PPID PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015

PPID PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR JALAN RAYA TEGAR BERIMAN TELP. (021) 8758605, 8751219, FAX. (021) 8758605 Laporan PPID Kabupaten Bogor Tahun 2015

KATA PENGANTAR Puji dan syukur disampaikan kepada ALLAH SWT , Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNYA, sehingga Kami dapat menyusun Laporan Pelayanan Informasi Tahun 2015 PPID Pemerintah Kabupaten Bogor. Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan good Governance yaitu pemerintahan yang baik, transparan atas informasi publik sehingga diharapkan masyarakat dapat berpatisipasi aktif dalam mengontrol setiap langkah kebijakan yang diambil pemerintah. Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu dengan telah dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan (PPID) Pembantu di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bogor. Di Bidang Pelayanan Informasi, PPID Pemerintah Kabupaten Bogor telah melaksanakan optimalisasi pengelolaan informasi dan Dokumentasi serta pelayanan Informasi Sesuai dengan undangundang keterbukaan informasi publik. Dibidang akses informasi telah dibangun situs resmi Kabupaten Bogor yang berisikan tentang informasi yang terbuka dan informasi serta merta, juga tersedia menu transparansi pengelolaan keuangan daerah dan pengaduan masyarakat, serta diseminasi informasi publik melalui media. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2015 ini, masih terdapat kekurangan baik dari segi isi maupun dalam sistematikanya, oleh karena itu kami menerima saran dan masukan untuk peningkatan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang lebih baik. Demikian, atas perkenan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Cibinong,

Laporan PPID Kabupaten Bogor Tahun 2015

Maret 2016

DAFTAR ISI Halaman

Kata Pengantar …………………………………………………………………………………………………………..

i

Daftar Isi ………………………………………………………………………………………………………………………

ii

BAB. I. PENDAHULUAN ………………………………………………………………………………………………

1

1. Latar Belakang ………………………………………………………………………………………………………

1

2. Dasar Hukum …………………………………………………………………………………………………………

2

3. Tujuan ……………………………………………………………………………………………………………………

3

BAB. II. KINERJA PPID TAHUN 2015 ……………………………………………………………

4

1. Dibidang Kelembagaan …………………………………………………………………………………………

4

2. Dibidang Pelayanan Informasi ………………………………………………………………………………

4

3. Dibidang Penyelesaian Sengketa Informasi …………………………………………………………

5

4. Dibidang Akses Informasi Publik ……………………………………………………………………………

6

5. Dibidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia ………………………………………

6

6. Dibidang Media Keterbukaan Informasi ………………………………………………………………..

6

7. Dibidang Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik ………………………………………………

7

8. Dibidang Partisipasi Masyarakat …………………………………………………………………………….

7

9. Dibidang Akses Pengaduan Masyarakat …………………………………………………………………

8

BAB. III. ANGGARAN PPID PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

10

1. Anggaran Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi ………………………………………………

10

2. Anggaran Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi PPID …………………………………………

10

BAB. IV. PERMASALAHAN DAN UPAYA SOLUSI ………………………………………………………….

11

1. Permasalahan ……………………………………………………………………………………………………….

11

2. Upaya Pemecahan Masalah …………………………………………………………………………………..

11

BAB. V. PENUTUP ………………………………………………………………………………………………………

12

LAMPIRAN-LAPIRAN …………………………………………………………………………………………………

13


BAB. I PENDAHULUAN

I.

Latar belakang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan guna mewujudkan Good Governance yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang baik. transparan atas informasi publik, sehingga membuat masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sehingga penyelenggaraan kekuasaan dalam era demokrasi dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Dalam implementasi keterbukaan Informasi Publik arah yang ingin dicapai dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 adalah, pengelolaan informasi publik yang berkualitas, pelayanan informasi secara mudah, cepat dan biaya ringan, dan Kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Bogor telah mewujudkan komitmen dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka dengan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Bidang Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk PPID melalui Keputusan Bupati Bogor Nomor 550/616/Kpts/Per-UU/2014 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Bogor Nomor 550/357/Kpts/Per-UU/2011. tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Untuk meningkatkan fungsi kelembagaan

dilaksanakan kegiatan peningkatan

kapasitas dan kompetensi PPID melalui rapat koordinasi dan workshop serta asistensi penyusunan Informasi Publik yang bersifat terbuka.


Di Bidang Pelayanan Informasi, PPID Pemerintah Kabupaten Bogor telah melaksanakan optimalisasi pengelolaan informasi dan Dokumentasi serta pelayanan Informasi Sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik. Guna memudahkan akses informasi Pemerintah Kabupaten Bogor telah membangun dan mengembangkan website atau situs resmi Pemerintah Kabupaten Bogor, Bogorkab.go.id dan website layanan informasi Publik PPID Kabupaten Bogor. Website tersebut berisikan tentang informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat.

II.

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Peraturan Mendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi; 9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Pemerintah Daerah; 10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 550/616/Kpts/Per-UU/2014 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Bogor Nomor 550/357/Kpts/Per-UU/2011. tentang Laporan PPID Kabupaten Bogor Tahun 2015

Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan

Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. III.

Maksud dan Tujuan Maksud dari pembuatan laporan ini adalah : 1. Memberikana gambaran tentang

implementasi keterbukaan informasi Publik di

Kabupaten Bogor. 2. Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. 3. Sebagai bahan evaluasi. Tujuan yang ingin dicapai ini adalah : 1. Menjamin hak warga untuk memperoleh informasi. 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. IV.

Sistemiatika Laporan 1. Pendahuluan. 2. Capaian Kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Bogor. 3. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah. 4. Penutup


BAB.II KINERJA PPID PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 1.

Dibidang Kelembagaan PPID. Dalam rangka Imlementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mulai dilaksanakan dan diberlakukan secara efektif Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk PPID dengan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 550/616/Kpts/Per-UU/2014 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Bogor Nomor 550/357/Kpts/Per-UU/2011. tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Guna optimalisasi pelayanan informasi publik telah dibuat Standar Operasional prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Pemerintah Daerah. Kemudian pada tahun 2015 telah dibentuk Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Pemerintah

Kabupaten

Bogor

dengan

Surat

Keputusan

550/182/Kpts/Per-UU/2015.

2.

Dibidang Pelayanan Informasi Publik Pelayanan Informasi Publik pada tahun 2015 adalah : a.

Jumlah pemohon informasi

: 41

b.

Status

:

-

: : : : :

Pelajar PNS Mahasiswa Organisasi/lembaga Swasta/BUMD

26 1 11 2 1

orang

orang orang orang orang orang

c.

Jumlah informasi dimohon

: 82

buah

d.

Tanggapan dipenuhi

: 41

buah

e.

Permohonan keberatan

: 2

buah


Bupati

Bogor

nomor

f.

Tangapan Keberatan dipenuhi

: 2

buah

Grafik Pemohon Informasi Publik Tahun 2015 Pelajar PNS Mahasiswa Ormas/Lembaga Swasta/BUMB

14 12 10

Jumlah Pemohon

8 6

Jumlah Informasi Yg Diminta

4

Pengajuan Keberatan

2

Sengketa Informasi

0

2.

Dibidang Penyelesaian Sengketa Informasi. Pada Tahun 2015 PPID Pemerintah Kabupaten Bogor tidak ada sengketa informasi.


3.

Dibidang Akses Informasi Publik Dalam bidang akses Informasi Pemerintah Kabupaten Bogor telah melaksanakan kegiatan peningkatan dan pemanfaatan teknologi Informasi yaitu dibangunnya sistem aplikasi website atau situs resmi Pemerintah Kabupaten Bogor www.bogorkab.go.id dan sub domain www.ppidkabupatenbogor.go.id yang memuat tentang Informasi yang berkaitan dengan kegiatan penyelengara dan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bogor.

4.

Dibidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia. Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi PPID dibidang pengelolaan informasi dan dokumentasi serta Layanan Informasi Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun 2015 telah dilaksanakan kegiatan : a.

Asistensi penyusunan dan pemutahiran Informasi Publik bagi PPID Pembantu yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 Bertempat di Aula Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor.

b.

Workshop PPID Pemerintah Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17

September 2015 tempat Aula

Dinas Komunikasi dan Informasi

Kabupaten Bogor. c.

Rapat Koordinasi PPID Utama dengan PPID Pembantu yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 bertempat di Aula Dinas Komunikasi Kabupaten Bogor yang dihadiri PPID Pembantu sebanyak 80 orang.

5. Media Keterbukaan Informasi Publik. Implementasi Keterbukaan Informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Bogor telah melaksanakan berbagai kegiatan diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat melalui berbagai media yaitu : a. Media Tatap Muka b. Media Tradisional. c. Media cetak/Koran/surat kabar/majalah. d. Media Luar Ruang. Laporan PPID Kabupaten Bogor Tahun 2015

e. Media elektronik TV dan Radio. f. Media online situs resmi Pemerintah Kabupaten Bogor dan PPID Kabupaten Bogor. Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah Bogor serta penyerapan aspirasi masyarakat, blusukan model Bupati Bogor dilaksanakan rapat minggon keliling (Boling) setiap hari Rabu dan Jum’at Keliling ke Kecamatan seKabupaten Bogor. Kegiatan tersebut bertujuan untuk melihat sampai sejauh mana pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Bogor dapat diterima dan dilaksanakan diberbagai peloksok kecamatan desa/kel serta menyerap aspirasi langsung dari masyarakat. 6. Dibidang Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang RI nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan penyelenggaran Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor selaku PPID telah melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik melalui kegiatan diseminasi informasi melalui media tatap muka, media tradisional dengan sasaran masyarakat. Dan juga sosialisasi dilingkungan pendidikan serta terhadap OPD/BLUD/BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

7. Dibidang partisipasi masyarakat Tujuan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebjakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. kegiatan

yang

melibatkan

masyarakat

adalah

kegiatan

musyawarah

perencanaan

pembangunan (Musrenbang) tingkat desa, Kecamatan, dan tingkat Kabupaten Bogor. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan dialog publik, dengan menghadirkan masyarakat pelaku usaha/UKM dan melalui siaran televisi.


8. Dibidang Akses Pengaduan masyarakat Dalam rangka trasnparansi, akuntabilitas penyelenggaraan Negara, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informasi telah membuka akses pengaduan masyarakat yaitu melalui SMS Gate Way, e-mail dan web. bogorkab.go.id. Selama tahun 2015 jumlah yang diterima baik sebagai pengaduan , saran maupun pertanyaan dari masyarakat sebanyak 905 buah, jumlah yang sudah terjawab sebanyak 494 buah dan tidak terjawab sebanyak 411 buah adalah saran masukan serta masih dalam proses.

Grafik Pengaduan dan tindaklanjut pengaduan masyarakat via online Tahun 2015

Terjawab

Tidak Terjawab


Grafik Jumlah Total Pengaduan Masyarakat Melalui Via SMS dan Web Tahun 2015 140

120 100 80 60 40 20 0

Total Pertanyaan

Total Moderasi


Terjawab

Tidak Terjawab

Jumlah Total Pengaduan Masyarakat Melalui Via SMS dan Web Bulan

Total Pertanyaan

Terjawab

Tidak Terjawab

Januari

51

47

4

Februari

51

46

5

Maret

59

47

12

April

43

19

24

Mei

41

12

29

Juni

86

36

50

Juli

98

59

39

Agustus

99

53

46

September

95

56

39

Oktober

134

54

80

November

56

22

34

Desember

92

43

49

Jumlah

905

494

411


BAB. III ANGGARAN PPID KABUPATEN BOGOR Dalam rangka menunjang kegiatan operasional PPID Pemerintah Kabupaten Bogor telah mendapat dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Bogor dengan realisasi anggaran PPID tahun 2015 sebagai berikut :

1. ANGGARAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI Capaian realisasi anggaran keuangan dalam rangka menghasilkan keluaran atau output dari kegiatan Pengelolaan Informasi dan dokumentasi adalah sebesar Rp. 132.238.000 atau 82,95 % dari jumlah anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Komunikasi dan Informasi tahun 2015 sebesar Rp. 159.426.000,- dan sisanya merupakan efefiensi dan dana alokatif.

2. ANGGARAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI PPID Capaian realisasi keuangan dalam rangka menghasilkan keluaran atau output dari kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi PPID adalah sebesar Rp. 76.318.000 atau 96,67 % dari jumlah anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Komunikasi dan Informasi tahun 2015 sebesar Rp. 78.945.000,- dan sisanya merupakan efiseinsi.


BAB. IV PERMASALAHAN DAN UPAYA SOLUSI 1.

Permasalahan Dalam keterbukaan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informai Publik selama tahun 2014 khususnya di PPID Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pengelolaan PPID masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu : a. Masih belum optimalnya Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada PPID Pembantu di lingkungan OPD Pemerintah Kabupaten Bogor. b. Masih kurangnya sumber daya manusia yang handal dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi dan layanan informasi publik pada Badan Publik. c. Masih terdapatnya pemohon informasi yang memanfaatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 untuk kepentingan kelompok maupun pribadi. d. Belum tumbuhnya kesadaran masyarakat akan manfaat keterbukaan informasi publik

2.

Upaya Pemecahan Masalah a. Melaksanakan Rapat Koordinasi dan workshop PPID dengan PPID Pembantu, dengan menghadirkan narasumber dari Kemenkominfo RI, Komisiner Komisi Informasi dan akademisi, guna memberikan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik. b. Melaksanakan asistensi dalam penyusunan dan pemutahiran Informasi Publik bagi petugas pengelola informasi dan dokumentasi pada OPD/BLUD/BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. c. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang tatacara dan persyaratan permohonan Informasi Publik yang sesuai dengan mekanisme tata cara permohonan informasi. d. Melaksanakan diseminasi informasi tentang keterbukaan informasi publik.


BAB. V PENUTUP

Demikian laporan kinerja tahun 2015 PPID Pemerintah Kabupaten Bogor dibuat dengan tujuan untuk memberikan menggambarkan tentang capaian kinerja PPID dalam implementasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bogor. Keterbukaan Informasi Publik salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan penyelenggaran Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan juga menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebjakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Pemerintahan yang transparan, masyarakat yang partisipatif sangat mendukung kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi. Semoga laporan tahunan ini, akan mendorong motivasi dan kinerja PPID pada tahun mendatang sehingga Kabupaten Bogor mampu mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih didukung masyarakat yang informatif. Cibinong,


Maret 2016

LAMPIRAN LAMPIRAN

1.

Rekapitulasi Jumlah Pemohon Informasi Publik Tahun 2015.

2.

Rekapitulasi Jumlah Pemohon Keberatan Tahun 2015.

3.

Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat melalui e-mail, SMS dan Web Tahun 2015.


Cibinong,


Desember 2015

REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON DAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015

BULAN

JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK

JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

JENIS INFORMASI

BERKALA

JENIS INFORMASI

SERTA MERTA

SETIAP SAAT

DIKECU ALIKAN

STATUS

PELAJ AR

PNS

WAKTU

MHS/I

ORGANI SASI/LE MBAGA

SWASTA /BUMD

Januari

2

3

3

-

2

-

-

Februari

3

9

9

2

1

-

-

Maret

3

7

7

2

1

-

-

April

5

11

11

3

-

1

1

Mei

5

12

12

3

2

-

-

Juni

2

2

2

-

1

-

-

Juli

3

5

5

2

-

1

-

Agustus

4

5

5

4

-

-

-

September

2

4

4

-

2

-

-

Oktober

3

5

5

2

1

-

-

November

5

11

11

4

1

-

-

Desember

4

8

8

4

-

-

-

Jumlah

41

82

82

11

2

1

1

26

1

Cibinong,


Desember 2015

JAM

MENIT

REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON KEBERATAN TAHUN 2015

BULAN

JUMLAH PEMOHON KEBERATAN

JUMLAH TANGGAPAN KEBERATAN

Januari

-

-

Februari

1

1

Maret

-

-

April

1

1

Mei

-

-

Juni

-

-

Juli

-

-

Agustus

-

-

September

-

-

Oktober

-

-

November

-

-

Desember

-

-

2

2

Jumlah

Cibinong,


Desember 2015


PPID PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015

Recommend Documents