PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015 DAFTAR ISI
Halaman Daftar Isi ...............................................................................................................
i
Peraturan Bupati Sarolangun BAB I
BAB II
: PENDAHULUAN ....................................................................... 1.1.
Latar Belakang .................................................................
1
1.2.
Dasar Hukum Penyusunan ...............................................
3
1.3.
Hubungan Antar Dokumen ..............................................
8
1.4.
Sistematika Dokumen RKPD ...........................................
11
1.5.
Maksud dan Tujuan ..........................................................
12
: EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ........................................................................
14
2.1
Gambaran Umum Kondisi Daerah .........................................
14
2.2
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai
2.3
BAB III
1
Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ......................................
80
Permasalahan Pembangunan ................................................
221
: RANCANGAN KERANGKA
EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH .........................................
....................................................................................................... 233
BAB IV
BAB V BAB VI
3.1.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..................................
234
3.2.
Arah Kebijakan Keuangan Daerah .................................
240
: PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .......
258
4.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan..................................
258
4.2.
Prioritas Pembangunan ......................................................
260
: RENCANA
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH..............................................................................................
284
: P E N U T U P ...............................................................................
457
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan
pemerintah daerah
untuk menyusun perencanaan
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dari sistem perencanaan pembangunan nasional untuk menghasilkan rencana pembangunan. Untuk itu, setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta sesuai dengan kewenangannya, salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan melibatkan masyarakat tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun guna menjamin konsistensi, keterkaitan, dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan pendanaan maju (forward budgeting estimate) untuk 1 (satu) tahun berikutnya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong parsitipasi masyarakat dan dengan mengacu pada RKPD Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan RKPD yaitu berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta top-down dan bottom-up planning. RKPD Tahun 2016 merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk memberikan
kepastian
kebijakan
dalam
melaksanakan
pembangunan
daerah
yang
berkesinambungan. Proses penyusunan RKPD Tahun 2016 dilakukan melalui rangkaian proses
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang merupakan forum antar pemangku kepentingan. Pelaksanaan Musrenbang dimulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan/Kecamatan, selanjutnya dilaksanakan Forum Gabungan SKPD Kabupaten, dan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, kesepakatan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten dengan hasil musrenbang kecamatan dan pokok-pokok pikiran DPRD melalui hasil reses dilaksanakan Musrenbang Kabupaten. Hasil Kesepakatan dari Musrenbang Kabupaten digunakan sebagai pedoman utama dalam penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD menjadi RKPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 yang akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati. Penyusunan RKPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah sebagai tahun ke 5 (lima) dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2011- 2016 sebagai upaya untuk terwujudnya masyarakat sarolangun yang lebih maju dan sejahtera. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dalam melaksanakan program dan kegiatan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan RKPD juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya, serta diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah provinsi maupun pusat. Dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara umum mempunyai kedudukan yang strategis yang menjembatani antara perencanaan jangka panjang dan jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. RKPD digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja SKPD, selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang kemudian KUA dan PPAS yang telah disepakati digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2016.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2016, adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 26. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 903); 30. Peraturan Gubernur Jambi Nomor Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2016; 31. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2025; 32. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2016. 33. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Seri E Nomor 2); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekreatariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 02) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekreatariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2010 Nomor 17);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 03); 36. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 05); 37. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 - 2034. (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2).
1.3. Hubungan Antar Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan teknis operasional untuk periode satu tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 serta berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2025.
RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati merupakan rencana kerja yang menjadi pedoman utama dalam proses penganggaran penyusunan Rancangan APBD, dan juga digunakan oleh SKPD untuk menyesuaikan Rancangan Renja SKPD menjadi Renja SKPD. Renja SKPD yang telah disyahkan akan dijadikan pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD, yang nantinya akan dijabarkan dalam R-APBD. Dalam penyusunan Rancangan Renja-SKPD berpedoman pada Renstra SKPD yang merupakan dokumen rencana pembangunan masing-masing SKPD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Renja-SKPD merupakan operasionalisasi RKPD oleh SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Dengan memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan diatas, maka dalam penyusunan RKPD Kabupaten harus memperhatikan RKP Nasional, RPJM Nasional, RKP, RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD dan Renja SKPD. Selain itu, jika dilihat hubungan dari dokumen perencanaan lainnya yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi maupun RTRW Kabupaten. RKPD Kabupaten tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan tata ruang wilayah. Dengan adanya keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan tersebut merupakan sebagai suatu upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangnan daerah yang selaras dan sinergis antara dokumen perencanaan tingkat nasional, provinsi Kabupaten, sehingga capaian sasaran pembangunan nasional dan daerah dapat tercapai. Berdasarkan uraian diatas keterkaitan hubungan dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran baik pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada masingmasing gambar dibawah ini :
Gambar 1.1. Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Gambar 1.2. Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Wilayah
1.4. Sistematika Dokumen RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2016, disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUN 1.1.
Latar Belakang
1.2.
Dasar Hukum Penyusunan
1.3.
Hubungan Antar Dokumen
1.4.
Sistematika Dokumen RKPD
1.5.
Maksud dan Tujuan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n) BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB VI. PENUTUP
1.5. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2016, yakni sebagai berikut : 1. Untuk menjamin adanya keterkaitan dan konstistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun anggaran. 2. Sebagai
dokumen
perencanaan
pembangunan
tahunan
yang
memberikan
strategi
pembangunan daerah dan program pembangunan daerah serta sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama periode 1 (satu) tahun. 3. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. 4. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan. 5. Menyediakan pedoman bagi pemerintah daerah dan juga bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menentukan program dan kegiatan prioritas pembangunan.
Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2016, adalah sebagai berikut : 1. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2016 kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2016. 2. Menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2016. 3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2016. 4. Sebagai pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2016.
5. Tersedianya daftar prioritas kegiatan pembangunan Kabupaten Sarolangun tahun 2016 yang sesuai dengan besaran plafon anggaran yang telah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan baik dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten. 6. Terjaminnya konsistensi antara hasil Musrenbang dengan RKPD dalam penganggaran. 7. Menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. 8. Terwujudnya sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sarolangun.
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi a. Karakteristik lokasi dan wilayah 1)
Luas dan batas wilayah administrasi Luas Wilayah Kabupaten Sarolangun 6.174 km², dengan luas masing-masing kecamatan adalah : Kecamatan Batang Asai 858 km² (13,90%), Kecamatan Limun 799 km² (12,94%), Kecamatan Cermin Nan Gedang 320 km² (5,18%), Kecamatan Pelawan
330 km² (5,34%), Kecamatan Singkut 173 km² (2,80%), Kecamatan
Sarolangun 319 km² (5,17%), Kecamatan Batin VIII 498 km² (8,07%), Kecamatan Pauh 1.770 km² (28,67%), Kecamatan Air Hitam 471 km² (7,63%), Kecamatan Mandiangin 636 km² (10,30%), dimana Kecamatan Pauh merupakan kecamatan terluas sedangkan Kecamatan Singkut merupakan kecamatan dengan luas paling kecil. Batas-batas wilayah Administrasi Kabupaten Sarolangun Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Musi Banyuasin. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Merangin. Secara administratif, Kabupaten Sarolangun terbagi ke dalam 10 Kecamatan, 9 Kelurahan, dan 149 Desa, yaitu :
No
Kecamatan
Kelurahan
Desa
Jumlah
1
Batang Asai
--
23
23
2
Limun
--
16
16
3
Cermin Nan Gedang
--
10
10
4
Pelawan
--
14
14
5
Singkut
1
12
13
6
Sarolangun
6
10
16
7
Bathin VIII
1
14
15
8
Pauh
1
13
14
9
Air Hitam
--
9
9
10
Mandiangin
--
28
28
Jumlah
9
149
158
2) Letak dan kondisi geografis a) Posisi astronomis Secara geografis Kabupaten Sarolangun berada pada posisi astronomi 1020 03’ 39” sampai 1030 13’ 17” BT dan 010 53’ 39” LS sampai 020 46’ 24” LS (Meridian Greenwich), dengan posisi geostrategis terletak di wilayah Barat Provinsi Jambi, ditengah pulau sumatera dan dilalui oleh jalan lintas tengah sumatera/Trans Sumatera, serta berdekatan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand sebagai tujuan ekspor produk pertanian dan industri pengolahan. 3) Topografi Kabupaten Sarolangun terletak pada ketinggian 20 sampai dengan 1.950 m dari permukaan laut (dpl). Jumlah dataran rendah Kabupaten Sarolangun seluas 5.248 Km² atau (85%) dan dataran tinggi : 926 Km² (15%), didominasi oleh bentuk
wilayah berombak (23,49%), datar (23,32%), kemudian diikuti oleh bentuk wilayah bergelombang yang mencapai 18,29% dari luas kabupaten. Bentuk wilayah berbukit mencapai 11,90%, berbukit kecil sekitar 6,62% dan cekung sekitar 5% sisanya 11,38% merupakan
daerah
dengan
bentuk
wilayah
bergunung.
Hal
ini
mengindikasikan bahwa sekitar 88,51% wilayah Kabupaten Sarolangun potensial untuk pertanian. Bentuk wilayah berombak dengan lereng 3–8% merupakan bentuk wilayah dominan daerah penelitian dengan luas 145.039 Ha atau 23,49% dari luas kabupaten. Di wilayah Kecamatan Air Hitam dijumpai di sekitar Desa Bukit Suban, Desa Pematang Kabau, Lubuk Jering, Jernih dan Desa Lubuk Kepayang. Di wilayah Kecamatan Mandiangin dapat dijumpai di Desa Kertopati, Mandiangin Tuo, Gurun Tuo, Gurun Tuo Simpang, Mandiangin, Taman Dewa dan Petiduran Baru. Di wilayah Kecamatan Pauh dapat dijumpai di Desa Semaran, Lubuk Napal, Lamban Sigatal sampai Desa Sepintun. Di wilayah Kecamatan Bathin VIII dijumpai di Desa Teluk kecimbung, Batu Penyabung dan Pulau Buayo. Di Kecamatan Pelawan terdapat di Desa Rantau Tenang, Desa Pelawan, Desa Batu Putih. Di Kecamatan Singkut dapat dijumpai di Desa Bukit Tigo, Sungai Benteng, Sungai Gedang, Perdamaian dan Sungai Merah. Di wilayah Kecamatan Limun terdapat di Desa Tanjung Raden, Desa Monti, Tanjung Raden sampai Desa Temenggung Dusun Mengkadai. Di Kecamatan Cermin Nang Gedang dapat dijumpai di Desa Lubuk Resam, Teluk Tigo. Di Kecamatan Batang Asai dijumpai di Desa Kasiro, Desa Bukit Kalimau Ulu dan Desa Muara Cuban. Bentuk wilayah bergelombang, lereng 8–15% menyebar sekitar 18,29% atau 112.917 Ha. Di Kecamatan Air Hitam dijumpai di kaki Bt. Suban punai banyak (164 m) dan di sekitar Pegunungan Dua Belas. Di Kecamatan Mandiangin dijumpai di sekitar Desa Bukit Peranginan, Petiduran Baru, Guruh Baru, Butang Baru dan Pemusiran. Di Kecamatan Pauh dijumpai di sekitar Desa Karang Mendapo. Di wilayah
Kecamatan Pelawan dan Singkut dijumpai di Desa Pasar Singkut, Sungai Merah. Di Kecamatan Limun dijumpai di sekitar Dusun Kampung Pondok. Di Kecamatan Batang Asai dijumpai di sekitar Desa Sungai Bemban. Bentuk wilayah berbukit kecil, lereng 15–25% menyebar sekitar 40.847 Ha dijumpai di sekitar Bt. Subanpunaibanyak (164 m) dan Pegunungan Dua Belas wilayah Kecamatan Air Hitam. Sekitar Desa Jati Baru di Kecamatan Mandiangin, Dusun Mengkua, Dusun Rantau Alai, Desa Ranggo, Dusun Muara Mensao, B. Rebah dan B. Kutur di Kecamatan Limun. Di wilayah Kecamatan Pelawan dan Kecamatan Singkut dijumpai di Desa Pasar Singkut, Sungai Merah. Di Kecamatan Batang Asai dijumpai di sekitar Dusun Batu Kudo, Desa Pulau Salak Baru, Kasiro Ilir dan Sungai Baung. Bentuk wilayah berbukit, lereng 25–40% menyebar sekitar 73.487 Ha atau 11,90%. Bentuk wilayah ini paling luas dijumpai di Kecamatan Limun. Berdasarkan hasil analisis hampir 50% dari Kecamatan Limun mempunyai bentuk wilayah berbukit, mulai dari Dusun Bukit Melintang, Desa Napal Melintang, Desa Lubuk Bedorong, Bt. Tinjaulimun (667 m) sampai Dusun Kampung Manggis dan Dusun Simpang Melako. Di Kecamatan Batang Asai bentuk wilayah berbukit dijumpai di Desa Batu Empang, Simpang Narso, Tambak Ratu, Dusun Renah Pisang Kemali dan Dusun Rantau Panjang. Di Kecamatan Air Hitam bentuk wilayah berbukit merupakan Pegunungan Dua Belas, yaitu G. Panggang (328 m) dan Bt. Kuaran (328 m). 4) Geologi Struktur geologi Kabupaten Sarolangun/Stratigrafi bahan induk tanah di Kabupaten Sarolangun berdasarkan umur dikelompokkan menjadi 3 (tiga) area, yaitu : Batuan Pra-Tersier, Tersier dan Kuarter. Uraian masing-masing bahan induk tanah tersebut adalah sebagai berikut :
Batuan Pre-Tersier Batuan Metamorfik dan Batuan Intrusi yang tergolong berumur Pre-Tersier di daerah ini termasuk kedalam Formasi Rawas (Jrs), Batu sabak (Ptsb) dan Formasi Pelepat. Formasi ini terdapat di daerah perbukitan dan kaki pegunungan yang merupakan rangkaian dari Bukit Barisan. Batuan ini menyebar di bagian barat daya Kabupaten Sarolangun. Batuan intrusi bersifat granitik dan andesitik muncul di beberapa tempat secara sporadis. Ketiga formasi geologi ini menurunkan bahan induk tanah batuliat. Secara umum yang dihasilkan dari bahan induk ini mempunyai tekstur halus, drainase agak baik (sedang), peka erosi dan tingkat kesuburan tanah rendah sampai sangat rendah serta kejenuhan Al tinggi. tanah ini sesuai untuk pengembangan tanaman tahunan. Batuan Tersier Batuan sedimen yang tergolong berumur Tersier di daerah ini termasuk ke dalam Formasi Palembang Anggota Tengah berumur Pliosen (Tppp) bersusunkan batu pasir dan batu liat. Formasi Palembang Anggota Bawah (Tmpl), namun tak selaras ditutupi oleh Formasi Palembang Anggota Atas (Qtpv). Ketebalan berkisar 50-60 m dan pada umumnya lebih tebal di sekitar daerah antiklinal (punggung). Di beberapa tempat tersusun dari batu napal yang termasuk kedalam Formasi Telisa Anggota Atas berumur Miosen (Tmts). Pada bagian barat daya terdapat batuan Volkan Tua bersifat andesitik berumur Oligosen (Tov). Bahan induk tanah yang dihasilkan dari batuan tersier ini adalah batu pasir dan batu liat. Tanah yang dihasilkan mempunyai tekstur halus sampai sedang, drainase baik sampai agak baik (sedang), kesuburan tanah rendah dan kejenuhan Al tinggi. Tanah sesuai untuk pengembangan tanaman tahunan.
Batuan Kuarter Batuan sedimen berumur Kuarter di daerah ini termasuk ke dalam Formasi Palembang Anggota Atas (Qtpv). Batuan formasi ini terdiri dari bahan tuf masam dan batuliat. Formasi ini terbentuk selama setengah orogenesis Plio-Pleistosen dan terletak tak selaras di atas Formasi Palembang Anggota Tengah, umur diperkirakan antara Pleistosen Atas dan Pleistosen yang merupakan akhir proses susut laut. Formasi ini menurunkan bahan induk tanah tuf dan batu liat. Tanah yang dihasilkan mempunyai tekstur halus, drainase agak baik (sedang), tingkat kesuburan tanah sangat rendah dan kejenuhan Al sangat tinggi. tanah ini sesuai untuk pengembangan tanaman tahunan. Bahan volkanik kerucut volkan G. Ungkat umumnya bersusunkan andesitik, dijumpai di bagian barat. Endapan aluvial berupa pasir, debu, liat dan bahan organik dijumpai di sekitar jalur aliran sungai dan pelembahan tertutup/ cekungan berumur paling resen (muda). Tanah yang dihasilkan dari bahan volkanik dan endapan aluvial dicirikan oleh tekstur yang berstratifikasi sebagai akibat dari pengendapan bahan yang berulang-ulang. Tingkat kesuburan tanah tergolong sedang. Tanah ini berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura (sayuran). Setempat di daerah cekungan dijumpai tanah organik dengan tingkat kematangan saprik sampai hemik yang potensial untuk pengembangan hortikultura dan tahunan (perkebunan). Untuk jenis Tanah yang dijumpai di Kabupaten Sarolangun dan padanannya menurut sistem klasifikasi tanah nasional, uraian masing-masing ordo tanah sebagai berikut:
Histosols Histosols disebut juga tanah Gambut atau Organosols, merupakan tanah yang terbentuk akibat proses penimbunan bahan organik karena selalu jenuh air. Dalam kondisi demikian sirkulasi oksigen jadi terhambat dan dekomposisi bahan organik berjalan sangat lambat, sehingga terjadi akumulasi atau penumpukan bahan organik. Tanah gambut di Kabupaten Sarolangun dijumpai pada landform gambut topogen air tawar diwilayah Kecamatan Air Hitam, Pauh, Pelawan, Singkut dan Sarolangun. Pada tingkat sub grup hanya menurunkan Typic Haplohemists. Typic Haplohemists merupakan tanah organik yang sangat dalam (> 25 cm), tersusun dari bahan organik dengan tingkat kematangan sedang (hemik) dan drainase sangat terhambat. Tanah ini mempunyai tingkat kemasaman tinggi (pH 3,5–3,9), kandungan C-organik sangat tinggi sedangkan N rendah, sehingga rasio C/N sangat tinggi (> 25 cm). P Potensial tinggi di lapisan atas dan rendah dilapisan bawah, sedangkan ketersediaannya sangat rendah sampai rendah. K potensial sedang di lapisan atas dan rendah dilapisan bawah, demikian juga dengan ketersediaannya (K-dd). Hara dapat tukar lainnya, seperti (C-dd) sangat rendah sampai rendah, Mg (Mg-dd) sedang sampai tinggi dan Na (Na-dd) rendah. Kemampuan tanah mempertukarkan kation (KTK) sangat tinggi, kejenuhan basa (KB) sedang sampai tinggi, demikian juga dengan kejenuhan alumuniumnya. Berdasarkan sifat kimia tersebut tanah gambut di daerah Kabupaten Sarolangun mempunyai tingkat kesuburan tanah tergolong sedang. Saat ini sebagian besar tanah telah dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit. Selain untuk perkebunan kelapa sawit, tanah gambut juga potensial untuk tanaman hortikultura. Pengaturan tata air sangat diperlukan di daerah gambut. Selain itu, pengapuran untuk memperbaiki pH perlu dilakukan.
Entisols Entisols merupakan tanah-tanah muda karena belum mempunyai perkembangan profil. Tanah ini dikenal juga sebagai tanah Aluvial Coklat. Di Kabupaten Sarolangun Entisols yang dijumpai berkembang dari alluvium berupa liat, debu dan pasir di sepanjang jalur aliran anak-anak sungai B. Tembesi, B. Merangin, B. Asai dan B. Limun, seperti S. Air Hitam, S. Ketalo, S. Sekais, S. Belato dan lain-lain. Pada tingkat sub grup, Entisols hanya menurunkan Typic Udifluvents. Tanah sangat dalam (> 100 cm), tekstur bervariasi dan berlapis-lapis (stratified) sebagai akibat proses pengendapan yang berulang-ulang. Struktur lemah sampai masif dan konsistensi gembur (lembab). Reaksi tanah sangat masam sampai masam (pH 4,2–5,5), Corganik tinggi di lapisan atas dan rendah sampai sangat rendah di lapisan bawah, demikian juga dengan hara N. Sedang P dan K potensial tinggi sampai sangat tinggi, dan ketersediaannya sangat rendah. Kemampuan tanah mempertukarkan kation (KTK) sedang sampai tinggi dan kejenuhan basa (KB) tinggi sampai tinggi. Kejenuhan Al sedang sampai tinggi. Berdasarkan sifat kimia tersebut tanah ini mempunyai tingkat kesuburan sedang. Tanah ini potensial untuk pertanian tanaman pangan lahan kering (palawija). Kendala pengembangan pertanian pada tanah ini, selain potensi banjir, tanah ini masih memerlukan pemupukan untuk meningkatkan dan mempertahankan kesuburan tanah. Inceptisols Inceptisols adalah tanah yang sudah mengalami perkembangan profil, namun masih tergolong muda. Di Kabupaten Sarolangun, Inceptisols terbentuk dari endapan sungai, batuan sedimen (berupa batu liat, batu pasir dan batuan malihan), batuan vulkanik (berupa tuf dasit dan granit) dan batu kapur pada landform Peneplain Datar
sampai Bergelombang, Punggung Antiklin pada perbukitan Paralel, Pegunungan Tektonik, Dataran Volkan Tua dan Intrusi Volkanik. Dystrudepts Udepts di Kabupaten Sarolangun menurunkan Dystrudepts dan Eutrudepts. Dystrudepts terbentuk dari batu pasir, batu liat, tuf dasit dan granit. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Sarolangun didominasi oleh tanah Dystrudepts yang setara dengan Podsolik Coklat Kemerahan. Tanah dalam sampai sangat dalam, solum tebal, drainase baik dan tekstur tanah agak halus. Reaksi tanah masam sampai sangat masam (pH 3,6–5,2), C-organik sedang sampai sangat tinggi dilapisan atas, rendah sampai sangat rendah di lapisan bawah, demikian juga dengan hara N. Sedang P dan K potensial umumnya rendah, dan ketersediaannya sangat rendah. Basa-basa dapat tukar lainnya, seperti Ca, Mg dan Na (Ca-dd, Mg-dd dan Na-dd) umumnya sangat rendah. Kemampuan tanah mempertukarkan kation (KTK) umumnya rendah dan kejenuhan basa sedang, sedangkan kejenuhan Al sangat tinggi. Berdasarkan sifat kimia tersebut tanah ini mempunyai tingkat kesuburan rendah. Pada tingkat sub grup, Dystrudepts menurunkan Oxic Dystrudepts karena mempunyai KTK liat < 24 cmol/kg, Humic Dystrudepts karena mempunyai lapisan atas berwarna gelap dengan ketebalan > 18 cm dan lainnya sebagai Typic Dystrudepts. Secara umum tanah ini potensial untuk tanaman tahunan/ perkebunan. Faktor pembatas adalah tingkat kesuburan tanah yang rendah, pH tanah masam dan tingginya kejenuhan Al. Pemupukan sangat diperlukan, terutama pada awal pertumbuhan. Selain pemupukan, pengapuran untuk memperbaiki pH dan menigkatkan kejenuhan basa serta menekan kejenuhan Al perlu dilakukan. Pada daerah-daerah berlereng, usaha tani konservasi sangat disarankan terutama pada tanah-tanah berbahan induk yang peka terhadap erosi, seperti batu liat dan batu pasir.
Eutrudepts Eutrudepts di daerah Kabupaten Sarolangun berkembang dari bahan alluvium, batu kapur dan batuan volkanik (granit) pada landform dataran banjir dari sungai bermeander, Peneplain Datar dan Bergelombang serta Dataran Volkanik Tua. Tanah dalam sampai sangat dalam, solum tebal, drainase baik dan tekstur halus (liat). Tanah ini setara dengan Latosol Coklat. Reaksi tanah umumnya masam sampai agak masam (pH 4,5–6,5), C-organik tinggi di lapisan atas dan rendah sampai sangat rendah di lapisan bawah, demikian juga dengan N. Sedang P tersedia rendah sampai sangat rendah. Basa-basa dapat tukar seperti, Ca dan Mg tinggi pada tanah-tanah yang berkembang dari batu kapur dan rendah sampai sangat rendah dari granit. Kdd umumnya sedang dan Na rendah. Kemampuan tanah mempertukarkan kation umumnya sedang dan kejenuhan basa sangat tinggi pada tanah-tanah yang berkembang dari alluvium dan granit serta sangat rendah dari batukapur. Berdasarkan sifat kimia tersebut tanah ini mempunyai tingkat kesuburan sedang. Pada tingkat sub grup Eutrudepts menurunkan Humic Eutrudepts dan Typic Eutrudepts. Tanah potensial untuk tanaman pangan dan tanaman tahunan/ perkebunan. Faktor pembatas untuk pengembangan tanaman pangan adalah tekstur tanah halus, sehingga akan menghambat dalam pengolahan tanahnya. Penambahan bahan organik untuk mengurangi pengaruh tekstur tersebut sangat diperlukan. Selain bahan organik, penambahan pupuk anorganik (hara N, P dan K) untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah masih diperlukan. Pada daerah-daerah berlereng usahatani perlu diterapkan.
Endoaquepts Endoaquepts adalah Inceptisols yang selalu jenuh air atau sebagian besar alami tahun-tahun normal jenuh air. Di sepanjang Dataran Banjir B. Tembesi, B. Merangin, B. Asai dan B. Limun, Endoaquepts menurunkan Typic Endoaquepts dan di dataran alluvial S. Putih dan S. Kujung sekitar Desa Bukitsuban, wilayah Kecamatan Air Hitam menurunkan Fluvaquentic Endaquepts. Typic Endoaquepts mempunyai penampang tanah dalam tekstur halus (liat) drainase terhambat. Reaksi tanah sangat masam sampai masam (pH < 5,5), C-organik tinggi dilapisan atas dan rendah sampai sangat rendah di lapisan bawah, hara N sedang di lapisan atas dan rendah di lapisan bawah. P potensial rendah sampai sedang, dan ketersediaannya sedang di lapisan atas dan sangat rendah di lapisan bawah. K potensial rendah sampai sangat rendah, demikian juga ketersediaannya . Basa-basa lain seperti Ca, Mg dan Na sangat rendah. Kemampuan tanah mempertukarkan kation rendah sampai sedang. Kejenuhan basa sangat rendah, sedangkan kejenuhan Al sangat tinggi. Berdasarkan karakteristik kimia tersebut, Typic Endoaquepts di Kabupaten Sarolangun tergolong tanah dengan tingkat kesuburan rendah. Karena posisi geografi yang berada di daerah datar (lereng 0–3%) dan sumber daya air yang cukup dari B. Tembesi, B. Merangin, B. Asai dan B. Limun, daerah ini potensial untuk pengembangan padi sawah. Namun tanah ini memerlukan perbaikan pH dan menekan kejenuhan Al.
Fluvaquentic Endoaquepts Mempunyai penampang tanah sangat dalam, tekstur agak halus (liat berlempung) dan drainase terhambat. Secara umum Fluvaquentic Endoaquepts mempunyai Typic Endoaquepts. Hal ini terlihat dari reaksi tanah masam sampai agak masam (pH 5,4– 6,2), C-organik tinggi di lapisan atas dan berfluktuasi di lapisan bawah, hara N sedang di lapisan atas dan rendah sampai sangat rendah di lapisan bawah. P potensial sangat tinggi di lapisan atas, sedang sampai sangat tinggi di lapisan bawah, sedangkan ketersediaannya sangat rendah. K potensial rendah sampai sangat rendah, demikian juga ketersediaannya . Basa-basa lain seperti Ca, Mg dan Na sangat rendah Kemampuan tanah mempertukarkan kation rendah sampai sedang. Kejenuhan basa sangat tinggi dan kejenuhan Al sangat rendah. Berdasarkan karakteristik kimia tersebut, Fluvaquentic Endoaquepts mempunyai tingkat kesuburan tanah sedang. Berdasarkan posisi geografi yang berada di daerah datar (lereng 0–3%), tanah ini potensial untuk padi sawah. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, masih diperlukan pemupukan yang berimbang, terutama hara N, P dan K.
Alfisols Alfisols adalah tanah yang sudah cukup berkembang, ditandai dengan adanya horizon akumulasi liat (argilik). Di daerah Kabupaten Sarolangun, Alfisols berkembang dari andesit pada landform Pegunungan Volkan Tua dan batuan sedimen pada landform Peneplain Berombak. Pada tingkat grup, Alfisols hanya menurunkan Hapludalfs dan pada tingkat sub grup menghasilkan Humic Hapludalfs dan Typic Hapludalfs. Berikut disajikan karakteristik masing-masing sub grup Alfisols di Kabupaten Sarolangun.
Humic Hapludalfs adalah grup Hapludalfs yang mempunyai lapisan atas berwarna gelap dengan ketebalan > 18 cm. Tanah dalam, tekstur agak halus dan drainase baik. Hapludalfs yang berkembang dari batuan sedimen ini mempunyai reaksi tanah yang sangat masam (pH < 4,5). C-organik rendah sampai sangat rendah, demikian juga hara N. P potensial sedang di lapisan atas dan rendah sampai sangat rendah di lapisan bawah, sedangkan ketersediaannya sangat rendah. K potensial rendah, demikian juga ketersediaannya . Basa-basa lain seperti Ca rendah, Mg rendah sampai sedang dan Na rendah sampai sangat rendah. Kapasitas tanah mempertukarkan kation rendah dan kejenuhan basa sedang sampai sangat tinggi. Berdasarkan sifat kimia tanah tersebut, Humic Hapludalfs mempunyai tingkat kesuburan yang tergolong rendah. Tanah ini potensial untuk pengembangan tanaman pangan maupun perkebunan. Pemberian pupuk, baik pupuk organik maupun anorganik (puk N, P dan K) bantu perbaikan sifat kimia tanah serta pengapuran untuk memperbaiki pH tanah dan menekan kejenuhan Al sangat penting dilakukan. Typic Hapludalfs mempuyai penampang tanah dalam, tekstur agak halus dan drainase baik. Hapludalfs ini mempunyai reaksi tanah masam (pH 5,2–5,4),
C-organik sangat
rendah, demikian juga hara N. Mempunyai P potensial sangat rendah dan ketersediaannya rendah. K. Potensial tinggi dan ketersediaannya sedang sampai tinggi. Basa-basa lain seperti Ca rendah, Mg tinggi dan Na rendah sampai sangat rendah. Kapasitas tanah mempertukarkan kation rendah sampai sedang dan kejenuhan basa sedang sampai sangat tinggi. Berdasarkan sifat kimia tersebut, Typic Hapludalfs mempunyai tingkat kesuburan yang tergolong rendah. Penyebarannya dijumpai di Desa Muaroduo dan lereng Bt. Gedang, wilayah Kecamatan Batang Asai. Tanah ini di jumpai di daerah bergunung pada lereng > 40%. Tanah ini tidak
potensial untuk pertanian dan sebaiknya tetap sebagai hutan untuk menyangga (buffer) ekosistem di bawahnya. Oxisols Oxisols adalah tanah yang sudah mengalami perkembangan lanjut, ditandai oleh horizon bawah permukaan oksik, yaitu horizon yang mempunyai kapasitas tukar kation (KTK) liat < 16 cmol/kg liat. Di daerah Kabupaten Sarolangun Oxisols terbentuk dari batu liat, batu pasir dan granit. Tanah ini dikenal juga sebagai Podsolik Merah Kuning (PMK) dan pada tanah-tanah yang warnanya homogeny. Ordo tanah ini hanya menurunkan grup Kandiudox dan pada tingkat sub grup menurunkan Typic Kandiudox. Penyebarannya terdapat pada landform Peneplain Datar sampai Berombak dengan lereng 0–8%, Dataran Volkanik Tua pada bentuk wilayah berombak, lereng (3–8%) dan Perbukitan Tektonik pada bentuk wilayah berbukit, lereng 25–40%. Penyebaran tanah ini terdapat di Kecamatan Mandiangin, Air Hitam, Pauh, Batang Asai, Sarolangun, Pelawan, Singkut dan Limun. Typic Kandiudox tergolong tanah sangat dalam, drainase baik, tekstur halus (liat), reaksi tanah sangat masam sampai masam (pH 3,4–5,2), C-organik rendah di lapisan atas, sangat rendah di lapisan bawah, demikian juga dengan hara N. Sedang P dan K potensial sangat rendah dan rendah ketersediaannya . Kemampuan tanah mempertukarkan kation (KTK) dan kejenuhan basa (KB) rendah, sedangkan kejenuhan Al sangat tinggi. Berdasarkan sifat kimia tersebut tanah ini mempunyai tingkat kesuburan rendah. Tanah ini potensial untuk pengembangan tanaman tahunan/ perkebunan. Kendala utamanya adalah rendahnya tingkat kesuburan tanah dan kejenuhan alumunium sangat tinggi. Perlu perbaikan kesuburan tanah melalui pemupukan dan
pengapuran. Selain faktor-fakor pembatas di atas, pada daerah-daerah berlereng perlu menerapkan teknik konservasi tanah untuk mengurangi bahaya erosi. Ultisols Ultisols adalah tanah yang sudah mengalami perkembangan lanjut (tua), dicirikan oleh adanya horizon akumulasiliat (argilik) dan kejenuhan basa (KB) < 35%. Di Kabupaten Sarolangun Ultisols terbentuk dari batu liat, batu pasir, tuf dasit dan granit. Ultisols di daerah Kabupaten Sarolangun menurunkan ordo Udults dan Humults yang masing-masing menurunkan grup Hapludults dan Haplohumults. Pada tingkat grup menghasilkan Typic Hapludults dan Typic Haplohumuts. Penyebarannya terdapat pada landform Peneplain Berombak sampai Bergelombang, lereng 3-15%, Dataran Volkanik Tua, bentuk wilayah berbukit kecil dengan lereng 15–25%, Pegunungan Volkanik Tua, bentuk wilayah bergunung dengan lereng > 40%, Perbukitan Tektonik, bentuk wilayah berbukit dengan lereng 25 – 40% dan Dataran Volkanik Tua, bentuk wilayah bergelombang dengan lereng 8 – 15%. Terdapat di Kecamatan Mandiangin, Air Hitam, Pauh, Batang Asai, Pelawan, Singkut, Limun dan Bathin VIII. Hapludults tergolong tanah sangat dalam, drainase baik, tekstur agak halus (lempung berliat) di lapisan atas dan halus (liat) di lapisan bawah. Reaksi tanah masam, C-organik sangat rendah, hara tersedia seperti N sedang di lapisan atas, sangat rendah di lapisan bawah. P dan K potensial sangat rendah, demikian juga ketersediaannya . Kemampuan tanah mempertukarkan kation (KTK) sedang dan kejenuhan basa (KB) sangat rendah, sedangkan kejenuhan Al sangat tinggi. Berdasarkan sifat kimia tersebut tanah ini mempunyai tingkat kesuburan rendah. Tanah ini potensial untuk
pengembangan
tanaman
tahunan/perkebunan.
Kendala
utamanya
adalah
rendahnya kesuburan tanah dan kejenuhan alumunium sangat tinggi. Perlu perbaikan kesuburan tanah melalui pemupukan dan pengapuran. Haplohumults tergolong tanah dalam sampai sangat dalam, drainase baik dan tekstur agak halus (lempung berdebu). Reaksi tanah masam sampai sangat masam, C-organik tinggi di lapisan atas, sangat rendah di lapisan bawah. Hara seperti N sedang di lapisan atas, sangat rendah di lapisan bawah, P potensial sedang di lapisan atas dan sangat rendah di lapisan bawah, sedangkan ketersediaannya sangat rendah. Kemampuan tanah mempertukarkan kation (KTK) dan kejenuhan basa (KB) rendah sedangkan kejenuhan Al tinggi sampai sangat tinggi. Berdasarkan sifat kimia tersebut tanah ini mempunyai tingkat kesuburan rendah. Tanah ini potensial untuk pengembangan tanaman tahunan/perkebunan kecuali pada wilayah bergunung. Sebaiknya pada wilayahnya (bergunung) tetap dipertahankan sebagai hutan untuk menyangga ekosistem di bawahnya. Kendala utamanya untuk pertanian adalah rendahnya tingkat kesuburan tanah dan tingginya kejenuhan Al. Perlu perbaikan kesuburan tanah melalui pemupukan dan pengapuran untuk memperbaiki pH dan menekan kejenuhan Al terutama awal pertumbuhan tanaman. 5) Hidrologi Keadaan umum hidrologi Kabupaten Sarolangun, memiliki 4 sungai besar, yaitu Batang Merangin, Batang Tembesi, Batang Asai dan Batang Limun. Uraian masing-masing sungai tersebut adalah sebagai berikut : a.
Batang Merangin berhulu di D. Tujuh melewati Sungai Manau, Kabupaten Bangko (Ibukota Kab. Merangin) menuju Kabupaten Sarolangun. Di Kabupaten Sarolangun,
Batang Merangin ini bermuara di Sungai Pelakar dan di Desa Batu Kucing (wilayah Kecamatan Pauh), yang selanjutnya B. Merangin bermuara ke B. Tembesi. b.
Batang Tembesi berhulu di G. Masurai (2.935 m) yang merupakan deretan Pegunungan Bukit Barisan. Dari G. Masurai melewati jangkat dan Muara Siau terus ke Kabupaten Sarolangun. Di Kabupaten Sarolangun ke. B. Tembesi bermuara S. Sekamus, S. Kolang, S. Penarun, S. Selembau dan B. Limun. Setelah melewati wilayah Kabupaten Sarolangun B. Tembesi terus ke utara menuju Kabupaten Batanghari.
c.
Batang Asai berhulu di G. Gedang (2.447 m), wilayah Kecamatan Batang Asai. Sungai ini melewati dua wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Batang dan Kecamatan Limun. Sebelum bermuara ke S. Limun di Ma. Limun, Sungai B. Asai bermuara ke beberapa sungai, di antaranya S. Tangkui, S. Kinantan, S. Merandang, S. Melinau, S. Penetai, S. Pebaik, S. Perambil dan S. Belakang.
d.
Batang Limun bermuara ke Muara B. Limun di sekitar Kabupaten Sarolangun dan selanjutnya ke B. Tembesi. Sungai B. Limun ini bermuara S. B. Limun, S. Kutur, S. Mensao, S. Mengkadai, Bt. Rebah, S. Singkut dan S. Jelapang. Untuk mendukung usaha pertanian di Kecamatan Limun, telah dibangun DAM KUTUR yang mengairi daerah persawahan di sekitar Kecamatan Limun namun belum termanfaatkan secara optimal. Kabupaten Sarolangun beriklim tropis dengan keadaan iklim rata-rata berkisar antara 230 C sampai dengan 320 C, dengan kelembaban udara rata-rata 78% dengan curah hujan rata-rata sebesar 260 mm/tahun.
6) Klimatologi Secara umum Kabupaten Sarolangun beriklim tropis dengan tipe iklim hujan hutan tropis dengan temperatur rata-rata 26,90 0C. Suhu minimum adalah 21,90 0C dan maksimum 320 0C. Curah hujan berkisar antara 2000 – 4000 mm/tahun.
Sedangkan jumlah hari hujan rata-rata 140 – 270 hari/tahun. Bulan-bulan yang paling sedikit hari hujan adalah bulan Juni, Juli dan Agustus, sedangkan yang paling banyak curah hujannya yaitu pada bulan Oktober, November, Desember dan Januari dengan distribusi curah hujan cukup merata. 7) Penggunaan lahan Untuk penggunaan lahan Kabupaten Sarolangun dapat dibedakan menjadi 6 (enam) kemampuan lahan sebagai kawasan budidaya sebagai berikut : Kelas I Lahan ini bernilai baik sampai sangat baik, hanya sedikit pembatas dalam pemakaian. Lahan ini dapat diusahakan secara intensif untuk pertanian.
Kelas
kemampuan lahan I dicirikan dengan sudut lereng 0-2%, tanah tidak mengandung batu-batu/bongkahan, kedalaman efektif tanah > 90 cm, tekstur tanah halus, permeabilitas sedang sampai baik, drainase baik, tanpa erosi dan beririgasi teknis. Dalam rencana arah pengembangannya adalah tetap mempertahankan lahan sawah yang telah ada untuk mendukung swasembada pangan Jambi maupun Nasional. Sedang
lokasi
yang
mempunyai
aksesibilitas
tinggi
kemungkinan
dapat
dikembangkan menjadi pusat kegiatan non pertanian (perkotaan). Kelas II Lahan
ini
akan
mempunyai
nilai
yang
baik
apabila
dilakukan
usaha
pengawetan/pemeliharaan secara sederhana. Perbedaan dengan kelas kemampuan lahan I disebabkan oleh adanya perbedaan sudut lereng, sistem irigasi dan tekstur tanahnya.
Kelas III Lahan ini bernilai sedang yang dapat diusahakan dengan cara pengawetan dan pemeliharaan yang intensif seperti penterasan, penanaman searah garis kontur dan sebagainya. Lahan ini dirincikan dengan sudut lereng antara 2–13%, kedalaman efektif tanah > 90 cm, batuan permukaan sedikit dan erosi ringan. Rawa-rawa juga termasuk dalam kelas ini. Kelas IV Lahan ini cocok untuk tanaman keras/perkebunan karena lahan ini mempunyai sudut lereng 7–140%, peka terhadap erosi dan batuan di permukaan tanah maupun di dalam tanah > 10%. Dalam arahan pengembangannya direncanakan bagi pengembangan pertanian tanaman lahan kering, dan wilayah lindung termasuk buffer zone serta kawasan cagar alam. Kelas V Lahan ini baik ditanami dengan vegetasi penutup atau sebagian kawasan hutan. Lahan ini pada umumnya mempunyai kemiringan yang terjal, sifat tanah peka terhadap erosi. Penggunaan lahan saat ini sebagian besar berupa kebun campuran dan tegalan. Arahan pengembangan lahan ini direncanakan menjadi kawasan lindung dan buffer zone terutama bagi lokasi dengan kelas lereng yang curam. Sedang lahan dengan kelas lereng agak datar dapat dikembangkan untuk budidaya pertanian lahan kering termasuk tanaman tahunan.
Kelas VI Lahan ini mempunyai kenampakan yang hampir sama dengan lahan kelas V tetapi memerlukan perlakuan yang lebih khusus karena mempunyai sudut lereng 55 – 140%, kedalaman efektif tanah < 30 cm, permukaan dan di dalam tanah banyak mengandung batu yang mengganggu dalam pengolahan tanah dan pertumbuhan tanaman. Selain itu Kabupaten Sarolangun terdapat 3 (tiga) macam kawasan lindung yaitu : 1. Kawasan Hutan Lindung 2. Kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas. 3. Cagar Alam Durian Luncuk I
b. Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan
karakteristik
struktur
ruang
menggambarkan
bagaimana
pembagian kegiatan di wilayah Kabupaten Sarolangun dengan pembagian pusat dan sub-pusat. Struktur ini kemudian diterjemahkan/dijabarkan dalam bentuk pemanfaatan lahan. Dengan mengkaji dan menganalisis struktur ruang dan pemanfaatan lahan akan diketahui bagaimana pola dan perkembangan Kabupaten Sarolangun sehingga nantinya dalam penyusunan rencana akan dapat dirumuskan struktur ruang dan pemanfaatan lahannya yang paling tepat dan sesuai bagi Kabupaten Sarolangun. Berdasarkan hasil interpretasi citra landsat dilanjutkan dengan verifikasi lapang, penggunaan lahan Kabupaten Sarolangun dikelompokkan menjadi 10 satuan penggunaan lahan, yaitu sawah, kebun campuran, kebun karet rakyat, kebun kelapa sawit, belukar, hutan, rumput alang-alang, permukiman dan genangan. Sawah
Penggunaan lahan sawah di daerah Kabupaten Sarolangun terdiri dari sawah irigasi dan sawah tadah hujan. Sawah irigasi adalah sawah yang sumber airnya berasal dari air irigasi, baik teknis, setengah teknis, sederhana maupun irigasi desa/non PU. Sawah irigasi umumnya diusahakan padi sawah 2 kali dalam setahun. Sedang sawah tadah hujan merupakan sawah yang sumber airnya berasal dari air hujan. Sawah ini pada musim hujan ditanami padi sawah, sedangkan pada musim kemarau ditanami palawija, seperti jagung dan kedelai. Penggunaan lahan ini menyebar sepanjang B. Tembesi dan di wilayah Kecamatan Batang Asai, yaitu Desa Sungai Baung, Kasiro, Muaro Air Duo dan sekitar Desa Meribung dan Mersip. Secara keseluruhan penggunaan lahan sawah adalah 3.819 Ha atau 0,62% dari luas Kabupaten Sarolangun.
Kebun Campuran Kebun campuran adalah penggunaan lahan yang pengusahaan lahannya terdiri atas tanaman tahunan dan tanaman semusim. Selain kedua jenis tanaman tersebut, pada tipe penggunaan ini juga dijumpai pemukiman. Tanaman tahunan yang diusahakan umumnya adalah tanaman buah-buahan, seperti duku, durian, jeruk, manggis dan pisang. Tanaman pangan lahan kering yang diusahakan adalah padi gogo, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Secara keseluruhan luas penggunaan lahan ini mencapai 36.026 Ha atau 5,84% dari luas Kabupaten Sarolangun.
Kebun Karet Potensi perkebunan di Kabupaten Sarolangun cukup menjanjikan dan pada umumnya adalah perkebunan rakyat. Karet merupakan komoditas perkebunan utama yang diusahakan masyarakat di daerah Kabupaten Sarolangun. Berdasarkan interpretasi citra landsat dilanjutkan verifikasi lapang, penggunaan lahan ini mencapai 80.762 Ha atau
13,08% dari luas Kabupaten Sarolangun. Kebun karet menyebar luas di Kecamatan Pelawan, Singkut, Bathin VIII, Air Hitam dan Mandiangin, Kebun karet umumnya berasosiasi dengan belukar. Kebun kelapa sawit Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan kedua setelah karet. Penggunaan lahan ini menyebar seluas 33.416 Ha atau 5,41% dari luas kabupaten. Sebagian besar perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sarolangun adalah perkebunan milik perusahaan, baik swasta maupun BUMN. Penggunaan lahan ini dapat dijumpai di Kecamatan Air Hitam, Mandiangin, Sarolangun, Pelawan dan Singkut. Komoditas perkebunan lainnya yang diusahakan adalah kopi robusta, kayu manis, lada, kelapa dan pinang. Dalam jumlah kecil diusahakan juga kemiri, kakao dan nilam. Belukar Adalah tutupan lahan yang vegetasinya berupa tanaman perdu sebagai bentuk suksesi menuju hutan kembali, bertajuk tinggi bercampur dengan pohon-pohonan berdiameter antara 10-15 cm pada tahap-tahap pertumbuhan tertentu serta tanaman kelompok perdu lainnya. Penutupan canopy rapat seperti hutan sekunder. Tutupan lahan ini menyebar di seluruh wilayah kecamatan. Berdasarkan interpretasi citra landsat dilanjutkan dengan verifikasi lapangan, belukar menempati posisi kedua setelah hutan, yaitu 32,17% dari luas Kabupaten Sarolangun. Hutan Hutan di Kabupaten Sarolangun, berdasarkan fungsinya dibedakan atas hutan produksi, hutan lindung, hutan wisata dan hutan suaka alam serta hutan konversi. Berdasarkan hasil interpretasi dan verifikasi lapang, total luas hutan tersebut mencapai 250.325,81
Ha atau 40,54% dari luas kabupaten. Hasil hutan Kabupaten Sarolangun adalah kayu bulat/logs, kayu gergajian, plywood dan rotan. Rumput Alang-alang Merupakan lahan terlantar yang ditinggalkan pengelolanya. Pada umumnya rumput alang-alang berasal dari hutan yang ditebang secara liar (illegal logging) atau bekas penebangan liar atau praktek perladangan yang berpindah-pindah. Lahan ini umumnya terdapat di Kecamatan Mandiangin. Rumput alang-alang ini mencapai luas 2.827 Ha atau 0,48% dari luas kabupaten. Pemukiman Pemukiman meliputi perkampungan atau perkotaan, setempat di lahan pekarangan dijumpai tanaman buah-buahan dan tanaman palawija. Luas pemukiman ini berdasarkan interpretasi citra landsat mencapai 24.016 Ha atau 3,89%. Genangan Lahan tergenang di Kabupaten Sarolangun merupakan lahan bekas PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) yang dijumpai di wilayah Kecamatan Bathin VIII dan Limun. Luas genangan ini mencapai 708 Ha atau 0,11% dari luas kabupaten. Selain pertanian, peternakan di Kabupaten Sarolangun sudah cukup berkembang, baik ternak unggas, ternak kecil maupun ternak besar. Budidaya ikan (perikanan) di Kabupaten Sarolangun di kolam dan keramba. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah mas, nila dan patin.
Tabel 2.1 Tipe Penggunaan Lahan dan Luasnya di Kabupaten Sarolangun Luas Tipe Penggunaan Lahan Ha
%
Sawah
3.819
0,62
Kebun Campuran
36.026
5,84
Kebun karet rakyat
80.762
13,08
Kebun kelapa sawit
33.416
5,41
Belukar
198.614
32,17
Hutan
259.789
42,08
Rumput alang-alang
2.827
0,48
Permukiman
1.441
0,23
708
0,11
617.400
100
Genangan TOTAL
Selain potensi pengembangan wilayah, Kabupaten Sarolangun juga memiliki potensi sumberdaya alam. Adapusn potensi yang dimiliki oleh Kabupaten dan mempunyai peluang untuk dikembangkan adalah potensi pertambangan, kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata. 1.
Potensi Pertambangan Bahan galian Golongan A, terdiri dari : a). Minyak Bumi
Bahan tambang minyak bumi di Kecamatan Sarolangun yang telah dieksploitasi oleh PT. Bina Wahana Petrindo (BWP) meruap sebanyak 4 (empat) sumur dengan jumlah produksi 1.000-2.000 barel/hari. Sedangkan di Kecamatan Limun saat ini sedang dieksploitasi oleh PT. Petro China dengan kapasitas produksi sebesar 120 juta barel yang berada di Desa Teluk Rendah, Desa Lubuk Resam dan Desa Pulau Pandan. b). Batu Bara Potensi Batu Bara yang terdapat di Kabupaten Sarolangun berada di Kecamatan Mandiangin, Pauh, Limun dan Batang Asai. Batu Bara yang telah diketahui depositnya yakni sebesar 6 juta ton dengan nilai kalori 5.000–6.000 kkal/gr berlokasi di Sungai Dingin Kecamatan Limun. Sedangkan Batu Bara yang berada di Desa Guruh Baru Kecamatan Mandiangin memiliki nilai kalori sekitar 4.820–5.455 kkal/gr sementara Batu Bara yang berlokasi di Desa Lubuk Napal I, Lubuk Napal II, Mensao, Mengkua dan Lubuk Kepayang belum terukur nilai kalorinya. Bahan galian Golongan B, terdiri dari : a). Emas Kandungan emas terdapat disepanjang alur sungai di Kecamatan Batang Asai dan Kecamatan Limun. Alokasi yang telah diketahui kadar emasnya yakni di Kecamatan Limun yang beralokasi di Sungai B.limun dengan kadar emas sebesar 3,34 gr/ton dengan cadangan terindikasi 2 Mt, dan Sungai Tuboh dengan kadar emas sebesar 1.762.617 ton biji dengan kandungan 0,11 gr/ton. Sedangkan lokasi emas yang belum diketahui kadar emas dan cadangannya yakni di Kecamatan Batang Asai yang terdapat di Sungai Kinantan Hulu, Sungai Asai dan Sungai Batu Ampar.
b). Biji Besi Biji Besi yang belum diketahui cadangan dan mineralnya terdapat di Kecamatan Batang Asai yang beralokasi di Sungai Salak Bukit Rayo dengan indikasi biji besi yakni dijumpai mineral magnetik, pirkotik. Sedangkan di Kecamatan Limun yang beralokasi di Sungai Tuboh dijumpai mineralisasi yang terdiri dari banyaknya sphalerit, kalkopirit, gaura, hematit dan magnetik. c). Seng (Zinc) Seng yang mineralisasinya terdapat disungai Tuboh Kecamatan Limun dengan kandungan seng sebesar 9,98 %, sedangkan mineralisasi seng yang terdapat di Sungai Menalu Bukit Rayo Desa Salak Baru Kecamatan Batang Asai dengan kadar Seng (Zn) sekitar 7–138 ppm. d). Timbal Potensi Timbal yang mineralisasinya dijumpai terdapat di Sungai Tuboh Kecamatan Limun dengan kandungan timbal sebesar 1,45 %. Sedangkan di Kecamatan Batang Asai yang mana mineralisasinya dijumpai di Sungai Menalu Bukit Rayo Desa Salak Baru Kecamatan Batang Asai dengan kadar timbal 3–37 ppm. e). Tembaga Di Kecamatan Batang Asai dimana tembaga yang mineralisasinya terdapat disungai Manau, Bukit Rayo Desa Salak Baru yang mana mineral yang dijumpai pirit, pirkotit, sphalatorit dan golina, dan mineralisasi yang terdapat disungai Kinantan dengan kadar 1–27 ppm. Sedangkan yang terdapat di Kecamatan Limun mineralisasi tembaga terdapat di Sungai Tuboh dengan kandungan tembaga mencapai 0,8 %
(JICA, 1988). Indikasi penyebaran tembaga di Kabupaten Sarolangun dijumpai di Sungai Batang Asai, Sungai Merandang, daerah Maribung dan Sungai Tangkui. Bahan galian Golongan C, terdiri dari : a). Batu Gamping Batu Gamping terdapat di Desa Narso Kecil Kecamatan Batang Asai, sedangkan yang telah diketahui kadar dan cadangan batu gamping yakni terdapat di daerah Napal Melintang Kecamatan Limun dengan kadar Ca0 (54,86–55,85 %) dan cadangan diperkirakan sebesar 57,8 juta. b). Granit Singkapan Granit terdapat di Desa Rantau Panjang Dusun Salak Baru Kecamatan Batang Asai. c). Marmer Marmer terdapat di Napal Melintang Bukit Bulan Kecamatan Limun yang mana kadar dan cadangannya belum diketahui. d). Fosfat Singkapan Fosfat terdapat di daerah Bukit Bulan Kecamatan Limun dengan kadar P2O5 cukup tinggi yakni 18,37 %. 2.
Potensi Kehutanan Kabupaten Sarolangun memiliki potensi sumber daya alam bidang kehutanan seperti hutan lindung, taman nasional dan cagar alam, namun belum seluruhnya dieksploitasi dan dimanfaatkan secara optimal. Di Kabupaten Sarolangun terdapat 3 (tiga) macam kawasan lindung yaitu :
a). Kawasan hutan lindung Penetapan kawasan hutan lindung diarahkan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologi tanah. Kawasan hutan lindung di Kabupaten Sarolangun terdapat di Kecamatan Batang Asai seluas 33.220 Hektar dan Kecamatan Limun seluas 21.065 Hektar. b). Kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas. Kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas terbagi dalam dua wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batang Hari. Untuk Kabupaten Sarolangun terdapat di Kecamatan Air Hitam seluas 6.758 Hektar. c). Cagar Alam Durian Luncuk I Cagar Alam ini terdapat di Kecamatan Mandiangin, yaitu Cagar Alam Durian Luncuk I yaitu seluas ± 73,74 Ha. 3. Potensi Perkebunan Kabupaten Sarolangun merupakan memiliki potensi untuk pengembangan perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit dan karet dimana merupakan usaha bidang perkebunan yang paling dominan perkembangannya, hal ini dapat dilihat dari jumlah luas areal perkebunan dan Jumlah produksi yang cukup besar. Usaha perkebunan lain yang juga berkembang di Kabupaten Sarolangun adalah Kopi, Lada, kelapa, Cassiavera, Pinang, Kemiri, Aren dan tebu. Dengan besarnya potensi perkebunan, ditunjang dengan tersedianya bahan baku yang berkelanjutan, infrastruktur dengan kondisi baik serta lokasi yang strategis diharapkan khususnya untuk komoditi karet dan kelapa sawit dapat mendorong minat para investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mendirikan kawasan industri pengolahan
sampai dengan produk hasil turunannya (industri hulu sampai industri hilir) di Kabupaten Sarolangun. 4. Potensi Perikanan Potensi sumber daya perikanan di Kabupaten Sarolangun terdiri dari kolam, keramba dan perairan umum (sungai dan danau). Bidang usaha perikanan yang berkembang di Kabupaten Sarolangun meliputi jenis usaha perikanan darat terdiri dari usaha kolam dan keramba dan perairan umum memiliki prospek ekonomis. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah ikan mas, ikan nila, ikan patin, ikan gurami dan lkan lele. 5. Potensi Pariwisata Kabupaten Sarolangun juga memiliki objek wisata yang umumnya adalah objek wisata alam, selain itu juga wisata ziarah, wisata minat khusus, wisata budaya dan wisata sejarah. Sebagian kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun terdapat objek wisata yang menunggu pembenahan, Potensi pariwisata Kabupaten Sarolangun sangat beragam dan menjanjikan, mulai dari wisata alam hingga wisata budaya dan sejarah. Potensi wisata ini tersebar di berbagai kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sarolangun. Saat ini, Kabupaten Sarolangun telah mempunyai 7 site plan objek wisata, yaitu : 1.
Danau Biaro Desa Lidung
2.
Goa Calo Petak Desa Bukit Bulan
3.
Dam Kutur Kecamatan Limun
4.
Taman Nasional Bukit Dua Belas
5.
Terbang Layang Bukit Rayo Kecamatan Batang Asai
6.
Arung Jeram Sungai Batang Asai
7.
Air Panas Paku Aji Desa Pematang Kabau Dari ketujuh site plan objek wisata di atas, baru 4 diantaranya yang
dikembangkan. Disamping itu juga telah dilaksanakan beberapa even wisata daerah,
diantaranya Jelajah Goa, Semalam Bersama Suku Anak Dalam, Lomba Perahu Tradisional, Lomba Rakit Tradisional dan Lomba Arung Jeram. Tabel 2.2 Lokasi Potensi Wisata di Kabupaten Sarolangun
No 1
Kecamatan Sarolangun
Nama Objek Wisata Perkampungan Tradisional Muaro Sawah Panorama diantara Dua Jembatan
Keterangan Wisata Buatan
Pusat Perkantoran Gunung Kembang Danau Ladang Panjang Danau Biaro dan Danau Baru
2
Batang Asai
Danau Kaco,
Wisata Alam
Minyak Wajang Wali Air Terjun Telun Tujuh Air Terjun Mudek Niban Air Terjun Rantau Uba Air terjun Narso Air Inum Air Terjun telun Seluro dan Makam Keramat Panorama Bukit Rayo
Wisata Budaya
Pendulang Emas Tradisional Arca Rajawali Makam Keramat Bukit Sulah Makam Keramat Bukit Lupo
Wisata Minat Khusus
Legenda Batu Gajah Arung Jeram Ma. Talang Olahraga Paralayang/Gantole 3
Pauh
Taman Nasional Bukit Dua Belas
Wisata Alam
Habitat Kayu Bulian 4
Limun
Goa Bukit Bulan
Wisata Alam
Dam Muaro Kutur 5
Mandiangin
c.
Hutan Kemasyarakatan
Wisata Alam
Wilayah Rawan Bencana Potensi bencana alam yang terdapat di Kabupaten Sarolangun terdiri dari 2 macam,
yaitu bencana Banjir dan bencana Longsor. Pada musim hujan desa-desa yang berada di sempadan Sungai Batang Tembesi, Batang Asai dan Batang Limun umumnya mengalami banjir tahunan, terutama pada bulan Maret dan April. Sementara untuk daerah rawan bencana Longsor terdapat di daerah hulu Kabupaten Sarolangun yang pada umumnya merupakan daerah perbukitan, yaitu Kecamatan Batang Asai dan Limun. Tabel 2.3 Daerah Kerawanan Banjir dan Longsor di Kabupaten Sarolangun No
Kecamatan
Daerah Rawan Banjir
Daerah Rawan Longsor
1
Sarolangun
2
Cermin Nan Gedang
3
Pelawan
Penegah
Tdk ada
4
Limun
Temenggung Pulau Pandan
Temalang Maribung
Sarkam Pasar Sarolangun Ladang Panjang Lidung Pulau Pinang Muara Indung Teluk Tigo Teluk Rendah Lubuk Resam
Tdk ada
Tdk ada
Muaro Limun
Mersip Napal Melintang Tdk ada
5
Bathin VIII
Teluk Kecimbung
6
Pauh
7
Mandiangin
8
Singkut
9
Batang Asai
Karang Mendapo Batu Kucing Pauh Muaro Ketalo Rangkiling Simpang Gurun Tuo Kertopati Singkut 2 Singkut 3 Singkut 4 Singkut 5 Singkut 7 Payo Lebar Tdk ada
10
Air Hitam
Tdk ada
Tdk ada
Tdk ada
Tdk ada
Muara Sungai Pinang Rantau Panjang Kasiro Tdk ada
d. Demografi Berdasarkan data dari kantor BPS Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun sebanyak 272.203 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 138.692 jiwa dan perempuan sebanyak 133.511 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 2,54 persen per tahun dan kepadatan penduduk 44 jiwa/KM. Secara lebih rinci jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun Tahun 2013, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.4. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 Jumlah Penduduk No
Kecamatan
Jumlah Laki-laki
Perempuan
1
Batang Asai
8.006
8.676
16.036
2
Limun
8.365
8.263
15.343
3
Cermin Nan Gedang
5.880
5.807
10.858
4
Pelawan
15.199
14.978
28.138
5
Singkut
20.010
19.104
36.184
6
Sarolangun
26.270
25.434
46.098
7
Batin VIII
9.686
9.252
18.031
8
Pauh
11.621
10.884
20.566
9
Air Hitam
13.860
12.609
23.757
10
Mandiangin
17.447
16.198
31.234
Jumlah 2013
136.344
131.205
267.549
Jumlah 2012
132.644
127.319
259.963
Jumlah 2011
129.089
123.332
252.421
Jumlah 2010
125.796
120.449
246.245
Sumber : BPS Kabupaten Sarolangun th. 2010-2013
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, seni budaya dan olahraga. 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Sarolangun dapat dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, dan PDRB per kapita. Perkembangan kinerja pembangunan pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi berikut : a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
adalah sebagai
Pengertian PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan pekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun. Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB harga atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan sementasra atas harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun, sebagai dasar penghitungan PDRB berdasarakan atas harga konstan dan harga berlaku menggunakan tahun dasar 2010. Pertumbuhan PDRB merupakan indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian
secara makro yang mencakup tingkat pertumbuhan sektor-sektor
ekonomi dan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. PDRB Kabupaten Sarolangun (ADHK 2010) pada tahun 2014 mencapai sebesar Rp. 8.944.249,1 juta terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan total PDRB Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 sebesar Rp. 1.559.394 juta. Sedangkan menurut
(ADHB 2010) total PDRB
Kabupaten Sarolangun juga mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2014 sebesar Rp. 11.317.495 juta terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2013 hanya mencapai sebesar
Rp. 9.705.303 juta.
b. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun dihitung dari pertumbuhan PDRB yang didasarkan atas dasar harga konstan tahun 2010. Laju Pertumbuhan PDRB berimplikasi terhadap kondisi perekonomian secara makro yang ditunjukan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2011 sampai 2014
menunjukkan angka positif yang secara simultan menyebabkan perekonomian di Kabupaten Sarolangun mengalami pertumbuhan.
Laju pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Sarolangun pada tahun 2014 mencapai 8,18 persen lebih besar dibandingkan tahun 2013 yang hanya mencapai 7,89 persen. Berikut ini dapat dilihat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun tahun 2011 s.d 2014 pada tabel 2.5. Tabel 2.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sarolangun Tahun 2010-2014 (Dengan Migas) No
Tahun
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
1.
2010
0,00
2.
2011
8,77
3.
2012
8,49
4.
2013
7,89
5.
2014
8,18
c. Laju Inflasi Laju inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan terutama yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah mengendalikan harga komoditi-komoditi beredar di masyarakat. Inflasi yang tinggi menunjukkan terjadinya kenaikan harga dari sekelompok barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehari-hari yang cukup tinggi atau dapat juga dikatakan menurunnya kemampuan daya beli masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa.
Laju inflasi sampai dengan tahun 2014 sebesar 2,07 persen. Inflasi terjadi karena ada kenaikan indeks harga pada seluruh kelompok pengeluaran yaitu Kelompok Bahan Makanan sebesar 1,74 persen, Kelompok Makanan Jadi, Minuman Rokok dan Tembakau sebesar 0,13 persen, Kelompok Perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar sebesar 1,84 persen, Kelompok Sandang sebesar 0,43 persen, Kelompok Kesehatan sebesar 0,36 persen, Kelompok Pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 3,13 persen dan Kelompok Transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 6,60 persen. d. PDRB Perkapita Gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat dapat juga terlihat melalui PDRB per kapita yang merupakan salah satu indikator ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat. PDRB per kapita di Kabupaten Sarolangun mengalami peningkatan yang cukup besar. Penghitungan PDRB per kapita tersebut berdasarkan penghitungan atas dasar harga berlaku. PDRB per kapita dengan migas sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar Rp. 41.577.409,44,- sedangkan PDRB per kapita tanpa migas sebesar Rp. 35.464.819,74,-. e. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Kemiskinan dalam pengertian konvensional merupakan pendapatan (income) dari suatu kelompok masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan. Oleh karena itu seringkali berbagai upaya pengentasan kemiskinan hanya berorientasi pada upaya peningkatan pendapatan kelompok masyarakat miskin. Kemiskinan seringkali dipahami dalam pengertian yang sangat sederhana yaitu sebagai keadaan kekurangan uang, rendahnya tingkat pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup sehari-hari. Padahal sebenarnya, kemiskinan adalah masalah yang sangat kompleks, baik dari faktor penyebab maupun dampak yang ditimbulkannya. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) pengertian, yakni:
kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang tergolong miskin relatif apabila seseorang tersebut sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedangkan seseorang tergolong miskin kultural apabila seseorang atau sekelompok masyarakat tersebut memiliki sikap tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan, seperti jumlah dan persentase penduduk miskin (headcount index-Po), indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index-P1), dan indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index-P2) Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Sarolangun sejak tahun 2012 hingga tahun 2013 terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan semakin tingginya tingkat pendapatan yang dibutuhkan oleh kelompok masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup baik makan maupun non makanan sehari-hari. Untuk melihat perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Sarolangun sampai dengan tahun 2013 disajikan pada grafik 2.1. berikut :
Grafik 2.1
: Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Sarolangun Sampai Dengan Tahun 2013
Jika dibandingkan dengan garis kemiskinan Nasional, Provinsi Jambi, dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, posisi garis kemiskinan Kabupaten Sarolangun
menduduki
posisi
tertinggi
dimana
berada
pada
posisi
Rp.
354.679/kapita/bulan. Hal ini tentunya berimplikasi langsung terhadap jumlah penduduk dengan kategori miskin di Kabupaten Sarolangun. Disamping itu, fakta ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Sarolangun membutuhkan pendapatan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota lainnya di Provinsi Jambi untuk dapat berada pada kondisi hidup layak. Untuk melihat garis kemiskinan kabupaten/kota Se Provinsi Jambi tahun 2012-2013 disajikan pada grafik 2.2. berikut :
Grafik 2.2
: Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi Tahun 2012-2013
Dari
grafik
di atas dapat dilihat bahwa garis kemiskinan
Kabupaten
Sarolangun merupakan garis kemiskinan tertinggi di Provinsi Jambi yaitu berada pada Rp.354.679/kapita/org di tahun 2013. Dibandingkan dengan tahun 2012, dimana garis kemiskinan Kabupaten Sarolangun berada pada angka Rp.321.806/kapita/bln, maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 telah terjadi peningkatan angka garis kemiskinan sebesar 10,22%. Secara persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten Sarolangun sejak tahun 2010 hingga tahun 2013 terlihat sangat fluktuatif, dimana pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sarolangun sebanyak 9,67% mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi 9,17% dan turun menjadi 9,18% pada tahun 2012 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 10,51%.
Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi yaitu sebesar 8,34% pada tahun 2010, 8,65% pada tahun 2011, turun menjadi 8,28% pada 2012 dan meningkat menjadi 8,41% pada tahun 2013, maka dapat dilihat bahwa tren penduduk miskin di Kabupaten Sarolangun dan Provinsi Jambi relatif sama. Untuk lebih jelasnya perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dan Nasional dapat dilihat pada grafik 2.3. berikut ini : Grafik 2.3. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sarolangun dan Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2013
Dilihat dari jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sarolangun sejak tahun 2010 hingga tahun 2013 dimana pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin Kabupaten Sarolangun sebesar 23.755 jiwa turun menjadi 23.011 jiwa pada tahun 2011 meningkat menjadi 24.800 jiwa pada tahun 2012 dan kembali meningkat menjadi 28.100 jiwa pada tahun 2013, dapat artikan bahwa perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten
Sarolangun terlihat sangat fluktuatif, meskipun secara persentase jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan, namun dari nominal atau jumlahya terus mengalami peningkatan. Grafik 2.4
: Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dai Kabupaten Sarolangun dan Provinsi Jambi Tahun 2010-2013
Penurunan jumlah penduduk miskin disebabkan optimal dan tepat sasaran dari pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sarolangun antara lain bedah rumah, bantuan bibit karet dan sawit, dan bantuan ternak yang di peruntukkan bagi KK Pra Sejahtera yang langsung memberi dampak/ menyentuh masyarakat miskin. Ketepatan tersebut didukung oleh adanya identifikasi dan verifikasi berdasarkan indikator dan kriteria kemiskinan yang disusun sesuai dengan kondisi lokalitas daerah yang semakin mendekati kenyataan. Kedepan diperlukan upaya untuk melakukan unifikasi data kemiskinan agar proses percepatan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan tepat. Optimalisasi peran masyarakat dan pihak
swasta untuk turut serta dalam menyalurkan program Corpotate Social Responsibility (CSR) perlu didorong terus menerus. f. Angka Kriminalitas Yang Tertangani Rasio angka kriminalitas yang tertangani selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan angka yang berfluktuasi. Angka kriminalitas yang tertangani diperoleh dengan rumus jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk dan dikalikan 10.000 (sepuluh ribu). Dari angka kriminalitas yang tertangani pada tahun 2012 diperoleh angka sebesar 40,62 dan terjadi kenaikan menjadi sebesar 59,2 di tahun 2013. Peningkatan angka rasio ini menunjukkan makin rendahnya rasa aman pada masyarakat. Kondisi rasa tidak aman dikalangan masyarakat tersebut perlu mendapat perhatian yang lebih serius dari penegak hukum dan secara bersama-sama dengan masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sarolangun. Berikut gambaran perkembangan rasio angka kriminalitas yang tertangani selama 4 tahun (2010-2013) dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini : Tabel 2.6. Angka Kriminalitas Yang Tertangani di Kabupaten Sarolangun Tahun 2010 s.d 2013
Tahun Uraian
Jumlah Tindak Kriminal Tertangani Dalam 1 Tahun Jumlah Penduduk Angka Kriminalitas Yang Tertangani
2010
2011
2012
2013
1.525
2.602
1.056
1.584
246.245
252.421
259.963
267.549
61,93
103,08
40,62
59,2
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat Pembangunan pada fokus kesejahteraan masyarakat meliputi indikator Indeks Pembangunan Manusia, Angka Melek Huruf, Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Pendidikan yang Ditamatkan, Angka Partisipasi Murni, Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Angka Usia Harapan Hidup, persentase Penduduk yang Memiliki Lahan, dan Rasio Penduduk yang Bekerja. a. Pendidikan a.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak. IPM disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir ; tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah ; serta tingkat kehidupan yang layak dengan ukuran pengeluaran perkapita (purchasing power parity). Pemerintah Kabupaten Sarolangun tetap terus melakukan peningkatan baik kualitas maupun kuantitas berbagai indikator untuk dapat meningkatkan nilai IPM tersebut, usaha perbaikan secara bertahap dimulai dengan mendorong komponen meningkatkan kehidupan yang layak dan meningkatkan pendidikan sampai dengan 9 tahun serta meningkatkan usia harapan hidup. Selengkapnya IPM Kabupaten Sarolangun dapat dilihat pada Grafik di bawah ini :
Grafik 2.5. Perkembangan IPM Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2013
Grafik di atas menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Sarolangun sejak tahun 2010 hingga tahun 2013 trennya terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2010 berada pada angka 72,46 meningkat menjadi 73,46 pada tahun 2011 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 73,61 dan tahun 2013 menjadi 74,08. Jika dibandingkan dengan IPM secara Nasional, IPM Kabupaten sudah cukup menggembirakan karena berada di atas rata-rata nasional. Namun jika dibandingkan IPM Provinsi Jambi, IPM Kabupaten Sarolangun hingga tahun 2013 tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu daerah, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Angka Harapan Hidup yang merupakan salah indikator untuk mengukur derajat kesahatan pada suatu daerah. Pada tahun 2010 Angka Harapan Hidup Kabupaten Sarolangun mencapai umur 69,43 tahun, namun pada tahun 2013 telah mengalami peningkatan menjadi 69,85 tahun. Dilihat dari
perkembangannya, Angka Harapan Hidup Kabupaten Sarolangun sejak tahun 2010 hingga tahun 2013 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2010 berada pada angka 69,43 tahun, tahun 2011 meningkat menjadi 69,57 tahun, kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2012 yaitu 69,71 tahun, dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 69,85 tahun. Dari peningkatan Angka Harapan Hidup yang terjadi pada tahun 2010-2013 merupakan salah satu indikasi bahwa telah terjadi perbaikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sarolangun. Angka Harapan Hidup dimaksud selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut : Grafik 2.6. Perkembangan Komponen Angka Harapan Hidup Kabupaten Sarolangun Tahun 2010-2013
Untuk komponen lamanya rata-rata hidup, yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, lamanya hidup di Kabupaten Sarolangun masih lebih tinggi dari Provinsi Jambi, dimana pada tahun 2013 sebesar 69,85 tahun. Peningkatan ini
menunjukan arah pembangunan di Kabupaten Sarolangun sudah lebih baik dan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi 71,98 tahun pada akhir tahun 2016. Untuk melihat perbandingan antara Angka Harapan Hidup Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut ini : Grafik 2.7.
: Perbandingan Angka Harapan Hidup Kab. Sarolangun, Prov Jambi dan Nasional Tahun 2012-2013
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Angka Harapan Hidup Masyarakat Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 sebesar 69,71 tahun, lebih tinggi dibandingka Angka Harapan Hidup Provinsi Jambi yang mempunyai AHH sebesar 69,44 tahun, dan berada sedikit lebih rendah dibandingkan dengan AHH Nasional yaitu 69,87 tahun. Pada Tahun 2013, AHH Masyarakat Kabupaten Sarolangun sebesar 69,85 tahun lebih tinggi dibandingkan AHH Provinsi Jambi yaitu sebesar 69,61 tahun serta berada sedikit lebih rendah dibandingkan dengan AHH Nasional yaitu 70,07 tahun.
a.2. Angka Melek Huruf Untuk komponen tingkat pendidikan, yang diukur dari kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah, angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin. Kemampuan baca tulis tercermin dari data Angka Melek Huruf, dalam hal ini merupakan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin. Penduduk Sarolangun yang sudah mampu membaca dan menulis huruf latin tahun 2013 mencapai 95,35 persen, sisanya sebanyak 4,65 persen belum mampu membaca dan menulis huruf latin. Diperkirakan penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis di Kabupaten Sarolangun sebagian besar terkonsentrasi pada penduduk usia tua. Jika dibandingkan dengan Penduduk di Provinsi Jambi yang mampu membaca huruf latin, persentase penduduk Kabupaten Sarolangun memang masih berada di bawahnya. Namun demikian jika dibandingkan tingkat Melek Huruf secara Nasional yang mencapai 92,91%, tentunya capaian Kabupaten Sarolangun dapat dikatakan cukup menggembirakan. Selengkapnya persentase Angka Melek Huruf Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dan Nasional dapat dilihat pada grafik
dibawah ini. Tabel 2.8.
Perkembangan Angka Melek Huruf Penduduk Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010- 2013
Berdasarkan Grafik di atas
dapat dilihat bahwa angka melek huruf penduduk
Kabupaten Sarolangun sejak tahun 2010 hingga tahun 2013 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 Angka Melek Huruf Kabupaten Sarolangun sebesar 94,76 %, menigkat menjadi 94,97% pada tahun 2011, dan kembali meningkat menjadi 94,98% pada tahun 2012 dan menjadi 95,35% pada tahun 2013. Meskipun Angka Melek Huruf Kabupaten Sarolangun dari tahun ke tahun cukup menggembirakan, namun jika dibandingkan dengan Angka Melek Huruf Provinsi Jambi, angka tersebut masih perlu ditingkatkan lagi. Ini adalah tantangan dan tugas berat Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dimasa mendatang. Rendahnya angka melek huruf tersebut salah satunya
disebabkan oleh kondisi wilayah, ekonomi masyarakat dan infra struktur
termasuk faktor kultur masyarakat. a.3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Indikator lain untuk melihat tingkat pendidikan adalah rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah menunjukkan berapa lama penduduk Sarolangun mampu menyekolahkan anaknya. Rata-rata lama sekolah penduduk Sarolangun tahun 2013 mencapai 7,60 tahun, ini berarti rata-rata pendidikan penduduk Sarolangun baru sampai pada jenjang SLTP kelas dua.
Tabel 2.9. Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Sarolangun Tahun 20102013
Dalam rangka mencapai target program wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) 9 tahun kiranya masih banyak yang harus dilakukan. Program ini dikatakan berhasil apabila Angka Partisipasi Sekolah anak usia 7-15 tahun mencapai 100 persen, dengan kata lain seluruh anak usia SD dan SLTP dalam keadaan bersekolah. Melihat perkembangan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencapai rata-rata lama sekolah 9 tahun memerlukan waktu yang cukup lama. Kiranya dibutuhkan program-program untuk mempermudah akses masyarakat ke sarana pendidikan setingkat SLTP baik yang berkaitan dengan fasilitas pendidikan maupun dari dimensi pembiayaan. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dan pembebasan biaya pendidikan dari SD hingga SLTA guna menunjang pencapai program wajib belajar sembilan tahun sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dan akan berlanjut dimasa-masa yang akan datang. Dampak itu semua, perkembangan jumlah sekolah (gedung sekolah) pada berbagai tingkat dan jenis pendidikan negeri maupun swasta setiap tahun selalu
meningkat. Khusus untuk tingkat SLTA, semua ibukota kecamatan sudah memiliki Sekolah Menengah Atas dan hampir semua kecamatan pula telah memiliki sekolah menengah kejuruan sesuai dengan potensi dan kondisi kecamatan yang bersangkutan. Meskipun
perhatian
pemerintah
daerah
sangat
tinggi
terhadap
pengembangan pendidikan melalui penambahan jumlah dan jenis sekolah dan pembebasan biaya pendidikan hingga SLTA serta pemberian bantuan pendidikan atau beasiswa untuk siswa yang berprestasi yang diterapkan di Kabupaten Sarolangun, dampaknya belum bisa terlihat dalam waktu yang cepat dalam meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dan pada akhirnya berdampak pula terhadap besaran angka indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Sarolangun. Diperkirakan kebijakan tersebut baru signifikan dampaknya lima hingga sepuluh tahun ke depan. Selain itu perlu juga menyadarkan masyarakat agar termotivasi untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Rata-rata Lama Sekolah masyarakat Kabupaten Sarolangun Tahun 2010-2013 terus mengalami peningkatan. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa pembangunan di bidang Pendidikan terus berlangsung dan menjadi salah satu prioritas Kabupaten Sarolangun sesuai dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi Jambi. Untuk lebih jelasnya perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut ini :
Grafik 2.10
: Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2013
a.4. Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang melaksanakan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah dimasingmasing jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sarolangun sampai dengan tahun 2013 untuk jenjang SD untuk laki-laki 116,25 persen dan perempuan sedikit lebih tinggi yaitu sebesar 117,18 persen. APK yang lebih dari 100 menunjukkan murid bersekolah SD mencakup anak berusia diluar batas usia sekolah SD yaitu 7-12 tahun. Unutk jenjang SMP banyak laki-laki dibandingkan perempuan dengan besar APK laki-laki adalah 95,78 persen dan perempuan sebesar 78,38 persen. Ditingkat SMA justru perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.
b. Kesehatan Kinerja makro urusan kesehatan salah satunya bisa dilihat dari indikator angka usia harapan hidup. Angka usia harapan hidup Kabupaten Sarolangun pada tahun 2013 sebesar 69,85 tahun. Angka ini menunjukkan peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya mencapai sebesar 69,71 tahun. c. Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan, sedangkan dimensi sosial dari pekerjaan berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja. Total persentase penduduk usia kerja yang produktif di Kabupaten Sarolangun tahun 2013 mencapai 61,6 persen, sedangkan yang kurang produktif baik yang masih merupakan usia sekolah maupun sudah tergolong usia mendekati tua masing-masing mencapai 26,28 persen dan 12,11 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2012 terhitung sebesar 70,76 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi sebesar 66,05.
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi TPAK adalah
demografis, sosial dan ekonomis. Tingkat
Pengangguran
Terbuka
(TPT)
merupakan
suatu
indikator
keternagakerjaan yang menunjukkan persentase pengangguran terbuka terhadap angakatan kerja. Nilai TPT tahun 2012 sebesar 1,91 persen dan mengalami kenaikan sebesar 3,64 persen pada tahun 2013
Jika dilihat dari jenis lapangan pekerjaan utama maka sektor pertanian tetap merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, kemudian diikuti sektor jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Penduduk yang bekerja disektor pertanian di tahun 2012 sebesar 64,65 persen dan mengalami penurunan menjadi sebesar 59,09 persen di tahun 2013. Penduduk yang bekerja pada sektor jasa kemasyarakatan pada tahun 2012 sebesar 14,87 persen dan meningkat ditahun 2013 menjadi sebesar 17,86 persen. Sedangkan bila dilihat dari komposisi penduduk bekerja menurut tingkat pendidikannya di Kabupaten Sarolangun tahun 2013, dimana berdasarkan tingkat pendidikan SD kebawah sebesar 44,88 persen, SMP sebesar 20,69 persen, SMA sebesa 22,77 persen dan tingkat sarjana sebesar 11,66 persen. Dari data komposisi penduduk bekerja ini terlihat bahwa penduduk bekerja di Kabupaten Sarolangun yang tertinggi yaitu dengan tingkat pendidikan SD, hal ini berarti menunjukkan masih kurangnya tingkat pendidikan penduduk yang bekerja. 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga a. Kebudayaan a.1. Jumlah Grup Kesenian Jumlah grup kesenian di Kabupaten Sarolangun selama kurun waktu 2010 s.d 2013 menunjukkan peningkatan dari 34 grup ditahun 2010 menjadi 19 buah pada tahun 2013. Jumlah grup kesenian menurut jenisnya di tahun 2013 terdiri dari seni tari sebanyak 13 grup, kasidah sebanyak 2 grup, wayang sebanyak 2 grup, reog sebanyak 2 grup, kuda lumpin sebanyak 4 grup, band sebanyak 2 grup, orkes melayu sebanyak 10 grup, orkes keroncong sebanyak 2 grup dan gambus sebanyak 1 grup. Sedangkan gedung kesenian sampai tahun 2013 belum ada di Kabupaten Sarolangun.
b. Pemuda dan Olah Raga b.1. Jumlah Klub Olah Raga Jumlah klub olah raga sebanyak 35 buah, namun rasionya masih rendah yaitu 0,55. Begitu pula kondisi sarana dan prasarana olah raga tidak mengalami pertumbuhan. Hal tersebut bukan berarti bahwa budaya olah raga dikalangan masyarakat masih rendah, akan tetapi banyak aktivitas olah raga yang dilakukan diluar gedung seperti jalan sehat, bersepeda maupun olah raga luar ruangan yang lain. Namun demikan untuk dapat memacu peningkatan prestasi atlit diperlukan sarana prasarana olah raga yang representatif dan pemberian intensif dan bonus bagi yang berprestasi. b.2. Jumlah Gedung Olah Raga Untuk jumlah gedung olah raga sampai dengan tahun 2013 yaitu hanya terdapat 2 gedung olah raga. 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
Kondisi umum pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu yang mencakup layanan urusan wajib dan pilihan. 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib a. Pendidikan Rasio murid terhadap guru di berbagai jenjang pendidikan pada tahun 2013 yaitu Rasio murid taman kanak-kanak terhadap guru pada sebesar 7,16, rasio murid sekolah dasar terhadap guru sebesar 14,88, rasio murid terhadap guru tingkat SLTP sebesar 6,05, rasio murid terhadap guru tingkat SLTA sebesar 10,25.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Sarolangun pada tahun 2013 dengan kelompok umur 7 -12 tahun sebesar 98,47 persen, kelompok umur 13-15 tahun sebesar 93,92 persen, kelompok umur 16-18 tahun sebesar 52,14 persen, dan kelompok umur 19-24 tahun sebesar 9,24 persen. Ini menunjukkan bahwa peluang penduduk yang berumur 7 - 12 tahun untuk tetap bersekolah masih tinggi begitu juga pada kelompok umur 13-15 tahun. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Sarolangun di tahun 2013 untuk jenjang SD dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 116,25 persen sedangkan perempuan sebesar 117,18 persen. APK yang lebih besar dari 100 menunjukkan bahwa murid yang bersekolah SD mencakup anak berusia diluar batas usia sekolah SD yaitu 7-12 tahun artinya banyaknya anak-anak usia diatas 12 tahun masih sekolah di tingkat SD atau anakanak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. APK untuk jenjang SLTP laki-laki sebesar 95,78 persen lebih besar dari pada perempuan yang hanya sebesar 78,38 peren. Sedangkan APK untuk tingkat SLTA lebih tinggi perempuan daripada laki-laki. Pada tahun 2013 jumlah sekolah keseluruhan beradasarkan jenjangan pendidikan yaitu TK, SD, SLTP dan SLTA sebanyak 522 sekolah, dimana jumlah sekolah TK negeri sebanyak 4 dan swasta sebanyak 181, jumlah SD negeri sebanyak 221 dan swasta sebanyak 5, jumlah SLTP negeri sebanyak 57 dan swasta sebanyak 11, dan untuk jumlah SLTA negeri sebanyak 22 dan swasta sebanyak 21. b. Kesehatan Kinerja makro urusan kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya yaitu rasio posyandu per satuan balita, Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk, rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter per satuan penduduk,
rasio tenaga medis per satuan penduduk, cakupan puskesmas dan cakupan pembantu puskesmas. Secara keseluruhan, indikator urusan kesehatan menunjukkan trend yang meningkat selama tahun 2009 s.d 2013. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7. Tabel 2.7 Kinerja Makro Urusan Kesehatan Tahun 2009-2013 Tahun Indikator 2009 Rasio posyandu per satuan balita
2010
2011
2012
2013
55,16
56,29
54,24
56,30
50,86
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
0,54
0,48
0,47
0,46
0,46
Rasio Rumah penduduk
0,54
0,48
0,47
0,46
0,46
Rasio dokter per satuan penduduk
0,14
0,10
0,10
0,02
0,15
Rasio tenaga medis per satuan penduduk
0,14
0,10
0,10
0,02
0,15
Cakupan puskesmas
120
120
120
130
130
38,35
38,06
38,06
34,23
34,23
Sakit per
satuan
Cakupan pembantu puskesmas c. Pekerjaan Umum
c.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan di Kabupaten Sarolangun. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Sarolangun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mengalami kenaikan dan tercatat dengan angka yang positif.
Hal ini dapat terlihat bahwa pada tahun 2011 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik hanya terdapat 0,23 dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan yang besar menjadi 0,37. Dengan kenaikan proporsi jalan dalam kondisi baik, menandakan bahwa dalam hal akses jalan di Kabupaten Sarolangun sudah menjadi penunjang besar dalam pembangunan perekonomian di Kabupaten Sarolangun, sehingga akses jelan terus ditingkatkan dalam keadaaan baik. Tabel 2.8.
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2009 - 2013 Kabupaten Sarolangun No
Uraian
1.
Panjang Jalan Kondisi Baik
2.
Panjang Jalan Seluruhnya
3.
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
2009
2010
2011
2013
2013
505.417
438.960
321.163
514.669
532.669
1.400.118
1.338.660
1.400.118
1.400.918
1.438.918
0,36
0,33
0,23
0,37
0,37
C.2. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah jumlah ketersediaan tempat ibadah per 1000 jumlah penduduk. Tempat ibadah merupakan tempat untuk melakukan persembahyangan /peribadatan menurut ajaran
masing-
masing agama. Ketersediaan tempat ibadah merupakah salah satu dari pelayanan sarana dan prasarana umum yang disediakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
Tabel 2.9
Tempat Ibadah di Kabupaten Sarolangun Tahun 2009-2013 Tahun Tempat Ibadah
2009
2010
2011
2012
2013
Jumlah Tempat Ibadah
692
695
695
695
743
Rasio per 1.000 penduduk
3,17
2,82
2,75
2,62
2,78
Perkembangan tempat beribadah umat beragama pada tahun 2012 sebanyak 695 buah dan pada tahun 2013 meningkat menjadi sebanyak 743 buah. Tempat ibadah tersebut meliputi masjid sebanyak 374, musholla 31, langgar 332, gereja protestan 2, gereja katholik 1, dan budha 1. Selama periode tahun 2009-2013 rasio tempat ibadah masih sekitar 2,78 tempat ibadah per seribu penduduk. f. Perencanaan Pembangunan Daerah Kinerja pembangunan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah adalah tersusunnya RPJPD Kabupaten Sarolangun tahun 2006-2025 yang selanjutnya menjadi dokumen pembangunan jangka panjang daerah dan telah tetapkan dengan Peraturan Daerah. Pada tahun 2006 telah tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu RPJMD 2006-2011 yang ditetapkan dengan oleh Peraturan Daerah. Disamping itu juga dilihat dari tersusunnya dokumen perencanaan tahunan yang berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan dengan implementasinya. Berikut gambaran kinerja perencanaan pembangunan daerah selama 5 tahun:
Tabel 2.10 Perkembangan Pelayanan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Sarolangun Tahun 2005 s.d 2009
Keterangan Tahun Periode No
Dokumen Perencanaan
Ada/Tidak
1.
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
2006-2025
Ada
2.
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA
2011-2016
Ada
3.
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
2011 - 2016
Ada
g. Perhubungan Kinerja pembangunan pada pelayanan pada urusan perhubungan
di
Kabupaten Sarolangun dilihat dari jumlah arus penumpang angkutan umum mengalami penurunan dari 142.718 penumpang tahun 2012 menjadi 92.073 penumpang pada tahun 2013. Penurunan jumlah penumpang lebih disebabkan adanya pergeseran penggunaan modal angkutan umum ke angkutan pribadi. persentase jumlah angkutan darat dibanding jumlah penumpang angkutan darat mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebesar 1,30% menjadi 2,01% pada tahun 2013, jumlah terminal bus tidak mengalami perubahan atau tetap sebanyak 1 buah. Tantangan kedepan adalah bagaimana menyediakan pelayanan angkutan masal yang murah, nyaman, aman dan tepat waktu.
h. Lingkungan Hidup
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Sarolangun diukur dari meningkatnya persentase penanganan sampah tahun 2012 sebesar 85,5% menjadi 98% pada tahun 2013, produksi sampah total Kabupaten Sarolangun tahun 2012 sebesar
8.640 m3/hari meningkat sebesar
17.250 m3/hari di tahun 2013. Semakin besarnya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat menuntut peran serta masyarakat untuk dapat memusnahkan sampah dengan cara yang ramah lingkungan demi memperpanjang usia TPA. i. Pertanahan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanahan diukur dari meningkatnya persentase luas lahan bersertifikat. Pada tahun 2013 persentase luas lahan bersertifikat mencapai sebesar 0,31%. Dilihat dari jumlah kepemilikan tanah yang mempunyai sertifikat, menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat masih kurang, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya tertib administrasi pertanahan yang berarti kepemilikan sertifikat tanah sebagai legalitas atas tanah yang dimiliki semakin menjadi penting.
j. Kependudukan dan Catatan Sipil Kinerja pembangunan pada pelayanan kependudukan dan Catatan Sipil tiap tahunnya mengalami peningkatan. Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk tahun 2012 sebesar 18,86% meningkat menjadi 62,74% pada tahun 2013, rasio bayi berakte kelahiran tahun 2012 sebesar 510 orang meningkat menjadi 2.431 orang di tahun 2013. Peningkatan kinerja kependudukan dan catatan sipil lebih dipengaruhi oleh kesadaran penduduk yang disebabkan makin mudahnya pelayanan administrasi kependudukan dan terlaksananya kebijakan kependudukan yang serasi antara kebijakan kependudukan nasional dengan kebijakan kependudukan Kabupaten Sarolangun.
k.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pembangunan
pada
urusan
pemberdayaan
perempuan
dan
perlindungan anak mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat dari angka meningkatnya partisipasi perempuan baik di lembaga pemerintah maupun swasta sampai dengan tahun 2014 sebesar 22%. Untuk meningkatkan usaha pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu segera dibentuk pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) mulai di tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Kecamatan dan diharapkan pada tahun 2016 di semua Kecamatan sudah terbentuk PPT, untuk dapat membantu menyelesaikan persoalan korban kekerasan terhadap perempuan. l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pembangunan dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera mengalami peningkatan yang cukup baik, terlihat dari indikator jumlah anak per keluarga yang semakin menurun dari 2,85% menjadi 2,50% artinya jumlah anak dalam setiap keluarga terdiri dari 2 – 3 anak dan peserta aktif yang meningkat dari 78,81 % pada tahun 2012 menjadi 78,95 % di tahun 2013. Hal ini memberikan pengaruh yang positif dalam menekan laju pertumbuhan penduduk sehingga akan semakin rendah juga jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga secara menyeluruh terutama dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga melalui pengembangan akses terhadap kualitas hidup keluarga: ekonomi, kesehatan, pendidikan, parenting (beyond family planning) dan menggalang kemitraan dengan masyarakat, swasta dan profesi/perguruan tinggi. Permasalahan
kedepan yang
harus
ditangani secara serius adalah meningkatkan cakupan
keluarga berencana agar mampu menekan laju pertumbuhan penduduk. m. Sosial Pembangunan pelayanan sosial di Kabupaten Sarolangun terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Namun masih sedikitnya sarana sosial yang tersedia sampai dengan tahun 2015 dan saat ini terus diupayakan penambahan dan penanganannya oleh Pemerintah Daerah. Demikian pula penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2015. Untuk itu upaya yang dilakukan kedepannya adalah dengan menekan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk di dalamnya adalah anak jalanan. Adapun permasalahan PMKS yang terus berkembang diantaranya disebabkan oleh persoalan tuntutan kehidupan yang semakin berat, disamping persoalan kemiskinan. Oleh karena itu penanganan persoalan sosial harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. n. Ketenagakerjaan Keterlibatan penduduk dalam angkatan kerja selama periode 2011-2013 menunjukkan angka yang fluktuatif. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2011 sebesar 69,45 persen dan mengalami kenaikan menjadi sebesar 70,76 persen pada tahun 2012, sedangkan di tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 66,05 persen. Salah satu indikato ketenagakerjaan adalah Tingkat pengagguran terbuka (TPT) yang merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang menunjukkan persentase pengangguran terbuka terhadap angkatan kerja. Selama periode 2011 - 2013 tingkat pengangguran terbuka di tahun 2011 sebesar 4,33 persen dan mengalami penurunan menjadi 1,91 persen pada tahun 2012, sedangkan pada tahun 2013 mengalmi peningkatan menjadi sebesar 3,64 persen.
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah a. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian a.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Salah satu indikator yang dipergunakan untuk mengukur aspek kemampuan ekonomi daerah adalah Angka Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita. Angka ini diperoleh dengan membagi jumlah Total Pengeluran Rumah Tangga dengan jumlah Rumah Tangga. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Tahun 2010-2013 dapat dilihat pada
tabel 2.24. Tabel 2.11 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Tahun Tahun 2010-2013 Tahun
Uraian 2010 Total Pengeluaran RT
2011
2012
2013
5.001.633
5.308.544
5.557.515
5.828.444
59.285
65.495
67.384
64.664
84,37
81,05
82,48
90,13
Jumlah RT Rasio (Total Konsumsi RT/Jumlah RT)
Meningkatnya total konsumsi rumah tangga dan rasio konsumsi rumah tangga menunjukkan adanya keberhasilan kinerja pembangunan di daerah. Peningkatan pendapatan
masyarakat
akan
meningkatkan
menggerakkan roda perekonomian di daerah.
konsumsi
rumah
tangga
dan
Total Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Sarolangun dari Tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif. Total Konsumsi Rumah tangga pada tahun 2013 berdasarkan harga konstan sebesar Rp. 5.828.444,-. Jumlah ini mengalami peningkatan apabila dibandingakan dengan tahun 2012 dimana Total Konsumsi Rumah Tangga sebesar Rp. 5.557.515,- mengalami pertumbuhan sebesar 4.65%. Dengan jumlah rumah tangga sebanyak 64.664 maka rasio konsumsi rumah tangga per kapita pada tahun 2013 sebesar 90.13. Sementara pada tahun 2012 dengan total konsumsi rumah tangga sebesar 5.557.515 dan jumlah penduduk sebanyak 67.384, Rasio Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2012 sebesar 82,48. 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur - Perhubungan o Jalan Prasarana jalan merupakan urat nadi kelancaran lalu lintas di darat. Lancarnya arus lalu lintas akan sangat menunjang perkembangan perekonomian suatu daerah. Di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2013 tercatat panjang jalan 1.438.918 km, terdiri dar kondisi baik sepanjang 532.669 km, kondisi sedang 567.069 km, kondisi rusak ringan 242.000 km dan kondisi rusak berat sepanjang 97.180 km. Jika data panjang jalan dirinci menurut jenis permukaan maka diperoleh 497,12 km diaspal, 447,07 jalan kerikil, dan 16,12 jalan tanah. - Penataan Ruang o Ketaatan terhadap RTRW RTRW sebagai salah satu rencana tata ruang wilayah merupakan salah satu bagian penting dari kegiatan penataan ruang yang berisi rencana struktur dan pola ruang, dan penetapan kawasan strategis yang perwujudannya dilakukan melalui
pelaksanaan indikasi program. RTRW memuat rumusan kebijakan dan strategi pengembangan, serta koordinasi antar instansi terkait dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. RTRW merupakan penjabaran arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi ke dalam struktur wilayah Daerah dan pola pemanfaatan ruang daerah yang menjadi pedoman bagi pengembangan dan pemanfaatan ruang Daerah. RTRW berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun rencana struktur dan pola ruang wilayah Daerah serta dalam menetapkan kawasan strategis. Salah satu wujud ketaatan terhadap pelaksanaan RTRW maka Pemerintah Kabupaten Sarolangun senantiasa berupaya untuk memenuhi target pencapaian ruang terbuka hijau sebagaimana yang diamanatkan Undang–Undang. Ruang terbuka hijau merupakan salah satu kebutuhan utama yang berkaitan langsung dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup, yang berfugsi sebagai daerah resapan air. Dengan adanya Ruang Terbuka Hijau maka mutu lingkungan hidup di perkotaan dapat meningkat, sehingga lingkungan terasa nyaman, segar, indah, bersih dan juga dapat berfungsi sebagai sarana pengaman lingkungan. - Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang
Ketersediaan fasilitas bank sangat penting dalam rangka menunjang aspek daya saing daerah. Dengan adanya fasilitas tersebut segala urusan berkaitan dengan jasa dan lalu lintas keuangan dapat berjalan dengan lancar. Indikator kinerja berkaitan dengan fasilitas bank salah satunya dapat dilihat dari jenis dan jumlah bank serta cabang-cabangnya. Di tengah rentannya kondisi keuangan global, industri perbankan nasional berhasil bertahan dan mempertahankan
kinerja secara kuantitas maupun kualitas.
Cukup stabilnya kinerja sektor perbankan nasional berdampak positif pada perbankan di Kabupaten Sarolangun. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jumlah bank di Kabupaten Sarolangun seluruhnya berjumlah 4 unit yang terdiri dari PT. BRI, BPD Cabang Sarolangun, PT. Bank BNI dan Bank Mandiri. - Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran
Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Penentuan kelas rumah makan dan restoran dengan berdasarkan pada kriteria kelengkapan sarana dan prasarana yang ada, ketersediaan pekerja khusus (koki) dan kriteria lainnya, namun di Kabupaten Sarolangun belum diklasifikasi. - Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel
Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. Sampai dengan tahun 2013 jumlah hotel di Kabupaten Sarolangun sebanyak 12 hotel dengan jumlah kamar sebanyak 212 dan jumlah tempat tidur sebanyak 314.
Hotel dengan klasifikasi bintang 3 ada 1 (satu) buah, sedangkan hotel lainnya termasuk klasifikasi hotel melati. 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Proses penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2016 dimulai sejak awal Tahun 2015 melalui berbagai rangkaian proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Kabupaten. Dalam upaya untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2016 diperlukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, merupakan rencana pembangunan yang diaktualisasikan dalam kebijakan dan program tahunan, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pembangunan di daerah, dan tetap memperhatikan konsistensi perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, yang diimplementasikan dalam RKPD dilakukan melalui proses pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. Oleh karena itu, evaluasi kinerja kebijakan dan program, merupakan bagian penting untuk menilai pencapaian program dan kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang pada gilirannya menjadi bahan masukan bagi penyusunan rencana kebijakan dan program selanjutnya. Evaluasi pencapaian kinerja pembangunan Kabupaten Sarolangun yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2016 harus dapat menginformasikan sejauh mana kemajuan yang telah dicapai terhadap target kinerja yang diharapkan dalam RPJMD 2011-2016. Dengan kata lain, pencapaian
kinerja pembangunan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya pencapaian visi dan misi daerah. Telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dikemukakan berupa pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD 2011-2016. Adapun evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD dapat dilihat pada tabel 2.12 sebagai berikut: Data ada pada file excel
2.3. Permasalahan Pembangunan Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di berbagai sektor selama beberapa tahun terakhir ini telah memberikan hasil dan manfaat bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Sarolangun. Namun demikian, permasalahan yang timbul dalam proses pembangunan menyebabkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang memadai belum terrealisasi sesuai dengan harapan. Pembangunan yang dilaksanakan belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kelembagaan publik, termasuk alokasi sumber daya yang efisien. Manfaat pembangunan yang diharapkan belum merata dan kerawanan sosial masih sering terjadi, sehingga kehidupan masyarakat belum sepenuhnya membaik. Keadaan ini timbul sebagai akibat dari berbagai permasalahan yang terjadi baik masa lalu maupun sekarang yang belum teratasi secara maksimal. Oleh sebab itu permasalahan pembangunan daerah yang harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dan mesti disentuh dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Kondisi infrastruktur pelayanan umum yang belum memadai Ketersediaan akan infrastruktur pelayanan umum mencakup seperti jalan, jembatan, box culvert, jembatan gantung, irigasi, ketenagalistrikan dan air bersih selain itu juga mencakup upaya peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, pertanian dalam arti luas, olahraga, pariwisata, seni budaya dan keagamaan yang memadai sangat perlu mendapatkan perhatian yang serius oleh pemerintah daerah dalam penanganannya, sehingga diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur ini dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk mendanainya, sehingga permasalahan yang masih dihadapi
pada tahun 2016 dalam upaya peningkatan infrastruktur pelayanan umum adalah sebagai berikut : A. Jalan, Jembatan dan Irigasi Adapun permasalahan yang dihadapi pada pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi, diantaranya adalah : 1. Belum optimalnya pembangunan jalan dan jembatan 2. Masih banyaknya prasarana jalan dan jembatan yang perlu ditingkatkan kualitasnya 3. Belum optimalnya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 4. Masih perlu ditingkatkan penanganan/pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan 5. Masih banyaknya bangunan irigasi yang tidak berfungsi 6. Belum optimalnya tingkat layanan jaringan irigasi 7. Kondisi irigasi banyak yang mengalami kerusakan 8. Masih rendahnya penanganan/pemeliharaan jaringan
B. Pendidikan Permasalahan yang dihadapi pada pembangunan infrastuktur bidang pendidikan antara lain adalah : 1. Masih rendahnya kualitas fasilitas pelayanan pendidikan 2. Belum memadainya kualitas dan kuantitas infrastruktur pendidikan 3. Ketersediaan gedung sekolah masih kurang 4. Masih kurangnya ketersediaan ruang kelas
C. Kesehatan Permasalahan yang dihadapi pada pembangunan infrastruktur bidang kesehatan adalah antara lain adalah :
1. Masih kuranganya sarana kesehatan yang tersedia, baik di rumah sakit, puskesmas, pustu, poskesdes maupun mitra pelayanan kesehatan di tingkat desa 2. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan kesehatan 3. Belum optimalnya kualitas infrastruktur pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 4. Kualitas dan akses pelayanan kesehatan belum optimal 5. Masih kurangnya infrastruktur pelayanan kesehatan
D. Pertanian Dalam Arti Luas Adapun permasalahan yang dihadapi pada pembangunan infrastruktur pada bidang pertanian dalam arti luas yang mencakup pertanian tanaman pangan, perikanan dan peternakan diantaranya adalah : 1. Masih kurangnya sarana pertanian yang memadai 2. Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainnya 3. Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan masih rendah 4. Masih kurangnya penyediaan sarana dan prasarana perikanan 5. Rendahnya dukungan infrastruktur perikanan 6. Rendahnya dukungan infrastruktur peternakan 7. Penyediaan padang pengembalaan belum optimalnya E. Ketenagalistrikan Adapun permasalahan yang dihadapi pada pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan diantaranya adalah : 1. Masih kurangnya pelayanan tenaga listrik di wilayah perdesaan dan terpencil 2. Penyediaan kapasitas terpasang/daya mampu sistem ketenagalistrikan masih kurang
3. Masih kurangnya jaringan listrik 4. Belum optimalnya sarana ketenagalistrikan
F. Air Bersih Adapun permasalahan yang dihadapi pada pembangunan infrastruktur air bersih adalah : 1. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap air bersih 2. Masih kurangnya infrastruktur pelayanan air bersih di wilayah perdesaan dan terpencil 3. Masih terbatasnya penyediaan infrastruktur yang terkait dengan pendayagunaan sumberdaya air 4. Masih kurangnya penyediaan prasarana air bersih bagi masyarakat
2. Belum Optimalnya Perekonomian Masyarakat dan Daerah Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan masyarakat diperlukan upaya-upaya yang serius dari pemerintah daerah dalam melakukan upaya yang lebih nyata untuk peningkatannya. Dalam kaitan itu kegiatan ekonomi perlu didorong dengan menekankan pada kualitas pertumbuhan (quality og growth) yang memberikan manfaat besar
bagi
kesejahteran masyarakat termasuk dalam penciptaan lapangan pekerjaan, sehingga berdampak dalam mendongkrak peningkatan daya beli masyarakat. Dan diperlukan adanya peningkatan iklim investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan (sustainable growth), serta agar dapat menjamin kesinambungan pembangunan (sustainable development). Selain itu, pembangunan dan pengembangan usaha dan penguatan perekonomian sektor riil menjadi indikator keberhasilan pembangunan daerah. Perdagangan, investasi dan industri baik besar, kecil maupun menengah merupakan tulang punggung sektor riil yang perlu terus dikembangkan. Sementara itu di sektor jasa dan keuangan peran koperasi dan perbankan sangat dibutuhkan untuk mendukung permodalan usaha dari pelaku ekonomi riil tersebut. Adapun
permasalahan yang dihadapi pada taraf perekomonian masyarakat dan daerah diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Masih rendahnya penciptaan iklim investasi yang mendukung pengembangan potensi lokal 2. Pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami fluktuasi 3. Belum seimbangnya antara pembiayaan pembangunan dengan ketersediaan akan anggaran 4. Belum optimalnya penggalian sumber-sumber pendapatan daerah 5. Stabilitas harga kebutuhan pokok cenderung fluktuatif yang berpengaruh menurunnya daya beli masyarakat 6. Belum optimalnya fungsi sarana dan prasarana perekonomian 7. Masih belum optimalnya kemampuan SDM pengelola perekonomian daerah 8. Produktivitas pertanian dan mutu produk pertanian dalam arti luas relatif masih rendah 9. Masih rendahnya aksesibilitas pemasaran produk-produk pertanian dan perikanan 10. Belum optimalnya pengembangan kawasan pertanian dan perikanan penerapan konsep ekonomi perdesaan melalui One Village One Product (OVOP) 11. Rendahnya kesejahteraan dan relatif tingginya kemiskinan petani 12. Pembangunan dan pengembangan kawasan agropolitan belum optimal 13. Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan kawasan terpadu 14. Belum optimalnya pengembangan potensi agribisnis 15. Pengembangan model kemitraan usaha hulu-hilir belum optimal 16. Masih rendahnya aksesibilitas pemasaran produk-produk unggulan daerah hasil UKMK 17. Masih rendahnya posisi tawar dan daya saing produk unggulan daerah 18. Masih rendahnya peningkatan kemampuan kelembagaan UMKM, pengembangan industri produktif berbasis UMKM dan keterampilan kewirausahaan 19. Belum optimalnya dukungan Bank/Lembaga Keuangan pada sektor pertanian dalam arti luas, dan sektor riil serta UKMK 20. Belum optimalnya pengembangan perdagangan dan industri, khususnya sektor UKMK
21. Lemahnya akses petani, UKMK, dan IK terhadap sumber daya produktif, yaitu permodalan, teknologi, informasi dan pasar 22. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi pembangunan (Teknologi tepat Guna) 23. Kualitas SDM yang relatif masih rendah 24. Minimnya sarana dan prasarana perdagangan yang memadai 25. Belum optimalnya pembangunan di sektor-sektor pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan, koperasi dan UMKM 26. Masih rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas, UMKM dan koperasi, karena kualitas Sumber Daya Manusia pada sektor pertanian, UMKM dan koperasi masih rendah. 27. Belum optimalnya penciptaan kesempatan kerja dan berusaha untuk menangani permasalahan pengangguran 28. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha serta kurangnya sarana dan prasarana pelatihan kerja 29. Masih rendahnya kualitas SDM pencari kerja 30. Peran dan fungsi lembaga ketenagakerjaan belum optimal 31. Belum optimalnya pelaksanaan pengarusutamaan gender 32. Masih rendahnya pemberdayaan perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga miskin 33. Penataan pedagang kaki lima dan asongan belum optimal 34. Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan kawasan wisata
3. Belum Optimalnya Peningkatan Sumber Daya Manusia Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberikan pelayanan secara lebih merata, berkualitas dan terjangkau terutama di daerah terisolir dan terpencil. Penyelenggaraan pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penyediaan tenaga ahli dan trampil yang tidak saja mempunyai kemampuan ilmu pengetahuan dan ketrampilan baku,
namun mampu melakukan adaptasi dan mengembangkan sesuai dengan tuntutan dan kondisi lapangan kerja Selain itu juga kualitas kesehatan masih belum memadai, hal ini ditandai dengan terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan, jumlah tenaga kesehatan masih kurang, perilaku dan pelayanan kesehatan masih rendah. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Sarolangun yang mencakup bidang pendidikan dan kesehatan, diantara sebagai berikut : A. Pendidikan Permasalahan yang masih dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang terkait dengan bidang pendidikan adalah : 1. Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia terutama terlihat dari masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Peningkatan pendidikan non formal (keaksaraan fungsional) belum optimal 3. Kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan belum optimal 4. Belum optimalnya pencanangan dan penerapan wajib belajar 12 tahun 5. Masih kurangnya fasilitasi kemudahan bagi anak-anak usia sekolah jenjang SMA/Sederajat 6. Masih kurangnya ketersediaan prasarana pendidikan menengah 7. Pemerataan pelayanan kelembagaan satuan pendidikan mengengah dalam rangka rintisan wajib belajar 12 tahun belum optimal 8. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan kejuruan belum optimal 9. Belum optimalnya ekstensifikasi kurikulum pendidikan umum ke pendidikan kejuruan 10. Masih rendahnya penguatan dan pendalaman relevansi muatan kurikulum satuan pendidikan menengah 11. Masih rendahnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
12. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik dan kependidikan belum optimal 13. Masih kurangnya penyediaan fasilitas pendidikan bagi tenaga pendidik dan kependidikan 14. Masih kurangnya peningkatan mutu manajemen pendidikan bermuatan lokal 15. Pembinaan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi belum optimal 16. Masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga 17. Peran pemuda dalam pembangunan masih kurang 18. Masih rendahnya kualitas fasilitas pelayanan pendidikan 19. Kualitas pendidikan masih rendah dan belum memenuhi standart kompetensi 20. Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah belum optimalnya 21. Ketersediaan pendidik yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas 22. Biaya operasional pendidikan belum disediakan secara memadai 23. Masih rendahnya kesejahteraan pendidik 24. Fasilitas belajar belum disediakan belum mencukupi 25. Belum semua pendidik memiliki kualifikasi pendidikan sebagaimana yang disyaratkan
B. Kesehatan Permasalahan yang masih dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang terkait dengan bidang kesehatan adalah : 1. Indikator kesehatan yang ditunjukkan oleh Angka Harapan Hidup (AHH) masih rendah 2. Angka kematian bayi dan ibu-ibu yang melahirkan masih cukup tinggi 3. Masih kurangnya prasarana kesehatan yang tersedia, baik di rumah sakit, puskesmas, pustu, poskesdes maupun mitra pelayanan kesehatan di tingkat desa 4. Masih rendah rasio sarana kesehatan terhadap jumlah penduduk 5. Masih kurangnya ketersedaan sarana prasarana kesehatan 6. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
7. Kualitas SDM Kesehatan belum memadai 8. Peningkatan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan belum optimal 9. Penguatan manajemen kesehatan belum optimal 10. penguatan kelembagaan pengarustamaan gender belum optimal 11. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan belum optimal 12. Belum optimalnya peningkatan dan peran serta kesetaraan gender 13. Masih kurangnya penyediaan fasilitas PONED dan tenaga medik terlatih di setiap wilayah 14. Belum meratanya dan terjangkaunya pelayanan kesehatan 15. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat (PHBS) 16. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan dan permukiman 17. Rendahnya status kesehatan masyarakat 18. Keterbatasan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin 19. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusinya yang tidak merata 20. Masih kurangnya tenaga dokter spesialis 21. Masih rendahnya pelaksanaan pengawasan obat dan makanan 22. Belum optimalnya pemahaman dan pelayanan tentang Keluarga Berencana, Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja 23. Masih rendah pelaksanaan pencegahan dan pengawasan penyakit menular maupun tidak menular 24. Belum optimalnya penanganan gizi pada masyarakat
4. Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Belum Optimal
Pelaksanaan otonomi daerah selalu diupayakan mempedomani pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih
dan berwibawa selalu dilaksanakan dalam kerangka peningkatan pelaksanaan otonomi daerah. Disamping itu peningkatan kualitas pelayanan publik juga terus ditingkatkan kinerjanya, hal ini merupakan indikator terpenting dari pelaksanaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dalam mewujudkan pelaksanan otonomi daerah yang sesuai dengan prinsip good governance dan kualitas pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Sarolangun, masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain yaitu : 1. Belum optimalnya tata kelola Pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi 2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah secara konsisten 3. Belum optimalnya pelaksanaanpendidikan dan pelatihan bagi aparatur 4. Belum optimalnya tata pemerintahan yang baik akan tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi 5. Terbentuknya Birokrasi Pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi belum optimal 6. Belum tersusun dan ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada instansi pemerintah khususnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan umum lainnya. 7. Belum optimalnya penyelesaian sengketa batas wilayah antar daerah. 8. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik 9. Pengelolaan dan kemampuan keuangan daerah belum optimal 10. Perencanaan pembangunan daerah belum optimal 11. Belum optimalnya pelayanan perizinan 12. Belum Optimalnya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 13. Pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah belum optimal 14. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik 15. Kuantitas dan kualitas aparatur masih kurang.
5. Belum Optimalnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Berbudaya dan Harmonis Peranan nilai-nilai sosial kemasyarakatan memainkan peranan yang cukup penting. Nilai yang dianut dalam penyelenggaraan pembangunan adalah prinsip-prinsip dasar sosial atau standar-standar yang dimiliki dan diterima oleh masyarakat, yang diangkat nilai budaya lokal yang dapat dipadukan dengan cara pandangan yang dianut secara umum. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai semangat atau jiwa dalam melaksanakan semua aktivitas pembangunan baik yang di selenggarakan oleh pemerintah kabupaten maupun oleh masyarakat. Adapun permasalahan yang masih dihadapi terhadap tata kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya dan harmonis, diantaranya adalah : 1. Belum optimalnya implementasi norma-norma religius dalam kehidupan bermasyarakat 2. Pemahaman keagamaan, melalui pemasyarakatan pemahaman al-Qur'an bagi pemeluk
agama Islam belum optimal 3. Belum optimalnya penggalian dan pengelolaan potensi umat, seperti optimalisasi ZIS 4. Keberdayaan lembaga keagamaan belum optimal 5. Masih rendahnya pengenalan dan menanamkan kecintaan terhadap kebudayaan Kabupaten
Sarolangun sejak usia dini 6. Belum optimalnya keberdayaan seniman dan budayawan 7. Belum optimalnya pengembangan dan pelestarian lembaga-lembaga adat dan tradisi
masyarakat 8. Masih kurangnya pembangunan sarana dan prasarana pengembangan dan pelestarian
keragaman budaya
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi Kabupaten Sarolangun pada tahun 2016 dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, analisis dan perkiraan sumbersumber pendapatan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah tahun 2016 dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah. Kondisi ekonomi daerah ini tentunya akan dapat dicapai melalui berbagai program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas kegiatan pembangunan daerah serta langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Sarolangun pada tahun 2016. Dengan diketahuinya kondisi ekonomi daerah maka akan terlihat pertumbuhan ekonomi daerah yang mencerminkan kegiatan ekonomi di daerah, pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari tujuan ekonomi makro. Selain itu juga, tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah. Upaya untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah dan belanja daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari kondisi perekonomian daerah sekitar, perekonomian nasional dan perekonomian dunia/internasional. Perubahan kondisi ekonomi yang terjadi dalam skala nasional maupun dunia/internasional sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di daerah. Adanya faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan sektor moneter dan sektor riil yang merupakan
kewenangan
pemerintah
pusat.
Selain
itu
juga,
pengaruh
perekonomian
dunia/internasional seperti pengaruh harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang pasti akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Dengan memperhatikan posisi Kabupaten Sarolangun, maka di dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016, tetap mengacu dan menjabarkan arahan RPJP-D Tahun 2006-2025 dan RPJM-D Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2016, serta juga memperhatikan isu-isu aktual, yaitu keterkaitannya dengan upaya mendorong pencapaian pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sarolangun, yang berbasis pada perolehan efek ganda (multiplier) yang luas bagi perekonomian rakyat, upaya penganggulangan pengangguran dan kemiskinan.
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Arah Kebijakan Ekonomi Daerah bertujuan sebagai pedoman dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan. Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Sarolangun pada tahun 2016 yaitu diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih berkualitas dan berkesinambungan dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan infrastruktur, terjaganya stabilitas keamanan dan ekonomi daerah agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi dan menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, serta terjaganya stabilitas fiskal daerah. Selain itu, akan dilakukan upaya dalam meningkatkan investasi daerah dan penggunaan belanja daerah untuk mendorong peningkatan sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, serta penguatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terus diupayakan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Dengan Stabilitas perekonomian yang terjaga, maka akan mendorong terciptanya lapangan kerja baru dan mengurangi kemiskinan. Perbaikan iklim ketenagakerjaan akan tetap ditingkatkan. Pembangunan
pertanian
didorong
untuk
peningkatan
produksi
pangan
dan
pengurangan/pengentasan pengangguran.
3.1.1. Kondisi
Ekonomi
Daerah
Tahun
2014
dan
Perkiraan
Tahun
2016
Pembangunan daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dapat berjalan ditandai dengan adanya perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Suatu perekonomian daerah dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan apabila tingkat kegiatan ekonomi suatu masyarakat tersebut lebih tinggi dari kegiatan ekonomi yang dicapainya pada masa sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi baru dapat tercapai jika jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut menjadi bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kegiatan ekonomi, yang mana pertumbuhan ekonomi dapat bernilai positif dan dapat pula bernilai negatif. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan positif, berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan negatif, berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami penurunan. Pembangunan ekonomi Kabupaten Sarolangun mengalami berbagai kemajuan. Hal ini dapat dilihat dari gambaran kondisi perekonomian yaitu melalui perkembangan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB). Nilai PDRB (berdasarkan atas dasar harga konstan tahun 2010) pada tahun 2014 menunjukkan perkembangan yang bersifat positif. Total PDRB tahun 2013 sebesar Rp. 1.559.394 Juta dan pada tahun 2014 sebesar Rp. 8.944.249,1 juta. Sedangkan total nilai PDRB (berdasarkan atas dasar harga Berlaku Tahun 2010) pada tahun 2013 sebesar Rp. 9.705.303 juta dan di tahun 2014 sebesar Rp. 11.317.495 juta. Pada tahun 2014 struktur ekonomi yang masih menjadi primadona utama PDRB Kabupaten Sarolangun adalah sektor pertanian yang menyumbang sebesar 30,36 persen, selanjutnya disumbangkan oleh sektor pertambangan sebesar 23,97 persen dan sektor konstruksi sebesar 13,27 persen. Selanjutnya besaran PDRB per kapita di suatu daerah dapat menggambarkan secara relatif tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Besarnya PDRB Per Kapita (ADHB tahun 2010) pada tahun 2014 sebesar 41.577.409,44 rupiah dan diperkirakan akan meningkat pada tahun 2016. Kemajuan ekonomi suatu daerah dapat juga terlihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi yang menunjukkan angka positif yang secara simultan menyebabkan perekonomian di Kabupaten Sarolangun mengalami pertumbuhan. Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2014 cukup tinggi yaitu mencapai 8,18 persen. Di tengah potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, perekonomian Kabupaten Sarolangun pada tahun 2016, diperkirakan masih mengalami perkembangan yang cukup baik. Perekonomian Kabupaten Sarolangun tahun 2016 diperkirakan tumbuh positif, lebih tinggi dibanding capaian tahun sebelumnya. Prospek perekonomian Kabupaten Sarolangun diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 8,10-8,20 persen. Prospek yang masih positif ini ditopang oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi sejalan dengan membaiknya ekspektasi pelaku usaha terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Sarolangun.
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016
Kondisi perekonomian Kabupaten Sarolangun tahun 2016 baik secara langsung maupun tidak langsung akan dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan eksternal dan internal. Selain itu juga, perekonomian Kabupaten Sarolangun sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian nasional seperti yang menyangkut kebijakan sektor moneter dan sektor riil, kondisi internasional seperti pengaruh harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang dan regional. Berdasarkan kondisi tersebut, faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian Kabupaten Sarolangun tahun 2016 antara lain adalah liberalisasi perdagangan dan kebijakan investasi bagi negara berkembang, kebijakan fiskal dan moneter nasional, terbatasnya keuangan negara. Sedangkan lingkungan internal antara lain adalah kondisi infrastruktur dan suprastruktur yang kurang merata, lambatnya laju pertumbuhan investasi atau penanaman modal, rendahnya kulitas sumber daya manusia, terjadinya defisit anggaran yang terus berlanjut. Dengan melihat kondisi yang telah dicapai pada tahun 2014 dan perkembangan yang terjadi serta permasalahan pada 2015 maka tantangan yang dihadapi Kabupaten Sarolangun pada tahun 2016, yaitu: 1. Mendorong dan menjaga stabilitas perekonomian daerah, dengan upaya meningkatkan investasi daerah, pengembangan industri berbasis pertanian, menyiapkan dana bagi kredit modal kerja bagi koperasi, usaha kecil dan menengah. 2. Mempercepat pengurangan pengangguran dan kemiskinan dengan tetap melaksanakan programprogram pola pemberdayaan dan program pengembangan kapasitas SDM bagi masyarakat. 3. Meningkatkan program pelayanan dasar bagi masyarakat terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
Berdasarkan kondisi eksternal dan internal yang mempengaruhi perekonomian Kabupaten Sarolangun, prospek ekonomi tahun 2016 antara lain adalah sebagai berikut :
1. Membaiknya Kesejahteraan Rakyat Melalui Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas
Berdasarkan berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang diarahkan untuk menciptakan dan pemerataan lapangan kerja yang lebih luas seperti pada perbaikan iklim tenaga kerja, serta pelaksanaan
kebijakan
diberbagai
bidang,
diharapkan
akan
mendorong
tercapainya
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yaitu dengan kisaran sebesar 8.10 – 8.20 atau lebih pada tahun 2016. Selain itu pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 1 % dari total angkatan kerja. Peningkatan penciptaan kesempatan kerja yang cukup besar diharapkan terjadi di Sektor Pertanian terutama pada Sub Sektor Perkebunan, Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Sejalan dengan menurunnya tingkat pengangguran serta dengan dilaksanakannya berbagai program untuk mengatasi kemiskinan maka jumlah penduduk miskin diharapkan menurun dengan kisaran menjadi 2 - 3 % dari jumlah penduduk tahun 2016.
2. Tercapainya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Berkesinambungan
Pertumbuhan konsumsi masyarakat tahun 2016 diperkirakan masih tetap tinggi dibandingkan dengan tahun 2015. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh sektor pengolahan industri non migas, dimana pendorong utamanya diharapkan dari industri makanan, minuman dan tembakau, tekstil, barang, Kulit dan alas kaki, barang kayu dan hasil hutan lainnya, kertas dan barang cetakan, barang dari logam, mesin dan peralatannya. Di Sektor Produksi ini memiliki nilai tambah yang diharapkan dalam penyerapan tenaga kerja lebih
besar sehingga dapat mendorong kesempatan kerja yang lebih luas yang akhirnya diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran
di tahun 2016.
Sementara itu sektor pertanian dalam arti luas terutama didorong oleh sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya, sub sektor kehutanan, dan sub sektor perikanan, serta diharapkan pada sub sektor tanaman perkebunan dapat tumbuh positif.
3. Tercapainya Stabilitas Ekonomi Yang Mantap
Stabilitas ekonomi yang mantap selama tahun 2016, merupakan persyaratan penting untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan, akan terus dijaga. Stabilitas ini ditandai dengan kecenderungan inflasi yang stabil dan terus menurun dari tahun ke tahun. Semakin terbukanya perekonomian yang ditandai dengan meningkatnya ekspor impor akan meningkatkan pasokan barang konsumsi dan produksi.
4. Tercapainya Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah
Dengan semakin menurunnya peranan pemerintah pusat dalam memberikan dukungan pada keuangan daerah tampakya telah menuntut setiap daerah untuk lebih kreatif dalam upaya meningkatkan nilai tambah PDRB yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan asli daerah yang dapat digali. Pengembangan kreatifitas tersebut tentunya harus tetap memeperhatikan normatif yang ada sehingga upaya untuk menuju kemandirian fiskal daerah tidak menimbulkan implikasi yang negatif pada kelangsungan dunia usaha dan kelestrian lingkungan hidup, baik dalan jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang.
Kondisi stabilitas ekonomi makro, seperti kestabilan nilai tukar rupiah, tingkat inflasi yang rendah dan kestabilan suku bunga dalam negeri akan mempengaruhi prospek perekonomian Kabupaten Sarolangun tahun 2016. Dengan perkiraan relatif stabilnya nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada pada rentang Rp. 12.800 – 13.200 per USD dan menurunnya suku bunga dalam negeri serta dukungan efektivitas kebijakan moneter yang hati-hati, maka laju inflasi diperkirakan akan berada pada kisaran 3,0 – 5,0 persen. Sedangkan dibidang investasi pada tahun 2016 diharapkan terjadinya peningkatan dengan diupayakan bersumber dari masyarakat terutama swasta, dan pemerintah. Dibidang perkreditan, prospek kondisi perbankan di Kabupaten Sarolangun diharapkan masih mampu meningkatkan ekspansinya usaha khusus dalam pemberian kredit kepada masyarakat, pemberian kredit kepada UKM hendaknya pada tahun 2016 diharapkan dapat lebih ditingkatkan.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Pada dasarnya kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah diarah untuk menggali Pendapatan Asli Daerah yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, intensifikasi dana perimbangan dan pengembangan pembiayaan pembangunan yang menggunakan sumber-sumber dana lainnya yang sah, untuk dapat membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sarolangun, baik itu untuk membiayai belanja tidak langsung maupun biaya langsung, yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun masih tergantung pada dana yang diperoleh dari Pemerintah Pusat yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana dalam bentuk subsidi lainnya dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hal ini dapat dikatakan bahwa keuangan daerah masih didominasi oleh Pusat, walaupun pada setiap tahunnya Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan, namun kontribusi
PAD terhadap jumlah total APBD masih minim, yang mana dapat mempengaruhi dalam penentuan kebutuhan daripada belanja daerah. Selain itu juga, Pemerintah Pusat memberikan batasan-batasan atas penggalian sumber-sumber PAD oleh Daerah, sedangkan kestabilan jumlah pendapatan yang bersumber dari transfer pusat yang diterima oleh daerah pada setiap tahunnya tidak pasti. Untuk itu, dalam rangka memenuhi anggaran yang diperuntukkan membiayai baik itu belanja tidak langsung maupun belanja langsung ditentukan oleh adanya ketersediaan dari pendapatan daerah, sehingga dari seluruh rencana yang ada pada dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dapat dicapai, oleh karena itu perlu ditetapkan arah kebijakan dibidang pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan pengelolaan daerah ini dimaksudkan agar seluruh sumber daya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efisien, efektif, ekonomis, tansparan dan akuntabel. Adapun arah kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah tersebut mencakup yakni arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan pembiayaan daerah dan arah kebijakan belanja daerah.
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Asumsi yang mendasari penetapan target pencapaian pendapatan daerah adalah kondisi perekonomian baik secara nasional maupun regional selama tahun 2016 diperkirakan cukup stabil dan kondusif. Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dikelompokkan atas: a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran
Pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus; c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Adapun realisasi dan target/proyeksi pendapatan daerah dari tahun 2013 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.2. Tabel. 3.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 s.d 2016
Jumlah Realisasi No
Realisasi
Uraian
Proyeksi/Target Tahun
Tahun
Tahun
Tahun 2015
1
1.1
2
Pendapatan Asli Daerah
2013
2014
2
3
2016
4
5
31.307.607.303,24
60.959.222.149,36
77.734.794.414,96
64.282.000.246,79
10.158.779.587,00
11.643.860.442,25
22.224.500.000,00
10.887.500.000,00
1.1.2 Retribusi Daerah
6.692.764.958,00
7.780.550.911,00
3.792.321.370,00
2.990.810.000,00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3.222.952.777,01
2.712.169.311,00
3.067.546.746,00
3.067.546.746,79
11.233.109.981,23
38.822.641.485,11
48.650.426.298,96
47.336.143.500,00
724.073.803.681,00
710.680.263.000,00
819.897.078.000,00
1.1.1 Pajak Daerah
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.2
Dana Perimbangan
699.842.307.290,00
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
181.278.559.290,00
163.645.851.064,00
125.298.135.000,00
125.298.135.000,00
1.2.2 Dana Alokasi Umum
472.596.098.000,00
513.112.012.617,00
517.687.718.000,00
587.491.363.000,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus
45.967.650.000
47.315.940.000
67.694.410.000,00
107.107.580.000,00
91.771.381.343,50
108.467.129.906,00
205.170.165.639,00
242.823.325.982,00
1.3.1 Hibah
-
-
1.3.2 Dana Darurat
-
-
-
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
28.619.331.000
39.653.357.906,00
37.127.724.639,00
33.841.333.981,00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
52.764.245.000
58.813.772.000,00
119.564.441.000,00
170.503.992.000,00
10.387.805.343,50
10.000.000.000
10.000.000.000
-
822.921.295.936,74
893.500.155.736,36
993.585.223.053,96
1.127.002.404.228,7 9
1.3
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
Jumlah Pendapatan Daerah
38.478.000.000,00
38.478.000,00
Dari tabel 3.2. memperlihatkan bahwa kecenderungan realisasi dan proyeksi/target pedapatan daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2013 s.d 2016 terdapat peningkatan. Capaian realisasi pendapatan selama kurun waktu anggaran tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 dan penetapan target tahun 2015 serta proyeksi/target tahun 2016 didukung oleh kondisi ekonomi regional yang stabil dan keberhasilan dalam melakukan upaya-upaya intensifikasi dalam meningkatkan pendapatan daerah cukup baik. Namun demikian, dalam peningkatan pendapatan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat, perlu ada upaya-upaya peningkatan pendapatan yang lebih intens dilakukan disertai dengan peningkatan pelayanan publik serta upaya intensifikasi/ekstensifikasi yang lebih baik lagi, sehingga diharapkan proyeksi pada tahun 2016 memungkinkan tercapainya realisasi pendapatan daerah sesuai dengan proyeksi yang telah direncanakan.
Peningkatan pendapatan daerah didukung oleh semakin baiknya aktifitas perekonomian di Kabupaten Sarolangun, disamping itu juga terdapat pos-pos penerimaan baru seperti dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jika dibandingkan target tahun 2015 hanya mencapai sebesar Rp. 993.585.223.053,96-, dan pada tahun 2016 proyeksi/target total pendapatan daerah mengalami peningkatan menjadi sebesar
Rp.
1.127.002.404.228,79. Pendapatan daerah Tahun 2016 ini telah mempertimbangkan peningkatan penerimaan dari sektor pajak yang mengalami kenaikan tarif sesuai dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 dan dana perimbangan bagi hasil pajak dari BPHTB yang harus dialih-kelolakan kepada Kabupaten serta bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.
3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah merupakan unsur penting dalam penyediaan kebutuhan belanja daerah, untuk itu diharapkan dapat terus mengalami kenaikan sejalan dengan meningkatnya belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat. Upaya meningkatkan Pendapatan Daerah harus diupayakan untuk menghindari penerimaan daerah yang dapat menambah beban bagi masyarakat. Arah kebijakan pendapatan daerah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber–sumber pendapatan daerah. Peningkatan ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik (sustainability public service) dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber–sumber pendapatan daerah berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah, penerimaan dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan asli daerah
merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dari pemerintah daerah, pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Adapun arah kebijakan pendapatan daerah dalam rangka mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah antara lain adalah : 1. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pajak dan retribusi daerah. 2. Peninjauan kembali Peraturan Daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan 3. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 4. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali potensi sumber–sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan tetap mengutamakan peningkatan pelayanan dan kemampuan masyarakat. 5. Mendayagunakan aset-aset daerah yang lebih potensial untuk dijadikan sumber pendapatan. 6. Meningkatkan manajemen atau pengelolaan keuangan daerah yang lebih mengarah pada azas efisiensi dan efektifitas. 7. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD baik dari sisi penerimaan, belanja maupun pembiayaan. 8. Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur sarana dan prasarana umum yang secara langsung dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD.
9. Meningkatkan peranserta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan. 10. Meningkatkan kerjasama dengan investor dengan tujuan untuk peningkatan pendapatan daerah. 11. Meningkatkan penyederhanaan administrasi pengelolaan pendapatan daerah melalui pelayanan satu atap untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan daerah. 12. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan serat berjenjang yang dimulai dari tingkat bawah atau wajib pajak dan wajib retribusi. 13. Meningkatkan administrasi penerimaan pendapatan daerah untuk menjamin agar semua pendapatan daerah dapat terkumpul dengan baik.
Penetapan kebijakan diatas, dimaksudkan agar pendapatan daerah yang ditargetkan kenaikannya dapat tercapai, sehingga diharapkan dapat terwujudnya stabilitas fiskal daerah terutama dalam memberikan ketersediaan sumber pembiayaan dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah : 1. Peningkatan akurasi data potensi pendapatan dan penggalian sumber-sumber potensi pendapatan. 2. Mengoptimalkan pendapatan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sumbersumber pendapatan tanpa membebani masyarakat. 3. Intensifikasi pendapatan melalu pengawasan dan pengendalian pada sumber-sumber pendapatan, seperti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
4. Ekstensifikasi pendapatan melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun di provinsi dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan yang berupa Dana Perimbangan yang berasal dari komponen Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak. 5. Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui : a. Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah b. Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah c. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah d. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan oleh aparatur e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait f.
Memperkuat basis pajak (hotel, restoran dan hiburan) dengan melibatkan peran serta masyarakat
g. Melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi serta tertib dalam penyetoran. h. Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku
6. Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui : a. Pengkajian jenis retribusi baru yang tidak kontra-produktif terhadap perekonomian daerah b. Pengkajian jenis retribusi yang tidak layak dan perlu dihapus c. Pengkajian mekanisme pajak/retribusi daerah untuk target group baru d. Peningkatan bagi hasil pajak
e. Menyusun program kebijaksanaan dan strategi pengembangan dan menggali obyek pungutan baru yang potensial
7. Meningkatkan kinerja pelayanan publik khususnya dibidang perizinan yakni melalui optimalisasi tugas pokok dan fungsi serta pemantapan kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam rangka penerapan program “one stop service” 8. Meningkatkan pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif yang dilakukan melalui : a. Peningkatan profesionalisme manajemen BUMD melalu restrukturisasi dan revitalisasi organisasi b. Perbaikan manajemen BUMD c. Menumbuhkembangan iklim yang sehat pada BUMD dengan memacu kinerja usaha/laba perusahaan sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah. 9. Mengoptimalkan pengelolaan asset dan kekayaan daerah agar dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah melalui profesionalisme manajemen 10. Melaksanakan review terhadap system dan peraturan perundangan yang mengatur pendapatan daerah terutama yang berkaitan dengan penetapan nilai objek pajak dan retribusi yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi terkini. 11. Penetapan target pendapatan khususnya yang bersumber dari pajak daerah (pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir) didukung dengan adanya kesepakatan antara SKPD pengelola dengan pengusaha. 12. Penetapan target pendapatan khususnya yang bersumber dari retribusi daerah (jasa umum, jasa usaha, dan perijinan tertentu) didukung oleh adanya kesepakatan/ kerjasama operasional baik antara SKPD penghasil dengan DPPKAD maupun antara Pihak Ketiga dengan DPPKAD. 13. Mengoptimalkan pengelolaan pengeluaran daerah yang didasarkan pada standar analisa belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas.
14. Meningkatkan koordinasi secara sinergi di bidang pendapatan daerah 15. Dana Perimbangan merupakan bagian dari peningkatan fiskal daerah yang meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak diproyeksikan meningkat dengan melalui upaya-upaya sebagai berikut : a. Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB). b. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam penetapan bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Pentingnya peranan belanja daerah sebagai stimulan perekonomian, untuk itu dalam pengelolaan keuangan daerah harus dapat mengalokasikan kegiatan yang memberikan multiflier effect yang besar bagi perekonomian. Pengelolaan belanja daerah ditujukan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik dan stimulan untuk perluasan kesempatan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Disamping itu tetap harus menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektif, ekonomis sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis. Arah kebijakan belanja daerah di Kabupaten Sarolangun pada tahun anggaran 2016 akan lebih dipertajam. Anggaran belanja tidak langsung disusun berdasarkan pada tupoksi SKPD yang telah ditetapkan, prioritas, jumlah personil, banyaknya jumlah sarana prasarana dan jumlah aset yang
dimiliki sedangkan untuk belanja langsung lebih diarahkan dan diprioritaskan untuk program dan kegiatan prioritas dalam rangka mempercepat target pencapaian pembangunan daerah, mendukung kegiatan ekonomi daerah dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, kelancaran penyelenggaraan operasional pemerintahan dan meningkatkan kualitas fungsi pelayanan kepada masyarakat, perbaikan penghasilan dan kesejahteraan aparatur daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas dan pemeliharaan aset daerah, meningkatkan alokasi belanja modal untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dasar, menyediakan alokasi anggaran untuk pendidikan dalam rangka memenuhi amanat konstitusi, dan meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah. Selain itu juga, penggunaan belanja daerah juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan, dan permukiman), penanggulangan masalah sosial, menjaga kelayakan fasilitas umum dan
fasilitas sosial.
Selanjutnya, arah pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan Anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan Anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi Anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah diprioritaskan terlebih dahulu untuk belanja yang wajib dikeluarkan yaitu belanja tidak langsung yang dipergunakan untuk belanja pegawai. Selisih antara belanja wajib dikeluarkan merupakan dana yang dialokasikan sebagai pagu indikatif dari masing-masing SKPD.
Kebijakan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dibagi atas belanja tidak langsung dan belanja langsung yang diupayakan dengan pengaturan pembelanjaan yang lebih proporsional, efisien dan efektif, dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan untuk belanja ini adalah : 1). Belanja Pegawai
(1) Mengalokasikan belanja yang wajib/mengikat untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD, gaji dan tunjangan jabatan struktural/fungsional, pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14.
(2) Mengalokasikan belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
(3) Mengalokasikan belanja penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD.
(4) Mengalokasikan belanja untuk penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD.
(5) Mengalokasikan belanja untuk tunjangan profesi, tambahan penghasilan dan tunjangan umum bagi PNSD/CPNSD.
(6) Mengalokasikan belanja untuk Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (7) Mengalokasikan belanja untuk tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD.
2). Belanja Hibah
Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada lembaga, organisasi dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
3). Belanja Bantuan Sosial Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian bantuan sosial diberikan kepada kelompok masyarakat perorangan/perorangan tidak mampu.
4). Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam bentuk dana desa, ADD dan P2DK serta belanja untuk Partai Politik.
5). Belanja Tidak Terduga Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, maka dialokasikan belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
2. Belanja Langsung
Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung ini yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang secara umum diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dasar masyarakat. Belanja langsung ini diarahkan kepada urusan pemerintah daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar pada peningkatan perekonomian daerah, sehingga pilihan pendanaan untuk urusan ini betul-betul memperhatikan segala potensi dan prospeknya ke depan Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016, kebijakan belanja langsung adalah : 1). Mengalokasikan belanja yang diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tupoksi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing SKPD. 2). Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus mempunyai tolok ukur yang jelas serta Spesifict, Measurable, Acceptable, Reliable, Time (SMART) yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3). Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable cost secara terukur dan terarah, yaitu: a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor seperti ATK, biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan service mobil.
b. Mengalokasikan belanja operasional, pemeliharaan kantor dan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur. c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan koordinasi, konsultasi, fasilitasi, sosialisasi, pengendalian, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan d. Pengalokasian belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kab Sarolangun (committed budget) yang didasarkan pada pencapaian 5 misi pembangunan Kabupaten Sarolangun. 4). Penajaman belanja daerah dengan skala prioritas pada pengadaan barang dan jasa yang langsung menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat 5). Meningkatkan proporsi belanja modal yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan ekonomi dan pemberdayaan rakyat 6). Meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja daerah melalui penerapan standar harga/biaya serta intensifikasi pengawasan baik oleh aparatur pengawasan fungsional maupun masyarakat 7). Meningkatkan akuntabilitas (accountability) dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas oleh setiap Satuan Kerja serta penerapan Sistem Akuntansi yang sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintah.
Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi/target pendapatan daerah, dan arah kebijakan belanja daerah selanjutnya realisasi dan target proyeksi Belanja Daerah pada tahun
2013–2016 dapat dilihat pada Tabel 3.3
sebagai berikut : Tabel. 3.3. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 s.d Tahun 2016
Jumlah No
Uraian
1
Realisasi Tahun
Realisasi Tahun
Tahun
2013
2014
2015
Proyeksi/Target 2016
4
5
6
2
2.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
366.979.805.620,00
384.750.326.171,27
513.261.907.770,50
616.869.997.617,00
2.1.1
Belanja Pegawai
291.220.275.940,00
320.905.448.486,27
406.096.889.198,50
441.579.499.539,00
2.1.2
Belanja Bunga
-
2.1.3
Belanja Subsidi
-
2.1.4
Belanja Hibah
28.944.142.869,00
19.808.715.400,00
4.316.600.000,00
15.853.767.650,00
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
7.118.690.000,00
4.036.190.650,00
3.216.069.040,00
200.000.000,00
2.1.6
Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik
38.939.617.711,00
39.545.971.635,00
97.131.465.232,00
157.505.539.629,00
2.1.8
Belanja Tidak Terduga
757.079.100,00
454.000.000,00
2.500.884.300,00
1.731.190.799,00
B
JUMLAH
BELANJA
410.909.780.389,00
457.085.195.739,00
629.723.546.807,48
573.505.660.025,00
LANGSUNG
2.2
Belanja Langsung
2.2.1
Belanja Pegawai
2.2.2
2.2.3.
C
77.570.258.313,00
85.747.513.634,00
100.666.722.778,00
100.846.697.968,00
Belanja Barang dan Jasa
133.842.235.322,00
142.728.727.129,00
233.621.959.798,21
201.695.274.404,00
Belanja Modal
199.497.286.754,00
228.608.954.976,00
295.434.864.231,27
270.963.687.653,00
1.142.985.454.577,98
1.190.375.657.642,00
TOTAL JUMLAH BELANJA
777.889.586.009,00
841.835.521.910,27
Total Belanja Daerah pada Tahun 2016 diproyeksikan sebesar 1.190.375.657.642,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp. Rp.
616.869.997.617,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 573.505.660.025,00. Pengeluaran Belanja Daerah untuk Belanja Tidak Langsung difokuskan untuk membiayai Gaji dan Tunjangan Pegawai yang berjumlah Rp. 441.579.499.539,00, Belanja Hibah sebesar Rp. 15.853.767.650,00, Belanja Bantuan Sosial Rp. 200.000.000,00, Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik Rp. 157.505.539.629,00 dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 1.731.190.799,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2015 total Belanja Daerah terjadi peningkatan dimana total Belanja Daerah hanya mencapai sebesar Rp. 1.142.985.454.577,98 di tahun 2015.
3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik itu penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam
penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah. Arah kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk mengatasi kondisi keuangan daerah Kabupaten Sarolangun pada tahun 2016. Optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin untuk dapat dilakukan secara cepat untuk menutupi defisit adalah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa Pendapatan Daerah pada Tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp. 1.127.002.404.228,79,- sementara itu Belanja Daerah di proyeksikan sebesar Rp. 1.190.375.657.642, sehingga terjadi Defisit sebesar Rp. 63.373.253.413,21. Untuk mengatasi masalah ini defisit anggaran akan ditutup dari selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang berupa pembiayaan neto. Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan memperoleh tambahan dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) diproyeksikan sebesar Rp. 71.635.253.413,21, sementara Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 8.262.000.000,00, maka dengan demikian terdapat sisa penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 63.373.253.413,21 yang dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran pada Tahun 2016. Arah kebijakan pengeluaran daerah diarahkan antara lain digunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah. Pengeluaran Pembiayaan daerah yang direncanakan digunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah sebesar Rp. 8.262.000.000,- yang dialokasikan untuk Bank Jambi sebesar Rp. 5.262.000.000,-. dan PDAM sebesar Rp. 3.000.000.000,-. Adapun realisasi Tahun 2013–2015 dan proyeksi/target Pembiayaan Daerah pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.4. Tabel. 3.4.
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 s.d Tahun 2016 Jumlah No
1
Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
2
3.1
Penerimaan Pembiayaan
3.1. 1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
3.1. 2
Realisasi Tahun
Realisasi
2013
Tahun 2014
4
5
Tahun 2015
Proyeksi/Target Tahun 2016
6
6
86.232.362.770,19
121.235.597.697,93
161.400.231.524,02
71.635.253.413,21
Pencairan Dana Cadangan
-
-
-
-
3.1. 3
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
-
-
-
-
3.1. 4
Penerimaan Pinjaman Daerah
-
-
-
-
3.1. 5
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
-
-
-
-
3.1. 6
Penerimaan Piutang Daerah
--
--
-
-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
86.232.362.770,19
121.235.597.697,93
161.400.231.524,02
48.918.228.613,21
3.2.1
Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
3.2.4
Pemberian Pinjaman Daerah
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
-
10.000.000.000,00
-
11.500.000.000,00
28.475.000,00
10.028.475.000,00
12.000.000.000,00
-
-
11.500.000.000,00
12.000.000.000,00
8.262.000.000,00
8. 262.000.000,00
Realisasi pembiayaan daerah dalam kurun waktu 2013-2014 dan target tahun 2015 serta proyeksi/target tahun 2016, memperlihatkan bahwa penerimaan pembiayaan selama ini hanya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). Besaran SiLPA yang relatif besar ini terutama disebabkan adanya pelampauan penerimaan PAD, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, dan sisa belanja DAK.
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2016 disusun sebagai penjabaran pelaksanaan tahun kelima atau tahun terakhir dari RPJMD tahun 2011-2016. Penyusunan prioritas dirumuskan berdasarkan isu strategis hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan dan proyeksi pencapaian kinerja, masalah dan tantangan pembangunan merujuk pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RKP dan RKPD Propinsi Jambi.
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sarolangun yang hendak dicapai pada tahun 2016 mengacu pada visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 20112016. Tujuan dan sasaran yang urusan
dijalankan akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap
pemerintahan daerah baik yang merupakan urusan wajib maupun
urusan pilihan. Dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan dijabarkan dalam pelaksanaan tahunannya melalui indikator kinerja daerah yang mana prioritas pembangunan daerah diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Berikut disajikan hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan untuk 5 (lima) tahun yang diambil dari RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel 4.1.
Tabel 4.1. Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan
VISI : SAROLANGUN LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA No
Misi
Tujuan
Sasaran
1.
Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Umum
1. Mewujudkan keserasian pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah
1. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar pelayanan umum, pemerintahan, perekonomian, dan sosial budaya 1. Percepatan ProgramProgram Pro Rakyat Terutama Pro Poor, Pro Job, Pro Growth dan Pro Environment.
2.
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah
2. Meningkatkan keserasian penataan ruang wilayah 1. Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan.
2.
Peningkatan dan revitalisasi Sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan.
2.
Peningkatan dan revitalisasi Sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan.
3.
Peningkatan kualitas lingkungan dan sumberdaya alam dalam rangka pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.
4.
Menumbuh Kembangkan Daya Saing Daerah.
3.
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
1. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang sehat, produktif, berilmu pengetahuan, berketerampilan, serta berbudi pekerti luhur yang berlandaskan iman dan taqwa.
1. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan umum, kejuruan dan keagamaan.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat.
3. Peningkatan kualitas keluarga sejahtera.
4. Peningkatan kualitas pemuda, remaja, perempuan dan anak.
4.
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
1. Membangun budaya organisasi pemerintahan yang bersih, peduli dan professional
1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan
2. Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah
No
Misi
Tujuan
Sasaran
3. Meningkatkan Jaminan dan Kepastian Hukum dalam Masyarakat
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
5.
Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Berbudaya Dan Harmonis
1. Mewujudkan masyarakat Sarolangun yang agamis harmonis serta menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya lokal
1. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis
2. Meningkatkan dan Melestarikan Nilai-Nilai Adat dan Budaya lokal dalam kerangka NKRI.
3. Meningkatkan penanganan terhadap kelompok masyarakat penyandang cacat, masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana alam.
4. Meningkatkan Harmonisasi Kehidupan Antar Umat Beragama dan Antar Suku serta kesetaraan gender
4.2. Prioritas Pembangunan
Dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dan prioritas pembangunan Provinsi Jambi yang termuat dalam RKPD Provinsi Jambi Tahun 2016, serta berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi Tahun 2016, maka ditetapkan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Umum 2. Peningkatan Perekonomian Masyarakat dan Daerah 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 5. Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Berbudaya Dan Harmonis Ditetapkannya 5 (lima) prioritas pembangunan daerah diatas pada dasarnya merupakan gambaran prioritas pembangunan yang telah disesuaikan dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2016, maka untuk lebih jelasnya keterhubungan antara prioritas pembangunan daerah dalam RKPD dengan RPJMD yang dapat dilihat pada tabel 4.2. Tabel 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah
No
Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)
1.
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2.
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
3.
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
4.
Program Pengembangan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
5.
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
6.
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
7.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
8.
Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Kelistrikan
9.
Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
1. Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Umum
10.
11.
Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Program Pengembangan Perumahan Rakyat
12. 13.
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perkotaan
14. 15.
16. 17.
18.
No
19.
20. 21.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pengembangan Fasilitas Perparkiran Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Program Pengembangan Sarana dan Prasarana BBI Padi dan BBU Holtikultura
Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah
22.
Program Pendidikan Luar Biasa
23.
Program Pendidikan Tinggi
24.
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
25.
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Pengadaan, Peningkatan, Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
26.
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Perencanaan Tata Ruang
27. 28.
1.
2.
3.
Program Peningkatan Industri Kecil dan Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
4.
5.
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
6.
7.
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
8.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
9.
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
10.
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Program Perencanaan Pembangunan
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah
11.
Ekonomi
12.
Program Pembinaan, Penyiapan, dan Penempatan Pemukiman Transmigrasi
13.
Program Peningkatan Perencanaan Pembangunan Pertanian Program Peningkatan Ketahanan Pangan
14. 15.
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
16.
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Program Pengembangan Budidaya Perikanan
17. 18. 19.
20.
21.
Program Pemberantasan dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan Program Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Program Peningkatan pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
22.
23.
No
24.
Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
Hidup
25.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 26.
Program Konservasi Keanekaragaman Hayati Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
27. 28. 29.
30.
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sumber Daya Perikanan Program Peningkatan Efisiensi Perda-gangan Dalam Negeri Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
31. Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan 32.
33.
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Pengembangan Komoditas Unggulan Program Diverifikasi Komoditas
34.
Program Pengembangan Industri Potensial
Sentra-Sentra
35. 36. 37.
38.
39.
Program Peningkatan dan Pengembangan Promosi Daerah Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi Program Kerjasama Pembangunan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
40.
Investasi
41.
1.
Program Pendidikan Anak Usia Dini
2.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3.
Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Luar Biasa 4. 5. 6. 7.
8.
Program Pendidikan Tinggi Program Pendidikan Non Formal Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan perpustakaan Program Kesejahteraan dan Profesionalisme Tenaga Pendidik Program Pengembangan dan Manajemen Pelayanan Pendidikan 9.
10.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
11. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 12. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 13. 14.
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
15.
16. 17.
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
No
18.
19. 20.
Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)
Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Premi Kesehatan Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
21.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
22.
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
23.
Program Keluarga Berencana
24.
Program Peningkatan Kepemudaan
25.
Peran
Serta
Program Peningkatan Pembinaan Pemuda, Olahraga dan Seni Budaya 26.
27.
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Perlindungan Perempuan dan Anak Program Peningkatan Pedesaan
Peran
Perempuan
28. 29. 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.
Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS
3.
Program Fasilitas Purna Tugas Kepala Desa
4.
Program Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
5.
Perwakilan Rakyat Daerah
6.
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan Informasi Kepegawaian Daerah
7.
Program Penataan Administrasi Kependudukan
8.
Program Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9. Program Pengembangan Data/ Informasi Pembangunan Daerah 10.
11.
Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Daerah
12. 13.
14.
15.
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Pengolahan Data dan Informasi Elektronik Program Peningkatan, Pengembangan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur
16.
17.
18.
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan Program Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia SAT POL PP Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
19. 20.
21.
22.
23.
No
24.
25.
26.
Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)
Program Penataan Peraturan Perundang Undangan Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Pemanfaatan Tanah Program Peningkatan Pertamanan, Kebersihan dan Damkar
27.
Program Pelayanan Publik
28. 29.
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
30.
31.
Program Peningkatan dan publikasi kegiatan DPRD Program Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
Pertambangan 32.
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Humas dan Protokoler
33.
1.
2.
3.
Program Peningkatan dan Pengembangan Nilai Keagamaan Program Pengembangan dan peningkatan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan /Keragaman Budaya Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
4. 5.
6.
7.
8.
Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyaman Lingkungan Program Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
9.
10.
Program Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Program Pendidikan Politik Masyarakat
11. 12.
13.
5. Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Berbudaya dan Harmonis
Berdasarkan tabel 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah diatas, secara lebih rinci dapat dijelaskan dari masing-masing prioritas pembangunan daerah dalam bentuk program pembangunan daerah yang diuraikan sesuai dengan urusan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, yang dapat dilihat pada tabel 4.3.
Tabel 4.3. Penjelasan Program Pembangunan Daerah No
1.
Prioritas Pembangunan
Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Umum
Program/ Pembangunan
Kinerja SKPD Indikator
Target
URUSAN WAJIB Urusan Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini
Diknas
Jumlah Sekolah/ ruang kelas PAUD yang terbangun Setiap tahun
Unit/ Ruang
Jumlah Sekolah/ ruang kelas PAUD yang terpelihara Setiap tahun
Unit/rua ng
Tersedianya sarana dan prasarana bermain anak PAUD/TK Setiap tahun
ada/tidak ada
Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah Tingkat PAUD Setiap tahun
Per 1.000 pendudu k usia PAUD
Jumlah Sekolah/ ruang kelas TK yang terbangun Setiap tahun
Unit/rua ng
Jumlah Sekolah/ ruang kelas TK yang terpelihara Setiap tahun
Unit/rua ng
Tersedianya sarana dan prasarana bermain anak Setiap tahun
ada/tidak ada
Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah Tingkat TK Setiap tahun
Sekolah/ pendudu k usia TK
Persentase ruang kelas TK dalam kondisi baik Setiap tahun
%
Rasio siswa per ruang kelas Tingkat TK Setiap tahun
Siswa/ru ang
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Diknas
Jumlah Sekolah/ ruang kelas SD/MI yang terbangun Setiap tahun
Unit/rua ng
Jumlah Sekolah/ ruang kelas SD/MI yang terpelihara Setiap tahun
Unit/rua ng
Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah Tingkat SD/MI Setiap tahun
Sekolah/ pendudu k usia SD/MI
Persentase kelas SD/MI kondisi baik tahun
ruang dalam Setiap
%
Rasio siswa per ruang kelas Tingkat SD/MI Setiap tahun
Siswa/ru ang
Jumlah Sekolah/ ruang kelas SMP/MTs yang terbangun Setiap tahun
Unit/rua ng
Jumlah Sekolah/ ruang kelas SMP/MTs yang terpelihara Setiap tahun
Unit/rua ng
Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah Tingkat SMP/MTs Setiap tahun
Sekolah /pendud uk usia SMP/MTs
Persentase ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik Setiap tahun
%
Rasio siswa per ruang kelas Tingkat SMP/MTs Setiap tahun
Siswa/ru ang
Program Pendidikan Menengah
Diknas
Jumlah Sekolah/ ruang kelas SMA/MA/SMK yang terbangun Setiap tahun
Unit/rua ng
Jumlah Sekolah/ ruang kelas SMA/MA/SMK yang terpelihara Setiap tahun
Unit/rua ng
Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah Tingkat SMA/MA/SMK Setiap tahun
Sekolah/ pendudu k usia SMA/MA /SMK
Persentase ruang kelas SMA/MA/SMK dalam kondisi baik Setiap tahun
%
Rasio siswa per ruang kelas Tingkat SMA/MA/SMK Setiap tahun
Siswa/ru ang
Jumlah Laboratorium sekolah yang terbangun/ terpelihara Setiap tahun
Unit/rua ng
Jumlah Perpustakaan sekolah yang terbangun/ terpelihara Setiap tahun
Unit/rua ng
Jumlah Perpustakaan sekolah yang terpelihara Setiap tahun
Unit/rua ng
Jumlah Rumah dinas guru/ kepala sekolah di daerah terpencil yang terbangun/ terpelihara Setiap tahun
Unit/rua ng
Program Pendidikan Luar Biasa
Diknas
Program Pendidikan Tinggi
Diknas
Urusan Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Dinkes
Jumlah Posyandu/ Poskesdes yang terbangun Setiap tahun
Unit/rua ng
Jumlah Posyandu/ Poskesdes yang terpelihara Setiap tahun
Unit/rua ng
Rasio posyandu per satuan balita Setiap tahun
per 1.000 balita
Jumlah Puskesmas Rawat Inap/ Puskesmas Pembantu yang terbangun Setiap tahun
Unit/rua ng
Jumlah Puskesmas Rawat Inap/ Puskesmas Pembantu yang terpelihara Setiap tahun
Unit/rua ng
Jumlah Rumah dinas Dokter/ Bidan Desa di daerah terpencil yang terbangun Setiap tahun
Unit/rua ng
Jumlah Rumah dinas Dokter/ Bidan Desa di daerah terpencil yang terpelihara Setiap tahun
Unit/rua ng
Rasio ketersediaan Puskesmas Rawat Inap
Per 100.000 pendudu
k Puskesmas Pembantu per satuan penduduk Setiap tahun
Per 100.000 pendudu k
Program Pengadaan, Peningkatan, Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
RSUD
Jumlah Rumah Sakit daerah yang terbangun/ terpelihara Setiap tahun
Unit/rua ng
Rasio ketersediaan Rumah Sakit daerah per satuan penduduk Setiap tahun
Per 100.000 pendudu k
Urusan Pekerjaan Umum
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dinas PU & PR Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/jam) Setiap tahun
Km
Panjang jalan kabupaten yang dapat dilalui kendaraan roda 4 (empat) Setiap tahun
Km
Panjang jalan yang terbangun Setiap tahun
Km
Tersedianya jembatan penyeberangan jalan Setiap tahun Jumlah jembatan
Jembatan/ gantung
Unit
yang terbangun Setiap tahun
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Dinas PU & PR
Panjang jalan yang terpelihara Setiap tahun
Km
Panjang jalan dua jalur yang terbangun/ terpelihara Setiap tahun
Km
Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Setiap tahun
%
Rasio panjang jalan per satuan kendaraan
per 1.000 unit
Persentase panjang jalan per luas wilayah
%
Jumlah Jembatan/ jembatan gantung yang terpelihara Setiap tahun
Unit
Persentase Jembatan/ jembatan gantung dalam kondisi baik Setiap tahun
%
Jumlah Box culvert yang terbangun/ terpelihara Setiap tahun
Unit
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Jumlah DI/jaringan irigasi yang terbangun / terpelihara Setiap tahun
Unit
Persentase DI/jaringan irigasi kondisi baik Setiap tahun
%
Persentase cakupan DI/jaringan irigasi Setiap tahun
%
Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Dinas PU & PR
Dinas PU & PR
Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih perpipaan Setiap tahun
%
Persentase desa/kelurahan yang menikmati air bersih Setiap tahun
%
Jumlah kapasitas Produksi air bersih Setiap tahun
Liter/deti k
Jumlah sambungan rumah air bersih Setiap tahun
Sambung an
Panjang jaringan pipa air bersih yang terpasang Setiap tahun
Km
Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
Dinas PU & PR Panjang bronjong terbangun/ terpelihara tahun
Turap/ yang
Km
Setiap
Program Pembangunan Saluran Drainase/ GorongGorong
Dinas PU & PR
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) Setiap tahun
Km
Panjang drainase terbangun/ terpelihara tahun
Km
saluran yang Setiap
Program Pengembangan Perumahan Rakyat
Dinas PU & PR Rasio Pemukiman layak huni
%
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Dinas PU & PR Persentase desa/ kelurahan yang dapat diakses dengan kendaraan umum Setiap tahun
%
Jumlah desa/ kelurahan yang memiliki jalan aspal Setiap tahun
Desa
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perkotaan
Dinas PU & PR Dinas Taksiman
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas PU & PR
Urusan Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Tata Ruang
Tersedianya RTRK pada semua wilayah kota
Tersedianya perencana perkotaan
Buah
Bappeda
wilayah
Urusan Perhubungan
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Dishubkominf o
Program Pengembangan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
Dishubkominf o
Tersedianya jembatan penyeberangan jalan Setiap tahun
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Dishubkominf o
Persentase lampu lalu lintas dalam kondisi baik Setiap tahun
Program Pengendalian dan
%
Dishubkominf
Pengamanan Lalu Lintas
o Pengecatan marka jalan Setiap tahun
Km
Jumlah Rambu lalu lintas yang terpasang Setiap tahun
Buah
Program Pengembangan Fasiitas Perparkiran
Dishubkominf o
URUSAN PILIHAN Urusan Pertanian
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana BBI Padi dan BBU Holtikultura
Urusan ESM
Dinas Pertanian
Panjang jalan produksi yang terbangun/ terpelihara Setiap tahun
Km
Jumlah Jaringan Irigasi Desa (JIDES) yang Terbangun/ terpelihara Setiap tahun
Unit
Jumlah Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) yang Terbangun/ terpelihara Setiap tahun
Unit
Dinas Pertanian
Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Kelistrikan
Dinas ESDM
ketersediaan listrik per KK
daya
Watt/KK
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Setiap tahun
%
Jumlah Jam Padam Listrik Setiap tahun
Jam
Persentase desa/kelurahan yang belum menikmati listrik setiap tahun
%
Panjang jaringan listrik tegangan Menengah (JTM) yang terbangun/ terpelihara Setiap tahun
Km
Panjang jaringan listrik tegangan Rendah (JTR) yang terbangun/ terpelihara Setiap tahun
Km
Jumlah PLTU/ PLTD yang Terbangun/ terpelihara Setiap tahun
Unit
Persentase PLTU/ PLTD dalam kondisi baik Setiap tahun
%
Jumlah PLTS yang Terbangun/ terpelihara Setiap tahun
Unit
Persentase PLTS dalam kondisi baik
%
Setiap tahun
2.
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah
Jumlah PLTMH yang Terbangun/ terpelihara Setiap tahun
Unit
Persentase PLTMH dalam kondisi baik Setiap tahun
%
URUSAN WAJIB Urusan Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappeda
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah
eks
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Bappeda
Terkoordinasinya perencanaan Sosial dan Budaya
kali
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Bappeda
Terkoordinasinya Perencanaan Pembangunan Ekonomi
kali
Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi
Bappeda
Nilai investasi PMDN/PMA
Rupiah
Program Kerjasama Pembangunan
Bappeda
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Bappeda
Jumlah koordinasi
rapat investasi
Buah
dengan pihak terkait yang diselenggarakan setiap tahun Jumlah hubungan kerjasama investasi luar negeri dan investasi dalam negeri setiap tahun
Buah
Frekwensi pengawasan dan pengendalian investasi setiap tahun
Kali
Frekwensi Promosi Penanaman Modal di Luar Negeri dan di Dalam Negeri setiap tahun
Kali
Urusan Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
BLHD
Tersedianya AMDAL setiap usaha pertambangan dan penggalian dan energi setiap tahun
ada/ tidak ada
Persentase AMDAL yang dikeluarkan setiap tahun
%
Persentase sosialisasi pencegahan dan kepedulian terhadap lingkungansetiap tahun
%
Jumlah Perusahaan yang melanggar aturan Lingkungan hidup setiap tahun
Buah
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
BLHD
Tersedianya akses informasi dan promosi investasi potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup setiap tahun
ada/ tidak ada
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
BLHD
Tersedianya Kawasan Hijau kota, jalur hijau dan hutan kota setiap tahun
ada/tidak ada
Urusan Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketranstmigrasian
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Dinas Sosnakert rans Total Pencari Angkatan Kerja
%
Angka pengangguran
%
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Dinas Sosnakert rans Jumlah tenaga terampil yang dilatih BLK setiap tahun
Program operasional dan pelayanan pemukiman transmigrasi
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Orang
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
BPMPD
Jumlah Kelompok tani yang menggunakan teknologi tepat guna
Kelompo k
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
BPMPD
Jumlah desa yang terbina
Desa
Urusan Pilihan Urusan Pertanian Program Peningkatan Perencanaan Pembangunan Pertanian
Dinas Pertanian
Persentase perencanaan pembangunan pertanian
%
- Dinas Pertanian - BPP
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan
Pengembangan Produksi
Jumlah Kelompok tani yang menerima bantuan pertanian/ saprodi setiap tahun
Kelompo k
Dinas Pertanian
Jumlah bantuan pertanian/ saprodi setiap tahun
Kg/Liter/ Ha
Dinas Pertanian
Luas tanam padi sawah setiap tahun
Hektar
Dinas Pertanian
Jumlah produksi beras setiap tahun
Ton/Hekt ar
Dinas Pertanian
Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Hortikultura
dan
Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura
Ton/hekt ar
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
BPP
Frekwensi sosialisasi penggunaan teknologi pada bidang Pertanian, Peternakan, perkebunan dan kehutanan setiap tahun
keg
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian
Program Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
BPP
Jumlah tenaga penyuluh yang dibina dan dilatih
orang
Frekwensi rapat umum/ temu penyuluh Pertanian, Peternakan, perkebunan dan kehutanan setiap tahun
kali
BPP
Urusan Perkebunan dan Kehutanan Program Peningkatan pemasaran Hasil Produksi Perkebunan
Bunhut
Tersedianya tempat pelayanan informasi harga dan promosi / pameran produk, perkebunan setiap tahun
Tahun
Frekwensi promosi / pameran produk, perkebunan setiap tahun
kali
Program Peningkatan Kualitas Perkebunan dan Kehutanan
Bunhut
Jumlah usaha dan perizinan perkebunan
usaha
Program Peningkatan Produksi Perkebunan
Bunhut
Luas lahan peremajaan setiap tahun
untuk karet
hektar
Luas lahan untuk peremajaan kelapa sawit setiap tahun
hektar
Luas kebun setiap tahun
hektar
entries
Persentase pertumbuhan Luas komoditi unggulan lainnya setiap tahun
%
Jumlah bantuan Perkebunan/ saprodi setiap tahun
Bibit/kg
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Bunhut
Program Penyuluhan kehutanan dan Perkebunan
Bunhut
Program Konservasi Keanekaragaman Hayati
Bunhut
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis
Bunhut
Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan dan Kebun
Bunhut
Program
Bunhut
Pemanfaatan
Kawasan Hutan Industri
Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
ESDM
Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan
ESDM
Urusan Perikanan Peternakan
dan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan
Diskanak
Frekwensi surveylance penyakit ternak setiap tahun
kali
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Diskanak
Frekwensi promosi / pameran produksi perikanan setiap tahun
kali
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Diskanak
Luas padang pengembalaan ternak setiap tahun
hektar
Rasio padang pengembalaan ternak per satuan ternak setiap tahun
per 1.000 ekor
Jumlah Kelompok tani yang menerima
Kelompo
bantuan Peternakan tahun
sarana setiap
Jumlah bantuan bibit hewan ternak / sarana produksi setiap tahun
k
ekor
Program Pengendaliaan Dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan
Diskanak
Persentase pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan
%
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Diskanak
Program Pemberantasan Dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan
Diskanak
Program Pemberdayaan SDM Perikanan
Diskanak
Program Perlindungan/ Konservasi Dan Rehabilitasi Sumber Daya Perikanan
Diskanak
Program Pengendaliaan Dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan
Diskanak
Urusan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Dinas Perindagkop
Jumlah klaster industri tumbuh setiap tahun
Buah
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Dinas Perindagkop
Jumlah peningkatan wirausahawan mandiri setiap tahun
Orang
Jumlah bantuan peralatan untuk UKMK setiap tahun
set/unit
Jumlah Kemitraan usaha UKMK dengan usaha skala besar setiap tahun
Unit Usaha
Jumlah bantuan modal usaha/ Kredit usaha yang di salurkan untuk UKMK setiap tahun
Rupiah
Dinas Perindagkop
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri
Dinas Perindagkop
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Dinas Perindagkop
Program peningkatan kemampuan teknologi industri
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
Dinas Perindagkop
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Dinas Perindagkop Rasio ketersediaan koperasi / UKMK aktif per satuan penduduk setiap tahun
Per 100.000 pendudu k
Persentase pertumbuhan UKMK/ Koperasi setiap tahun
%
Persentase peningkatan jumlah koperasi/UKMK setiap tahun
%
Jumlah UKM/Koperasi yang dibina setiap tahun
Buah
Jumlah bantuan peralatan untuk UKMK/koperasi setiap tahun
set/unit
Jumlah bantuan modal usaha/ Kredit usaha yang di salurkan untuk UKMK/Koperasi setiap tahun
Rupiah
Jumlah Kemitraan usaha UKMK/ Koperasi dengan usaha skala besar (bapak angkat) setiap tahun
Unit Usaha
Persentase Kemitraan usaha UKMK/ Koperasi dengan usaha skala besar (bapak angkat) setiap tahun
%
3.
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Frekwensi promosi / pameran produk UKMK/koperasi setiap tahun
Kali
Tersedianya tempat pelayanan informasi promosi / pameran produk UKMK/koperasi setiap tahun
ada/tidak ada
Tersedianya laporan aktivitas usaha UKMK/koperasi setiap tahun
ada/tidak ada
Frekwensi masyarakat yang di latih keterampilan kerja/ usaha setiap tahun
Kali
Persentase komoditi yang di hasilkan UKMK/ Koperasi setiap tahun
%
Frekwensi UKMK/ Koperasi yang di latih keterampilan pengelolaan limbah industri setiap tahun
Kali
URUSAN WAJIB Urusan Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Diknas
Program wajib pendidikan dasar tahun
Diknas
belajar sembilan
Program menengah
Pendidikan
Diknas
Program Pendidikan tinggi
Program Formal
Pendidikan
Non
Diknas
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
Diknas
Program manajemen pelayanan pendidikan
Diknas
Urusan Kesehatan
Program upaya kesehatan masyarakat
Dinkes
Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Dinkes
Program perbaikan gizi masyarakat
Dinkes
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Dinkes
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Dinkes
Program peningkatan
Dinkes
pelayanan kesehatan lansia
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin (Jaminan Kesehatan)
Dinkes
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
Dinkes
Program obat dan perbekalan kesehatan
Dinkes
Program standarisasi pelayanan kesehatan
Dinkes
Program pengembangan lingkungan sehat
Dinkes
Program standarisasi pelayanan kesehatan
Dinkes
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Dinkes
Program Pengadaan, Peningkatan, Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata
RSUD
Program Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah
RSUD
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
BPPKB
Program Perlindungan perempuan dan anak
BPPKB
Program Keluarga Berencana
BPPKB
Program Keluarga Sejahtera
BPPKB
Urusan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
Disporada
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Disporada
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Peran Perempuan Pedesaan
BPMPD
Urusan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
4.
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
KPAD
URUSAN WAJIB
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Semua SKPD
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
Semua SKPD
keuangan
Program Pengembangan Data/ Informasi Pembangunan Daerah
Semua SKPD
Program Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
Semua SKPD
Program Peningkatan pelayanan Administrasi Pemerintahan
Semua SKPD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Semua SKPD
Program Kapasitas Aparatur
Semua SKPD
Peningkatan Sumber Daya
Urusan Pekerjaan Umum
Program pengembangan kinerja pengelolaan sampah
Distaksiman
Program Peningkatan pertamanan dan kebersihan
Distaksiman
Urusan Pembangunan
Perencanaan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappeda
Urusan Perhubungan
Program penyelenggaraan manajemen dan rekayasa
Dishubkominf o
lalulintas
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Dishubkominf o
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Dishubkominf o
Program kerjasama informasi dengan mass media
Dishubkominf o
Program Pengendalian dan pengawasan perizinan bidang perhubungan, komunikasi dan informasi
Dishubkominf o
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Dukcapil
Urusan Sosial, Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Dinas Sosnakertran s
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah
KDH/ WKDH
Program administrasi daerah
peningkatan pemerintahan
Setda
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Setda
Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia
Setda
Program Penguasaan, Penggunaan Tanah
Setda
Penataan, Pemilikan, Pemanfaatan
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Setwan
Program Peningkatan publikasi kegiatan DPRD
Setwan
dan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Inspektorat
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Inspektorat
Program Peningkatan, pengembangan dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah
DPPKAD
Program fasilitas pindah / purna tugas PNS
BKP2D
Program Pelayanan publik
BPBD
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Fasilitas Purna Tugas Kepala Desa
BPMPD
Urusan Komunikasi Dan Informatika
Program Pengolahan data dan informasi elektronik
Kantor PDE
Program Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)
Kantor PDE
URUSAN PILIHAN
Urusan Pertanian
Program Peningkatan kualitas SDM Aparatur Perikanan /peternakan
5.
Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Berbudaya Dan Harmonis
BPP
URUSAN WAJIB
Urusan Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Sosnakertran s
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Sosnakertran s
Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
Sosnakertran s
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
Program Peningkatan dan Pengembangan Nilai Keagamaan
- Setda
Program kemitraan dan pengembangan wawasan kebangsaan
Setda
Program Pengembangan dan peningkatan Nilai Budaya
Kecamatan
Program Pengelolaan Kekayaan /Keragaman Budaya
Kecamatan
Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Kecamatan
Program peningkatan peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Kecamatan
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Urusan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
-Kecamatan
Kelurahan
BPBD
Program Pengembangan dan peningkatan Nilai Budaya
Disporada
Program Pengelolaan Kekayaan /Keragaman Budaya
Disporada
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Disporada
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Program Pengembangan dan peningkatan Nilai Budaya
BPMPD
Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- Satpol PP
Program peningkatan keamanan dan kenyaman lingkungan
- Satpol PP
Program kemitraan dan pengembangan wawasan kebangsaan
Kesbang pol
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Kesbang pol
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
Satpol PP
- Kesbang pol
- Kesbang pol
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program peningkatan peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
BPMPD
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 merupakan uraian yang mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2011-2016. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun juga merupakan hasil penyelarasan dan penajaman yang disepakati bersama melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten sehingga dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat.
Rencana
program
dan
kegiatan
prioritas
daerah
dikelompokkan
menurut
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwajibkan melalui prestasi kerja dalam mencapai standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan dan perundangan. Sedangkan urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Program dan kegiatan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari semua program dan kegiatan yang berhubungan dengan kelancaran aktivitas pelayanan publik sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing SKPD. Pada Tahun 2016, masing-
masing SKPD dalam Kabupaten Sarolangun telah memiliki program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan setiap SKPD. Selanjutnya rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD yang dibagi menurut per urusan dan per SKPD, sebagaimana disajikan dalam tabel Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 sebagai berikut :
BAB VI PENUTUP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 merupakan penjabaran ke-lima atau periode akhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2016 dalam rangka mewujudkan visi dan misi jangka menengah Kabupaten Sarolangun. RKPD sebagai dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas bidang pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. RKPD yang disusun telah selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penyusunan RKPD ini telah dilakukan melalui tahapan rasionalisasi, terintegrasi dan sinkronisasi dari rencana kerja SKPD, lintas SKPD serta tahapan penyerapan aspirasi masyarakat melalui forum Musrenbang yaitu diawali dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, kemudian Forum Gabungan SKPD dan Forum Konsultasi Publik, selanjutnya untuk keselarasan dan penajaman program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah maka dilaksanakan Musrenbang Kabupaten. Hasil dari kesepakatan Musrenbang Kabupaten ini dijadikan dasar dalam penyempurnaan RKPD sehingga didapatkan hasil dokumen RKPD yang berkualitas yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Sarolangun.
RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja SKPD dan acuan bagi seluruh para pelaku pembangunan (stakeholders). Dan selanjutnya dijadikan landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka untuk menyusun Rancangan APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2016.
Untuk dapat tercapainya sasaran dan target kinerja program dan kegiatan mencakup input (masukan), output (keluaran) dan outcome (hasil) yang telah ditetapkan dalam RKPD ini, diharapkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk dapat melaksanakannya secara bersungguhsungguh dan penuh dengan rasa tanggungjawab dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaan program tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari
masing-masing SKPD.
Sarolangun,
Mei 2015
BUPATI SAROLANGUN
H. CEK ENDRA
dan kegiatan serta
