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang mandiri untuk hidup sehat ”

Visi ini dimaksudkan bahwa setiap penduduk mampu berpikir, bersikap dan bertindak secara kreatif dan inovatif dalam mengatasi masalah kesehatan atas kehendak dan dorongan diri sendiri bahkan diharapkan mampu mempengaruhi lingkungannya untuk bersikap dan berperilaku hidup sehat. Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor Tahun 20132018 dan Visi Dinas Kesehatan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan

serta

masukan-masukan

dari

pihak

yang

berkepentingan (stakeholders), maka ditetapkan Misi Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor (2013 – 2018) sebagai berikut:


43

Misi Pertama : Meningkatkan Pemerataan Yang Berkualitas

Pelayanan

Kesehatan

Misi ini mengandung makna bahwa setiap penduduk dituntut kemandiriannya di dalam mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional demi memperoleh pelayanan kesehatan yang akuntabel. Misi Kedua : Meningkatkan daya dukung Pelayanan Kesehatan Misi ini mengandung makna bahwa setiap penduduk dapat terjangkau oleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mempunyai

hak

serta

kesempatan

yang

sama

untuk

mengembangkan hidup sehat. Misi Ketiga : Meningkatkan

Kemandirian

Masyarakat

Dalam

Jaminan Kesehatan Nasional Misi

ini

pencapaian

mengandung misi

makna

pertama

dan

bahwa

dalam

pencapaian

visi

mendukung dibutuhkan

ketersediaan sumber daya kesehatan dan manajemen kesehatan yang akuntabel.

4.2

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis,

Sehingga

dapat

mengarahkan

perumusan

strategi,

kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka

Dinas

Kesehatan Kabupaten Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu


dasar dalam penilaian dan

44

pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan

Tujuan dan

sasaran RPJMD Kabupaten Bogor telah dirumuskan dalam adalah : A. Tujuan Misi ; 1) Terwujudnya pelayanan kesehatan yang mudah, murah, merata dan berkualitas bagi semua orang. 2) Meningkatnya

Jaminan

Pelayanan

Kesehatan

Bagi

Masyarakat dalam Bentuk Jampesehat. 3) Meningkatnya kualitas sumberdaya kesehatan

B. Sasaran : 1) Meningkatnya

cakupan

pelaynaan

kesehatan

bagi

masyarakat 2) Meningkatnya cakupan pelayanan gizi bagi masyarakat 3) Meningkatnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat 4) Terselenggaranya pelayanan kseshatan melalui Jampesehat 5) Terpenuhinya kebutuhan tenaga medis dan paramedik 6) Meningkatnya

sarana

dan

prasarana

kesehatan

baik

layanan dasar maupun rujukan. Selanjutnya perumusan tujuan dan sasaran dalam RPJMD dijabarkan kembali dalam

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten

Bogor tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut:  MISI PERTAMA : Tujuan : Meningkatkan Cakupan Kepesertaan Masyarakat

dalam

Jaminan kesehatan Nasional Sasaran : 1). Sarana dan prasarana yankes dasar dan rujukan 2) Pelayanan Kesehatan masyarakat miskin. 3) Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan 4) Status gizi balita dan ibu hamil 5) Persalinan oleh tenaga kesehatan 6) Cakupan Imunisasi dasar lengkap


45

7) Upaya penanggulangan penyakit menular 8) Lingkungan Bersih dan sehat melalui pendidikan kesehatan. 9) Kemandirian masyarakat dan partisipasi swasta dalam pelayanan kesehatan 10) Tata kelola Pelayanan kesehatan yang akuntabel.

 MISI KEDUA : Tujuan : 1) Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat serta PHBS 2) Meningkatkan

Puskesmas Terakreditasi dan Mempersiapkan

puskesmas BLUD. Sasaran : 1) Sarana dan prasarana yankes dasar dan rujukan 2) Pelayanan Kesehatan masyarakat miskin. 3) Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan 4) Status gizi balita dan ibu hamil 5) Persalinan oleh tenaga kesehatan 6) Cakupan Imunisasi dasar lengkap 7) Upaya penanggulangan penyakit menular 8) Lingkungan Bersih dan sehat melalui pendidikan kesehatan. 9) Kemandirian masyarakat dan partisipasi swasta dalam pelayanan kesehatan 10) Tata kelola Pelayanan kesehatan yang akuntabel.

 MISI KETIGA : Tujuan : 1) Meningkatkan kapasitas

sumber daya sarana dan prasarana

kerja serta kualitas aparatur. 2) Meningkatkan fungsi koordinasi, regulasi dan fasilitasi pelayanan kesehatan pemerintah, swasta dan lintas sektor.


46

3) Meningkatkan jejaring pelayanan kesehatan Sasaran : 1) Sarana dan prasarana yankes dasar dan rujukan 2) Pelayanan Kesehatan masyarakat miskin. 3) Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan 4) Status gizi balita dan ibu hamil 5) Persalinan oleh tenaga kesehatan 6) Cakupan Imunisasi dasar lengkap 7) Upaya penanggulangan penyakit menular 8) Lingkungan Bersih dan sehat melalui pendidikan kesehatan. 9)

Kemandirian masyarakat dan partisipasi swasta

dalam

pelayanan kesehatan 10) Tata kelola Pelayanan kesehatan yang akuntabel.

Tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Kesehatan lebih lengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam tabel 4.1. 4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN Merujuk pada tujuan dan sasaran tersebut diatas maka rumusan strategi pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut : a) Strategi 1. Mengoptimalkan kewenangan untuk pengembangan pelayanan kesehatan b) Strategi 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan dengan kompetensi yang dibutuhkan. c) Strategi 3. Menyusun Sistem kesehatan Daerah (SKD) Kabupaten Bogor d) Strategi 4. Meningkatkan dan memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat. e) Strategi 5. Mengoptimalkan sarana kesehatan yang ada dan standar

operasional

prosedur

untuk

meningkatkan

kualitas

pelayanan kesehatan f) Strategi 6. Memanfaatkan sistem informasi untuk mendeteksi penularan penyakit akibat mobilisasi penduduk yg tinggi g) Strategi

7.

Meningkatkan

kualitas

kesehatan

lingkungan

di

masyarakat.


47

Sedangkan Kebijakan Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut : 1. Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku 2. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan/ tenaga kesehatan 3. Peningkatan kualitas upaya kesehatan, baik upaya kesehatan perorangan (UKP) maupun upaya kesehatan masyarakat (UKM) 4. Pengembangan pembiayaan kesehatan melalui sistem jaminan pemeliharaan kesehatan 5. Peningkatan manajemen kesehatan termasuk regulasi dalam bidang kesehatan dan Sistem Kesehatan Daerah (SKD). 6. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam bidang kesehatan. 7. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dalam masyarakat. Strategi dan kebjakan tersebut dirumuskan dalam kerangka mewujudkan pernyataan yang terkandung dalam visi dan misi Dinas Kesehatan.


48

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR TERMAJU BIDANG KESEHATAN DAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 20132018, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokalitas SKPD, Program/ Kegiatan Lintas SKPD dan Program/kegiatan Kewilayahan. Di dalam Rencana Strategis periode tahun 2013-2018 yang disesuaikan

dnegan

tujuan

Pemerintah

Kabupaten

Bogor

untuk

menjadikan Kabupaten Bogor yang termaju di Indonesia maka akan dituangkan pula Indikator Termaju di sektor kesehatan yang

dapat

menjadikan daya ungkit pada Indikator Termaju di Tingkat Kabupaten. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2013-2018. Program/ kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Program Lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar Kementerian / Lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan. Adapun Rencana program, Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten tahun 2013 – 2018 dapat dilihat dalam tabel V.1 di bawah ini ;


49

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada era

reformasi dan desentralisasi, keterbukaan publik

terhadap pelayanan kesehatan merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh Dinas Kesehatan penyelenggara pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bogor, Dinas

Kesehatan

Kabupaten

Bogor

harus

berkontribusi

secara

langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

yang

ditunjukan dengan Indikator kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

seperti pada Tabel VI.1 sebagai

berikut : Tabel VI.1 Indikator Termaju dan Indikator Rencana Program Prioritas Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

No

1

Indikator

2

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3

4

5

6

7

8

9

INDIKATOR TERMAJU 1

2

3

Jumlah puskesmas yang terakreditasi Jumlah masyarakat yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan (APBD Kabupaten Bogor) Angka Usia Harapan Hidup

7

persiapan

22

45

75

101

362.716

382.121

420.333

462.366

508.603

559.463

559.463

69,69

70,5

70,9

71,2

71,5

71,7

71,7

101

INDIKATOR RENCANA PROGRAM PRIORITAS 1 2 3 4 5

6

7 8

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Persentase balita gizi buruk Cakupan Desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

1 : 9.718

1 : 9.550

1 : 9.394

1 : 9.247

1 : 10.695

1 : 9.110

1 : 8.982

1 : 232.353

1 : 218.066

1 : 205.948

1 :195.519

1 : 186.462

1 : 178.526

1 : 178.526

1 : 3.923

1 : 3.879

1 :3.835

1 :3.788

1 : 3.741

1 :3.690

1 : 3. 690

1 : 2.666

1 : 2.637

1 : 2. 606

1 : 2.576

1 :2.542

1 : 2.508

1 : 2.666

75

80.00

80.00

81.25

81.25

82.50

82.50

86,1

90.00

90.00

91.25

92,5

93,75

93,75

0.021

0.021

0. 0200

0.020

0.019

0.0185

0.0185

80

100

100

100

100

100

100


62

No

1 9

10

11 12 13 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26

Indikator

2 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan kunjungan bayi Cakupan puskesmas Cakupan Rumah dengan bebas jentik Cakupan TTU (TempatTempat Umum) yang memenuhi syarat Cakupan TPM (Tempat Pengolahan Makanan) yang memenuhi syarat Cakupan SAB (Sarana Air Bersih) yang memenuhi syarat Cakupan JAGA (Jamban Keluarga) yang memenuhi syarat Prosentase pengadaan obat essensial Cakupan pengawasan terhadap obat Cakupan Desa Siaga Aktif Jumlah desa siaga yang aktif Jumlah Total desa Angka kelangsungan hidup bayi Angka Usia Harapan Hidup




2013

2014

2015

2016

2017

2018

3

4

5

6

7

8

9

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

92.08

82.00

82.00

82.00

82.00

82.00

82.00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

94.7

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

252,50

252,50

252,50

252,50

252,50

252,50

252,50

95.01

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.01

77.22

77.72

78.22

78.72

79.22

79.72

79.72

89.71

89.96

90.21

90.46

90.71

90.96

89.71

70.07

70.57

71.07

71.57

72.07

72.57

72.57

70,13

70,63

71.13

71,63

72,13

72,63

72,63

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

45.09

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

50,23

60

80

85

90

100

216

261

348

369

391

434

430

434

434

434

434

434

69.69

70.5

70.9

71.20

71.5

71.7


71,7

63


64

BAB V PENUTUP Renstra Dinas Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 20132018merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima ) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembanguan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.

Renstra

ini

merupakan

penjabaran

dari

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 -2018 dan sebagai pelaksanaan tahap ketiga dariRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) Kabupaten Bogor 2005 – 2025. Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2013 – 2018 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Kesehatan. Semoga Renstra ini bermanfaat

dan dapat dijadikan sebagai pedoman

bagi perencanaan

tahun – tahun berikutnya.

Cibinong, 27 Oktober 2014 BUPATI

RACHMAT YASIN

Renstra Dinas Kesehatan 2013 – 2018 57

Tabel Capaian Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Renstra Tahun 2013 ) Kabupaten/Kota

: Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

No

Program dan Kegiatan

Sasaran

Indikator Kinerja

Target kinerja Tahun 2013

1

2

3

4

5

1 2

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat

- Meningkatnya cakupan

- Prosentase pengadaan obat

pelayanan kesehatan dan gizi

essensial

bagi masyarakat

- Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat

100% 100%

perawatan

3

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;

- Persentase balita gizi buruk

0,02%

- Cakupan Pelayanan Kesehatan

100%

Rujukan Pasien masyarakat miskin 4

Program Pencegahan dan Penanggulangan

- Cakupan Desa/kelurahan Universal

Penyakit Menular;

Child Immunization (UCI) - Cakupan penemuan dan

95% 82%

penanganan penderita penyakit TBC BTA - Cakupan penemuan dan

100%

penanganan penderita penyakit DBD 5

6

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan

- Rasio puskesmas, poliklinik, pustu

Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas

per satuan penduduk

Pembantu dan Jaringannya;

- Rasio Rumah Sakit per satuan

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana

penduduk

dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit

- Rasio dokter per satuan penduduk

1 : 10.396

1 : 326.538 1 : 4.804

No


Sasaran

Indikator Kinerja


1

2

3

4

5

- Rasio tenaga medis per satuan

Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/RS Mata

7

1 : 3.113

- Cakupan puskesmas

252,5%

- Cakupan pembantu puskesmas

30,14%

Program Peningkatan Keselamatan Ibu

- Cakupan komplikasi kebidanan yang

Melahirkan dan Anak;

ditangani - Cakupan pertolongan persalinan

80% 90%

oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

8 9

- Cakupan kunjungan bayi

93,75

- Angka Usia Harapan Hidup

69,97

- Ratio posyandu persatuan balita

11,24%

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan

- Cakupan pengawasan terhadap

45%

Makanan

obat dan makanan yang berbahaya

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;

- Prosentase Sarana Kesehatan yang

100%

berijin 10

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

- Meningkatnya kesadaran

Masyarakat

masyarakat tentang perilaku

- Cakupan Desa Siaga Aktif

214 desa

hidup bersih dan sehat; 11

Program Pengembangan Lingkungan sehat

- Cakupan Rumah dengan bebas

95%

jentik - Cakupan TTU (Tempat-Tempat

77,13%

Umum) yang memenuhi syarat - Cakupan TPM (Tempat Pengolahan

89,66%

Makanan) yang memenuhi syarat - Cakupan SAB (Sarana Air Bersih)

70%

No


Sasaran

Indikator Kinerja


1

2

3

4

5

yang memenuhi syarat - Cakupan JAGA (Jamban Keluarga) yang memenuhi syarat 12

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Meningkatnya jumlah dan

13

Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur

kualitas sumber daya kesehatan

14

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Terwujudnya

15

Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

pertanggungjawaban

16

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

kinerja dan keuangan

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

SKPD - Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing

Petunjuk Pengisian : Kolom 1 Kolom 2

: Diisi dengan nomor urut sesuai kebutuhan : Diisi dengan program dan kegiatan sesuai Renstra Dinas Kesehatan kab/Kota diambil target tahun 2013

Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6

: Diisi dengan sasaran program dan kegiatan renstra tahun 2013 : Diisi dengan indikator kinerja program dan kegiatan tahun 2013 : Diisi dengan target kinerja program dan kegiatan tahun 2013 : Diisi dengan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2013

70%

tan Kabupaten/Kota

Realisasi Tahun 2013 6 100% 100%

0,0207% 100% 95,12% 92,08%

100% 1 : 9718 1 : 232.353 1 : 3.923

Realisasi Tahun 2013 6 1 : 2.667 252,5% 30,18% 99,70% 86,11%

94,76% 69,69 11,43% 45,09% 109,65% 216 desa ( 100,93%)

95,01% 77,22% 89,71% 70,07%

nas Kesehatan kab/Kota diambil target tahun 2013

tahun 2013 ahun 2013 un 2013 ahun 2013

Realisasi Tahun 2013 6 70,13%

REVIEW RENTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013-2018

Kabupaten/Kota


Isu-Isu Strategis

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Program Prioritas dan kegiatan

Sasaran

Indikator Kinerja

1

2

3

4

5

6

7

8

- Regulasi bidang

- Meningkatkan

- Sarana dan

- Mengoptimalkan

- Pemenuhan sarana

Program Obat dan

- Sarana dan

Prosentase Pengadaan

kesehatan di

Cakupan

prasarana yankes

kewenangan

dan prasarana

Perbekalan

prasarana yankes

Obat Essensial

Kabupaten Bogor

Kepesertaan

dasar dan rujukan

untuk

kesehatan sesuai

Kesehatan

dasar dan rujukan

dinilai masih sangat

Masyarakat dalam

pengembangan

dengan standar yang

- Pengadaan Obat

lemah dan perlu

Jaminan Kesehatan

- Pelayanan

pelayanan

berlaku

Pelayanan

- Pelayanan

dibenahi serta

Nasional

Kesehatan

kesehatan

Kesehatan Dasar

Kesehatan

- Pemenuhan dan

-Pengadaan Bahan

Masyarakat Miskin

- Meningkatkan

peningkatan kualitas

Habis Pakai

ditingkatkan fungsinya

Masyarakat Miskin

dalam pelaksanaan

- Meningkatkan

pembangunan

cakupan pelayanan

- Jumlah dan

kuantitas dan

sumber daya

Laboratorium

- Jumlah dan

kesehatan

kesehatan dan gizi

Kualitas tenaga

kualitas tenaga

manusia kesehatan /

Puskesmas

Kualitas tenaga

masyarakat serta

kesehatan

kesehatan dengan

tenaga kesehatan

- Pengadaan Alat

kesehatan

- Keterampilan tenaga

PHBS

kesehatan yang belum memadai

- Peningkatan

Habis

- Status gizi balita

kualitas upaya

- Pengadaan

dan ibu hamil

- Menyusun

kesehatan baik

Perlengkapan Medis

dibutuhkan

dan ibu hamil

puskesmas -Jumlah dan jenis

terakreditasi dan

- Persalinan oleh

Sistem Kesehatan

upaya kesehatan

Pakai Habis

- Persalinan oleh

tenaga kesehatan

mempersiapkan

tenaga kesehatan

Daerah (SKD)

perorangan (UKP)

- Pengadaan Bahan

tenaga kesehatan

belum memenuhi

puskesmas BLUD

Kabupaten Bogor

maupun upaya

Pendukung Obat dan

kesehatan

perbekalan

- Cakupan Imunisasi

masyarakat ( UKM)

kesehatan

Dasar Lengkap

standar pelayanan fasilitas kesehatan

- Cakupan Imunisasi - Meningkatkan

Dasar Lengkap

kapasitas sumber

- Meningkatkan dan

daya sarana dan

- Upaya

perilaku hidup

- Pengembangan

Program Obat dan

- Upaya

kesehatan dasar dan

prasarana kerja

Penanggulangan

bersih dan sehat

pembiayaan

Perbekalan

Penanggulangan

rujukan yang belum

serta kualitas

Penyakit Menular

kesehatan melalui

Kesehatan

Penyakit Menular

merata

aparatur

sistem jaminan

- Pembangunan

- Lingkungan Bersih

- Mengoptimalkan

pemeliharaan

/Perluasan Gudang

- Lingkungan Bersih

- Sosialisasi informasi

- Meningkatkan

dan sehat melalui

sarana kesehatan

kesehatan

Obat Dinas

dan sehat melalui

program dan hasil

fungsi koordinasi,

pendidikan

yang ada dan

Kesehatan

pendidikan

kegiatan yang belum

regulasi dan

kesehatan

standar operasional

- Peningkatan

- Peningkatan Sarana

kesehatan

maksimal

fasilitasi pelayanan

prosedur untuk

manajemen

dan Prasarana

kesehatan

- Kemandirian

meningkatkan

kesehatan termasuk

Pengadaan Alat

- Kemandirian

- Tingkat pengetahuan

pemerintah, swasta

masyarakat dan

kualitas pelayanan

regulasi dalam

Kesehatan dan Lab

masyarakat dan

dan pendidikan

dan lintas sektor

partisipasi swasta

kesehatan

bidang kesehatan

Kimia di Puskesmas

partisipasi swasta

rendah

dalam pelayanan Meningkatkan

kesehatan

jejaring pelayanan

dan sistem kesehatan daerah

Program Upaya

sistem informasi

(SKD)

Kesehatan

kesehatan

untuk mendeteksi

Masyarakat

- Tata kelola

Pelayanan

penularan penyakit

- Peningkatan

- Biaya Penunjang

Pelayanan

tidak menular semakin

Kesehatan yang

akibat mobilisasi

pemberdayaan

Pelayanan

Kesehatan yang

meningkat, ada

akuntabel

penduduk yang

masyarakat dan

Kesehatan di UPT

akuntabel

tinggi

swasta dalam bidang

Puskesmas dan UPT

kesehatan

Lainnya

ancaman peningkatan penyakit lain ( new

- Rapat kerja

emerging dan re -

- Meningkatkan

emerging)

kualitas kesehatan

- Peningkatan

program upaya

lingkungan di

kualitas kesehatan

kesehatan

masyarakat

lingkungan dalam

masyarakat

masyarakat

- Pelayanan

- Kualitas kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar masih buruk di

kesehatan dalam

masyarakat

rangka P3K

Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

- Tata kelola

kesehatan

2016 11

2017 12

2018 13

100%

100%

100%

100%

100%

65%

65%

65%

65%

65%

dalam pelayanan

- Memanfaatkan

penyakit menular dan

- Intensitas beberapa

2015 10

- Rapat Kerja

memasyarakatkan

- Sarana dan prasaran

masyarakat yang masih

2014 9

Kedokteran Pakai

kompetensi yang - Status gizi balita

- Meningkatkan

Target kinerja

- Pengadaan Alat - Aksesibilitas

Kesehatan untuk

masyarakat terhadap

UKS

Pelayanan kesehatan

- Pengadaan sarana

masih rendah,

pendukung

terutama masyarakat

pelayanan

miskin yang tinggal di

kesehatan di

daerah terpencil dan

puskesmas

letak geografis yang

- Biaya Penunjang

sulit di jangkau

Pelayanan Kesehatan Kerja

- Masih tingginya

- Belanja Jasa Sarana

Angka Kematian Ibu

JKN

(AKI), Angka Kematian Bayi ( AKB) dan Angka

Program Perbaikan Gizi

- Cakupan Balita Gizi

100%

100%

100%

100%

100%

11,36%

11,48%

11,60%

11,72%

11,84%

Masyarakat Kematian Balita

- Pengadaan

Buruk mendapat

(AKABA), akibat 3T

Makanan Tambahan

perawatan

(terlambat mengambil

dan Vitamin

- Rasio Posyandu per

keputusan, terlambat

satuan balita

merujuk, dan

- Rapat kerja

-Persentase Balita gizi

terlambat mendapat

program perbaikan

Buruk

penanganan )

gizi masyarakat Program Pencegahan dan

- Cakupan Penemuan dan

Penanggulangan Penyakit

penanganan penderita

Menular

penyakit TBC BTA

- Penyemprotan


/fogging sarang

DBD

- Peningkatan surveilans

-Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization - Cakupan penjaringan

Jemaah haji

kesehatan siswa SD dan setingkat

program P2TB

0.020

0,019

0,0185

82%

82%

82%

82%

82%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

(UCI)

- Pemeriksaan Calon - Fasilitasi pelaksanaan

0.020

penanganan Penderita penyakit

nyamuk epidemiologi dan penanggulangan wabah

0,021

- Cakupan AFP rate per 100.000

- Fasilitasi pelaksanaan

penduduk< 15 thn

kegiatan program P2 Diare Ispa - Fasilitasi pelaksanaan

- Kesembuhan Penderita TB BTA positif

kegiatan P2 Kusta - Pencegahan dan

2/100.000pddk< 15

2/100.000pddk< 15

2/100.000pddk< 15

2/100.000pddk< 15

2/100.000pddk< 15

85%

85%

85%

85%

85%

- Penemuan penderita Pneumonia Balita

100%

100%

100%

100%

100%


- Penemuan Penderita Diare

100%

100%

100%

100%

100%

Menular Seksual ( HIV/AIDS)

Mendapat Pelayanan

- Surveilans Accute Flacid

- Cakupan desa/kel KLB yg

100%

100%

100%

100%

100%

Paralysis (AFP) - Pengobatan Massal Filariasis

dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

- Fasilitasi Program Imunisasi

- Penderita Kusta (PB dan MB)

90%

90%

90%

90%

90%

dan BIAS

RFT ( release from treatment)

- Rapat Kerja Program

-Proporsi Imunisasi Campak pd anak 12-23 bln

100%

100%

100%

100%

100%

Pencegahan dan pembetantasan Penyakit serta

-Angka Penemuan kasus

1

1

1

1

1

Surveilans Epidemiologi

malaria per 1.000 penduduk 67%

67%

67%

67%

67%

- Persentase Penduduk yg memiliki akses thdp air minum berkualitas

- Persentase kualitas air

100%

100%

100%

100%

100%

75%

75%

75%

75%

75%

1:9.550

1:9.394

1:9.247

1:9.1106

1:8.982

minum yang memenuhi syarat - Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat Program Pengadaan,

- Rasio Puskesmas, poliklinik,

Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

pustu per satuan penduduk - Cakupan puskesmas

252,5

252,5

252,5

252,5

252,5

Puskesmas/Pustu dan

- Cakupan pembantu

30,65

31,11

31,57

32,03

32,49

jaringannya

puskesmas

80,00

80,00

81,25

81,25

82,50

90,00

90,00

91,25

92,5

93,75

- Pengadaan Puskesmas keliling - Pengadaan Ambulance puskesmas - Pengadaan Perlengkapan kantor puskesmas - Pengadaan Mebeulair puskesmas - Pengadaan alat-alat kedokteran puskesmas - Pengadaan alat-alat laboratorium puskesmas - Pengadaan sarana pelayanan kesehatan - Revitalisasi puskesmas - Rehabilitasi Puskesmas - Rehabilitasi Ruang Radiologi dan laboratorium -Pembangunan Pustu - Pembangunan Puskesmas DTP -Pengadaan Lahan Puskesmas - Pengadaan Lemari Es Pusk - Biaya Pengurusan Surat Ijin operasional puskesmas - Rehabiltasi pustu - Pengadaan alat kesehatan program KIA - Pemagaran puskesmas -Pembangunan Gedung puskesmas PONED - Pengadaan alat kesehatan puskesmas mampu PONED - Pembangunan lahan parkir puskesmas -Pengadaan UKS Kit untuk puskesmas -Pengadaan Lansia Kit untuk puskesmas - Pengadaan PPTM Kit di puskesmas Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak


- Kemitraan Paraji untuk

ditangani - Cakupan pertolongan

persalinan di puskesmas

persalinan oleh tenaga

PONED -Belanja operasional call center/ SMS Gateway

kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan - Cakupan Kunjungan bayi

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

-Rapat kerja program

- Cakupan Kunjungan Bumil

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

peningkatan pelayanan

K4

kesehatan Ibu, Anak dan remaja

- Cakupan Pelayanan Nifas

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

- Cakupan Neonatus dengan

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

70,5

70,9

71,20

71,5

71,7

komplikasi yang ditangani Program Peningkatan


Pelayanan Kesehatan Lansia

(UHH)

- Rapat kerja Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia - Kegiatan Peringatan Hari Lanjut Usia (HLUN) - Peningkatan Kemampuan Petugas Kesehatan dan Kader dalam Manajemen Posbindu - Pengembangan Puskesmas Santun Lansia - Optimalisasi Pelaksanaan Posbindu - Pembinaan Pelayanan Kesehatan Lansia di Panti Werda - Pengembangan Posbindu PTM (Penyakit Tidak Menular ) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja - Rapat kerja Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja - Peningkatan Kemampuan KKR /Peer Konselor - Peningkatan Kemampuan Guru UKS - Pengembangaan Puskesmas PKPR - Penjaringan Kesehatan Bagi Remaja - Pendidikan Kespro Remaja di Institusi - Pelayanan Kesehatan Anak berkebutuhan Khusus Program Standarisasi

Rasio dokter per satuan penduduk

1: 3.879

1 : 3.835

1 :3.788

1 : 3.741

1 :3.690

Pelayanan Kesehatan - Monitoring Evaluasi dan

Rasio tenaga medis per satuan

1 : 2.637

1 : 2. 606

1 : 2.576

1 :2.542

1 : 2.508

pelaporan

penduduk

- Penyusunan dan pengembangan data kesehatan - Pengembangan kegiatan pengelolaan Primari care ( P care) JKN puskesmas - Pembinaan sarana/institusi

swasta -Jasa pelayanan kesehatan - Rapat koordinasi, evaluasi dan perencanaan program - Akreditasi puskesmas - Persiapan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD) Program Pelayanan Kesehatan

- Cakupan Pelayanan

Penduduk miskin

Kesehatan rujukan pasien

-Pelayanan Operasi Katarak

masyarakat miskin;

- Jaminan Pelayanan Kesehatan

- Cakupan pelayanan kesehatan

Daerah

dasar pasien masyarakat

- Peningkatan Pelayanan kesehatan bagi Masyarakat

miskin

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1: 218.066

1:205.948

1: 195.519

1:186.463

1: 178.526

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Miskin di Luar Kuota Jamkesmas Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit/ RS

- Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk - Cakupan pelayanan Gawat

Jiwa/ RS Paru/ RS Mata

darurat Level 1 yg harus

- Pengadaan Ruang Rawat Kelas III RSAU

diberikan sarana kesehatan

Program Pengawasan dan

-Cakupan pengawasan

Pengendalian kesehatan

terhadap obat dan makanan

makanan

berbahaya

(RS) di kabupaten/Kota

- Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga - Penyuluhan keamanan pangan dlm rangka sertifikasi produk pangan (SPPIRT) Program Pengembangan

- Cakupan Rumah dengan bebas jentik

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

Lingkungan Sehat -Pengawasan Hygiene dan

Prosentase TTU yg memenuhi

77,72

78,22

78,72

79,22

79,72

sanitasi tempattempat Umum

syarat

- Sanitasi Total Berbasis

Prosentase TPM yg memenuhi

89,96

90,21

90,46

90,71

90,96

Masyarakat (STBM)

syarat

- Pengawasan Hygiene dan

Cakupan JAGA memenuhi syarat

70,63

71,13

71,63

72,13

72,63

sanitasi Tempat - Rapat kerja Program

Cakupan SAB memenuhi

70,57

71,07

71,57

72,07

72,57

Pengembangan Lingkungan sehat

syarat

60

80

85

90

100

- Pengawasan Kualitas lingkungan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat -Penyediaan Media Penyuluhan Kesehatan - Penyuluhan Kesehatan - Fasilitasi UKBM dan Pembinaan Kesehatan Lintas sektor

Cakupan Desa Siaga Aktif

- Fasilitasi Tim Pembina Kabupaten Sehat -Rapat Kerja Bidang Promosi dan SDK - Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Program Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional -Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan& Penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah - Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran - Penyediaan Pel. Administrasi Kepegawaian - Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang - Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor - Penyediaan Pelayanaan arsip SKPD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional - Pengadaan Mebelair - Pengadaan Peralatan Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

- Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas - Rehabilitasi Rumah Dinas Paramedis Puskesmas - Pemasangan Partisi dan Penataan Interior Kantor Dinas Kesehatan - Pembangunan Turap Gedung Kantor Dinas Kesehatan - Revitalisasi Rumah Dinas Puskesmas - Pembangunan Rumah dinas Puskesmas - Pengadaan sarana penunjang gudang vaksin dinas kesehatan Program Peningkatan Disiplin aparatur - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

TOTAL

Biaya

Lokasi kegiatan

14

15

226.064.543.735 Dinas kesehatan

593.726.295.642 Dinas kesehatan dan Puskesmas

32.700.556.527 Dinas Kesehatan


354.746.865.262





867.203.723.418

4.882.481.000

727.938.113








2.378.969.051.491

REVIEW RENTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013-2018

Kabupaten/Kota


Isu-Isu Strategis

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Program Prioritas dan kegiatan

Sasaran

Indikator Kinerja

1

2

3

4

5

6

7

8

- Regulasi bidang

- Meningkatkan

- Sarana dan

- Mengoptimalkan

- Pemenuhan sarana

Program Obat dan

- Sarana dan

Prosentase Pengadaan

kesehatan di

Cakupan

prasarana yankes

kewenangan

dan prasarana

Perbekalan

prasarana yankes

Obat Essensial

Kabupaten Bogor

Kepesertaan

dasar dan rujukan

untuk

kesehatan sesuai

Kesehatan

dasar dan rujukan

dinilai masih sangat

Masyarakat dalam

pengembangan

dengan standar yang

- Pengadaan Obat

lemah dan perlu

Jaminan Kesehatan

- Pelayanan

pelayanan

berlaku

Pelayanan

- Pelayanan

dibenahi serta

Nasional

Kesehatan

kesehatan

Kesehatan Dasar

Kesehatan

- Pemenuhan dan

-Pengadaan Bahan

Masyarakat Miskin

- Meningkatkan

peningkatan kualitas

Habis Pakai

ditingkatkan fungsinya

Masyarakat Miskin

dalam pelaksanaan

- Meningkatkan

pembangunan

cakupan pelayanan

- Jumlah dan

kuantitas dan

sumber daya

Laboratorium

- Jumlah dan

kesehatan

kesehatan dan gizi

Kualitas tenaga

kualitas tenaga

manusia kesehatan /

Puskesmas

Kualitas tenaga

masyarakat serta

kesehatan

kesehatan dengan

tenaga kesehatan

- Pengadaan Alat

kesehatan

- Keterampilan tenaga

PHBS

kesehatan yang belum memadai

- Peningkatan

Habis

- Status gizi balita

kualitas upaya

- Pengadaan

dan ibu hamil

- Menyusun

kesehatan baik

Perlengkapan Medis

dibutuhkan

dan ibu hamil

puskesmas -Jumlah dan jenis

terakreditasi dan

- Persalinan oleh

Sistem Kesehatan

upaya kesehatan

Pakai Habis

- Persalinan oleh

tenaga kesehatan

mempersiapkan

tenaga kesehatan

Daerah (SKD)

perorangan (UKP)

- Pengadaan Bahan

tenaga kesehatan

belum memenuhi

puskesmas BLUD

Kabupaten Bogor

maupun upaya

Pendukung Obat dan

kesehatan

perbekalan

- Cakupan Imunisasi

masyarakat ( UKM)

kesehatan

Dasar Lengkap

standar pelayanan fasilitas kesehatan

- Cakupan Imunisasi - Meningkatkan

Dasar Lengkap

kapasitas sumber

- Meningkatkan dan

daya sarana dan

- Upaya

perilaku hidup

- Pengembangan

Program Obat dan

- Upaya

kesehatan dasar dan

prasarana kerja

Penanggulangan

bersih dan sehat

pembiayaan

Perbekalan

Penanggulangan

rujukan yang belum

serta kualitas

Penyakit Menular

kesehatan melalui

Kesehatan

Penyakit Menular

merata

aparatur

sistem jaminan

- Pembangunan

- Lingkungan Bersih

- Mengoptimalkan

pemeliharaan

/Perluasan Gudang

- Lingkungan Bersih

- Sosialisasi informasi

- Meningkatkan

dan sehat melalui

sarana kesehatan

kesehatan

Obat Dinas

dan sehat melalui

program dan hasil

fungsi koordinasi,

pendidikan

yang ada dan

Kesehatan

pendidikan

kegiatan yang belum

regulasi dan

kesehatan

standar operasional

- Peningkatan

- Peningkatan Sarana

kesehatan

maksimal

fasilitasi pelayanan

prosedur untuk

manajemen

dan Prasarana

kesehatan

- Kemandirian

meningkatkan

kesehatan termasuk

Pengadaan Alat

- Kemandirian

- Tingkat pengetahuan

pemerintah, swasta

masyarakat dan

kualitas pelayanan

regulasi dalam

Kesehatan dan Lab

masyarakat dan

dan pendidikan

dan lintas sektor

partisipasi swasta

kesehatan

bidang kesehatan

Kimia di Puskesmas

partisipasi swasta

rendah

dalam pelayanan Meningkatkan

kesehatan

jejaring pelayanan

dan sistem kesehatan daerah

Program Upaya

sistem informasi

(SKD)

Kesehatan

kesehatan

untuk mendeteksi

Masyarakat

- Tata kelola

Pelayanan

penularan penyakit

- Peningkatan

- Biaya Penunjang

Pelayanan

tidak menular semakin

Kesehatan yang

akibat mobilisasi

pemberdayaan

Pelayanan

Kesehatan yang

meningkat, ada

akuntabel

penduduk yang

masyarakat dan

Kesehatan di UPT

akuntabel

tinggi

swasta dalam bidang

Puskesmas dan UPT

kesehatan

Lainnya

ancaman peningkatan penyakit lain ( new

- Rapat kerja

emerging dan re -

- Meningkatkan

emerging)

kualitas kesehatan

- Peningkatan

program upaya

lingkungan di

kualitas kesehatan

kesehatan

masyarakat

lingkungan dalam

masyarakat

masyarakat

- Pelayanan

- Kualitas kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar masih buruk di

kesehatan dalam

masyarakat

rangka P3K

Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

- Tata kelola

kesehatan

2016 11

2017 12

2018 13

100%

100%

100%

100%

100%

65%

65%

65%

65%

65%

dalam pelayanan

- Memanfaatkan

penyakit menular dan

- Intensitas beberapa

2015 10

- Rapat Kerja

memasyarakatkan

- Sarana dan prasaran

masyarakat yang masih

2014 9

Kedokteran Pakai

kompetensi yang - Status gizi balita

- Meningkatkan

Target kinerja

- Pengadaan Alat - Aksesibilitas

Kesehatan untuk

masyarakat terhadap

UKS

Pelayanan kesehatan

- Pengadaan sarana

masih rendah,

pendukung

terutama masyarakat

pelayanan

miskin yang tinggal di

kesehatan di

daerah terpencil dan

puskesmas

letak geografis yang

- Biaya Penunjang

sulit di jangkau

Pelayanan Kesehatan Kerja

- Masih tingginya

- Belanja Jasa Sarana

Angka Kematian Ibu

JKN

(AKI), Angka Kematian Bayi ( AKB) dan Angka

Program Perbaikan Gizi

- Cakupan Balita Gizi

100%

100%

100%

100%

100%

11,36%

11,48%

11,60%

11,72%

11,84%

Masyarakat Kematian Balita

- Pengadaan

Buruk mendapat

(AKABA), akibat 3T

Makanan Tambahan

perawatan

(terlambat mengambil

dan Vitamin

- Rasio Posyandu per

keputusan, terlambat

satuan balita

merujuk, dan

- Rapat kerja

-Persentase Balita gizi

terlambat mendapat

program perbaikan

Buruk

penanganan )

gizi masyarakat Program Pencegahan dan



penanganan penderita

Menular

penyakit TBC BTA

- Penyemprotan


/fogging sarang

DBD

- Peningkatan surveilans

-Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization - Cakupan penjaringan

Jemaah haji

kesehatan siswa SD dan setingkat

program P2TB

0.020

0,019

0,0185

82%

82%

82%

82%

82%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

(UCI)

- Pemeriksaan Calon - Fasilitasi pelaksanaan

0.020

penanganan Penderita penyakit

nyamuk epidemiologi dan penanggulangan wabah

0,021

- Cakupan AFP rate per 100.000

- Fasilitasi pelaksanaan

penduduk< 15 thn

kegiatan program P2 Diare Ispa - Fasilitasi pelaksanaan


kegiatan P2 Kusta - Pencegahan dan

2/100.000pddk< 15

2/100.000pddk< 15

2/100.000pddk< 15

2/100.000pddk< 15

2/100.000pddk< 15

85%

85%

85%

85%

85%


100%

100%

100%

100%

100%


- Penemuan Penderita Diare

100%

100%

100%

100%

100%

Menular Seksual ( HIV/AIDS)

Mendapat Pelayanan

- Surveilans Accute Flacid

- Cakupan desa/kel KLB yg

100%

100%

100%

100%

100%

Paralysis (AFP) - Pengobatan Massal Filariasis

dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

- Fasilitasi Program Imunisasi

- Penderita Kusta (PB dan MB)

90%

90%

90%

90%

90%

dan BIAS

RFT ( release from treatment)

- Rapat Kerja Program

-Proporsi Imunisasi Campak pd anak 12-23 bln

100%

100%

100%

100%

100%

Pencegahan dan pembetantasan Penyakit serta

-Angka Penemuan kasus

1

1

1

1

1

Surveilans Epidemiologi

malaria per 1.000 penduduk 67%

67%

67%

67%

67%

- Persentase Penduduk yg memiliki akses thdp air minum berkualitas

- Persentase kualitas air

100%

100%

100%

100%

100%

75%

75%

75%

75%

75%

1:9.550

1:9.394

1:9.247

1:9.1106

1:8.982

minum yang memenuhi syarat - Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat Program Pengadaan,

- Rasio Puskesmas, poliklinik,

Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

pustu per satuan penduduk - Cakupan puskesmas

252,5

252,5

252,5

252,5

252,5

Puskesmas/Pustu dan

- Cakupan pembantu

30,65

31,11

31,57

32,03

32,49

jaringannya

puskesmas

80,00

80,00

81,25

81,25

82,50

90,00

90,00

91,25

92,5

93,75

- Pengadaan Puskesmas keliling - Pengadaan Ambulance puskesmas - Pengadaan Perlengkapan kantor puskesmas - Pengadaan Mebeulair puskesmas - Pengadaan alat-alat kedokteran puskesmas - Pengadaan alat-alat laboratorium puskesmas - Pengadaan sarana pelayanan kesehatan - Revitalisasi puskesmas - Rehabilitasi Puskesmas - Rehabilitasi Ruang Radiologi dan laboratorium -Pembangunan Pustu - Pembangunan Puskesmas DTP -Pengadaan Lahan Puskesmas - Pengadaan Lemari Es Pusk - Biaya Pengurusan Surat Ijin operasional puskesmas - Rehabiltasi pustu - Pengadaan alat kesehatan program KIA - Pemagaran puskesmas -Pembangunan Gedung puskesmas PONED - Pengadaan alat kesehatan puskesmas mampu PONED - Pembangunan lahan parkir puskesmas -Pengadaan UKS Kit untuk puskesmas -Pengadaan Lansia Kit untuk puskesmas - Pengadaan PPTM Kit di puskesmas Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak


- Kemitraan Paraji untuk

ditangani - Cakupan pertolongan

persalinan di puskesmas

persalinan oleh tenaga

PONED -Belanja operasional call center/ SMS Gateway

kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan - Cakupan Kunjungan bayi

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

-Rapat kerja program

- Cakupan Kunjungan Bumil

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

peningkatan pelayanan

K4

kesehatan Ibu, Anak dan remaja

- Cakupan Pelayanan Nifas

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

- Cakupan Neonatus dengan

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

70,5

70,9

71,20

71,5

71,7

komplikasi yang ditangani Program Peningkatan


Pelayanan Kesehatan Lansia

(UHH)

- Rapat kerja Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia - Kegiatan Peringatan Hari Lanjut Usia (HLUN) - Peningkatan Kemampuan Petugas Kesehatan dan Kader dalam Manajemen Posbindu - Pengembangan Puskesmas Santun Lansia - Optimalisasi Pelaksanaan Posbindu - Pembinaan Pelayanan Kesehatan Lansia di Panti Werda - Pengembangan Posbindu PTM (Penyakit Tidak Menular ) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja - Rapat kerja Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja - Peningkatan Kemampuan KKR /Peer Konselor - Peningkatan Kemampuan Guru UKS - Pengembangaan Puskesmas PKPR - Penjaringan Kesehatan Bagi Remaja - Pendidikan Kespro Remaja di Institusi - Pelayanan Kesehatan Anak berkebutuhan Khusus Program Standarisasi

Rasio dokter per satuan penduduk

1: 3.879

1 : 3.835

1 :3.788

1 : 3.741

1 :3.690

Pelayanan Kesehatan - Monitoring Evaluasi dan


1 : 2.637

1 : 2. 606

1 : 2.576

1 :2.542

1 : 2.508

pelaporan

penduduk

- Penyusunan dan pengembangan data kesehatan - Pengembangan kegiatan pengelolaan Primari care ( P care) JKN puskesmas - Pembinaan sarana/institusi

swasta -Jasa pelayanan kesehatan - Rapat koordinasi, evaluasi dan perencanaan program - Akreditasi puskesmas - Persiapan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD) Program Pelayanan Kesehatan

- Cakupan Pelayanan

Penduduk miskin

Kesehatan rujukan pasien

-Pelayanan Operasi Katarak

masyarakat miskin;

- Jaminan Pelayanan Kesehatan

- Cakupan pelayanan kesehatan

Daerah

dasar pasien masyarakat

- Peningkatan Pelayanan kesehatan bagi Masyarakat

miskin

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1: 218.066

1:205.948

1: 195.519

1:186.463

1: 178.526

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Miskin di Luar Kuota Jamkesmas Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit/ RS

- Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk - Cakupan pelayanan Gawat

Jiwa/ RS Paru/ RS Mata

darurat Level 1 yg harus

- Pengadaan Ruang Rawat Kelas III RSAU

diberikan sarana kesehatan

Program Pengawasan dan

-Cakupan pengawasan

Pengendalian kesehatan

terhadap obat dan makanan

makanan

berbahaya

(RS) di kabupaten/Kota

- Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga - Penyuluhan keamanan pangan dlm rangka sertifikasi produk pangan (SPPIRT) Program Pengembangan


95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

Lingkungan Sehat -Pengawasan Hygiene dan

Prosentase TTU yg memenuhi

77,72

78,22

78,72

79,22

79,72

sanitasi tempattempat Umum

syarat

- Sanitasi Total Berbasis

Prosentase TPM yg memenuhi

89,96

90,21

90,46

90,71

90,96

Masyarakat (STBM)

syarat

- Pengawasan Hygiene dan

Cakupan JAGA memenuhi syarat

70,63

71,13

71,63

72,13

72,63

sanitasi Tempat - Rapat kerja Program

Cakupan SAB memenuhi

70,57

71,07

71,57

72,07

72,57

Pengembangan Lingkungan sehat

syarat

60

80

85

90

100

- Pengawasan Kualitas lingkungan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat -Penyediaan Media Penyuluhan Kesehatan - Penyuluhan Kesehatan - Fasilitasi UKBM dan Pembinaan Kesehatan Lintas sektor


- Fasilitasi Tim Pembina Kabupaten Sehat -Rapat Kerja Bidang Promosi dan SDK - Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Program Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional -Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan& Penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah - Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran - Penyediaan Pel. Administrasi Kepegawaian - Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang - Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor - Penyediaan Pelayanaan arsip SKPD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional - Pengadaan Mebelair - Pengadaan Peralatan Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional -Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

- Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas - Rehabilitasi Rumah Dinas Paramedis Puskesmas - Pemasangan Partisi dan Penataan Interior Kantor Dinas Kesehatan - Pembangunan Turap Gedung Kantor Dinas Kesehatan - Revitalisasi Rumah Dinas Puskesmas - Pembangunan Rumah dinas Puskesmas - Pengadaan sarana penunjang gudang vaksin dinas kesehatan Program Peningkatan Disiplin aparatur - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur -Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Kesehatan - Pengiriman Peserta Bintek Asuhan Persalinan Normal (APN) - Pengiriman Peserta Bintek Penatalaksanaan Asfiksia Bayi Baru Lahir - Bimbingan Teknis Pertolongan Pertama Gawat Darurat Obstetri dan Neonatal (PPGDON) - Pengiriman peserta bimbingan teknis PONED - Pengiriman peserta Bimbingan teknis PPGD - Bimbingan Teknis simulasi Deteksi Dini Intervensi Tumbuh Kembang (SDIDTK) - Pengiriman peserta Bimbingan Teknis Konselor Menyusui - Bintek Pemantauan Pertumbuhan Balita - Pelatihan Akreditasi puskesmas - Bimbingan Teknis MTBS/M - Pelatihan tatalaksana Gizi Buruk - Bintek Manajemen Program Gizi - Pelatihan Geriatri - Pelatihan Penanganan Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan - Pelatihan Mikrokopis Malaria - Pelatihan PPTM Bagi Petugas Puskesmas

- Pelatihan Manajemen Program Imunisasi - Set Up Pelayanan HIV dan IMS - Pengiriman Pelatihan VCT petugas puskesmas Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Penyusunan laporan Keuangan Semesteran - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun - Penyusunan Perencanaan anggaran - Penatausahaan Keuangan SKPD - Penyusunan Renstra SKPD - Penyusunan Renja SKPD - Publikasi Kinerja

TOTAL

Biaya

Lokasi kegiatan

14

15


593.726.295.642 Dinas kesehatan dan Puskesmas



354.746.865.262





867.203.723.418

4.882.481.000

727.938.113








2.378.969.051.491

Target Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Dinas Kesehatan Kab/Kota :

Kabupaten Bogor

NO

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Pencapaian Tahun 2013

1

2

3

4 70

Realisasi Pencapaian (Kab/Kota ) Tahun 2013 5 216 desa (100.93%)

50

-

SD ber PHBS . OPD Prov ber PHBS .

80 100

-

Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya .

40

Meningkatnya Meningkatnya komitmen dan Persentase desa siaga kemampuan aktif kabupaten/kota untuk mencapai Desa Siaga dan PHBS Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS

Menjamin setiap orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan atau rujukan/spesialistik yang bermutu

Keterangan

Target 214 desa

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat 55,15% miskin 20,82% Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RS dan jaringannya . Persentase RSD mempunyai Tim Terapi Gizi .

80%

-

Ratio Kematian Bayi dari 5,14 menjadi 2,64/1000 KH

2,64

32/1.000 kelahiran hidup

Meningkatnya perlindungan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, anak dan masyarakat risiko tinggi

Angka Kematian Bayi sesuai SDKI 2012

Ratio Kematian Ibu dari 96 /100.000 KH pada tahun 2008 menjadi 73/100.000 KH pada tahun 2014

73

meningkatnya persen kab/kota dengan gizi buruk kurang dari 0.9%

100

Cakupan Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan . Cakupan Kunjungan Neonatus pertama (KN 1) . Cakupan pelayanan kesehatan antenatal (K4) . Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN Lengkap) . Cakupan neonatus komplikasi yg ditangani .

95%

95%

228 /100.000 kelahiran hidup

-

86,11% -

96.00%

86.00%

60%

84.51% 46,05%

Angka Kematian Ibu sesuai SDKI 2012

NO

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja


1

2

3

4

Meningkatnya komitmen dan kemampuan kabupaten/kota untuk mencapai Desa Siaga dan PHBS

Realisasi Pencapaian (Kab/Kota ) Tahun 2013 5

Keterangan

Cakupan penanganan komplikasi kebidanan (PK) .

50.00%

99,70%

Cakupan Pelayanan kesehatan ibu nifas (KF3) . Cakupan kunjungan balita .

86.00%

87,47%

75.00%

Cakupan kunjungan bayi . Cakupan Peserta KB Aktif .

86.00%

77,42% Cakupan pelayanan anak balita 94,76%

Cakupan SD/MI yang melaksanakan penjaringan siswa kelas I . Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas Santun Lansia .

92.00%

65.00%

-

Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 4 puskesmas mampu tatalaksana Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)

87.00%

-

Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas mampu Tatalaksana KTA

75.00%

-

86.00%

100% metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan Non MKJP 90,23%

Meningkatnya Keluarga Sadar Gizi Meningkatnya status gizi balita Menurunnya prevalensi balita gizi buruk dari 1,08 menjadi 0,5% Persentase Balita Naik Timbangannya Persentase Balita ditimbang berat badannya Persentase Balita 6-59 bulan mendapat kapsul Vitamin A Persentase ibu hamil yang mendapatkan Fe 90 tablet (Fe 3) Gizi buruk mendapat perawatan Persentase Balita (6-24 bulan) BGM Gakin dapat MP-ASI Presentase bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif

0.6

0,69%

88.6.

77,02%

85.00%

67,00%

100.00%

83,19%

96.00%

-

100.00%

100%

20.00%

93,55%

75.00%

48,08%

NO

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja


1

2

3

4


Jumlah Kab/Kota yang melaporkan Penggunaan Obat Rasional (POR) Jumlah RS pemerintah yg melaksanakan 12 kegiatan Pelayanan Informasi Obat (PIO) sesuai standar

26

-

15

-

Jumlah Kab/Kota dengan puskesmas yg melaksanakan 10 kegiatan Pelayanan Informasi Obat (PIO) sesuai standar Prosentase penggunaan obat generik di sarana pelayanan pemerintah (RSUD)

26

-

70%

-

Keterangan

Meningkatnya komitmen dan penggunaan obat obat kemampuan yang rasional dan kabupaten/kota pemakaian obat untuk mencapai Siaga generik di Desa fasilitas dan PHBS kesehatan pelayanan pemerintah dan swasta disetiap jenjang

Meningkatnya pengawasan dan pengendalian peredaran sediaan makanan dan sediaan perbekalan farmasi terutama napza, narkoba dan batra

100% 25%

Jumlah Kab/Kota yang melaporkan penggunaan narkotika dan psikotropika dengan software sipnap

-

-

Persentase produk farmasi (Alkes,obat, kosmetik, alkes, otrad dan PKRT) yang diuji memenuhi syarat

80%

Jumlah sarana industri rumah tangga yang di bina dan di awasi

3000

Jumlah Industri kecil obat tradisional(IKOT) dibina dan diawasi

90%

-

Persentase Kabupaten Kota minimal 2 puskesmas yang melaksanakan pembinaan program kesehatan tradisional

40%

-

4283

NO

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja


1

2

3

4


Meningkatnya Tertanggulanginya komitmen dan masalah kesehatan kemampuan pada saat dan pasca kabupaten/kota untuk bencana dan antisipasi mencapai Desa Siaga global warming dan PHBS Meningkatnya derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat melalui aktifitas fisik dan olahraga yang baik, benar, teratur dan terukur

Prosentase kab/kota dengan rapid health assesment (RHA) Bencana ≥ 80%

80%

-

Persentase Puskesmas di 26 Kabupaten Kota yang melaksanakan pembinaan program kesehatan Olahraga masyarakat

40%

-

Meningkatnya Kualifikasi Rumah Sakit Provinsi menjadi Center of Excellent/Rujukan Spesifik berbasis Masalah Kesehatan Jawa Barat (diantaranya stroke, penyakit jantung, dan gerontology) yang mempunyai kualitas tingkat Nasional/Dunia; Terwujudnya sistem

Persentase RS provinsi yang telah menjadi centre of exellent sesuai bidangnya

30%

-

rujukan pelayanan kesehatan dan penunjangnya (Laboratorium Diagnostik Kesehatan) regional Jawa Barat (diantaranya HIV dan Flu Burung)

Tingkat pencapaian BLK sebagai CoE pelayanan penunjang diagnostik dan laboratorium kesehatan masyarakat bertaraf internasional

-

Jumlah Rumah Sakit Pemerintah (RSUD, RS Povinsi, RS TNI Polri dan RS Vertikal) yang mampu melaksanakan pelayanan kesehatan penyakit TB Paru sesuai standar

50%

-

Jumlah RSD berfungsi sebagai RS Rujukan kasus Flu burung

7

-

Keterangan

NO

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja


1

2

3

4


Meningkatnya Tersedianya Jumlah Dokumen komitmen dan anggaran/pembiayaan Laporan Akuntabilitas kemampuan kesehatan di Provinsi Diskes Provinsi kabupaten/kota serta Kabupaten untuk dan mencapai Desa Siaga Kota dengan jumlah dan PHBS teralokasi mencukupi, sesuai dengan besaran masalah dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna dan diutamakan untuk Upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan (Preventif dan Promotif);

1

-

Jumlah Dokumen Laporan Pencapaian Kinerja Diskes Provinsi

5

-

Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Kesehatan Jumlah dokumen penetapan kinerja Diskes Prov. Jabar Tersedianya data dan informasi komprehensif kesehatan Jawa Barat

7

-

1

-

74

-

Terwujudnya sistem informasi dan Surveilance Epidemiologi Kesehatan yang evidence base, akurat diseluruh Kabupaten dan Kota, Provinsi Jawa Barat dan on line dengan Nasional

Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Skala Provinsi

Jumlah dokumen pendukung pengembangan JPKM Jawa Barat (model, perda dan pergub)

Jumlah dokumen regulasi dan pendukung Sistem Kesehatan Provinsi (Perda, dan Pergub) Tersedianya berbagai Jumlah dokumen NSPK kebijakan, standar bidang kesehatan skala pelayanan kesehatan provinsi Provinsi, SPM bidang kesehatan Provinsi, pedoman dan regulasi kesehatan ditiadakan

-

Keterangan

NO

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja


1

2

3

4


1

-

1

-

Pelayanan kesehatan Terbentuknya Tim di setiap Rumah Sakit, Jaminan Mutu Provinsi Puskesmas dan Jaringannya memenuhi standar mutu

1

-

Terbentuknya Tim Jaminan Mutu Kabupaten / Kota Persentase Puskesmas memenuhi Klasifikasi Standar Mutu

26

-

25%

-

Persentase RSU sesuai standar pelayanan kelas D,C dan B non pendidikan

100

-

Persentase RSK sesuai standar pelayanan kelas C,B dan A

100

-

Keterangan

Meningkatnya Terwujudnya komitmen dan mekanisme dan kemampuan jejaring untuk kabupaten/kota untuk terselenggaranya mencapai Desa komunikasi danSiaga dan PHBS terbentuknya pemahaman publik tentang PHBS, pembangunan kesehatan dan masalah kesehatan global, nasional dan lokal Jumlah Dokumen Kerjasama bidang kesehatan di daerah lintas batas Jumlah dokumen kerjasama mitra praja utama

Terbentuknya Dewan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Barat Persentase kota yang melaksanakan program Puskesmas Perkotaan Persentase Puskesmas yang memenuhi Standar Penilaian Kinerja Puskesmas Terwujudnya akuntabilitas dan pencapaian Kinerja program pembangunan kesehatan yang baik

Persentase Anggaran Kesehatan/ Kapita minimal sesuai dengan WHO dan Komitmen Bupati/Walikota se Indonesia Persentase Dana Pusat (APBN) utk pembiayaan kesehatan yang sesuai dengan standar WHO

-

35%

-

50%

-

-

11,95% Persentase anggaran APBN dibandingkan dengan Total anggaran kesehatan di kab.Bogor

NO

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja


1

2

3

4


Persentase Dana APBD Prov untuk pembiayaan kesehatan yang sesuai dengan standar WHO


8,53% Persentase anggaran APBD Prop dibandingkan dengan Total anggaran kesehatan di kab.Bogor 64,52% Persentase anggaran APBD Kabupaten dibandingkan dengan Total anggaran kesehatan di kab.Bogor

Persentase Dana APBD Kab/Kota utk pembiayaan kesehatan yang sesuai dengan standar WHO

Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit

Jumlah RSD mampu PONEK

Persentase RS Pemerintah yang telah diakreditasi Persentase RS Swasta tang telah diakreditasi Presentasi UTDC sesuai standar Peningkatan kuantitas, Persentase Puskesmas kualitas dan fungsi terakreditasi sarana prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya

Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar terakreditasi

34

-

90.00%

-

70.00%

-

30%

-

25%

-

8.00%

-

Jumlah Puskesmas mampu PONED dan Pelayanan gawat darurat

604

Peningkatan Sarana dan Prasarana Diskes Jabar

90

-

100 90

-

100.00%

-

75.00%

-

Presentasi Akreditasi Laboratorium Klinik swasta yang akreditasi

direncanakan dari tahun 2015 sampai 2018 seluruh pusk di Kabupaten Bogor sudah terakreditasi, sat ini sedang dalam persiapan.

22

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Dinas Kesehatan dan UPT Kesehatan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Gudang Obat Persentase laboratorium Kesehatan milik Pemerintah yang terfasilitasi akreditasi

Keterangan

NO

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja


1

2

3

4


Keterangan

Meningkatnya jumlah Persentase desa UCI komitmen dan persentase desa kemampuan mencapai Universal kabupaten/kota untuk Child Immunization mencapai Desa Siaga (UCI) dan PHBS

95.00%

95,12%

Cakupan immunisasi Polio

90.00%

91,78% Cakupan polio pada bayi

Persentase kab/kota yang melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular

100%

-

Jumlah Kab./Kota yang menyelenggarakan sero surveilans pada kelompok risiko tinggi

20

-

Proporsi Kabupaten/Kota dengan kelengkapan Laporan Survelans Terpadu ≥ 90 %

100.00%

-

Proporsi kab/kota dengan kelengkapan laporan mingguan W2 ≥ 90% Proporsi Kabupaten/Kota dengan AFP rate ≥ 2/100.000 anak < 15 tahun

90.00%

-

-

Setiap KLB dilaporkan secara cepat < 24 jam kepada kepala dan instansi kesehatan terdekat

Eliminasi penyakit tertentu yang berorientasi pada penguatan sistem, kepatuhan terhadap standar dan peningkatan komitmen para pihak

90.00%

2.11/ 100.000

Jumlah kasus AFP rate ( Non Polio) di Kab. Bogor Cakupan pemeriksaan kesehatan ke-I calon jemaah haji

100.00%

Case Detection Rate TB

80.00%

Cure rate (angka kesembuhan) penderita TB BTA + kasus baru

87.00%

-

Meningkatnya peran provinsi dalam upaya pengendalian, penemuan dan tatalaksana kasus HIV/AIDS, TBC, DBD, malaria, penyakit cardio vasculer (stroke, MI), penyakit metabolisme (DM) dan penyakit jiwa, penyakit gimul, penyakit mata dan telinga, penyakit akibat kerja

75,52% Angka Penemuan kasus TB ( CDR ) 84,50% Angka Kesembuhan kasus TB (CR) -

NO

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja


1

2

3

4



Proporsi kab/kota dengan angka kesakitan demam berdarah (DBD) < 55/100.000. Proporsi kab/kota dengan angka kematian (DBD) <1%.

65%

Proporsi penderita flu burung yang ditemukan dan ditangani Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 penduduk Proporsi kasus Malaria mendapat terapi radikal sesuai standar

100%

-

<1

-

100%

-

Persentase kabupaten/kota dengan 10 Puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Jiwa

80.00%

-

Presentase RS yang mampu melaksanakan pelayanan kesehatan pada kasus AIDS, TB sesuai standar

50.00%

-

Persentase kabupaten/ kota dengan 50% Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan Gigi

80.00%

-

Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan operasi katarak bagi Gakin di Prov. Jawa Barat

100%

-

7 40%

-

60.00%

-

30.00%

-

30%

-

Persentase kabupaten/ kota dengan 25% Puskesmas melaksanakan program kesehatan indra Persentase kabupaten/kota dengan 4 Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja Persentase kabupaten/kota mempunyai Sentra Keperawatan Jumlah Kab/Kota minimal 4 Puskesmas yang melaksanakan program Perkesmas

Keterangan

-

76

25

Jumlah Kematian akibat DBD 1,86% Case Fatality Rate ( CFR)

NO

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja


1

2

3

4

Meningkatnya Setiap KLB/Wabah komitmen dan penyakit kemampuan tertanggulangi secara kabupaten/kota cepat dan tepat untuk mencapai Desa Siaga dan PHBS

Terkendalinya pencemaran lingkungan sesuai dengan standar kesehatan terutama di daerah lintas batas kabupaten dan kota serta provinsi


Proporsi Kabupaten/Kota melaporkan KLB <24jam 90%

90.00%

Proporsi kab kota dengan kelengkapan laporan STP KLB >=90%. Tertanggulanginya masalah kesehatan akibat bencana (tidak terjadi KLB penyakit di lokasi bencana).

95.00%

-

95.00%

-

Presentase kab/kota cakupan imunisasi campak ≥ 90% Menurunnya Case Fatality Rate Diare saat KLB Microfilaria rate Meningkatnya kab./kota dengan prevalens kusta< 1 /10.000 pddk Menurunkan Proporsi cacat tingkat 2 pada penderita kusta baru

95%

92,28%

< 1%

72,71%

100% Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yg dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

<1 24 Kab./Kota

Kasus Diare yang ditangani

0,58% Prevalensi penyakit kusta di Kab. Bogor

9%

12,61% Cacat tk 2 penderita kusta di Kab Bogor

Proporsi Kab./Kota dengan Cakupan Pneumonia Balita 86%

40.00%

Persentase Kasus Rabies Yang Ditemukan dan Ditatalaksana sesuai Standar Persentase Kasus Antraks Yang Ditemukan dan Ditatalaksana sesuai Standar Persentase Kasus Pes Yang Ditemukan dan Ditatalaksana sesuai Standar Proporsi Kab./Kota dengan Cakupan Pelayanan Diare 100%

90%

-

80%

-

80%

-

Persentase Kasus Leptopirosis Yang Ditemukan dan Ditatalaksana sesuai Standar Proporsi kab./kota yang melaksanakan manajemen faktor risiko

Keterangan

25,38% Penemuan Kasus Peneumonia balita

23.00%

99,75% Cakupan Penemuan penderita Diare

82%

-

75.00%

-

NO

pencemaran lingkungan sesuai dengan standar kesehatan terutama di daerah lintas batas kabupaten dan kota Sasaran Strategis serta provinsi

Indikator Kinerja


1

2

3

4


Meningkatnya jumlah, jenis dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan (meliputi dokter, bidan desa, perawat dan sarjana kesehatan masyarakat) yang sesuai dengan standar

Proporsi Pembinaan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan di sasaran prioritas provinsi

85.00%

-

Proporsi kabupaten yang dibina dalam penerapan sanitasi total berbasis masyarakat Jumlah Puskesmas PONED yang diawasi kualitas lingkungannya

100.00%

-

-

a. % puskesmas ada dokter min 2

-

60% b. % puskesmas ada dokter gigi min 1 c. % puskesmas ada perawat min 7 d. % pusk ada tenaga Perawat Gigi min 1 e. % pusk. ada tenaga bidan min 3 f. % pusk. ada tenaga nutrisionis min 1 g. % pusk ada tenaga sanitarian min 1 h. % pusk ada tenaga epidemiologi min 1 i. % pusk ada tenaga PKM min 1 j. % pusk ada tenaga Ass. Apoteker min 1 k. % pusk ada tenaga Analis Kes. min 1 l. % RSUD ada tenaga spesialis 4 dasar dan 4 penunjang

n. % PPDS di PKM PONED Jabar Selatan

Meningkatnya pendayagunaan aparatur kesehatan


o. % desa tersedia tenaga bidan p. Tersedia Profil SDM Kesehatan di puskesmas dan RSUD q. Jumlah tenaga kesehatan teladan/ berprestasi r. Meningkatnya % tenaga kesehatan berpendididkan minimal D3 s. Terbentuknya MTKP t. % peserta uji kompetensi tenaga kesehatan tertentu sesuai usulan

55% 50%

-

52% 97%

-

66% 39%

-

9% 16% 7% 33%

-

24%

100% 100%

-

1 dok

15

66

100%

-

Keterangan

NO

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja


1

2

3

4

Meningkatnya kualitas komitmen dan tenaga kesehatan kemampuan kabupaten/kota untuk mencapai Desa Siaga dan PHBS

Persentase pelatihan yang dilaksanakan di Bapelkes terakreditasi

Keterangan

-

100% v. % Penerbitan SK PAK jafung tenaga kesehatan provinsi sesuai usulan x. % Penerbitan registrasi tenaga kesehatan tertentu sesuai usulan y. % institusi tenaga kesehatan yang difasilitasi sesuai usulan % Penerbitan surat tugas dokter spesialis yang diusulkan

100%

100%

100%

100%

Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional di Bapelkes

-

Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti Diklat Pra Tugas di Bapelkes

-

Prosentase Diklat di Bapelkes yang telah dilakukan evaluasi pasca Prosentase Pengembangan Kurikulum dan Modul Diklat di Bapelkes

-

% Evaluasi Pasca Diklat di BAPELKES Meningkatnya Anggaran obat/kapita kecukupan obat dan Rp. 9000/orang/tahun perbekalan kesehatan selama 9 bulan (standar nasional Rp. 9000/ orang/ tahun ) Jumlah Kab/Kota terpenuhi 36 obat esential Prosentase ketersediaan OGB di sarana distribusi

-

100%

RS Kab/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Gawat Darurat sesuai Standar

-

9000

100% Persentase Pengadaan Obat Esensial

27 Kab/ Kota

95% 100%

Meningkatnya Citra Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya


100%

-

Tabel Capaian Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Renstra Tahun 2013 ) Kabupaten/Kota


No


Sasaran

Indikator Kinerja


1

2

3

4

5

1 2

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat

- Meningkatnya cakupan

- Prosentase pengadaan obat

pelayanan kesehatan dan gizi

essensial

bagi masyarakat


100% 100%

perawatan

3

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;


0,02%


100%

Rujukan Pasien masyarakat miskin 4

Program Pencegahan dan Penanggulangan

- Cakupan Desa/kelurahan Universal

Penyakit Menular;

Child Immunization (UCI) - Cakupan penemuan dan

95% 82%

penanganan penderita penyakit TBC BTA - Cakupan penemuan dan

100%

penanganan penderita penyakit DBD 5

6

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan

- Rasio puskesmas, poliklinik, pustu

Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas

per satuan penduduk

Pembantu dan Jaringannya;

- Rasio Rumah Sakit per satuan

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana

penduduk

dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit


1 : 10.396

1 : 326.538 1 : 4.804

No


Sasaran

Indikator Kinerja


1

2

3

4

5

- Rasio tenaga medis per satuan

Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/RS Mata

7

1 : 3.113

- Cakupan puskesmas

252,5%


30,14%

Program Peningkatan Keselamatan Ibu


Melahirkan dan Anak;

ditangani - Cakupan pertolongan persalinan

80% 90%

oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

8 9

- Cakupan kunjungan bayi

93,75


69,97


11,24%

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan

- Cakupan pengawasan terhadap

45%

Makanan

obat dan makanan yang berbahaya


- Prosentase Sarana Kesehatan yang

100%

berijin 10

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

- Meningkatnya kesadaran

Masyarakat

masyarakat tentang perilaku


214 desa

hidup bersih dan sehat; 11

Program Pengembangan Lingkungan sehat

- Cakupan Rumah dengan bebas

95%

jentik - Cakupan TTU (Tempat-Tempat

77,13%

Umum) yang memenuhi syarat - Cakupan TPM (Tempat Pengolahan

89,66%

Makanan) yang memenuhi syarat - Cakupan SAB (Sarana Air Bersih)

70%

No


Sasaran

Indikator Kinerja


1

2

3

4

5

yang memenuhi syarat - Cakupan JAGA (Jamban Keluarga) yang memenuhi syarat 12

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Meningkatnya jumlah dan

13

Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur

kualitas sumber daya kesehatan

14

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Terwujudnya

15

Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

pertanggungjawaban

16

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

kinerja dan keuangan

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

SKPD - Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing

Petunjuk Pengisian : Kolom 1 Kolom 2

: Diisi dengan nomor urut sesuai kebutuhan : Diisi dengan program dan kegiatan sesuai Renstra Dinas Kesehatan kab/Kota diambil target tahun 2013

Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6

: Diisi dengan sasaran program dan kegiatan renstra tahun 2013 : Diisi dengan indikator kinerja program dan kegiatan tahun 2013 : Diisi dengan target kinerja program dan kegiatan tahun 2013 : Diisi dengan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2013

70%

tan Kabupaten/Kota

Realisasi Tahun 2013 6 100% 100%

0,0207% 100% 95,12% 92,08%

100% 1 : 9718 1 : 232.353 1 : 3.923

Realisasi Tahun 2013 6 1 : 2.667 252,5% 30,18% 99,70% 86,11%

94,76% 69,69 11,43% 45,09% 109,65% 216 desa ( 100,93%)

95,01% 77,22% 89,71% 70,07%

nas Kesehatan kab/Kota diambil target tahun 2013

tahun 2013 ahun 2013 un 2013 ahun 2013

Realisasi Tahun 2013 6 70,13%

TABEL V.1 TABEL V.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018

INDIKATOR KINERJA

DATA CAPAIAN

PROGRAM

PROGRAM(OUTCOME)

PADA TAHUN AWAL

DAN

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

2013

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

KODE SASARAN

1 1 Meningkatkan

2 1 Sarana dan

3 -

Prosentase Pengadaan Obat essensial

4 1 02 01 15

5 1

Program Obat dan Perbekalan

- Prosentase Pengadaan Obat essensial

2014 TARGET

6

7

KONDISI KINERJA

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

8

2015 Rp. 9

PADA AKHIR PERIODE

2016

2017

2018

RENSTRA SKPD 2018

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

10

11

12

13

14

15

16

17

18

22.333.077.600

100%

19.715.164.000

100%

137 jenis

39.676.735.000

100%

43.644.408.500

100%

48.008.849.350

100%

52.809.734.285

140 jenis

30.134.523.100

140 jenis

33.147.975.410

145 jenis

100%

Rp. 19 226.064.543.735

Cakupan

Prasarana

Kepesertaan

yankes dasar dan

-

Kesehatan; Pengadaan Obat pelayanan Kesehatan Dasar (DAK)

Jumlah Jenis obat pelayanan kesehatan dasar yang dibeli

17.078.292.500

131 jenis

14.016.453.000

36.462.772.951

158.235.037.961

Masyarakat

rujukan

-

Pengadaan Bahan Habis Pakai Laboratorium Puskesmas

Jumlah Jenis Bahan Habis Pakai Lab pusk yang dibeli

1.244.814.600

87 jenis

1.472.839.000

98 jenis

4.966.335.000

95 jenis

5.462.968.500

95 jenis

6.009.265.350

95 jenis

6.610.191.885

25.766.414.335

Masyarakat

-

Pengadaan Alat Kedokteran Pakai Habis

Jumlah Jenis alat kedokteran pakai habis yang dibeli

2.609.896.500

13 jenis

2.902.580.000

18 jenis

5.020.252.000

18 jenis

5.522.277.200

18 jenis

6.074.504.920

18 jenis

6.681.955.412

28.811.466.032

-

Pengadaan Perlengkapan Medis Pakai Habis

Jumlah jenis perlengkapan medis pakai habis yg dibeli

616.104.000

10 jenis

619.868.000

10 jenis

928.441.000

10 jenis

1.021.285.100

10 jenis

1.123.413.610

10 jenis

1.235.754.971

5.544.866.681

-

Pengadaan Bahan Pendukung Obat dan Perbekalan kesehatan

Jumlah jenis bhan pendukung obat dan perbekalan kesehatan yang dibeli

660.545.000

7 jenis

678.614.000

2 jenis

1.330.166.000

7 jenis

1.463.182.600

7 jenis

1.609.500.860

7 jenis

1.770.450.946

7.512.459.406

-

Pengadaan Laboratorium Habis Pakai

Jumlah bahan laboratorium habis pakai yang diadakan

123.425.000

-

Rapat Kerja Program Obat dan Perbekalan kesehatan

Jumlah rapat kerja yang di laksanakan

2

Program Upaya Kesehatan


1 02 01 16

masyarakat

- Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

-

10.854.026.553

27.395.021.000

3 kl

24.810.000

3 kl

36.520.000

4 kl

40.172.000

4 kl

44.189.200

4 kl

48.608.120

194.299.320

65%

75.274.362.000

65%

109.372.529.000

65%

120.309.781.900

65%

132.340.760.090

65%

145.574.836.099

593.726.295.642

Masyarakat; 1 02 01 16

Biaya Penunjang Pel. Kesehatan di UPT

Jumlah kunjungan yang datang ke puskesmas

Puskesmas dan UPT lainnya

12.768.774.700

-

UPT Pusk Cibinong

299.892.633

218.443

452.327.000

240.287

401.564.000

264.316

441.720.400

290.748

485.892.440

319.822

534.481.684

2.615.878.157

-

UPT Pusk Babakan Madang

191.145.735

104.477

225.653.000

114.925

177.346.000

126.417

195.080.600

139.059

214.588.660

152.965

236.047.526

1.239.861.521

-

UPT Pusk Gunung Putri

303.579.416

107.209

392.643.000

117.930

324.057.000

129.723

356.462.700

142.695

392.108.970

156.965

431.319.867

2.200.170.953

-

UPT Pusk Sukaraja

546.984.779

99.818

575.603.000

109.800

485.172.000

120.780

533.689.200

132.858

587.058.120

146.144

645.763.932

3.374.271.031

-

UPT Pusk Citeureup

332.825.554

58.779

386.280.000

64.657

301.140.000

71.123

331.254.000

78.235

364.379.400

86.058

400.817.340

2.116.696.294

-

UPT Pusk Cileungsi

327.938.969

46.778

374.189.000

51.456

318.055.000

56.601

349.860.500

62.262

384.846.550

68.488

423.331.205

2.178.221.224

-

UPT Pusk Jonggol

501.280.688

100.944

547.136.000

111.038

460.000.000

122.142

506.000.000

134.356

556.600.000

147.792

612.260.000

3.183.276.688

-

UPT Pusk Cariu

214.575.254

38.691

238.533.000

42.560

200.146.000

46.816

220.160.600

51.498

242.176.660

56.647

266.394.326

1.381.985.840

-

UPT Pusk Sukamakmur

315.221.316

45.654

349.120.000

50.219

329.572.000

55.241

362.529.200

60.765

398.782.120

66.842

438.660.332

2.193.884.968

-

UPT Pusk Klapa Nunggal

247.629.707

53.018

276.745.000

58.320

255.585.000

64.152

281.143.500

70.567

309.257.850

77.624

340.183.635

1.710.544.692

-

UPT Pusk Ciomas

250.938.420

110.269

291.587.000

121.296

282.949.000

133.425

311.243.900

146.768

342.368.290

161.445

376.605.119

1.855.691.729

-

UPT Pusk Darmaga

192.923.445

159.114

229.618.000

175.025

228.347.000

192.528

251.181.700

211.781

276.299.870

232.959

303.929.857

1.482.299.872

-

UPT Pusk Ciampea

262.729.989

99.647

363.108.000

109.612

333.941.000

120.573

367.335.100

132.630

404.068.610

145.893

444.475.471

2.175.658.170

-

UPT Pusk Pamijahan

176.422.490

68.757

202.679.000

75.633

195.966.000

83.196

215.562.600

91.516

237.118.860

100.667

260.830.746

1.288.579.696

-

UPT Pusk Cibungbulang

471.571.171

130.180

492.616.000

143.198

439.680.000

157.518

483.648.000

173.270

532.012.800

190.597

585.214.080

3.004.742.051

-

UPT Pusk Rumpin

386.123.058

52.370

465.779.000

57.607

434.486.000

63.368

477.934.600

69.704

525.728.060

76.675

578.300.866

2.868.351.584

-

UPT Pusk Leuwiliang

152.469.774

54.861

167.743.000

60.347

168.207.000

66.382

185.027.700

73.020

203.530.470

80.322

223.883.517

1.100.861.461

-

UPT Pusk Cigudeg

426.671.551

65.063

463.272.000

71.569

411.608.000

78.726

452.768.800

86.599

498.045.680

95.259

547.850.248

2.800.216.279

-

UPT Pusk ParungPanjang

315.506.687

257.427

439.715.000

283.170

407.270.000

311.487

447.997.000

342.635

492.796.700

376.899

542.076.370

2.645.361.757

-

UPT Pusk Tenjo

320.587.000

51.720

345.685.000

56.892

316.021.000

62.581

347.623.100

68.839

382.385.410

75.723

420.623.951

2.132.925.461

-

UPT Pusk Jasinga

427.949.159

68.797

483.556.000

75.677

422.005.000

83.244

464.205.500

91.569

510.626.050

100.726

561.688.655

2.870.030.364

-

UPT Pusk Sukajaya

261.928.482

22.055

288.522.000

24.261

253.368.000

26.687

278.704.800

29.355

306.575.280

32.291

337.232.808

1.726.331.370

-

UPT Pusk Nanggung

355.415.247

39.135

383.433.000

43.049

350.449.000

47.353

385.493.900

52.089

424.043.290

57.298

466.447.619

2.365.282.056

-

UPT Pusk Kemang

134.796.212

55.974

163.979.000

61.571

133.934.000

67.729

147.327.400

74.501

162.060.140

81.952

178.266.154

920.362.906

-

UPT Pusk Bojong Gede

291.279.150

121.654

320.600.000

133.819

265.502.000

147.201

292.052.200

161.921

321.257.420

178.114

353.383.162

1.844.073.932

-

UPT Pusk Parung

312.042.007

84.456

347.013.000

92.902

292.645.000

102.192

321.909.500

112.411

354.100.450

123.652

389.510.495

2.017.220.452

-

UPT Pusk Rancabungur

111.505.236

57.723

137.843.000

63.495

112.558.000

69.845

123.813.800

76.829

136.195.180

84.512

149.814.698

771.729.914

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

1

2

INDIKATOR KINERJA

DATA CAPAIAN

PROGRAM

PROGRAM(OUTCOME)

PADA TAHUN AWAL

DAN

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

2013

KODE SASARAN

3

4

5

TARGET

6

7

-

UPT Pusk Gn. Sindur

221.786.961

-

UPT Pusk Ciseeng

-

UPT Pusk Ciawi

-

KONDISI KINERJA

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014

8

2015 Rp. 9

61.125

276.870.000

109.969.480

65.470

176.965.459

127.912

UPT Pusk Cijeruk

224.382.576

-

UPT Pusk Megamendung

-

PADA AKHIR PERIODE

2016

2017

2018

RENSTRA SKPD 2018

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

10

11

12

13

14

15

16

17

18

67.238

243.293.000

73.961

267.622.300

81.357

294.384.530

260.209.000

72.017

361.007.000

140.703

219.214.000

79.219

298.000.000

154.774

241.135.400

87.141

327.800.000

170.251

63.797

250.817.000

70.177

221.133.000

77.194

243.246.300

138.084.472

36.940

268.998.000

40.634

238.103.000

44.697

UPT Pusk Cisarua

152.941.862

76.076

189.956.000

83.684

169.696.000

-

UPT Pusk Caringin

174.753.366

80.615

219.165.000

88.677

-

UPT Pusk Tamansari

133.500.486

77.483

157.237.000

-

UPT Pusk Cigombong

332.484.643

102.660

-

UPT Pusk Tenjolaya

91.276.000

-

UPT Pusk Tajurhalang

-

UPT Kesja

-

UPT Labkesda

-

Rapat Kerja Program Upaya Kesehatan

Rp. 19

89.493

323.822.983

1.627.779.774

265.248.940

95.855

291.773.834

1.387.550.654

360.580.000

187.276

396.638.000

1.920.990.459

84.914

267.570.930

93.405

294.328.023

1.501.477.829

261.913.300

49.167

288.104.630

54.084

316.915.093

1.512.118.495

92.052

186.665.600

101.257

205.332.160

111.383

225.865.376

1.130.456.998

187.869.000

97.544

206.655.900

107.299

227.321.490

118.028

250.053.639

1.265.818.395

85.231

170.387.000

93.754

187.425.700

103.130

206.168.270

113.443

226.785.097

1.081.503.553

410.436.000

112.926

357.387.000

124.219

393.125.700

136.640

432.438.270

150.305

475.682.097

2.401.553.710

35.278

107.079.000

38.806

99.483.000

42.686

109.431.300

46.955

120.374.430

51.651

132.411.873

660.055.603

202.966.064

43.550

228.072.000

47.905

191.281.000

52.696

210.409.100

57.965

231.450.010

63.762

254.595.011

1.318.773.185

UPT Pusk Tanjungsari

324.112.665

19.573

342.628.000

21.530

323.787.000

23.683

356.165.700

26.052

391.782.270

28.657

430.960.497

2.169.436.132

UPT Pusk Leuwisadeng

135.111.883

67.130

156.452.000

73.843

143.418.000

81.227

157.759.800

89.350

173.535.780

98.285

190.889.358

957.166.821

88.213.334

34.631

100.010.000

38.094

110.011.000

41.904

121.012.100

46.094

133.113.310

50.703

146.424.641

698.784.385

215.544.173

2.463

303.342.000

2.709

333.342.000

2.980

366.676.200

3.278

403.343.820

3.606

443.678.202

2.065.926.395

10 kl

133.100.000

524.100.000

821.150.000

Jumlah Rapat kerja yang dilaksanakan

-

8 kl

60.000.000

10 kl

100.000.000

10 kl

110.000.000

10 kl

121.000.000

Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka P3K

Jumlah pelayanan kesehatan dalam rangka P3K yang dilaksanakan

-

93 OH

Pengadaan Alat Kesehatan untuk Usaha Kesehatan Sekolah

Jumlah alat kesehatan unt UKS yang dibeli

100 OH 300 unit

150.000.000

100 OH

110.000.000

300 unit

165.000.000

100 OH

181.500.000

100 OH

199.650.000

121.000.000

300 unit

133.100.000

300 unit

146.410.000

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Jasinga

Jumlah peserta JKN di puskesmas

-

1.039.192.000

22.342

1.608.624.000

24.576

1.769.486.400

27.034

1.946.435.040

510.510.000

29.737

2.141.078.544

8.504.815.984

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Bagoang


-

415.152.000

10.822

779.184.000

11.904

857.102.400

13.095

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Curug

942.812.640

14.404

1.037.093.904

4.031.344.944


-

607.464.000

15.835

1.140.120.000

17.419

1.254.132.000

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cigudeg


-

931.788.000

19.940

1.435.680.000

21.934

1.579.248.000

19.160

1.379.545.200

21.076

1.517.499.720

5.898.760.920

24.127

1.737.172.800

26.540

1.910.890.080

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Lebak wangi


-

789.480.000

20.579

1.481.688.000

22.637

7.594.778.880

1.629.856.800

24.901

1.792.842.480

27.391

1.972.126.728

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Bunar


-

356.112.000

9.096

654.912.000

7.665.994.008

10.006

720.403.200

11.006

792.443.520

12.107

871.687.872

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Sukajaya


-

995.328.000

26.349

3.395.558.592

1.897.128.000

28.984

2.086.840.800

31.882

2.295.524.880

35.071

2.525.077.368

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Kiara Pandak


675.072.000

9.799.899.048

17.536

1.262.592.000

19.290

1.388.851.200

21.219

1.527.736.320

23.340

1.680.509.952

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Parung Panjang

6.534.761.472


-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Dago


1.154.784.000

22.930

1.650.960.000

25.223

1.816.056.000

27.745

1.997.661.600

30.520

2.197.427.760

8.816.889.360

566.160.000

11.242

809.424.000

12.366

890.366.400

13.603

979.403.040

14.963

1.077.343.344

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Tenjo

4.322.696.784


952.224.000

15.616

1.340.352.000

17.178

1.474.387.200

18.895

1.621.825.920

20.785

1.784.008.512

-

7.172.797.632

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Pasar Rebo


642.096.000

16.738

1.205.136.000

18.412

1.325.649.600

20.253

1.458.214.560

22.278

1.604.036.016

6.235.132.176

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Nanggung


1.193.952.000

23.707

1.706.904.000

26.078

1.877.594.400

28.685

2.065.353.840

31.554

2.271.889.224

9.115.693.464

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Curug Bitung


584.460.000

15.235

1.096.920.000

16.759

1.206.612.000

18.434

1.327.273.200

20.278

1.460.000.520

5.675.265.720

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Leuwiliang


1.807.483.000

35.768

2.575.296.000

39.345

2.832.825.600

43.279

3.116.108.160

47.607

3.427.718.976

13.759.431.736

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Puraseda


1.054.656.000

27.914

2.009.808.000

30.705

2.210.788.800

33.776

2.431.867.680

37.154

2.675.054.448

10.382.174.928

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Sadeng


525.564.000

13.700

986.400.000

15.070

1.085.040.000

16.577

1.193.544.000

18.235

1.312.898.400

5.103.446.400

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Sadeng pasar


810.648.000

21.186

1.525.392.000

23.305

1.677.931.200

25.635

1.845.724.320

28.199

2.030.296.752

7.889.992.272

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Rumpin


580.320.000

11.346

816.912.000

12.481

898.603.200

13.729

988.463.520

15.102

1.087.309.872

4.371.608.592

Masyarakat -

125.000.000

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

1

2

KODE SASARAN

3

4

INDIKATOR KINERJA

DATA CAPAIAN

PROGRAM

PROGRAM(OUTCOME)

PADA TAHUN AWAL

DAN

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

2013

5

6

TARGET 7

KONDISI KINERJA


8

2015 Rp. 9

PADA AKHIR PERIODE

2016

2017

2018

RENSTRA SKPD 2018

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Rp. 19

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Gobang


707.940.000

18.454

1.328.688.000

20.299

1.461.556.800

22.329

1.607.712.480

24.562

1.768.483.728

6.874.381.008

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cicangkal


724.600.000

17.000

1.224.000.000

18.700

1.346.400.000

20.570

1.481.040.000

22.627

1.629.144.000

6.405.184.000

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas ibungbulangC


782.400.000

15.296

1.101.312.000

16.826

1.211.443.200

18.508

1.332.587.520

20.359

1.465.846.272

5.893.588.992

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cijujung


466.596.000

12.613

875.736.000

13.874

963.309.600

15.262

1.059.640.560

16.788

1.165.604.616

4.530.886.776

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Situ Udik


694.600.000

16.296

1.173.312.000

17.926

1.290.643.200

19.718

1.419.707.520

21.690

1.561.678.272

6.139.940.992

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Pamijahan


917.568.000

17.939

1.291.608.000

19.733

1.420.768.800

21.706

1.562.845.680

23.877

1.719.130.248

6.911.920.728

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Ciasmara


551.520.000

14.377

1.035.144.000

15.815

1.138.658.400

17.396

1.252.524.240

19.136

1.377.776.664

5.355.623.304

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cibening


782.892.000

20.408

1.469.376.000

22.449

1.616.313.600

24.694

1.777.944.960

27.163

1.955.739.456

7.602.266.016

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Ciampea


749.952.000

14.662

1.055.664.000

16.128

1.161.230.400

17.741

1.277.353.440

19.515

1.405.088.784

5.649.288.624

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Ciampea Udik


506.772.000

13.210

951.120.000

14.531

1.046.232.000

15.984

1.150.855.200

17.583

1.265.940.720

4.920.919.920

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Pasir


303.588.000

7.914

569.808.000

8.705

626.788.800

9.576

689.467.680

10.534

758.414.448

2.948.066.928

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cihideung Udik


220.248.000

5.742

413.424.000

6.316

454.766.400

6.948

500.243.040

7.643

550.267.344

2.138.948.784

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Tenjolaya


1.308.336.000

25.976

1.870.272.000

28.574

2.057.299.200

31.431

2.263.029.120

34.574

2.489.332.032

9.988.268.352

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Ciomas


804.672.000

15.732

1.132.704.000

17.305

1.245.974.400

19.036

1.370.571.840

20.939

1.507.629.024

6.061.551.264

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Laladon


200.880.000

6.015

433.080.000

6.617

476.388.000

7.278

524.026.800

8.006

576.429.480

2.210.804.280

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Ciapus


256.360.000

4.713

339.336.000

5.184

373.269.600

5.703

410.596.560

6.273

451.656.216

1.831.218.376

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Kotabatu


384.200.000

9.014

649.008.000

9.915

713.908.800

10.907

785.299.680

11.998

863.829.648

3.396.246.128

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Sirnagalih


555.264.000

8.159

587.448.000

8.975

646.192.800

9.872

710.812.080

10.860

781.893.288

3.281.610.168

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Tamansari


287.360.000

4.189

301.608.000

4.608

331.768.800

5.069

364.945.680

5.576

401.440.248

1.687.122.728

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Sukaresmi


248.112.000

10.566

760.752.000

11.623

836.827.200

12.785

920.509.920

14.063

1.012.560.912

3.778.762.032

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Darmaga


390.384.000

10.856

781.632.000

11.942

859.795.200

13.136

945.774.720

14.449

1.040.352.192

4.017.938.112

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Kampung Manggis


417.312.000

6.660

479.520.000

7.326

527.472.000

8.059

580.219.200

8.864

638.241.120

2.642.764.320

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Purwasari


408.096.000

6.468

465.696.000

7.115

512.265.600

7.826

563.492.160

8.609

619.841.376

2.569.391.136

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cangkurawok


160.668.000

7.752

558.144.000

8.527

613.958.400

9.380

675.354.240

10.318

742.889.664

2.751.014.304

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cisarua


686.976.000

11.406

821.232.000

12.547

903.355.200

13.801

993.690.720

15.181

1.093.059.792

4.498.313.712

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cibulan


628.200.000

12.238

881.136.000

13.462

969.249.600

14.808

1.066.174.560

16.289

1.172.792.016

4.717.552.176

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Megamendung


635.280.000

13.832

995.904.000

15.215

1.095.494.400

16.737

1.205.043.840

18.410

1.325.548.224

5.257.270.464

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Sukamanah


492.160.000

8.874

638.928.000

9.761

702.820.800

10.738

773.102.880

11.811

850.413.168

3.457.424.848

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Ciawi


619.536.000

13.431

967.032.000

14.774

1.063.735.200

16.252

1.170.108.720

17.877

1.287.119.592

5.107.531.512

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Banjarsari


707.520.000

14.559

1.048.248.000

16.015

1.153.072.800

17.616

1.268.380.080

19.378

1.395.218.088

5.572.438.968

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Citapen


342.756.000

12.614

908.208.000

13.875

999.028.800

15.263

1.098.931.680

16.789

1.208.824.848

4.557.749.328

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Caringin


1.006.416.000

19.676

1.416.672.000

21.644

1.558.339.200

23.808

1.714.173.120

26.189

1.885.590.432

7.581.190.752

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Ciderum


943.712.000

20.127

1.449.144.000

22.140

1.594.058.400

24.354

1.753.464.240

26.789

1.928.810.664

7.669.189.304

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

1

2

KODE SASARAN

3

4

INDIKATOR KINERJA

DATA CAPAIAN

PROGRAM

PROGRAM(OUTCOME)

PADA TAHUN AWAL

DAN

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

2013

5

6

TARGET 7

KONDISI KINERJA


8

2015 Rp. 9

PADA AKHIR PERIODE

2016

2017

2018

RENSTRA SKPD 2018

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Rp. 19

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cinagara


478.296.000

12.468

897.696.000

13.715

987.465.600

15.086

1.086.212.160

16.595

1.194.833.376

4.644.503.136

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cigombong


619.392.000

32.351

2.329.272.000

35.586

2.562.199.200

39.145

2.818.419.120

43.059

3.100.261.032

11.429.543.352

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Ciburayut


459.720.000

6.591

474.552.000

7.250

522.007.200

7.975

574.207.920

8.773

631.628.712

2.662.115.832

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cijeruk


1.633.008.000

12.110

871.920.000

13.321

959.112.000

14.653

1.055.023.200

16.118

1.160.525.520

5.679.588.720

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Sukaharja


252.828.000

11.984

862.848.000

13.182

949.132.800

14.501

1.044.046.080

15.951

1.148.450.688

4.257.305.568

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Kemang


803.232.000

15.969

1.149.768.000

17.566

1.264.744.800

19.322

1.391.219.280

21.255

1.530.341.208

6.139.305.288

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Jampang


347.280.000

8.316

598.752.000

9.148

658.627.200

10.062

724.489.920

11.069

796.938.912

3.126.088.032

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Bantarjaya


697.632.000

6.587

474.264.000

7.246

521.690.400

7.970

573.859.440

8.767

631.245.384

2.898.691.224

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Rancabungur


371.568.000

5.903

425.016.000

6.493

467.517.600

7.143

514.269.360

7.857

565.696.296

2.344.067.256

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Parung


819.360.000

15.704

1.130.688.000

17.274

1.243.756.800

19.002

1.368.132.480

20.902

1.504.945.728

6.066.883.008

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cogreg


387.772.000

8.098

583.056.000

8.908

641.361.600

9.799

705.497.760

10.778

776.047.536

3.093.734.896

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Ciseeng


1.218.000.000

11.192

805.824.000

12.311

886.406.400

13.542

975.047.040

14.897

1.072.551.744

4.957.829.184

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cibeteung Udik


556.056.000

18.071

1.301.112.000

19.878

1.431.223.200

21.866

1.574.345.520

24.053

1.731.780.072

6.594.516.792

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Gunung Sindur


596.016.000

13.639

982.008.000

15.003

1.080.208.800

16.503

1.188.229.680

18.154

1.307.052.648

5.153.515.128

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Suliwer


482.920.000

7.340

528.480.000

8.074

581.328.000

8.881

639.460.800

9.770

703.406.880

2.935.595.680

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Bojong Gede


910.080.000

24.186

1.741.392.000

26.605

1.915.531.200

29.265

2.107.084.320

32.192

2.317.792.752

8.991.880.272

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Kemuning


336.912.000

14.203

1.022.616.000

15.623

1.124.877.600

17.186

1.237.365.360

18.904

1.361.101.896

5.082.872.856

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Ragajaya


254.720.000

11.805

852.120.000

12.986

937.332.000

14.284

1.031.065.200

15.712

1.134.171.720

4.209.408.920

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Tajur Halang


978.144.000

19.123

1.376.856.000

21.035

1.514.541.600

23.139

1.665.995.760

25.453

1.832.595.336

7.368.132.696

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cirimekar


464.976.000

9.091

654.552.000

10.000

720.007.200

11.000

792.007.920

12.100

871.208.712

3.502.751.832

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cibinong


735.840.000

14.386

1.035.792.000

15.825

1.139.371.200

17.407

1.253.308.320

19.148

1.378.639.152

5.542.950.672

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Pabuaran Indah


594.768.000

11.628

837.216.000

12.791

920.937.600

14.070

1.013.031.360

15.477

1.114.334.496

4.480.287.456

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Karadenan


619.920.000

12.120

872.640.000

13.332

959.904.000

14.665

1.055.894.400

16.132

1.161.483.840

4.669.842.240

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cimandala


1.067.568.000

12.168

876.096.000

13.385

963.705.600

14.723

1.060.076.160

16.196

1.166.083.776

5.133.529.536

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Sukaraja


566.928.000

11.045

795.240.000

12.150

874.764.000

13.364

962.240.400

14.701

1.058.464.440

4.257.636.840

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cilebut


438.288.000

10.084

726.048.000

11.092

798.652.800

12.202

878.518.080

13.422

966.369.888

3.807.876.768

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Citeureup


622.368.000

20.871

1.502.712.000

22.958

1.652.983.200

25.254

1.818.281.520

27.779

2.000.109.672

7.596.454.392

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Leuwinutug


476.640.000

11.199

806.328.000

12.319

886.960.800

13.551

975.656.880

14.906

1.073.222.568

4.218.808.248

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Tajur


394.776.000

8.703

626.616.000

9.573

689.277.600

10.531

758.205.360

11.584

834.025.896

3.302.900.856

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Sentul


206.064.000

4.029

290.088.000

4.432

319.096.800

4.875

351.006.480

5.363

386.107.128

1.552.362.408

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Babakan Madang


319.440.000

8.242

593.424.000

9.066

652.766.400

9.973

718.043.040

10.970

789.847.344

3.073.520.784

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cijayanti


318.348.000

7.541

542.952.000

8.295

597.247.200

9.125

656.971.920

10.037

722.669.112

2.838.188.232

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Gunung putri


367.584.000

7.187

517.464.000

7.906

569.210.400

8.696

626.131.440

9.566

688.744.584

2.769.134.424

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

1

2

KODE SASARAN

2 Meningkatkan

3

-

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat

4

1 02 01 20

INDIKATOR KINERJA

DATA CAPAIAN

PROGRAM

PROGRAM(OUTCOME)

PADA TAHUN AWAL

DAN

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

2013

5

6

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Bojong Nangka


-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Ciangsana

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Karanggan

-

8

2015 Rp. 9

PADA AKHIR PERIODE

2016

2017

2018

RENSTRA SKPD 2018

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

10

11

12

13

14

15

16

17

18

179.904.000

3.518

278.625.600

4.257

337.136.976

1.355.450.736


53.376.000


110.832.000

1.148

82.684.800

2.384

171.626.400

1.263

90.953.280

1.390

100.048.608

402.230.688

2.622

188.789.040

2.884

207.667.944

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cileungsi


458.208.000

761.904.000

11.640

834.939.384

838.094.400

12.804

921.903.840

14.085

1.014.094.224

3.994.204.464

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Pasir angin


132.816.000

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Gandoang


304.896.000

9.447

680.184.000

21.301

1.533.672.000

10.392

748.202.400

11.431

823.022.640

12.574

905.324.904

3.289.549.944

23.431

1.687.039.200

25.774

1.855.743.120

28.352

2.041.317.432

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Klapa Nunggal

7.422.667.752


541.248.000

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Bojong


483.216.000

9.921 2.558

714.312.000

10.913

785.743.200

12.004

864.317.520

13.205

950.749.272

3.856.369.992

184.176.000

2.814

202.593.600

3.095

222.852.960

3.405

245.138.256

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Jonggol


1.089.552.000

1.337.976.816

8.958

644.976.000

9.854

709.473.600

10.839

780.420.960

11.923

858.463.056

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Sukanegara


4.082.885.616

361.692.000

2.638

189.936.000

2.902

208.929.600

3.192

229.822.560

3.511

252.804.816

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Balekambang

1.243.184.976


284.832.000

6.054

435.888.000

6.659

479.476.800

7.325

527.424.480

8.058

580.166.928

-

2.307.788.208

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Sukamakmur


1.370.784.000

27.216

1.959.552.000

29.938

2.155.507.200

32.931

2.371.057.920

36.224

2.608.163.712

10.465.064.832

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Sukadamai


624.996.000

16.292

1.173.024.000

17.921

1.290.326.400

19.713

1.419.359.040

21.685

1.561.294.944

6.069.000.384

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Cariu


507.456.000

9.239

665.208.000

10.163

731.728.800

11.179

804.901.680

12.297

885.391.848

3.594.686.328

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Karyamekar


100.116.000

7.425

534.600.000

8.168

588.060.000

8.984

646.866.000

9.883

711.552.600

2.581.194.600

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Puskesmas Tanjung sari


624.448.000

13.318

958.896.000

14.650

1.054.785.600

16.115

1.160.264.160

17.726

1.276.290.576

5.074.684.336

-

Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN FKTP BKTK


852.480.000

12.000

1.440.000.000

13.200

1.584.000.000

14.520

1.742.400.000

15.972

1.916.640.000

7.535.520.000

3

Program Perbaikan Gizi Masyarakat;

6.863.364.057

32.700.556.527

6.812.103.786

32.511.819.550

-

100%

4.587.786.000

3.870

1.044

75.168.000

2.167

156.024.000

10.582

19

4.682


253.296.000

Rp.

306.488.160

100%

5.156.547.000

100%

5.672.201.700

100%

6.239.421.870

100%

perawatan

perawatan

Cakupan

TARGET 7

KONDISI KINERJA


Pelayanan


-

Kesehatan dan

- Cakupan Pemberian makanan


Gizi Masyarakat

-

Pendamping ASI pd anak usia 6 24 bln keluarga miskin

Rasio posyandu per satuan balita

-

Cakupan Pemberian makanan Pendamping ASI

11,36%

11,48%

11,60%

11,72%

11,84%

0,021

0,020

0,020

0,019

0,0185

100%

100%

100%

100%

100%

pd anak usia 6 -24 bln keluarga miskin

serta PHBS

-

Pengadaan Makanan Tambahan dan Vitamin

-

Rapat kerja Program Perbaikan Gizi Masyarakat

4

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Jumlah PMT Balita Gizi Buruk yang di beli

4.181.235.900

4.577.786.000

5.118.034.400

-

5.629.837.840

-

6.192.821.624

-

- Formula 75

250 org

220 org

220 org

215 org

210 org

- Formula 100

250 org

220 org

220 org

215 org

210 org

- Mineral Mix

250 org

220 org

220 org

215 org

210 org

- Formula Lanjutan

250 org

220 org

220 org

215 org

210 org

- Suplemen Makanan

250 org

220 org

220 org

215 org

210 org

Jumlah PMT Ibu Hamil KEK yang di beli

1.000 org

1.000 org

1.200 org

1.200 org

1.500 org

Jumlah MP ASI 6 - 11 bulan GAKIN

1.650 org

1.500 org

1.750 org

1.800 org

1.850 org

Jumlah MP ASI 12 - 24 bulan GAKIN

3.585 org

3.800 org

3.600 org

3.625 org

3.650 org

Jumlah rapat kerja program perbaikan gizi yang dilaksanakan

3 kl

10.000.000

6 kl

38.512.600

6 kl

42.363.860

6 kl

46.600.246

6 kl

51.260.271

188.736.977

82%

1.673.860.000

82%

1.714.199.500

82%

1.885.619.450

82%

2.074.181.395

82%

2.281.599.535

10.499.664.906

Puskesmas terakreditasi

Cakupan Penemuan dan - penanganan penderita penyakit TBC BTA

1 02 01 22

-

Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

1.244.691.276

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

1

2

KODE SASARAN

3

4

INDIKATOR KINERJA

DATA CAPAIAN

PROGRAM

PROGRAM(OUTCOME)

PADA TAHUN AWAL

DAN

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

2013

5

6

Cakupan Penemuan dan penanganan

TARGET 7

KONDISI KINERJA


8

2015 Rp. 9

PADA AKHIR PERIODE

2016

2017

2018

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2/100.000 pddk<15

2/100.000 pddk<15

2/100.000 pddk<15

2/100.000 pddk<15

2/100.000 pddk<15


100%

100%

100%

100%

100%

-

Penemuan Penderita Diare Mendapat Pelayanan

100%

100%

100%

100%

100%

Cakupan desa/kel KLB yg - dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

-

Cakupan desa/kel KLB yg dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

100%

100%

100%

100%

100%

Penderita Kusta (PB dan MB) RFT ( release from treatment)

Penderita Kusta (PB dan MB) RFT ( release from treatment)

90%

90%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

1

1

1

1

1

67%

67%

67%

67%

67%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

75%

75%

75%

75%

-

- Cakupan Penemuan dan penanganan

Penderita penyakit DBD -

Penderita penyakit DBD

Cakupan Desa/Kelurahan Universal

- Cakupan Desa/Kelurahan Universal

Child Immunization (UCI) -

RENSTRA SKPD 2018

Child Immunization (UCI)

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

- Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

AFP rate per 100.000 penduduk< 15 thn Kesembuhan Penderita TB BTA positif Penemuan penderita Pneumonia Balita -

- AFP rate per 100.000 penduduk< 15 thn

-


-

Penemuan Penderita Diare Mendapat Pelayanan

-

Proporsi Imunisasi Campak pd anak 12-23 bln

-

Proporsi Imunisasi Campak pd anak 12-23 bln

-

Angka Penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk

-

Angka Penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk

Persentase Penduduk yg - memiliki akses thdp air minum berkualitas

-

Persentase Penduduk yg memiliki akses thdp air minum berkualitas

-

Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat

-


Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat


-

Penyemprotan /fogging sarang nyamuk

- Jumlah wilayah yang di fogging

-

Peningkatan surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan wabah

- Jumlah Kejadian luar biasa yang ditangani

62.725.000

-

Pemeriksaan Calon Jemaah Haji

- Jumlah Calon Jemaah Haji yang diperiksa

309.744.600

-

Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2TB

-

Jumlah tenaga petugas TB yang diperiksa kesehatannya , Jumlah slide TB BTA yg di cross cek ke Labkesda, Juml.kasus TB MDR yg dirujuk ke RS Persahabatan

55.285.000

132.350.000

228.945.000

251.839.500

-

Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2 Diare ISPA

Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan program P2 Diare ISPA yang dilaksanakan

10.510.000

68.125.000

64.725.000

-

Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2 Kusta -

Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan program P2 Kusta yang dilaksanakan

10.530.000

30.975.000

40.115.000

-

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular seksual (HIV/AIDS)

- Jumlah Pemeriksaan VCT di UPK

331.315.000

62.747.629

-

02 01 25 - Rasio puskesmas, poliklinik, pustu 1per satuan - Cakupan Puskesmas

Surveilans Acut Flacid Paralysis (AFP) Pengobatan Massal Filariasis di Kecamatan Gunung Sindur Pengobatan Massal Filariasis di Kecamatan Parung Panjang Fasilitasi Program Imunisasi dan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah)

-

Rapat Kerja Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Surveilans Epidemiologi

5

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu

107 titik

133.757.000

15 klb

2847 CHJ

348.491.000

2847 CJH

2500 suspect

41.960.000

2500 suspect

418.144.000 98.991.500 361.146.000

52.925.000

107 titik

459.958.400

107 titik

505.954.240

107 titik

556.549.664

15 klb

108.890.650

15 klb

119.779.715

15 klb

131.757.687

655.901.552

2847 CJH

397.260.600

2847 CJH

436.986.660

2847 CJH

480.685.326

2.334.314.186

277.023.450

304.725.795

1.250.168.745

71.197.500

78.317.250

86.148.975

379.023.725

44.126.500

48.539.150

53.393.065

227.678.715

70.443.175

350.332.554

2500 suspect

58.217.500

2500 suspect

64.039.250

2500 suspect

20 kasus

20 kasus

20 kasus

20 kasus

20 kasus

- Jumlah bidan yang tersosialisasi PMTCT

120 bidan

120 bidan

120 bidan

120 bidan

120 bidan

Jumlah petugas RSUD Cileungsi yang tersosialisasikan pelayanan CST

25 orang

25 orang

25 orang

25 orang

25 orang

100 DHA

100 DHA

100 DHA

100 DHA

100 DHA

- Jumlah sampel CD 4 yang diperiksa

-

367.812.000

15 klb

- Jumlah kasus HIV baru

-

-

107 titik

-

Jumlah kasus AFP yang ditemukan dibuktikan bukan polio

Jumlah desa yang dilakukan pengobatan massal filariasis Jumlah desa yang dilakukan pengobatan massal filariasis Jumlah kecamatan yang dilaksanakan Program Imunisasi dan BIAS -

158.538.000

73.910.000

108.595.000

190.233.250

164.938.000

-

33.747.797

193.898.000 77.735.000

39.909.000

Jumlah rapat kerja program pencegahan dan peberantasan penyakit serta surveilans yang dilaksanakan

- Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per

36.209.485.321

1:9.550

55.891.058.000

1: 9.394

119.454.500

131.399.950

144.539.945

736.437.395

207.733.000

228.506.300

251.356.930

276.492.623

1.191.734.650

82.880.000

91.168.000

100.284.800

110.313.280

462.381.080

50.000.000

55.000.000

60.500.000

66.550.000

271.959.000

96.342.030.149

354.746.865.262

72.383.193.200

1: 9.247

79.621.512.520

1: 9.106

87.583.663.772

1 : 8.982

satuan penduduk - Cakupan puskesmas

252,50

252,50

2.639.733.304

252,50

252,50

252,50

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

1

2

INDIKATOR KINERJA

DATA CAPAIAN

PROGRAM

PROGRAM(OUTCOME)

PADA TAHUN AWAL

DAN

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

2013

KODE SASARAN

3

4

5

TARGET

6

7

dan Jaringannya;


-

Pengadaan Perangkat Komputer Kantor

- Jumlah perangkat komputer yang diadakan

387.757.000

-

Pengadaan Kendaraan Roda Dua

- Jumlah kendaraan roda dua yang di adakan

339.386.200

-

Pengadaan Puskesmas Keliling

- Jumlah Puskesmas keliling yang di beli

-

Pengadaan Ambulance

- Jumlah Ambulance yang dibeli

-

Pengadaan Perlengkapan Kantor Puskesmas

-

-

Pengadaan Mebeulair Puskesmas

- Jumlah Mebeulair yang di beli

-

Pengadaan Alat-alat kedokteran puskesmas

-

-

Pengadaan Alat-alat laboratorium Puskesmas

-

-

Revitalisasi Puskesmas

-

Rehabilitasi Puskesmas

-

Penataan Area Parkir Puskesmas

Jumlah area parkir puskesmas yang di tata

-

Pembangunan Turap Puskesmas

Jumlah luasan Turap yang dipasang

-

Rehabilitasi Pustu

Jumlah bangunan pustu yang di rehabilitasi

-

Rehabilitasi Pustu ( Perencanaan )

-

Pembangunan Poskesdas ( Perencanaan )

-

Rehabilitasi Pos kesdes (Perencanaan )

-

Pembangunan Pustu (perencanaan)

-

Rehabilitasi Ruang Radiologi dan Laboratorium Puskesmas Jonggol

-

Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun

-

Pembangunan Puskesmas DTP/PONED

Jumlah Puskesmas DTP /PONED yang dibangun

-

Pengadaan Lahan Puskesmas

Jumlah lahan puskesmas yang dibangun

1.224.581.500

-

Pengadaan Lemari Es dan Pemantau Suhu Lemari Es penyimpanan vaksin di Puskesmas

Jumlah Lemari es puskesmas yang dibeli

40.200.000

- Cakupan Pembantu Puskesmas

Jumlah perlengkapan kantor puskesmasyang dibeli Jumlah alat-alat kedokteran puskesmas yang dibeli Jumlah alat laboratorium puskesmas yang dibeli Jumlah bangunan puskesmas yang di revitalisasi Jumlah bangunan puskesmas yang direhabilitasi

2015 Rp.

8

9 30,65

-

PADA AKHIR PERIODE

2016

2017

2018

RENSTRA SKPD 2018

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

31,11

31,57

32,03

32,49

4 unit

1.606.957.000

10 unit

3.500.000.000

9 unit

3.850.000.000

6 unit

4.235.000.000

6 unit

4.658.500.000

17.850.457.000

3.296.575.000

5 unit

1.502.871.000

5 unit

2.750.000.000

6 unit

3.025.000.000

5 unit

3.327.500.000

7 unit

3.660.250.000

17.562.196.000

3.078.523.950

3 jenis

823.444.000

3 jenis

611.000.000

3 jenis

672.100.000

3 jenis

739.310.000

3 jenis

813.241.000

6.737.618.950

3.592.888.500

4 jenis

1.270.798.000

7 jenis

1.637.130.000

10.572.116.500

1.881.145.000

34 jenis

1.288.032.000

17 jenis

4.633.635.000 5.869.460.600

7 jenis

1.230.000.000

3.868.389.000

36 jenis

1.262.660.000

16 jenis

3 unit

6.861.885.000

3 unit

2.322.150.000

-

1.873.964.000

Jumlah Puskesmas Pembantu yang direhabilitasi Jumlah paket konsultan perencanaan yang dibayarkan Jumlah paket konsultan perencanaan yang dibayarkan Jumlah paket konsultan perencanaan yang dibayarkan

-

-

7 jenis

1.353.000.000

7 jenis

1.488.300.000

6.390.700.000

36 jenis

5.709.505.000

10 jenis

7.029.770.000

36 jenis

7.732.747.000

36 jenis

8.506.021.700

35.408.772.700

6.280.455.500

10 jenis

6.908.501.050

10 jenis

7.599.351.155

4 unit

5.320.315.000

29.048.504.705

3 unit

5.852.346.500

3 unit

6.437.581.150

3 unit

7.081.339.265

3 unit

4.227.303.474

36.187.101.915

3 unit

4.650.033.821

3 unit

5.115.037.204

3 unit

5.626.540.924

27.810.526.023 1.326.202.878

3 pusk

285.758.000

314.333.800

345.767.180

380.343.898

2 pusk

1.229.782.000

1.352.760.200

1.488.036.220

1.636.839.842

5.707.418.262

11 pusk

3.409.642.526

3.750.606.779

4.125.667.456

4.538.234.202

17.973.318.963

1 unit

275.204.000

1 unit

211.674.000

2 unit

676.476.000

2 unit

-

2 unit

2 unit

5.385.067.000

4 unit

11.396.645.000

2 unit

2 lokasi

2.861.534.000

1 lokasi

499.250.000

2 lokasi

549.175.000

2 lokasi

604.092.500

2 lokasi

5.738.633.000

10 unit kulkas

241.129.200

5 unit kulkas

265.242.120

2 unit kulkas

291.766.332

2 unit kulkas

1.022.332.652

2.233.000 3.100.000 2.389.200 8.552.400

Jumlah Ruang Radiologi dan Laboratorium yang di rehab

850.231.000

2 unit

183.995.000

-

Pengadaan alat penyimpan vaksin imunisasi

Jumlah Lemari es vaksin yang dibeli

-

Peningkatan sarana dan prasarana pengadaan alatalat kesehatan dan Laboratorium Kimia di puskesmas Kab. Bogor ( Banprop)

Jumlah sarana dan prasarana alat kesehatan dan lab. Kimia di puskesmas yang ditingkatkan

-

Pemenuhan kebutuhan penunjang laboratorium untuk penyakit menular dan tidak menular ( Banprop 2012 )

Jumlah kebutuhan penunjang laboratorium yang di beli

-

Pengadaan Alkes dan Lab Kimia di puskesmas ( Banprop)

Jumlah alkes dan Lab kimia puskesmas yang diadakan

7.900.000.000

-

Pengadaan alat-alat kedokteran puskesmas Kapitasi JKN 2014 )

Jumlah alat alat kedokteran puskesmas yang diadakan

7.219.796.000

-

Pengadaan Alat - Alat Laboratorium Puskesmas ( Kapitasi JKN 2014 )

Jumlah alat laboratorium puskemas yang diadakan

4.558.158.000

-

Biaya Pengurusan Surat Ijin Operasional Puskesmas

Jumlah puskesmas yang diurus Ijin operasional puskesmas

-

Biaya Uji Kaliberasi Laboratorium

Jumlah alat laboratorium yang di uji kalibrasinya

-

Relokasi Pustu

Jumlah Pustu yang direlokasi

-

Pengadaan Alat Kesehatan Program KIA

Jumlah alat kesehatan program KIA yang dibeli

-

Pemagaran Puskesmas

Jumlah puskesmas yang dipagar kelilingnya

-

Pemagaran Pustu

Jumlah pustu yang dipagar kelilingnya

-

Pembangunan Gedung Puskesmas PONED

-

Pembangunan Gedung puskesmas PONED ( perencanaan)

Jumlah Gedung Puskesmas PONED yang dibangun Jumlah paket konsultan perencanaan yang dibayarkan

-

Pengadaan alat kesehatan puskesmas mampu PONED

Jumlah Alat Kesehatan puskesmas mampu PONED yang di beli

(

KONDISI KINERJA


12.536.309.500

2 unit 2 unit

2 unit 13.789.940.450

2 unit

vaksin, termometer

vaksin, termometer

vaksin, termometer

vaksin, termometer

digital 50 bh

digital 25 bh

digital 25 bh

digital 25 bh

43.107.961.950

109.550.000 5.000.000.000

23.158.650.000

25.474.515.000

28.021.966.500

81.655.131.500

319.325.540

-

20 pusk

85.000.000

27 pusk

100.000.000

93.500.000

27 pusk

110.000.000

102.850.000

27 pusk

121.000.000

113.135.000

394.485.000

133.100.000

464.100.000

305.136.000 80.785.000

4 jenis

225.500.000

300.140.500

1.127.330.500

538.045.431

5pusk

1.168.692.000

1.285.561.200

1.414.117.320

1.555.529.052

5.961.945.003

150.401.000

165.441.100

181.985.210

200.183.731

1 pustu 4.156.200.000

4 jenis

248.050.000

4 jenis

272.855.000

4 jenis

698.011.041 4.156.200.000

34.270.000

34.270.000

899.462.000

899.462.000

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

1

2

KODE SASARAN

3

-

Cakupan komplikasi kebidanan yang

4

1 02 01 32

DATA CAPAIAN

PROGRAM(OUTCOME)

PADA TAHUN AWAL

DAN

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

2013

5

TARGET

6

7

KONDISI KINERJA


8

2015 Rp. 9

PADA AKHIR PERIODE

2016

2017

2018

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Pembangunan Lahan Parkir dan akses masuk puskesmas

Jumlah Lahan Parkir puskesmas yang dibangun

-

Pengadaan UKS Kit di Puskesmas

Jumlah UKS Kit puskesmas yang di beli

-

101 kit

353.500.000

-

Pengadaan Lansia Kit di Puskesmas

Jumlah Lansia Kit Puskesmas yang dibeli

-

45 kit

202.500.000

45 kit

222.750.000

11 kit

245.025.000

-

Pengadaan PPTM Kit di Puskesmas

Jumlah PPTM Kit puskesmas yang dibeli

5 kit

137.920.000

7 kit

151.712.000

7 kit

166.883.200

-

Pengadaan Sarana Pelayanan Kesehatan ( Jasa Sarana )

Jumlah jasa sarana yang diadakan

6

Program Peningkatan Keselamatan


RENSTRA SKPD 2018

TARGET

-

ditangani -

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

82.286.000

82.286.000

1.311.771.000

983.388.700

-

388.850.000

-

427.735.000

-

470.508.500

1.640.593.500

0,00

269.527.500

939.802.500

7 kit

183.571.520

640.086.720

2.100.000.000

80,00%

1.374.409.000

80,00%

2.538.609.250

81,25%

2.792.470.175

81,25%

3.071.717.193

82,50%

3.378.888.912

82,50%

14.139.483.229

ditangani

Ibu Melahirkan dan Anak;

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi

-

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga

90,00%

90%

91,25%

92,50%

93,75%

93,75%

95,00%

95,00%

95,00%

95,00%

95,00%

95,00%

kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

kebidanan

- Cakupan kunjungan bayi - Cakupan kunjungan bayi

- Angka kelangsungan hidup bayi

- Angka kelangsungan hidup bayi

-

Cakupan Kunjungan Ibu hamil (K4)

95,00%

95,00%

95,00%

95,00%

95,00%

95,00%

-


-

Cakupan Pelayanan Nifas

90.00%

90.00%

90.00%

90.00%

90.00%

90.00%

-


- Cakupan neonatus dengan Komplikasi

80.00%

80.00%

80.00%

80.00%

80.00%

80.00%

-

Cakupan neonatus dengan Komplikasi

ditangani

balita -

Kemitraan Paraji untuk Persalinan di Puskesmas PONED

Jumlah kasus persalinan yang ditangani di puskesmas PONED

571.190.000

2.389

388.150.000

kasus

- Angka usia harapan hidup (AHH)

1 02 01

-

Belanja operasional Call Center/ SMS Gateway Program EMAS

Jumlah biaya operasional untuk call center/SMS Gateway Program EMAS yang adakan

-

Rapat kerja Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja

Jumlah rapat kerja yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan remaja

7

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan


412.198.700

5.280

1.740.430.000

kasus 31 jar

5.808

1.914.473.000

kasus 717.550.000

31 jar

6.389

2.105.920.300

kasus

31 jar

916.750.000

789.305.000

31 jar

-

6 kali

69.509.000

6 kl

80.629.250

6 kl

88.692.175

6 kl

69,69

70,5

13.900.000

70,9

561.380.000

71,2

617.518.000

71,5

-

2 kali

13.900.000

2 kali

24.500.000

2 kali

26.950.000

1 kali

243.880.000

1 kali

268.268.000

7.028

2.316.512.330

kasus 868.235.500

7.730

9.036.675.630

kasus

31 jar

955.059.050

31 jar

4.659.098.250

97.561.393

6 kl

107.317.532

6 kl

679.269.800

71,7

747.196.780

2 kali

29.645.000

2 kali

32.609.500

127.604.500

1 kali

295.094.800

1 kali

324.604.280

1.131.847.080 81.913.650

443.709.349

71,7

2.619.264.580

Lansia;

-

Rapat kerja Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

-

Kegiatan Peringatan Hari Lanjut Usia (HLUN)

-

Peningkatan Kemampuan Petugas Kesehatan dan Kader dalam Manajemen Posbindu

-

Pengembangan Puskesmas Santun Lansia

-

Optimalisasi Pelaksanaan Posbindu

-

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Lansia di Panti Werda Pengembangan Posbindu PTM (Penyakit Tidak Menular )

Jumlah Rapat Kerja yang dilaksanakan untuk peningkatan program lansia Jumlah kegiatan peringatan Hari Lanjut Usia yang dilaksanakan Jumlah pelaksanaan pertemuan untuk meningkatkan manajemen posbindu yang dilaksanakan Jumlah puskesmas santun lansia yang dikembangkan Jumlah posbindu yang di optimalisasikan

2 kali

17.650.000

2 kali

19.415.000

2 kali

21.356.500

2kl

23.492.150

40 pusk

15.500.000

40 pusk

17.050.000

40 pusk

18.755.000

40 pusk

20.630.500

71.935.500

101 pusk

196.350.000

261.341.850

911.260.350

101

215.985.000

101

237.583.500

101

Jumlah Panti Werda yang dibina

5 panti

14.500.000

5 panti

15.950.000

5 panti

17.545.000

5 panti

19.299.500

67.294.500

Jumlah posbindu PTM yang dikembangkan

40 pusk

49.000.000

40 pusk

53.900.000

40 pusk

59.290.000

40 pusk

65.219.000

227.409.000

8

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja

-

Rapat kerja Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja

Jumlah rapat kerja yang dilaksanakan

-

Peningkatan Kemampuan KKR /Peer Konselor

-


70,9

430.625.000

71,2

473.687.500

71,5

521.056.250

71,7

573.161.875

1 kl

12.525.000

1 kl

13.777.500

1 kl

15.155.250

1 kl

16.670.775

1 kl

Jumlah tenaga yang dilatih kemampuan KKR

100 org

12.800.000

100 org

14.080.000

100 org

15.488.000

100 org

17.036.800

100 org

Peningkatan Kemampuan Guru UKS

Jumlah guru UKS yang ditingkatkan kemampuannya

80 org

27.500.000

80 org

30.250.000

80 org

33.275.000

80 org

36.602.500

80 org

127.627.500

-

Pengembangaan Puskesmas PKPR

Jumlah puskesmas yang dikembangkan PKPR

-

Penjaringan Kesehatan Bagi Remaja

-

Pendidikan Kespro Remaja di Institusi

Jumlah puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan Jumlah sekolah yang dididik k esehatan reproduksi

69,69

70,5

-

71,7

1.998.530.625 58.128.525 59.404.800

40 pusk

200.000.000

40 pusk

220.000.000

40 pusk

242.000.000

40 pusk

266.200.000

40 pusk

928.200.000

40 pusk

28.000.000

40 pusk

30.800.000

40 pusk

33.880.000

40 pusk

37.268.000

40 pusk

129.948.000

40 SMP/SMA

667.375.800

40 SMP/SMA

143.800.000

40 SMP/SMA

158.180.000

40 SMP/SMA

173.998.000

40 SMP/SMA

191.397.800

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

1

2

KODE SASARAN

3

- Rasio dokter per satuan penduduk -

INDIKATOR KINERJA

DATA CAPAIAN

PROGRAM

PROGRAM(OUTCOME)

PADA TAHUN AWAL

DAN

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

2013

4

1 02 01 23

5 -

Pelayanan Kesehatan Anak berkebutuhan Khusus

9


Rasio tenaga medis per satuan penduduk

TARGET

6

7

8

2015 Rp. 9

Jumlah SLB yang di bina


1: 3923 1 : 2.666

1 : 3.879

26.343.118.000

1 : 2.637

PADA AKHIR PERIODE

2016

2017

2018

RENSTRA SKPD 2018

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

5 SLB

- Rasio tenaga medis per satuan penduduk

KONDISI KINERJA


1 : 3.835

6.000.000

12.355.082.000

1 : 2.606

5 SLB

1 : 3.788 1 : 2.576

6.600.000

13.590.590.200 13.198.772.200

5 SLB

1 : 3.741 1 : 2. 542

7.260.000

14.949.649.220 14.576.149.420

5 SLB

1 : 3690 1 : 2.508

7.986.000

5 SLB

16.444.614.142 16.033.764.362

27.846.000

99.269.676.233 1 : 2.508

-

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan yang diadakan

213.998.601

1 dokumen

229.781.000

1 dokumen

252.759.000

1 dokumen

278.034.900

1 dokumen

305.838.390

1 dokumen

336.422.229

1 dokumen

1.616.834.120

-

Penyusunan dan Pengembangan Data Kesehatan

Jumlah buku profil yang dicetak

150.204.250

200 buku

153.200.000

200 buku

317.850.000

200 buku

349.635.000

200 buku

384.598.500

200 buku

423.058.350

200 buku

1.778.546.100

Jumlah Buku saku Informasi kesehatan yang dicetak Jumlah Laporan SP3 puskesmas yang di validasi datanya Jumlah Data dan informasi kegiatan Dinas Kesehatan yang up to date

250 buku

250 buku

250 buku

250 buku

250 buku

250 buku

480 laporan

480 laporan

480 laporan

480 laporan

480 laporan

480 laporan

48 berita

48 berita

48 berita

48 berita

48 berita

48 berita

Jumlah peta informasi masyarakat kurang gizi

10 buku

10 buku

10 buku

10 buku

10 buku

10 buku

Jumlah permintaan data untuk institusi lain

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

10 kl

10 kl

10 kl

10 kl

10 kl

10 kl

10 bulan

10 bulan

10 bulan

10 bulan

10 bulan

10 bulan

Jumlah pertemuan optimalisasi software dengan program yang dilaksanakan

3 kl

3 kl

3 kl

3 kl

3 kl

3 kl

Jumlah pertemuan optimalisasi software dengan puskesmas yang dilaksanakan

1kl

1kl

1kl

1kl

1kl

1kl

2 org

2 org

2 org

2 org

2 org

2 org

Jumlah bulan untuk pemeliharaan jaringan internet Jumlah bulan untuk optimalisasi software SP3 oleh konsultan

Jumlah tenaga IT yang dibutuhkan

-

Pembinaan Sarana / Institusi Swasta

68

67

40

35

12 sarana kesehatan swasta 30

Rumah Bersalin

5

6

4

3

2

Rumah Sakit

16

7

7

7

7

Klinik

12

6

20

20

22

Laboratorium

2

1

1

1

1

Optical

2

2

2

2

2

Salon

2

0

0

0

0

Radiologi

2

0

0

0

0

Apotik

28

26

27

28

28

Toko Obat

12

15

15

15

15

Batra

19

19

20

21

22

Izin Baru Bidan

44

46

44

47

48

Jumlah sarana kesehatan swasta yang diawasi

74.100.000

Balai pengobatan

-

Jasa Pelayanan Kesehatan

-

Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Perencanaan Program

Jumlah tenaga kesehatan yang diberi insentif dan jasa medis Jumlah dokumen hasil rakor, evaluasi dan pelaksanaan program

-

Akreditasi puskesmas

Jumlah puskesmas yang dilatih akreditasi

-

Persiapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD)

Jumlah puskesmas yang melaksanakan assesment PPK BLUD

-

Pengembangan Kegiatan Pengelolaan Primari Care ( P- care) JKN Puskesmas

15.761.011.100

12 sarana kesehatan swasta

2.366 orang

236.249.800

26.606.500

80.750.000

25.443.522.000


2.366 orang

100.000.000

98.125.000

9.566.348.000


2.366 orang

120.000.000

107.937.500

10.522.982.800


2.366 orang

132.000.000

118.731.250

11.575.281.080

2.366 orang

145.200.000

130.604.375

12.732.809.188


2.366 orang

159.720.000

610.248.125

85.601.954.168 893.169.800

20 pusk

135.865.000

50 pusk

1.750.000.000

25 pusk

875.000.000

30 pusk

1.050.000.000

26 pusk

910.000.000

101 pusk

4.747.471.500

13 pusk

200.000.000

20 pusk

250.000.000

23 puk

300.000.000

23 pusk

300.000.000

22 pusk

300.000.000

101 pusk

1.350.000.000

Jumlah server P - care Dinas Kesehatan yang disediakan

1 paket

575.620.000

1 paket

633.182.000

1 paket

696.500.200

1 paket

766.150.220

jumlah jaringan P-care Dinas Kesehatan yang terpelihara

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Jumlah kegiatan refresing yang dilaksanakan

2 hari

2 hari

2 hari

2 hari

2 hari

-

1 paket

2.671.452.420

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

1

2

INDIKATOR KINERJA

DATA CAPAIAN

PROGRAM

PROGRAM(OUTCOME)

PADA TAHUN AWAL

DAN

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

2013

KODE SASARAN

3

4

5

TARGET

6

7

2015 Rp.

8

9

Jumlah pertemuan konsolidasi pengelolaan data P-care puskesmas

Cakupan Pelayanan Kesehatan - rujukan pasien masyarakat miskin; Cakupan pelayanan kesehatan - dasar pasien masyarakat miskin

-

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

1 02 01 24

10

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

-

1 02 01 26

-

Pelayanan Operasi Katarak

-

Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah

-

Peningkatan Pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jamkesmas

11 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/

- Cakupan pelayanan Gawat darurat Level 1 yg harus diberikan sarana

-

-

Cakupan pengawasan terhadap obat dan makanan berbahaya

-

1 02 01

136.174.033.506

483.502.000 122.489.379.052 13.201.152.454

- Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

-

Cakupan Rumah dengan bebas jentik

-

Prosentase TTU yg memenuhi syarat

1 02 01 21

Level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten/Kota

Pengadaan Ruang Rawat Kelas III RSAU

Jumlah luasan ruangan yang dibangun

- Cakupan pengawasan terhadap obat

Kesehatan Makanan

dan makanan berbahaya

Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

Jumlah dokumen hasil pemantauan IRTP pasca rekomendasi

13 Program Pengembangan Lingkungan Sehat;

2018

RENSTRA SKPD 2018

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

100.754.033.000

2 kali

100.874.910.000

2 kali

110.962.401.000

2 kali

122.058.641.100

2 kali

134.264.505.210

867.203.723.418

400 org 382.893 org 120.158 or

-

754.033.000 100.000.000.000 8.400.000.000

400 org 382.893 org 143.568 or

-

778.264.600 100.096.645.400 33.121.137.600

400 org 382.893 org 143.568 or

4.882.481.000

856.091.060 110.106.309.940 36.433.251.360

400 org 382.893 org 143.568 or

-

941.700.166 121.116.940.934 40.076.576.496

400 org 382.893 org 143.568 or

1.035.870.183 133.228.635.027 44.084.234.146

400 org

4.849.461.009

382.893 org

687.037.910.353

143.568 or

175.316.352.056

-

4.882.481.000

- Cakupan pelayanan Gawat darurat

Paru-paru/RS Mata

Penyuluhan keamanan pangan dlm rangka sertifikasi produk pangan (SPPIRT)

PADA AKHIR PERIODE 2017

TARGET

2 kali

1 unit

39.990.000

39.990.000

Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan sebagai usulan layak konsumsi -

2016

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit

12 Program Pengawasan dan Pengendalian

-

Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin;

KONDISI KINERJA


Jumlah peserta penyuluhan


90.256.000

1 dokumen

53.455.000

122 industri -

70 orang

348.540.500

4.882.481.000

128.785.200

1 dokumen

90.485.200

122 industri 36.801.000

4.882.481.000

70 orang

415.410.000

141.663.720

1 dokumen

99.533.720

122 industri 38.300.000

70 orang

789.270.000

155.830.092

1 dokumen

109.487.092

122 industri 42.130.000

70 orang

868.197.000

1 dokumen

171.413.101

727.938.113

120.435.801

513.386.813

50.977.300

214.551.300

1.050.518.370

4.426.952.570

122 industri 46.343.000

70 orang

955.016.700

- Prosentase TTU yg memenuhi syarat - Prosentase TPM yg memenuhi syarat - Cakupan JAGA memenuhi syarat - Cakupan SAB memenuhi syarat

Prosentase TPM yg memenuhi syarat

-

Pengawasan Hygiene dan sanitasi tempattempat Umum

Jumlah Tempat-tempat umum yang di bina

- Cakupan JAGA memenuhi syarat

-

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Juml. RW yang di picu untuk stop buang air besar sembarangan

- Cakupan SAB memenuhi syarat

-

Pengawasan Hygiene dan sanitasi Tempat

Jumlah TPM yang dibina

-

Rapat kerja Program Pengembangan Lingkungan sehat

Jumlah rapat kerja pengembangan kesehatan lingkungan

-

Pengawasan Kualitas lingkungan

Jumlah desa yang dipantau

-


1 02 01 19

14 Program Promosi Kesehatan dan


35.150.500 -

25 TTU 120 RW, 80 desa

24.300.000 331.810.000

30 TTU

103.092.605

398.768.655

120 RW,90 desa

30 TTU

407.030.000

77.455.000

120 RW,90 desa

30 TTU

447.733.000

85.200.500

120 RW,90 desa

30 TTU

492.506.300

93.720.550

120 RW,90 desa

541.756.930

2.519.226.230

150.107.000

80 TPM

165.117.700

80 TPM

181.629.470

80 TPM

199.792.417

776.097.087

70 TPM

44.300.000

80 TPM

3 kali

15.000.000

3 kali

15.000.000

3 kali

16.500.000

3 kali

18.150.000

3 kali

19.965.000

84.615.000

8 desa

139.678.000

8 desa

153.645.800

8 desa

169.010.380

8 desa

185.911.418

648.245.598

4.483.438.827

17.409.019.407

2.572.683.045

9.957.494.949

438.463.517

2.008.518.004

764.039.587

3.145.432.954

899.444.450

9.803.825.000

3.368.473.950

3.705.321.345

4.075.853.480

Pemberdayaan Masyarakat;

- Cakupan penyuluhan kesehatan kelompok di tk. Desa


15.000.000 298.390.000

Penyediaan Media Penyuluhan Kesehatan

Jumlah media penyuluhan kesehatan yg diadakan

479.429.950

13 jenis

-

Penyuluhan Kesehatan

Jumlah penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan

199.426.000

10 kel.potensial, 1 kl seminar. 12 siaran radio, 20 kl berita kesehatan

10 kel.potensial, 1 kl seminar. 12 193.800.000 siaran radio, 20 kl berita kesehatan

-

Fasilitasi UKBM dan Pembinaan Kesehatan Lintas sektor

Jumlah fasilitasi UKBM dan pembinaan kesehatan lintas sektor

125.340.000

2 ds P2WKSS, 40 sekolah sehat, 40 posyandu

356.000.000


574.034.250


1 paket

148.525.000

1 paket

250.000.000

1 paket

-

-

Fasilitasi Tim Pembina Kabupaten Sehat

-

Rapat Kerja Bidang Promosi dan SDK

Jumlah fasilitasi operasional Kabupaten Sehat yang dilaksanakan Jumlah rapat kerja bidang promosi dan SDK yang dilaksanakan

95.248.500

4 kali

507.500.000

40.000.000

15 jenis

4 kali

1.932.894.850

15 jenis

10 kel.potensial, 1 kl seminar. 12 361.544.850 siaran radio, 20 kl berita kesehatan

50.000.000

4 kali

2.126.184.335

15 jenis

2.338.802.769

15 jenis

10 kel.potensial, 1 kl seminar. 12 397.699.335 siaran radio, 20 kl berita kesehatan 2 ds P2WKSS, 40 631.437.675 sekolah sehat, 40 posyandu

10 kel.potensial, 1 kl seminar. 12 417.584.302 siaran radio, 20 kl berita kesehatan 2 ds P2WKSS, 40 694.581.443 sekolah sehat, 40 posyandu

275.000.000

302.500.000

55.000.000

1 paket 4 kali

91.384.967

1 paket

332.750.000

4 kali

132.952.679

1 paket

1.404.023.500

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

1

2

INDIKATOR KINERJA

DATA CAPAIAN

PROGRAM

PROGRAM(OUTCOME)

PADA TAHUN AWAL

DAN

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

2013

KODE SASARAN

3

4

5 -

Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN)

TARGET

6

7

KONDISI KINERJA


2015 Rp.

8

9

Jumlah pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional ( HKN ) yang dilaksanakan

PADA AKHIR PERIODE

2016

2017

1 Tersedianya

nya

sarana dan

kapasitas

prasarana

sumber daya prasarana kualitas

kerja yang 2 Meningkatnya kualitas

15 Program Pelayanan Administrasi

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1 kali

13.190.288.437

RENSTRA SKPD 2018

TARGET

200.000.000

220.000.000

4 Meningkat

2018

15.990.020.000

14.248.013.406

15.672.376.747

231.000.000

242.550.000,00

-

-

17.239.176.421

18.962.656.063

893.550.000

95.302.531.074

Perkantoran -

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah legalitas alat surat menyurat yang dibeli

-

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Jumlah jasa kantor untuk pembayaran rekening air, telepon dan listrik

-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional

Jumlah STNK kendaraan dinas operasional yang diperpanjang

-

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah petugas kebersihan pemerintah daerah

3.600.000

391.895.403 20.020.900 297.357.990

530 bh materai 6000

4.380.000 530 bh materai 6000

4.380.000 530 bh materai 6000

4.380.000 530 bh materai 6000

4.380.000 530 bh materai 6000

4.380.000 530 bh materai 6000

400 bh materai 3000

400 bh materai 3000

400 bh materai 3000

400 bh materai 3000

400 bh materai 3000

400 bh materai 3000

11 sambungan

1.012.788.000

43 unit

16.803.000

13 org/thn

290.640.000

11 sambungan 41 unit 12 org/thn

528.000.000 17.658.000 300.000.000


580.800.000 19.423.800 330.000.000


638.880.000 21.366.180 363.000.000


702.768.000 23.502.798 399.300.000

11 sambungan 41 unit

25.500.000

3.855.131.403 118.774.678

13 org/thn

1.980.297.990

75 jenis

1.642.350.125

210 jenis

7.555.062.950

Jumlah frekuensi pengangkutan sampah yang dibayarkan Jumlah Peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli aparatur

sumber daya

-

Penyediaan Alat Tulis Kantor

kesehatan

-

Penyediaan Barang Cetakan& Penggandaan

-

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibeli Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli

3 Meningkatnya kinerja Dinas

Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli

159.182.620

72 jenis

203.266.000

935.993.950

216 jenis

1.212.304.000

75 jenis 208 jenis

275.781.406 1.165.000.000

75 jenis 210 jenis

303.359.547

75 jenis

333.695.501

1.281.500.000

210 jenis

1.409.650.000

75 jenis 210 jenis

367.065.051 1.550.615.000

24.492.000

12 macam

12.753.000

13 macam

22.635.000

13 macam

24.898.500

13 macam

27.388.350

13 macam

30.127.185

13 macam

142.294.035

18.139.500

4 jenis

18.840.000

4 jenis

19.200.000

4 jenis

21.120.000

4 jenis

23.232.000

4 jenis

25.555.200

4 jenis

126.086.700

44.040.000

4 jenis

34.764.000

4 jenis

38.240.400

4 jenis

42.064.440

4 jenis

46.270.884

4 jenis

234.236.224

478

868.230.620

Kesehatan

19 buku -

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah bahan logistik yang dibeli

-

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah jamuan makanan dan minum untuk rapat koordinasi internal

28.856.500 122.187.400

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah

Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang dilaksanakan

-

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

Jumlah pegawai honor yang di gaji

-

Penyediaan Pel. Administrasi Kepegawaian

-

Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang

-

Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor

Jumlah petugas keamanan kantor

-

Penyediaan Pelayanaan arsip SKPD

Jumlah pelayanan arsip dinas

Jumlah pegawai yang dilayani kebutuhan administrasinya Jumlah penyediaan administrasi barang yang dilaksanakan

16 Program Peningkatan sarana dan

478

122.200.000

1000

Jumlah Jamuan untuk tamu kantor -

3 jenis

478

134.420.000

1000

478

147.862.000

1000

478

162.648.200

1000

478

178.913.020

1000

1000

709.568.174

1701 kali

1.074.890.000

1786 kali

860.600.000

1875 kali

946.660.000

1969 kali

1.041.326.000

2000 kali

1.145.458.600

5.778.502.774

10.243.025.000

674 orang

11.680.650.000

607 orang

10.524.400.000

607 orang

11.576.840.000

607 orang

12.734.524.000

607 orang

14.007.976.400

70.767.415.400

2132 orang

27.791.000

2132 orang

32.480.000

2132 orang

35.728.000

2132 orang

39.300.800

2132 orang

43.230.880

282.499.680

12 bulan

30.550.000

12 bulan

60.000.000

12 bulan

66.000.000

12 bulan

72.600.000

12 bulan

79.860.000

309.010.000

316.944.375

1.475.263.125

40.688.670

141.875.370

103.969.000 132.000.000

7 orang

-

238.125.000 -

1.920.538.352

-

7 orang 12 bulan

8.835.336.000

238.125.000 30.570.000

7 orang 12 bulan

4.922.225.000

261.937.500 33.627.000

7 orang 12 bulan

288.131.250 36.989.700

7 orang 12 bulan

3.082.986.500

3.338.772.415

3.606.621.285

23.350.101.552

10 unit motor

429.000.000

471.900.000

519.090.000

8.159.296.000

Prasarana Aparatur -

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibeli

-

42 unit

6.349.306.000

2 unit mobil

390.000.000

2unit motor -

Pengadaan Mebelair

Jumlah mebelair yang diadakan

-

Pengadaan Peralatan Kantor

Jumlah peralatan kantor yang dibeli

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

135.018.400

4 jenis

163.974.000

7 jenis

305.000.000

5 jenis

335.500.000

5 jenis

369.050.000

5 jenis

405.955.000

5 jenis

1.714.497.400

95.255.100

11 jenis

429.187.000

11 jenis

272.938.000

11 jenis

300.231.800

11 jenis

330.254.980

11 jenis

363.280.478

11 jenis

1.791.147.358

Jumlah luasan gedung kantor yang di pelihara

186.403.800

4110 M2

208.585.000

4110 M2

300.000.000

4110 M2

330.000.000

4110 M2

363.000.000

4110 M2

399.300.000

4110 M2

1.787.288.800

Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara

190.992.800

23 kendaraan

229.000.000

23 kendaraan

250.000.000

23 kendaraan

275.000.000

23 kendaraan

302.500.000

23 kendaraan

332.750.000

23 kendaraan

1.580.242.800

roda 4 -

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

-

Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas

-

Rehabilitasi Rumah Dinas Paramedis Puskesmas

-

Pemasangan Partisi dan Penataan Interior Kantor Dinas Kesehatan

roda 4

roda 4

roda 4

roda 4

roda 4

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara Jumlah luasan rumah dinas dokter puskesmas yang direhab Jumlah luasan rumah dinas paramedis puskesmas yang direhab

98.541.000

4 jenis

117.450.000

4 jenis

180.000.000

4 jenis

198.000.000

4 jenis

217.800.000

4 jenis

228.690.000

4 jenis

1.040.481.000

895.603.279

6 unit

655.436.000

2 unit

562.426.000

3 unit

618.668.600

3 unit

649.602.030

3 unit

682.082.132

3 unit

4.063.818.041

1.460.000

1 unit

235.408.000

Jumlah ruangan yang dipartisi

135.706.273

1 Ruang

125.000.000

5 ruang

150.000.000

4 bidang

165.000.000

0

181.500.000

0

199.650.000

0

431.586.100

1 unit

453.165.405

1 unit

956.856.273

3 subag -

Pembangunan Turap Gedung Kantor Dinas Kesehatan

Luas turap yang dibangun

-

1980 M2

-

Revitalisasi Rumah Dinas Puskesmas

Jumlah luasan rumah dinas puskesmas yang di revitalisasi

-

1 unit

2.119.510.000 392.351.000

1 unit

475.823.675,25

1 unit

1.752.926.180

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

1

2

INDIKATOR KINERJA

DATA CAPAIAN

PROGRAM

PROGRAM(OUTCOME)

PADA TAHUN AWAL

DAN

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

2013

KODE SASARAN

3

4

5

TARGET

6

-

Pembangunan Rumah dinas Puskesmas

Jumlah luasan rumah dinas yang dibangun

-

Pengadaan sarana penunjang gudang vaksin dinas kesehatan

Jumlah sarana penunjang gudang vaksin dinas kesehatan yang di beli

7 -

KONDISI KINERJA


2015 Rp.

8

9

1 unit

PADA AKHIR PERIODE

2016

2017

2018

RENSTRA SKPD 2018

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

321.990.000

1 unit

-

1 unit

-

1 unit

-

1 unit

181.557.700

17 Program Peningkataan Disiplin

321.990.000 181.557.700

-

312.400.000

343.640.000

378.004.000

415.804.400

457.384.840

1.907.233.240

457.384.840

1.907.233.240

4.977.131.810

23.338.984.700

47.916.000

223.576.000

Aparatur -

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang diadakan

-

1.562 potong

312.400.000

1.562 potong

343.640.000

0

378.004.000

0

415.804.400

0

Perlengkapannya

18 Program Peningkatan Kapasitas

645.424.950

3.203.600.000

4.887.303.840

4.878.152.000

4.747.372.100

Sumber Daya Aparatur Jumlah pelaksanaan pengajian bagi pegawai dinas kesehatan Jumlah penilaian angka kredit tenaga fungsional kesehatan

-

Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur

-

Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Kesehatan

-

Pengiriman Peserta Bintek Asuhan Persalinan Normal (APN)

Jumlah bidan yang tersertifikasi dalam APN

-

Pengiriman Peserta Bintek Penatalaksanaan Asfiksia Bayi Baru Lahir

Jumlah bidan yang terlatih penatalaksanaan asfiksia Bayi baru lahir

-

Bimbingan Teknis Pertolongan Pertama Gawat Darurat Obstetri dan Neonatal (PPGDON)

Jumlah bidan yang terlatih dalam tatalaksana PPGDON

-

Pengiriman peserta bimbingan teknis PONED

-

Pengiriman peserta Bimbingan teknis PPGD

-

Bimbingan Teknis simulasi Deteksi Dini Intervensi Tumbuh Kembang (SDIDTK)

-

Pengiriman peserta Bimbingan Teknis Konselor Menyusui

-

Bintek Pemantauan Pertumbuhan Balita

-

Pelatihan Akreditasi puskesmas

-

Bimbingan Teknis MTBS/M

-

Pelatihan tatalaksana Gizi Buruk

-

Bintek Manajemen Program Gizi

-

Pelatihan Geriatri

Jumlah petugas yang dilatih Geriatri

-

Pelatihan Penanganan Kekerasan terhadap Anak 'dan Perempuan

-

Pelatihan Mikrokopis Malaria

-

Pelatihan PPTM Bagi Petugas Puskesmas

-

Pelatihan Manajemen Program Imunisasi

Jumlah bidan yang terlatih dalam tatalaksana PONED Jumlah tenaga medis dan paramedis yang terlatih dalam tatalaksana PPGD Jumlah bidan/petugas kesehatan yg dibintek dalam melaksanakan SDIDTK Jumlah tenaga pelaksana gizi yg dilatih Jumlah petugas yang dilatih pemantauan pertumbuhan balita Jumlah tenaga yang dilatih akreditasi puskesmas Jumlah bidan/petugas kesehatan yg dibintek dalam melaksanakan MTBS/M Jumlah petugas yang dilatih tatalaksana gizi buruk Jumlah petugas yang dilatih tatalaksana manajemen program gizi

26.500.000

7 kali

30.000.000

7 kali

34.999.950

1200 or

35.000.000

1500 or

123.240.000

36.000.000

1500 or

7 kali

129.402.000

39.600.000

1500 or

135.872.100

1500 or

149.459.310

607.973.360

105.000.000

28 orang

140.000.000

40 orang

200.000.000

40 orang

250.000.000

40 orang

275.000.000

40 orang

302.500.000

1.272.500.000

43.560.000

7 kali

45.500.000

40 orang

140.000.000

40 orang

140.000.000

80 orang

280.000.000

80 orang

294.000.000

80 orang

308.700.000

1.208.200.000

150.000.000

28 orang

140.000.000

40 orang

200.000.000

40 orang

220.000.000

40 orang

242.000.000

40 orang

266.200.000

1.218.200.000

75.000.000

10 orang

75.000.000

66 orang

495.000.000

40 orang

210.000.000

40 orang

231.000.000

20 orang

200.000.000

1.286.000.000

148.425.000

78 orang

250.050.000

78 orang

300.000.000

94 orang

376.000.000

74 orang

303.400.000

74 orang

318.200.000

1.696.075.000

-

40 orang

120.000.000

40 orang

132.000.000

40 orang

145.200.000

40 orang

159.720.000

40 orang

175.692.000

732.612.000

-

20 orang

110.000.000

40 org

240.000.000

21 orang

126.000.000

40 org

240.000.000

25 orang

125.000.000

25 orang

131.250.000

25 orang

137.812.500

20 orang

125.000.000

20 orang

125.000.000

25 orang

130.000.000

25 orang

136.500.000

636.500.000

-

-

-

-

-

-

-

476.000.000 634.062.500

704.950.000 15 orang

120.000.000

704.950.000

-

-

40 org

240.000.000

40 org

240.000.000

40 org

240.000.000

40 org

240.000.000

1.020.000.000

-

-

-

20 org

120.000.000

30 org

180.000.000

30 org

180.000.000

21 org

126.000.000

606.000.000

-

-

-

40 org

200.000.000

27 org

135.000.000

27 org

135.000.000

27 org

135.000.000

605.000.000

Jumlah petugas yang dilatih dalam hal penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan

-

-

-

40 org

200.000.000

40 org

200.000.000

40 org

200.000.000

40 org

200.000.000

800.000.000

Jumlah petugas yang dilatih dalam hal mikroskopis malaria

-

-

-

40 orang

120.000.000

-

-

-

40 orang

120.000.000

40 orang

120.000.000

-

-

-

40 nakes

90.750.000

40 nakes

90.750.000

Jumlah petugas yang dilatih dalam pengendalian penyakit tidak menular Jumlah petugas yang dilatih dalam Manajemen Imunisasi

60.000.000

-

-

-

Set Up Pelayanan HIV dan IMS

Jumlah puskesmas yg dilaksankaan set up pelayanan HIV dan IMS

-

-

-

-

-

5 puskesmas

-

Pengiriman Pelatihan VCT petugas puskesmas

Jumlah petugas yang dilatih dalam VCT

-

-

-

-

-

20 orang

Peningkatan Kapasitas tenaga Keperawatan

Jumlah pegawai yang mendapat beasiswa

-

-

-

Jumlah tenaga kesehatan yang menerima insentif

-

7 kali

1 org

23.313.840

-

-

-

-

120.000.000

-

-

-

-

240.000.000

40 nakes

100.000.000 90.000.000

-

90.750.000 -

20 orang

-

40 nakes

90.000.000

20 orang

-

90.750.000

363.000.000

-

100.000.000

90.000.000

270.000.000

-

23.313.840

Melalui Program Tugas belajar Pendidikan lanjutan S1 keperawatan dan NERS bagi tenaga kesehatan di RS (Ban_Gub) -

Fasilitasi Peningkatan Kinerja bagi

-

-

Dokter/drg dan Bidan PNS yang bertugas di

-

-

-

Puskesmas/desa Terpencil/sulit dijangkau

-

-

-

19 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

453.666.878

1.338.600.000

550.000.000

10 dokter 56 bidan

1.542.000.000 -

10 dokter

1.696.200.000

56 bidan

10 dokter

1.865.820.000

56 bidan

10 dokter

2.052.402.000

56 bidan

10 dokter

8.495.022.000

56 bidan

-

801.800.000

881.980.000

970.178.000

1.067.195.800

4.655.205.678

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

1

2

KODE SASARAN

3

4

INDIKATOR KINERJA

DATA CAPAIAN

PROGRAM

PROGRAM(OUTCOME)

PADA TAHUN AWAL

DAN

DAN KEGIATAN

PERENCANAAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

2013

5

6

-

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun Jumlah laporan keuangan semesteran dinas kesehatan yang disusun Jumlah laporan keuangan akhir tahun dinas kesehatan yang disusun Jumlah Dokumen RKA dan DPA Dinas Kesehatan yang disusun Jumlah administrasi keuangan yang efektif dan tepat waktu

-

Penyusunan laporan Keuangan Semesteran

-

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

-

Penyusunan Perencanaan anggaran

-

Penatausahaan Keuangan SKPD

-

Penyusunan Renstra SKPD

Jumlah dokumen renstra SKPD

-

Penyusunan Renja SKPD

Jumlah dokumen renja SKPD

-

Publikasi Kinerja

Jumlah frekuensi publikasi kinerja SKPD

TARGET 7

KONDISI KINERJA


8

2015 Rp. 9

2016

PADA AKHIR PERIODE 2017

2018

RENSTRA SKPD 2018

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

24.998.087

5 jenis lap

25.000.000

5 jenis lap

40.000.000

5 jenis lap

44.000.000

5 jenis lap

48.400.000

5 jenis lap

53.240.000

235.638.087

19.999.388

2 dok

20.000.000

2 dok

40.000.000

2 dok

44.000.000

2 dok

48.400.000

2 dok

53.240.000

225.639.388

24.999.438

1 dok

25.000.000

1 dok

100.000.000

1 dok

110.000.000

1 dok

121.000.000

1 dok

133.100.000

514.099.438

99.973.986

6 jenis dok

150.000.000

6 jenis dok

175.000.000

6 jenis dok

192.500.000

6 jenis dok

211.750.000

6 jenis dok

232.925.000

1.062.148.986

3.000 SSP/SPM

175.000.000

3.000 SSP/SPM

256.800.000

3.000 SSP/SPM

282.480.000

3.000 SSP/SPM

310.728.000

3.000 SSP/SPM

341.800.800

1.516.808.790

33.275.000

176.023.989

149.999.990 34.998.989

2 dok

25.000.000

2 dok

25.000.000

2 dok

15.000.000 98.697.000

5 kali

130.000.000

5 kali

150.000.000

27.500.000

2 dok

16.500.000 5 kali

165.000.000

30.250.000

2 dok

18.150.000 5 kali

181.500.000

19.965.000 5 kali

199.650.000

924.847.000 -

TOTAL

324.828.537.000

374.122.696.346

408.705.184.757

448.904.157.397

493.483.129.265

2.372.088.039.865

Tabel VI.1 Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

Indikator


1

2

Tahun 0 3

1

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu


Tahun 1 4

Tahun 2 5

Tahun 3 6


Tahun 4 7

Tahun 5 8

9

1 : 8.872

1 : 9.565

1 : 9.964

1 : 10.186

1 : 10.695

1 : 10.396

Jumlah puskesmas

101

101

101

101

101

101

Jumlah poliklinik

298

276

271

271

253

271

86

86

106 (20 unit)

110 (4 unit)

119 (9 unit)

129 (10 unit)

485

473

478

482

473

501

1 : 307,355

1 : 310.091

1 : 340.229

1 : 350.878

1 : 337.736

1 : 326.538

13

13

13

13

15

16

1 : 5.241

1 : 5.362

1 : 4.451

1 : 4.636

1 : 4.745

1 : 4.804

821

835

1.070

1.059

1.066

1.084

4.302.974

4.477.296

4.763.209

4.909.916

5.059.177

5.208.423

1 : 3.947

1 : 4.026

1 : 3.989

1 : 3.645

1 : 3.324

1 : 3.113

1.090

1.112

1.194

1.347

1.522

1.673

4.302.974

4.477.296

4.763.209

4.909.916

5.059.177

5.208.423

69,09

70,00

72,50

75,00

77,50

80,00

1 : 10.396

per satuan penduduk

Jumlah pustu Jumlah puskesmas + poliklinik + pustu 2

Rasio Rumah Sakit per satuan

1 : 326.538

penduduk Jumlah Rumah Sakit 3

Rasio dokter per satuan penduduk Jumlah dokter Jumlah penduduk

4


1 : 4.804

1 : 3.113

penduduk Jumlah tenaga medis (dr, drg) Jumlah penduduk 5

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

80,00

No

Indikator


1

2

Tahun 0 3

6


Tahun 1 4

Tahun 2 5

Tahun 3 6


Tahun 4 7

Tahun 5 8

Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif

16.045

17.018

18.189

18.862

20.730

22.069

Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan

23.224

24.311

25.088

25.150

26.749

27.586

67,20

85,00

86,25

87,50

88,75

90,00

78.078

101.126

102.613

105.029

113.302

118.494

116.120

118.972

118.972

120.033

127.665

131.660

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang

9

90,00

memiliki kompetensi kebidanan Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh nakes Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin

7

Persentase balita gizi buruk

0,080

0,079

0,061

0,042

0,031

0,021

0,021

8

Cakupan Desa/kelurahan Universal

71,08

77.08

81.07

85,00

90,00

95,00

95,00

Jumlah Desa/Kelurahan UCI

307

333

347

364

385

407

Jumlah seluruh Desa/Kelurahan

428

428

428

428

428

428

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan

308

308

244

262

196

136

Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan

308

308

244

262

196

136

78,75

76,12

80,73

81,00

81,50

82,00

Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati

3.571

3.536

3.869

4.202

4.330

4.458

Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)

3.174

3.252

4.792

5.253

5.413

5.573

Cakupan penemuan dan

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Child Immunization (UCI)

9

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat

100,00

perawatan

10

Cakupan penemuan dan penanganan

82,00

penderita penyakit TBC BTA

11

100,00

No

Indikator


1

2

Tahun 0 3


Tahun 1 4

Tahun 2 5

Tahun 3 6


Tahun 4 7

Tahun 5 8

9

penanganan penderita penyakit DBD

12

13

14

15

Jumlah penderita DBD yang ditangani

1.023

2.393

1.769

1.816

1.871

1.927

Jumlah penderita DBD yang yang ditemukan

1.023

2.393

1.769

1.816

1.871

1.927

Cakupan kunjungan bayi

73,61

87,87

90,00

91,25

92,50

93,75

Jumlah kunjungan bayi

81.114

99.204

104.831

104.314

112.465

117.553

Jumlah bayi lahir hidup

110.187

112.893

116.479

114.317

121.585

125.390

252,50

252,50

252,50

252,50

252,50

252,50

Jumlah puskesmas

101

101

101

101

101

101

Jumlah kecamatan

40

40

40

40

40

40

20,09

22,43

24,77

25,70

27,80

30,14

Jumlah pustu

86

96

106

110

119

129

Jumlah desa

428

428

428

428

428

428

86,22

91,30

92,30

93,00

94,00

95,00

17.836

458.732

463.752

200.202

472.295

678.954

20.686

502.423

502.423

215.267

502.423

714.720

44,73

72,70

74,85

75,61

76,37

77,13

Jumlah TTU yang memenuhi syarat kesehatan

221

2.839

4.172

431

2.983

4.299

Jumlah TTU yang diperiksa

494

3.905

5.574

570

3.906

5.574

58,03

70,70

87,08

87,94

88,80

89,66

Cakupan puskesmas

Cakupan pembantu puskesmas

Cakupan Rumah dengan bebas jentik Jumlah rumah/bangunan dengan bebas

93,75

252,50

30,14

95,00

jentik Jumlah rumah/ bangunan yang diperiksa 16

Cakupan TTU (Tempat-Tempat

77,13

Umum) yang memenuhi syarat

17

Cakupan TPM (Tempat Pengolahan

89,66

No

Indikator


1

2

Tahun 0 3


Tahun 1 4

Tahun 2 5

Tahun 3 6


Tahun 4 7

Tahun 5 8

9

Makanan) yang memenuhi syarat

18

Jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan

574

1.790

3.140

1.276

2.247

3.233

Jumlah TPM yang diperiksa

989

2.532

3.606

1.451

2.529

3.606

56,50

38,50

68,77

69,18

69,59

70,00

Jumlah SAB yang memenuhi syarat

15.555

39.702

16.031

28.119

40.412

Jumlah SAB yang diperiksa

40.406

57.733

23.174

40.406

57.733

30,80

66,19

67,46

68,73

70,00

Jumlah JAGA yg memenuhi syarat kesehatan

11.297

34.687

14.143

25.208

36.685

Jumlah JAGA yang diperiksa

36.675

52.406

20.964

36.675

52.406

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Jumlah sarana kesehatan yang berijin

857

937

1.026

1.124

1.064

1.119

Target perijinan

857

937

1.026

1.124

1.064

1.119

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Jumlah jenis obat generik berlogo yang tersedia

89

100

151

132

132

132

Jumlah jenis obat yang ada

89

100

151

132

132

132

0,00

41,07

42,07

43,03

44,04

45,00

244

244

252

262

270

279

Cakupan SAB (Sarana Air Bersih)

70,00

yang memenuhi syarat

19

Cakupan JAGA (Jamban Keluarga)

40,84

70,00

yang memenuhi syarat

20

Prosentase Sarana Kesehatan yang

100,00

berijin

21

22

Prosentase pengadaan obat essensial

Cakupan pengawasan terhadap obat dan makanan yang berbahaya Jumlah Apotek, Toko Obat, IRTP yang diperiksa

100,00

45,00

No

Indikator


1

2

Tahun 0 3

23


Tahun 1 4

Tahun 2 5

Tahun 3 6


Tahun 4 7

Tahun 5 8

Jumlah Apotek, Toko Obat, IRTP yang ada

594

594

599

609

613

620


N/A

43

85

128

171

214

Jumlah desa siaga yang aktif

43

85

128

171

214

Jumlah desa siaga yang dibentuk

43

85

128

171

214

9

214

24

Angka kelangsungan hidup bayi

61,86

64,01

66,04

67,41

69,25

71,09

71,09

25

Angka Usia Harapan Hidup

67,68

67,78

68,48

68,90

69,47

69,97

69,97

TABEL PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

1

2

Target SPM 3

Target IKK Target IKU Target MDGs 2011 Thn 2011 Thn 2014 4

5

1


90%

2

Cakupan komplikasi kebidananan yang ditangani

80%

80%

80,0%

3

Cakupan pelayanan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi

90%

90%

90,0%

4


90%

5

Persentase Fasilittas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar

6 7

95%

90% 100%

Persentase Puskesmas rawat inaap yg mampu melaksanakan pelayanan obstetrik neonatal emergensi dasar (PONED) Persentase RS Kabupaten yg melaksanakan pelayanan Obstetrik neonatal emergensi komperhensif (PONEK) 85%

5

Cakupan Neonatus dengan komplikasi ditangani

80%

6

Cakupan Kunjungan bayi

90%

90%

7

Cakupan pelayanan desa/ kelurahan UCI

100%

100%

8

Cakupan pelayanan anak balita

90%

9

Cakupan Pemberian Makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bln keluarga miskin

100%

10

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

100%

11

Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat/Pelayanan Kesehatan Anak sekolah

100%

12

Cakupan Peserta KB Aktif

70%

13

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit : a. AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

87,07% 90%

100%

100%

100%

85%

≥ 2/100.000 penduduk

b. Penemuan penderita pneumonia balita

100%

100%

c. Penemuan pasien baru TB BTA Positif

100%

100%

80%

d. Penderita DBD yang ditangani

100%

100%

100%

90%

Realisasi Pencapaian Indikator 2013 SPM

IKK

IKU

MDGs

NO


1

2

Target SPM 3


5

e. Penemuan Penderita Diare mendapat pelayanan

100%

100%

14

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

100%

38%

15

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100%

16

Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota

100%

17

Cakupan Desa/Keluarahan mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam

18

Cakupan desa siaga aktif

19

Rasio puskesmas per satuan penduduk

20

Persentase sarana kesehatan swasta yang berijin

21

Rasio sarana pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa

22

Rasio Pustu per penduduk

23

Terbangunnya RSU Pemda

24

Persentase pengadaan obat essensial

25

Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat

26

Cakupan Pengawasan Terhadap Obat dan Makanan yang Berbahaya

76% 41,07%

27

Cakupan balita gizi baik

88,20%

28

Cakupan ibu hamil gizi baik

76,50%

29

Cakupan Balita KEP

10,40%

30

Cakupan pelayanan kesehatan lansia

31

Rumah dengan bebas jentik di daerah endemis

32

Prosentase TTU yang memenuhi syarat

73,96%

33

Prosentase TPM memenuhi syarat

34

Cakupan IS JAGA

74,10% 52,50%

35

Cakupan IS SAB

54,30%

36

Kesembuhan penderita TB BTA Positif

100%

100%

100%

100%

80%

128 (29%) 1:31.386 100% 1:11.138

100%

93%

85%

88%


IKK

IKU

MDGs

NO


1

2

Target SPM 3


37

Penderita kusta (PB dan MB) RFT( Release from Treatmen)

5 90%

38

Cakupan penyuluhan kesehatan kelompok di tingkat desa

70%

39

Angka Kematian Balita

32%

40

Angka Kematian Bayi

19%

41

Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)

90%

42

Cakupan pelayanan kesehatan bayi

90%

43

Proporsi Imunisasi Campak (PIC) pada anak 12-23 bln

100%

44

Cakupan pelayanan kesehatan anak balita

85%

45

Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)

85%

46

Persentase kasus baru TB paru (BTA Positif) yang ditemukan

47

Prevalensi kasus HIV

<0,5

48

Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS

95%

49

Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pencegahan penularan HIV sesuai pedoman

100%

50

Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk

51

Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas

1 67%

52


100%

53


75%


IKK

IKU

MDGs

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

Recommend Documents